program 2015 indonesia pintar - pendis.kemenag.go.id · iuran bulanan uang saku dana manfaat...
TRANSCRIPT
i
PROGRAM INDONESIA PINTAR
2015
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTRENDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMKEMENTERIAN AGAMA RI
PETA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
JENIS
JENJANG
Pend.Umum
Pend.UmumBerciriKhasIslam
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
PENDIDIKAN DINIYAH PESANTREN
FORMAL NONFORMAL
I N F O R M A L
PESANTRENSEBAGAISATUAN
PENDIDIKAN
PESANTREN SEBAGAI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN
FORMAL NON-FORMAL
TINGGI PT PTK MA’HAD ALYMa’had
al-Jamiyahat-Takmiliyah
M A J E L I S
T A K L I M
Jenis Pendidikan Keagamaan
Islam Lainnya
K E L U A R G A
1. Kitab Kuning (salafiyah)
2. Dirasah Islamiyah Dengan Pola Pendidikan Mualimin (Mualimin)
+Program
Takhasuss
1. Pendidikan Diniyah Formal
2. Pendidikan Diniyah Nonformal
3. Pendidikan Umum4. Pendidikan Umum
Berciri Khas Islam5. Pendidikan
Kejuruan6. Satuan Pendidikan
Muadalah Pada Pondok Pesantren
7. Pendidikan Tinggi; dan/atau
8. Satuan/Program Pendidikan Lainnya
Pend.Kesetaraan
MENE-NGAH
SMA/SMK
MA/MAK
PDF Ulya M
U A D A L A H
MDT ULYA Paket C
SMP MTs PDF Wustha MDT Wustha TQA
1. Wajar Dikdas Wustha
2. Paket B
DASAR SD MI PDF Ula MDT Ula TPQ
1. Wajar Dikdas Ula
2. Paket A
PAUD TK RA TKA
(PMA No. 13 Tahun 2014)
DAFTAR ISI
PROGRAM INDONESIA PINTAR ........................................................................................1TUJUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR .....................................................................2LANDASAN BERTINDAK .....................................................................................................3PENGELOLAAN .......................................................................................................................4ALOKASI ANGGARAN ..........................................................................................................5SASARAN PENERIMA MANFAAT .....................................................................................6KRITERIA PENERIMA MANFAAT ...................................................................................... 7KATEGORI PENERIMA DAN BESARAN MANFAAT ...................................................8PENGGUNAAN DANA MANFAAT ....................................................................................9PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT .............................................................10PENYALURAN KARTU INDONESIA PINTAR .............................................................. 14PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR ............................... 15PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ........................................................ 19SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN ....................................................................20MONITORING DAN EVALUASI ......................................................................................... 21PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ........................................................................22LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT .....................................................................23
1
... Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah ...
PROGRAM INDONESIA PINTAR
2
1. Menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam.
2. Mencegah anak dari putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
4. Membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.
5. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun) pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam.
TUJUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
3
LANDASAN BERTINDAK
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program
Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif
( 3 November 2014 )
Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman
ProgramIndonesia Pintar padaKementerian Agama
(30 Januari 2015)
Keputusan DirjenPendidikan Islam Nomor 932 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Program
Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan
Keagamaan Islam( 13 Februari 2015)
Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri
Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman
Program Indonesia Pintar pada
Kementerian Agama(18 Agustus 2015)
Keputusan DirjenPendidikan Islam
Nomor 4802 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di Lingkungan Pendidikan
Keagamaan Islam( 24 Agustus 2015)
Diperbaharui Diperbaharui
4
Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat pusat diselenggarakan oleh Unit Eselon I pusat yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat pusat yang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Unit Eselon I Pusat
Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam berkoordinasi dengan Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah
Pengelolaan Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Indonesia Pintar di tingkat wilayah yang ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
PENGELOLAAN
Pengelolaan PIP Pusat
Pengelola PIP Wilayah
KOORDINASI
Ditpdpontren Ditjen Pendidikan Islam
Kanwil Kemenag Provinsi
Unit Kerja pada Ditjen Pendidikan Islam
Bidang terkait pada Kanwil Kemenag Provinsi
Pelaksana Teknis (Non-PNS)
Kankemenag Kab./Kota
5
• Anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dialokasikan pada DIPA selama berlangsungnya Program Indonesia Pintar
• Untuk lebih menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, dapat dilakukan realokasi anggaran antar Satker berdasarkan kebutuhan
• Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ALOKASI ANGGARAN
DIPA Ditjen Pendidikan Islam DIPA Kanwil Kemenag Provinsi
Pencetakan kartu,leaflet, berikut
pengiriman KartuIndonesia Pintar
Dana Manfaat
Anggaran Biaya Operasional Kegiatan (biaya tim operasional,
biaya pengelolaan, biaya pelaporan, biaya penyaluran
dana manfaat, biaya koordinasi, biaya sosialisasi, biaya
monitoring, evaluasi, dan pengawasan, biaya pengendalian program, serta biaya pengadaan
barang dan jasa)
6
SASARAN PENERIMA MANFAAT
Santri hanya mengaji adalah Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
a. Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren
d. Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren
e. Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal
f. Santri hanya mengaji
b. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren
c. Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C pada Pesantren;
SASARAN PENERIMA MANFAAT
7
KRITERIA PENERIMA MANFAAT
Berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
ATAU
memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
• orang tua peserta didik/siswa/santri terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
• orang tua peserta didik/siswa/santri pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti KKS;
• peserta didik/siswa/santri korban musibah bencana alam;
• peserta didik/siswa/santri yang memiliki hambatan ekonomi sehingga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan;
• peserta didik/siswa/santri yatim dan/atau piatu; atau
• pertimbangan lain, seperti kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan/belum pulih dari dampak musibah tersebut, korban konflik sosial, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin terpidana, peserta didik/siswa/santri dari keluarga miskin yang hidup di panti asuhan/rumah singgah, atau peserta didik/siswa/santri yang berasal dari keluarga hampir/rentan miskin yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
KRITERIA PENERIMA MANFAAT
Berada pada usia sekolah.
(6 – 21 Tahun)
Tidak berstatus sebagaipeserta didik/siswa padasatuan pendidikan umum
(SD/SMP/SMA/SMK)dan/atau pesertadidik/siswa pada
madrasah(MI/MTs/MA/MAK)
8
KATEGORI PENERIMA DAN BESARAN MANFAAT
KATEGORI PENERIMA MANFAAT BESARANMANFAAT
I
Santri pada Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Muadalah/Program Wajar Dikdas Tingkat Ula/Paket A/Santri Hanya Mengaji Usia 6 – 12 Tahun
450.000,-
II
Santri pada Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Muadalah/Program Wajar Dikdas Tingkat Wustha/Paket B/Santri Hanya Mengaji Usia 13 – 15 Tahun
750.000,-
III
Santri pada Pendidikan Diniyah Formal/Satuan Pendidikan Muadalah/Program Wajar Dikdas Tingkat Ulya/Paket C/Santri Hanya Mengaji Usia 16 – 21 Tahun
1.000.000,-
9
PENGGUNAAN DANA MANFAAT
DANA MANFAAT
pembelian pakaian/seragam dan alat
perlengkapan pendidikan, seperti tas, sepatu, dan
sejenisnya
keperluan lain yang berkaitan dengan
kebutuhan pendidikan
pembelian buku/kitab danalat tulis
biaya kursus/pelatihantambahan
biaya transportasi
iuran bulanan
uang saku
Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam tidak diperkenankan untuk:• dikembalikan kepada pemberi/penyalur dana manfaat; dan/atau• diambil hasilnya oleh pemberi/penyalur dana manfaat
Dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan santri:
10
Menjaring Data Calon Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang memenuhi ketentuan Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat
1. Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren
2. Pengelola PIP Wilayah3. Pengelola PIP Pusat4. Instansi Terkait
TAHAP I : Februari - April 2015TAHAP II : Agustus - Oktober
1. Sinergi dengan Basis Data Terpadu (BDT)
2. Format Usulan Pesantren (FUP)
1. Santri yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar dan sedang mengikuti layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut.
