provinsi banten peraturan walikota tangerang … perwal... · tentang pedoman teknis...
TRANSCRIPT
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) dan
Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan
Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan tata
kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);
SALINAN
2
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 1502);
3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembarann Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016 Nomor 2016,Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2016 Nomor 51).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. UPTD Rumah Sakit Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut
UPTD RSU Kota Tangerang Selatan adalah UPTD yang melaksanakan
pelayanan di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional
dan unit layanan yang berkerja secara profesional.
7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
8. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional RSU.
9. Unit kerja mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan
mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat
kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pemangku Jabatan adalah Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha.
5
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD RSU Kota Tangerang
Selatan.
(2) UPTD RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kelas C.
(3) UPTD RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pelayanan
Kesehatan.
BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
RSU Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Direktur RSU Kota Tangerang
Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
(1) Susunan Organisasi RSU Kota Tangerang Selatan, terdiri dari
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Subbagian Keuangan;
2. Subbagian Umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Medis;
2. Seksi Pelayanan Non Medis.
6
d. Bidang Keperawatan, membawahkan :
1. Seksi Rawat Inap & Rawat Jalan;
2. Seksi Asuhan Keperawatan.
e. Bidang Penunjang, membawahkan :
1. Seksi Penunjang Medis;
2. Seksi Penunjang Non Medis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Direktur
Pasal 5
Direktur memiliki tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
Pasal 6
Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang
pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang
pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas
dan fungsi dilingkup bidang pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan
administrasi umum dan keuangan serta satuan pemeriksaan internal;
e. penyelenggaraan pengelolaan rumah sakit terkait unsur pelayanan medis,
keperawatan, penunjang medis, komite medis, komite keperawatan dan
komite penunjang yang ditetapkan Direktur;
7
f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya
Manusia RSU Kota Tangerang Selatan dibidang Kesehatan;
g. penetapan hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
h. penetapan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang
pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
i. penetapan data jasa pelayanan RSU Kota Tangerang Selatan;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsi.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit, Direktur RSU Kota
Tangerang Selatan menyelenggarakan fungsi membina, memimpin,
memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan
mengendalikan tugas dan fungsi RSU serta mengoordinasikan kegiatan.
Paragraf 2
Kepala Bagian
Tata Usaha
Pasal 8
Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas membantu Direktur dalam
memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi pengelolaan tata
usaha umum, publikasi, informasi, advokasi, kepegawaian, Pendidikan,
Pelatihan, Penelitian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga dan
logistik rumah sakit.
Pasal 9
Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan
strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup
Sekretariat dan RSU Kota Tangerang Selatan;
8
b. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen perencanaan
program dan anggaran di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
c. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan
program dan anggaran di lingkup Sekretariat;
d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program,
kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal /kementerian/lembaga/
instansi terkait;
e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja,
program dan kegiatan serta pertanggung jawaban Pemerintah lingkup
Sekretariat dan RSU Kota Tangerang Selatan;
f. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan
evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
g. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan monitoring
dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
h. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan
penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan RSU
Kota Tangerang Selatan;
i. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan
keuangan RSU Kota Tangerang Selatan;
j. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai,
permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja
pegawai dengan unit kerja/lembaga/ instansi terkait;
k. pengoordinasian penyusunan dan analisa kebutuhan pegawai/pengadaan
barang/pemeliharaan aset RSU Kota Tangerang Selatan /perjalanan
dinas/penyelenggaraan rapat dinas;
l. pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja,
evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
m. pengoordinasian pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
n. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
o. pengoordinasian penyedian data dan dokumentasi serta informasi publik;
p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup RSU Kota Tangerang
Selatan;
9
q. pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur;
r. pengelolaan pelayanan mahasiswa praktik dibidang kesehatan dan non
kesehatan lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
s. pengoordinasian ketertiban dan keamanan lingkungan RSU Kota
Tangerang Selatan;
t. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dilingkup RSU Kota Tangerang Selatan kepada Direktur;
dan
u. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 3
Kepala Subbagian
Umum, Perencanaan, Evaluai dan Pelaporan;
Pasal 10
Kepala Subbagian Umum Perencanaan, Evaluai dan Pelaporan, memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria dilingkup urusan umum, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;
b. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen
Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;
c. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen
perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar
Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Daftar
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Umum,
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta RSU Kota Tangerang Selatan ;
d. mengoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan
anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Daftar
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
10
e. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen
Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU
Kota Tangerang Selatan ;
f. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan ;
g. menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkup Subbagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan;
h. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen
pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran
dan tahunan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;
i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan
hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan
di lingkup subbagian umum, perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta
RSU Kota Tangerang Selatan;
j. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor
pada RSU Kota Tangerang Selatan;
k. melaksanakan penyusunan rencana, analisis kebutuhan pemeliharaan
barang Alat Perlengkapan Kantor dan kendaraan;
l. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas
Operasional RSU Kota Tangerang Selatan;
m. melaksanakan penyediaan jasa asuransi pegawai, kendaraan dinas dan
operasional;
n. memfasilitasi penyediaan tempat pendistribusian dan penyimpanan
barang;
o. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
p. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dilingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
11
q. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
r. melaksanakan pelayanan mahasiswa praktik dibidang kesehatan dan non
kesehatan lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
s. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan RSU Kota Tangerang
Selatan;
t. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan dilingkup RSU Kota Tangerang
Selatan;
u. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Subbagaian
Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
v. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian
Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 4
Kepala Subbagian
Keuangan
Pasal 11
Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar,
prosedur dan kriteria dilingkup urusan keuangan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan
dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran pada Subbagian Keuangan;
d. menyusun rencana kerja anggaran pendapatan, belanja tidak langsung
pada APBD murni dan perubahan;
e. menyiapkan jadual rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana
untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
f. menyelenggarakan pengelolaan tata persuratan dan arsip di lingkup
Subbagian Keuangan;
g. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
12
h. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup RSU Kota
Tangerang Selatan;
i. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/mendokumentasikan
pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di
lingkup RSU Kota Tangerang Selatan ;
j. menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/mendokumentasikan
Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
k. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan
kepada unit kerja/perangkat daerah terkait;
l. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada
RSU Kota Tangerang Selatan;
m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Subbagaian
Subbagian Keuangan;
n. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian
Keuangan; dan
o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 5
Kepala Bidang
Pelayanan Medis
Pasal 12
Kepala Bidang Pelayanan Medis memiliki tugas membantu Direktur dalam
menyelenggarakan pelayanan medis dan pelayanan non medis pada fasilitas
Kesehatan di RSU Kota Tangerang Selatan.
Pasal 13
Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang
Pelayananan Medis;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup bidang Pelayanan Medis;
13
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup bidang Pelayanan Medis;
d. pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana bidang pelayanan
medis;
e. perumusan dan pelaksanaan pengembangan pelayanan medis pada RSU
Kota Tangerang Selatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis dengan
instansi/unit kerja lain;
g. pengelolaan manajemen resiko pelayanan dan pengaduan di RSU Kota
Tangerang Selatan;
h. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan pada lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
i. pelaksanaan kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang
pelayanan medis;
j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan medis secara
berkala;
k. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi
dan Dokter Spesialis;
l. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang
Pelayanan Medis;
m. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 6
Kepala Seksi
Pelayanan Medis
Pasal 14
Kepala Seksi Pelayanan Medis memiliki tugas :
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan
Medis;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Medis;
14
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Medis;
d. melaksanakan penilaian terhadap Dokter magang (Dokter Internship);
e. melaksanakan pengelolaan jasa pelayanan;
f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka
pengelolaan pelayanan medis;
g. melaksanakan pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medis;
h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan
medis;
i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis;
j. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen resiko di RSU Kota Tangerang
Selatan;
k. menyiapkan usulan dan melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga Dokter
Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter subspesialis;
l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan
Medis;
m. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada Seksi Pelayanan Medis; dan
n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 7
Kepala Seksi
Pelayanan Non Medis
Pasal 15
Kepala Seksi Pelayanan Non Medis memiliki tugas :
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Non
Medis;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup Seksi Pelayanan Non Medis;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Non Medis;
15
d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi RSU Kota Tangerang Selatan;
e. melaksanakan pemantauan, pengolahan data rekam medis serta
dokumentasi di lingkup RSU Kota Tangerang Selatan;
f. melaksanakan promosi dibidang kesehatan meliputi pengumpulan,
pengolahan, pengelolaan serta mempublikasikan;
g. melaksanakan kegiatan penyuluhan dibidang kesehatan di lingkup RSU
Kota Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan pengelolaan manajemen pelayanan dan pengaduan di
RSU Kota Tangerang Selatan;dan
i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan non
medis.
Paragraf 8
Kepala Bidang
Keperawatan
Pasal 16
Kepala Bidang Keperawatan memiliki membantu Direktur dalam
menyelenggarakan pelayanan Keperawatan pada Fasilitas kesehatan di RSU
Kota Tangerang Selatan.
Pasal 17
Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang
Keperawatan;
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup bidang Keperawatan;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemetaan, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Keperawatan;
16
d. pengoordinasian distribusi dan pengelolaan sarana dan prasarana
keperawatan;
e. perumusan pengembangan pelayanan keperawatan pada RSU Kota
Tangerang Selatan;
f. pengoordinasian fungsi sarana dan prasarana keperawatan;
g. perumusan dokumen asuhan keperawatan;
h. pengoordinasian penilaian kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan
kepada pasien;
i. perumusan dokumen kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien
dibidang pelayanan keperawatan;
j. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan keperawatan secara
berkala;
k. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga keperawatan;
l. pengelolaan manajemen resiko pelayanan keperawatan di RSU Kota
Tangerang Selatan;
m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit
kerja dan instansi lain terkait keperawatan;
n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang
Keperawatan;dan
o. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Paragraf 9
Kepala Seksi
Rawat Inap dan Rawat Jalan
Pasal 18
Kepala Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan memiliki tugas :
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rawat Inap
dan Rawat Jalan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan;
17
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan;
d. melaksanakan pengumpulan, identifikasi, distribusi dalam rangka
pengembangan sarana dan prasarana keperawatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sarana dan prasaran keperawatan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan fungsi sarana dan prasarana
keperawatan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan
perangkat daerah/unit kerja dan instansi lain terkait keperawatan;
h. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi Rawat
Inap dan Rawat Jalan;
i. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada Seksi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 10
Kepala Seksi
Asuhan Keperawatan
Pasal 19
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan memiliki tugas :
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Asuhan
Keperawatan;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup Seksi Asuhan Keperawatan;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Asuhan Keperawatan;
d. melaksanakan pendistribusian dan pengelolaan sumberdaya keperawatan;
e. melaksanakan perumusan pengembangan pelayanan keperawatan pada
RSU Kota Tangerang Selatan;
f. menyiapkan bahan koordinasi fungsi sumberdaya keperawatan;
18
g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat
daerah/unit kerja dan instansi lain terkait keperawatan;
h. melaksanakan manajemen resiko pelayanan keperawatan di RSU Kota
Tangerang Selatan;
i. menyiapkan dokumen asuhan keperawatan;
j. menyiapkan dokumen penilaian kualitas pelayanan keperawatan yang
diberikan kepada pasien;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu dan biaya, keselamatan
pasien dibidang pelayanan keperawatan;
l. melaksanakan penilaian data jasa pelayanan keperawatan secara berkala;
m. menyiapkan dokumen usulan pelatihan kompetensi tenaga keperawatan;
n. menyusun jadual dinas tenaga keperawatan;
o. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi Asuhan
Keperawatan;
p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada Seksi Asuhan Keperawatan; dan
q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
Paragraf 11
Kepala Bidang
Penunjang
Pasal 20
Kepala Bidang Penunjang memiliki tugas membantu Direktur dalam
menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan pengembangan pelayanan
penunjang medis dan non medis di Lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan.
