prosedur penetapan pengadilan agama blitar …eprints.umm.ac.id/55556/39/pendahuluan.pdfteknik...
TRANSCRIPT
PROSEDUR PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
TENTANG WALI ADHAL DISEBABKAN ADAT NGALOR
NGULON (Implementasi Asas Keadilan, Kepastian, dan Kebermanfaatan
Dalam Perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Disusun oleh :
R. AJI DIGDAYA MASDIPURA
NIM : 201510020311018
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
September 2019
i
vi
vii
viii
ix
ABSTRAK
Nama : R. Aji Digdaya Masdipura
NIM : 201510020311018
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Blitar Tentang Wali Adhal
Disebabkan Adat Ngalor Ngulon (Implementasi Asas Keadilan,
Kepastian, dan Kebermanfaatan Dalam Perkara No.
0095/Pdt.P/2018/PA.BL)
Fenomena wali adhal sudah sangat tidak asing lagi di dunia hukum Islam
maupun secara khusus di lingkungan Peradilan Agama. Keharusan adanya wali
dalam pernikahan telah jelas diperintahkan secara tegas oleh Rasulullah SAW. Wali
nasab dinilai adhal (enggan) jika penolakannya itu tidak berdasarkan syari’at,
sehingga solusi seorang anak perempuan yang ingin menikah dengan calon
suaminya adalah meminta penetapan ke pengadilan bahwa wali nasabnya adhal dan
menunjuk wali hakim agar menjadi wali dalam pernikahannya.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui latar belakang ditetapkannya
Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL serta mendeskripsikan bagaimana
prosedur dan mekanisme yang dilalui Pemohon sampai terbitnya penetapan
tersebut. Selanjutnya adalah menganalisis penetapan tersebut apakah telah
memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum yang selanjutnya
disebut dengan tujuan hukum dengan pisau analisis variabel-variabel sasaran
tersebut berdasarkan pada perspektif tokoh filsafat hukum Jerman yaitu Gustav
Radbruch. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif, yaitu meneliti apakah asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan
hukum menjadi acuan dalam menetapkan perkara ini dan apakah sudah diterapkan
secara menyeluruh ataukah tidak. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian
dan analisis berdasarkan teori hukum dan kesesuaiannya dengan penetapan sebagai
produk hukum.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkara permohonan masuk ke
dalam perkara voluntair yang mana tidak terdapat persengketaan didalamnya dan
diselesaikan dengan mekanisme persidangan yang singkat yaitu, upaya
mendamaikan, pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, dan terakhir
pembacaan penetapan. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.BL dinilai penulis
telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan berdasarkan fakta-
fakta lapangan dan variabel-variabel tujuan hukum tersebut menurut Gustav
Radbruch.
Kata Kunci : Wali Adhal, Keadilan, Kepastian, Kebermanfaatan.
x
ABSTRACT
Name : R. Aji Digdaya Masdipura
NIM : 201510020311018
Study program : Islamic Family Law
Title : Procedure of Determination of Blitar Religious Court About
Guardians Adhal Caused Adat Ngalor Ngulon (Implementation of
the Principle of Justice, Certainty, and Utilization in Case No. 0095
/ Pdt.P / 2018 / PA.BL)
The phenomenon of the guardian is very familiar in the world of Islamic
law and specifically within the Religious Courts. The necessity of a guardian in
marriage has clearly been explicitly ordered by Rasulullah SAW. The guardian of
nasab is considered Adhal (reluctant) if his refusal is not based on shari'ah, so the
solution of a daughter who wants to marry a potential husband is to ask for a court
decision that her guardian nasab is right and appoint a judge's guardian to be the
guardian in her marriage.
The purpose of this study is to find out the background of the stipulation of
the Determination of Number 0095 / Pdt.P / 2018 / PA.BL and describe how the
procedures and mechanisms passed by the Petitioner until the issuance of the
determination. Next is to analyze the determination whether it meets the principles
of justice, certainty, and usefulness of the law, hereinafter referred to as legal
purposes with a knife analysis of the target variables based on the perspective of
the German legal philosophy figure, Gustav Radbruch. The approach used in this
study is juridical-normative, which is to examine whether the principles of justice,
certainty, and usefulness of the law become a reference in determining this case and
whether it has been applied as a whole or not. Data collection is done by
observation, interviews, and collecting documents relating to research. The data
analysis technique in this research is to use a descriptive-qualitative method that is
describing the results of research and analysis based on legal theory and its
compliance with the determination as a legal product.
