profile dinas pelayanan pajak kota...
TRANSCRIPT
PROFILE
DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan
ditetapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk
mengelola pajak daerahnya masing – masing sebagai salah satu komponen
yang berkontribusi terhadap PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga
daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-
masing, begitupun dengan Kota bandung. Adapun potensi pajak daerah yang
dimiliki Kota Bandung berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga diberi kewenangan pada Tahun
2009 mengelola 6 (enam) mata pajak yaitu :
1.Pajak Hotel,
2.Pajak Restoan,
3.Pajak Hiburan,
4.Pajak Parkir,
5. Pajak Reklame
6.Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pada tahun 2011 bertambah lagi 2 (dua) mata
pajak menjadi 8 (delapan) mata pajak :
7.Pajak Air Tanah,
8.BPHTB dan pada tahun 2013 bertambah 1 (satu) mata pajak lagi menjadi 9
(sembilan) mata pajak yaitu :
9.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dalam pengelolaan dan penerimaan pajak daerah tersebut dilandasi
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah,
2
Dengan adanya perubahan nomenklatur dinas dari Dinas Pendapatan
Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bandung, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan
Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat
DISYANJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak
(UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Tengah, Bandung Utara,
Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, Dinas Pelayanan Pajak
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang
Pendapatan Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
dibidang pajak daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.
Tugas Pokok Dinas
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak Daerah
yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung;
Fungsi Dinas
1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak;
2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan
pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kedudukan dan Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07
Januari 2013 terdiri dari :
3
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran
c. Bidang Perencanaan, membawahi :
1. Seksi Data dan Potensi Pajak 2. Seksi Perencanaan Pajak Daerah 3. Seksi Analisa dan Pelaporan
d. Bidang Pajak dan Pendaftaran, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan 3. Seksi Piutang
e. Bidang Pengendalian, membawahi :
1. Seksi Penindakan 2. Seksi Pengawasan 3. Seksi Penyuluhan
f. Bidang Pajak Penetapan, membawahi :
1. Seksi Penilaian dan Pengaduan 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan 3. Seksi Penagihan
UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan menjadi Unit Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (Sotk) Upp Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 609 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sedangkan pada Dinas Pelayanan Pajak terdapat Unit Pelayanan Pajak (UPP) Pemungutan Pajak yang meliputi 5 (lima) wilayah, yaitu :
1. UPP Wilayah Bandung Utara 2. UPP Wilayah Bandung Barat 3. UPP Wilayah Bandung Tengah 4. UPP Wilayah Bandung Timur 5. UPP Wilayah Bandung Selatan
4
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan pada
Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung sebagai pengganti Peraturan Walikota Nomor 294 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas
Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan dibidang pajak daerah.
5
Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam
menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat
menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana
diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara
mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu
mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta
mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan
untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu:
“Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju
Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”
Maksud dari Visi
Dalam pernyataan visi tersebut terdapat dua unsur sebagai berikut :
1. Profesionalisme; 2. Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah;
Penjelasan atas unsur-unsur dalam penetapan Visi adalah sebagai berikut:
1. Profesionalisme
Profesionalisme artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
2. Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah
Pelayanan yang terbaik artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang
administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi
umum kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif dan efisien.
Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Dinas Pelayanan Pajak telah
memiliki konsep mobile online service berupa bus yang akan aktif bergerak
ke seluruh wilayah Kota Bandung sehingga memudahkan pelayanan bagi
masyarakat selaku wajib pajak.
6
Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Menurut Undang-undang dan Perda tersebut serta berdasarkan potensi yang
ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
terdiri dari:
a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); i. Pajak Bumi dan Bangunan
b. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan,
disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu
organisasi.Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi
SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih
jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu
dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan
kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan
yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD.
Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan
dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan
misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah
dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.
7
Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi
organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Dinas Pelayanan Pajak
yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka
mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah;
3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak;
4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,
akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.
