proses pencegahan tawuranmassa di kalangan...
TRANSCRIPT
PROSES PENCEGAHAN TERHADAP TINDAKAN TAWURANMASSA
DI KALANGAN REMAJA PADA TAHUN 2012-2014
(STUDI KASUS POLSEK TANJUNG BREBES)
SKRIPSI
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM
OLEH
NUROKHMAN
NIM:11340183
PEMBIMBING:
1. MANSUR, S. Ag, M.Ag.2. ISWANTORO, S.H. M.H.
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016
ii
ABSTRAK
Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar kelompok atau gengdalam kehidupan masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan korban luka hinggakematian. Kejahatan tawuran massa merupakan bentuk dari kejahatan kekerasanyang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Tanjung. Secara kriminologisamatlah memprihatinkan dan tentu saja harus ditemukan penyebabnya sertasolusinya, karena biasanya yang menjad ikorban adalah masyarakat itu sendiri.Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif darikeluarga, pendidikan dan lingkungan yang dapat membawa remaja berkonflikdengan hukum. Dalam berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas daripengawasaan orang tua, maupun lingkungan dan Polisi sebagai penegak hukum.Hal ini dikarenakan polisi memiliki tugas sebagai agen penegak hukum dan jugasebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan pada uraian diatas, maka permasalahan yang akan dijawabdalam penelitian ini adalah terkait bagaiman proses penyidikan dan pencegahanterhadap tindakan tawuran massa di wilayah hukum Tanjung. Oleh karena itu,untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini termasuk penelitianlapangan (field research), dengan jenis kualitatif yang merupakan suatu penelitiandimana data hukum sekunder meliputi bahan hukum primer, bila perlu bahanhukum tersier. Data primer pada dasarnya adalah data normatif terutama yangbersumber dari perundang-undangan dan teknik dalam pengumpulan datamenggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses pencegahanterhadap tindakan tawuran massa di Polsek Tanjung, dengan langkah awalmelakukan penyuluhan disetiap instansi (sekolah) dan masyarakat. Upayaprefentif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yangmeresahkan masyarakat, sedangkan upaya penyidikan tujuannya agar dibawakepengadilan dan dijatuhi hukum yang setimpal (jikaterbukti). Tindakan represifdimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang gonjang-ganjing akibat perilakutindakan tawuran, sedangkan proses pencegahan tindakan tawuran massa diwilayah Polsek Tanjung, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan digabungkanketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak. Sedangkan faktor-faktor penyebab munculnya problematika yuridisternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor hukum, faktor penegakanhukum dan lain sebagainya.
vii
MOTTO
Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki
maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Dan
sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
(QS. An-Nahl (16):97)
viii
PERSEMBAHAN
Ayahanda H. Taslim dan ibunda Hj. Syarifah yang telah memberikan
motifasi, spirit serta doanya yang begitu berarti bag istudi saya dan
selesainya skripsi ini.
Kakaku Al-limah Al-firoh, Al-yudin, Rohadi, S.Thi, S.H, M.Hum,
Nurhayati, Caswito, S.H.I, M.H.I, Fatoni, S.H
Kekasih saya Maslihatun Ni’mah, S.Si pelita hatiku yang telah memberiku
semangat.
Almamaterku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah
diberikan, hingga aku menjadi seperti ini.
Terimakasih kepada prodi dan segenap jajarannya.
Teman-teman IMMAN Cabang Yogyakarta yang memberikan motivasi
sehingga terselesainya skripsi ini.
Teman-teman KPMDB Cabang Yogyakarta yang memberikan motivasi
sehingga terselesainya skripsi ini.
Teman-teman Ilmu Hukum yang telah banyak membantu spiritnya serta
doa dari teman-teman.
ix
KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمن الرحیم
الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما لم یعلم والصالة والسالم على خیر االنام الحمد
وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ومن تبعھم باحسان إلى آخر الزمان
Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberi rakhmat dan pertolongan Nya sehinga penyusun dapat menyelesaikan
sekripsi dengan judul “PROSES PENCEGAHAN TERHADAP TINDAKAN
TAWURAN MASSA DI KALANGAN REMAJA PADA TAHUN 2012-2014
(STUDI KASUS POLSEK TANJUNG BREBES)”.
Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para
sahabat, keluarga, dan umat Nya yang senantiasa melaksanakan sunahnya dan
berpegang teguh pada nilai-nilai islam sampai akhir nanti.
Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran
beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan.
Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa
terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H.MACHASIN. M.A Selaku PGS. Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Syafiq Mahmada Hanafi. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
x
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku ketua Program studi Ilmu
Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. Selaku sekertaris Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Mansur, S.Ag. M.Ag. Selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dan
kebijaksanaan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang
tidak henti-hentinya disela-sela kesibukanya.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran
dan kebijaksanaan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan
yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukanya.
7. Segenap jajaran prodi dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak, Ibu, Kakak di rumah yang selalu memberikan motifasi dan
dukungannya secara material dan moral dengan segala kasih sayangnya.
9. Bapak AKP Supriyadi, S.H. Selaku kapolsek tanjung dan segenap jajaranya
yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi.
10. Sahabat-sahabt ilmu hukum angkatan 2011, teman-teman IMMAN cabang
Yogyakarta, KPMDB cabang Yogyakarta dan teman-teman KKN bersama
kalian aku temukan arti sahabat .
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah
meberikan doa, bantuan dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi
ini.
xi
Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu
memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam ilmu hukum. Tidak lupa kepada
semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT.
dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.
