proposal penelitian aspek pertanggungjawaban … · hak gugat masyarakat, pasal 91 uupplh, belum...
TRANSCRIPT
9/28/2017
1
m
DINAMIKA HAK GUGAT MASYARAKAT ADAT
Dr SITI KOTIJAH, S.H. M.H
Seminar Nasional. “ Perlindungan Hak-Hak Konstitusi Masyarakat
Hukum Adat Kerjasama Fakultas Hukum dan Mahkamah Konstitusi
Pada tanggal 28 September 2017 Samarinda
LATAR BELAKANG
9/28/2017
2
Pasal 33 UUD 1945, Sumber
daya alam (batubara) dikuasai
Negara untuk kesejahteraan
rakyat, juga di atur Pasal 4 UU
Minerba, ini Masuk Masyarakat
Hukum adat (MHA)
Otonomi daerah, IUP batubara
Over kapasitas, mengabaikan
Lingkungan hidup, Penataan
ruang, dan kawasan MHA.
Pemindahaan atas kawasan MHA
bukan masalah kompensasi dan
ganti rugi, lebih lanjut
keberadaan dan eksitensi MHA
Sifat pertambangan batubara• high cost, high technology, high risk,
Pertambangan Batubara
1. Pertambangan batubara tidak dapat
diperbaruai;
2. Pertambangan batubara jangka waktu
periodenya singkat;
3. Pertambangan batubara bersifat merusak
(dalam proses produksi serakah terhadap
air, tanah, energi, dan limbah sangat
banyak); dan
4. Pertambangan batubara hanya orientasi
export.
Setiap warga Negara dijamin Hak atas lingkungan yang baik dan
sehat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, termasuk MHA,
Upaya hukum dilakukan diatur dalam Pasal 145 UU Minerba,
merujukan UU No 32 Tahun 2009
Hak gugat masyarakat, Pasal 91 UUPPLH, belum bisa
mengakomedir dan sesuai dengan karekteristik MHA,
menimbulkan konsep hak gugat MHA.
145 UU Minerba, menyatakan:
Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan
usaha pertambangan berhak:
Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam
pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian
akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan;
Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
9/28/2017
3
Pasal 91 UUPPL“
1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk
kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Gugatan dapat diajukan apabila kesamaan fakta atau
peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil
kelompok dan anggota kelompoknya; dan
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan
sesuai dengan peruu
9/28/2017
4
Penyebaran Batubara dan Cadangan Sumber Daya Batubara di Indonesia
Tahun 2011
Target Pemanfaatan Batubara Tahun 2013
9/28/2017
5
Peruntukan Batubara di Indonesia
Skema Daya Rusak Pertambangan
9/28/2017
6
Kerangka Teoritis
Hak gugat/legal
standing
Teori hak hukum
pada lingkungan
hidup
Teori hak
komunitas
Masyarakat Hukum
adat
Pertambangan
batubara
Konsep Hak Gugat Masyarakat
Hukum Adat
9/28/2017
7
Hubungan Hukum Hak Gugat
Pada Masyarakat Hukum Adat
Negara
Menjamin hak atas lingkungan yang baik
dan sehat
Warga Negara (Masyaraka Hukum Adat
Belum Maksimal
Hak gugat masyarakat hukum
adat
Kewajiban
Hak
Pencegahan Berupa
izin dan pengawasan
Konsep Kewajiban Negara dan Hak Warganegara dalam Hak
Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat
9/28/2017
8
Master Plan for the Acceleration of Indonesia Economic Development (MP3EI, 2010-20125
Pengiriman batubara
9/28/2017
9
9/28/2017
10
Pertambangan dan Pendidikan
9/28/2017
11
9/28/2017
12
9/28/2017
13
Konflik Pertambangan Tahun 2011
Public Safery crime 2012
9/28/2017
14
1 Gram Emas
• Membutuhkan 100 liter air
• 2,1 tonlimbah batuan dan tailing
• 5,8 kg emisi beracun:
• 260 gr timbal, 139 gr
• Arsen, 6,1 gr Merkuri &
• 3 gr Cyanida
• 10% energi dunia digunakan industri
• tambang
DAFTAR BACAAN
Buku-Buku
Alan, Gipin, 2000, Dictionary of Environmental Law, Edward Elgar Publishing,
Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA.
Abdurrahman, 1983, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
Arbuckle, J.G. 1993, Liabilities and Enforcement Dalam J.G Arbuckle,
Environmmental Law Handbook, Governemnt Institue Mc. Rocjfille.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Green Comstitution, Nuasa Hijau Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta.
Bakshi, PM, 2001, Legal Research and Law Reform, dal SK Verma& M Afzal
Wani (ed), Legal Research and Methodolog, India Law Institute, New Delhi, 2.
Brause, Rita. S, 1999, Writing Your Doctoral Dissertation, English. Com.
Bagir Manan, 2004, Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Galian, dalam Abrar
Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogjakarta.
Badan Pembinaa Hukum Nasional, 1976 Nasional dan Evaluasi Hukum Tentang
Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat, Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan
Pengelolaan Lingkungan, Binacipta, Bandung.
9/28/2017
15
LANJUTAN
Black, Henry Campbell, 1991, Black’s Law Dictionary, Defenitions of the Term and
Phrases of American and English Jurisprundence, Ancient and Moderen . St. Paul, Minn.,
West Publishing Co.
Biezeveld, G.A., 1995, “Courses on Environmental Law Enforcement Syallbus, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Clap, Andrea C (editor), 2005, Wes’s Encylopedia of American Law, 2ND Edition, Valume
13 Dictinary and Indexes, Thomson Gale, USA.
Cohen, Morris L, 1995, Sinopsis Penelitian Hukm, Penyadur Ibrahim R, Rajawali Pers,
Jakarta.
Cohen, Morris L & Kent C. Olson, 2007, Legal Research, West Publishing Company, ST Paul, Minn.
Campbell, Enid, et al., 1988, Legal Research, The Law Book Company, Melbourne.
Carson, Rachel, 2002, Silent Spring, Edisi Ke-40, Houghton Mifflin Harcourt.
Cane, Peter, 2001, An Introduction To Admnistrative Law, Clarendon Press, Oxford.
Danusaputra, Munadjat, 1983, Environmental Law Book IV: Sektoral Volume 1b, Binacipta, Bandung.
E. Utrech/Moh. Saleh Djindang, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Farrier, David dan Stein, The Environmental Law Handbook: Planning and Land Use In NSW, 4,
Edition, Redfern Legal Centre Publishing, Sidney, 2006.
Fandeli et al, Chadid, 2006, Audit Lingkungan, Gajah Mada University, press Yogjakarta.
Terima Kasih