Penjelasan Misi
Misi 1 : Menjadikan Pajak Daerah Sebagai Penopang Pembangunan
Pada misi kesatu untuk menjadikan pajak daerah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah ditujukan pada optimalisasi penerimaan pajak daerah dan melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif.
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
Pada misi kedua untuk menigkatkan kualitas pelayanan pajak daerah ditujukan dengan adanya peningkatan kepuasan atas pelayanan pajak dan pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat serta meningkatkan Kompetensi dan integritas pegawai Dinas Pelayanan Pajak
Misi 3 : Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak.
Pada misi ketiga untuk Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ditujukan dengan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak baik secara self assisment maupun office assisment.
Misi 4 : Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,
akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.
Pada misi empat berusaha mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal yang tercermin dengan adanya laporan keuangan Dinas Pelayanan Pajak yang wajar dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel.
8
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pelayanan Pajak
a. Tujuan Dinas Pelayanan Pajak
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang
merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu
tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan merefleksikan
konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan
memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang
ingin dicapai.
Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang
ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif,
ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.
Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan
dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan
antara lain:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang
telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui
beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai
dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kedalam
misi untuk tujuan sebagai berikut :
1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan
tujuan :
a) optimalisasi penerimaan pajak daerah;
b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif;
2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan :
Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah;
3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam
Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan
Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak;
9
4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel
dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan
keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel;
b.Sasaran Dinas Pelayanan Pajak
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi
sumberdaya dalam kegiatan organisasi/ pemerintah daerah. Sasaran harus
bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai,
berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi
untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang
pembangunan dengan tujuan :
a) optimalisasi penerimaan pajak daerah sasarannya adalah Meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah agar Tercapainya Penerimaan pajak daerah
sesuai potensi dengan Indikator Sasaran :
Penerimaan pajak daerah
Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu :
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB
b) melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif dengan sasarannya
adalah mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor
swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik
dengan Indikator Sasaran jumlah kelompok sasaran/jenis yang
mendapatkan insentif pajak;
10
2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang berkualitas
dengan tujuan :
Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik denga Indikator
Sasarannya IKM bidang pembayaran pajak daerah;
3. Sasaran atas Misi Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan
Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi
dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah :
a) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak
dengan Indikator sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar
Pajak Daerah;
b) Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan
daerah dengan Indikator Sasarannya :
Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota
pengantar yang harus ditindaklanjuti;
