proses dan kendala pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di blu rsjpdhk- lies dina liastuti
DESCRIPTION
proses proses dan kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional RS yang berkelanjutan, bermutu dan terjangkau serta demi keamanan pasien melalui Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit . suatu telaah di Jantung & Pembuluh darah Harapan Kita.TRANSCRIPT
LIES DINA LIASTUTI DIREKTUR PENUNJANG BLU RSJPD HARAPAN KITA
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
Pengertian atau de!nisi BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dan PP no 23 tahun 2005, yaitu : “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip e!siensi dan produktivitas”.
PP No. 23 Tahun 2005 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Pasal 20 Ayat 1 : Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan
PRINSIP EFISIENSI DAN EKONOMIS, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
PENJELASAN :
BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan EFEKTIVITAS DAN/ATAU EFISIENSI
PMK No. 08/PMK.02/2006 Tanggal 16 Februari 2006 Tentang KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BLU :
Pasal 4 Ayat (1) : BLU dengan status BLU Secara Penuh dapat DIBERIKAN
FLEKSIBILITAS berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
BILA TERDAPAT ALASAN EFEKTIVITAS DAN/ATAU EFISIENSI
Ayat (2) : Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
! Jasa layanan; ! Hibah tidak terikat;
! Hasil kerjasama BLU dan/atau hasil usaha lainnya.
1. SWAKELOLA : merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Rumah Sakit …/ Balai … sebagai penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain pelaksana swakelola.
Pasal 5 : Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang DITETAPKAN OLEH PEMIMPIN BLU dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat
8
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi 4. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum 5. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah 6. PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PP No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah
9
SE Dirjen BUK a.n. Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di RS/Balai
Pimpinan Satker BLU di lingkungan Ditjen BUK segera membuat Peraturan Direktur
Utama RS/Kepala Balai Tentang Pengadaan Barang/Jasa
� APBN (RUPIAH MURNI) � PENGHASILAN BLU anggaran
APBN (RM)
BLU
DOKTER & PERAWAT BERKUALITAS & PENGALAMAN
LAB MUTAHIR DAN HANDAL
ALKES DAN FARMASI BERKUALITAS DAN MURAH
Fungsi RS memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki sifat :
• Kegawatdaruratan, • Tidak Dapat Ditunda, • Tidak Dapat Diprediksi • Berkaitan Dengan Keselamatan dan keamanan
Pasien (Patient Safety and Security) • Berjalan berkesinambungan; • Barang/jasa yang dibutuhkan harus tersedia
setiap saat dengan kualitas dan jumlah yang memadadi
LATAR BELAKANG :
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA, dilakukan :
1. SWAKELOLA 2. PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/
JASA :
1. Pelelangan 2. Penunjukan Langsung 3. Pengadaan Langsung 4. Kontes/Sayembara
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :
(1) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis SDM sesuai dengan Tupoksi Rumah Sakit …/Balai …;
(3) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
(2) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa.
