properti dan persediaan
DESCRIPTION
PSAK 13 dan IAS 2TRANSCRIPT
Properti Investasi
1. Ruang Lingkup Properti Investasi Berdasarkan PSAK 13
Pembahasan Properti Investasi ini tidak mencakup sebagai berikut :
a. hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 tentang Sewa, antara lain:
i. pengklasifikasian sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa
operasi
ii. pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi
iii. pengukuran hak atas properti dalam sewa yang dicatat sebagai
sewa operasi dalam laporan keuangan lessee
iv. pengukuran investasi neto lessor yang dicatat sebagai sewa
pembiayaan dalam laporan keuangan lessor
v. akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik
vi. pengungkapan tentang sewa pembiayaan dan sewa operasi
b. juga tidak berlaku untuk :
i. aset biologik yang terkait dengan aktivitas agrikultur
ii. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas
alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat
diperbaharui.
2. Pengertian Properti Investasi
Pengertian Properti Investasi menurut PSAK 13 adalah properti (tanah atau
bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang
dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk
menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak
untuk:
(a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif; atau
(b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari
Jadi dengan kata lain, Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai
properti investasi, harus memenuhi kedua kriteria bahwa:
a. Tujuan penggunaan property tersebut untuk rental dan/atau kenaikan
nilai. Dengan demikian, properti investasi tersebut menghasilkan arus kas
yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh
entitas.
b. Properti tersebut dikuasai oleh pemilik dan dikuasai oleh suatu entitas
dalam sewa pembiayaan
Contoh properti investasi adalah sebagai berikut :
a. tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan
bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-
hari;
b. tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan
belum ditentukan. (Jika entitas belum menentukan penggunaan
tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual
jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut
diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai);
c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui
satu atau lebih sewa operasi;
d. bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di
masa depan digunakan sebagai properti investasi.
Sedangkan untuk contoh aset yang bukan merupakan properti investasi
adalah :
a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha
sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau
pengembangan untuk dijual (lihat PSAK 14 (revisi 2008):
Persediaan), misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif
dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk
pengembangan dan dijual kembali.
b. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas
nama pihak ketiga (lihat PSAK 34 (revisi 2010): Kontrak
Konstruksi).
c. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh
pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administratif.
properti yang digunakan sendiri (lihat PSAK 16 (revisi 2011): Aset
Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk
digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri,
properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan
penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri,
properti yang digunakan oleh karyawan (dengan atau tanpa
karyawan tersebut membayar rental sesuai harga pasar) dan
properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual.
d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa
pembiayaan.
Beberapa properti terdiri atas bagian yang dikuasai untuk
menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan bagian lain dari properti
tersebut dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk
menghasilkan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Jika bagian
properti tersebut dapat dijual secara terpisah (atau disewakan kepada pihak
lain secara terpisah melalui sewa pembiayaan), maka entitas harus
mencatatnya secara terpisah.
Jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti
ini masuk sebagai properti investasi hanya jika suatu bagian yang digunakan
dalam proses produksi atau persediaan barang atau jasa atau untuk tujuan
administratif jumlahnya tidak signifikan.Dalam beberapa kasus, entitas
menyediakan tambahan jasa kepada para penghuni properti yang dimilikinya.
Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika jasa
tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya adalah
ketika pemilik bangunan kantor menyediakan jasa keamanan dan
pemeliharaan bangunan kepada penyewa yang menghuni bangunan. Dalam
kasus yang lain, jasa yang disediakan bernilai cukup signifikan. Misalnya, jika
suatu entitas memiliki dan mengelola hotel, maka jasa yang diberikan kepada
para tamu adalah signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Oleh karena itu,
kepemilikan seperti ini termasuk sebagai properti yang digunakan sendiri dan
bukan sebagai properti investasi.
Hal yang sulit untuk menentukan apakah tambahan jasa yang
diberikan adalah sangat signifikan sehingga properti tidak memenuhi sebagai
properti investasi. Misalnya, pemilik hotel terkadang memindahkan beberapa
tanggung jawab kepada pihak ketiga berdasarkan suatu perjanjian
pengelolaan. Syarat-syarat atau klausula dalam perjanjian tersebut sangat
beragam. Pada satu sisi, secara substansi, posisi pemilik hotel adalah sebagai
investor pasif. Pada sisi yang lain, pemilik hotel telah menugaskan
(outsourced) pihak lain untuk mengelola operasi hotel sehari-hari dengan
tetap terkena dampak secara langsung dari variasi arus kas yang dihasilkan
dari operasi hotel tersebut.
