1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejarah mencatat Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia diselenggrakan

pertama kali pada tanggal 29 September 1955 dimenangkan oleh Partai

Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan perolehan

suara nasional 22,32% serta menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden RI ke

1, namun berbagai gejolak dalam negeri hingga Pemberontakan G 30 S / PKI

memaksa presiden Soekarno menyerahkan kepemimpinan negara kepada

Soeharto dengan Surat Perintah 11 Maret (supersemar) 1966 yang

memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil alih segala

tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan

serta ketertiban jalannya pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan surat Perintah 11 Maret 1966 ini, Soeharto menjalankan amanat

tersebut, salahsatunya dengan membentuk Golongan Karya sebagai organisasi

masa. Golkar mengikuti pemilu pertamanya pada 5 juli 1971 dan memperoleh

suara nasional terbanyak yaitu 63,8% sekaligus sebagai pemenang pemilu

tahun 1971. Pemerintahan Soeharto sukses dan meraih penghargaan dari FAO

tahun1984 dalam hal keberhasilan swasembada pangan. Soeharto pun sukses

mempertahankan kekuasaannya dengan kemenangan Golkar dalam pemilu

dan dominasi Gokar berakhir pada pemilu tahun 1999. Badai krisis finansial

Asia yang dimulai bulan Juli 1997, memporakporandakan perekonomian

Indonesia bukti rapuhnya sistem ekonomi nasional yang dibangun reizim orde

baru. Akibatnya kerugian negara karena krisis tersebut mencapai Rp. 6.000 T.

Karena faktor kegagalan ekonomi, serta desakan publik yang kuat baik dari

mahasiswa, serta rakyat Indonesia yang menginginkan Reformasi, akhirnya

Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 28 mei 1998 dan menyerahkan

pimpinan Negara kepada BJ Habibi sebagai presiden RI.

2 | P a g e

Runtuhnya reizim orde baru, membuka jalan bagi reizim Reformasi hingga

saat ini. Era Reformasi saat ini membuka kran kebebasan bagi seluruh rakyat

Indonesia, untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara

Indonesia melalui Pemilihan Umum Langsung dan Otonomi Daerah.

Selanjutnya ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 tahun 2007 dan Undang-

Undang Nomor: 8 Tahun 2012 dan Otonomi Daerah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Perihal Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah

Kabupaten / Kota.

Inilah perbedaan mendasar antara reizim orde baru yang sentralistik /

pemerintahan terpusat dan presiden dipilih DPR RI. Sedangkan Reizim

reformasi mengamanatkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR

RI, Gubernur-Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati-Wakil

Bupati/Walikota-Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih

langsung oleh rakyat. Dan dengan pemberian Hak Otonomi bagi daerah

masing-masing untuk menata dan mengembangkan potensi daerah yang

dipimpin oleh pemerintahan daerah setempat.

Dengan keberhasilan amandemen UUD 1945 yang melahirkan Pemilihan

Umum Secara Langsung serta Otonomi Daerah, maka kedaulatan negara

sepenuhnya berada ditangan rakyat Indonesia sebagai mana amanat UUD

1945 BAB I Ayat 2 yaitu : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan

dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Kemudian kedaulatan rakyat Indonesia sebagaimana amanat yang dimaksud

dalam UUD 1945 BAB I Ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta UU Nomor 22 Tahun 2007

3 | P a g e

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk Pemilihan Preseiden/Wakil

Presiden dan Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor: 8 tahun 2012

Rakyat Indonesia berhak memilih secara langsung Presiden/Wakil Presiden,

Pemilihan Langsung Anggota DPR/DPD RI, pemilihan langsung Gubernur-

Wakil Gubernur, pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Bupati,

Wakil Bupati / Wali Kota, Wakil Walikota dan pemilihan langsung anggota

DPRD Kabupaten / Kota sesuai hati nurani, serta program-program

pembangunannya.

Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-

2018 yang diselenggarakan pada tahun 2013. Tentu akan menetukan

keberhasilan pembangunan Kota Palangka Raya 5 Tahun mendatang.

Oleh karena itu, penulis trarik untuk meneliti Faktor Apasaja Yang

Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan

Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 kedalam sebuah

skripsi yang berjudul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN

MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN

UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA

PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013”.

.

2. IDENTFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN

MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE 2013-

2018 TAHUN 2013” dikemukakan sebagai berikut :

a) Faktor kesamaan agama

b) Faktor kesamaan suku

c) Faktor Putra Daerah

4 | P a g e

d) Faktor berpendidikan tinggi

e) Faktor partai pengusung

3. BATASAN MASALAH

Untuk mempermudah serta memfokuskan penelitian “FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PILIHAN MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA

PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA

PALANGKARAYA PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013” penulis membatasi

pokok penelitian hanya pada faktor:

a) Kesamaan agama

b) Kesamaan suku

c) Putra Daerah

d) Berpendidikan tinggi

e) Partai pengusung

4. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dapat

dikemukakan adalah : diantara faktor kesamaan agama, faktor kesamaan suku,

faktor putra daerah, faktor partai pengusung. Faktor Apa yang dominan

mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan

Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2013-2018 Tahun

2013?

5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apasaja yang paling

dominan mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada

Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013

5 | P a g e

6. MANFAAT PENELITIAN

- Memberikan informasi bagi Bakal Calon Walikota-Wakil Walikota

Palangka Raya Periode 2013-2018 tentang faktor apa saja yang

mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilihan

Umum Walikota/Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013

- Untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada

- Mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok, daerah dsb.

- Hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan

6 | P a g e

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMILIHAN UMUM

a. Landasan Hukum Penyelanggaraan Pemilu

Landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indoneisa

adalah UUD 1945 BAB I Ayat 2 yaitu : “Kedaulatan adalah ditangan

rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat”

Berdasarkan amanat UUD 1945 BAB I ayat 2 tersebut, Pemerintah

Indoneisa membuat Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Indonesia juga,

Mengesahkan Undang-Undang Pemilihan Umum nomo: 22 Tahun

2007 tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD.

b. Definisi Pemilihan Umum

Dafinisi Pemilihan Umum dijelaskan dalam UU Pemilu Nomor : 8

tahun 2012 yaitu BAB I Ayat 1 Sebagai berikut:

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(UU Nomor 8. 2012)

7 | P a g e

B. PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKA

RAYA PERIODE 2013-2018 TAHUN 2013.

1. Landasan Hukum Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah

1) Dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah-wakil

Kepala Daerah adalah UUD 1945 BAB I Ayat 2 yaitu :

“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

2) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota

Palangka Raya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum Untuk Pemilihan

Preseiden/Wakil Presiden dan Daerah/Wakil Kepala Daerah

3) Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 Perihal Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

4) Sedangkan definisi Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala

Daerah dalam UU no. 22 tahun 2007 BAB I pasal 1 ayat 4

dijelaskan sebagai berikut:

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala

daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(UU No. 22 Tahun 2007)

2. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2007 BAB I Pasal 1 ayat 6

yaitu :

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah

lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri.

(ayat 6 BAB I UU Nomor: 22: 2007)

8 | P a g e

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di

provinsi dan kabupaten/kota.

(ayat 7 BAB I UU Nomor: 22: 2007)

C. KRITERIA MASYARAKAT YANG DAPAT MENGGUNAKAN HAK

PILIH PADA PEMILU TAHUN 2013 KOTA PALANGKA RAYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Perihal Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah BAB IV pasal 15 masyarakat Kota Palangka Raya yang

dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut :

Pasal 15 :

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan

suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 16

1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan,

Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai

pemilih.

2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat :

a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

dan

c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih

sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar

dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan

hak memilihnya.

Pasal 17

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.

9 | P a g e

Pasal 18

1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar

pemilih di daerah pemilihan.

2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu)

tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu)

diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang

tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk

ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam

daftar pemilih.

Pasal 19

1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan

Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar

pemilih untuk pemilihan.

2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih

tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar

pemilih sementara.

3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

karena :

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari

dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur

17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah

kawin;

c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil

atau purnatugas;

d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan

pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);

e. telah meninggal dunia;

f. pindah domisili ke daerah lain; atau

g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

10 | P a g e

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RENCANA PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kota Palangka Raya

b. Populasi Penelitian

Subjek penelitinan ini adalah Masyarakat Kota Palangka Raya

sebanyak 220.962 orang.

c. Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian ini diperkirakan selama 4 bulan dimulai bulan

September 2012 – desember 2012

B. DESAIN DAN JENIS PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey. Penelitian

survey merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang

dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan

pada responden. Dalam penelitian survey, peneliti meneliti

karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya

intervensi peneliti (wikipedia).

Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data

yang pokok (Singarimbun, 1998).

11 | P a g e

Tabel 1

Alur Penelitian

b. Jenis- jenis Penelitian Survey

1. Penelitian survey berdasarkan lingkup dan fokus dibedakan

menjadi dua jenis yaitu :

a. Survey Sensus , yaitu Penelitian survey yang melibatkan seluruh

populasi dalam penelitian.

b. Survey Sample , yaitu Penelitian survey yang tidak melibatkan

seluruh populasi melainkan menarik sampel dari populasi

tersebut.