(4) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,lokakarya atau penyuluhan;
(5) pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan Rumah Sakit …/ Balai …, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu, meliputi tetapi tidak terbatas pada penyusunan/ pengembangan peraturan perundang-undangan, pembuatan metode uji/kalibrasi alat kesehatan dan kegiatan lainnya;
(6) pekerjaan yang mampu dikerjakan dengan cara Swakelola ditinjau dari segi ketersediaan sumber daya manusia, antara lain :
1. Perbaikan alat-alat kesehatan. 2. Perbaikan alat-alat Labolatorium. 3. Perbaikan alat-alat kalibrasi dan paparan radiasi. 4. Perbaikan instalasi air, listrik, dan gas medik. 5. Perbaikan instalasi/jaringan komunikasi medik. 6. Perbaikan sistem/instalasi pemadam kebakaran. 7. Perbaikan gedung. 8. Pekerjaan yang bersifat khusus untuk pengembangan
teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
Pelaksanaan Swakelola :
• Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
• Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
• Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan
• Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
• Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
• Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
• Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka Kerja dilakukan oleh Rumah Sakit ……/ Balai ….. dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
17
• Pengadaan bahan sebagaimana dimaksud di atas dengan kriteria keadaan tertentu dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
• Pengadaan bahan, peralatan/suku cadang, Jasa Lainnya, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
2. PENUNJUKAN LANGSUNG : • Dilakukan dengan mengundang 1(satu)Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilaimampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhikualifikasi
• Dilakukan dengan negosiasi baik teknismaupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung :
20
a. PENANGANAN DARURAT yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : • akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/
atau bencana sosial;
• dalam rangka pencegahan bencana;
b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya untuk mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki sifat kegawatdaruratan, tidak dapat ditunda, tidak dapat diprediksi dengan tepat karena berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan KESELAMATAN DAN KEAMANAN PASIEN (patient safety and Security and Security and Security and Security), antara lain :
1. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk mengganti alat - alat kesehatan yang rusak tidak dapat dipergunakan lagi
2. Pengadaan alat-alat laboratorium untuk mengganti alat – alat laboratorium yang rusak tidak dapat dipergunakan lagi.
3. Pengadaan Prasarana untuk mengganti yang rusak tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Perbaikan alat – alat kesehatan. 5. Perbaikan alat – alat Labolatorium. 6. Perbaikan alat-alat kalibrasi dan paparan radiasi. 7. Perbaikan instalasi air, listrik, dan gas medik. 8. Perbaikan instalasi/jaringan komunikasi medik. 9. Perbaikan gedung. 10. Perbaikan sistem/instalasi pemadam kebakaran.
SEWA PAKAI ASET SWASTA UNTUK DIGUNAKAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DILAKSANAKAN MELALUI PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
3. SEWA
Pasal 4 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PRESIDEN INI MELIPUTI:
A. BARANG; B. PEKERJAAN KONSTRUKSI; C. JASA KONSULTANSI; DAN D. JASA LAINNYA.
PENGADAAN JASA LAINNYA meliputi, namun tidak terbatas pada: a. jasa boga (catering service);
b. jasa layanan kebersihan (cleaning service); c. jasa penyedia tenaga kerja; d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan; e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan; f. jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan; g. jasa percetakan dan penjilidan;
h. jasa pemeliharaan/perbaikan; i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; k. jasa penjahitan/konveksi; l. jasa impor/ekspor; m. jasa penulisan dan penerjemahan;
n. jasa penyewaan; o. jasa penyelaman; p. jasa akomodasi; q. jasa angkutan penumpang; r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
t. jasa pengamanan; u. jasa layanan internet; v. jasa pos dan telekomunikasi;
w. jasa pengelolaan aset
PENJELASAN PASAL 4
KEWENANGAN SATKER :
1. MENYEDIAKAN GEDUNG 2. MENYEDIAKAN LISTRIK 3. MENYEDIAKAN AC 4. MENYEDIAKAN TENAGA ANALISIS HASIL 5. MENYEDIAKAN OPERATOR
KEWENANGAN INVESTOR :
1. MENYEDIAKAN ALAT 2. MENYEDIAKAN BAHAN PENUNJANG 3. PEMELIHARAAN
KEUNTUNGAN SATKER : 1. TIDAK PERLU MENGALOKASIKAN
DANA YANG BESAR; 2. DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI; 3. KELANGSUNGAN PELAYANAN DAPAT
TERJAMIN.
