proposal pengabdian masyarakat (lp2m unnes) lolos dipa dikti 2014
TRANSCRIPT
1
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Oleh:
Fredy Bagus Kusumaning Yandi 8111411292
Faikar Aufa 8111411265
Arief Budiprasetyo 8111411266
DIDANAI DIPA DIKTI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014
Program Pengabdian Mahasiswa
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TAAT DAN TERTIB
BERLALU LINTAS PERSPEKTIF UU NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI
PELAJAR SMA NEGERI 12 KOTA SEMARANG
2
Halaman Pengesahan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Judul Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Hukum Taat dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagi Pelajar SMA Negeri 12 Kota Semarang
2. Bidang : Pengabdian Masyarakat3. Ketua Pelaksana Kegiatan
a. Nama Lengkap : Fredy Bagus Kusumaning Yandi b. NIM : 8111411292c. Jurusan/Prodi : Ilmu Hukumd. Fakultas : Hukume. Universitas : Universitas Negeri Semarangf. Alamat Rumah : Jalan Garuda VI No. 30 Dracik Kampus
Batangg.Telepon/HP : 08989144666h. email : [email protected]
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 (dua) orang5. Dosen Pembimbing
a. Nama Lengkap : Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Hb. NIDN : 0019067209
6. Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 12 Kota Semarang7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) Bulan8. Biaya Total Kegiatan
a. LPM Unnes : Rp. 3.000.000,-b. Sumber lain : -
Semarang, 19 Maret 2014Menyetujui,Dekan Fakultas Hukum Ketua Pelaksana,
Drs. Sartono Sahlan, M.H Fredy Bagus K.YNIDN. 0025085310 NIM. 8111411292
Mengetahui,Ketua LP2M Unnes
Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.PdNIDN. 0027106405
3
1. Judul Program
Peningkatan Kesadaran Hukum Taat dan Tertib Berlalu Lintas
Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bagi Pelajar SMA Negeri 12 Kota Semarang.
2. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia yang mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental
(civil law), cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan
pembuatan hukum (law making), tetapi kurang memberikan perhatian
terhadap kegiatan penegakan hukum (law enforcing). Di dalam negara yang
menganut sistem civil law, maka berlaku teori fictie hukum, yaitu apabila
suatu norma hukum telah ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang
dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat
membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini diberi pembenaran
pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu persamaan di hadapan
hukum (equality before the law). Orang kaya di Jakarta harus diperlakukan
sama oleh hukum dengan orang miskin di daerah terpencil di Mentawai
(Sumbar), di Lembah Baliem (Papua), suku Kubu di perbatasan Jambi-
Sumatera Selatan, ataupun suku terpencil di pulau-pulau kecil di seluruh
wilayah Nusantara.
Teori fictie di atas memang fictie sifatnya atau hayalan saja, karena
tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Untuk lingkungan negara-
negara maju dan apalagi kecil seperti Belanda dengan tingkat kesejahteraan
dan pengetahuan masyarakatnya yang merata, tentu tidak ada persoalan
dengan teori fiktie itu. Dalam masyarakat homogen seperti itu informasi
hukum yang tersedia dalam masyarakat bersifat simetris. Tetapi di negara
yang demikian besar wilayahnya, begitu banyak pula jumlah penduduknya,
serta miskin dan terbelakang pula kondisi kesejahteraan dan pendidikannya
seperti Indonesia, sudah tentu sistem informasi hukum yang tersedia dalam
masyarakat tidak bersifat simetris. Tidaklah adil untuk memaksakan berlaku
sesuatu norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak
terlibat, dan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang
4
diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses
kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi
kriminal tanpa ia sendiri menyadarinya. Oleh karena itu, di samping adanya
kegiatan pembuatan hukum (law making) dan penegakan hukum (law
enforcing), diperlukan juga kegiatan pemasyarakatan hukum (law
socialization).
Pemasyarakatan Hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,
namun dalam program ini hanya akan fokus pada pemasyarakatan UU Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di Kota Semarang, menurut Kepala Satlantas Polrestabes Semarang
AKBP Windro Akbar, di awal tahun 2014 tidak kurang dari 1000 orang yang
melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun jenis-jenis pelanggaranya adalah
berupa tidak memakai helm, berboncengan lebih dari satu, berkendara
melawan arah, dan lain sebagainya. Sedangkan sepanjang tahun 2013,
Polrestabes Semarang menindak 64.625 pelaku pelanggaran lalu lintas.
Jumlah tersebut didominasi pelajar yang mencapai 25.799 orang. Jumlah
64.625 itu merupakan kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Angka tersebut
belum termasuk pelanggaran yang hanya diberikan teguran secara lisan.
Polisi terpaksa memberi tilang karena jenis pelanggaran itu dianggap beresiko
menimbulkan kecelakaan lalu lintas
Berdasarkan data tersebut di atas, maka sekiranya sangat diperlukan
sosialisasi atau pemasyarakatan UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka
peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas, khususnya dikalangan pelajar.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana tingkat kesadaran pelajar SMA Negeri 12 Kota Semarang
dalam tertib berlalu lintas?
b. Bagaimana bentuk penyadaran dalam peningkatan kepatuhan hukum
masyarakat terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di SMA Negeri 12 Kota Semarang?
5
c. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dikalangan
pelajar?
4. Tujuan
Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan
sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan tingkat kesadaran pelajar SMA Negeri 12 Kota
Semarang dalam tertib berlalu lintas.
b. Menemukan bentuk penyadaran dalam peningkatan kepatuhan hukum
masyarakat terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di SMA Negeri 12 Kota Semarang.
c. Mendeskripsikan upaya peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas
dikalangan pelajar.
5. Manfaat
Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat
memberikan manfaat kepada:
a. Pemerintah
Dengan terlaksananya program pengabdian masyarakat dalam bidang
hukum akan memberikan manfaat sebagai penunjang bagi Pemerintah
dalam mewujudkan masyarakat cerdas dan tertib hukum.
b. Mahasiswa
Menjadikan mahasiswa Unnes cerdas hukum dan mempunyai kemampuan
komunikasi yang baik dengan masyarakat.
c. Pelajar dan Masyarakat
Meningkatkan kesadaran hukum bagi pelajar dan masyarakat khususnya
dalam hal berlalu lintas, sehingga akan mengurangi pelanggaran-
pelanggaran dan resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi.
6
6. Tinjauan Pustaka
a. Pemasyarakatan Hukum
Pemasyarakatan hukum atau biasa disebut penyuluhan hukum adalah
salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap
norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga
tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap
norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi
tegaknya supremasi hukum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola
Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan
mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap
anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan
perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak
asasi manusia.
b. Lalu Lintas
1) Pengertian Lalu Lintas
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,
sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang
berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada
empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan
pejalan kaki. (Leksmono Suryo Putranto, 2008 : 116)
Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan,
manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan alat gerak.
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman
dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara
7
berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah
lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan
pengendalian arus di persimpangan.
Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang
berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai
Wegverkeer-ordonnantie (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23
Februari 1933, termuat dalam Staatsblad 1933-86 yo 249, mulai berlaku 1
Januari 1937, dan Wegverkeers-verordening (Peraturan Lalu Lintas di Jalan)
tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam Staatsblad 1936-451, mulai berlaku
juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan Wegverkeers-
ordonnantie. (Wirjono Prodjodikoro, 2003 : 255)
2) Komponen Lalu Lintas
Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai
pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan
kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh
pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan
melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.
a) Manusia sebagai Pengguna
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau
pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan
kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain).
Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan
psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca,
penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
b) Kendaraan
Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang
berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan
yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver
dalam lalu lintas.
8
c) Jalan
Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan
bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan
tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan
lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman,
sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.
3) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas
Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas meliputi Kegiatan penetapan
kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam
ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan
maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau
perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Meliputi :
a. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui
efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung
pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam
kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai
kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah
pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas
pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi
penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran
dan usulan tindakan perbaikan.
b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran
tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif
adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam
pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.
9
4) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas
Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan berupa penetapan
atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan
manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam
pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk
menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas ini juga meliputi pemberian
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban
masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
c. Kecelakaan Lalu Lintas
1) Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan
yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau
tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau
kerugian harta benda.
2) Kategori Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang;
Kecelakaan Lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
c) Kecelakaan Lalu Lintas berat;
Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.
