profil badan pemeriksa keuangan republik indonesia ...€¦ · pemeriksa keuangan republik...
TRANSCRIPT
PROFIL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008
MARET 2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. Gajah Mada No. 87 Telp. (0721)260920 Fax. (0721)260917 Bandar Lampung 35126
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, berkat limpahan rakhmat, hidayah dan
petunjuk Nya akhirnya dapat disusun buku Profil Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008. Buku
ini menyajikan secara khusus mengenai data dan informasi,
kelembagaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung,
pelaksanaan tugas bidang pemeriksaan dan pelaksanaan tugas bidang penunjang serta
analisis kinerja berupa kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang dalam
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan kelembagaan BPK-RI secara umum.
Melalui buku ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja BPK-RI
Perwakilan Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2008. Selain itu diharapkan
pula informasi dalam buku ini dapat menjawab keingintahuan masyarakat tentang
pencapaian kinerja BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kami menyadari bahwa
buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan
saran untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai
pelaksana pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dan berbagai pihak yang telah
memberikan data dan informasi yang diperlukan sehingga terbitnya buku ini
Bandar Lampung, April 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA PERWAKILAN
Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M.
NIP. 240001913
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………...……………………………..i
DAFTAR ISI…………………...……………………………………….ii
VISI DAN MISI BPK-RI……………………………………………...v
NILAI-NILAI DASAR………………………………………………...v
LAMBANG BPK-RI…………………………………………………..vi
SAPTA PRASETYA JATI…………………………………………...vii
IKRAR PEMERIKSA………………………………………………....ix
BAB I PENDAHULUAN……...……………………………………..1
A. Dasar Hukum……………………………………...……....1
B. Sejarah Singkat BPK-RI…………………………...………3
C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI…………………….……...7
D. Nilai-Nilai Dasar BPK-RI………………………………...7
E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan………………….....….8
F. Fungsi BPK-RI………………………...………………...…8
G. Tugas dan Wewenang BPK-RI……………………...…...9
H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI……………...…....11
I. Jenis Pemeriksaan…………...…………..……………….17
J. Kesepakatan Bersama………………...…………….…...18
K. Hubungan Kerja Sama Internasional……………….…19
iii
BAB II PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI
LAMPUNG
A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung...….. 21
B. Organisasi…………………………..…...………………23
C. Profil Entitas …………………………………..…..........30
BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN
DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG T.A. 2008
A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan……………36
B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang…..…………..63
C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)….....85
D. Organisasi Non Kedinasan...……………………….…87
BAB IV PENUTUP……...…………………………………………. 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iv
VISI DAN MISI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Visi
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas,
mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam
mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang akuntabel
dan transparan.
Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas
dan transparansi keuangan Negara, serta berperan aktif
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan
transparan.
v
NILAI-NILAI DASAR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Independensi
BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di
bidang organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari
pengaruh lembaga Negara lainnya.
Integritas
BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan
setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa
dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan
tugasnya.
Profesionalisme
BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesionalisme pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan
nilai-nilai kelembagaan organisasi.