Yogyakarta, 20 mei 2015
Penyusun
NurokhmanNIM.11340183
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
ABSTRAK ...................................................................................................... ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. iii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................ vi
HALAMAN MOTTO .................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. .. viii
KATA PENGANTAR.................................................................................... ix
DAFTAR ISI................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Rumusan Masalah....................................................................... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................ 5
D. Telaah Pustaka ............................................................................ 6
E. Kerangka Teoritik ....................................................................... 7
F. Metode Penelitian ....................................................................... 12
G. Sistematika Pembahasan............................................................. 16
BAB II TINJAUAN UMUM UPAYA POLRI DALAM PROSES
PENCEGAHAN TINDAKAN TAWURAN MASSA…………………... .. 17
A. Tawuran Massa ............................................................................ 17
1. Pengertian Tawuran Massa .................................................... 17
2. Faktor Penyebab Tawuran ..................................................... 20
xv
3. Dampak Tawuran Massa ....................................................... 24
B. Polri.............................................................................................. 28
1. Pengertian Polri, Fungsi dan Tugas Polri .............................. 28
2. Kewenangan Polri .................................................................. 35
3. Visi dan Misi Polri ................................................................. 45
BAB III UPAYA POLRI DALAM PROSES PENCEGAHAN TINDAKAN
TAWURAN MASSA DI KECAMATAN TANJUNG BREBES. 47
A. Gambaran Umum Polsek Tanjung Brebes................................... 47
B. Upaya Polsek Dalam Proses Pencegahan TindakanTawuran Massa
Di Kecamatan Tanjung Brebes ................................................... 57
1. Proses PenyidikanTindakanTawuran Massa.......................... 59
2. Proses PencegahanTindakanTawuranMassa ......................... 64
BAB IV ANALISIS UPAYA POLSEK TANJUNG DALAM PROSES
PENCEGAHAN TINDAKAN TAWURAN MASSA ................................. 66
A. Analisis Proses Penyidikan Tindakan Tawuran Massa Oleh Polsek
Tanjung Brebes ............................................................................ 66
B. Analisis Upaya Polsek Tanjung Brebes dalam Proses Pencegahan
Tindakan Tawuran Massa ............................................................ 73
BAB V PENUTUP.......................................................................................... 78
A. Kesimpulan .................................................................................. 78
B. Saran ............................................................................................ 79
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel I Protap Nomor I/X/2010 Tentang Penanggulangan anarki.................. 58
Tabel II Data Tabel Perisitiwa Akibat Tawuran Massa 2012......................... 66
Tabel II Data Tabel Perisitiwa Akibat Tawuran Massa 2013......................... 67
Tabel II Data Tabel Perisitiwa Akibat Tawuran Massa 2014......................... 67
Tabel III Jenis Tindak Pidana Akibat Tindakan Tawuran Yang Ada di Wilayah
Hukum Polsek Tanjung..................................................................... 67
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar3.1 Struktur Organisasi Polsek Tanjung Brebes Tahun 2014............ 56
Gambar 3.2 Pelaksanaan Proses Penanganan Tindak Pidana Polsek Tanjung 61
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tawur (Tawuran) merupakan perkelahian beramai-ramai (perkelahian
secara masal)1 yang sering dilakukan pada sekelompok remaja seolah-olah sudah
tidak lagi menjadi pemberitaan dan pembicaraan yang asing dalam telingan kita.
Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar kelompok (geng) dalam
kehidupan masyarakat, tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga kematian,
kejahatan tawuran massa merupakan bentuk dari kejahatan kekerasan yang terjadi
di Indonesia khususnya di wilayah Tanjung. Secara kriminologis amatlah
memprihatinkan dan tentu saja harus ditemukan penyebabnya serta solusinya,
karena biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri.
Tawuranmassa merupakan persoalan kehidupan manusia dan dalam setiap
kasus tawuran massapasti memiliki dampak, karena pada dasarnya tawuranmassa
akan menimbulkan dampak secara individu maupun kelompok/instansidi
masyarakat, adapun dampak-dampak yang terjadi akibat tawuranmassa adalah
sebagai berikut2:
1. Aksi tawuran massa cenderung merusak dan sulit dikendalikan sehingga akan
menimbulkan kerugian secara materiil maupun secara psikologis masyarakat.
Kerugian secara materiil dapat berupa terbakarnya/rusaknya fasilitas/bangun
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus BesarBahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm, 909
2 Arri Vavir, “kerusuhan massa sebagai perilaku menyimpang masyarakat dapat dijumpaidi http://arriwp97.blogspot.com di akses 01 juni 2014 jam 16:32 WIB
1
2
perkantoran, pusat perbelanjaan/pertokoan dan lain-lain, sehingga dapat
mengacaukan stabilitas.
2. Akibat adanya tawuran massa akan mempengaruhi terhadap kredibilitas aparat
pemerintah dimata masyarakat. Pemerintah sebagai penguasa cenderung
dianggap sebagai penghambat kebebasan dan melakukan tindakan pemaksaan
masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Dalam
kehidupan sosial politik sudah jelas bahwa bagaimana kecilnya masalah yang
timbul terutama yang berkaitan dengan terganggunya hubungan pemerintah
dengan masyarakat akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk
mendiskreditkan pemerintah sehingga timbul konflik antara pemerintah
dengan masyarakat.
3. Berdampak Internasional yaitu timbulnya rasa ketakutan dan kekhawatiran
orang asing untuk datang ke Indonesia baik dalam rangka usaha maupun
pariwisata sehingga mempersulit dalam usaha pengembangan ekonomi
nasional karena masyarakat Internasional ragu untuk menanamkan modalnya
di Indonesia dengan alasan keamanan.
