program pendidikan dokter layanan primer dan impli

8/17/2019 Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Dan Impli

1/6

Program Pendidikan Dokter Layanan Primer dan Implikasinya pada

Dinamika Pendidikan Kedokteran di Indonesia

Laporan tahunan WHO: Primary Helath Care : Now More Than Ever, pada tahun

2008, menyatakan secara lugas bahwa negara dengan layanan kesehatan primer yang kuat

dan mumpuni mampu menciptakan sistem layanan kesehatan yang tidak hanya bermutu,namun hemat dalam pembiayaannya. emerintah !ndonesia, sebagaimana tercermin

dalam "" #o $0 tahun 200$ tentang %istem &aminan %osial #asional '%&%#(, telah sadar

sepenuhnya dengan peran sistem pelayanan primer yang )ital dalam memenuhi ha*atsehat masyarakat luas.

Hampir +0 tahun waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan. + &anuari 20+$,

&aminan esehatan #asional '&#(, salah satu bentuk implementasi %&%#, secara resmi

dan bertahap mulai diselenggarakan secara nasional. &# merupakan suatu sistemdengan tu*uan luhur - agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang

merata dan tidak diskriminati. /erdasar peta *alan &aminan esehatan #asional, +2+,

*uta+ masyarakat !ndonesia akan terlayani dan men*adi peserta &# pada + &anuari 20+$,

ketika /&% '/adan elaksana &aminan %osial( esehatan pertama kali beroperasi. "ntuk melayani semua pesertanya, &# menguatkan sistem pelayanan ber*en*ang, yang terdiri

dari pelayanan primer, pelayanan sekunder pada dokter spesialis, dan pelayanan tersier pada dokter subspesialis. &# mengedepankan sistem pelayanan primer yang diharapkan

mampu men*adi u*ung tombak penyelenggaraan, menyelesaikan 801 permasalahan,

mengupayakan upaya promoti-pre)enti, dan sekaligus mencegah kebocoran anggaran.rogram &# mengedepankan sistem pelayanan primer sekaligus mendayagunakan

peran dokter layanan primer sebagai garda utama sistem pelayanan kesehatan. engingat

pentingnya dokter pelayanan primer pada &#, tentu dibutuhkan suatu datar kompetensi

terukur dokter layanan primer yang dapat digunakan oleh /&%. !mplikasinya adalah penyesuaian sistem pendidikan kedokteran terhadap sistem &#. emerintah lantas

berinisiati untuk merancang produk perundangan, yang salah satu tu*uannya,mengakomodasi proses persiapan dan pendidikan dokter layanan primer melalui pengesahan "" #o 20 3ahun 20+4 tentang endidikan edokteran. "" #o 20 tahun

20+4 memperkenalkan istilah 5okter Layanan rimer sebagai strata baru pendidikan

kedokteran di !ndonesia. %ebagai tambahan, hanya dokter layanan primer, dokter spesialis, dan dokter subspesialis yang bisa masuk dan berada di dalam sistem &aminan

esehatan #asional. elak, hanya dokter layanan primer dan dokter praktik umum yang

telah mengikuti program yang dapat men*adi dokter-dokter penyedia pelayanan

kesehatan primer. %emua dokter-dokter fresh graduated harus mengikuti pendidikandokter layanan primer bila ingin men*adi bagian dari sistem sebagai penyedia pelayanan

kesehatan primer. /ila tidak, seorang dokter praktik umum tanpa kompetensi dokter

layanan primer hanya bisa berpraktik swasta di tengah-tengah sistem &# yang membuatmasyarakat tak perlu membayar tiap kali berobat.

Dokter Praktik Umum dan Dokter Layanan Primer

%elama ini, kita acapkali dibingungkan dengan dua istilah berikut, dokter umum dan

dokter layanan primer. enggunaan istilah-istilah tersebut sering tumpah tindih danoverlapping . ada "" #o 20 3ahun 20+4, istilah 5okter Layanan rimer tak

dideskripsikan secara rinci dan hanya disebutkan untuk diatur kembali melalui peraturan

pemerintah2. enggunaan istilah ini penting, mengingat selama ini istilah dokter layanan