vi
LAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TRI DHARMA ARTHASANTOSHA
Arti Lambang:
1. Garuda Pancasila terletak ditengah-tengah lingkaran cakra,
melambangkan BPK sebagai lembaga tinggi, menjunjung tinggi pancasila
sebagai satu-satunya asas Negara Republik Indonesia serta berkewajiban
melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Cakra bermata tiga, merujuk pada senjata yang dimiliki Batara Wisnu
untuk menjaga ketentraman dunia dari angkara murka, melambangkan
hakekat BPK sebagai alat dari bangsa Indonesia untuk menjaga
pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah agar selalu tertib, berdaya
guna dan berhasil guna;
3. Tiga buah mata tombak pada cakra melambangkan tiga ruang lingkup
pemeriksaan BPK, yaitu: pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan
keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundangan; pemeriksaan
atas efisiensi dan kehematan; serta pemeriksaan atas hasil
program/efektifitas;
4. Lengkung-lengkung kecil berjumlah empat puluh tujuh buah pada pada
sisi bagian luar cakra melambangkan tahun kelahiran BPK, yaitu Tahun
1947;
vii
5. Warna kuning emas pada Garuda Pancasila dan Cakra melambangkan
keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga tinggi Negara;
6. Bunga teratai melambangkan kesucian dan kebersihan serta kesuburan
lahir dan batin;
7. Kelopak bunga teratai berjumlah tujuh lembar, melambangkan landasan
tugas BPK adalah kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang
masing-masing berjumlah tujuh butir;
8. Posisi bunga teratai menopang cakra, melambangkan BPK dalam
pelaksanaan tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi lainnya, sebagai jaminan
independensi dalam setiap kegiatan pemeriksaannya;
9. Warna putih dalam kelopak bunga teratai, melambangkan kesucian,
kebersihan dan kejujuran;
10. Tulisan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, melambangkan
identitas organisasi;
11. Tulisan Tri Dharma Arthasantosha, mengandung pengertian bahwa
dengan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip
penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan pemeriksaan keuangan,
manajemen dan pengelolaan, menuju terwujudnya kesempurnaan
tanggung jawab keuangan Negara.
viii
SAPTA PRASETYA JATI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
1. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menghayati dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Badan
Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang lainnya,
sumpah pegawai negeri sipil dan sumpah jabatan, dengan rasa taqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kesadaran tanggung
jawab yang tinggi dalam mengembangkan ilmu dan pengabdiannya bagi
kemajuan Negara dan bangsa serta kesejahteraan dan kebahagiaan
masyarakat;
3. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dengan segala kesadaran dan
kehormatannya membantu dan menyertai pimpinan menegakkan
disiplin kerja demi wibawa dan martabat Badan Pemeriksa Keuangan
sebagai lembaga pemeriksa tertinggi kekayaan Negara;
4. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan membina rasa dan jiwa
kesetiakawanan berdasarkan kejujuran dan keikhlasan antara sesama
rekan sekorsa demi kerukunan, kegembiraan kerja, maupun kelancaran
dan kesempuranaan pelaksanaan tugas;
5. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan dan membina
suasana yang sehat bagi pertumbuhan pengertian dan kerja sama yang
konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan yang
menaruh minat pada kebersamaan dan ketertiban pengelolaan kekayaan
Negara;
6. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan senantiasa berusaha
mengembangkan, mencurahkan segenap ilmu pengetahuan dan
kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat dan
hemat;
7. Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugas sebagai
pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar Pemeriksa.
ix
IKRAR PEMERIKSA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa pada BPK, kami berikrar sebagai
berikut:
1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, kami menegakkan
kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi, serta menolak setiap bentuk dan
macam usaha atau pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan
kebenaran laporan kami atau yang dapat menurunkan wibawa dan
martabat kami sebagai pemeriksa;
2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai pemeriksa, kami
mengutamakan sikap membina dan mendidik tanpa mengurangi
kesungguhan kerja, sikap tegas dan jujur dalam menilai dan dalam
membuat laporan hasil pemeriksaan;
3. Kami berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang
mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan kepada kami;
4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat diantaranya
ketentuan tentang rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan
yang diperoleh pada waktu menunaikan tugas BPK, Kami hanya memberi
keterangan kepada mereka yang berhak dan kepada mereka yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPK;
5. Kami tidak menyatakan satu pendapat tentang hasil pemeriksaan, selain
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas;
6. Bila ada suatu fakta penting yang kami ketahui bahwa hal tersebut akan
menimbulkan akibat yang merugikan instansi yang diperiksa dan/atau
merugikan Negara, kami berkewajiban untuk mengungkapkan fakta
tersebut kepada Pimpinan BPK;
7. Kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap ikrar ini dikenakan
hukuman menurut peraturannya.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dibentuk
berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945,
yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan
Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya
ditetapkan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan semangat reformasi,
amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 menambah satu bab
tambahan tentang BPK-RI, berupa tambahan pasal khusus, yaitu Bab
VIIIA Pasal 23E, 23F dan 23G, sebagai berikut:
1. Pasal 23 E
1.1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri.
1.2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
1.3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
2.1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2.2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh
anggota.
2
3. Pasal 23G
3.1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
3.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan
diatur dengan undang-undang.
Dengan amandemen tersebut, maka posisi konstitusional BPK-RI menjadi
lebih jelas dan tegas.
Undang-Undang (UU) yang pertama kali mengatur BPK-RI sesuai
amanat UUD 1945 adalah UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan. Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973 mengatur tentang
kedudukan konstitusional BPK-RI dinyatakan sebagai Lembaga Tinggi
Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
Saat ini telah ditetapkan UU yang mengatur mengenai keberadaan
BPK-RI, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang
ini menjadi landasan struktural dan operasional yang kuat bagi BPK-RI
dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap
keuangan Negara. Selain itu sebagai landasan operasional untuk
melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan Negara telah ditetapkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Selain itu BPK-RI telah mengeluarkan Peraturan BPK-RI, yaitu:
3
1. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara;
2. Peraturan BPK-RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK-RI;
3. Peraturan BPK-RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
4. Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan
Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK.
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 30
Oktober 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara memerintahkan kepada BPK-RI untuk melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5
April 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Unsur keuangan Negara yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK-RI
meliputi seluruh unsur keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 UU
Nomor 17 Tahun 2003.
B. Sejarah Singkat BPK-RI
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdiri pada
tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor
11/Oem tanggal 28 Desember 1946 tentang Pembentukan Badan
Pemeriksa Keuangan. BPK-RI untuk sementara berkedudukan di
Magelang. Pada awal pendiriannya BPK-RI hanya mempunyai 9 orang
pegawai dan sebagai ketuanya adalah R. Soerasno. Pada awal
pelaksanaan tugasnya BPK-RI mengumumkan kepada semua instansi di
4
wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam
memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dengan surat BPK-RI
Nomor 94-1 tanggal 12 April 1947. Sejalan dengan perjalanan sejarah
BPK-RI juga mengalami berbagai perubahan. Sejarah singkat perjalanan
BPK-RI adalah sebagai berikut:
1. Masa Revolusi Fisik (Tahun 1947 – Tahun 1950)
Pelaksanaan tugas, kewajiban, susunan dan tata kerja BPK-RI
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda), yaitu Indische
Comptabiliteitswet (ICW) dan dilengkapi dengan peraturan
pelengkapnya, yaitu antara lain Indische Bedrijven Wet (IBW), serta
Instructie en Verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer
(IAR). Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut
berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.
Pada tanggal 6 Nopember 2008 Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 yang mengatur
kepindahan tempat kedudukan BPK-RI dari Magelang ke Yogyakarta.
Ketua BPK-RI saat itu adalah R. Kasirman yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/A/1950
tanggal 31 Januari 1950, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1949.
2. Masa Demokrasi Liberal (Periode Tahun 1950- Tahun 1959)
Pada masa demokrasi liberal, peraturan perundang-undangan
yang mengatur BPK-RI adalah Pasal 115 Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi ini mengamanatkan pembentukan
Dewan Pengawas Keuangan (DPK). DPK berkedudukan di Bogor
yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur BPK-RI di Yogyakarta
dan Algemene Rekenkamer di Bogor. Ketua DPK RIS pertama adalah
5
R. Soerasno yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPK-RI di
Yogyakarta.
Namun ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk
pada tanggal 17 Agustus 1950, maka sejak tanggal 1 Oktober 1950
DPK RIS yang berada di Kota Bogor digabung dengan BPK-RI yang
berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (Periode Tahun 1959-1968)
Dengan dimaklumatkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, maka DPK yang
dibentuk berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi BPK-RI
berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Walaupun bentuk
BPK-RI berubah-ubah dari DPK RIS berdasarkan Konstitusi RIS,
kemudian menjadi DPK RI berdasarkan UUDS 1950 dan akhirnya
kembali menjadi BPK-RI berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
yang menyatakan kembali ke UUD 1945, namun landasan
operasionalnya tetap menggunakan ICW dan IAR.
