program kreativitas mahasiswa judul program...
TRANSCRIPT
i
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
BIDANG KEGIATAN
PKM-AI
Diusulkan Oleh:
Dwi Asri Mukaromah (E0010123/2010)
Febri Eka Pradana (E0010144/2010)
Nurul Kusumaningrum (E0010261/2010)
Rina Veranicha (E0010306/2010)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014
1
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
Dwi Asri Mukaromah (E0010123), Febri Eka Pradana (E0010144), Nurul Kusumaningrum
(E0010261), Rina Veranicha (E0010306) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
ABSTRAK
Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19
tahun dan calon pengantin wanita yang belum berumur 16 tahun untuk dapat
melangsungkan perkawinan. Penulisan artikel ini, mempergunakan metodologi
kualitatif sedangkan jenis penulisannya menggunakan penelitian hukum normatif atau
dikenal sebagai penelitian hukum doktinal atau penelitian hukum kepustakaan
didasarkan pada fakta empirik yang terdapat di persidangan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Sukaharjo. Faktor Penyebab Diajukan Permohonan Dispensasi
Nikah yaitu: Kekhawatiran orang tua dan Hamil diluar nikah. Sedangkan Latar
belakang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi
nikah adalah: adanya Rasa keadilan dan Kemanfaatan. Kesimpulannya Pengajuan
permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo disebabkan oleh dua
faktor yaitu kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dan kehamilan diluar nikah.
Sedangkan dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi
nikah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta adanya
kemanfaatan.
Kata Kunci: dispensasi nikah, pertimbangan, hakim
ABSTRACT
Marriage necessary dispensation for married who are aged 19 and over who
are not married another 16 years to be able to hold the wedding . Writing this article,
using qualitative research methodology while using said law normative or legal
research or literature doktinal legal research writing based on empirical facts
contained in the courts of first instance of type exemption wedding Sukaharjo. Causes of
marriage given dispensation Request namely concerns of parents and outside marriage.
Pregnant While substantive considerations used by the judge in granting the exemption
of marriage are : the presence of a sense of justice and utility . The application for
conclusion of the exemption from the religious wedding in Sukoharjo caused by two
factors: parental concerns about their children and pregnancies out of wedlock. The
base while the judge granted a marriage exemption in Article 7 paragraph (2) of Law
Number 1 Year 1974 of the law of marriage and the presence of opportunism.
Key words: dispensation for married, the judgement, the judge
2
A. PENDAHULUAN
Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin
mempunyai arti pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus
tentang usia perkawinan, yakni keringanan atas batasan umur yang menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk calon mempelai pria harus sudah
berumur 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita harus sudah mencapai 16
tahun. Ketentuan dalam Undang-Undang tidak bisa diterapkan secara langsung
pada peristiwa hukum, itu dikarenakan Undang-Undang tersebut berlaku umum
dan bersifat abstrak, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi bersifat konkrit dan
khusus. Sehingga, perlunya adanya penafsiran terhadap perundang-undangan agar
dapat disesuaikan dengan peristiwa hukumnya, kemudian baru diterapkan pada
suatu peristiwa. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang
memberi penjelasan mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah
dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim
merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat
diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.
Untuk mengambil keputusan yang tepat, hakim terlebih dahulu harus mengetahui
secara obyektif tentang duduknya perkara sebagai dasar putusannya, sehingga
putusan itu didahului dengan pertimbangan terlebih dahulu (Sudikno
Mertokusumo dan Pitlo, 1993:12-13).
Salah satu perkara yang membutuhkan pertimbangan hakim yaitu dispensasi
nikah. Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur
19 tahun dan calon pengantin wanita yang belum berumur 16 tahun untuk dapat
melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
7 Ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tetapi dalam
pasal 7 Ayat 2 adanya penyimpangan terhadap ayat (1) tersebut yang isinya
bahwa para pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain,
3
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Selanjutnya
dalam pelaksanaan teknis ketentuan tersebut, dalam Permenag Nomor 3 Tahun
1975 Pasal 13 Ayat 2 dengan suatu penetapan. Ditetapkannya batas umur tersebut
maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Sehingga
dalam hal ini untuk dapat memberikan suatu penetapan atas permohonan
dispensasi nikah, perlu pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut.
Berdasarkan fakta-fakta yang dalam persidangan perkara dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Sukoharjo, maka penulis tertarik untuk menyusun artikel
ilmiah yang berhubungan dengan syarat umur minimal dalam perkawinan untuk
mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo.
