profil kota pontianak.docx

20
PROFIL KOTA PONTIANAK 03.07 PROFIL KOTA No comments Profil Kota Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Karena posisinya tersebut, kota yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan barat ini di kenal sebagai " Bumi Khatulistiwa". Letaknya yang dilintasi garis khatulistiwa menjadikan kota Pontianak sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara. Kota Pontianak dipisahkan oleh sungai kapuas besar, sungai kapuas kecil, sungai landak dengan lebar 400 meter, kedalaman air antara 12 s/d 16 meter sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Nama Pontianak dipercaya ada kaitannya dengan kisah dongeng Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika beliau

Upload: yaninurzannah

Post on 18-Aug-2015

227 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

PROFIL KOTA PONTIANAK03.07PROFIL KOTANo commentsProfl KotaKota Pontianak merupakan salah satu kota i Inonesia !an" ilintasi "aris khatulisti#a. Karena posisin!a terse$ut% kota !an" merupakan i$ukota pro&insi Kalimantan $arat ini i kenal se$a"ai ' (umi Khatulisti#a'. Letakn!a !an" ilintasi "aris khatulisti#a men)aikan kota Pontianak se$a"ai tempat tu)uan #isata% $aik omestik maupun mancane"ara. Kota Pontianak ipisahkan oleh sun"ai kapuas $esar% sun"ai kapuas kecil% sun"ailanak en"an le$ar *00 meter% kealaman air antara +, s- +. meter sean"kan ca$an"n!a mempun!ai le$ar ,/0 meter.Nama Pontianak iperca!a aa kaitann!a en"an kisah on"en" 0!ari1 A$urrahman !an" serin" i"an""u oleh hantu Kuntilanak ketika $eliau men!usuri 0un"ai Kapuas sepan)an" ++00 kilometer% sun"ai terpan)an" i Inonesia. 2enurut ceritan!a% 0!ari1 A$urrahman terpaksa melepaskan tem$akan meriam untuk men"usir hantu itu sekali"us menanakan imana meriam itu )atuh% maka isanalah #ila!ah kesultanann!a iirikan. Peluru meriam itu )atuh mele#ati simpan" ti"a 0un"ai Kapuas an 0un"ai Lanak !an" kini le$ih ikenal en"an (etin" Kampun" 3alam (u"is Pontianak Timur atau kota Pontianak.Letak 4eo"rafs 5000,6 ,*7 8 000+6 377 L9an +0:0+.6 ,/7 8 +0:0 ,36 0*7 (T Luas #ila!ah5+07%;, km,(atas umlah Kecamatan 5/ kecamatan >umlah Kelurahan 5,* kelurahan(eririn!a kota Pontianak 5 Pontianak seniri iirikan oleh 0ultan 0!ari1 A$urrahman Alkarie paa tan""al ,* Ra)a$ ++;+ ?i)riah !an" $ertepatan paa tan""al ,3 Okto$er +77+ 2asehi. Para pen"ikut 0ultan mem$uka hutan i persimpan"an ti"a 0un"ai Lanak 0un"ai Kapuas Kecil an 0un"ai Kapuas untuk menirikan $alai an rumah se$a"ai tempat tin""al an tempat terse$ut i$eri nama Pontianak. Kepempinin 0ultan $erkem$an" men)ai kota pera"an"an an pela$uhan.0ultan 0!ari1 A$urrahman Alkarie i no$atkan men)ai 0ultan pertama pontianak paa tahun Tahun ++:, ?i)riah Letak pusat pemerintahan itanai en"an $eririn!a 2es)i Ra!a 0ultan A$urrahman Alkarie an Istana Kaariah% !an" sekaran" terletak i Kelurahan 3alam (u"is Kecamatan Pontianak Timur.Aapun 0ultan !an" pernah meme"an" tampuk Pemerintahan Kesultanan Pontianak5 0!ari1 A$urrahman Alkarie memerintah ari tahun +77+@+;0;0!ari1 Kasim Alkarie memerintah ari tahun +;0;@+;+:0!ari1 Osman Alkarie memerintah ari tahun +;+:@+;//0!ari1 ?ami Alkarie memerintah ari tahun +;//@+;7,0!ari1 Ausu1 Alkarie memerintah ari tahun +;7,@+;:/0!ari1 2uhamma Alkarie memerintah ari tahun +;:/@+:**0!ari1 Thaha Alkarie memerintah ari tahun +:**@+:*/0!ari1 ?ami Alkarie memerintah ari ta$un +:*/@+:/0Bisi Kota Pontianak iharapkan apat tercapai paa ,0 tahun !an" akan atan" !aitu 5 Pontianak Kota Khatulisti#a (er#a#asan Lin"kun"an Terepan 3i KalimantanTahun ,0,/2I0I KOTA PONTIANAK2isi merupakan kalimat ker)a alam upa!a untuk mencapai &isi% aapun misi !an" telah itetapkan se$a"ai $erikut 52isi Kota Pontianak 52e#u)ukan 2as!arakat (er#a#asan Ke$an"saau Aan" 0ehat% Ceras% (er$ua!a 3an (erakhlak 2ulia.aalah mas!arakat !an" memiliki tin"kat peniikan minimal lulusan 0ekolah Lan)utan Atas D0LAE atau men!elesaikan #a)i$ $ela)ar +, tahun% )ehat )asmani an rohani% an"ka harapan hiup mencapai 70%00 tahun% IP2 mencapai ;+%::% memiliki )ati iri% melaksanakan interaksi antar $ua!a% menerapkan nilai@nilai luhur% $erkepri$aian Inonesia an makin patriotik% memiliki $ui pekerti !an" $aik% )u)ur%$erani $ertan""un" )a#a$ an santun% penuh toleransi% ten""an" rasa% an harmonis% se$a"ai "erakan $ersama pemerintah% s#asta an mas!arakat.2e#u)ukan 2as!arakat 2aani% 2anusia#i% (erkuran"n!a 2asalah 0osial% 2akin (era!a 3an Ter)aminn!a ?ak@?ak uli ,0+/ Laporan Keuan"an Pemerintah 3aerah DLKP3E Kota Pontianak tahun ,0+* kem$ali men!anan" preikat ;S 233)/ yang berbasis akrual 5engakumulasi kewajiban pembayaran pensiun 5enyelaraskan8meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan 5ewaspadai risiko de$ault hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda 5emungkinkanperundingandanpenjadwalanutangyangmungkintakmampudibayar di masadepan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa Permintaanhair#utapabilaposisikeuanganterlihattidaktertolong lagimenjadi masuk akaldimata negara8lembaga donor 5emberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas 5engubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel Sedangkan kelemahan yang perlu diperhatikan adalah akuntansi berbasis akrual relati$ lebih kompleksdibanding basis akuntansi kas maupun basis :"6, sehingga membutuhkan Sumber Daya 5anusia .SD5/pengelola keuangan dengan kompetensi akuntansi yang memadai. Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPerubahan basis akuntansidari :"6 menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pen#atatandan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrualuntuk pelaporan keuangan,penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. +al ini berarti proses pelaporanpenganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap mengunakan basis kas, sedangkan untukpelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Dalam rangka implementasi S6P berbasis akrual sebagaimana diamanatkan di dalam 00 1o. ), "ahun2337 tentang Keuangan 1egara, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan dalamrangkapenerapan akuntansi berbasis akrual di 'ndonesia sebagai berikut< "ahun 23)3 < 5engumpulkan berbagai in$ormasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual, 5enyiapkan dan menetapkan S6P berbasis akrual, 5enyiapkan %en#ana 'mplementasi S6P berbasis akrual. "ahun 23)) 5enyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, 5enyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual "ahun 23)2 5engembangkan Sistem 6kuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam penerapan akuntansiberbasis akrual, 5elaksanakan #apa#ity building berupa training dan sosialisasi S6P berbasis akrual kepada seluruhstakeholders yang terlibat, 5engembangkan teknologi in$ormasi .sistem aplikasi/ yang akan digunakan. "ahun 23)7 5elakukan uji #oba implementasi Konsolidasi *K, penyempurnaan sistem dan #apa#ity building, Penyusunan peraturan yang berkaitan "ahun 23)- 'mplementasi se#araparalel penerapanbasis :"6danakrual dalam*aporanKeuangan, tetapi*aporan Keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis :"6. Konsolidasi *aporan K8* dan B01 dengan basis akrual, ?valuasi dan $inalisasi sistem yang akan digunakan "ahun 23)9 Penerapanimplementasi penuhakuntansi berbasis akrual di 'ndonesia. *aporanKeuanganyangdiberi opini adalah yang berbasis akrual. Perbedaan utama antara Basis Kas5enuju 6krualdengan Basis 6krualadalah padabasis pengakuanpendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya padabasis kas dilakukan berdasarkan masuk dan keluarnya kas, sementara basis akrual berdasarkan padasaat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.Sedangkan unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari< *aporan Pelaksanaan 6nggaran, yang terdiri dari *aporan %ealisasi 6nggaran dan *aporan PerubahanS6* *aporan ;inansial, yang terdiri dari 1era#a, *aporan &perasional, *aporan Perubahan ?kuitas dan*aporan 6rus Kas. 6dapun *aporan &perasional .