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan
dengan jumlah pengaduan yang masuk;
4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar,
akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan
Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja
yang wajar dan akuntabel adalah Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;
Penilaian AKIP/Lakip SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat;
Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah.
Untuk menjalankan visi dan misi dinas tersebut diperlukan tujuan, sasaran
dan indikator sasaran guna terencananya program dinas pelayanan pajak yang
di implementasikan dalam target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun yang
dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target
kinerja dinas. Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator
sasaran beserta target kinerja sasaran selama lima dari tahun 2014 s.d. 2018,
seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1
Menjadikan pajak
daerah sebagai
penopang
pembangunan
Optimalisasi
Penerimaan
Pajak Daerah
Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah
Penerimaan pajak
daerah Triliun Rp 1,400 1,613 1,850 2,118 2,426
Jumlah realisasi
penerimaan pajak
dibandingkan dengan
target tahun berjalan
dari 9 Mata Pajak
Daerah yaitu :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak BPHTB
6. Pajak Penerangan
Jalan
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. PBB
% 10 0 100 100 100 100
Melaksanakan
kebijakan
insentif dan
disinsentif
Mengembangkan
insentif fiskal untuk
menarik sektor
swasta/masyarakat
dalam pembiayaan
dan penyediaan
fasilitas publik
Jumlah kelompok
sasaran/jenis yang
mendapatkan insentif
pajak
Jumlah
Kelompok
sasaran
12 1 1 1 1
12
NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
2
Meningkatkan
kualitas Pelayanan
Pajak Daerah
Meningkatkan
kepuasan atas
Pelayanan Pajak
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan publik
IKM bidang pembayaran
pajak daerah Kategori B B B A A
3
Menumbuhkembang
kan kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat dalam
membayar pajak
Terwujudnya
Partisipasi dan
kepatuhan
Masyarakat
Terhadap
Pentingnya
Membayar Pajak
Meningkatnya
kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat
membayar pajak
Prosentase Wajib Pajak
yang taat membayar
Pajak Daerah
% 75 77 80 82 85
Meningkatnya
pengawasan atas
pelaksanaan
Pengelolaan
perpajakan
daerah
Prosentase jumlah WP
yang ditindaklanjuti
terhadap nota pengantar
yang harus
ditindaklanjuti
% 50 60 70 80 90
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
dibandingkan dengan
jumlah pengaduan yang
masuk
% 90 95 100 100 100
13
NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
4
Mewujudkan
pertanggungjawaban
keuangan yang
wajar,
akurat,akuntabel
dan pelaksanaan
kinerja yang optimal
Terwujudnya
Laporan keuangan
SKPD dan
Akuntabilitas
kinerja yang
akuntabel
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Prosentase Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
% 80 80 85 90 90
Penilaian AKIP SKPD oleh
Kementerian PAN
/inspektorat
Kategori CC CC B B A
Prosentase tertib
Administrasi Barang/Aset
Daerah
% 80 80 85 90 90
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pelayanan Pajak
Untuk menjalankan visi dan misi tersebut sesuai tupoksi Dinas Pelayanan
Pajak yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, sebagai arah
kebijakan pelaksanaan tugas Walikota Bandung, untuk dilaksanakan dalam
rencana startegis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, maka perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pelayanan Pajak yang
sesuai dengan RPJMD 2013-2018 sebagai landasan dasar capaian kinerja dari
tahun 2013-2018 pada disyanjak :
Indikator Kinerja Utama (IKU)
sesuai dengan RPJMD 2013-2018
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
NO INDIKATOR SATUAN
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD TAHUN
0
TAHUN
1
TAHUN
2
TAHUN
3
TAHUN
4
TAHUN
5
1 Penerimaan
pajak daerah Triliun Rp
1.063
Triliun
1.400
Triliun
1.613
Triliun
1.850
Triliun
2.118
Triliun
2.426
Triliun
2.426
Triliun
2
Jumlah
kelompok
sasaran/jenis
yang
mendapatkan
insentif pajak
Jumlah
Kelompok
sasaran
0 12 1 1 1 1 16
3
IKM bidang
pembayaran
pajak daerah
Kategori B B B B A A A
4
Penilaian
AKIP SKPD
oleh
Kementerian
PAN /
inspektorat
Kategori C CC CC B B A A
16
Strategi dan Kebijakan Dinas Pelayanan Pajak
Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau
dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan
persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.
Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara
maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk mengatasi segala
permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran organisasi Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. Hal itu sangat menentukan keberhasilan
lembaga Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen
dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:
1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik
17
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan dapat:
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. 2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; 3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas
dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum
Berikut arah kebijakan dan Strategi yang dicanangkan untuk setiap
Sasaran yang ingin dicapai dan Tahun Pelaksanaannya:
TABEL 4.3
Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pelayanan Pajak
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tahun Pelaksanaan
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5
1
Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah
Penyempurnaan
regulasi pajak
daerah
Merumuskan dan
Menyempurnakan
Regulasi
Pemungutan Pajak
Optimalisasi Pajak
daerah dan
peningkatan
jumlah WP daerah
Meningkatkan
Ekstensifikasi dan
Intensifikasi Pajak
Rencana target
penerimaan Pajak
Daerah
Disusunnya kajian
potensi penerimaan
pajak daerah dengan
Analisa Potensi
Penerimaan Pajak
Daerah dalam Upaya
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
18
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tahun Pelaksanaan
2014 2015 2016 2017 2018
2
Mengembangkan
insentif fiskal
untuk menarik
sektor
swasta/masyara
kat dalam
pembiayaan dan
penyediaan
fasilitas publik
Menyusun
kebijakan insentif /
disinsentif pajak
kepada kelompok
sasaran/jenis
Jumlah kelompok
sasaran/jenis yang
mendapatkan
insentif pajak
3
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
Membangun Sistem
Pelayanan Publik
Dalam Manajemen
Pajak Daerah Yang
Transparan,
Partisipatif Dan
Akuntabel
Tersedianya Sistem
Informasi dan
Teknologi Informasi
Pelayanan
Perpajakan yang
Terintegrasi dan
mengembangkan
Sistem Informasi
Manajemen Pajak
Daerah (MPD) Online
Membangun
Kemudahan
Layanan Sarana
Dan Prasarana
Sebagai Partisipasi
Layanan Publik
Membangun dan
Mengembangkan
Sistem Informasi
Manajemen Pajak
Daerah (MPD) Online
Mengintegrasikan
Sistem Informasi
Manajemen Pajak
Daerah (MPD) Online
Mengintegrasikan
lokal kantor Dinas
Pelayanan Pajak dan
Menyediakan
Gedung UPP yang
Memadai dan
Representatif
Meningkatkan
Monitoring dan
Evaluasi Realisasi
Penerimaan Pajak
berbasis IT
19
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tahun Pelaksanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Mengadakan
Sosialisasi
peraturan-peraturan
dan perundangan
perpajakan
Tersedianya sarana
dan prasarana yang
memadai dalam
menunjang
operasional
pengelolaan pajak
daerah
Mengadakan
Pelatihan dan
Bimbingan teknis
untuk
Pengembangan Etika
dan Kepribadian
Penyediaan Bahan
Bacaan dan bahan
peraturan
perundangan
4
Meningkatnya
kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat
membayar pajak
Peningkatan
kesadaran
masyarakat dan
wajib pajak dalam
pemenuhan
kewajiban pajak
daerah
Meningkatkan
Kesadaran Wajib
Pajak dengan
mengadakan WP
Gathering
Mengadakan
penyluhan atau
sosialisasi peraturan
daerah mengenai
pajak daerah
Melakukan
Penegakan Hukum
dalam Rangka
Peningkatan
Kepatuhan Wajib
Pajak
20
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tahun Pelaksanaan
2014 2015 2016 2017 2018
5
Meningkatnya
pengawasan atas
pelaksanaan
pengelolaan
perpajakan
daerah
Membangun Sistem
Pengawasan Pajak
Sebagai Sistem
Pengendalian
Internal Yang
Handal
Meningkatkan
pengawasan wajib
pajak yang belum
membayar pajak
sebelum ditetapkan
sebagai wajib pajak
yang memiliki
piutang
Meningkatkan
Kompetensi dan
Integritas Petugas
Pelayanan Pajak
dengan
meningkatkan
ketrampilan dan
Pengetahuan Petugas
Pajak yang Ramah,
Bersih dan
Berwibawa
Peningkatan
intensitas
Pemeriksaan pajak
daerah dari hasil
nota pengantar
Meningkatkan
integritas petugas
pemeriksa pajak
yang Ramah,
Bersih dan
Berwibawa
Mengadakan
Pelatihan dan
Bimbingan teknis
untuk
Pengembangan Etika
dan Kepribadian
6
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
Menindaklanjuti
Temuan BPK atau
Inspektorat dengan
kinerja birokrasi
optimal untuk
dapat
menyelesaikan
temuan tersebut
secara akuntabel
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
secara terukur,
akurat dan
akuntabel sesuai
format yang
diinginkan
Pelaporan
Akuntabilitas
kinerja dan
keuangan yang
matang, terukur
dan akuntabel
Menyusun Sistem
Perencanaan dan
Pelaporan kinerja
yang Akuntabel dan
Transparan
21
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tahun Pelaksanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Tertibnya
pengelolaan
barang/Aset
Daerah secara
tertib dengan
laporan barang
daerah
Dibuatkannya
laporan barang aset
daerah sesuai
dengan format yang
telah ditentukan
agar tertib
administrasi
barang/Aset Daerah
22
INDIKATOR KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung Tahun 2013-2018 disusun dengan salah satu tujuannya adalah
sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
dalam menyusun Rencana Strategis periode 2013-2018.