Pada saat itu Presiden dalam amanatnya yaitu Deklarasi
Ekonomi dan Ambeg Parama Artha dan dalam Ketetapan MPRS
Nomor 11/MPRS/1960 serta Resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963
telah dikemukakan keinginan dan harapan untuk melakukan
penyempurnaan BPK-RI sebagai alat kontrol yang efektif. Untuk
mencapai tujuan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1963
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 yang berisi tentang
Pengaturan Tugas, Kewajiban, Wewenang, Susunan dan Tata Kerja
BPK-RI, kemudian pada tanggal 2 Mei 1964 dikeluarkan PERPU
Nomor 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru. BPK-RI sendiri telah
6
berusaha membahas Perpu tersebut untuk menjadikannya sebagai
UU, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang
tentang BPK-RI, kemudian oleh pemerintah diajukan kepada DPR,
disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1965, yang menetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar
Revolusi Pemegang Kekuasaan Pemeriksaan dan Penelitian Tertinggi
atas Penyusunan dan Pengurusan Keuangan Negara.
4. Masa Orde Baru (Periode Tahun 1966 – Tahun 1998)
Dengan ditetapkannya TAP MPRS Nomor 10/MPRS/1966
tentang Kedudukan semua Lembaga Negara Tingkat Pusat dan
Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam UUD 1945 dan
TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali
Produk Negara di Luar Produk MPRS yang tidak Sesuai lagi dengan
UUD 1945, maka UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang BPK Gaya Baru
ditinjau kembali dan kedudukan BPK-RI dikembalikan pada posisi
dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara.
Berdasarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara
dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, maka ditetapkan
UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK-RI. Pada masa itu telah
dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-
RI terakhir dengan Surat Keputusan Ketua BPK-RI Nomor
11/SK/K/1993. Organisasi Pelaksana BPK-RI berdasarkan Surat
Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 11/SK/K/1993 terdiri atas Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Utama Perencanaan Analisa, Evaluasi dan
Pelaporan, Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus,
Auditorat Utama Keuangan Negara I sampai dengan V dan
Perwakilan BPK-RI di daerah.
7
5. Masa Reformasi (Periode Tahun 1998 – Sekarang)
Pada masa reformasi ini, BPK-RI mendapat dukungan
konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002
dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang
antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK-RI sebagai satu-
satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan
peranannya perlu dimantapkan sebagai lembaga yang independen
dan profesional. Selanjutnya dalam amandemen ketiga dan keempat
UUD 1945 ketentuan yang mengatur BPK-RI telah dikembangkan
menjadi satu Bab tersendiri, yaitu Bab VIII A yang berisi tiga pasal,
yaitu Pasal 23 E, 23F dan 23G
Dengan bergulirnya reformasi menjadi momentum yang tepat
bagi BPK-RI untuk melakukan proses reformasi secara gradual dan
berkelanjutan.
C. Visi, Misi dan Tujuan BPK-RI
Untuk menegaskan dan mengarahkan keberadaannya BPK-RI telah
merumuskan visi dan misi sebagai berikut:
1. Visi
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas, mandiri
dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola
keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.
2. Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam
rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi
keuangan Negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
8
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut BPK-RI telah menetapkan
empat tujuan strategis sebagai berikut:
1. Mewujudkan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan
Negara yang independen dan profesional;
2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;
3. Mewujudkan BPK-RI sebagai pusat regulator di bidang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara.
D. Nilai-nilai Dasar BPK-RI
Sebagai landasan kesadaran bersama dalam mencapai visi dan misi,
Pimpinan BPK-RI telah menetapkan nilai-nilai dasar BPK-RI, yaitu:
1. Independensi
BPK-RI adalah lembaga Negara yang independen di bidang
organisasi, legislasi dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga
Negara lainnya.