*&/ disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklusakuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan *&, *aporan Perubahan ?kuitas dan 1era#amempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. :atatan 6tas *aporan Keuangan (enis-(enis *aporan Keuangan berdasarkan Standar 6kuntansi Pemerintahan < ). *aporan %ealisasi 6nggaran *aporan %ealisasi 6nggaran .*%6/ merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintahyangmenyajikan ikhtisarsumber,alokasi danpemakaiansumberdayakeuanganyangdikelolaoleh pemerintah pusat8daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran danrealisasinya dalam suatu periode tertentu. 2. *aporan Perubahan Saldo 6nggaran *ebih *aporan Perubahan Saldo 6nggaran *ebih .S6*/ menyajikan in$ormasi kenaikan atau penurunan S6*tahunpelaporandibandingkandengantahunsebelumnyadanhanyadisajikanolehBendahara0mum 1egara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. 7. 1era#a 1era#a merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitaspelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitaspada tanggal tertentu. -. *aporan &perasional *aporan &perasional .*&/ disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual.$ull a##rual a##ounting#y#le/ sehinggapenyusunan*aporan&perasional, *aporanPerubahan?kuitas, dan 1era#a mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. *& menyediakanin$ormasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang ter#erminkandalam pendapatan-*&, beban, dan surplus8de$isit operasional dari suatu entitas pelaporan yangpenyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 9. *aporan 6rus Kas *aporan 6rus Kas .*6K/ adalah bagian dari laporan $inansial yang menyajikan in$ormasi penerimaandan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasi$ikasikan berdasarkan aktivitas operasi,investasi, pendanaan, dan transitoris. "ujuan *6K untuk memberikan in$ormasi mengenai sumber,penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dansetara kas pada tanggal pelaporan. *6K wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yangmempunyai $ungsi perbendaharaan umum. 4. *aporan Perubahan ?kuitas *aporanPerubahan?kuitas.*P?/menyajikanin$ormasi kenaikanataupenurunanekuitastahunpelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. *P? menyediakan in$ormasi mengenaiperubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagaiakibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. ,. :atatan 6tas *aporan Keuangan :atatanatas *aporanKeuangan.:a*K/ merupakanbagianyangtakterpisahkandari *aporanKeuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan :atatan atas*aporan Keuangan. :a*K meliputi penjelasan atau da$tar terin#i atau analisis atas nilai suatu posyangdisajikandalam *aporan%ealisasi 6nggaran, *aporanPerubahanSaldo6nggaran*ebih,1era#a, *aporan &perasional, *aporan 6rus Kas, dan *aporan Perubahan ?kuitas. "ermasuk puladalam :atatan atas *aporan Keuangan adalah penyajian in$ormasi yang diharuskan dan dianjurkanoleh Pernyataan Standar 6kuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yangdiperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dankomitmen-komitmen lainnya. :a*K bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangandan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas in$ormasi keuangan pemerintah antangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintahan DaerahSampai saat ini penerapanakuntansi berbasis akrual tersebut belumterealisasi denganmaksimal, walaupunperaturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan. +al ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintahdan harus dilakukan se#ara #ermat dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Keberhasilan suatu perubahanakuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan danlebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. (ika penerapan akuntansi berbasis kasmenuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apalagi lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansiberbasis akrual. Beberapatantangan penerapan akuntansiberbasis akrual diPemerintahan Daerah di 'ndonesia yangdapat diidenti$ikasi yaitu< ). Sistem 6kuntansi dan 'n$ormation "e#hnology .'"/ Based System 6danya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapanakuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan '" basedsystem yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadaiuntuk memberikan keyakinan memadai atas ter#apainya tujuan organisasi melalui kegiatan yange$ekti$ dan e$isien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan Dalamrangkamendukungpenerapanbasisakuntansi akrual, penggunaanteknologi yangandalamat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupunpada masa penerapan basis akrual se#ara penuh. Persiapan di bidang teknologi in$ormasi terutamadiarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrualmembutuhkansuatusistemakuntansi untukmengakomodasinya. KementerianKeuangantelahmengembangkan < SP61 .Sistem Perbendaharaan dan 6nggaran 1egara/. Sistem SP61 telah dilun#urkan pada tanggal)@ 6gustus23)7. S6K"' .Sistem 6kuntansi"ingkat'nstansi/.Sistemini telahdilakukantahapan'ntegration "est dan piloting system diren#anakan "ahun 23)-. 2. Komitmen dari Pimpinan +arus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan,karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yanglama,bahkanlebihlamadari masaperiodejabatanpresiden,gubernur,bupati,walikota,dananggota DP%8DP%D. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kun#i keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satupenyebab kelemahan penyusunan *aporan Keuangan pada beberapa Kementerian8*embaga adalahlemahnyakomitmenpimpinansatuankerjakhususnyaSatuanKerjaPerangkat Daerah.SKPD/penerima dana Dekonsentrasi8"ugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorongpenerapanakuntansi pemerintahandanmemberikandukunganyangkuat bagi parapimpinankementerian8lembaga di pusat dan >ubernur8Bupati8!alikota di daerah. 7. "ersedianya Sumber Daya 5anusia .SD5/ yang Kompeten Dibutuhkan dukungan Sumber Daya 5anusia .SD5/ yang kompeten dan pro$esional dalampengelolaankeuangan.Penyiapan dan penyusunanlaporan keuangantersebutmemerlukanSD5yangmenguasai akuntansi pemerintahan. Selainitu, padasaatini, kebutuhantersebutsangatterasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.0ntuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu se#ara serius menyusun peren#anaan SD5 di bidangakuntansi pemerintahan. "ermasuk di dalamnya memberikan sistem insenti$ dan remunerasi yangmemadai untuk men#egah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme .KK1/ oleh SD5 yangterkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasipro$esitidak kalah pentingnya untuk memenuhikebutuhanakan SD5 yang kompetendibidangakuntansi pemerintahan. "raining kepada stakeholders diperlukan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SD5dan