protap kapolri no 1 tahun 2010

5/13/2018 Protap Kapolri No 1 Tahun 2010

1/15

KEPOLISIAN NEGkRA REPUBLIK INDONESIAMARKAS BESAR

PROSEDUR TETAPKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PROTAPI 1 IXl2010TENTANG

PENANGGULANGAN ANARKI

JAKARTA, s OKTOBER 2010


2/15

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAMARKAS SESAR

PROSEDUR TETAPNomor: Protapl 1 IX/2010tentang

PENANGGULANGAN ANARKI

I. PENDAHULUAN1. Umum

a. anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yangmembahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umummasyarakat sehingga perlu dllakukan penindakan secara cepat,tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prlnslp-prinsipHak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

b. agar anarki dapat ditangani secara cepat dan tepat untukmengeliminir dampak yang lebih luas, perlu disusun ProsedurTetap untuk dijadikan pedoman seluruh an9gota Polri.

2. Dasara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang

Undang Hukum Pidana (Serita Republik Indonesia II, 9) besertaperubahannya;

b. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);

c. Undang-Undang Namar 5 Tahun 1998 tentang Ratifikas]Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yangKejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No rnor 3983);

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, TambahanLembaran Negal a Republik Indonesia Nomor 3789);

e. Undang-Undang .....


3/15

2 PROT AP KAPOLRINeMeR : PReTAPI t IX /2010TANGGAL: 8 OKTOBER 2010

e. Unoang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3886);

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4168);

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang RatifikasiKonvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanDiskrlminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4919);I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;

j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nemor16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;

k. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapatdi muka Umum;

I. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam TindakanKepolisian;

m. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepubJik Indonesia Nornor8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HakAsasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas KepolisianNegara Republik Indonesia;

n. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan CaraBertmdak Dalam Penanggulangan Huru-hara:

o. Resolusi , ..


4/15

3 PROTAP KAPOLRINOMOR . PROTAPI I I X J 2 010TANGGAL: Ii OKTOBER 2010

o. Resolusi PBS 34 /169 tangga I 7 Desember 1969 tentangKetentuan Berperilaku (code ofconduct) untuk Pejabat PenegakHukum:

p. Protokol PSS Tahun 1980 yang diselenggarakan di Kuba padatanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1980 tentangPrinsip-prinsip Oasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Apioleh Aparat Penegak Hukum.

3. Tujuanagar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani anarki.

4. Ruang LingkupLingkun Prosedur Tetap ini meliputi gambaran umum tentang bentuk,sifat, pelaku, akibat anarki, dasar hukum tindakan tegas, carabertindak, personel, sarana prasarana, penanggung jawab, komandodan pengendalian serta anggaran.

5. Pengertiana. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalammemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkanhukurn, serta memberikan perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam neperi,

b. Tindakan Kepalisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lainyang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yangberlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikananarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancamkeselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda ataukehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknyahukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

c Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atauterang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yangbertentangan dengan norma hukum yanq mengakibatkankekacauan, membahayakan kearnanan urnum, menqancarnkeselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umumatau hak rnilik orang lain;

d. Penggunaan .....


5/15

4 PROTAP KAPOLRINOMOR : PROTAPI I / X / 2010TANGGAL: 8 . OKTOBER 2010

d. Penggunaan Kekuatan adalah segala upaya untuk pengerahandaya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangkamelaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.

e. Tindakan Tegas dan Terukur adalah serangkaian tindakankepolislan yang dilakukan oleh anggota Polri balk peraranganmaupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsionaldan tanpa ragu-ragu serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Mempertahankan diri dan/atau masyarakat adalah tindakanyang diambil oleh an9gota Polri untuk melindungi diri sendiriatau masyarakat, atau harta benda atau kehormatan kesusilaandari bahaya yang mengancam secara Jangsung.

g. Ambang Gangguan selanjutnya disingkat AG adalah kondisigangguan Kamtibmas yang jika dibiarkan tidak ada tindakankepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata.

h. Gangguan Nyata selanjutnya disingkat GN adalah gangguankeamanan berupa keJahatan atau pelanggaran yang terjadi danmenimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa ragaataupun harta benda.

L Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat padahakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YangMaha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkatdan martabat manusia.

j. Pelanggaran Hak Asasi Manuela adalah setiap perbuatanseseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baikdisengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secaramelawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, danatau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompokorang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akanmemperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

6. Asas-AsasDalam menerapkan tugas dan perlindungan terhadap wargamasyarakat setiap anggota Polri w8Jib memperhatikan:

a asas .....