Berdsarkan klasifikasi survey diatas, maka penulis akan

menggunakan penelitian survey sampel.

IDENTIFIKASI FENOMENA PENELITIAN

PEMBUATAN PROPOSAL PENELITIAN

PEMBUATAN QUESIONER PENELITAIN

MENGUMPLKAN DATA DARI RESPONDEN

MELALUI SURVEI

PENGOLAHAN DATA SURVEY

PENGAMBILAN

KESIMPULAN & HASIL

PENELITIAN

12 | P a g e

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari

anggapan bahwa semua gejala yang dialami dapat diukur dan

diubah dalam bentuk angka, sehingga memungkinkan

digunakan teknik analisis statistik.

2. Penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang tidak bekerja

dengan angka-angka sebagai perwujudan gejala yang diamati

namun peneliti bekerja dengan informasi, keterangan-

keterangan dan penjelasan-penjelasan

(FX. Sudarsono, 1988:1)

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif

yaitu pendekatan dengan menggunakan teknik analisa statistik selain itu

penelitian dikategorikan korelasional

D. POPULASI DAN SAMPEL

“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” (arikunto, 1996:115).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Palangka

Raya yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun

2013.

Sedangkan sampel adalah “contoh, monster, representan atau wakil dari

satu populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dari

keseluruhan yang dipilih dan representatif sifatnya dari keseluruhan

(Kartini Kartono, 1996:129)

Sampel penelitian ini adalah masyarakat Kota Palangka Raya, yang

berjumlah 210 orang.

E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Teknik pengambilan sampel dengan prinsip survei EPI "30 x 7" (Depkes,

1998) yaitu Pada tahap pertama dipilih sejumlah klaster, dan pada tahap

kedua barulah dipilih subyek survai.

Pada tahap pertama memilih klaster yang diambil secara random sebagai

sampel penduduk di wilayah kota palangka raya dibagi menjadi 30 klaster,

dan selanjutnya pada tahap ke dua, masing-masing klaster diambil subyek

13 | P a g e

survai perorangan sebanyak 7 responden. Secara praktis dapat dikatakan

bahwa jumlah sampel sebanyak 30 klaster dari 30 Kelurahan se Kota

Palangkaraya x 7 responden disetiap kelurahan sudah mencukupi untuk

estimasi proporsi kejadian berkisar 15%-85%, sehingga total sampel yang

terkumpul adalah 30 x 7 = 210 orang

Rincian sampel sebagai berikut:

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 Kelurahan

dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Kecamatan Pahandut

Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan

Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan

Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

2. Kecamatan Jekan Raya

Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan

Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sabangau

Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai,

Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru,

Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4. Kecamatan Bukit Batu

Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan

Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan

Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5. Kecamatan Rakumpit

Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan

Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk

Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan

F. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

14 | P a g e

Dokumentasi menurut arikonta (2002:206) yaitu mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda

dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi

digunkan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam

penelitian ini

2. Angket

Menurut arikunto (1996:139) angket adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden lam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia

ketahui

Metode angket digunakan sebagai cara untuk memperoleh data

atau informasi dari responden dengan menjawab sejumlah

pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya dan untuk tiap-tiap

pertanyaan telah ditentukan skor nilainya.

Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yang sudah

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih

(arikunto, 1996:140)

Tabel 2

Angket Penelitian

Di antara kriteria-kriteria berikut, manakah yang sangat penting dimiliki seorang

WALIKOTA PALANGKARAYA mendatang?

KRITERIA YA TIDAK TT/TJ

Kesamaan Agama dengan Bapak/ Ibu/ Saudara

kesamaan suku dengan Bapak/ Ibu/ Saudara

Putra daerah

Memiliki gelar pendidikan tinggi

partai pengusung

15 | P a g e

G. TEKNIK ANALISIS DATA DAN PENGOLAHAN DATA

Informasi yang diperoleh melalui angket diatas akan digunakan sebagai alat

pengumpul data untuk menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Pilihan

Masyarakat Kota Palangkaraya Pada Pemilihan Umum Walikota-Wakil

Walikota Palangkaraya Periode 2013-2018 Tahun 2013.