2. Integritas
BPK-RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap
pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar
perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.
3. Profesionalisme
BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme
pemeriksa keuangan Negara, kode etik dan nilai-nilai kelembagaan
organisasi.
9
E. Tema dan Prioritas Pemeriksaan
Arah dan kebijakan Pemeriksaan.
Pada Tahun 2008, arah kebijakan pemeriksaan BPK-RI adalah
memeriksa pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
serta pembangunan infrastruktur. Selain itu berperan aktif dalam
mempercepat perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal di tingkat
pusat dan daerah.
F. Fungsi BPK-RI
Dalam melaksanakan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara, BPK-RI mempunyai 3 (tiga) fungsi
utama, yaitu:
1. Fungsi Pemeriksaan, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang:
1.1. Ketepatan operasi keuangan;
1.2. Kelayakan laporan keuangan;
1.3. Ketertiban administrasi dan ketaatan kepada peraturan
perundangan yang berlaku;
1.4. Penggunaan uang belanja apakah telah dilakukan dengan cara
yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.
2. Fungsi Rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan serta saran
kepada pemerintah berkaitan dengan segala hal yang bersifat
penyempurnaan mendasar, strategis dan berskala nasional di bidang
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
3. Fungsi Quasi Yudisial, yaitu melakukan proses Tuntutan
Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap bendaharawan yang
10
merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada
pemerintah atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri
bukan bendaharawan yang merugikan Negara
G. Tugas dan Wewenang BPK-RI
1. Tugas BPK-RI
Tugas BPK-RI adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK-RI
meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
yaitu:
1.1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
1.2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak
ketiga;
1.3. Penerimaan Negara;
1.4. Pengeluaran Negara;
1.5. Penerimaan daerah;
1.6. Pengeluaran daerah;
1.7. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,
serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan
daerah;
11
1.8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau
kepentingan umum;
1.9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
2. Wewenang BPK-RI.
Untuk dapat melaksanakan tugasnya BPK-RI berwenang:
2.1. Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan
pemeriksaan;
2.2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan;
2.3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan
barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan
pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan
terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,
rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara;
2.4. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib
disampaikan kepada BPK-RI;
2.5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah
berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara;
2.6. Menetapkan Kode Etik Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
12
2.7. Membina Jabatan Fungsional pemeriksa;
2.8. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
2.9. Memberi pertimbangan atas Rancangan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
H. Kedudukan dan Organisasi BPK-RI
Kedudukan BPK-RI sebagai Lembaga Negara yang bebas dan
mandiri dipertegas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan
Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara
pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dan TAP MPR RI Nomor
VI/MPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh
Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, yang
isinya antara lain menegaskan kembali Kedudukan BPK-RI sebagai satu-
satunya Lembaga Pemeriksa Eksternal Keuangan Negara dan
Peranannya yang Bebas dan Mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya.
Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, yang menjelaskan bahwa BPK-RI merupakan satu
lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara. Berkedudukan di Ibu Kota
Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK-RI mempunyai
9 (sembilan) orang Anggota, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap
Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 7 (tujuh) orang
Anggota.
Susunan keanggotaan BPK-RI periode Tahun 2004 sampai dengan
Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
13
1. Ketua merangkap Anggota : Prof. DR. H. Anwar Nasution, SE, MPA
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : H. Abdullah Zainie, S.H.
3. Anggota I : Drs.Imran, Ak
4. Anggota II : Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A.,Ak.
5. Anggota III : Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.
6. Anggota IV : DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.
7. Anggota V : Hasan Bisri, S.E., M.M.
8. Anggota VI : Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
9. Anggota VII : Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri
Prof. DR. H. Anwar Nasution, S.E., MPA.
Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)
H. Abdullah Zainie, S.H.
Wakil Ketua BPK-RI (Periode Tahun 2004 – sekarang)
Drs. Imran, Ak.
Anggota I
14
Drs. I Gusti Agung Made Rai, M.A., Ak.
