PROSPEK LULUSAN

TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DI

SEKTOR PEMERINTAHAN

1

Disampaikan oleh :

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK

Pada Pertemuan :

1st Indonesian Public Health Student Summit (IPHSS)

Jumat, 15 Juli 2011

ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025)

2

NO INDKT 2009 2025

1 UHH 69 73,7

2 IMR 32,3 15,5

3 MMR 262 74

4 KR GIZI 26 9,5

TUJUANBANGKES

SASARAN

UP

AY

A P

OK

OK1. Bangnas

wawasankes.

2. Pemberdayaan Mas & daerah

3. Pengem-banganupaya & pembiaya-an kes.

4. Pengem-bangan & pember-dayaanSDM-Kes

STRATEGI

RPJMK I (2005-2009)

RPJMK II(2010-2014)

RPJMK III(2015-2019)

RPJMK IV(2020-2025)

•Kebutuhan SDMK

utk yankes di pusk &

jaringannya termasuk

bidan di desa dan RS

kab/kota sebagian

besar telah

terpenuhi.

•Tersusun rencana

distribusi dan rencana

penguatan

manajemen karir.

•Kebutuhan SDMK

utk dacil sebagian

besar telah

terpenuhi termasuk

daerah perbatasan

dan kepulauan.

•Program distribusi

dan rencana

penguatan

manajemen karir

dilaksanakan sesuai

rencana.

•Kebutuhan berbagai

SDMK berkualitas

untuk seluruh

daerah terpencil

termasuk daerah

perbatasan dan

kepulauan.

•Percepatan

pelaksanaan program

distribusi dan

penguatan

manajemen karir

•Pemenuhan seluruh

kebutuhan SDMK yg

berkualitas dpt

tercapai melalui

pengembangan dan

pemberdayaan

SDMK.

•Pelaksanaan

program distribusi

dan manajemen karir

SDMK telah mantap.

DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN

KESADARAN, KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR

PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA

DAPAT TERWUJUD.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

KEPMENKES 922/2008

tentang

Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI

BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI

SECARA ADIL DAN MERATA, SERTA BRKUALITAS

UU 32/2004

PP 38/2007

LANDASAN HUKUM PPSDM-K

SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA

LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN

MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI

BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI

SECARA ADIL DAN MERATA, SERTA BERKUALITAS

KESEHATAN HAK ASASI

SETIAP PENDUDUK

UUD 1945

UU 44/2009

RS

PP

PER/KEPPRES

PER/KEPMENIHR

MRA

GHWA

dll

UU 36/2009

KESEHATAN

UU 17/2007

RPJP-N

UU 32/2004

PEM.DA

UU 29/2004

PRAK.DOK

UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATANPASAL 16:

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaansumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

SUMBERDAYA

TENAGA KESEHATAN

FASILITAS YANKESPERBEKALAN KESEHATAN

TEKNOLOGI & PRODUK TEKNOLOGI

INDIKATOR KEBERHASILANPEMBANGUNAN KESEHATAN

(WHO)

80% DITENTUKAN SDM KES, SELAIN PEMBIAYAAN

TUGAS KEMENKES (BADAN PPSDMK) TERKAIT PP38/2007 TTG PEMBAGIAN KEWENANGAN

9

MENGAWAL JUMLAH

MENGAWAL JENIS

MENGAWAL MUTU

MENGAWAL PENYEBARAN

TENAGA KESEHATAN

SKN 200910

SUB SISTEM SKN :

1. Upaya Kesehatan

2. Pembiayaan Kesehatan

3. SDM Kesehatan ( Tujuan Penyelenggaraan Sub Sistem SDMK adalah

tersedianya SDMK yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi

secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam

mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya)

4. Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan

5. Manajemen dan Informasi Kesehatan

6. Pemberdayaan Masyarakat

11

PP NO. 32 TAHUN 1996

TENAGA KESEHATAN :Adalah seseorang yang melakukan pekerjaan yang berkaitandengan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan suatukeilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikanyang berjenjang dan mematuhi kode etik yang bersifatmelayani masyarakat.