Tawuran massa yang terjadi bila dibiarkan atau tidak ditangani dengan
tepat, maka akan berkembang menjadi kerusuhan dan penjarahan nasional yang
sangat mengerikan dan menimbulkan kekacauan, ketidaknyamanan,
ketidaktertiban dan sangat meresahkan bagi masyarakat. Adapun tawuran massa
yang seringkali meresahkan masyarakat adalah tawuranmassa dalam
demontrasipelajar dan mahasiswa,suporter sepak bola dan tawuran akibat konser
musik.Kekerasan sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif
3
yang dilakukan oleh para remaja, hal ini seolah-olah sudah menjadi bukti nyata
bahwa remajapun leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis.
Perilaku buruk ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian
atau tawuran itu sendiri, tetapi juga orang lain yang tidak terlibat secara langsung.
Padakonteks pencegahan dan penanggulangan tawuran massaharus dilakukan
dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana “penal” dan
“nonpenal”.Kecamatan Tanjung adalah kecamatan yang mempunyai wilayah yang
luas, dengan kehidupan yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam
profesi didalamnya. Sementara alternatif budaya hiburan yang digemari dan
pertunjukan yang diminati adalah hiburan organ tunggal.Namun seiring
perkembangan zaman musik organ tunggal kemudiam dianggap sebagai event
yang rentan terjadinya tawuranmassa.
Tawuranmassayang kerap terjadi akibat organ tunggal di Kecamatan
Tanjung Brebes seringkali meresahkan masyarakat sekitar. Penyebabnya bukan
karena musik organ tunggalnya, akan tetapi pribadi yang kemudian tidak bisa
menahan diri pada saat menonton pergelaran tersebut. Adanya hal tersebut penulis
mengira penyebab tawuran massa dikarenakan kurangnya pengamanan dan
pengawasan dari Polisi. Polisi hanya diam dan kurang tegas dalam menangani
kasus tawuran massa, karena tawuran massa adalah tangungjawab Polisi.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ditentukan
bahwa penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan
yang dimonopoli oleh Polri itu sendiri, begitupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil
4
(PPNS), karena hanya PPNS tertentu dalam bidang keahlian tertentu dan dengan
kewenangan yang diberikan kepadanyalah ia dapat bertindak sebagai penyidik
tentunya dalam tindak pidana tertentu pula3. Sedikit berbeda dalam perkara tindak
pidana yang dilakukan oleh anak, karena secara khusus berlaku Undang-undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum dapat
kita tinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
sebagai berikut:4
1. Penyidikan.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Proses penyidikan yang wajib dirahasiakan.
5. Proses penydikan yang berumur 12 Tahun.
6. Proses penyidikan wajib menggunakan diversi.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang
ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak,dalam arti harus ada pemisahan
perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasaatau terhadap
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara koneksitas.
Kepolisianbukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi, akan
tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana
dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang diatur oleh Pasal 13 dan
14 di bidang proses pidana.
3 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis
penulisan hukum dengan judul:PROSES PENCEGAHAN TERHADAP
TINDAKAN TAWURAN MASSA DI KALANGAN REMAJA PADA TAHUN
2012-2014 (STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG BREBES)
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, ada hal yang
menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan
permasalahan sebagaimana berikut:
1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polsek Tanjung terhadap
tindakan tawuran massa?
2. Bagaimana langkah-langkah Polsek Tanjung mengenai tindakan pencegahan
tawuran massa?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindakan tawuran massa yang dilakukan
remaja di wilayah Polsek Tanjung.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah Polsek Tanjung terhadap pencegahan dan
tindakan tawuran massa yang dilakukan remaja.
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
a. Kegunaan teoritis
1. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum
pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai pengertian
penydikan menurut peraturan perundang-undang, KUHAP dan UU No 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
6
2. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kebijakan non penal dalam
hukum pidana
b. Kegunaan Praktis
Memberikan pemahaman kepada penulis khususnya mahasiswa dan
masyarakat luas mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana terhadap
tawuran massa remaja serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian
kepada korban tindak pidana yang dilakukan oleh remaja semakin meningkat saat
ini.
D. Telaah Pustaka
Berdasarkan telaah pustaka yang penulis telusuri ada beberapa pustaka
yang membahas hukum pidana anak diantaranya yang ditulis olehWagianti
Soetodjo, hukum pidana anak.5, buku ini secara umum menjelaskan hukum
pidana anak kedalam kepemahaman studi hukum anak,gejala dan timbulnya
kenakalan anak serta batas usia pemidanaan anak, pendekatan yuridis, prosedur
pemeriksaan anak dan hak–hak anak atas perlindungan hukum
Pembahasan mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh remaja dalam tataran skripsi sebelumnya penulis berhasil
menemukan yakni skripsi yang disusun oleh Fatoni dengan judul Proses
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-
2012.6 Pembahasan skripsi ini memang lebih pada proses penyidikan oleh
kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum
Polres Brebes.
5Wagianti Soetodjo, Hukum PidanaAnak, (Bandung:Refika Aditama, 2010), hlm. 436Fatoni, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes pada Tahun
2011-2012, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2013.
7
Skripsi yang disusun Didit Ponco Nur Hari Yadi dengan judul Peran Polri
Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Dalam Musik (Studi
Kasus Polresta Malang),7 dan skripsi yang disusun Mustofa yang berjudul Upaya
Polri Dalam Mencegah Dan Menangulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser
Musik Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung, Brebes8, dalam tataran skripsi
yang disusun oleh Didit Ponco Nur Hari Yadi dan Mustofa ini lebih ke
pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam musik.