Anggota II
Drs. Baharuddin Aritonang, M.H.
Anggota III
DR. Ir. Herman Widyananda, S.E, M.Si.
Anggota IV
Hasan Bisri, S.E., M.M.
Anggota V
15
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
Anggota VI
Irjen Pol. (Purn) Drs. Udju Djuhaeri
Anggota VII
Sampai dengan akhir bulan Desember 2008 BPK-RI telah
mempunyai Perwakilan di seluruh Propinsi, sesuai amanat Undang-
undang. Perwakilan dimaksud adalah sebagai berikut:
1. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
4. BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau;
5. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
6. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
7. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi;
8. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung;
9. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu;
10. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung;
11. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten;
13. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
16
14. BPK-RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
16. BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
17. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
18. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
20. BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
21. BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali;
22. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua;
25. BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat;
26. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
27. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
28. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
30. BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo;
31. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
32. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku;
33. BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Struktur Organisasi BPK-RI ditetapkan dengan Keputusan Ketua
BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007. Bagan Struktur
Organisasi BPK-RI dapat dilihat pada tabel 1.1. Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/I-
VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana BPK-RI, terdiri atas Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat
Utama (Itama), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum),
17
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang),
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I, AKN II, AKN III, AKN IV,
AKN V, AKN VI dan AKN VII serta Perwakilan BPK-RI di seluruh
Propinsi.
TABEL 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(Lampiran Keputusan BPK-RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni
2007)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
STAF AHLI
5 ORANG
INSPEKTORAT
UTAMA
SEKRETARIAT
JENDERAL
DIREKTORAT UTAMA
PERENCANAAN,
EVALUASI,
PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA
DIREKTORAT
UTAMA
PEMBINAAN DAN
PENEGEMBANGAN
HUKUM
PEMERIKSAAN
KEUANGAN
NEGARA
AKN VII
AKN VI
AKN V
AKN IV
AKN I
AKN II
AKN III
PERWAKILAN-
PERWAKILAN
BPK-RI DI
WILAYAH BARAT
PERWAKILAN-
PERWAKILAN
BPK-RI DI
WILAYAH
TIMUR
KETUA, WAKIL KETUA DAN 7
ANGGOTA
18
I. Jenis Pemeriksaan
Jenis pemeriksaan oleh BPK-RI meliputi:
1. Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan
keuangan, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai
apakah sebuah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan mencakup
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dan General Audit.
2. Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan
efisiensi serta efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dari entitas atau program/kegiatan yang
diperiksa. Pemeriksaan kinerja mencakup tujuan yang luas dengan
memperhatikan berbagai macam bukti. Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut:
2.1. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan
menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien;
2.2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan;
2.3. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi;
2.4. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat
yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau badan lain yang
berwenang;
19
2.5. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau
fungsi entitas yang bersangkutan;
2.6. Apakah entitas yang diaudit dalam melaksanakan
kegiatan/program telah menaati peraturan perundangan.
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan
tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan
dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
J. Kesepakatan Bersama
Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK yang
berindikasi tindak pidana dan untuk meningkatkan efektivitas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, BPK-RI telah
menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Agung, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kesepakatan Bersama tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesepakatan Bersama Ketua BPK-RI dengan Jaksa Agung RI Nomor
__62/S/I-III/6/2000_ tanggal 19 Juni 2000 tentang Tindakan Hukum
KEP 129/J.A/06/2000
terhadap Temuan Kasus yang Diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan telah diperbaharui dengan Kesepakatan
Bersama BPK-RI dengan Kejaksaan Agung RI Nomor:
_01:/KB/I-VIII.3/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Tindak Lanjut
KEP-07/A/JA/07/2007
20
Penegakan Hukum terhadap Hasil pemeriksaan BPK yang diduga
mengandung Unsur Tindak Pidana;
2. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) Nomor: _01/KB/I-VIII.3/09/2006 tanggal
22/KPK-BPK/IX/2006
25 September 2006 Tentang Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
3. Kesepakatan Bersama BPK-RI dengan Pusat Pelaporan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: 02/KB/I-VIII.3/09/2006
NK- 1/1.02/PPATK/09/06
tanggal 25 September 2006 tentang Kerja Sama dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Kesepakatan bersama antara BPK-RI dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: _1/KB/I-XIII.2/11/2008 tanggal 21 Nopember 2008
POL. :B/11/XI/2008
tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil
Pemeriksaan BPK-RI yang Berindikasi Pidana.