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi
sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan
daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, terkait pada Misi ke empat
yaitu “MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN
BERKEADILAN”. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Dinas
Pelayanan Pajak yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pemerintah Kota Bandung dengan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan
kepada :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR SATUAN
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIOD
E
RPJMD TAHUN
0
TAHUN
1
TAHUN
2
TAHUN
3
TAHUN
4
TAHUN
5
1 Penerimaan
pajak daerah Triliun Rp
1.063
Triliun
1.400
Triliun
1.613
Triliun
1.850
Triliun
2.118
Triliun
2.426
Triliun
2.426.
Triliun
2
Jumlah
kelompok
sasaran/jenis
yang
mendapatkan
insentif pajak
Jumlah
Kelompo
k
sasaran
0 12 1 1 1 1 16
23
NO INDIKATOR SATUAN
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD TAHUN
0
TAHUN
1
TAHUN
2
TAHUN
3
TAHUN
4
TAHUN
5
3
IKM bidang
pembayaran
pajak daerah
Kategori B B B B A A A
4
Penilaian
AKIP SKPD
oleh
Kementerian
PAN /
inspektorat
Kategori C CC CC B B A A
Sedangkan untuk menjalankan visi dan misi dinas tersebut diperlukan tujuan,
sasaran dan indikator sasaran guna terencananya program dinas pelayanan pajak
yang di implementasikan dalam target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun yang
dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja
dinas. Sebagai arah kebijakan untuk menghubungkan antara visi, misi, tujuan, sasaran,
indikator sasaran beserta target kinerja sasaran selama lima dari tahun 2014 s.d. 2018,
yang mengacu pada Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak seperti dapat dilihat
pada Tabel dibawah ini :
Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas
NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1
Menjadikan pajak
daerah sebagai
penopang
pembangunan
Optimalisasi
Penerimaan
Pajak Daerah
Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah
Penerimaan pajak
daerah Triliun Rp 1,400 1,612 1,850 2,118 2,426
Jumlah realisasi
penerimaan pajak
dibandingkan dengan
target tahun berjalan
dari 9 Mata Pajak
Daerah yaitu :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak BPHTB
6. Pajak Penerangan
Jalan
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. PBB
% 100 100 100 100 100
Melaksanakan
kebijakan
insentif dan
disinsentif
Mengembangkan
insentif fiskal untuk
menarik sektor
swasta/masyarakat
dalam pembiayaan
dan penyediaan
fasilitas publik
Jumlah kelompok
sasaran/jenis yang
mendapatkan insentif
pajak
Jumlah
Kelompok
sasaran
12 1 1 1 1
25
NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
2
Meningkatkan
kualitas Pelayanan
Pajak Daerah
Meningkatkan
kepuasan atas
Pelayanan Pajak
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan publik
IKM bidang pembayaran
pajak daerah Kategori B B B A A
3
Menumbuhkembang
kan kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat dalam
membayar pajak
Terwujudnya
Partisipasi dan
kepatuhan
Masyarakat
Terhadap
Pentingnya
Membayar Pajak
Meningkatnya
kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat
membayar pajak
Prosentase Wajib Pajak
yang taat membayar
Pajak Daerah
% 75 77 80 82 85
Meningkatnya
pengawasan atas
pelaksanaan
Pengelolaan
perpajakan
daerah
Prosentase jumlah WP
yang ditindaklanjuti
terhadap nota pengantar
yang harus
ditindaklanjuti
% 50 60 70 80 90
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
dibandingkan dengan
jumlah pengaduan yang
masuk
% 90 95 100 100 100
26
NO MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
4
Mewujudkan
pertanggungjawaban
keuangan yang
wajar,
akurat,akuntabel
dan pelaksanaan
kinerja yang optimal
Terwujudnya
Laporan keuangan
SKPD dan Laporan
Akuntabilitas
kinerja yang
akuntabel
Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
Prosentase Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
% 80 80 85 90 90
Penilaian AKIP SKPD oleh
Kementerian PAN
/inspektorat
Kategori CC CC B B A
Prosentase tertib
Administrasi Barang/Aset
Daerah
% 80 80 85 90 90
27
Atau bila berdasarkan perhitungan Target Penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut
28
PENUTUP
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu
terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat
harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan
keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan
negara.