The results of this study indicate that the petition case entered into a
voluntair case where there was no dispute in it and was resolved with a brief trial
mechanism namely, efforts to reconcile, read the petition, proof, conclusion, and
finally the reading of the determination. Determination of the Number 0095 / Pdt.P
/ 2018 / PA.BL is considered by the author to have fulfilled the principles of justice,
certainty, and usefulness based on the facts of the field and the legal objectives
variables according to Gustav Radbruch.
Keywords: Guardian Adhal, Justice, Certainty, Benefit.
xi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan
penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun
1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:
Penulisan Huruf
No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Alif ا 1Tidak
dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be ب 2
Ta T Te ت 3
Sa Ś ث 4Es (dengan titik di
atas)
Jim J Je ج 5
}Ha H ح 6Ha (dengan titik di
bawah)
Kha Kh Ka dan ha خ 7
Dal D De د 8
Dzal Z| Zet ذ 9
Ra R Er ر 10
Zai Z Zet ز 11
Sin S Es س 12
Syin Sy Es dan ye ش 13
{Shad S ص 14Es (dengan titik di
bawah)
}Dhad D ض 15De (dengan titik di
bawah)
}Tha T ط 16Te (dengan titik di
bawah)
}Zhaa Z ظ 17Zet (dengan titik di
bawah)
ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 18
Ghain Gh Ge dan ha غ 19
Fa F Ef ف 20
Qaf Q Ki ق 21
Kaf K Ka ك 22
Lam L El ل 23
Min M Em م 24
xii
Nun N En ن 25
Waw W We و 26
Ha H Ha ه 27
Hamzah ‘ Apostref ء 28
Ya Y Ye ي 29
Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut:
a. Vokal rangkap ( أو) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:
al-yawm.
b. Vokal rangkap ( أي) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:
al-bayt.
Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الفاتحة = al-fatihah), (
.( qimah = قيمة ) al-‘ulum ) dan = العلوم
Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حد = Haddun ), ( سد =
saddun ), ( يب ط = Tayyib ).
Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( البيت = al-bayt ),
السمآء ) = al-sama’ ).
xiii
Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun, transliterasinya
dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta’ marbutah
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رؤية الهلال = ru’yah al-
hilal atau ru’yatul hilal ).
Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رؤية = ru’yah ), ( فقهاء =
fuqaha’).
Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, nash, fuqaha,dan sebagainya,
kecuali dikenhendaki aslinya.
xiv
MOTTO
“ORANG LAPAR TIDAK PERNAH TIDUR,
DAN ORANG NGANTUK TIDAK PERNAH
MAKAN”
R. Aji Digdaya Masdipura, 2019.
xv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan dan
membimbing umatnya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT
yaitu agama Islam.
Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah
membantu penulis selama mengerjakan penulisan skripsi dengan memberikan ilmu,
informasi, pengalaman, petunjuk, nasehat dan kerjasama. Untuk itu, penulis ingin
menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1. Kedua orangtua, Ibu Suriaty Dan Bapak Drajat Nurmas yang Selalu
memberikan Do’a sekaligus Motivasi yang tidak terhingga nilainya. Kepada
mbak saya Sri Nuriati Masdiputri, yang selalu memotivasi untuk segera
menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Fauzan. M.Pd.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak
Prof. Dr. Tobroni, M.Si
4. Dosen pembimbing I Bapak Drs. Syamsurizal Yazid, M.A dan Dosen
pembimbing II Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I, yang telah berjasa
memberikan bimbingan dan semangat sehingga terselesaikanlah skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah
Malang, Ibu Idaul Hasanah, M.H.I yang telah memberikan motivasi kepada
penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
6. Ketua Pengadilan Agama Blitar, Drs. H. Suyudi, M.Hum yang telah
memberikan izin dalam penelitian ini sehingga selesai tepat waktu.