1. Belum sepenuhnya didukung IT yg baik 2. Kemampuan tim pengadaan (pokja ULP) agar lebih profesional 3. Prosedur yg ada skrg blm dapat menjamin kecepatan pelayanan
yang cepat utk para pasien krn KHS tdk jlan spt yg diharapkan, proses penunjukan langsung blm berjalan utk menjamin berkseinambungannya pelayanan shg mengganggu pelayanan pada pasien
4. Barang dengan spec yg blm sesuai mutu yg diharapkan, terkendala dg harus yg murah dan kendala dalam pembuatan standar dg sistem kontes atau tunjuk langsung
5. Cara pengadaan brg dg KHS dengan total harga berdasarkan total volume blm sepenuhnya terlaksana dengan baik
6. Ketidak disiplinan distributor sehingga antisipasi dari perubahan jumlah permintaan kadang tidak terpenuhi.
INVESTASI KITA …… YANG HARUS KITA JAGA DAN PELIHARA
STANDARISASI , LELANG TERBATAS/ TUNJUK LANGSUNG , KHS
31
32
ANGIOGRAPHY
STANDARISASI LELANG
TERBATAS/ TUNJUK
LANGSUNG, SEWA, KSO
33
LAB LAB
GAMMA CAMERA
ECHO
RADIOLOGI
EP-STUDY CVC EP-STUDY
TREADMILL
STANDARISASI LELANG
TERBATAS/ TUNJUK
LANGSUNG KHS
34
STANDARIS, LELANG
TERBATAS/ TUNJUK
LANGSUNG KHS
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA LAINNYA DILAKUKAN DENGAN: A. PELELANGAN YANG TERDIRI ATAS
PELELANGAN UMUM DAN PELELANGAN SEDERHANA;
B. PENUNJUKAN LANGSUNG; C. PENGADAAN LANGSUNG; ATAU D. KONTES/SAYEMBARA
PERPRES KONTES/SAYEMBARA :
1. KONTES DIGUNAKAN UNTUK :
Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Tidak mempunyai harga pasar;
b. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan;
2. SAYEMBARA DIGUNAKAN UNTUK :
Pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
(1) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu.
(2) Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
• Tidak Sekedar Administra/f, tetapi juga meningkatkan efisiensi, efek2fitas dan menciptakan nilai tambah
• Admnistra/f dikaitkan dengan Akuntabilitas Pengelolaan • Efisiensi dikaitkan dengan perencanaan yang baik, harga
yang wajar, mencegah kehilangan/shinkage, over stock, dan barang kadaluarsa
• Efek/fitas dikaitkan dengan Tepat Guna, Daya Guna dan mencegah Out of Stock
• Value Added dikaitkan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada pasien
Pengelolaan Barang Farmasi dan alat medis
Sebagai Aset Negara sesuai Pengertian PP No. 6/2006
SARANA MEDIK
SARANA MEDIK
OBAT & ALKES
STANDARISASI , FORMULARIUM,
KHS
STANDARISASI , FORMULARIUM,
KHS
STANDARISASI , FORMULARIUM,
KHS
Genset Kapasitas : 500 KVA Merk : DEUTZ Tahun Pembuatan : 2002
Genset Kapasitas : 250 KVA Merk : MERCEDEZ Tahun Pembuatan : 1984
LOKASI : POWER HOUSE 2
POWER STABILIZER
2
3
4
AKUNTABEL : dapat dipertanggung jawabkan secara administratif
EFISIEN : Dengan biaya sehemat mungkin, kerugian dapat dicegah/diminimalkan
EFEKTIF : pemenuhan sesuai kebutuhan
VALUE ADDED : Pelayanan kepada pasien optimal
1
! Mempunyai Electronically Drugs and Stent History selama 6 Tahun.
! Mempunyai Trend 6 tahun terakhir. ! Mempunyai Electronically Data Kontrak Harga
Satuan History.