2/6

primer seringkali diidentiikasi sebagai dokter-dokter lulusan akultas

kedokteran6program studi pendidikan dokter. %ementara di pasal 8 ayat 4 "" #o 20

tahun 20+4, dokter layanan primer adalah *en*ang baru pendidikan yang dilaksanakansetelah program proesi dokter dan program interrnship, serta setara dengan *en*ang

pendidikan proesi spesialis.

enurut dr. %ugito Wonodirekso, .%., 5", , etua "mum erhimpunan5okter eluarga !ndonesia '5!(, perbedaan dua istilah sebenarnya dapat dilakukan

melalui identiikasi terhadap tingkat pendidikan masing masing. Lulusan akultas

kedokteran6program studi pendidikan dokter dapat dianggap sebagai dokter layanan primer dasar 'basic primary care doctor ( karena kewenangannya hanya sebatas

pelayanan primer. ereka sebenarnya dapat *uga dianggap sebagai dokter praktik umum

atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai eneral Practitioner . !stilah ini digunakan

karena cakupan batasan pelayanan yang diberikan tidak dibatasi oleh usia, *enis kelamin,sistem organ, dan *enis penyakit pasien. !stilah 7dokter praktik umum, dan bukan

7dokter umum, disepakati untuk digunakan sebagai ter*emahan dari istilah eneral

Practitioner , dalam uktamar !5! tahun 2000 di alang.

3erkait "" #o 20 tahun 20+4, perlu ditekankan bahwa sebenarnya dokter-dokter fresh!graduated adalah dokter layanan primer dasar 'basic primary care doctor (, yang

memerlukan suatu proses pendidikan lan*utan untuk men*adi dokter layanan primer paripurna 'advanced primary care doctor (. 5i !nggris dan negara-negara persemakmuran

/ritania, proses penddikan lan*utan ini adalah berupa proses magang selama 4 tahun

untuk dokter-dokter lulusan akultas kedokteran di tempat praktek dokter-dokter senior bersertiikat selama 4 tahun.

5i berbagai kesempatan yang dihadirkan$, pengurus besar 5! menyampaikan

suatu gambaran proses pendidikan dokter layanan primer paripurna yang berlangsung

selama 2 tahun dan + tahun masa internship. 9ambaran yang disampaikan 5! bersesuaian dengan pasal 8 ayat 4 "" #o 20 3ahun 20+4 bahwa program do"ter layanan

primer sebagaimana dima"sud pada ayat #$% merupa"an "elan&utan dari program

profesi 'o"ter dan program internsip yang setara dengan program do"ter spesialis()(9ambaran yang disampaikan 5! ini disebut sebagai pendidikan generalis, bukan-

namun-setara spesialis, bagi dokter-dokter yang berminat untuk melan*ukan studi di

pendidikan dokter layanan primer. 9elar yang rencananya akan diberikan bagi dokter yang telah lulus program pendidikan dokter layanan primer adalah %p '%pesialis

amili edisin(.

Problematika

ada uktamar ;!!

;cara dimulai dengan presentasi dari dr. Pandu Riono, MPH, PhD '5osen "!(

selaku etua olegium 5okter rimer !ndonesia '5!( mengenai pengertian, urgensi,

dan tupoksi 5okter Layanan rimer, serta pen*elasan tentang kolegium. 3elah di*elaskan bahwa 5okter Layanan rimer merupakan layanan tingkat primer pada pelayanan di era

%# yang dimulai + &anuari 20+$, yang disetarakan dengan dokter spesialis dan sub-spesialis. /erikut poin-poin pentingnya yang dapat tercatat.

+. 5okter Layanan rimer diharapkan dapat men*adi dokter yang berperan holistik,

bukan hanya dokter yang berorientasi curative, namun *uga berorientasi padakedokteran keluarga, kedokteran okupasi, kedokteran komunitas, kemampuan

mana*erial, kepemimpinan. %elain itu, 5okter Layanan rimer diharapkan dapat


3/6

men*adi ahli dalam prediktor based on research time, epidemiologi, memiliki

keahlian khusus sesuai dengan penyakit yang mewabah6dominan di daerah ker*anya.

2. 5okter umum yang telah lulus u*ian kompetensi 'se*ak ;gustus 20+4 disebut e*it e*am(, bahkan yang telah mengikuti +nterenship dianggap belum memenuhi

kompetensi yang diharapkan pada sistem &aminan esehatan #asional.