Pendapat lain mengatakan bahwa kategori kecelakaan lalu lintas
dibedakan berdasarkan jenisnya, tingkat parah korban, faktor penyebab yang
berkontribusi, keadaan lingkungan dan waktu. (Leksmono Suryo Putranto,
2008 : 135)
10
7. Khalayak Sasaran
Agar sosialisasi tertib berlalu lintas di SMA Negeri 12 Kota Semarang
dapat berjalan optimal, diperlukan data awal yang akan menunjang program
ini, yaitu:
a. Jumlah siswa yang membawa kendaraan bermotor
b. Tingkat kesadaran tertib berlalu lintas ditinjau dari kepemilikan SIM
c. Angka pelanggaran lalu lintas oleh siswa SMA Negeri 12 Kota Semarang
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada Rabu 5 Maret 2014
terhadap 300 responden siswa SMAN 12, disimpulkan bahwa: Jumlah siswa
yang membawa kendaraan bermotor sebanyak 60% atau sekitar 180 siswa.
Sedangkan dari 180 siswa yang membawa kendaraan bermotor, hanya sekitar
30% atau 54 siswa yang sudah mempunya SIM (Surat Izin Mengemudi).
Sementara itu, dari 180 siswa tersebut yang mengaku pernah melanggar lalu
lintas ada sekitar 85% atau 153 siswa. Pelanggaran-pelanggaran yang sering
terjadi diantaranya adalah belum mempunyai SIM, berboncengan lebih dari
satu, tidak memakai helm, melawan arah, menerobos lampu merah, dan lain-
lain.
Adapun jumlah siswa yang akan menjadi sasaran penyuluhan adalah
sekitar 100 siswa. Penyuluhan dilaksanakan di Ruang Aula SMAN 12 Kota
Semarang.
8. Metode
Penyuluhan atau sosialisasi hukum akan diselenggarakan dalam bentuk :
Seminar, dialog interaktif, pentas seni, film, pameran, poster, brosur.
a. Seminar
Penyuluhan dalam bentuk seminar dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman dan pengertian kepada siswa untuk selalu berlaku patuh dan taat
kepada aturan hukum.
b. Dialog Interaktif
Dialog interaktif ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para siswa
yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait tertib berlalu lintas. Adapun dialog
11
tersebut akan menghadirkan anggota Polrestabes Semarang.
c. Pameran
Penyuluhan hukum dalam dalam bentuk pameran diselenggarakan untuk
memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran mempromosikan
instansi yang melakukan penyuluhan hukum yaitu Polrestabes Semarang, baik
melalui panel, foto, grafik, buku, leaflet, brosur, maupun audio-visual.
d. Kampanye dan Pentas Panggung
Penyuluhan hukum melalui kampanye yaitu kegiatan berupa orasi,
penyebaran brosur, teatrikal, dan pentas tari yang akan dilakukan oleh mahasiswa
Unnes (pengisi acara).
9. Indikator Keberhasilan
Indikator tingkat keberhasilan dari program ini adalah sebagai berikut:
a. Jumlah Peserta
Program ini dikatakan berhasil jika kuota peserta yang hadir sesuai dengan
yang ditargetkan, yaitu 100 orang.
b. Kemampuan menguasai materi oleh peserta
Materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta.
Caranya adalah dengan mengambil sampel dari beberapa peserta untuk di
tes terkait materi tertib berlalu lintas.
c. Acara berjalan lancar
Maksudnya adalah mulai dari persiapan sampai dengan acara selesai,
program ini berjalan lancar.