7. Hakim Pengadilan Agama Blitar, bapak Drs. H. Abd. Latif, M.H Yang Juga
Bersedia Menjadi Narasumber.
8. Tokoh Masyarakat Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten
Blitar, Bapak Temu, yang bersedia menjadi Narasumber
xvi
9. Seluruh rekan-rekan dan keluarga tercinta di Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), LSO Alif,
Program Pendidikan Ulama Tarjih (PPUT), UPT. P2KK UMM, yang telah
memberikan cambukan semangat yang mendalam sehingga terselesaikan
skripsi ini.
10. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang berjuang
bersama-sama mengejar kesuksesan.
Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak di atas, Sehingga
hadir karya yang berjudul ”Penetapan Pengadilan Agama Blitar Tentang Wali
Adhal Disebabkan Adat Ngalor Ngulon (Implementasi Asas Keadilan, Kepastian,
dan Kebermanfaatan Dalam Perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL)”. Penulis
mendo’akan semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberikan dengan
sebaik-baik balasan dan selalu berada di bawah limpahan rahmat-Nya. Amin Ya
Rabb Al-Amin.
Malang, 21 September 2019 M.
21 Muharam 1441 H.
Penulis.
R. Aji Digdaya Masdipura
xvii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................................... i
HALAMAN HASIL DETEKSI PLAGISASI .............................................. ii
NOTA DINAS PEMBIMBING ..................................................................... vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ................................................................. vii
PENGESAHAN DEKAN .............................................................................. viii
ABSTRAK ...................................................................................................... ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... xi
MOTTO .......................................................................................................... xiv
KATA PENGANTAR .................................................................................... xv
DAFTAR ISI ................................................................................................... xvi
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xx
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xxi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 8
D. Manfaat dan Kontribusi .......................................................................... 9
E. Metode Penelitian ................................................................................... 10
F. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 15
G. Sistematika Pembahasan ......................................................................... 17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Perkawinan ........................................................................... 18
1. Perkawinan Dalam Tinjauan Fiqih ................................................... 18
2. Perkawinan Dalam Tinjauan Undang-Undang ................................. 22
3. Perkawinan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam .................... 23
B. Syarat Dan Rukun Perkawinan ............................................................ 24
1. Syarat-syarat Perkawinan ............................................................... 24
2. Rukun Perkawinan ......................................................................... 28
C. Larangan-Larangan Pernikahan ............................................................. 30
D. Wali Nikah Dan Macam-Macamnya ..................................................... 32
xviii
1. Pengertian Wali Nikah ..................................................................... 32
2. Macam-Macam Wali Nikah ............................................................ 34
E. Wali Adhal ............................................................................................ 39
1. Pengertian Wali Adhal ..................................................................... 39
2. Penyebab Terjadinya Wali Adhal ................................................... 40
F. Asas-Asas Dan Kewenangan Peradilan Agama .................................... 42
1. Pengertian Asas ............................................................................... 42
2. Macam-Macam Asas Peradilan Agama ......................................... 43
G. Kekuasaan Kehakiman ......................................................................... 50
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman ................................................. 50
2. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman ............................................ 52
3. Metode Penemuan Hukum Pada Kehakiman .................................. 53
H. Hukum Adat ......................................................................................... 55
1. Pengertian Hukum Adat .................................................................. 55
2. Corak Hukum Adat .......................................................................... 56
3. Perkawinan Dalam Perspektif Jawa dan Islam ................................ 60
I. Fungsi Dan Tujuan Hukum .................................................................. 64
1. Fungsi Hukum ................................................................................ 64
2. Tujuan Hukum ................................................................................ 69
a. Keadilan .................................................................................... 71
b. Kepastian .................................................................................. 72
c. Kebermanfaatan ......................................................................... 73
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA ..................................... 75
A. Selayang Pandang Pangadilan Agama Blitar ....................................... 75
1. Profil Pengadilan Agama Blitar ..................................................... 75
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Blitar .................................... 78
3. Visi dan Misi .................................................................................. 79
4. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 79
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama ......................................... 80
6. Wewenang Kegiatan Lembaga ...................................................... 80
7. Landasan Hukum Pengadilan Agama Blitar .................................. 83
B. Adat Ngalor Ngulon ............................................................................. 83
xix
C. Latar Belakang Lahirnya Penetapan No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL ..... 86
D. Hasil Penetapan Majelis Hakim ........................................................... 91
E. Pertimbangan Hukum Penetapan No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL .......... 91
F. Relevansi Asas Keadilan, Kepastian, dan Kebermanfaatan................. 100
G. Analisis Implementasi Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan
Dalam Perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL ....................................... 102
1. Asas Keadilan Dalam Penetapan Perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL
........................................................................................................ 103
2. Asas Kepastian Dalam Penetapan Perkara No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL
........................................................................................................ 108