2. Santri yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, berdasarkan pengajuan dari santri/keluarga santri/masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.
3. Anak Usia Sekolah yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, dengan memperhatikan ketentuan sasaran penerima manfaat yang telah ditetapkan.
4. Anak Usia Sekolah yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendi dikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, berda sarkan pengajuan dari keluarga/masyarakat/Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.
1. Pondok Pesantren2. Kankemenag Kab./Kota3. Kanwil Kemenag Provinsi4. Ditjen Pendidikan Islam Kemenag
WHY (Tujuan)
WHYWHEN HOW
WHAT (Cakupan Data Yang Dihimpun)
WHERE
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 1
11
Daftar Calon Penerima Manfaat - Match BDT
Sinergi Dengan BDT
INSTANSI TERKAIT (Pengelola BDT)
PENGELOLA PIP PUSAT
PENGELOLA PIPWILAYAH
PENGASUH/PIMPINANPONDOK PESANTREN
Ditjen Pendidikan Islam
Kanwil Kemenag Provinsi
Kankemenag Kab./Kota
Pondok Pesantren
11. Matching BDT
7. Entry Data
Kelengkapan Berkas Usulan,Sekurangnya salah satu dari :a. Salinan KIPb. Salinan KKS/SKRTM/Kartu PKH,
dan Salinan KKc. Surat Rekomendasi Pemerintah
Desa/Kelurahan
1. Amanat Pengelolaan PIP
2. Surat Edaran Pendataan
3. Permintaan Data ke Pondok Pesantren
4. Penghimpunan Data
5. Pengajuan Usulan
10. Penyampaian Usulan
8. Rekomendasi Pengajuan
9. Daftar Calon Penerima Manfaat Untuk Masing-masing Provinsi
6. Verifikasi Usulana. Izin Operasional Pondok
Pesantren Pengusulb. Kelengkapan Berkas Usulan
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 2
12
Format Usulan Pesantren (FUP)Pendataan melalui FUP dilakukan untuk mengakomodir calon penerima manfaat yang memenuhi ketentuan Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat, namun tidak terdapat dalam BDT
Daftar Calon Penerima Manfaat - Match BDT
PENGELOLA PIP PUSAT
PENGELOLA PIPWILAYAH
PENGASUH/PIMPINANPONDOK PESANTREN
Ditjen Pendidikan Islam
Kanwil Kemenag Provinsi
Kankemenag Kab./Kota
Pondok Pesantren
1. Amanat Pengelolaan PIP
2. Surat Edaran Pendataan
3. Permintaan Data ke Pondok Pesantren
4. Penghimpunan Data
5. Pengajuan Usulan
10. Penyampaian Usulan
8. Rekomendasi Pengajuan
9. Daftar Calon Penerima Manfaat Untuk Masing-masing Provinsi
6. Verifikasi Usulana. Izin Operasional Pondok
Pesantren Pengusulb. Kelengkapan Berkas Usulan
Kelengkapan Berkas Usulan,a. Asli Surat Usulan Pesantrenb. Biodata Santri yang diusulkanc. Surat Rekomendasi Pimpinan
Pesantrend. Rekap usulan calon penerima
manfaat
7. Entry Data
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 3
13
PENDATAAN CALON PENERIMA MANFAAT - 4
• Pendataan melalui Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 Tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui Education Management Information Sistem (EMIS)
• Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan untuk penerima manfaat yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar yang dijaring melalui mekanisme Sinergi dengan BDT
• Kartu Indonesia Pintar tidak diterbitkan untuk penerima manfaat yang dijaring melalui mekanisme FUP
14
PENYALURAN KARTU INDONESIA PINTAR
• Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan untuk penerima manfaat yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar yang dijaring melalui mekanisme sinergi dengan BDT, dan dilakukan secara terpadu dengan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat oleh Instansi/Pihak terkait
• Pengelola PIP Pusat memastikan ketersediaan Kartu Indonesia Pintar sesuai hasil pendataan bagi Calon Penerima Manfaat yang dijaring melalui mekanisme sinergi dengan BDT yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, sampai dengan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada Calon Penerima Manfaat
• Penyaluran Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Pengelola PIP Pusat berkoordinasi dengan Pengelola PIP Wilayah serta Instansi/Pihak terkait dalam rangka penyaluran Kartu Indonesia Pintar
15
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 1
1. Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam beserta tambahan manfaat disalurkan kepada santri penerima manfaat berdasarkan ketercukupan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA.
2. Daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam ditetapkan oleh KPA/Pelaksana Tugas KPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk setiap tahun anggaran
3. Pelaksanaan anggaran Dana manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Islam tahun anggaran 2015 yang dialokasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga
4. Penyaluran dana manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dilaksanakan oleh Satker Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran manfaat Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam
16
5. Penyaluran dana manfaat Kartu Indonesia Pintar dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga pada bagian pencairan dana belanja bantuan sosial dalam bentuk uang, melalui Bank/Pos penyalur
6. Pemilihan Bank/Pos penyalur dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga, atau berdasarkan prosedur penugasan langsung kepada pihak terkait pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Bank/Pos menyalurkan dana manfaat kepada Penerima Manfaat dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial;
8. Pencairan dana manfaat disalurkan kepada penerima manfaat sebagai penerima bantuan sosial dengan cara pemberian uang tunai kepada penerima bantuan sosial melalui petugas Bank/Pos Penyalur atau berdasarkan kesepakatan bentuk kerjasama penyaluran dengan Bank/Pos penyalur tersebut
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 2
17
9. Orang tua/wali dari santri penerima manfaat atau yang bersangkutan langsung datang pada Bank/Pos penyalur untuk mengambil dana manfaat Kartu Indonesia Pintar dengan menunjukkan Kartu Indonesia Pintar atau dokumen identitas diri, sekurangnya salah satu dari:• Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;• Akte Kelahiran; atau• Kartu Keluarga.
10. Apabila tidak dapat menunjukkan dokumen identitas diri sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan Surat Pernyataan dari Pimpinan Pesantren yang berisi pernyataan tanggung jawab secara pribadi dari pimpinan pesantren atas kebenaran data identitas santri dan kesediaan untuk pengembalian dana manfaat Kartu Indonesia Pintar apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 3
18
PENGGUNAAN MANFAAT PROGRAM INDONESIA PINTAR - 4
1. Daftar Calon Penerima Manfaat
2. KPA menetapkan Daftar Penerima Manfaat berdasarkan Daftar Calon Penerima Manfaat dan ketercukupan angggaran
3. PPK menetapkan Keputusan Penetapan Penerima Bansos berdasarkan Daftar Penerima Manfaat
4. Penetapan Penerima Bansos disampaikan ke Pondok Pesantren untuk diinformasikan kepada santri
5. Santri mempersiapkan dokumen identitas diri yang diperlukan, dan datang ke Bank/Pos Penyakur pada waktu yang telah ditentukan
10. Rekapitulasi Penyaluran Dana Manfaat disampaikan sebagai bahan pelaporan PIP
9. Tanda Terima dan Rekapitulasi Penyaluran Dana Manfaat dilaporkan oleh PPK kepada KPA
8. Bank/Pos Penyalur melakukan penatausahaan Tanda Terima, membuat rekapitulasi, serta menyampaikan Tanda Terima dan Rekapitulasi kepada PPK
7. Orang Tua/Wali santri menandatangani Tanda Terima Dana Manfaat untuk diserahkan ke Bank/Pos Penyalur
6. Bank/Pos Penyalur menyalurkan dana manfaat berdasarkan kesepakatan kerjasama penyaluran
Ditjen Pendidikan Islam
KPA Satker
PPK Satker
Pondok Pesantren
Santri
Bank/Pos Penyalur
19
1. Laporan disusun oleh Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, sekurangnya memuat:• laporan eksekutif yang berisi deskripsi, tahapan, target dan realisasi
pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;• daftar definitif atau daftar sementara calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;• target dan realisasi penyediaan Kartu Indonesia Pintar bagi Program Indonesia
Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;• distribusi, target dan realisasi anggaran manfaat Program Indonesia Pintar
beserta tambahan manfaat lainnya kepada santri penerima Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
• laporan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi yang telah dilakukan; dan• pengaduan Masyarakat.
2. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat meminta bahan laporan kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
20
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
1. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk:• menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perencanaan
kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam;
• menyediakan informasi yang dipergunakan dalam pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan; dan
• menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.
2. Sistem informasi dan manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam diselenggarakan secara terpadu dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam.
3. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan Islam mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
21
MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan Rencana
Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja
Monitoring dan Evaluasi
PENGELOLA PIP Menjelaskan situasi pelaksanaan kebijakan/program/
kegiatan meliputi deskripsi proses yang terjadi, reviu berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa, deskripsi latar belakang kebijakan/program/kegiatan, serta deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait
Data dan informasi mengenai efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat, ketepatan sasaran, dan kegunaan dari kebijakan/program/kegiatan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan serta proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya
Pembandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan (metode gap analysis)
Menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat keberhasilan/kegagalan rencana, meliputi keseluruhan aspek: relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program
Menilai pencapaian tujuan kebijakan/program/kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja.
22
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPA/Pelaksana Tugas KPA Satker Kementerian Agama tingkat pusat dan/atau tingkat wilayah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang berada dalam penguasaannya.
3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam, KPA/Pelaksana Tugas KPA yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
23
KEMANA HARUS MENGADU?
LAYANANPENGADUAN MASYARAKAT
Penyampaian pengaduan secara langsung dan/atau penyampaian secara tertulis ke :• Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam• Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama• Gedung Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat – DKI Jakarta
Penyampaian pengaduan melalui portal pengaduan pada website Kementerian Agama :• http://itjen.kemenag.go.id/dumas/• http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pengaduan-pd-pontren
Penyampaian pengaduan melalui portal pengaduan pada website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan disampaikan melalui: http:// lapor.ukp.go.id
Penyampaian pengaduan melalui akun media sosial resmi Kementerian Agama :• Twitter : @Kemenag_RI• Fan Page Facebook : Kementerian Agama RI
Setiap pengaduan harus menyertakan data diri, didasari pada fakta dan disertai bukti-bukti pengaduan,seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuaiketentuan yang berlaku
24
PENGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2015Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 65 Tahun 2015
Tentang Tim Manajemen Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam
Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. Dr. Phil H. Kamaruddin Amin, MA
Ketua : Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dr. H. Mohsen, M.M
Sekretaris : Kepala Subdirektorat Pendidikan Diniyah Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd
Anggota : 1. Dr. H. Sastra Juanda 2. Drs. H. Kastolan, M.Si 3. Dr. H. Suwendi, M.Ag 4. Cucum Sumiati, S.Sos 5. Dodi Irawan Syarif, S.Si., M.TI 6. Abdul Rouf, S.Ag., M.Si 7. Winuhoro Hanumbhawono, S.T., M.E 8. Brurry Hariyanto, S.Sos 9. Ningrum Mudi Pertami, A.Md 10. Saptono, S.Pd.I 11. Drs. Mohammad Zen, M.M 12. Prihatin Dwi Susilo, S.Kom., M.Si
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTRENDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI