protes pilkades: perlawanan rakyat pdf filejuga memicu terjadinya protes ... diharapkan oleh...

Click here to load reader

Post on 23-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • (Kompas, 14 Desember 1997)1

    PROTES PILKADES: PERLAWANAN RAKYATTERHADAPHEGEMONINEGARA

    M. Syahbudin Latief'

    Latar Belakang

    "Jumari (28) terkapar bersimbah darah. Warga Desa Karaban,Kecamatan Gabus, Pati (Jateng) ini menjadi korban peluru nyasaryang ditembakkan petugas, saat pengamanan amukan massaberkaitan dengan penyelenggaraan pemi/ihan kepala desa(pi/kades) di Desa Sundoluhur, Keeamatan Kayen, KabupatenPatio Gedung balai desa dibakar, mobil petugas pun sempatdirusak oleh amukan massa, yang diduga datang dari parapendukung salah satu eakades (ealon kepala desa) yang tak lulusujian"

    Kutipan berita di atas adalah sekelumit gambaran penyelenggaraanPilkades di Jawa, pada masa pemerintahan Orde Baru 2 Petugas yangmelakukan penembakan, gedung balai desa yang dibakar dan mobilpetugas yang dirusak adalah simbol-simbol yang mewakili kepentingannegara. Adapun massa yang mengamuk adalah rakyat desa, pendukungsalah seorang calon kepala desa, yang merasa kecewa dan tidak puasterhadap penyelenggaraan Pilkades yang dianggap tidakjujur.

    Pada era Orde Baru Pilkades telah berlangsung dalam dua gelombang,gelombang 1 dilaksanakan pada periode 1988-1989 dan gelombang II padaperiode 1996-1997. Baik pelaksanaan Pilkades pada gelombang I maupunII menimbulkan berbagai macam gejolak dalam masyarakat desa.' Studi

    Pengarnat MasalahPolitikLokal, StafPusat StudiKependudukan dan Kebijakan UGM.

    74 DINAMIKA Pedesaan dan Kawasan Vol. 210212002

    http://contoh.in

    http://contoh.in

  • Douglas Kammen (2000) menunjukkan bahwa terjadi banyak protesdalam pelaksanaan Pilkades di Jawa."

    Protes Pilkades muncul dalam berbagai bentuk dan dipicu oleh banyakalasan. Tabel berikut memperlihatkan macam-macam a1asan dan bentukprotes dalam pelaksanaan Pilkades di Jawa,

    L Panitia Korupsi 1 3 21 2 12. Calon ditolak 15 4 11 10 21 23. Calon diijinkan 2 1 3 1 64. Calon tidak disukai 10 1 15. Calon tunggal 3 16. Calon memalsu 1 7

    dokumen7. Campur tangan pejabat 1 1 4 18. Menghalangi pemberian 3 2 8 2

    suara9. Pemilih tidak 4 2 15 2 4

    memenuhi syarat10. Pembelian suara 2 1 24 21L Penghitungan suara 11 8 23 412. Intimidasi 2 2 4 113. Menolak hasil 39 32 22 4 2

    Pilkades/kades terpi/ill14. Tidak diketahui 33 23 58 2 4

    Total 31 5 114 82 215 12 22Persentase (%) 8,1 1,3 29,8 21,5 56,3 3,1 5,8

    Somber: Douglas Kanunen, Pilkades: Democracy, Village Elections andProtest in Indonesia, 2000Ket: J = Jumlah kejadian

    K = Ada kekerasan selama prates berlangsungLain-lain = Kirim sural kepada pemerintah, pengaduan ke LSM, laporanlpendekatan