10. Jadwal Kegiatan
12
11. Tim Pelaksana
a. Ketua Pelaksana Kegiatan
1) Nama Lengkap : Fredy Bagus Kusumaning Yandi
2) NIM : 8111411292
3) Prodi/Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/Ilmu Hukum/FH
4) Bidang keahlian : Hukum
b. Anggota Pelaksana I
1) Nama Lengkap : Faikar Aufa
2) NIM : 8111411265
3) Prodi/Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/Ilmu Hukum/FH
4) Bidang keahlian : Hukum
c. Anggota Pelaksana II
1) Nama Lengkap : Arief Budiprasetyo
2) NIM : 8111411266
3) Prodi/Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum, S1/Ilmu Hukum/FH
4) Bidang keahlian : Hukum
12. Biaya Kegiatan
a. Bahan Habis Pakai
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan
Jumlah
Kertas HVS
Cetak Laporan 3 Rim 50.000 150.000
Catering Konsumsi Panitia 10 buah 15.000 150.000snack Konsumsi peserta 100 buah 5000 500.000Air mineral - 5 Botol 4000 20.000Plakat Kenang-kenangan
untuk pemateri dan kepala sekolah
2 buah 50.000 100.000
Door prize - 3 buah 50.000 150.000Alat tulis Penyusunan
laporan dan bimbingan
1 paket 25.000 25.000
Pulsa Komunikasi tim 5 buah 25.000 125.000Sub total 1.220.000
13
b. Peralatan
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan
Jumlah
Sewa kamera dokumentasi 2 buah 75.000 150.000MMT Presentasi
seminar1 buah 150.000 150.000
Sewa speaker/wireless
Pengeras suara 1 buah 350.000 350.000
Sewa kostum Teatrikal pengisi acara
1 paket 250.000 250.000
Penari Pentas tari 4 0rang 50.000 200.000Sub total 1.100.000
c. Perjalanan
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan
Jumlah
Premium Transportasi panitia
20 Liter 6.500 130.000
Sewa angkot (PP) Transportasi pengisi acara
1 unit 300.000 300.000
Sub total 430.000
d. Lain-lain
Material Justifikasi Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan
Jumlah
brosur Publikasi 100 lembar 1.000 100.000Print dan Jilid Laporan akhir 5 buah 10.000 50.000Administrasi - - 100.000 100.000
Sub total 250.000
Biaya Kegiatan Sub total (Rp.)Bahan Habis Pakai 1.220.000Peralatan 1.100.000Perjalanan 430.000Lain-lain 250.000
Total 3.000.000
14
13. Lampiran
a. Daftar Pustaka
Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Jawa Pos Radar Semarang “Sehari ada 1.000 Pelanggaran”
Suara Merdeka “Pelajar Dominasi Pelanggaran lalu lintas”
15
b. Biodata Ketua dan Angggota Pelaksana
Ketua1 Nama lengkap Fredy Bagus Kusumaning Yandi2 Jenis Kelamin Laki –laki3 Program Studi Ilmu Hukum4 NIM 81114112925 Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 3 Mei 19946 Email [email protected] No Telepon / HP 08989144666
SD SMP SMANama Institusi SD Negeri
Proyonanggan 11 Batang
SMP Negeri 3 Batang
SMA Negeri 1 Batang
Jurusan - - -Tahun Masuk-Lulus 1999 - 2005 2005 – 2008 2008 – 2011
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Semarang, 19 Maret 2014
Ketua pelaksana,
(Fredy Bagus K.Y)NIM. 8111411292
Anggota I1 Nama lengkap Faikar Aufa2 Jenis Kelamin Laki – laki3 Program Studi Ilmu Hukum4 NIM 8114112655 Tempat dan Tanggal Lahir Brebes, 5 Mei 19936 Email [email protected] No Telepon / HP 085742865945
SD SMP SMANama Institusi SDN Karang
Sembung 03MTS Negeri Model Brebes
SMA Negeri 2 Brebes
Jurusan - - -Tahun Masuk-Lulus 1999-2005 2005-2008 2008-2011
16
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Semarang, 19 Maret 2014
Anggota pelaksana,
(Faikar Aufa)NIM. 8111411265
Anggota II
1 Nama lengkap Arief Budiprasetyo2 Jenis Kelamin Laki-laki3 Program Studi Ilmu Hukum4 NIM 81114112665 Tempat dan Tanggal Lahir Semarang, 16 Agustus 19926 Email a [email protected] 7 No Telepon / HP 085727105035
SD SMP SMANama Institusi SDN1Jomblang SMPN13Semarang SMKN05SemarangJurusan - - -Tahun Masuk-Lulus
1999-2005 2005-2008 2008-2011
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Semarang, 19 Maret 2014
Anggota pelaksana,
(Arief Budiprasetyo)NIM. 8111411266
17
c. Gambaran Ipteks yang akan diterapkan
Ada beberapa teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan digunakan dalam
program ini, yaitu: foto, grafik, buku, leaflet, brosur, maupun audio-visual.
d. Denah lokasi kegiatan
18
LAMPIRAN-LAMPIRAN
19