Apabila diperlukan pertimbangan untuk menentukan apakah suatu
properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi, Entitas dapat
mengembangkan kriteria tersebut sehingga kriteria tersebut dapat digunakan
sebagai kebijakan yang konsisten sesuai dengan definisi properti investasi.
Akan tetapi Entitas tersebut disyaratkan untuk mengungkapkan kriteria
tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
Dalam beberapa kasus, entitas memiliki properti yang disewakan
kepada, dan yang digunakan oleh, induk atau anak perusahaan lainnya.
Properti tersebut tidak diklasilifikasikan sebagai properti investasi pada
laporan keuangan konsolidasian, karena properti seperti ini termasuk
digunakan sendiri apabila dilihat dari sudut pandang grup. Namun, jika dilihat
dari sudut pandang entitas yang memiliki properti tersebut, properti semacam
ini masuk kategori properti investasi sepanjang memenuhi definisi kriteria
sebagai properti investasi. Dengan demikian, lessor memperlakukan
kepemilikan seperti itu sebagai properti investasi pada laporan keuangan
individualnya.
3. Pengakuan
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
(a) besar kemungkinan manfaat ekonomik di masa depan dari aset yang
tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas; dan
(b) biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.
4. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan dari
properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap
pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang
dapat diatribusikan secara langsung termasuk, misalnya, biaya jasa hukum,
pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya.
Yang tidak termasuk biaya perolehan adalah:
a. biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk
membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat
digunakan sesuai dengan maksud manajemen);
b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi
mencapai tingkat hunian yang direncanakan; atau
c. pemborosan bahan baku, buruh atau sumber daya lain yang terjadi
selama masa pembangunan atau pengembangan properti.
Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya
perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan
pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara
sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa
pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah
antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang
setara diakui sebagai liabilitas. Premium yang dibayarkan untuk sewa
diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum untuk tujuan
ini, dan oleh karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi
dikeluarkan dari liabilitas.
Jika properti investasi mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan
aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan
nonmoneter. Maka biaya perolehan dari suatu properti investasi diukur pada
nilai wajar kecuali:
a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial;
atau
b. nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat
diukur secara andal.
Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya
perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Suatu entitas dapat :
a. memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti
investasi yang menjadi agunan liabilitas yang menghasilkan imbalan yang
terkait langsung dengan nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset tertentu
termasuk properti investasi; dan
b. memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti
investasi lain, tanpa memerhatikan pilihan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (a).
Jika suatu entitas memilih model-model yang berbeda untuk dua
kategori yang diuraikan diatas, penjualan properti investasi di antara
kelompok aset yang diukur dengan menggunakan model berbeda harus diakui
pada nilai wajar dan perubahan kumulatif dalam nilai wajar harus diakui
dalam laba rugi. Selaras dengan itu, jika suatu properti investasi ditransfer
dari sekelompok aset yang menggunakan model nilai wajar ke dalam
kelompok aset yang menggunakan model biaya, maka nilai wajar properti
pada saat penjualan dianggap menjadi biaya perolehannya.
5.1 Model Nilai Wajar
Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model
nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Nilai
wajar properti investasi merupakan harga yang mana properti dapat
dipertukarkan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan
berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai wajar tidak mencakup
estimasi kenaikan atau penurunan harga karena kondisi atau keadaan khusus
seperti pembiayaan yang umum, perjanjian penjualan dan penyewaan
kembali, kondisi khusus atau konsesi yang diberikan oleh pihak yang terkait
dengan penjualan. Entitas menentukan nilai wajar tanpa dikurangi dengan
biaya transaksi yang mungkin timbul dari penjualan atau pelepasan lainnya.
Nilai wajar adalah nilai pada tanggal tertentu. Karena kondisi pasar dapat
berubah, jumlah yang dilaporkan berdasarkan nilai wajar mungkin salah atau
tidak tepat jika diestimasi pada waktu yang berbeda. Jadi Nilai wajar properti
investasi mencerminkan kondisi pasar pada tanggal pelaporan.
Definisi nilai wajar mengacu pada transaksi wajar. Transaksi wajar
adalah transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan tertentu
atau khusus, yang membuat harga transaksi tidak mencerminkan karateristik
dari kondisi pasar. Transaksi tersebut dianggap terjadi di antara pihak-pihak
yang tidak berelasi, yang masing-masing bertindak secara independen.
Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk
properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada
sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memerhatikan adanya
perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang
disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
Jika hak atas properti yang dimiliki oleh lessee melalui sewa operasi
diklasifikasi sebagai properti investasi, model nilai wajar harus diterapkan.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas
properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.
Nilai wajar berbeda dengan nilai pakai, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. Nilai wajar mencerminkan
pengetahuan dan estimasi pihak pembeli dan penjual yang berkeinginan
bertransaksi dan memiliki pengetahuan memadai. Sedangkan nilai pakai
mencerminkan estimasi entitas, termasuk pengaruh faktor khusus yang ada
pada entitas tersebut dan tidak dapat diterapkan pada entitas lain pada
umumnya. Misalnya, nilai wajar tidak mencerminkan faktor-faktor berikut
dalam artian bahwa faktor-faktor ini tidak secara umum tersedia bagi pihak
pembeli dan penjual yang berkeinginan bertransaksi dan memiliki
pengetahuan memadai:
a. nilai tambah dari pembentukan portofolio properti pada lokasi yang
berbeda;
b. sinergi antara properti investasi dan aset lain;
c. hak legal dan pembatasan legal yang khusus hanya untuk pemilik akhir
(terkini); dan
d. manfaat pajak atau beban pajak yang khusus untuk pemilik akhir (terkini).
Ada anggapan yang sulit dibantah bahwa entitas dapat menentukan
nilai wajar properti investasi secara andal atas dasar berkelanjutan. Namun
demikian dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas
ketika suatu entitas pertama kali memperoleh properti investasi (atau ketika
properti yang ada pertama kali menjadi properti investasi karena perubahan
penggunaan) bahwa nilai wajar properti investasi tidak dapat ditentukan
secara andal atas dasar berkelanjutan. Hal ini timbul jika, dan hanya jika,
transaksi pasar serupa jarang terjadi dan alternatif estimasi andal nilai wajar
(misalnya, berdasarkan proyeksi arus kas diskontoan) tidak tersedia. jika
entitas menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses
pembangunan tidak dapat ditentukan secara andal tetapi mengharapkan nilai
wajar properti tersebut dapat ditentukan secara andal saat pembangunan
selesai, maka properti tersebut diukur dengan cara properti investasi dalam
proses pembangunan diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai
wajarnya dapat ditentukan secara andal atau sampai pembangunannya
selesai (mana yang lebih dahulu). Jika entitas menetukan bahwa nilai wajar
dari properti investasi (selain properti investasi dalam proses pembangunan)
tidak dapat ditentukan secara andal pada dasar berkelanjutan, entitas
mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya sesuai PSAK
16 (revisi 2011): Aset Tetap. Nilai residu dari properti investasi diasumsikan
nol. Entitas menerapkan PSAK 16 (revisi 2011) hingga pelepasan properti
investasi tersebut.
5.2 Model Biaya
Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih model biaya mengukur
seluruh properti investasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PSAK
16 (revisi 2011): Aset Tetap. Dimana menggunakan model biaya yang sama
seperti model biaya di Aset Tetap yaitu dicatat sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
Sedangkan jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria dimiliki untuk
dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan
sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak
Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Properti
investasi yang memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam
kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual)
diukur sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009).
6. Transfer
Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
a. dimulainya penggunaan oleh pemilik, ditransfer dari properti investasi
menjadi properti yang digunakan sendiri
b. dimulainya pengembangan untuk dijual, ditransfer dari properti investasi
menjadi persediaan;
entitas mentransfer properti dari properti investasi menjadi persediaan
jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan
dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika
entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa
dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai
properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari
laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai
persediaan. Demikian pula jika entitas mulai mengembangkan kembali
properti investasi yang ada dan akan tetap menggunakannya di masa
depan sebagai properti investasi, maka properti tersebut tetap properti
investasi dan tidak direklasifikasi sebagai properti yang digunakan sendiri
selama masa pengembangan kembali.
c. berakhirnya pemakaian oleh pemilik, ditransfer dari properti yang
digunakan sendiri menjadi properti investasi;
d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi
properti investasi;
Jika entitas menggunakan model biaya, transfer antara properti
investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah
jumlah tercatat properti yang ditransfer serta tidak mengubah biaya properti
untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Untuk properti investasi yang
dicatat dengan menggunakan nilai wajar dan kemudian ditransfer menjadi
properti yang digunakan sendiri atau sebagai persediaan, nilai properti untuk
akuntansi berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 (revisi 2011):
Aset Tetap atau PSAK 14 (revisi 2008): Persediaan adalah nilai wajar pada
tanggal perubahaan penggunaan.