B. TUJUAN
Dalam penulisan artikel ini, penulis menpunyai suatu tujuan yang jelas dan
ingin dicapai yang diantaranya adalah: untuk mengetahui dasar pertimbangan
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah; untuk mengetahui latar
belakang pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah
serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang hukum
khususnya dispensasi nikah.
C. METODE
Dalam penulisan artikel ini, penulis mempergunakan metodologi kualitatif.
Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan
Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada
manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Jenis penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (legal
research) atau dikenal sebagai penelitian hukum doktinal atau penelitian hukum
kepustakaan yaitu hanya studi dokumen yakni menggunakan sumber-sumber data
4
sekunder saja berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat
para ahli. Itu sebabnya digunakan analisis secara kualitatif ( normatif-kualitatif)
karena datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem
norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.
(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009:34).
Dalam penulisan artikel lmiah ini mendasarkan pada fakta empirik yang
terdapat di persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo yang
kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum
yang digunakan didapatkan dari bahan sekunder di Pengadilan Agama Sukoharjo
dan studi pustaka. Sehingga pengumpulan bahan menggunakan studi kepustakaan
dan teknis analisis bahan hukum dengan induksi dan penafsiran atau interpretasi.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Diajukan Permohonan Dispensasi Nikah
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa
perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam
hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada
pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tu pihak pria
maupun wanita. Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Sukoharjo disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
a. Kekhawatiran orang tua
b. Hamil diluar nikah
Yang dimaksud dengan kekhawatiran orang tua adalah dalam hal hubungan
anak dengan pasangannya yang belum diikat dalam suatu perkawinan adalah
terjadinya hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat Islam. Hal ini juga
berkaitan dengan faktor yang kedua yaitu hamil diluar nikah, ini merupakan
akibat dari hubungan anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
5
Seperti contoh perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Sukoharjo. Dalam suatu kasus, Pemohon merupakan orang tua dari seorang anak
laki-laki berusia 18 tahun. Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama di
wilayah tempat tinggalnya untuk mencatatkan perkawinan anaknya dengan
seorang perempuan yang telah dewasa, namun ditolak dengan alasan belum cukup
umur. Anak Pemohon mencintai seorang perempuan yang telah dewasa dan telah
berhubungan erat sehingga sulit untuk dipisahkan. Selama menjalin hubungan
keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan
si perempuan hamil 4 bulan. Sebagai orang tua, pemohon menghendaki agar
anaknya tersebut dapat segera dinikahkan dengan si perempuan pasangannya demi
kebaikan mereka berdua kelak. Untuk menikahkan keduanya, Pemohon terhambat
usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia kawin sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut,
Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
Sukoharjo. Alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
Sukoharjo adalah bahwa adanya kekhawatiran terhadap anaknya dan pasangannya
yaitu perempuan yang telah hamil akibat hubungan suami istri yang telah
dilakukannya. Kondisi ini yang membuat Pemohon dan orang tua pasangan
anaknya untuk dapat segera menikahkan keduanya.
Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah pihak Pengadilan Agama
Sukoharjo terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan. Seperti meminta
keterangan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki laki, juga dilakukan
pemeriksaan oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan apabila kondisi pihak
perempuan yang akan menikah sudah dalam kondisi hamil. Kurangnya bentuk
perhatian keluarga dan agama, dimana pemohon sudah melakukan kumpul kebo
dengan pasangan bahkan sampai hamil meski belum secara resmi cukup umur dan
menikah (http://krjogja.com/read/174592/permohonan-dispensasi-nikah-di-pa-
sukoharjo-meningkat.kr).
Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah
Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat
volunteer. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan.
6
Dengan kata lain, Undang- Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat
permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut beschikking dalam arti
luas (M. Yahya Harahap, 2003:306). Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara
terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.
Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah
peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah
ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim dianggap tahu akan
hukumnya (ius curia novit). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim.
Maka oleh karena itu hakim mempertimbangkan putusannya wajib karena
jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para
pihak (Sudikno Mertokusumo, S.H dan A.Pitlo, 1993: 32-33).
Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi
nikah sebagai berikut:
a. Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan
Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan
ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan. Pasal 7 ayat (2) ini
memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan
dispensasi usia perkawinan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga
yang berwenang menangani permohonan usia perkawinan. Dalam setiap
penetapan hakim untuk kasus permohonan dispensasi usia perkawinan, selalu
dicantumkan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan yang merupakan
legitimasi bagi hakim yang diatur dalam Undang- Undang.
b. Manfaat
Permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar
manfaatnya daripada mafsadatnya. Salah satu alasan permohonan dispensasi
nikah adalah karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya
perkawinan. Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi
usia perkawinan dapat menghindari kerusakan. Hal ini dikarenakan perkawinan
adalah sesuatu yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan agar status
7
kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga
jelas. Apabila permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan dalam kondisi
yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan
dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam
kandungannya. Anak dalam kandungan si perempuan ini bisa jadi tidak akan
mempunyai ayah yang sah saat dia dilahirkan nanti. Hal ini memiliki dampak
lanjutan yang lebih besar.