Selanjutnya data yang diperoleh melalui angket akan diolah untuk

menentukan prosentase (%) pertanyaan dengan menggunakan rumus :

Keterangan

P = prosentase

F = frekuensi

N = jumlah

(E.T Rusfendi, 1984:5)

Hasil olah melalui rumus diatas akan disajikan dalam bentuk tabel untuk

memudahkan gambaran data yang diperoleh. Selanjutnya untuk

kesimpulan kualitatif digunakan kriteria penelitian untuk menentukan

kecenderungan kekuatan suatu pertanyaan sebagaimana dikemukakan oleh

Winarno Surachmad, yaitu :

Pembenaran hampir tidak ada = 0% - 25 %

Pembenaran Ada = 26% - 50 %

Pembenaran ukup Kuat = 51 % - 75 %

Pembenaran Sangat Kuat = 76 % - 100 %

(Winarno Surachmad, 1986:76)

16 | P a g e

H. JADWAL PENELITIAN

Tabel 3

Jadwal Penelitian

No Kegiatan September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Membuat proposal

2

Konsultasi &

perbaikan proposal /

angket, dll

3 Pengumpulan data

dari angket / survei

4 Penyusunan laporan

5

Konsultasi laporan

kegiatan skripsi dan

perbaikan skripsi

6 Selesai proses

pembuatan skripsi

17 | P a g e

PROPOSAL SKRIPSI

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PILIHAN MASYARAKAT KOTA

PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL

WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE 2013-2018

TAHUN 2013

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Metode

Penelitian Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Disusun Oleh:

MUJIONO NIM: 10.11.11936

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu politik Dan Sosial

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Tahun 2012

18 | P a g e

Kata Pengantar

Puji sukur kehadirat Allah SWT atas bantuan dan karuna yang dilimpahkan-Nya,

sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada wakunya.

Judul proposal skripsi kami adalah FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PILIHAN MASYARAKAT KOTA PALANGKARAYA PADA PEMILIHAN

UMUM WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA PALANGKARAYA PERIODE

2013-2018 TAHUN 2013.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya selaku pimpinan yang telah

memberikan tenaga dan waktunya untuk memimpin mahasiswa universitas

palangkaray khususnya kami dalam menekuni dan menyelesaikan studi

dengan sukses.

2. Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selaku pimpinan

Fakultas Ilmu Sosialdan Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

atas jasa dan pengabdiannya sehingga kami dapat menyelesaikan setiap studi

dengan baik.

3. Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Penilitian, yang telah

memberikan masukan positif sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan

tepat wakunya.

4. Sahabat-sahabat seperjuangan di FISIP Universitas Muhammadiyah

Palangkaraya yang memberikan suport dan kerja sama dalam banyak hal, baik

berbagi referensi maupun berbagi masukan sehingga tugas penyusunan

proposal skripsi ini pun terasa ringan.

Semoga kebaikan saudara semua memdapat balasan kebaikan dan kebahagian dari

Allah SWT. Dan semoga proposal skripsi ini dapat mempermudah pembuatan

skripsi mendatang.

Palangka Raya, Juni 2012

penulis

i

19 | P a g e

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. IDENTIFIKAI MASALAH 3

C. BATASAN MASALAH 4

D. PERUMUSAN MASALAH 4

E. TUJUAN PENELITIAN 4

F. MANFAAT PENELITIAN 5

BAB II LANDASAN TEORI 6

A. PEMILIHAN UMUM

B. PEMILIHAN UMUM WALIKOTA-WAKIL

WALIKOTA PALANGKA RAYA PERIODE

2013-2018 TAHUN 2013

C. KRITERIA MASYARAKAT YANG DAPAT

MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILU

2013 KOTA PALANGKA RAYA

6

7

8

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 10

A. RENCANA PENELITIAN

B. DESAIN DAN JENIS PENELITIAN

C. METODOLOGI PENELITIAN

D. POPULASI DAN SAMPEL

E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

F. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

G. TEKNIK ANALISA DAN PENGOLAHAN

DATA

H. JADWAL PENELITIAN

10

10

12

12

12

13

15

16

Daftar Pustaka

ii

20 | P a g e

Daftar Tabel

Tabel Nama Tabel Halaman

Tabel 1 Alur Penelitian 11

Tabel 2 Angket Penelitian 14

Tabel 3 Jadwal Penelitian 16

Daftar Pustaka

iii

21 | P a g e

http://bappeda.palangkaraya.go.id/pemerintahan/: 15 Juni 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_pendudu

k: 15 Juni 2012

Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta: Rineka Cipta

Rusfendi E.T, dkk. 2001 Teknik Penelitian Deskriptif. Jakarta. Rosda Karya.

Surachmad Winarno. 2002. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta

Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pemilu no. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,

Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.