4. 5okter Layanan rimer diharapkan bisa berperan sebagai gate "eeper yang akanmenangani 801 kasusnya sendiri hingga tuntas, sedangkan 201 kasus akan

diserahkan ke pelayanan kesehatan *en*ang berikutnya. Hal ini harus dilakukan

mengingat akan ter*adi pemborosan biaya apabila setiap kasus yang ditangani harusdiru*uk.

$. 5okter raktek "mum, resh graduated akultas edokteran, dianggap sebagai stem

cell yang bisa men*adi apa sa*a, eneliti, linisi, 5okter Layanan rimer bahkan

berkarir di bidang politik.=. 5alam erangka ualiikasi #asional !ndonesia /idang edokteran, 5okter

Layanan rimer dimasukan dalam tingkat 8 dimana tingkat > merupakan standar

tertinggi. ualiikasi %umber 5aya 3ingkat 8 yang dimaksud mendeskripsikan

bahwa 5okter Layanan rimer dihasilkan melalui rogram endidikan 5okter %pesialis. ada 5iskusi ublik "" #o 20 3ahun 20+4 tentang endidikan

edokteran di "!, rogram endidikan 5okter Layanan rimer disebut sebagai9eneralis, bukan spesialis. endidikan 9eneralis, setara dengan pendidikan spesialis.

enyebutan generalis karena ranah kompetensi 5okter Layanan rimer tidak

tercakup pada sistem organ atau keahlian tertentu sa*a.%aat beker*a, dibutuhkan pengetahuan bahwa 5L beker*a dalam sistem yang

memiliki clinical pathway. %trata pendidikan baru, salah satunya, diperlukan untuk

mendidik dokter layanan primer yang mengetahui cara ker*a sistem &aminan

esehatan #asional. roses pendidikan 9eneralis, 5okter Layanan rimer, akandibiayai oleh negara. %elain itu, berdasar pasal 4+ ;yat + Huru / "" #o 20 3ahun

20+4 bahwa setiap mahasiswa program pendidikan dokter layanan primer, spesialis,

dan subspesialis berhak menerima insenti di ?umah %akit endidikan dan Wahanaendidikan.

@. enyelenggaraan endidikan 5okter Layanan rimer hanya dapat dilakukan di

akultas kedokteran yang berakreditasi ; yang bisa menyelenggarakan. Hal ini sesuaidengan pasal 8 ayat + "" #o 20 tahun 20+4 bahwa Program do"ter layanan primer,

do"ter spesialis!subspesialis,dan do"ter gigi spesialis!subspesialis sebagaimana

dima"sud dalam Pasal ayat #-% huruf b hanya dapat diselenggara"an oleh

.a"ultas /edo"teran dan .a"ultas /edo"teran igi yang memili"i a"reditasi"ategori tertinggi untu" program studi "edo"teran dan program studi "edo"teran

gigi.

/erkaitan dengan penyampaian poin-poin tersebut, orum menga*ukan berbagai pertanyaan dan sanggahan terkait 5okter Layanan rimer yang dapat dikerucutkan

men*adi tiga poin utama, yakni "rgensi %trata /aru endidikan 5okter Layanan

rimer, eterbatasan uota, apitasi, dan erkembangan sistem &aminan esehatan #asional.

Keterbatasan Kuota


4/6

/erdasar pasal 8 ayat + "" #o 20 tahun 20+4, pendidikan dokter layanan primer

hanya diselenggarakan oleh rogram endidikan 5okter yang terakreditasi ;. rogram

endidikan 5okter terakreditasi ; dapat beker*a sama dengan program pendidikan dokter terakreditasi / sesuai dengan pasal 8 ayat 2. eraturan teknis terkait bentuk ker*a sama

yang dimaksud belum di*elaskan dalam peraturan perundangan apapun 'per Oktober

20+4(./erdasar data /adan ;kreditasi #asional erguruan 3inggi 'per +> Oktober 20+4(,

hanya ada + rogram %tudi endidikan 5okter terakreditasi ; di !ndonesia. %ebaran

akultas kedokteran menurut peta geograis !ndonesia adalah 4 rogram %tudi endidikan5okter di %umatera, ++ rogram %tudi endidikan 5okter di &awa, + rogram %tudi

endidikan 5okter di #usa 3enggara, dan + rogram %tudi endidikan 5okter di

%ulawesi. 5ua dari + program studi pendidikan dokter yang dimaksud sedang dalam

proses reakreditasi.%aat ini, ada @4 program studi pendiidkan dokter yang beroperasi di !ndonesia. Hal

ini tentu akan menyebabkan ketidaksinkronan antara *umlah dokter lulusan baru di

!ndonesia dan kuota pendidikan dokter layanan primer, mengingat penyelenggaraan

pendidikan dokter layanan primer akan memperhatikan daya dukung sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik, dan rumah sakit serta wahana pendidikan. ;da pembatasan

kuota ini menimbulkan spekulasi bahwa pendidikan dokter layanan primer merupakansuatu kontrol pemerintah terhadap *umlah dokter di sistem &aminan esehatan #asional.

Hal ini dipertegas pada pasal +0 "" #o 20 tahun 20+4.

Kapitasi

3ak dapat ditampik, perkiraan insenti yang akan didapatkan dokter layanan primer kelak akan men*adi salah satu aktor kunci yang menentukan minat lulusan program studi

pendidikan dokter terhadap strata pendidikan dokter pelayanan primer. %istem

pembiayaan kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan ber*en*ang. %istem pembayaran kapitasi nantinya akan

diberlakukan bagi para dokter layanan primer selaku penyedia pelayanan kesehatan

'( tingkat pertama. %ementara itu, untuk sistem pembiayaan di rumah sakit bagi

dokter akan dipakai sistem !#;-A/9s dimana klaim biaya pengobatan disesuaikandengan diagnosis.

5irut 3. ;skes, dr. ahmi !dris menyatakan bahwa besarnya biaya kapitasi yang

dibayarkan kepada dokter layanan primer *ika nanti &# sudah ber*alan adalah sebesar 401 dari *umlah iuran yang akan dibayar oleh peserta. 5alam hal ini, besarnya iuran

yang akan dibayarkan oleh peserta masih harus diper*uangkan karena secara langsung

akan mempengaruhi besarnya kapitasi per kepala."ntuk kepesertaan diisukan bahwa + dokter layanan primer akan melayani kurang

lebih 2=00 orang, maksimal 4000 orang. %ampai sekarang keputusan terakhir dari

pemerintah untuk iuran adalah sebesar ?p+>.=00. #amun, besarnya iuran ini masihsangat mungkin untuk berubah. ada rapat omisi ! tentang 5okter Layanan rimer

uktamar ;!!

"ni)ersitas !slam alang. ertanyaan ini di*awab oleh dr. andu dan dinyatakan bahwa

kapitasi hanya sebesar ?p2.00,00 dan telah men*adi keputusan menteri keuangan.

/esar iuran telah disesuaikan dengan besarnya anggaran dana kesehatan yang ideal

yaitu sebesar =1 dari ;/#. &umlah ;/# sekitar +800 3riliyun, berarti idealnya


5/6

anggaran kesehatan sebesar ?p >0 3. 3etapi pada kenyataannya, anggaran kesehatan kita

saat ini belum mencapai =1 ;/#, yaitu hanya sekitar ?p 2= 3. 5ibutuhkan

pertimbangan yang matang untuk memutuskan berapa besar iuran yang akan dikenakankarena besarnya ketersediaan dana akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan kesehatan

terhadap masyarakat kelak.

%istem pembayaran kapitasi merupakan Prospective Payment 0ystem( %istem pembayaran kapitasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. elebihan dari

sistem pembayaran kapitasi seperti layaknya pada siste, &aminan esehatan #asional

adalah dokter akan lebih terpacu untuk membuat rencana-rencana strategis dalammenanggulangi penyakit di daerahnya. ;rtinya, akan ada peningkatan dalam pelayanan

promoti dan pre)enti *ika sistem pembayaran kapitasi diberlakukan. arena semakin

sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan 'promoti, pre)enti, kurati

tingkat pertama( maka semakin besar selisih antara biaya pengobatan dan kapitasi yangdibayarkan. %elisih ini merupakan hak bagi yang nantinya dapat digunakan untuk

meningkatkan kese*ahteraan itu sendiri maupun untuk mengembangkan lagi

program promosi kesehatan di daerah tersebut sehingga angka kesakitan dapat terus