Pasal 21
Bidang Penunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang
penunjang;
19
b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup bidang penunjang;
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas
pegawai di lingkup bidang penunjang;
d. pengoordinasian dan pengelolaan sarana dan prasarana bidang
penunjang;
e. pengoordinasian pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana RSU Kota
Tangerang Selatan;
f. pengoordinasian fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RSU Kota
Tangerang Selatan;
g. perumusan dan pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang pada
RSU Kota Tangerang Selatan;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penunjang
dengan instansi/unit kerja lain;
i. pengelolaan manajemen resiko pelayanan penunjang;
j. pengoordinasian kendali mutu dan biaya, keselamatan pasien dibidang
penunjang;
k. pengoordinasian dan menetapkan data jasa pelayanan penunjang secara
berkala;
l. pengoordinasian logistik, bank darah, obat, makanan, dan perbekalan
RSU Kota Tangerang Selatan;
m. penetapan usulan pelatihan kompetensi tenaga penunjang;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit
kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang RSU Kota Tangerang
Selatan;
o. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang
Penunjang;dan
p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
20
Paragraf 12
Kepala Seksi
Penunjang Medis
Pasal 22
Kepala Seksi Penunjang Medis memiliki tugas :
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman,
norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penunjang Medis;
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup Seksi Penunjang Medis;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Medis;
d. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang medis pada RSU Kota
Tangerang Selatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
penunjang dengan instansi/unit kerja lain;
f. menyiapkan dokumen penetapan data jasa pelayanan penunjang medis
secara berkala;
g. menyusun, melaksanakan, mengelola dan mendistribusikan kebutuhan
bank darah, logistik obat, makanan, dan perbekalan RSU Kota Tangerang
Selatan;
h. menyiapkan bahan usulan pelatihan kompetensi tenaga penunjang;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat
daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang medis
RSU Kota Tangerang Selatan;
j. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan
penunjang medis;
k. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi
Penunjang Medis;
l. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada Seksi Penunjang Medis; dan
m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
21
Paragraf 13
Kepala Seksi
Penunjang Non Medis
Pasal 23
Kepala Seksi Penunjang Non Medis memiliki tugas :
a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis
pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penunjang Non
Medis
b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran serta
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah di lingkup Seksi Penunjang Non Medis;
c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penunjang Non Medis;
d. menyusun, melaksanakan dan mendistribusikan pengelolaan sarana dan
prasarana bidang penunjang non medis;
e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana RSU Kota
Tangerang Selatan;
f. menyusun, melaksanakan, mengelola dan mendistribusikan fasilitas
sarana dan prasarana lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan;
g. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang non medis pada RSU
Kota Tangerang Selatan;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat
daerah/unit kerja dan instansi lain terkait pelayanan penunjang non medis
RSU Kota Tangerang Selatan;
i. menyiapkan dokumen penetapan data jasa pelayanan penunjang non
medis secara berkala;
j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dan arsip di lingkup Seksi
Penunjang Non Medis
k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai
pada Seksi Penunjang Non Medis; dan
l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.
22
Paragraf 14
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24
(1) Jabatan fungsional terdiri atas jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan
Fungsional Keterampilan.
(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga
Uraian Tugas Pemangku Jabatan
Pasal 25
Uraian tugas Pemangku Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU
Kota Tangerang Selatan.
BAB IV
TATA KELOLA
Pasal 26
(1) RSU Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan tata kelola rumah
sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom;
23
(2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit
berdasarkan prinsip-prinsp transparansi, akuntabilitas, indepedensi dan
responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayana;
(3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen klinis yang
meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti,
peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil
pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.
Pasal 27
(1) RSU Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan otonomi tata kelola
Rumah Sakit merupakan unit kerja mandiri, dan secara
kelembagaan/institusional bertanggungjawab Kepada Dinas;
(2) Pelaksanaan otonomi tata kelola RSU Kota Tangerang Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan perencanaan kegiatan,
anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia;
(3) penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran dan pengelolaan sumber
daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan
Dinas;
(4) Pelaksanaan otonomi tata kelola Klinis RSU Kota Tangerang Selatan
diselenggarakan oleh Komite- Komite.
Pasal 28
Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar unit kerja dalam lingkungan RSU Kota Tangerang Selatan
dengan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan
fungsi melalui Kepala Dinas.
Pasal 29
Pemangku Jabatan bertanggungjawab:
a. Mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah yang
diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
24
b. Memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 30
(1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap
bawahannya diolah, dianalisa dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut, dalam rangka memberikan petunjuk
kepada bawahannya.
(3) Direktur RSU Kota Tangerang Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan fungsi RSU Kota Tangerang Selatan kepada Walikota melalui
Kepala Dinas.
