TUGAS EKONOMI PUBLIK I

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

OLEH:

DIAN SAGITA N (01121002071)

FRINA SIMATUPANG (01121002047)

EKONOMI PEMBANGUNAN

DOSEN PENGASUH: ANNA YULIANITA, S.E, M.SI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013/2014

A. GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk pada tanggal 24

September 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Secara de jure Provinsi

Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto operasional penyelenggaraan

pemerintahan baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau

telah memasuki periode yang kedua yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama

Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal 30

Juli 2010.

A.1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0º 40’

Lintang Selatan dan 07º 19’ Lintang Utara serta antara 103º 3’ Bujur Timur sampai

dengan 110º 00’ Bujur Timur. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau

memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan

sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat

Malaka sampai Laut Cina Selatan. Berdasarkan hasil identifikasi Bakosurtanal tercatat

394 pulau sudah berpenghuni sedangkan 1.401 lainnya belum berpenghuni.

Gugusan pulau-pulau besar dan kecil ini tersebar diseluruh wilayah Provinsi,

Kabupaten Lingga tercatat memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu sebanyak 531 pulau

dimana 455 pulau belum dihuni dan sebanyak 76 pulau sudah dihuni. Sedangkan Kota

Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit yaitu sebanyak 9 pulau dimana 2

pulau sudah berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni.

Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana

Ibukota Provinsi berkedudukan di pulau ini tepatnya di Kota Tanjungpinang, Pulau

Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan, serta Pulau

Rempang dan Galang (Barelang) yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri

Batam. Pulau Karimun serta Pulau Kundur yang merupakan pusat perekonomian

hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun, Pulau Lingga di Kabupaten

Lingga, Pulau Natuna serta gugusan Kepulauan Anambas merupakan lokasi kegiatan

pengembangan mega proyek gas alam cair.

Gambar 1.1

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan :

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.

2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.

3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau.

4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 251.810,71

km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79 persen) dan luas daratannya sebesar

10.595,41 km2 (4,21 persen). Luas daratan tersebut sekitar 0,43 % dari luas

Indonesia.

Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2

kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Luas

wilayah masing-masing Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

Tabel 1.1

Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

No.Kabupaten /

KotaIbukota

Luas Wilayah (Km²) Jumlah

Kelurahan /Desa

Daratan % daratan Jumlah Kecamatan

01. Tanjungpinang Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18

02. Batam Batam 770,27 12 12 64

03. Bintan Bintan Buyu 1.946,13 18,36 10 51

04. Karimun Tanjung Balai 2.873,20 27,12 9 54

05. Natuna Ranai 2.058,45 19,43 12 73

06. Lingga Daik 2.117,72 19,99 5 57

07. Kepulauan Anambas Tarempa 590,14 5,57 7 34

Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 59 351

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

A.2. Kewenangan, Tugas dan Struktur Organisasi.

a. Kewenangan

Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan roda pemerintahan terhitung sejak 1 Juli 2004 dengan beberapa kewenangan wajib sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan pemerintah provinsi tersebut meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,

e. Penanganan bidang kesehatan,

f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,

g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,

h. Pelayanan ketenagakerjaaan lintas kabupaten/kota,

i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah,

j. Pengendalian lingkungan hidup,

k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,

l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil,

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,

n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota,

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah,

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 disebutkan urusan wajib Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi urusan : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Urusan Pilihan yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, meliputi urusan-urusan: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, Industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.

b. Tugas dan Struktur Organisasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dengan mensejahterakan masyarakat melalui penyiapan Sumber Daya Manusia dengan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah terdiri atas :

1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1) Sekretariat.1.1) Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah,b. Asisten Sekretaris Daerah :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,3. Asisten Administrasi Umum.

c. Staf Ahli : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan, 4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

d. Biro : 1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum, 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, 3. Biro Administrasi Perekonomian, 4. Biro Administrasi Pembangunan, 5. Biro Perlengkapan,6. Biro Umum, 7. Biro Humas dan Protokol,

8. Biro Hukum,9. Biro Organisasi.

1.2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Dinas Daerah, terdiri dari :

Dinas Daerah terdiri dari :a. Dinas Pendidikan, b. Dinas Kesehatan,c. Dinas Pekerjaan Umum,d. Dinas Perhubungan,e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan,f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,g. Dinas Pendapatan Daerah,h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, i. Dinas Kelautan dan Perikanan,j. Dinas Pariwisata,k. Dinas Kebudayaan,l. Dinas Sosial,m. Dinas Pertambangan dan Energi,n. Dinas Pemuda dan Olahraga,o. Dinas Kominikasi dan Informatika,p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,q. Dinas Koperasi dan UKM.