Adapun posisi penulis dalam skripsi adalah berbeda dari skripsi-skripsi
yang disebutkan diatas.Disini penulis akan lebih banyak membahas tentang
Proses Pencegahan Tindakan Tawuran Massa Di Kalangan Remaja (Studi Kasus
Polsek Tanjung, Brebes), yang melawan hukum terhadap kepentingan penyidikan
dan hak-hak anak remaja yang berhadapan dengan hukum.
E. Kerangka Teoritik
Pertama-tama,perlu digaris bawahi bahwa penegakan hukum ini sangatlah
penting dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Oleh karena
itu penulispun mencoba mengakaji sedikit tentang kriminologi, penegakan hukum
yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian.
Perkembangan hukum harus mencerminkan situasi, kondisi dan perbuatan
zaman dan tentunya adanya perubahan secara dinamis. Berbicara mengenai
7Didit ponco Nur hari yadi, Peran Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi KerusuhanMassa dalam Musik (Studi Kasus Polresta Malang), skripsi Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Malang: 2007.
8Mustofa, Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa AkibatKonser Musik Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung, Brebes, Skripsi Mahasiswa UIN SunanKalijaga 2013.
8
hukum pada dasarnya berbicara substansi hukum yakni keadilan.Dimata hukum
semua manusia sama tidak memandang status sosial manusia itu sendiri,
membahas hak remaja yang berperkara pidana atau terlibat langsung. Tentu
hukum tidak hanya berjalan pada tataran yuridis formal saja, yakni terbatas tulisan
aturan–aturan hukum yang berlaku namun yang terpenting lagi adalah
memperhatikan keadilan serta masa depan remaja pada lingkungan sosial itu
sendiri.
Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan
pengertian penyidikan yaitu9:
1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak10:
1. Sisem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
9Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
10 Undang–undang No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
9
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang
menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.
Sebenarnya mengenai peraturan perundang–undangan mengenai proses
penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini berdasarkan UU
No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak jauh beda dengan UU No.11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun ada sedikit
penambahan di UU No.11 tahun 2012
Pasal 261) Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RepublikIndonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala KepolisianRepublik Indonesia.
2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidiksebagaimana yang dimaksud ayat (1).
3) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) adalah:a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh
orang dewasa;b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
4) Dalam hal belum terdapat penyidikan yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan olehpenyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan olehorang dewasa. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) cukup jelas ayat (2) cukup jelasayat (3) huruf a, cukup jelas. Huruf b yang dimaksud dengan “mempunyaiminat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak” adalah memahami:1). Pembinanaan meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun,disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efiktif, afektif, dansimpatik. 2). Pertumbuhan dan perkembangan anak. 3). Berbagai tata nilaiyang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak. Huruf c.cukup jelas ayat (4) ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat
10
dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukanpenyidikan.
Pasal 271) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, setelah tindakpidana dilaporkan atau diadukan.
2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib memintapertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlujuga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahlikesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi,penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profisional atautenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.Penjelasan Pasal 27 (1) cukup jelas (2) cukup jelas (3) cukup jelas.11
Pasal 28Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidikdalam waktu paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelahpermintaan penyidik. Penjelasan Pasal 28 cukup jelas
Pasal 291) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penyidikan dimulai2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik
menyampaikan berita acara diveri beserta kesepakatan diversi kepada ketuapengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan danmelimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acaradiversi dan laporan penelitian masyarakat. Penjelasan Pasal 29 ayat (1) cukupjelas (2) cukup jelas (3) cukup jelas (4) ketentuan ini dimaksudkan agarpemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya dansebab gagalnya diversi.
Menurut Romli atmasasmita, kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan,
maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan,
kekerasan telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi
kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang
11 R.soeroso,Hukum Acara khusus ,(Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm 4-5
11
diikuti dengan kekerasan dalam pelajar, maka semakin tebal keyakinan
masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.12Definisi ini
menunjukkan bahwa kekerasan atau violence harus terkaitdengan pelanggaran
terhadap Undang-undang dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan
kerugian nyata fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus
berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang.
Menurut Sudarto, suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila
menggunakan upaya penal, maka penggunaanya sebaiknya dilakukan dengan
lebih hati-hati,cermat, hemat, selektif dan limitatif. Penyusunan suatu perundang-
undangan yang mencantumkan ketentuan pidana haruslah memperhatikan
beberapa pertimbangan kebijakan sebagai berikut :13
1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan
mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu
perbuatanyang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas
masyarakat.
12Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, (Bandung: RafikaAditama, 2007), hlm. 63.
13Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: Sinar Grafika, 1981), hlm. 44-48.
12
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
(cost and benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan
daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada
kelampauan beban tugas (overbelasting).
F. Metode Penelitian
Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu
metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode pada dasarnya
cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu memecahkan
masalah.14Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan,
mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu masalah peristiwa, untuk
memproleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach), dengan
jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati,
Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan
terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-
orang tersebut dalam bahasanya dan penelitiannya.15
14 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : UGM Press, 2007),hlm. 65
15 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 92
13
2. Sumber Data
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dataprimer yang meliputi
bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier, data primer pada dasarnya
adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.16
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan
mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan(kontrak, konvensi, dokumen hukum
dan putusan hakim),17bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-
undangan:
1. Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.
2. Undang-undang No2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
3. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum
Acara Pidana.
4. Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
b) Bahan sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum,
dan media cetak atau elektronik).