Jika properti yang digunakan sendiri oleh pemilik berubah menjadi properti
investasi dan akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, entitas
menerapkan PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap sampai dengan saat tanggal
terakhir perubahaan penggunaannya. Entitas memperlakukan perbedaan
antara jumlah tercatat berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011) dan nilai wajar
dengan cara yang sama seperti revaluasi menurut PSAK 16 (revisi 2011).
Sampai dengan tanggal di mana properti yang digunakan sendiri
menjadi properti investasi yang dicatat pada nilai wajar, entitas menyusutkan
properti dan mengakui rugi penurunan nilai yang telah terjadi. Entitas
memperlakukan perbedaan yang ada antara jumlah tercatat properti investasi
berdasarkan PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap dan nilai wajarnya pada
tanggal tersebut dengan cara yang sama seperti revaluasi menurut PSAK 16
(revisi 2011). Dengan kata lain:
a. terjadinya penurunan jumlah tercatat properti diakui dalam laba
rugi. Namun, jika terdapat surplus revaluasi yang terkait dengan
properti tersebut, penurunan tersebut diakui di pendapatan
komprehensif lain dan mengurangi surplus revaluasi di ekuitas.
b. timbulnya kenaikan jumlah tercatat diperlakukan sebagai berikut:
i. jika kenaikan tersebut membalik rugi penurunan nilai yang telah
diakui sebelumnya atas properti tersebut, maka kenaikan diakui
dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi tidak dapat
melebihi jumlah yang diperlukan untuk mengembalikan nilai ke
jumlah tercatat (setelah penyusutan) jika tidak ada pengakuan
rugi penurunan nilai;
ii. sisa kenaikan yang ada diakui dalam pendapatan komprehensif
lain dan kenaikan surplus revaluasi di ekuitas. Selanjutnya, pada
saat properti investasi dilepas, surplus revaluasi di ekuitas dapat
ditransfer ke saldo laba. Transfer dari surplus revaluasi ke saldo
laba tidak melalui laba rugi.
Untuk transfer dari persediaan ke properti investasi yang akan dicatat
pada nilai wajar, perbedaan yang ada antara nilai wajar properti pada tanggal
tersebut dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.Perlakuan transfer dari
persediaan ke properti investasi yang akan dicatat pada nilai wajar adalah
konsisten dengan perlakuan penjualan persediaan.Ketika entitas
menyelesaikan pembangunan atau pengembangan properti investasi yang
dibangun sendiri dan yang akan dicatat pada nilai wajar, perbedaan yang ada
antara nilai wajar properti pada tanggal tersebut dan jumlah tercatatnya
diakui dalam laba rugi.
7. Pelepasan
Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan
posisi keuangan) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut
tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomik
di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau
disewakan secara sewa pembiayaan. Untuk menentukan tanggal pelepasan
properti investasi, entitas menggunakan kriteria yang diatur dalam PSAK 23
(revisi 2010): Pendapatan pada pengakuan pendapatan dari penjualan barang
dan jasa dan mempertimbangkan pedoman terkait sesuai lampiran PSAK 23
(revisi 2010). PSAK 30 (revisi 2011): Sewa berlaku untuk pelepasan yang
dilakukan dengan cara sewa pembiayaan dan dengan cara jual dan sewa-
balik.
Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 16, entitas
mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti
investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat
dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari
properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja
bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan
jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis
dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi
untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat
diperoleh atau dibangun. Untuk properti investasi yang dicatat dengan
menggunakan model nilai wajar, nilai wajar dari properti investasi tersebut
bisa jadi telah mencerminkan keadaan bahwa bagian yang akan diganti sudah
tidak memiliki nilai lagi. Dalam kasus-kasus lain, mungkin saja merupakan hal
yang sulit untuk menentukan berapa nilai wajar yang harus dikurangi untuk
bagian yang diganti. Suatu alternatif yang dapat digunakan untuk
menentukan nilai wajar yang harus dikurangi sehubungan dengan bagian
yang diganti, jika tidak dapat dilakukan secara praktis, adalah dengan
memasukkan biaya pengganti ke dalam jumlah tercatat aset tersebut dan
kemudian menentukan kembali nilai wajar dari aset tersebut, sebagaimana
yang diharuskan dalam hal terjadi penambahan yang tidak memerlukan
penggantian.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari
pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi (kecuali jika
PSAK 30 (revisi 2011): Sewa mensyaratkan lain dalam hal jual dan sewa-
balik) dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi
ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara
harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara
dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan PSAK 23
(revisi 2010): Pendapatan dengan menggunakan metode tingkat bunga
efektif.