6/15

5 PROTAP KAPOLRINOMOR : P'ROTAPI 1 I X l 2 0 10TANGGAL: & OKTOBER 2010

a. asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukantindakan haws sesuai dengan prosedur dan hukum yangberlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupuninternasional;

b. asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalarnmelakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untukmencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskananggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasikebebasan seseorenq ketika menghadapi kejadian yang tidakdapat dthindarkan:

c. asas proporsionalitas, yaitu setiap an990ta Polri yangmelakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbanganantara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapidalarn penegakan hukum; dan

d. asas akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukantugas senantiasa haws bertanggung jawab sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.

II. BENTUK, SIFAT, PELAKU DAN AKIBAT ANARKI7. Bentuk

a. Ancaman Gangguan (AG)..Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan AG yang beJummenjadi anarki, antara lain:1) membawa senjata (api, tajam);2) membawa bahan berbahaya (pad at, cair dan gas);3} membawa senjata/bahan berbahaya lainnya (ketapel,

kejut); dan4} melakukan tlndakan provokatlf (menghasut),

b. Gangguan Nyata. (GN).Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan GN anarki, antaralain:1) perkelahian massal:2) pembakaran

3) perusakan .....


7/15

6 PROT AP KAPOLRINOMOR : PROTAPI 1 IX /2010TANGGAL: A OKTOBER 201 Q

3) perusakan;4) pengancaman;5) penganiayaan;6) pemerkosaan;7) penghilangan nyawa orang;8) penyanderaan;9) penculikan;10) pengeroyokan;11) sabotase;12) penjarahan;13) perampasan;14) pencurian;dan15) melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau

tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.8. Sifat

Sifat anarki antara lain:a. agresif;b. spontan;c. sporadis;d. sadis:e. menimbulkan ketakutan;f. brutal;g. berdampak luas; danh. pada umumnya dilakukan secara massal.

9. PelakuAnarki dapat dilakukan oleh:a. perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan

berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas; danb. kelompok atau kolektif, baik yang dikendaJikan/digerakkan oleh

seseorang maupun tidak dikendalikan oleh seseorang namundilakukan secara bersarna-sama. dan berdampak luas terhadapstabilitas Kamtibmas.

10. AkibatAnarki dapat menyebabkan terjadinya:a. kerugian jiwa dan harts benda yang berpengaruh terhadap

stabilitas Kamtibmas atau me-e sa hkan masyarakat luas ataukeselarnatan masyarakat;

b. gangguan .....


8/15

7 PROTAP KAPOLRINOM OR : PROTAPI t I X / 2010TANGGAL: B OKTOBER 2010

b. gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas yang menyebabkanfungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakattidak dapat berlangsung dengan lancar; dan

c. gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu institusitertentu, baik swasta maupun pemerintah.

III. PELAKSANAAN PENANGANAN ANARKI11. Dasar hukum tindakan tegas.

a. KUHP

. .

1) Pasal 48 : "barang siapa/anggota yang melakukantindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana";Pasal 49 : "barang siapa/anggota yang melakukanperbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendirimaupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau hartabenda sendiri maupun orang lain karena ada seranganatau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat ituyang melawan hukum tldak dapat dipidana"; ,Pasal 50 : "barang siapa/anggata melakukan perbuatanuntuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidakdipidana";

2)

3)

4) Pasal 51 : "barang siapa/anggota melakukan perbuatanuntuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan olehpenguasa yang berwenang, tidak dipidana";

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.Pasal18 : untuk kepentingan umum pejabat Palri dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindakmenurut penilaiannya sendiri, meliputi:1) pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya; dan2) betul-betul untuk kepentingan umum;

C. Protokol VII PBB tan9gal 27 Agustus - 2 September 1990 diHavana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar PenggunaanKekerasan dan Senjata Api Dleh Aparat Penegak Hukum:1) untuk membela din atau orang lain terhadap ancaman

kematian atau luka parah yang segera terjadi:2) untuk ....


9/15

8 PROTAP KAPOLRINOMOR : PROTAPI 1 IX f2010TANGGAL: g OKTOBER 201'0

2) untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri;3) untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan

yang sangat serius; dan4) apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk

mencapai tujuan-tujuan;d. Resolusl PBS 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang

Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk PejabatPenegak Hukum:1) dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasanapabila perlu menurut keadilan untuk mencegah

kejahatan atau dalam melaksanakan penangkapan yangsah terhadap pelaku yang dicurigai sebagai pelakukejahatan;

2) sesuai dengan asas keseimbangan antara penggunaankekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai; dan

3) pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjataapi atau membahayakan jiwa orang lain.

12. Personel.a. Setiap anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan

satuan;b. setiap anggota Polri apabila mendengar, melihat dan

mengetahui AG anarki dan/atau GN anarki wajib mengambiltindakan sesuai dengan keadaan dan berdasarkan penilaiansendiri.