3. Asas Kebermanfaatan Dalam Penetapan Perkara No.
0095/Pdt.P/2018/PA.BL ................................................................. 111
BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 114
B. Saran ..................................................................................................... 116
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 117
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xx
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1-A, 80.
xxi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
Lampiran 2 Disposisi Pengadilan
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara
Lampiran 5 Draf Wawancara
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2018/PA.BL
117
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika
Pressindo, 2015.
Ad-Dimasyqi, al-‘Allamah Muhammad Abdurrahman. Fiqih Empat Mazhab, edisi
revisi, jilid XV. Bandung: Hasyimi, 2014.
Alhamdani. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
Ali, Achmad. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang
(Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
As-Salafi, Muhammad Luqman. Syarah Bulughul Maram, Surabaya: Karya Utama,
2006.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 1990.
Damang dan Apriyanto Nusa, Asas Dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Suatu
Pengantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif.
Yogyakarta: GENTA Press, 2017.
Jamali, Abdul. Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Korsorsium Ilmu
Hukum. Bandung: Bandar Maju, 2002.
John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,
dan Campuran Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.
Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,
Buku ke-2, Edisi 2007.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta: Kencana, 2006. Cetakan ke-IV.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 1999
Munawwir, Ahmad Warson. Al Munawwir Qamus Arab-Indonesia, Yogyakarta:
Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984.
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2016.
118
Rasyid, A. Roihan. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007.
Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. Hukum Acara Perdata
dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997.
Rianto, Adi. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Garanit, 2000.
Saebani, Ahmad Beni. Fiqh Munakahat, jilid I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
Soemardiningrat, Otje Salman. “Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika
Masalah” Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
Soemiyati. Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty,
Yogyakarta, 1982.
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Makassar : PT Intermasa, 1953.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
________. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
________. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Usman, Muchlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002
Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia:
Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap
Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Bandung: Pustaka
Setia, 2017.
Skripsi
Devri Arva Arsandi, “Penerapan Asas Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan
Dalam Penetapan Wali Adhal (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan No. 0201/Pdt.P/2013/PA JS)” sumber:
<http://etd.repository.ugm.ac.id/> diakses pada 31 Juli 2019, pukul 18:06
WIB.
Hendrix Yonaz, “Pertimbangan Hakim Menetapan Wali Adhal Dalam Perkawinan
Bagi Para Pihak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang” sumber:
<http://repository.unand.ac.id/17119/1/skripsi_hendrix.pdf> diakses pada 17
Juni 2019, pukul 11:40 WIB.
Jusrihamulyono. “Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Istri Yang
Diceraikan: Studi Pengadilan Agama Sengkang.” Skripsi, Universitas
Muhammadiyah Malang, 2019.
M. Solihul Fitri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di
Pengadilan Agama Semarang” sumber:
119
<http://eprints.walisongo.ac.id/5523/1/102111020.pdf> diakses pada 17 Juni
2019, pukul 11:35 WIB.
Mustofa, Arifin Ali. Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus
Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo” Skripsi, IAIN
Surakarta, Surakarta 2017.
Jurnal/Artikel/Makalah
Mohamad, Aunurrohim. “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di
Indonesia” Makalah, UNY, Yogyakarta (2015): 2.
Sova, Sakhiyatu. “Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch”,
Universitas Dipenogero, 2013.
Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam
Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 14 No. 2 (2014): 219.
Internet
“Sejarah Pengadilan Agama Blitar.” Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul
18.32 WIB. http://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadian/profile-
pengadilan/sejarah-pengadilan.html.
117
118