Entitas menerapkan PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontijensi,
dan Aset Kontijensi atau Pernyataan lain yang sesuai, dalam mencatat
liabilitas yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah
pelepasan tersebut.
Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan
nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi harus diakui dalam laba
rugi ketika kompensasi tersebut menjadi piutang.
Penurunan nilai atau rugi atas properti investasi, klaim, atau pembayaran
kompensasi dari pihak ketiga dan pembelian atau pembangunan kemudian
aset adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat secara terpisah, dengan
cara sebagai berikut:
i. penurunan nilai properti investasi diakui sesuai PSAK 48 (revisi 2009):
Penurunan Nilai Aset;
ii. penghentian atau pelepasan properti investasi diakui sesuai dengan
paragraf 70-75 dari Pernyataan ini;
iii. kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai, hilang atau diserah
diakui dalam laporan laba rugi ketika kompensasi tersebut telah
menjadi piutang; dan
iv. biaya dari aset yang direnovasi, dibeli atau dibangun sebagai
penggantian ditentukan berdasarkan paragraf 20-28 dari Pernyataan
ini.
8. Pengungkapan
8.1 Model Nilai Wajar dan Model Biaya
Entitas mengungkapkan:
a. apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model
biaya;
b. jika menerapkan model nilai wajar, apakah, dan dalam keadaan
bagaimana, hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi
diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi;
c. apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan (lihat paragraf 14), kriteria
yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti
yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual
dalam kegiatan usaha sehari-hari;
d. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai
wajar dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih
banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas
tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar
yang dapat diperbandingkan;
e. sejauhmana penentuan nilai wajar properti investasi (yang diukur atau
diungkapkan dalam laporan keuangan) didasarkan atas penilaian oleh
penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional
yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan
kategori properti investasi yang dinilai. Apabila tidak ada penilaian
seperti itu, hal tersebut diungkapkan;
f. jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk:
i. penghasilan rental dari properti investasi;
ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak
menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut; dan
iv. perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba
rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang
mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan
model nilai wajar (lihat paragraf 34);
g. eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi
atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan;
h. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan,
pemeliharaan atau peningkatan.
8.2 Model Nilai Wajar
Di samping pengungkapan yang dijelaskan diatas, entitas yang
menerapkan model nilai wajar mengungkapkan rekonsiliasi antara jumlah
tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang
menunjukkan hal-hal berikut:
a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihasilkan dari akuisisi dan penambahan yang dihasilkan dari
pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset;
b. penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan
usaha;
c. aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk
dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki
untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang
Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain;
d. keuntungan atau kerugian neto dari penyesuaian terhadap nilai wajar;
e. perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan
keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian
yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri
menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor;
f. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri;
dan
g. perubahan lain.
Ketika suatu penilaian terhadap properti investasi disesuaikan
secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, misalnya untuk
menghindari penghitungan ganda atas aset atau liabilitas yang diakui
sebagai aset dan liabilitas terpisah, maka entitas tersebut mengungkapkan
rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan
yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara
terpisah jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah
ditambahkan kembali, dan penyesuaian signifikan lain.
Dalam kasus-kasus entitas tidak dapat menentukan nilai wajar
secara andal, jika suatu entitas mengukur properti investasi dengan model
biaya sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap, rekonsiliasi yang
disyaratkan harus mengungkapkan jumlah yang terkait dengan properti
investasi tersebut secara terpisah dari jumlah yang terkait dengan properti
investasi lainnya. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan:
a. uraian mengenai properti investasi tersebut;
b. penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal;
c. apabila mungkin, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan
besar berada; dan
d. untuk pelepasan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai
wajar:
i. fakta bahwa entitas tersebut telah melepaskan properti
investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar;
ii. jumlah tercatat properti investasi pada saat dijual; dan
iii. jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui.