K. Hubungan Kerja Sama Internasional
1. Keanggotaan BPK-RI dalam organisasi BPK se-Asia dan se-Dunia
Dalam rangka menjalin kerja sama dengan sesama lembaga
pemeriksa di sejumlah Negara di dunia, BPK-RI menjadi anggota
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
INTOSAI merupakan Perhimpunan BPK se-Dunia. INTOSAI
mengadakan kongres setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk membicarakan
masalah bersama, bertukar pikiran dan pengalaman tentang
administrasi keuangan Negara. Pada Tahun 2006 anggota INTOSAI
mencapai 185 negara. Di kawasan Asia BPK-RI menjadi anggota Asian
21
Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI). Jumlah
anggota ASOSAI saat ini sebanyak 43 negara.
2. Kerja sama bilateral dengan BPK Negara lain
Selain berperan aktif dalam INTOSAI dan ASOSAI, BPK-RI juga
berupaya menjalin kerja sama yang lebih erat dengan BPK Negara
lain, yaitu:
2.1. Kerja sama dengan Australia National Audit Office (ANAO);
2.2. Kerja sama dengan BPK Prancis;
2.3. Kerja sama dengan US GAO;
2.4. Kerja Sama dengan Audit New Zealand;
2.5. Kerja sama dengan BPK Rusia;
2.6. Kerja sama dengan OAG Canada;
2.7. Kerja sama dengan Jabatan Audit Negara Malaysia.
3. Kerja sama dengan lembaga donor
BPK-RI juga menjalin kerja sama dengan lembaga donor dalam
rangka menyediakan sumber daya berupa dana, infrastruktur dan
bantuan teknis untuk menghasilkan kapasitas dan kapabilitas
pemeriksa. Berkaitan dengan hal tersebut BPK-RI menjalin kerja sama
dengan ADB, World Bank, USAID dan AUSAID serta SNAO/SIDA.
22
BAB II
PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
A. Sejarah BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa
Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi, maka BPK-RI melakukan pembukaan Perwakilan di
Provinsi Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung. Selama ini
Provinsi Lampung termasuk dalam wilayah pemeriksaan BPK-RI
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan semakin meningkatnya
luas lingkup pemeriksaan dan untuk meningkatkan mutu hasil
pemeriksaan serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK-RI sebagai
satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia, maka BPK-RI membuka
perwakilannya di Provinsi Lampung.
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah salah satu unsur
pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V
(AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui
Auditor Keuangan Negara V (Tortama V). BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung dipimpin oleh seorang Kepala. BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten
di Provinsi Lampung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan
23
entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang
dilimpahkan oleh AKN.
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung didirikan pada tanggal 7 Juni
2006, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/ I-VIII.3/6/2006
tanggal 7 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas SK BPK RI Nomor
12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksana BPK RI, dengan nama Perwakilan BPK-RI di Bandar
Lampung. Peresmian BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2007 oleh Ketua BPK RI
Prof. DR. Anwar Nasution, yang dihadiri oleh Tortama V, Sekretaris
Jenderal BPK RI, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung,
serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-provinsi
Lampung. Peresmian dilakukan di Gedung Pemerintah Provinsi
Lampung Jalan Gajah Mada No. 87, yang sampai saat ini menjadi Kantor
Perwakilan dengan status pinjam pakai. Sejak peresmian itu BPK-RI
Perwakilan Provinsi Lampung mulai definitif sebagai Kantor Perwakilan,
dengan nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung.