SDM KESEHATAN12

SDM KESEHATAN :

ADALAH SESEORANG YANG BEKERJA SECARA AKTIF DI BIDANG

KESEHATAN, BAIK YANG MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN

TIDAK, YANG UNTUK JENIS TERTENTU MEMERLUKAN

KEWENANGAN DALAM MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN

(JUKNIS PP NO. 38 / 2007)

SDM KESEHATAN :

ADALAH TENAGA KESEHATAN PROFESI TERMASUK TENAGA

KESEHATAN STRATEGIS DAN TENAGA KESEHATAN NON PROFESI

SERTA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KESEHATAN YANG

TRERLIBAT DAN BEKERJA SERTA MENGABDIKAN DIRINYA SEPERTI

DALAM UPAYA DANA MANAJEMEN KESEHATAN

(SKN, 2009)

13

TENAGA KESEHATAN (PP 32 TAHUN 1996)

Terdiri dari :

1. Tenaga Medis : Dokter dan Dokter Gigi

2. Tenaga Keperawatan : Perawat dan Bidan

3. Tenaga Kefarmasian :

Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker

4. Tenaga Kesehatan Masyarakat :

Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan,

Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kesehatan, Administrator

Kesehatan dan Sanitarian

5. Tenaga Gizi : Nutrisionis dan Dietetik

6. Tenaga Keterapian Fisik :

Fisioterapi, Okupasiterapis dan Terapis Wicara.

7. Tenaga Keteknisian Medis :

Radiografer, Radioterapis, Teknik Gigi, Teknis Elektromedis,

Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik,

Tehnisi Transfusi, dan Perekam Medis.

14Mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan

pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia;

2. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia;

3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; dan

4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

TUPOKSI PUSRENGUN SDMK(PERMENKES NO. 1144)

15

PERENCANAAN SDMK

Dapat dilakukan melalui :

1. Perhitungan kebutuhan sdmk (berpedoman pada kepmenkes 81)

2. Analisis jabatan (job desc + job spec)

3. Analisis kebutuhan

15

Kurang

jumlah

Kurang

kualitas

PUSDIKLAT NAKES

PUSDIKLAT

APARATUR

PUSTANSER

produksi

Continuing

education

Tubel, sert

ifikasi

PUSRENGUN SDMK Analisis

kebutuhan

UU No. 20 Th 2003Tentang Sisdiknas

16

Jalur Pendidikan PTN Formal (Akademi, ST,

Universitas, Institut, dll yang sederajat):

1. Akademik : Sarjana (S1, S2,S3)

2. Vokasi : Diploma (D3, D4)

3. Profesi : Sarjana + pendidikan untuk suatu pekerjaan (profesi) dengan persyaratan keahlian khusus.

TIGA TUNGKU PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

StandarPelayanan

StandarPendidikan

StandarKompetensi

18

UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS PADA BAB IV TENTANG JENIS PENDIDIKAN

PENDIDIKAN PROFESI :MERUPAKAN PENDIDIKAN TINGGI SETELAHPROGRAM SARJANA YANG MEMPERSIAPKANPESERTA DIDIK MEMILIKI PEKERJAAN DENGANPESYARATAN KEAHLIAN KHUSUS

Berdasarkan UU 20/2003 TENAGA KESMAS

DAPAT DISEBUT TENAGA PROFESI BILA :

S1 KESMAS + PROFESI

19

PENGAKUAN TENAGA KESMAS DALAM RUMPUN

TENAGA KESEHATAN

DALAM PP 32 KATEGORI TENAGA KESEHATAN

TERDIRI DARI D3, D4 DAN S1.

20

POSISI TENAGA KESMAS DITINJAU DARI

RUMPUN SDM KESEHATAN

SEBAGAI TENAGA PROFESI DAN TENAGA

KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN UU :

1. UU NO. 20 TAHUN 2003 TTG SISDIKNAS

2. UU NO. 36 TAHUN 2009 TTG KESEHATAN

3. PP NO.32 TAHUN 1996 TTG TENAGA KES.

Jabatan Fungsional Kesehatan21

1.Dokter2.Dokter Gigi3.Entomolog Kesehatan4.Epidemiolog Kesehatan5.Sanitarian6.Keperawatan7.Bidan8.Penyuluh Kesehatan Masyarakat

KETERANGAN :Dalam RUU Nakes yang termasuk tenagakesmas : epidemiolog, penyuluhkesehatan, dan kesehatan kerja

9. Pranata LaboratoriumKesehatan

10. Administrator Kesehatan11. Radiografer12. Perekam Medis13. Nutrisionis14. Apoteker15. Asisten Apoteker16. Perawat Gigi17. Teknik Elektromedik

Arah Pengembangan SDMK(2005-2024)

22

VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arahpengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah

tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan

RPJMN I2005-2009

RPJMN II2010-2014

RPJMN III2015-2019

RPJMN IV2020-2024

Pendukung/penunjang

Upaya Kuratif

Rasio per 100.000

pendudukJumlah

Rasio per 100.000

pendudukJumlah

Rasio per 100.000

pendudukJumlah

1 Dokter Spesialis 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622

2 Dokter Umum 30 70.242 48,00 117.808 112,00 306.490

3 Dokter Gigi 11 25.755 11,00 26.998 11,00 30.102

4 Perawat 158 369.940 158,00 387.785 158,00 432.369

5 Bidan 75 175.605 75,00 184.075 75,00 205.239

6 Perawat Gigi 16 37.462 16,00 39.269 16,00 43.784

7 Apoteker 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622

8 Asisten Apoteker 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245

9 SKM 8 18.731 12,00 29.452 28,00 76.622

10 Sanitarian 10 23.414 15,00 36.815 35,00 95.778

11 Gizi 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245

12 Keterapian Fisik 4 9.366 6,00 14.726 14,00 38.311

13 Keteknisan Medis 6 14.048 9,00 22.089 21,00 57.467

870.999 1.035.729 1.745.896

Tahun 2025

No Jenis Tenaga

Tahun 2010 Tahun 2014

1. Perhitungan untuk tahun 2014

a. Pada tahun 2014 sasaran pencapaian UHH adalah 72 tahun.

b. Dengan mengacu kepada Vietnam yang telah mencapai UHH 72 tahun

2. Perhitungan untuk tahun 2025

a. Pada tahun 2025 sasaran pencapaian UHH adalah 73,7 tahun.

b. Dengan mengacu kepada China yang telah mencapai UHH 74 tahun

RENCANA KEBUTUHAN DAN GAMBARAN PENYEDIAAN TENAGAKESEHATAN S/D TAHUN 2025 DI INDONESIA

JUMLAH PERGURUAN TINGGI DAN LULUSAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

DI INDONESIA TAHUN 2008

PROGRAM STUDI JENJANGDepdiknas1) Pusdiknakes2) Total

∑ PT ∑ Lulusan ∑ PT ∑ Lulusan ∑ PT ∑ Lulusan

Ilmu Kesehatan Masyarakat S3 2 3 - - 2 3

Epidemiologi S3 1 0 - - 1 -

Promosi Kesehatan S2 1 8 - - 1 8

Keselamatan dan Kesehatan Kerja S2 2 29 - - 2 29

Kesehatan Reproduksi S2 1 5 - - 1 5

Kesehatan Lingkungan S2 3 15 - - 3 15

Ilmu Kesehatan Masyarakat S2 17 564 - - 17 564

Epidemiologi S2 2 18 - - 2 18

Administrasi Rumah Sakit S2 3 44 - - 3 44

Adiministrasi Kebijakan Kesehatan S2 2 37 - - 2 37

Keselamatan dan Kesehatan Kerja S1 1 0 - - 1 -

Kesehatan Lingkungan S1 2 0 - - 2 -

Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 131 1.866 - - 131 1.866

Administrasi Rumah Sakit S1 - - - - - -

Keselamatan dan Kesehatan Kerja D4 2 0 - - 2 -

Kesehatan Lingkungan D3 11 14 34 1.870 45 1.884

Hiperkes dan Keselamatan Kerja D3 6 0 - - 6 -

Administrasi Rumah Sakit D3 10 44 - - 10 44

TOTAL 2.647 1.870 231 4.517

Sumber : 1) www.evaluasi.or.id keadaan tahun 2008 semester 1

2) Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI keadaan th.2008

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

AC

EH

SU

MU

T

SU

MB

AR

RIA

U

SU

MS

EL

JA

MB

I

BE

NG

KU

LU

LA

MP

UN

G

BA

BE

L

KE

PR

I

JA

KA

RT

A

JA

BA

R

JA

TE

NG

YO

GY

AK

AR

TA

JA

TIM

BA

NT

EN

BA

LI

NT

B

NT

T

KA

LB

AR

KA

LT

EN

G

KA

LS

EL

KA

LT

IM

SU

LU

T

SU

LT

EN

G

SU

LS

EL

SU

LT

RA

GO

RO

NT

AL

LO

SU

LB

AR

MA

LU

KU

MA

LU

T

PA

PB

AR

PA

PU

A

DISTRIBUSI KEADAAN & KEKURANGAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT DI

PUSKESMAS & RUMAH SAKIT

KESMAS KURANG KESMAS ADA

27

KERANGKA PIKIR

SDM

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

INPUT PROSES OUTPUT

MANAJEMEN

PERENCANAAN KEBUTUHAN

NAKES

DANAPERAN DAERAH DALAM MANAJEMEN NAKES

1. PERENCANAAN NAKES

2. PENGADAAN NAKES

3. PENDAYAGUNAAN NAKES

4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NAKES

TERSEDIANYATENAGA

KESEHATAN (JML, JENIS,

KUALIFIKASI, MUTU)

Komitmen

PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

Saryankes Pem

TUBEL

D4

S1, S2, S3, Sp

Saryankes Pem.

Saryankesswasta

MelanjutkanPendidikan

Dinkes Prop/Kab/Kot

Depkes

Sektor Non Kes

L1. Kontrak dimuka Jpj (2-3

th)2. Kontrak Jm (1-2 th)3. Kontrak Jpd

(6 bl – 1 th)

P’abdian kttn

Promosi

PegawaiPem.