8.3 Model Biaya
Entitas yang menerapkan model biaya juga harus mengungkapkan:
a. metode penyusutan yang digunakan;
b. umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
d. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir
periode, yang menunjukkan:
i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihasilkan dari akuisisi dan penambahan pengeluaran setelah
perolehan yang diakui sebagai aset;
ii. penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui
penggabungan usaha;
iii. aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau
masuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasi sebagai
dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset
Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan dan pelepasan lainnya ;
iv. penyusutan;
v. jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan
rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai PSAK 48
(2009): Penurunan Nilai Aset;
vi. perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan
keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang
penyajian yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan
usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas
pelapor;
vii. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan
sendiri; dan
viii. perubahan lain.
e. nilai wajar properti investasi. Dalam kasus yang dikecualikan, jika
entitas tidak dapat menentukan nilai wajar properti investasi secara
andal, entitas mengungkapkan:
i. uraian properti investasi;
ii. penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara
andal; dan
iii. apabila mungkin, rentang estimasi di mana nilai wajar
kemungkinan besar berada.
Persediaan
1. Ruang Lingkup Persediaan Berdasarkan PSAK 14
Pembahasan persediaan ini tidak berlaku untuk :
i) Pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk
kontrak jasa yang terkait langsung. Hal ini dibahas didalam PSAK 34:
Akuntansi Kontrak Konstruksi
ii) Persediaan yang terkait dengan real estat. Hal ini dibahas didalam PSAK
44: Akuntansi Aktivitas Perkembangan Real Estat
iii) Instrumen keuangan. Hal ini dibahas didalam PSAK 50: Instrumen
Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran
iv) Aset biolojik terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada
saat panen
v) Aset biolojik terkait dengan hasil hutan. Hal ini dibahas didalam PSAK 32:
Akuntansi Kehutanan
vi) Hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi. Hal ini
dibahas didalam PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum dan PSAK 29:
Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
vii) Untuk pengukuran persediaan bagi pialang-pedagang komoditi yang
mengukur persediaannya pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk
menjual, sesuai dengan praktik yang berlaku pada industri.
2. Pengertian Persediaan
Pengertian Persediaan menurut PSAK 14 adalah :
a. asset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
b. asset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
c. asset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan
dalam proses produksi atau pemberian jasa.
Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual
kembali, misalnya, barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual
kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali.
Persediaan juga mencakupi barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam
penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan
serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi
perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti diuraikan dalam
paragraf 18, di mana entitas belum mengakui pendapatan yang terkait (lihat
PSAK 23: Pendapatan).
3. Pengukuran Persediaan
Persediaan diukur berdasarkan biaya persediaan atau nilai realisasi bersih
mana yang lebih rendah (the lower of the cost and net realizable value).
3.1 BiayaPersediaan
3.1.1 Biaya Persediaan bagi Perusahaan Non Jasa
Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya
konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam
kondisi dan lokasi saat ini.
3.1.1.1 Biaya Pembelian
Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor,
pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh
entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya
penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon
dagang, rabat dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam
menentukan biaya pembelian.
3.1.1.2 Biaya Konversi
Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung
terkait dengan unit yang diproduksi, misalnya biaya tenaga kerja
langsung. Termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap
dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang
jadi. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung
yang relatif konstan, tanpa memerhatikan volume produksi yang
dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan
peralatan pabrik, dan biaya manajemen dan administrasi pabrik.
Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang
berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti
perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan biaya
tenaga kerja tidak langsung.
Pengalokasian overhead produksi tetap ke biaya konversi
didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal. Kapasitas normal
adalah produksi rata-rata yang diharapkan akan tercapai selama suatu
periode atau musim dalam keadaan normal, dengan memerhitungkan
hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Tingkat produksi
aktual dapat digunakan jika mendekati kapasitas normal.
Pengalokasian jumlah overhead produksi tetap pada setiap unit
produksi tidak bertambah sebagai akibat dari rendahnya produksi atau
tidak terpakainya pabrik. Overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai
beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi tinggi yang
tidak normal, jumlah overhead tetap yang dialokasikan pada tiap unit
produksi menjadi berkurang sehingga persediaan tidak diukur di atas
biayanya. Overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produksi
atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi.
Suatu proses produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu
jenis produk secara simultan. Hal tersebut terjadi, misalnya, ketika
dihasilkan produk bersama atau bila terdapat produk utama dan
produk sampingan. Ketika biaya konversi tidak dapat diidentifikasi
secara terpisah, maka biaya tersebut dialokasikan antar produk secara
rasional dan konsisten. Pengalokasian dapat didasarkan pada,
misalnya, perbandingan harga jual untuk masing masing produk, baik
pada tahap proses produksi pada waktu produk telah dapat
diidentifikasikan secara terpisah atau pada saat produksi telah selesai.
Sebagian besar produk sampingan, pada hakekatnya tidak material.