Latar belakang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam
mengabulkan dispensasi nikah adalah:
1. Rasa keadilan
Dalam contoh kasus dispensasi nikah di atas, faktor penyebab diajukannya
permohonan adalah karena terjadi kehamilan diluar nikah dan kekhawatiran
orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat erat. Hal tersebut
merupakan peristiwa yang memalukan di kalangan masyarakat. Hakim menilai
orang tua yang mengajukan Permohonan dispensasi nikah tersebut memiliki
kesadaran hukum untuk menikahkan anaknya secara sah baik agama dan
negara. Sehingga hakim harus berlaku adil terhadap mereka yang datang ke
Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.
2. Kemanfaatan
Dalam contoh kasus dispensasi nikah, hakim merasa bahwa dengan
mengabulkan dispensasi nikah dalam kondisi yang mendesak dan sangat
dibutuhkan, maka hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sehingga peran hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan
kemudahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Apabila
hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka dampak yang
akan ditimbulkan akan sangat besar, antara lain rasa malu yang ditanggung
keluarga pasangan yang belum menikah tersebut, tekanan dari masyarakat,
status bayi yang lahir dari hubungan di luar nikah antara anak laki-laki dan
perempuan tersebut. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika
kedua calon mempelai ini dinikahkan agar status mereka jelas dan status anak
yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata
8
hukum. Untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi di masa datang, maka
hakim sebagai bagian dari aparat penegak hukum, harus mempertimbangkan
manfaat bagi masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi nikah.
Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya
yang pada pokonya adalah karena adanya kehawatiran akan terjadinya perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila tidak segera dinikahkan
padahal keduanya sudah saling mencinta dan sulit untuk dipisahkan. Anak
Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai bahkan calon istrinya sudah
hamil 4 bulan dan sudah bertunangan.
Pertimbangan hakim untuk mengukur kematangan dan kemampuan
seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua
aspek yaitu aspek intlektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan
sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial
yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan
keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya.
Dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan
angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir,
kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadirian hidup dalam
berumahtangga. Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila
hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam
(fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan maslahat
mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan
umum (Zainuddin Ali, 2006: 14).
Dalam kasus permohonan dispensasi nikah di atas, Majelis Hakim menilai
bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian
eratnya bahkan calon istrinya sudah hamil 4 bulan, sehingga perlu diberikan
dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai
dengan kaidah fiqiyah yang artinya: “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih
diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”. Sehingga berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa
dikabulkannnya permohonan dispensasi nikah lebih mengutamakan kemaslahatan.
9
Sehingga dalam pemberian dispensasi nikah yang diwujudkan dala suatu
penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut juga diharapkan dapat
bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan
keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
E. KESIMPULAN
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 mensyaratkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria
sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat
(2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tu pihak pria maupun wanita. Pengajuan permohonan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo disebabkan faktor kekhawatiran orang tua
terhadap anaknya dan kehamilan diluar nikah. Kondisi demikian yang membuat
Pemohon dan orang tua pasangan anaknya untuk segera menikahkan keduanya.
Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi
nikah adalah pertama, Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan, bahwa
penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk
menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.
Kedua adalah kemanfaatan, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya
dipandang lebih besar manfaatnya daripada mafsadatnya. Begitu pula latar
belakang hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah,
memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan.
F. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian Program Kegiatan Mahasiswa (PKM) ini. Melalui
10
kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih
sebanyak-banyaknya kepada: Bapak Asep Hidayat, S.H.M.H., selaku Ketua
Pengadilan Agama Sukoharjo, Ibu Zeni Lutfiah, S.Ag.,M.Ag., selaku Dosen
Pembimbing serta Bapak Drs.Abdul Syukur ,AS, selaku Pembimbing Mitra yang
telah memberikan izin, meluangkan waktu serta memberikan arahan maupun
bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama pelaksanaan Kegiatan Magang
Mahasiswa di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penulis menyadari bahwa dalam
penyusunan Program Kegiatan Mahasiswa ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu
penulis berharap kritik dan saran dari pembaca. Demikian Program Kegiatan
Mahasiswa ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.
G. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif
& Empiris. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
Sudikno Mertokusumo dan Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. PT.
Citra Aditya Bakti: Bandung.
Yahya Harahap. 2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta:
Sinar Grafika.
Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Internet:
Agus Sigit. 2013. Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Sukoharjo Meningkat.
http://krjogja.com/read/174592/permohonan-dispensasi-nikah-di-pa-
sukoharjo-meningkat.kr
Peraturan Perundang-undangan:
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat
Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan
Perundang- Undangan.
Biodata Ketua dan Anggota
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap(dengan gelar) Dwi Asri Mukaromah
2. Jenis Kelamin L/P Perempuan
3. Prodi Studi Ilmu Hukum
4. NIM E0010123
5. Tempat dan Tanggal Lahir Temanggung, 1 Februari 1992
6. E-mail [email protected]
7. Nomor Telepon/HP 08562521921
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 1
Kowangan
SMPN 1
Temanggung
SMAN 1
Temanggung
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 1998-2004 2004-2007 2007-2010
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan Tempat
1.
2.
3.
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya
No. Jenis Penghargaan Institusi pemberi Penghargaan Tahun
1.
2.
3.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas mahasiswa Artikel Ilmiah.
Surakarta, 7 Maret 2014
Pengusul,
Dwi asri Mukaromah
Biodata Ketua dan Anggota
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap(dengan gelar) Febri Eka Pradana
2. Jenis Kelamin L/P Laki-Laki
3. Prodi Studi Ilmu Hukum
4. NIM E0010144
5. Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 2 Februari 1992
6. E-mail [email protected]
7. Nomor Telepon/HP 085728004774
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN Geneng SMPN Gatak SMAN 1 Sukoharjo
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 1998-2004 2004-2007 2007-2010
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan Tempat
1.
2.
3.
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya
No. Jenis Penghargaan Institusi pemberi Penghargaan Tahun
1.
2.
3.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas mahasiswa Artikel Ilmiah.
Surakarta, 7 Maret 2014
Pengusul,
Febri Eka Pradana
Biodata Ketua dan Anggota
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap(dengan gelar) Rina Veranicha
2. Jenis Kelamin L/P Perempuan
3. Prodi Studi Ilmu Hukum
4. NIM E0010306
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 13 Mei 1992
6. E-mail [email protected]
7. Nomor Telepon/HP 085725147073
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN Begalon 2 SMPN 3 Surakarta SMAN 7 Surakarta
Jurusan Tahun Masuk-Lulus 1998-2004 2004-2007 2007-2010
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan Tempat
1.
2.
3.
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya
No. Jenis Penghargaan Institusi pemberi Penghargaan Tahun
1.
2.
3.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas mahasiswa Artikel Ilmiah.
Surakarta, 7 Maret 2014
Pengusul,
Rina Veranicha
Biodata Ketua dan Anggota
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap(dengan gelar) Nurul Kusumaningrum
2. Jenis Kelamin L/P Perempuan
3. Prodi Studi Ilmu Hukum
4. NIM E0010261
5. Tempat dan Tanggal Lahir Purwokerto, 05 November 1992
6. E-mail [email protected]
7. Nomor Telepon/HP 081804773004
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN Bopkri
Yogyakarta
SMPN 5
Yogyakarta
SMAN 4
purwokerto
Jurusan
Tahun Masuk-
Lulus
1998-2004 2004-2007 2007-2010
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel
Ilmiah
Waktu dan Tempat
1.
2.
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya
No. Jenis Penghargaan Institusi pemberi Penghargaan Tahun
1.
2.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas mahasiswa Artikel Ilmiah.
Surakarta, 7 Maret 2014
Pengusul,
Nurul Kusumaningrum
SURAT PERYATAAN SUMBER TULISAN PKM-AI
Saya yang menandatangani Surat Peryataan ini:
- Nama : Dwi Asri Mukaromah
- NIM : E0010123
1. Menyatakan bahwa PKM-AI yang saya tulis bersama anggota tim lainnya
benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan:
- Kegiatan Magang Mahasiswa yang telah dilakukan sendiri oleh penulis
bukan oleh pihak lain
- Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah
- Januari – Februari 2014 di Pengadilan Agama Sukaharjo
2. Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding
maupun jurnal sebelumnya.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan
pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Surakarta, 7 Maret 2014
Yang Membuat Pernyataan
Mengetahui,
Ketua Gugus KMM UNS
(Dwi Asri Mukaromah)
NIM.E0010306
(Pranoto,S.H.,M.H.)
NIP.19641219 198903 1 002