Pasal 31
(1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan
pelaksana dan Jabatan Fungsional.
(2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
(3) Penunjukan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Kota Tangerang
Selatan.
BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA
Paragraf 1
Sifat Hubungan Kerja
Pasal 32
(1) Hubungan kerja antara Dinas dengan RSU Kota Tangerang Selatan bersifat
pembinaan;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tata kelola Rumah
Sakit dan tata kelola klinis;
25
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
daerah;
(4) Pembinaan sebagaiamana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
monitoring dan evaluasi.
Paragraf 2
Tanggung jawab Tata Kelola RSU Kota Tangerang Selatan
Pasal 33
(1) RSU Kota Tangerang Selatan wajib membuat laporan kinerja sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit;
(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Dinas secara berkala;
(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat data dan informasi mengenai pencapaian indikator pelayanan,
penyakit, kematian, pola penyakit menular dan kematian ibu melahirkan,
kematian bayi, pengelolaan ketenagaan, keuangan dan aset.
Pasal 34
(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja RSU
Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)
sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah;
(2) RSU Kota Tangerang Selatan menggunakan kebijakan dan program
kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan
dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.
Paragraf 3
Tata Hubungan Kerja Dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Pasal 35
(1) Hubungan kerja antara RSU Kota Tangerang Selatan dengan Pusat
Kesehatan Masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat
bimbingan teknis fungsional;
(2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
dalam rangka pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang paripurna.
26
BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
Pasal 36
(1) RSU Kota Tangerang Selatan memiliki otonomi dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dengan menerapkan
PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Rencana Strategis Bisnis;
b. Rencana Bisnis dan Anggaran.
(3) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimkasud pada ayat (2) huruf a
disusum setiap 5 (lima) tahun yang mengacu pada rencana strategis Dinas
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
(4) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh Direktur dengan mengacu pada
Rencana Stategis Bisnis RSU;
(5) Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada
Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah;
(6) Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas untuk selanjutnya
ditetapkan sebagai bagian dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Pasal 37
(1) Setelah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan,
Direktur RSU Kota Tangerang Selatan melaksanakan anggaran RSU Kota
Tangerang Selatan berdasarkan Rancana Bisnis dan Anggaran;
(2) Dalam hal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum
disahkan, pendapatan berjalan dan/atau surplus anggaran BLUD dapat
dipergunakan untuk menunjang pelayanan RSU Kota Tangerang Selatan
berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah ditetapkan.
27
Pasal 38
(1) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSU Kota Tangerang
Selatan ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSU Kota Tangerang
Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
a. Pendapatan/biaya
b. Penerimaan/pengeluaran
c. Utang/piutang
d. Persediaan, asset tetap dan investasi; dan
e. Ekuitas dana.
Pasal 39
Untuk melaksanakan anggaran RSU Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas
menetapkan pejabat yang melaksanakan wewenang dan tanggungjawab
penatausahaan keuangan pada RSU Kota Tangerang Selatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Direktur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran BLUD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 41
(1) Direktur dijabat oleh tenaga fungsional dokter atau dokter gigi yang
diberikan tugas tambahan sebagai Direktur.
(2) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon III.b atau
jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan
administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon
IV.a atau jabatan pengawas.
28
(5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional
yang diangkat atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Tugas tambahan sebagai direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional dokter atau
dokter gigi dan tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat
fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai
Direktur.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1) Direktur RSU yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan
Walikota ini tetap melaksanakan jabatan struktural sampai dengan
ditetapkannya jabatan direktur yang berasal dari tenaga fungsional
dokter atau dokter gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pejabat struktural dan fungsional yang ada pada RSU Kota Tangerang
Selatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat
baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
(3) RSU Kota Tangerang Selatan, tetap melaksanakan tata kelola Rumah
Sakit baik perencanan, keuangan dan pelaporan serta penatausahaan
barang milik daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang
diberikan sebelum Peraturan Walikota ini, sampai peraturan perundang-
udangan tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit
Daerah ditetapkan.
Pasal 44
Direktur dan pejabat RSU Kota Tangerang Selatan tetap diberikan hak-hak
kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sampai dengan pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.
29
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2011
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang
Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 27), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Juni 2018
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MUHAMAD
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 18