proses kebijakan pelayanan kebidanan

Upload: shanyfadillah

Post on 10-Mar-2016

186 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

kebijakan pelayanan kebidanan

TRANSCRIPT

PROSES KEBIJAKAN PELAYANAN KEBIDANAN

PROSES KEBIJAKAN PELAYANAN KEBIDANANKelompok 2Selviana SolihahD3E512003Siti MaemanahD3E512007Shany Fadillah ERD3E512009

Latar BelakangPembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaaian sasaran pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah mengacu pada komitmen Indonesia akan delapan tujuan umum Millenium Development Goals (MDGs), EMAS, Desa Siaga, PoskesdesDalam rangka mencapai sasaran seperti disebut di atas, arah kebijakan pemerintah diprioritaskan pada :Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakatMeningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatanMengembangkan sistem jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskinMeningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehatMeningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia diniMeningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

EXPANDING MATERNAL AND NEONATAL SURVIVAL (EMAS)EMAS mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, dalam berjejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil, fasilitas kesehatan publik dan swasta, asosiasi rumah sakit, organisasi profesi, dan sektor swasta, dan lain-lain. Program ini akan berkontribusi terhadap percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir sebesar 25% di Indonesia,bertujuan untuk :1. Meningkatkan kualitas pelayanan PONED & PONEK. Memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian diterapkan di RS dan Puskesmas. Pendekatan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan antar Puskesmas/Balkesmas dan RS. Penguatan sistim rujukan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas nakes, faskes dan Pemda. Meningkatkan akses masy dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan .

PENGEMBANGAN DESA SIAGA / POSKESDESDesa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.

Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan melalui pembentukan Poskesdes, yaitu salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.Pengembangan Desa Siaga / Poskesdes walaupun bersumberdaya masyarakat, namun mengingat kemampuan masyarakat terbatas, pemerintah membantu stimulan biaya Operasional Poskesdes melalui anggaran Dana Bantuan Sosial Pembangunan Poskesdes.

Kegiatan pengembangan Oprasional Desa Siag/Poskesdes meliputi :Pengembangan Poskesdes / Desa Siaga baruPeningkatan SDMOperasional Poskesdes

Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat MiskinUntuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Pada tahun 1998 sampai dengan 2001 pemerintah meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan JPS-BK.Program ini merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui puskesmas dan rujukannya ke puskesmas kabupaten/kota, meliputi segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya, termasuk pelayanankeluarga berencana dan rawat inap, pelayanan kebidanan dan rujukan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas dari keluarga miskin serta program perbaikan gizi.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)Untuk menjamin akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan, pada tahun 2008 pemerintah telah menetapkan kebijakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Program ini sebelumnya dikenal dengan nama Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Berdasarkan Manajemen Pelaksanaan (Manlak) tahun 2009, tujuan program Jamkesmas adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas.

Tujuan Khusus :- Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK JAMKESMAS- Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya- Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Kebijakan dalam JampersalJaminan persalinan atau dikenal sebagai Jampersal merupakan salah satu kebijakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan untuk meningkatkan akses pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan AKI dan AKBJampersal diperuntukkan bagi ibu yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang dilaksanakan pada fasilitas yang bekerja sama dengan program (Kemenkes RI, 2012).

Jampersal merupakan pengembangan dari Jamkesmas dengan jumlah perkiraan sasaran Jampersal adalah sebesar 60% dari estimasi jumlah persalinan. Jampersal dilaksanakan secara bertahap mulai 2011, dengan prioritas dalam perkiraan ibu bersalin dalam 1 tahun adalah 4,6 juta ibu hamil. Persalinan yang sudah dibiayai Jamkesmas mencapai 1,7 juta ibu hamil pertahun. Strategi Operasional dalam Pelayanan Kebidanan (Depkes, 2011)Penguatan Puskesmas dan jaringannyaPenguatan manajemen program dan sistem rujukannyaMeningkatkan Peran Serta Masyarakat Kerjasama dan KemitraanJaminan Persalinan :Paket jaminan pembiayaan:Pemeriksaan kehamilanPertolongan persalinanPelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinanPelayanan bayi baru lahirPenanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir

Fasilitas yankes yang menyelenggarakan Jampersal:Pemerintah: Puskesmas dan rumah sakit pemerintahSwasta: klinik, rumah bersalin, bidan praktek swasta, Poskesdes/Polindes, rumah sakit swasta

Sasaran Jampersal:Ibu hamilIbu bersalinIbu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari)Bayi baru lahir (0-28 hari)e. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Sasaran yang mendapat BOK:Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaPuskesmas dan jaringannyaPoskesdesPosyanduManfaat BOK :Transport petugas di luar gedung:- pendataan sasaran- Surveilans termasuk surveilans kematian ibu- Kunjungan rumah- Sweeping, penjaringan, pelacakan, dan penemuan kasus- Pengambilan spesimen- Pemberantasan vektor

Pelayanan di PosyanduTransport rujukanPMT penyuluhan dan PMT pemulihan