3) Inspektorat Provinsi.4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.5) Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :Badan Daerah,a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, b. Badan Lingkungan Hidup, c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, d. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan RiauKantor Penghubung.

6) Lembaga Lain Daerah,Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :a. Badan Pengelola Perbatasan,b. Badan Ketahanan Pangan,c. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,d. Sekretariat Korpri.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

A.3. Prestasi dan Penghargaan Yang Diterima Provinsi Kepulauan Riau

1. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)2. Pensghargaan Penaggulangan HIV/AIDS3. Penghargaan Pembangunan Ketenagakerjaan4. Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama5. Penghargaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)6. Anugerah Ki Hajar7.Penyalur Tercepat Pertama Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS)

A.4. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 adalah sebesar 6,57%. Sektor-sektor yang tumbuh dengan baik (lebih cepat dari pertumbuhan total PDRB) pada tahun 2005 antara lain sektor pengangkutan dan komunikasi (8,51%), sektor industri pengolahan (7,41%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,89%), sektor jasa (6,77%), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (6,69%).

PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir (2001-2005) cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 PDRB Perkapita (Atas Harga Berlaku – Tanpa Migas) sebesar Rp. 22,808 juta dan pada tahun 2005 meningkat sehingga menjadi sebesar Rp.29,348 juta. Namun secara riil (tanpa memperhitungkan inflasi) PDRB Per kapita (tanpa gas) pada tahun 2001 hanya sebesar Rp.20,397 juta dan pada tahun 2005 meningkat menjadi sebesar Rp. 22,418 juta.

Kelautan

Sebagai provinsi kepulauan, wilayah ini terdiri atas 96 % lautan. Kondisi ini sangat

mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan mulai usahapembenihan sampai

pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan. Di Kabupaten Karimun terdapat

budidaya Ikan kakap, budidaya rumput laut, kerambah jaring apung. Kota Batam, Kabupaten

Bintan, Lingga, dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan. Selain

perikanan tangkap di keempat Kabupaten tersebut, juga dikembangkan budidaya perikanan air

laut dan air tawar. Di kota Batam tepatnya di Pulau Setoko, bahkan terdapat pusat pembenihan

ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih setahunnya. Di Kota Batam

tepatnya didaerah telaga punggur, ada satu pelabuhan perikanan yang dikelola murni oleh swasta.

Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur diresmikan pada tanggal 08 Januari 2010

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Dr. Ir. H. Fadel Muhammad. Letak pelabuhan

perikanan swasta Telaga Punggur sangat strategis karena berhadapan dengan jalur lintas kapal

penangkapan ikan antara Propinsi Kepri dan Natuna, ZEEI , Laut Cina Selatan serta keberadaan

pelabuhan perikanan swasta Telaga Punggur di Kota Batam sangat dekat dengan negara

Singapura yang dapat meningkatkan ekspor hasil laut dan menambah pendapatan asli daerah.

Peternakan

Potensi di bidang peternakan difokuskan pada ternak itik, ternak sapi, ternak ayam dan

ternak kambing yang umumnya masih dilaksanakan oleh peternakan kecil.

Pertanian

Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk

diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor pertanian

merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota

Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas

serta cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Riau

dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat

cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Pariwisata

Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua

setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan asing yang datang berkunjung mencapai 1,5 juta orang

pada tahun 2005. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah wisata pantai yang

terletak di berbagai kabupaten dan kota. Pantai Melur, Pulau Abang dan Pantai Nongsa di kota

Batam, Pantai Pelawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai

Trikora, dan Bintan Leisure Park di kabupaten Bintan. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata

baharinya seperti snorkeling.

Selain wisata pantai dan bahari, provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata

lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta event-

event khas daerah. Di kota Tanjungpinang terdapat pulau Penyengat sebagai pulau bersejarah

karena di pulau ini terdapat masjid bersejarah dan makam-makam Raja Haji Fisabililah dan Raja

Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional.

Transportasi

Sistem transportasi yang terdapat di provinsi ini sangat beragam, sesuai dengan kondisi

alam dan jarak antar wilayahnya. Adapun jenis transportasi yang terdapat di provinsi ini adalah:

Transportasi laut

1. Perahu motor kecil (pompong), banyak digunakan oleh masyarakat di kawasan pesisir

(hinterland).

2. Kapal ferry (MV), merupakan transportasi utama antar kota (Tanjungpinang - Batam -

Karimun - Lingga).

3. SpeadBoat, merupakan transportasi boat cepat, biasa digunakan masyarakat untuk tujuan

Tanjungpinang - Lobam – Batam

4. KM. Perintis, merupakan salah satu transportasi laut menuju ke dan dari kabupaten

Natuna.

Transportasi darat

1. Angkutan kota (angkot), memiliki perbedaan sebutan di masing-masing daerah, di kota

Tanjungpinang sebutan untuk angkot adalah "Transport", sedangkan di kota Batam

disebut "Metro Trans".

2. Bus, untuk kota batam Bus itu sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya: Damri dan

bus kota (Busway). Di Kota Tanjungpinang, Bus digunakan oleh masyarakat untuk

menuju Tanjunguban (Kec. Bintan Utara - Kab.Bintan). Selain itu juga terdapat bus

khusus anak sekolah.

3. Becak motor, Di kawasan pesisir (hinterland)seperti kawasan Kec. Belakang Padang

dan Pulau Penyengat terdapat sebuah transportasi darat yang cukup unik, yakni Becak

Motor.

4. Ojek.

5. Taxi, merupakan salah satu alat transportasi darat utama di Kota Batam, selain itu

merupakan salah satu angkutan umum dari kota Tanjungpinang menuju Kijang (Kec.

Bintan Timur - Kab. Bintan).

Transportasi udara

Provinsi ini memiliki 5 bandara udara, yakni:

1. Bandara Internasional Hang Nadim (Batam),  Bandara Raja Haji

Fisabilillah (Tanjungpinang) dan Bandara Ranai di Natuna, Bandara Dabo di Dabo

Singkep (Lingga) dan Bandara Matak di Matak (Kepulauan Anambas).

2. Bandara Internasional Hang Nadim (Batam) merupakan sebuah kebanggaan bagi Provinsi

Kepulauan Riau, karena bandara ini mempunyai landasan terpanjang di Asia Tenggara.

3. Dalam waktu dekat, sebuah bandara baru akan dibangun di provinsi ini yang terletak di

Kabupaten Bintan Utara. Bandara baru ini dinamakan Bandara Busung yang konon

dikabarkan akan menempati luas area sampai 170 hektar.

Pers dan media massa

1. Televisi Batam Televisi (BTV) Semenanjung Televisi (STV) Barelang TV Tanjungpinang TV

2. Koran Harian Batam Pos Tribun Batam Harian Posmetro Harian Haluan Kepri (dulu

bernama Harian Sijori Mandiri)[3]

Harian Tanjungpinang Pos (dulu bernama Batam News)

3. Portal Media Harian www.IsuKepri.com (IK) [1]

4. Koran Mingguan/Dwi Mingguan/Bulanan Koran Buruh Swara Mahasiswa

5. Majalah Batamag

6. Radio RRI Prog1 (AM-FM) -

Tanjungpinang RRI Prog2 (FM) -

Tanjungpinang Club FM - Tanjungpinang Bis FM - Tanjungpinang Iguana FM - Tanjungpinang Mercy FM - Tanjungpinang Pandawa FM - Tanjungpinang Batam FM - Batam Zoo FM - Batam Kei FM - Batam Gress Radio - Batam Erabaru FM - Batam Sing FM - Batam Seila FM - Batam Discovery Minang FM - Batam Hang FM - Batam

Pendidikan

Perguruan tinggi yang ada:

1. Politeknik Batam

2. Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) (Tanjungpinang)

3. Universitas Internasional Batam

4. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Miftahul Ulum (Tanjungpinang)

5. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji (Tanjungpinang)

6. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang (Tanjungpinang)

7. Universitas Batam

8. Universitas Putera Batam

9. STMIK Putera Batam

10.Universitas Riau Kepulauan (Batam)

11.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibnu Sina (Batam)

12.Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina (Batam)

13.Sekolah Tinggi Ilmu Agama Ibnu Sina (Batam)

14.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (Tanjungpinang)

15.Sekolah tinggi Teknologi Indonesia (Tanjungpinang)

16.Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjungpinang

17.Akademi Keperawatan Griya Husada (Batam)

18.Akademi Keperawatan Mitra Bunda Persada (Batam)

19.Akademi Bahasa Asing Tanjungpinang

20.Politeknik Kesehatan Tanjungpinang (Tanjungpinang)

21.Akademi Keperawatan Angkatan Laut (Tanjungpinang)

22.Sekolah Tinggi Katolik Bentara Persada (Batam)

23.Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - International Gurindam Archipelago (Tanjungpinang)

24.Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Fayed (Batam)