Swasta

KEBUTUHAN

• Standar Ketenagaan• Data Keadaan Nakes• Kompetensi Nakes sesuai

SPM Yankes • Data Kunjungan di

Fasyankes• Data lainnya

PENYEDIAAN

• Produksi Nakes• Institusi Pendidikan

PENDAYAGUNAA

N & PENDISTRIBUSI

AN

• Tubel PPDS/PPDGS, Strata dan D-III

• Residen (Senior, Jenjang Satu)• Dokter Plus• Distribusi belum

merata, khususnya di DTPKdan DBK

PEMENUHAN NAKES DI FASYANKES

GRAND DESIGN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

TINGKAT PELAYANAN

• Nasional• Provinsi• Kab/Kota• Kecamatan• Desa

JENIS PELAYANAN

• Pelayanan• Regulator• Administrator• Pemberdayaan

Masyarakat• Pendidik• Peneliti

PELUANG KERJA TENAGA KESMAS DI SEKTOR PEMERINTAHAN

31

1. Konsultan kesehatan

2. Dosen/Akademisi/Peneliti

3. Tenaga ahli di Rumah Sakit

4. Tenaga Penyuluh Kesehatan

5. Administrasi kesehatan di institusi kesehatan

6. Ahli informatika kesehatan

7. Tenaga teknis di institusi pelayanan kesehata

PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES32

Kebutuhan Nakes disusun dalam kerangkapenyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.

Didukung kebutuhan nakes untukmanajemen kesehatan di berbagai jenjangpemerintahan.

Pengembangan Metoda Perencanaan Nakes

Disusun dengan kemitraan pemerintah(pusat dan daerah) secara lintas sektor danmasyarakat termasuk swasta.

Pengembangan sistem informasi Nakesdalam kerangka SDM Kesehatan

Kerjasama dng pemerintah daerah dalam penempatan

Pengaturan dan pemberian imbalan untuk kepentinganpelayanan publik untuk dtpk

Swasta dapat merekrut dan menempatkan sdmk sesuaikebutuhannya

Pendayagunaan tenaga masyarakat untuk UKBM (Pemda, UPTD dan masyarakat)

Penerapan pola karir di pemerintah & swasta.

CPD

Pendayagunaan perawat untuk LN

Pendayagunaan perawat asing Per-UU-an

Pendayagunaan perawat WNI lulusan LN

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESMAS

A. CARA PENDAYAGUNAAN NAKES :

● TEMPORER:

– Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan:

Penempatan Residen senior, PPDS Jenjang 1, Nakes

Diploma 3

● SEMI PERMANEN:

– Pengangkatan dr/drg/Bidan PTT (Pusat dan daerah)

– Detasering: Sister Hospital

● PERMANEN:

– Pengadaan CPNS (Pusat dan daerah)

B. PRIORITAS DTPK ( MELALUI PENUGASAN KHUSUS)

C. PENGEMBANGAN POLA KARIR

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Ciri-ciri profesi:1. Jelas status kewenangannya2. Memp. prof. project memegang kontrol

eksklusif atas suatu bidang keahlian3. Mendapat monopoli atas aktifitas tertentu

sehingga mendapat status sosial tertentu4. Mendapat legitimasi dari otoritas keilmuan

dan penguasa (lewat akreditasi dan lisensi)5. Mempunyai komoditas yang jelas

36PEMBERDAYAAN PROFESI

6. Mempunyai otonomi dalam pre service training bagi kandidat profesional

7. Mempunyai klien yang jelas baik perorangan maupun kelompok atau lembaga

8. Mempunyai ikatan profesi untuk memperjuangkan kepentingan profesi maupun anggotanya serta menegakkan kode etik profesi

37

Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan

MTKI : Lembaga yg berfungsi untuk menjamin mutu

tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan

kesehatan

Peran:

1. Registrasi tenaga kesehatan

2. Uji kompetensi sertifikasi

3. Pendidikan, pelatihan & pembinaan

38

MTKI

Upaya Jaminan mutu nakes dalam rangkapembinaan dan pengawasan

DOKTER

UJI KOMPETENSI

REGISTRASI

INTERNSHIP

LISENSI

Oleh:

Konsil Kedokteran Indonesia(KKI)

Komite Internsip Dokter Indonesia(KIDI)

NAKES LAINNYA

UJI KOMPETENSI

REGISTRASI

SERTIFIKASI

LISENSI

Oleh :

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi(MTKP)

PEMBENTUKKAN MTKP

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA:

Pengangkatan sebagai CPNS

Pemberian uang/finansial

Kesempatan Tugas Belajar

REWARD BAGI NAKES DTPK, PTT & PENUGASAN KHUSUS

41

TERIMA KASIH