    kemedia massa; semuanya dilakukan secara kolektif

    DINAMIKA Pedesaan dan Kawasan Vol. 2/0212002 75

    http://contoh.in

  • Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam waktu 17 bulan telahterjadi prates sebanyak 382 kali dalam rangkaian penyelenggaraan Pilka-des di desa-desa di Jawa. Ini artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi 22kali prates. JumIah protes itu tentu amat fenomenal. Apalagi, sebanyak 99kasus dari keseluruhan prates yang terjadi disertai dengan tindak keke-rasan (25,9 %). Protes dalam bentuk demonstrasi untuk menolak hasilPilkades (menolak kepala desa terpilih) tampaknya telah menjadi suatukecenderungan umum di desa. Hal itu ditunjukkan oleh besarnya jumlahkejadian, yaitu sebanyak 39 kali. Ini berarti dalam sebulan terjadi antara 2hingga 3 kali protes dalam bentuk demonstrasi menentang hasil Pilkadesdi desa-desa di Jawa, selama penyelenggaraan Pilkades gelombang II.Bahkan, sebanyak 32 kejadian (82 %) disertai dengan tindak kekerasan.

    Pertanyaannya kemudian ialah mengapa timbul protes. Apakah dalamsetiap penye1enggaraan Pilkades kerap terjadi kecurangan-kecurangan,yang akhimya menerbitkan ketidakpuasan, kekecewaan dan protes darimasyarakat.

    Studi Pilkades di Jawa

    Studi tentang Pilkades di Jawa oleh Sartono Kartodirdjo (1992), FransHusken (1994), Enny Nurbaningsih (1994), Douglas Kammen (2000), danNico L. Kana (2000) memperlihatkan perbedaan dalam fokus perhatiandan sudut pandang. Studi Sartono lebih menekankan pada cara-cara yangdigunakan oleh para calon kepala desa untuk menarik simpati masyarakatdalam pemilihan (melalui berbagai taktik, trik, intrik, kasak-kusuk, danintimidasi), sedangkan Husken melihat peristiwa Pilkades dalam kaitannyadengan kedudukan dan peran negara (baik pada masa kolonial maupunOrde Baru). Dari perspektif hukum, Enny Nurbaningsih menemukan ada-nya kelemahan dalam aturan pelaksanaan Pilkades khususnya ketentuantentang pemilihan ulangan, baik oleh karena tidak tercapainya kuorumataupun tidak terpenuhinya jumlah suara terbanyak mutlak (PermendagriNo. 6/1981). Dalam praktik, ketentuan itu tidak dapat dijalankan antaralain karena kesulitan dalam penyediaan anggaran (yang dibebankan kepa-da panitia tingkat desa dan cakades). Kelemahan dalam aspek yuridis ini

    76 DINAMIKA Pedesaan dan Kawasan Vol. 2/0212002

    http://contoh.in

  • juga memicu terjadinya protes dari penduduk desa, sebagaimana yangterjadi di Desa Ngestiharjo, Ku10n Progo, pada 16 Januari 1993 (Enny N.1994). Sementara itu Kammen menyoroti terjadinya banyak protes, yangsering disertai dengan kekerasan, pada penyelenggaraan Pilkades di Jawa(khususnya di Jawa Tengah) baik pada periode 1988-1989 maupun 1996-1997. Dari hasil telaahnya Kammen berpendapat bahwa protes Pilkadesmerupakan cerminan dari terjadinya persaingan yang sengit di antarawarga desa untuk memiliki kewenangan mengawasi dan "mernanfaatkan"sumberdaya desa (terutama tanah rnilik desa yang subur, terrnasuk tanahbengkok).

    Adapun studi Nico 1. Kana di 3 desa di wilayah Kecamatan Suruh,Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yangcukup berarti dalam strategi persaingan Pilkades, baik pada masa OrdeBaru maupun pada awal reforrnasi. Faktor adanya garis keturunan darisesepuh desa atau kepala desa terdahulu baik secara langsung maupuntidak (trah lurah, Faktor genealogis), masih menjadi penentu kemenanganseorang cakades.Disarnping itu adanya dukungan dari tokoh-tokoh masya-rakat desa (terrnasuk "tokoh hitam" - dalam kasus penelitian Nico ditemu-kan adanya tokoh preman atau tokoh "kelompok terminal") dan tentu sajapraktik "politik uang"tetap berperan besar. Namun, Nico mencatat bahwapersaingan dalam Pilkades pada masa awal reforrnasi menunjukkan ada-nya tanda-tanda pergeseran dari strategi mobilisasi massa yang berlandas-kan pada solidaritas tradisional ke arah solidaritas asosiasional. Hal ituditunjukkan oleh adanya pengorganisasian para pemilih yang berasal ataubekerja di luar kota (kelompok perantau atau boro), yang didukung oleh(tampilnya) seseorang penyandang dana yang kuat, Selain itu, dalamkampanye "panitia pemenangan" diperlengkapi dengan perangkat komputerdan alat komunikasi HT (handy talkie).