Contoh MD 2012 Lengkap.xls
Data pemakaian stent 2008-2012.xls
Daftar Obat Kontrak
2009-2010.xls
Daftar Obat Kontrak
2010-2011.xlsx
Daftar Obat Kontrak
2011-2012.xls
SARANA MEDIK 0%
SARANA NON MEDIK: 0%
BARANG UMUM 2%
BARANG CETAKAN 1%
BARANG TEHNIK 1%
FARMASI / APOTIK 86%
ALKES STENT & BALLON (Bantuan Depkes)
2%
LABORATORIUM 6%
GIZI: 2%
Total Pemakaian persediaan farmasi RSJPDHK Jan -‐ Agust 2011
Alkes Ruangan Verban & Pembalut0,66%
Alkes / Obat Bebas0,35%
Alkes Apotek0,41%
Alkes Bedah Jantung9,14%
Alkes Bedah Jantung u/ Ruangan0,22%
Alkes Benang5,22% Alkes Cathether
2,26%
Alkes Pengemas dan Gas Medik0,11%
Alkes Ruangan Kertas Medik0,45%
Alkes Umum8,96%
Alkes Umum Ruangan0,24%
Alkes Verban dan Pembalut0,74%
Oxygenator5,78%
Bahan Baku0,01%
Generik Askes / Reguler1,60%
Obat Anti Septik u/ Ruangan0,78%Obat Cairan
Infus1,19%
Obat Infus (Apotik)2,93%
Obat Inhaler0,09%
Obat Injeksi8,76%
Obat Injeksi (Apotik)16,62%
Obat Lain-‐Lain
Farmasi0,55%
Obat Narkotika / Psikotropika
0,16%
Obat Narkotika 0,40%
Obat Oint / CR/ Tetes (Apotik)0,15%
Obat Sirup (Apotik)0,27%
Obat Suppos (Apotik)0,15%
Obat Tablet (Apotik)17,63%
Obat Tablet (Askes)14,16%
Pemakaian Obat & Alkes RSJPDHKJanuari -‐ Agustus 2011
contoh
� Berdasarkan kontrak (KHS) yang ada, PPK menerbitkan Surat Pesanan (SP) kepada distributor secara rutin dan berkala berdasarkan kebutuhan yg diusulkan Instalasi Farmasi dan disetujui Direktorat Penunjang dengan menyesuaikan jumlah stock yang ada di gudang pusat, depo farmasi dan unit kerja pelayanan, sehingga tidak terjadi over stock maupun out of stock
1. Kontrak Harga Satuan (KHS) Tahunan Obat dan Alat medis habis pakai/khusus serta reagens untuk mendapatkan obat/reagens berkualitas yang murah terjangkau.
2. KHS Tahunan bahan penunjang (SM/SNM),a.l Gas Medis.
3. KHS Tahunan Outsourching 4. Kontrak Tahunan Energi (Listrik, Solar, dll) 5. Bantuan Pemerintah (kementrian lain atau institusi
yang terkait à ESDM, BUMN, Kemenkeu, kemendag, kemenperind, dll)
� Semua pekerjaan yang sangat mendesak /tdk dpt ditunda (yg ini sangat banyak dialami rs) kiranya prosesnya selain dpt dilakukan swakelola, dan penyedia jasa maupun bahan barang2 medis/non medis habis pakai dpt tunjuk langsung (contoh kerusakan alkes medik dlm pelayanan, perbaikan/pemeliharaan sarana)
� KHS (Kontrak Harga Satuan) kiranya dapat digunakan utk barang (obat, almed khusus, alat medis habis pakai, spare parts sarana) yg selama ini menurut Perpres tdk dapat dilakukan karena dianggap dapat diperhitungkan jumlahnya, padahal utk RS kebutuhan tergantung dr pola penyakit dan kondisi pasien yg spesifik (contoh. Ring, balloon, kateter, katup, amplatzer dll) 57
� Pengembangan standarisasi obat, almed, dll � Penataan sistem inventory terintegrasi � Pengembangan master data barang persediaan � Penunjukkan langsung utk alkes � kerja sama operasional dengan pihak ketiga untuk
mengelola barang modal secara efisien, dan lebih menguntungkan bagi rumah sakit
� Pendampingan dalam pembuatan Pedoman Pengadaan B/J bagi satker BLU oleh para pembina terkait
Terima Kasih