Ketika kasusnya demikian, produk sampingan sering kali diukur pada
nilai realisasi neto dan nilai tersebut dapat mengurangi biaya produk
utama. Dengan demikian, jumlah tercatat produk utama tidak berbeda
secara material dari biayanya.
3.1.1.3 Biaya Lain-Lain
Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan
sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi
dan lokasi saat ini. Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan
untuk memasukkan overhead nonproduksi atau biaya perancangan
produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan.
Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan
diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah:
a. jumlah pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi
lainnya yang tidak normal;
b. biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses
produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;
c. biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi
untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat
ini; dan
d. biaya penjualan.
3.1.2 Biaya Persediaan bagi Perusahaan Pemberi Jasa
Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, mereka mengukur
persediaan tersebut pada biaya produksinya. Biaya persediaan tersebut
terutama meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang
secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia
penyelia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga kerja
dan biaya lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan
administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan tetapi
diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya persediaan
pemberi jasa tidak termasuk marjin laba atau overhead yang tidak
dapat diatribusikan yang sering merupakan factor pembebanan harga
oleh pemberi jasa.
3.2 Nilai Realisasi Bersih ( Net Realizable Value)
Pengertian Nilai Realisasi Bersih ( Net Realizable Value)
berdasarkan PSAK 14 adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha
biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang
diperlukan untuk membuat penjualan. Nilai realisasi neto mengacu
kepada jumlah neto yang entitas berharap untuk direalisasi dari
penjualan persediaan dalam kegiatan usaha biasa. Nilai wajar
mencerminkan suatu jumlah di mana persediaan yang sama dapat
dipertukarkan antara pembeli dan penjual yang berpengetahuan dan
berkeinginan di pasar. Nilai realisasi neto adalah nilai khusus entitas
sedangkan nilai wajar tidak tergantung pada nilai khusus entitas. Nilai
realisasi neto untuk persediaan bisa tidak sama dengan nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual.
Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika
persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau
harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan
diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya
untuk membuat penjualan telah meningkat. Praktek penurunan nilai
persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto konsisten
dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi
perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan atau
penggunaannya.
Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto
secara terpisah untuk setiap item dalam persediaan. Namun demikian,
dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih
sesuai jika dihitung terhadap kelompok item yang serupa atau
berkaitan. Misalnya barang-barang yang termasuk dalam lini produk
dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, yang diproduksi
dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat dievaluasi
terpisah dari item-item lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai
persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan,
misalnya, barang jadi, atau seluruh persediaan dalam suatu industri
atau segmen geografis tertentu. Pemberi jasa pada umumnya
mengakumulasikan biaya-biaya untuk setiap jasa di mana harga jual
terpisah ditentukan. Dengan demikian, masing-masing jasa tersebut
diperlakukan secara terpisah.
Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal
yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan
yang diharapkan dapat direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan
fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang
terjadi setelah akhir periode sepanjang peristiwa tersebut menegaskan
kondisi yang ada pada akhir periode.
Estimasi nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan
pengadaan persediaan yang dimiliki. Misalnya, nilai realisasi neto dari
jumlah persediaan yang dimiliki untuk memenuhi kontrak penjualan
atau jasa yang bersifat pasti didasarkan pada harga kontrak. Jika
kontrak penjualan lebih sedikit daripada jumlah persediaan yang
dimiliki, maka nilai realisasi neto untuk kelebihannya didasarkan pada
harga jual umum. Penyisihan dapat timbul dari kontrak penjualan yang
bersifat pasti yang melebihi jumlah persediaan yang dimiliki atau dari
kontrak pembelian yang bersifat pasti. Penyisihan tersebut
diperlakukan sesuai dengan PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban
Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.
Bahan dan perlengkapan lain yang dimiliki untuk digunakan
dalam memroduksi persediaan tidak diturun nilainya di bawah biaya
jika produk jadi yang dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau
di atas biayanya. Namun demikian, ketika penurunan harga bahan
mengindikasikan biaya produk jadi yang dihasilkan akan melebihi nilai
realisasi neto, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi neto.
Dalam kondisi semacam itu, biaya penggantian bahan merupakan
ukuran terbaik yang tersedia untuk nilai realisasi netonya.