    Berdasarkan studi kasus Pilkades di 10 desa di Jawa Tengah, Sartonoberpendapat bahwa proses demokratisasi di desa berlangsung secara wajardan bahkan kesadaran partisipasi politik rakyat sudah sangat maju (1992).Hal itu terjadi karena masyarakat desa tengah mengalami proses peru-bahan perilaku, sikap dan cara berpikir, Perubahan masyarakat desa antaralain terjadi karena dampak pembangunan (modernisasi desa) yang ditandaioleh adanya perbaikan infrastruktur, masuknya sarana transportasi, elektri-

    DINAMIKA Pedesaan dan Kawasan Vol. 2/0212002 77

    http://contoh.in

  • fikasi, sarana komunikasi, monetisasi, dan komersialisasi. Akibat lebihlanjut dari terjadinya perubahan sosial di desa ialah melemahnya ikatankomunal, ikatan primordial dan ikatan patron-client. Hal ini berarti adaperluasan ruang sosial budaya untuk pertumbuhan pribadi ke arah indivi-dualisasi, akumulasi hasil kerja, kreativitas dan semangat kewiraswastaan(entrepreneurship). Perekonomian desa yang semula mengacu pada nilai-nilai moral bergeser ke nilai-nilai yang bersifat rasional (1990). Partisipasirakyat yang tampil dalam Pilkades tidak lagi sepenuhnya berdasarkanikatan moral atau paksaan (coercive), tetapi mulai muncul partisipasi yangbersifat rasional-kalkulatif karena digerakkan oleh pemberian imbalan(remunerasi). Solidaritas komunal masyarakat bergeser ke arah pemben-tukan solidaritas asosiasional (1992). Dengan kata lain telah terjadi trans-fonnasi struktural di desa, yang mengakibatkan diferensiasi kelompokbeserta kepemimpinannya (1990).

    Jika dari perspektif transfonnasi struktural Sartono optimis terhadapmasa depan perkembangan politik dan proses demokratisasi di desa(antara lain melalui media Pilkades), maka Husken melihat bahwa pelak-sanaan Pilkades pada masa Orde Baru sesungguhnya merupakan upayapemerintah pusat mengintegrasikan administrasi desa ke dalam satu gariskomando sistem birokrasi pusat. Upaya itu antara lain dilakukan melaluipenyeragaman stnuktur, fungsi, tugas dan bahkan nama "desa" sebagaima-na diatur dalam UU No. 5/1979. Hal itu dapat dilakukan setelah pemerin-tah Orde Baru memiliki sumber keuangan yang memadai, yang didapatdari rezeki minyak (economic boom pada awal I970-an). Oleh karena itu,Husken justnu mempertanyakan apakah Pilkades benar-benar dapat menja-di sarana untuk melahirkan tipe kepemimpinan (kepala desa) banu yangdiharapkan oleh pemerintah Orba, yang memegang prinsip efisiensi, efek-tivitas dan rasionalitas sebagaimana tuntutan pembangunan (1994). Darikajian terhadap Pilkades di 10 desa di Pati, Husken berpendapat negaratelah gagal mendapatkan tipe kepala desa yang diidealkan itu. Pilkadesyang diperkenalkan sejak pemerintahan Raffles (1811-1816), lebih menu-pakan sarana kontrol negara terhadap perkembangan politik rakyat desaketimbang perwujudan demokrasi di tingkat desa. Raffles dan kemudiandilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan Pilka-des (dengan sistem gaji benupa pemberian tanah bengkok), karena peme-

    78 DINAMIKA Pedesaan dan Kawasan Vol. 210212002

    http://contoh.in

  • rintah tidak mampu membayar besarnya b

View more