meminimalisasi risiko ketidakandalan data keuangan. Berdasarkan peta pemangkukepentingan,makatrainingkesiapanimplementasi basisakrual dibagi kedalam7.tiga/level,yaitu*evel PenentuKomitmendanPolitis, *evel 5anajerial dan*evel "eknis. Se#araumum,melalui Program 'ntegrasi Sosialisi8"raining ini diharapkan semua pemangku kepentinganmemahami dan mendukung implementasi basis akrual dan bersama-sama mengupayakanpen#apaian opini terbaik pada *KK* dan *KPP "ahun 23)9. -. %esistensi "erhadap Perubahan Dalam setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lamadan enggan untuk mengikuti perubahan. 0ntuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukanberbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansipemerintahanberbasis akrual dapat berjalandenganbaiktanpaadaresistensi. Kompleksitasakuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi di K8*, khususnya bagi para pelaku akuntansi danpenyusunan laporan keuangan. 6danya resistensi dari lembaga legislati$ untuk mengadopsipenganggaran akrual. resistensi ini seringkali akibat dari terlalu kompleksnya penganggaran akrual. Kesulitanpenerapananggaranberbasisakrual di pemerintahanadalahterkait 6nggaranakrualdiyakini beresiko dalam disiplin anggaran. Keputusan politis untuk membelanjakan uang sebaiknyaditandingkan dengan ketika belanja tersebut dilaporkan dalam anggaran. +anya saja, basis kasyangdapatmenyediakannya.(ikasebagianbesarproyekbelanjamodal,misalnya,di#atatdandilaporkan pada beban penyusutan, akan berakibat meningkatkan pengeluaran untuk proyektersebut .Blondal .2337/ sebagaimana dikutip oleh Boothe .233,/ dalam +alim .23)2/, 9. Pendanaan Dalamrangkapelaksanaanpelatihanakrual,Pemerintahmembutuhkandanayangsangatbesardengan mempertimbangkanjumlah satuan kerja.A2-.333/yang tersebar diseluruh 'ndonesia,kelompok stakeholders .pemangku kepentingan/ serta jenis komunikasi dan pelatihan yangdibutuhkan untuk berbagai level. 0ntuk itu, selain dana yang berasal dari 6PB1, Pemerintah jugamendapat komitmen untuk bantuan dan dukungan dari negara-negara sahabat dan lembagainternasional, seperti dari 6ustralia melalui program >P;-6'P dan Bank Dunia. ,.Penerapan akuntansi akrual dapat berakibat terhadap penurunan ekuitas sebagai akibat penyusutandan amortisasi, dimana hal ini akan ter#ermin dalam nilai buku yang disajikan laporan keuanganpemerintah. B. Penerapan akuntansiberbasis akrualdapat berakibat pada penurunankualitas laporankeuangan.opini audit *KK* dan *KPPmenurun/, hal ini dimungkinkanterjadi bila pemerintahkurangmengantisipasi dampak penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang jauh lebih kompleks. Dari beberapapermasalahantersebut,salahsatupoinpentingdalampenerapanakuntansi berbasisakrual adalahjugaharus diterapkananggaranberbasis akrual. 6nggaran berbasis akrual ini sulitditerapkan di organisasi pemerintahan karena sangat kompleks. Dalam akuntansi anggaranmensyaratkan adanya pen#atatan dan penyajian akun operasi sejajar dengan anggarannya. Pemerintahtelahberupayamengatasi permasalahanini denganmembangunSistemPerbendaharaandan 6nggaran1egara.SP61/, yaitusuatusistemyangberbasisteknologi in$ormasi ditujukanuntukmendukungpen#apaianprinsip-prinsippengelolaananggarantersebut. Seluruhproses yangterkaitdenganpengelolaananggaranyangmeliputi penyusunananggaran, manajemendokumenanggaran,manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaannegara, manajemenkas dan pelaporan diintegrasikan ke dalamSP61. Perubahanyang signi$ikantersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihakyang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Departemen Keuangan.internal/, maupun dari kementerian8lembaga .eksternal/. Disarikan dari berbagai sumber.