16Ibid, hlm.15117ibid, hlm. 82
14
c) Bahan Hukum tersier
Bahan hukum tersier, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, (Rancangan Undang-
undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu
observasi, interview, dan dokumentasi, Metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi
kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP,
KUHAP.18
1) Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada obyek penelitian,19selajutnya observasi berfungsi sebagai
explorasi dan hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang
masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya,20hal
tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena yang
terjadi terhadap tindakan pidana tawuran yang dilakukan oleh anak dibawah
umur.
2) Interview (Wawancara)
18Ibid, hlm. 8219 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, hlm.10620 S. Nasution, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106
15
Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik
wawancara, teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.21
3) Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat
untuk menguji,menafsirkan,dan bahkan untuk meramalkan selain itu dokumen
juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian,22selanjutnya penulis
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan
termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan lainnya yang behubungan
dengan masalah penelitian.23
4) Metode Analisa Data
Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data,analisis
data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja,namun ini belum dapat dipakai untuk menyusun suatu
konstruksi deskriptif fakta,kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh,
penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan,
tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara
kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.24
21 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179
22 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991) hlm. 161
23Ibid, hlm. 16124 Robert Bodan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan
Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 80
16
G. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih mempermudah dalam memahami dan membahas
permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan
sebagai berikutPenulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab yang terdiri dari:
BAB Pertama. Akan diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi: latar
belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB Kedua Tinjauan umum upaya Polri dalam proses pencegahan
tindakan tawuran massa yang meliputi: tawuran massa dan Polri.
BAB Ketiga Upaya Polri dalam proses pencegahan tindakan tawuran
massa di Kecamatan Tanjung Brebes yang meliputi: gambaran umum Polsek
Tanjung Brebes dan upaya polsekdalam proses pencegahan tindakantawuran
massa diKecamatan Tanjung Brebes
BAB Empat Analisisupaya Polsek tanjung dalam proses pencegahan
tindakan tawuran massa yang meliputi: analisis proses penyidikan tindakan
tawuran massa oleh Polsek Tanjung Brebes dan analisis upaya Polsek Tanjung
Brebes dalam proses pencegahan tindakan tawuran massa.
BAB Lima Merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan
saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan
demi masa depan generasi muda agar terhindar dari adanya tindak pidana yang
dilakukan oleh remaja di wilayah Tanjung.
17
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang sudah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan
Protap No I/X/2010 tentang Penanggulangan anarki dan Undang-undang No 02
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang
No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penulis dapat
menyimpulkan beberapa hal yang terkait yang diantaranya adalah:
1. Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Tanjung dalam menangani tindakan
tawuran massa, Polsek Tanjung Brebes yaitu:
a. Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana, menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang suatu tindak
pidana terjadi guna untuk menemukan tersangkanya. Sejalan berlakunya
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara pidana yang
pelakunya anak-anak dilakukan oleh pejabat Polri.
b. Upaya pencegahan tindakan tawuran massa dilakukan Polsek Tanjung
Brebes adalah melakukan penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat
agar lebih ketat dalam mengawasi anaknya.
78
18
2. mengenai proses pencegahan tindakan tawuran massa sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan prosedur tetap No I/X/2010 tentang Penanggulangan
Anarki dan Undang-undang No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dengan digabungkannya Undang-undang No 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan bahwasanya upaya Polsek
Tanjung Brebes dalam mencegah tindakan tawuran massa maka penulis
memberikan saran:
a. Bagi Polsek Tanjung Brebes
1. Lebih memperketat dalam melakukan sosialisasi para remaja agar tidak
terjadi tindakan tawuran massa yang akan datang.
2. Lebih tegas dalam mengamankan tindakan tawuran massa.
3. Tidak menerima dana.
4. Penambahan aparat personil kepolisian.
b. Bagi masyarakat
1. Masyarakat harus memperhatikan keadaan sekitar agar tidak terjadi
tindakan tawuran massa yang dilakukan remaja.
2. Masyarakat harus sadar bahwa keamanan dan ketertiban adalah
tanggungjawab bersama, untuk meciptakan keamanan, ketertiban dan
kedamaian.
3. Masyarakat memberikan pemahaman tentang pentingnya silaturohmi
79
19
4. Masyarakat harus lebih memperhatikan anaknya dengan diajarkan hal-hal
yang positif serta mengembangkan bakat anaknya.
80
20
DAFTAR PUSTAKA
A. UNDANG-UNDANG :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum
Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana
Undang–undang No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
B. HUKUM
Atmasasmita, Romli. 2007. Teori dan Kapita Selekta Krimonologi. Bandung:
Rafika Aditama.
Bodan, Robert. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan
Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial. Surabaya: Usaha Nasional.
Fatoni. 2013. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes
pada Tahun 2011-2012.Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Kelana, Momo. 1994. Hukum Kepolisian. Jakarta: Grasindo.
Khoidin, Muhammad & Sadjijono.2007. Mengenal Figur Polisi Kita. Yogyakarta:
Laksbang Mediatama.
Moleong, Lexy J. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
81
21
Mustofa, 2013. Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menangulangi Kerusuhan
Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung
Brebes. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga.
Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM
Press.
Nur hariyadi, Didit ponco. Peran Polri Dalam Mencegah Dan Menangulangi
Kerusuhan Massa Dalam Musik (Studi Kasus Polresta Malang). Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Malang: Universitas
Muhammadiyah
Rahardi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian. Surabaya: Laksbang Mediatama.
Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis.
Yogyakarta: Ganta publising.
Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubunganya
dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang PRESSIndo .
Soerodibroto R.soenarto. 2006. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Soeroso, R. 2010. Hukum Acara Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
Soetodjo, Wagianti. 2010. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
S. Nasution. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.Soerodibroto, R.
Sudarto, 1981. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Grafika.