13. Sarana dan prasarana.Sarana dan prasarana yang digunakan berupa peralatan peroranganmaupun peralatan satuan yang dimiliki oleh tiap-tiap satuan kepolisian.

14. Cara bertindaka. Terhadap sasaran AG

1) Perorangan anggota PolriApabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiapanggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tldakberkembang menjadi GN dengan upaya antara lain.

a) melakukan .....


10/15

9 PROTAP KAPOLRINOMOR : PROTAPI 1 I X / 2010TANGGAL: 8 OKTOBER 2010

a) melakukan pemantauan dan himbauan kepadapelaku agar menaati hukum yang berlaku danmenjaga tata tertib;

b) menyampaikan kepada pelaku bahwaperbuatannya dapat membahayakanketenteraman dan keselarnatan umum, sertajangan menggunakan kekerasan dalampenyelesaian rnasalah:

c) mencatat identitas pelaku beserta peralatan yangdibawanya;

d) apabila pelaku me.lakukan perlawanan kepadapetugas, maka segera dilakukan himbauan berupa:

. . SAYA SELAKU ANGGOTA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK .INDONESIA ATAS NAMAUNDANG-UNDANG SAYA PERINTAHKAN AGARSAUDARA TIDAK MELAKUKAN TINDAKANYANG MELANGGAR HUKUM.

e) melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuankepolisian terdekat dengan menggunakan alatkomunikasi yang ada;

2) Personel ikatan satuanApabila personel dalam ikatan satuan melihat,mendengar, mengetahui adanyaAG , cara bertindak yangdilakukan adalah:a) pimpinan satuan melakukan pembagian tugas,antara lain: tupas pemantauan, pemotretan,

identifikasi;b) pimpinan satuan melakukan himbauan kepada

pelaku untuk menaati hukum yang berlaku danmenjaga tata tertib:

c) menghimbau agar segera menyerahkan peralatandan/atau barang-barang berbahaya lainnyakepada petugas;

d) apabila " ...


11/15

10 PROT AP KAPOLRINOMOR : PROTAPI l /X/2010TANGGAL: 8 OKTO?ER 2010

e)

d) apabila pelaku melakukan perlawanan kepadapetugas, maka segera dilakukan himbauan berupa:SAYA SELAKU PETUGAS KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMAUNDANG-UNDANG SAYA PERINTAHKAN:(1) AGAR TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN

MELANGGAR HUKUM;(2) AGAR SEGERA MENYERAHKAN

PERALATAN DAN/ATAU BARANG-BARANG BERBAHAYA LAINNYA KEPADAPETUGAS;

(3) APABILA TIDAK MENGINDAHKAN KAMIAKAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS.

apabila pelaku tidak mengindahkan perintahpetugas, maka dilakukan tindakan:(1) MEMER1NTAHKAN MENGHENTIKAN

PERGERAKAN PELAKU DAN/ATAUKENDARAAN YANG DIGUNAKANNYA;

(2) MEMERINTAHKAN SEMUA ORANGUNTUK BERHIMPUN ATAU TURUN DARIKENDARAAN;

(3) MELAKUKAN PENGGELEDAHANDAN/ATAU PENYITMN ATAS BARANG-BARANG YANG MENYERTAINYA.

f) apabila pelaku melakukan perlawanan fisik,terhadap petugas, maka dilakukan tindakanmelumpuhkan dengan menggunakan:(1) kendall tangan kosong lunak;(2) kendall tangan kosong keras;(3) kendall senjata tumpul, senjata kimia antara

lain gas air mata, atau alat lain sesuaistandar Palri; dan

(4) kendall dengan menqqunakan senjata apiatau alat lain untuk menghentikan tindakanatau perilaku pelaku yang dapatmenyebabkan luka parah atau kematiananggota Polri atau anggota masyarakat;

g) apabila ._...


12/15

11 PROTAP KAPOLRINOMOR : PROTAPI 1 I X / 2010TANGGAL:. 4 OKTOBER 2010

g) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampumenangani AG anarki, maka segera memintabantuan kekuatan dan perkuatan secaraberjenjang;

h) apabila pelaku secara sukarela segeramenyerahkan diri, maka dilakukan tindakanmembawa pelaku ke kantor Polisi terdekat untukdilakukan proses lebih lanjut; dan

i) terhadap para pelaku yang secara sukarelamenyerahkan diri harus diperlakukan secaramanusiawi dan diberikan perlindungan terhadaphak-haknya.