Pengujian yang baru dilakukan atas nilai realisasi neto pada
setiap periode berikutnya. Ketika kondisi yang semula mengakibatkan
penurunan nilai persediaan di bawah biaya ternyata tidak ada lagi atau
ketika terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan nilai realisasi
neto karena perubahan keadaan ekonomi, maka jumlah penurunan
nilai harus dibalik (dalam hal ini pemulihan adalah terbatas untuk
jumlah penurunan nilai awal) sehingga jumlah tercatat yang baru dari
persediaan adalah yang terendah dari biaya atau nilai realisasi neto
yang telah direvisi. Hal ini terjadi, misalnya, ketika suatu item dalam
persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi neto karena harga
jualnya telah turun, masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga
jualnya telah meningkat.
4. Tehnik Pengukuran Biaya
Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar
atau metode eceran, demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya
mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal
penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi dan utilisasi
kapasitas. Biaya standar di-review secara reguler dan, jika diperlukan, direvisi
sesuai dengan kondisi terakhir.
Metode eceran seringkali digunakan dalam industry eceran untuk
menilai persediaan dalam jumlah besar item yang berubah dengan cepat, dan
memiliki marjin yang sama di mana tidak praktis untuk menggunakan metode
penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan ditentukan dengan mengurangi
nilai jual persediaan dengan persentase marjin bruto yang sesuai. Persentase
tersebut digunakan dengan memerhatikan persediaan yang telah diturunkan
nilainya di bawah harga jual normal. Persentasi rata-rata sering digunakan
untuk setiap departemen eceran.
5. Rumus Biaya
Biaya persediaan untuk item yang biasanya tidak dapat diganti dengan
barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang atau jasa yang
dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan
berdasarkan identifikasi spesifik terhadapbiayanya masing masing.
Identifikasi spesifik biaya artinya biaya–biaya spesifik diatribusikan ke
item persediaan tertentu. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi
item yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun yang
dihasilkan. Namun demikian, identifikasi spesifik biaya tidak tepat ketika
terdapat jumlah besar item dalam persediaan yang dapat menggantikan satu
sama lain (ordinarily interchangeable). Dalam keadaan demikian, metode
pemilihan item yang masih berada dalam persediaan dapat digunakan untuk
menentukan di muka dampaknya dalam laporan laba rugi.
Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraph diatas, harus
dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama
(MPKP) atau ratarata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya
yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan
yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang
berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.
Misalnya, persediaan yang digunakan dalam suatu operasi segmen
mungkin memiliki kegunaan yang berbeda dari jenis persediaan yang sama
yang digunakan dalam operasi segmen yang lain. Namun demikian,
perbedaan lokasi geografis persediaan (atau dalam perspektif perpajakan),
dengan sendirinya, tidak cukup hanya sekedar menggunakan rumus biaya
yang berbeda.
Formula MPKP mengasumsikan item persediaan yang pertama dibeli
akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal
dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Dalam
rumus biaya ratarata tertimbang, biaya setiap item ditentukan berdasarkan
biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa pada awal periode dan biaya
item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode.
Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap
penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan entitas.
6. Pengakuan sebagai Beban
Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus
diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan
tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai
realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban
pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan
kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi
neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan
pada periode terjadinya pemulihan tersebut.
7. Pengungkapan
Laporan keuangan harus mengungkapkan:
a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
termasuk rumus biaya yangdigunakan;
b. total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi entitas;
c. jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual;
d. jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
e. jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah
persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
f. jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui
sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam
periode berjalan
g. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan
yang diturunkan; dan
h. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.
Informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai
klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi
pemakai laporan keuangan. Klasifikasi persediaan yang biasa digunakan
adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan, barang dalam
penyelesaian, dan barang jadi. Persediaan dalam pemberi jasa biasanya
disebut pekerjaan dalam penyelesaian. Biaya persediaan yang diakui sebagai
beban selama periode, seringkali disebut sebagai beban pokok penjualan,
meliputi biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran
persediaan yang saat ini telah dijual, overhead produksi yang tidak teralokasi,
dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. Kondisi tertentu dari
entitas juga memungkinkan untuk memasukkan biaya lainnya, seperti biaya
distribusi.
Beberapa entitas mengadopsi suatu format laporan laba rugi yang
mengakibatkan jumlah yang diungkapkan adalah selain biaya persediaan
yang diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Dalam format
ini, entitas menyajikan analisa beban menggunakan klasifikasi berdasarkan
sifat dari beban. Dalam kasus ini, entitas mengungkapkan biaya yang diakui
sebagai beban untuk bahan baku dan bahan habis pakai, biaya tenaga kerja,
dan biaya lainnya bersama-sama dengan jumlah perubahan neto persediaan
pada periode tersebut.