ditekan.5engan adanya sistem pembayaran kapitasi, maka anggaran untuk pelayanan

kesehatan sudah pasti akan tersedia. 3idak hanya pada sistem pembayaran kapitasi sa*atapi secara keseluruhan, sistem &# ini memang dibuat untuk mengatasi kekhawatiran

dokter dalam masalah biaya pengobatan. %elain itu, sistem pembayaran kapitasi ini *uga

diharapkan dapat meningkatan eisiensi serta eektiitas pelayanan kesehatan karenasetiap dokter dituntut untuk dapat menangani pasien secara tepat karena *ika tidak, maka

lah yang akan dituntut pertanggung*awabannya. elayanan kesehatan yang

diberikan *uga sesuai standar, tidak lebih dan tidak kurang. &ika sistem pembayaran

kapitasi ini ber*alan sesuai dengan yang diharapkan maka akan tercipta hubunganmutualisme antara dan masyarakat.

#amun, ada beberapa hal yang perlu diawasi dalam pelaksanaan sistem pembayaran

kapitasi.Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana *ika besar insenti yangditerima tidak sepadan dengan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan. 5ikhawatirkan, hal

seperti ini dapat memicu ter*adinya underutilisasi dan *uga dapat berpengaruh pada

untuk lebih cenderung meru*ukkarena takut rugi. 5ibutuhkan yang betul-betulmemahami sistem &# secara keseluruhan dibutuhkan agar sistem ini dapat ber*alan

dengan optimal. engawasan yang ketat terhadap ber*alannya pelayanan sesuai dengan

standar *uga diperlukan, seperti mengenakan sanki bagi dokter pelayanan primer yang

meru*uk kasus yang seharusnya dapat ditangani sampai tuntas. erubahan lain dalamsistem pembiayaan kesehatan yang baru nanti yaitu, *ika sekarang biaya yang dikenakan

dihitung per prosedur '!#;-A/9s(, maka nanti biaya yang akan dikenakan sesuai dengan

kasus. &adi dokter nantinya harus menangani pasien dengan budget yang telah diatur sesuai dengan kasusnya. %ehingga *ika pasien masih belum sembuh sementara budget

sudah habis, maka dokter tersebut harus mengeluarkan uang tambahan di luar budget

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan eisiensi dan eektiitas dokter dalammenangani pasien.


6/6

%umber: %lide uliah dr. ahmi !dris mengenai %istem esehatan #asional

Penutup

;danya strata baru pendidikan dokter layanan primer akan berimplikasi langsungterhadap pola pikir mahasiswa kedokteran, utamanya, dalam menentukan dan memilah-

milah rancangan masa depan. 5isahkannya "" #o 20 tahun 20+4 se*ak ;gustus 20+4

telah membawa dampak yang sistematis pada sistem pendidikan kedokteran di !ndonesia.

eraturan perundangan dan peraturan teknis turunan "" #o 20 tahn 20+4 yang secaraungsional penting untuk mengatur detail terkait penyelenggaraan dokter layanan primer

sangat ditunggu karena memang secara substansial "ndang-undang tak mengatur hal-hal

teknis. Oleh sebab itu, mahasiswa kedokteran seharusnya sangat proakti untuk bisamengawal kebi*akan-kebi*akan turunan berupa eraturan emerintah dan eraturan

residen, serta peraturan teknis seperti eputusan enteri atau eputusan 5ir*en dalam

ementerian esehatan dan ementerian endidikan dan ebudayaan terkait teknis dandetail penyelenggaraan endidikan 5okter Layanan rimer.

eraturan eralihan "" #o 20 tahun 20+4 pada pasal 4 menyebutkan

bahwa pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaan harus diundangkan palinglambat dua tahun se*ak diundangkannya "" #o 20 tahun 20+4, yang berarti ;gustus

20+=. %ementara itu, sesuai dengan asal 0, rumah sakit pendidikan harus menyesuaikan

setiap ketentuan undang-undang paling lama hingga 4 tahun se*ak diundangkannya ""

#o 20 tahun 20+4, yaitu ;gustus 20+. %elan*utnya, sesuai dengan asal => ayat +,

akultas kedokteran harus menyesuaikan setiap ketentuan undang-undang palinglama hingga = tahun se*ak diundangkannya "" #o 20 tahun 20+4, yakni ;gustus

20+8.

program pendidikan dokter layanan primer dan impli

Documents