15. Cara bertindak terhadap sasaran GNa. f1erorangan anggota Polri

1) apabila pelaku melakukan anarki, maka segera dilakukantindakan:a) peringatan secara lisan agar menghentikan

tindakannya;b) segera meJaporkan kepada pimpinan dan/atau

satuan Polri terdekat untuk meminta bantuankekuatan dan perkuatan;

2) berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapatditangani, maka diupayakan dilakukan tindakanmelumpuhkan dengan:a) kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia

antara lain gas airmata, atau alat lain sesuai.standar Palri; dan

b) kendali dengan menggunakan senjata api ataualat lain untuk menghentikan tindakan atauperilaku pelaku yang dapat menyebabkan lukaparah atau kematian dirinya sencin atau anggotamasyarakat.

3) apabila pelaku anarki dalam bentuk kelompak, makadilakukan tindakan:

a) segera .....


13/15

12 PI~OTAP KAPOLRINOMOR 'PROTAPI IX /20 i0TANGGAL : OKTOBER 2010

a) segera melaporkan kepada pimpinan dan/atausatuan kepolisian terdekat untuk meminta bantuankekuatan dan perkuatan dengan menggunakansarana komunikasi yang ada;

b) melakukan pengawasan atas gerak gerik pelakudengan menggunakan peralatan dan/atau tanpaperalatan;

b. Personel ikatan satuanApabila personel dalam ikatan satuan menghadapi GN, carabertindak yang dilakukan adalah:1) pimplnan satuan memerintahkan kepada para pelaku

untuk menghentikan semua anarki dengan bunyiperintah:a) SAYA SELAKU PETUGAS KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMAUNDANG-UNDANG SAYA PERINTAHKAN AGARMENGHENTIKAN ANARKI;APABILA TIDAK MENGINDAHKAN PERINTAHAKAN DILAKUKAN TINDAKAN TEGAS;

2) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas,maka seqera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan

b)

cara:a) kendali tangan kosong keras;b) kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain

gas air rnata, atau alat lain sesuai standar Polri;c) kendali dengan menggunakan senjata api atau

alat lain untuk menghentikan tindakan atauperilaku anarki yang dapat menyebabkan lukaparah atau kematian anggota Polri atau anggotamasyarakat atau kerusakan dan/atau kerugianharta benda didahului dengan tembakanperingatan kearah yang tidak membahayakan;

d) apabila pelaku tidak mengindahkan tembakanperingatan maka dilakukan 1embakan terarahkepada sasaran yang tidak mematikan.

3) apabila personel da.arn ikatan satuan tidak mamoumenangani pelaku anarki segera meminta bantuankekuatan dan perkuatan secara bel'Jenjang;

4) apabila .. ".


14/15

13 PROT AP KAPOLRINOMOR : PROTAPf ( /X/2010TANGGAL: g OKTOBER 2010

4) apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukanoleh petugas terjadi korban luka petugas, pelakudan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongansesuai prosedur pertolongan dengan menggunakansarana yang tersedia.

16. Penanggung jawab.Kasatwil, Kasatfung dan/atau pimpinan satuan lapangan bertanggungjawab terhadap seluruh tindakan kepolisian yang dilakukananggotanya.

IV. KOMANDO DAN PENGENDALIAN17. Dalam hal penanganan anarki pimpinan yang bertanggung jawab

melakukan komanda dan pengendalian yaitu:a. Kapolri, untuk tingk,at nasional;b. Kapolda, untuk tingkat provinsi:c. Kapolres, untuk tingkat kabupaten/kota; dand. Kapolsek, untuk tingkat kecamatan.

18. Dalam hal keadaan eskalasi anarki semakin meningkat, makakomando dan pengendalian diambil alih secara berjenjang.19. Dalam hal penanganan anarki yang melibatkan fungsi eksternal Polri,

komando dan pengendalian taktis berada pada Kepala KesatuanKewilayahan Polri, sedangkan komando dan pengendalian teknisberada pada pimpinan funqsi-eksternal masing-masing.

20. Pengemban fungsi pengawasan dan pengamanan internalberkewajiban melaksanak,an pengamanan dan pemeriksaan terhadappersonel Polri yang' melakukan tindakan tegas sebagaimana dimaksuddalam Protap ini, dalam rangka kelengkapan administrasi maupunprosedur menghadapi transparansi dan akuntabilitas.

V . ANGGARAN21. Dukungan admirustrasr, logistik dan operasional yang dibutuhkan

dalam penanganan anarki menggunakan anggaran Polri.

VI. PENUTUP .....


15/15

. . 14 PROTAP KAPOLRJNOMOR . PROTAP/ 1 IX /2010TANG GAL : 8 . OKTOBER 2010

VI. PENUTUPKetentuan yang diatur dalam prosedur tetap penanggulangan anarki inl agardijadikan pedoman bagi seluruh anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

.

protap kapolri no 1 tahun 2010

Documents