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan
untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan
ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling
mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap
obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan
teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek
pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan
perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan
waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna
mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang
dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan
prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan
secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak
konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date.
Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik
dalam hal data wajib pajak, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target
pemenuhan pajak yang tidak optimal.
Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam
rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan
pajak daerah , antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Memperluas basis penerimaan : Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis
penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi
dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial
dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dengan analisa atau
data potensi pajak.
29
2. Memperkuat proses pemungutan : Upaya yang dilakukan dalam memperkuat
proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan regulasi pajak
daerah berupa Perda/perwal, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan
peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan : Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan
melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses
pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap
pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan
oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.Tindakan
yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi
pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi
pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah melalui perencanaan yang
lebih baik.Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait di daerah.
Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui arah
kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar
kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem
perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis
pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Maka dari itu untuk
menjalankan pelaksanaan program kegiatan dinas pada tahun 2013-2018 yang sesuai
dengan Visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung :
“Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung
Unggul, Nyaman dan Sejahtera”
Dengan Misi nya :
1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan
Penopang berarti Pajak Daerah tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber
(pilar) PAD, namun sebagai kapital (pondasi) yang mendorong pertumbuhan
Pembangunan;
30
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
Kualitas Pelayanan berarti seluruh aspek yang terkait dengan pelayanan
perpajakan, termasuk standar pelayanan, manajemen mutu, SDM dan sistem
informasi;
3. Menumbuhkankembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam
membayar Pajak.
Adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dapat
berimplikasi terhadap perubahan perilaku masyarakat yang menganggap
pentingnya membayar pajak, meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak
baru, meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak
sesuai waktu yang telah ditetapkan, serta meningkatkan ketaatan wajib pajak
dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik
dengan asas self asisment maupun office asisment.
4.Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan
pelaksanaan kinerja yang optimal.
Pada misi empat berusaha mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang
wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal yang tercermin
dengan adanya laporan keuangan Dinas Pelayanan Pajak yang wajar dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel.
Berdasarkan Visi dan Misi DInas yang akan dihadapi untuk dijalankan dalam masa
lima tahun mendatang, dalam upaya pengembangan pelayanan pajak dan meningkatkan
penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dengan langkah yang harus dijalankan
dan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan
pemungutan pajak;
2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan
tugas;
3. Perlunya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi
Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Menumbuhkankembangan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam
membayar Pajak;
5. Peningkatan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi berbasis
IT;
31
6. Peningkatan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan
wajib pajak melaksanakan kewajibannya
7. Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;
8. Peningkatan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang
ada;
9. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak;
10. Peningkatan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
11. Peningkatan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah
12. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
13. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik
secara intenal maupun ekstenal;
14. Peningkatan kesiapan daerah guna menerapkan PBB sebagai pajak daerah;
15. Pemberian Insentif dan disinsentif pajak yang diberikan kepada kelompok sasaran
tertentu;
16. Pengelolaan kearsipan penerimaan pajak daerah;
17. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan
pelaksanaan kinerja yang optimal;