82
22
Susan, Novri. 2009. Sosiologoi Konflik dan Isu-isu Kontemporer. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1989.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Wibowo, Adhi. 2001. Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Massa, Tesis
Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponogoro. Semarang:
Universitas Diponogoro
Zaman, A Qomaru. 2008. Kerusuhan Massa di Surabaya Tahun 2001: Sebuah
Gerakan Sosial Khas Kaum Santri Tradisional, Jurnal Wahana, vol.5
Juni 2008.
Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan
Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
C. LAIN-LAIN
http://depsos.go.id
http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/09/contoh-kenakalan-remaja.diakses
pada tgl 25-11-2013 pada pukul 09:30.
http://blogspot.com diakses pd tgl 05-12-2014 jam 09:46 WIB
Vavir Arri, “kerusuhan massa sebagai perilaku menyimpang masyarakat dapat
dijumpai di http://arriwp97.blogspot.com . di akses 01 juni 2014 jam
16:32 WIB
PROTAP No I/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki
Sumber Data Dari Polsek Tanjung Brebes
Sumber data polsek Tanjung Brebes tahun 2012-2014
83
23
Wawancara Kapolsek Tanjung Brebes jam 10:00 WIB Tanggal 22November 2014.
Wawancara Kapolsek Tanjung Brebes jam 12:35 WIB Tanggal 25 November
2014.
Wawancara AIPDA Afik Maswan jam 11:50 WIB Tanggal 24 November 2014
Wawancara AIPTU. YONO Tanjung Brebes Jam 10:00 Wib Tanggal 20
November 2014.
84
24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
25
PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP KAPOLSEK TANJUNG
1. Bagaimana pendapat polsek tanjung terkait tawuran massa yang dilakukan
remaja di kecamatan Tanjung Brebes?
2. Tindakan apa yang dilakukan polsek Tanjung ketika terjadi tawuran
massa?
3. Apakah proses penyidikan menggunakan SPPA UU No.11 Tahun 2012
4. Bagaimana upaya polri dalam proses pencegahan tindakan tawwuran
massa ?
5. Bagaiman menangani Tawuran yang tidak bisa ditangani oleh polsek
Tanjung Brebes, apa yang dilakukan Polsek Tanjung Brebes?
26
NOTULEN KERJA
1. Waktu
2. Tempat
3. Kegiatan
4. Pembicara
5. Peserta
6. Hasil yang di capai
:
:
:
:
:
:
Hari Selasa, tanggal 30 September 2014 pukul09.00 Wib s/d 10.30 wib.
Aula SMA Negeri 1 Tanjung
Pembinaan dan penyuluhan kenakalan Remaja diSekolah - sekolah.
1. Kapolsek Tanjung AKP SUPRIYADI, S.H.2. Kanit Binmas AIPDA AFIK MASWAN.
1. Guru SMA Negeri 1 Tanjung.2. Siswa dan Siswi kelas 11 SMA Negeri 1
Tanjung.
Dengan adanya Penyuluhan tentang kenakalan Remajadi lingkungan sekolah di harapkan kepada para siswa –siswi agar dapat belajar dengan baik, mentaati peraturandilingkungan sekolah, di masyarakat dan meningkatkanketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehinggadapat meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebihtinggi dengan prestasi sesuai yang di harapkan oleh paraorang tua, guru dan siswa itu sendiri guna mencapaicita-cita yang diinginkannya di hari esok.
Tanjung, 30 September 2014
KANIT BINMAS POLSEK TANJUNG
AFIK MASWAN
AIPDA NRP 74120210
27
POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR TANJUNG
Jalan Cemara 443 Tanjung Brebes
KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H. DAN GURU PEMBINA
MEMBERIKAN ARAHAN DAN PEMBINAAN KEPADA PARA PELAJAR SISWA-SISWI
TENTANG KENAKALAN REMAJA DI AULA SMA NEGERI 1 TANJUNG
28
POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR TANJUNG
Jalan Cemara 443 Tanjung Brebes
KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H. MENERANGKAN TENTANG ARTI
KENAKALAN REMAJA YANG TIDAK ADA KEGUNAAN DI DALAM KEHIDUPAN
BAIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH MAUPUN DI DALAM BERMASYARAKAT
29
POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR TANJUNG
Jalan Cemara 443 Tanjung Brebes
TANYA JAWAB ANTARA KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H.
DAN SISWA – SISWI SMA NEGERI 01 TANJUNG
30
NOTULEN KERJA
1. Waktu
2. Tempat
3. Kegiatan
4. Pembicara
5. Peserta
6. Hasil yang di capai
:
:
:
:
:
:
Hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 pukul 09.00Wib s/d 10.30 wib.
Aula SMP Negeri 1 Tanjung.
Pembinaan dan penyuluhan kenakalan Remaja diSekolah – sekolah tingkat SLTP.
1. Kapolsek Tanjung AKP SUPRIYADI, S.H.2. Kanit Binmas AIPDA AFIK MASWAN.
1. Guru SMP Negeri 1 Tanjung.2. Siswa dan Siswi kelas 8 Tanjung
Dengan adanya Penyuluhan tentang kenakalan Remajadi lingkungan sekolah di harapkan kepada para siswa –siswi dapat belajar dengan baik, mencegah kenakalanremaja yang dapat mengganggu dalam belajar danmentaati peraturan dilingkungan sekolah serta dimasyarakat dan meningkatkan ketakwaan terhadapTuhan Yang Maha Esa sehingga dapat meneruskansekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dengan prestasisesuai yang di harapkan oleh para orang tua, guru dansiswa itu sendiri guna mencapai cita-cita yangdiinginkannya di hari esok.
Tanjung, 14 Oktober 2014
KANIT BINMAS POLSEK TANJUNG
AFIK MASWAN
AIPDA NRP 74120210
31
POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR TANJUNG
Jalan Cemara 443 Tanjung Brebes
KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H. DAN GURU PEMBIMBING SMP N 1
TANJUNG MEMBERIKAN ARAHAN DAN PEMBINAAN KEPADA PARA PELAJAR
SISWA-SISWI TENTANG KENAKALAN REMAJA DI AULA SMP Negeri 1 TANJUNG
32
POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR TANJUNG
Jalan Cemara 443 Tanjung Brebes
TANYA JAWAB ANTARA KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H. DENGAN
PARA SISWA – SISWI SMP Negeri 1 TANJUNG
33
POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR BREBES
SEKTOR TANJUNG
Jalan Cemara 443 Tanjung Brebes
KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H. DAN GURU PEMBIMBING SMP N 1
TANJUNG MEMBERIKAN ARAHAN DAN PEMBINAAN KEPADA PARA PELAJAR
SISWA-SISWI TENTANG KENAKALAN REMAJA DI AULA SMP Negeri 1 TANJUNG
TANYA JAWAB ANTARA KAPOLSEK TANJUNG AKP SUPRIYADI, S.H. DENGAN
Masyarakat tanjung kabupaten brebes
34
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
FKPM DESA KEMURANGWETANKECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES
ANGGARAN DASARVISI DAN MISI FKPM1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Rasa
Nyaman.2. Pemersatu segenap Elemen yang ada dalam masyarakat3. Sebagai Wadah Penghubung Antar Masyarakat dengan
Kepolisian.
BAB INAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN
Pasal 11. Organisasi Masyarakat ini bernama: Forum Kemitraan Polisi
dan Masyarakat–Desa Kemurangwetan (FKPM DesaKemurangwetan).
2. FKPM–Desa Kemurangwetan di bentuk berdasarkan SuratKeputusan KAPOLRI No.Skep/737/X/2005 Tanggal 13Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Setrategi PenerapanModel Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan TugasPolri.
3. FKPM–Desa Kemurangwetan berkedudukan dan bersekretariatdalam wilayah Desa Kemurangwetan Kecamatan TanjungKabupaten Brebes.
BAB IIAZAZ
Pasal 2Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – Desa Kemurangwetanberazazkan PANCASILA dan UUD 1945.
Pasal 3MAKSUD DAN TUJUAN FKPM1. Upaya peran aktiv dan partisipasi masyarakat dalam
membantu Pemerintah khusus dalam bidang KAMTIBMAS.2. Sebagai wadah alternatif Masyarakat bersinerji dengan
Kepolisian dalam kerjasama menjaga rasa damai dan tentram.
35
BAB IIIRAPAT PENGURUS
Pasal 4Kedaulatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – DesaKemurangwetan ditangan Rapat Pengurus.
BAB IVSIFAT DAN FUNGSI
Pasal 5Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – Desa Kemurangwetanbersifat Organisasi Masyarakat.Pasal 6Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – Desa Kemurangwetansebagai Lembaga Pengabdian Masyarakat.
BAB VPENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
1. Mengadakan pendidikan, pelatihan dan pengembanganSumber Daya Manusia.
2. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembagaatau instansi Pemerintah maupun Swasta.
3. Menjalankan usaha Perekonomian dan Jasa.4. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan
dengan Maksud dan Tujuan Forum Kemitraan Polisi danMasyarakat – Desa Kemurangwetan.
BAB VIKEANGGOTAAN
Pasal 8Keanggotaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – DesaKemurangwetan terdiri dari :
a. Anggota Poengurus adalah orang-orang yang menjadiPengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – DesaKemurangwetan yang selanjutnya disebut Badan Pengurus.
b. Anggota Biasa adalah orang-orang yang diterima sebagaianggota dan dimandati oleh Badan Pengurus ForumKemitraan Polisi dan Masyarakat – Desa Kemurangwetan.
c. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang diterimasebagai anggota dan dimandati oleh Badan Pengurus untukmenjadi anggota Badan Pembina dan Badan Penasehat.
BAB VIIHAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 9Hak dan Kewajiban anggota diatur dalam Anggaran RumahTangga.
36
BAB VIIISTRUKTUR ORGANISASI
Pasal 101. Setruktur organisasi terdiri dari :
a. Badan Pembina.b. Badan Penasehat.c. Badan Pengurus.
2. Badan Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris,Bendahara dan Koordinator masing – masing merangkapanggota.
BAB IXKEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS
Pasal 11Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.
BAB XWEWENANG BADAN PEMBINA DAN BADAN PENASEHAT
Pasal 12Wewenang Badan Pembina dan Badan Penasehat adalahmemberikan nasehat-nasehat baik diminta ataupun tidak, sesuaidengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga kepada Badan Pengurus.
BAB XIKEUANGAN
Pasal 13Keuangan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat – DesaKemurangwetan bersumber dari iuran anggota, usaha-usaha yangsah dan halal serta bantuan-bantuan yang tidak mengikat.
BAB XIIMUSYAWARAH
Pasal 14Forum pengambilan keuputusan Forum Kemitraan Polisi danMasyarakat – Desa Kemurangwetan melalui musyawarah BadanPengurus yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tigabulan.
37
BAB XIIITATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 151. Musyawarah dan pengambilan keputusan di pandang sah,
apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlahanggota pengurus.
2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarahmufakat.
3. Apabila keputusan tak dapat dilakukan dengan musyawarahmufakat, maka diadakan pengambilan suara (voting) dimanakeputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau diambilsuara sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus yanghadir.
BAB XIVPEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 161. Pembubaran organisasi Forum Kemitraan Polisi dan
Masyarakat – Desa Kemurangwetan oleh Rapat BadanPengurus dengan ketentuan sekurang-kurangnya harusdihadiri 2/3 anggota pengurus.
2. Kekayaan dan segala kewajiban Forum Kemitraan Polisi danMasyarakat – Desa Kemurangwetan setelah dibubarkan akanditinjau kembali.
BAB XVPENUTUP
Pasal 171. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.2. Anggran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tak
akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan didalamnya.
DITETAPKAN DI: DesaKemurangwetanPADA TANGGAL: 27 Agustus 2014
BADAN PENGURUSFORUM KEMITRAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT – DESA
KEMURANGWETAN
KETUA
..........................
SEKRETARIS
............................
38
ANGGARAN RUMAH TANGGA
3 (Tiga) Cipta Anggota Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat.
1. Cipta Rasa Aman dan Damai pada DIRI SENDIRI2. Cipta Rasa Aman dan Damai pada KELUARGA3. Cipta Rasa Aman dan Damai pada LINGKUNGAN
BAB ISAYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
Pasal 11. Bersedia menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tanggaserta ketentuan-ketentuan lainnya dalam ForumKemitraan Polisi dan Masyarakat – Desa Kemurangwetan.
Pasal 21. Ketua Rukun Warga dan Perangkatnya.2. Ketua Rukun Tetangga dan Perangkatnya.3. Tokoh Masyarakat.
Pasal 31. Bukan anggota organisasi terlarang oleh Hukum Negara
Republik Indonesia.2. Bukan anggota organisasi yang bertujuan sama dengan Forum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat – Desa Kemurangwetan.
BAB IIPENERIMAAN
PASAL 4
Penerimaan Anggota dilaksanakan oleh Badan Pengurus.
BAB IIIHAK DAN KEWAJIBAN
1. Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulatau saran.
2. Anggota berhak memilih dan dipilih dalam pembentukanpengurus.
3. Anggota berhak membela diri.
Pasal 51. Anggota berhak mendapat pembagian Hasil Usaha.2. Pembagian Hasil Usaha sesuai Keputusan Badan Pengurus.
39
Pasal 61. Anggota berkewajiban Tunduk dan Patuh pada segenap
perangkat atau organisasi.2. Anggota berkewajiban memiliki keterikatan formal dan moral
organisasi dan pengembangan.
Pasal 7Badan Pengurus berkewajiban dan berwenang mengelola aktivitaskeseharian dan segala keputusan organisasi.
BAB IVMUSYAWARAH BADAN PENGURUS
Pasal 81. Badan Pengurus berkewajiban mengadakan musyawarah
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau setiapwaktu jika dianggap perlu.
2. Musyawarah Badan Pengurus dipimpin oleh ketua ataupengurus lainnya sesuai jabatannya.
3. Semua hasil musyawarah Badan Pengurus akan menjadilaporan pertanggung jawabannya di kemudian hari.
BAB VTAHUN BUKU
Pasal 9Tahun buku dimulai tanggal satu januari setiap tahun dan ditutup setiap akhir tahun.
BAB VITATA CARA PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBELAAN
Pasal 101. Setiap anggota yang dianggap dan terbukti melanggar
peraturan yang ditetapkan dalam Forum Kemitraan Polisi danMasyarakat – Desa Kemurangwetan akan diberikan sanksidengan tingkat pelanggarannya.
2. Tata cara pemberian sanksi adalah sebagai berikut :a. Di berikan teguran BIASA.b. Di berikan teguran TERTULIS.c. Di berikan SURAT PEMECATAN.
3. Setiap anggota yang dikenakan sanksi pemecatan berhakmelakukan pembelaan diri.
4. Pembelaan diri dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan.
40
5. Dalam keadaan luar biasa Badan Pengurus dapat melakukanpemecatan tanpa peringatan.
BAB VIIKETENTUAN KHUSUS
Pasal 11Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga iniakan diatur dalam aturan atau ketetapan khusus lainnya.
Pasal 12Segala aturan atau ketetapan khusus Forum Kemitraan Polisi danMasyarakat – Desa Kemurangwetan mendapat persetujuan BadanPengurus.
BAB VIIIPENUTUP
Pasal13Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak di tetapkan dan tidakakan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.
DITETAPKAN DI : DesaKemurangwetanPADA TANGGAL : 27 Agustus2014
BADAN PENGURUSFORUM KEMITRAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT – DESA
KEMURANGWETAN
KETUA
........................
SEKRETARIS
..........................
Pembina : KASAT BINMAS POLRES BREBESCAMAT TANJUNGKAPOLSEK TANJUNGDANRAMIL 04 TANJUNG
Penasehat : BHABINKAMTIBMAS DESA LUWUNGBATABABINSA DESA LUWNGBATAKEPALA DESA LUWUNGBATAKANIT BINMAS POLSEK TANJUNG
Curriculum Vitae
Nama : Nurokhman
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 02 Agustus 1993
Alamat : Ds. Pengaradan 001/004 Kec. Tanjung. Kab Brebes
No. HP : 089501112143 / 087838117780
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan
JENJANG NAMA SEKOLAH TAHUN LULUS
SD SDN pengaradan II 2005 MTs Babakan ciwaringin cirebon 2008 SMA SMA N 1 Tanjung, Brebes 2011 UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016