Berdasarkan Keputusan Ketua BPK-RI Nomor 06/K/I-XIII.2/10/2008
tanggal 24 Oktober 2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK-RI, maka
nama Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung berubah menjadi BPK-RI
Kantor Perwakilan Provinsi Lampung. Dan pada tanggal 13 Januari 2009
nama Kantor Perwakilan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan Keputusan Ketua BPK
No.01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia.
Jumlah pegawai pada saat peresmian adalah sebanyak 39 orang,
terdiri dari 11 orang pejabat struktural dan 28 orang staf. Pejabat
struktural terdiri dari Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan,
24
dua orang Kepala Sub Auditorat, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 4 orang
Kepala Seksi. Tenaga staf meliputi: 25 orang Auditor dan 3 orang
Administrasi Umum. Pelantikan Kepala Perwakilan dilaksanakan pada
tanggal 14 Februari 2007 oleh Sekretaris Jenderal dan para pejabat
struktural lainnya dilantik pada tanggal 2 Maret 2007. Nama-nama
pejabat struktural pada awal pendirian adalah sebagai berikut:
1. Kepala Perwakilan : Drs. Tangga Muliaman Purba, MM
2. Kepala Sekretariat Perwakilan : Muhaimin, SH., MSi
3. Ka. Sub Auditorat Lampung I : Rachmat Andy, SH
4. Ka. Sub Auditorat Lampung II : Ayub Amali, SE., Ak., MM
5. Ka. Sub Bagian Kepegawaian : Rachmad, SE
6. Ka. Sub Bagian Keuangan : Rachmad B. Prijono, S.Sos
7. Ka. Sub Bagian Umum : Kumpul Damanik, SE
8. Kepala Seksi Lampung I A : Novis Pramantyabudi SE., CISA.,
CCNA., CLS., Ak.
9. Kepala Seksi Lampung I B : M. Toha Arafat, SE., MSi., Ak.
10. Kepala Seksi Lampung II A : Paula H Simatupang, SE., M.Si., Ak.
11. Kepala Seksi Lampung II B : Emmy Mutiarini, SE., MSi., Ak.
B. Organisasi
Sesuai Pasal 635 Ayat (1) Keputusan BPK-RI Nomor 39/K/-
VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana BPK-RI menetapkan bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada dibawah
AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor
Utama Keuangan Negara V (Tortama V).
BPK-RI Kantor Perwakilan Provinsi Lampung terdiri dari:
1. Sub Auditorat Lampung I;
2. Sub Auditorat Lampung II;
25
3. Sekretariat Perwakilan.
Sub Auditorat Lampung I mempunyai tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung
Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan, serta
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas,
termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
Selanjutnya Sub Auditorat Lampung I membawahi 2 (dua) Seksi,
yaitu Seksi Lampung I.A membawahi wilayah pemeriksaan Propinsi
Lampung, Kabupaten Lampung Barat, BPD, PD Wahana Raharja, PDAM
Limau Kunci, RSUD Abdul Moeloek dan RSUD Liwa. Seksi Lampung I.B
membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Lampung
Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, PDAM Way
Tuba dan RSUD Menggala.
Sub Auditorat Lampung II mempunyai tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten
Tanggamus, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten
Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran, serta BUMD dan lembaga
terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan
pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
Selanjutnya Sub Auditorat Lampung II membawahi 2 (dua) Seksi,
yaitu Seksi Lampung II.A yang membawahi wilayah pemeriksaan
Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, BPR Kota Bandar
Lampung, Bank Syariah Tanggamus, PDAM Tirta Jasa, PDAM Way
Rilau, PDAM Way Agung, RSUD Pringsewu dan RSUD Kalianda. Seksi
Lampung II.B membawahi wilayah pemeriksaan Pemerintah Kota Metro,
26
Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, PDAM Way
Bumi, PDAM Way Irang, RSUD Mayjend. H.M. Ryacudu dan RSUD
Ahmad Yani.
Jumlah entitas BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, dapat
disajikan dalam tabel di bawah ini:
TABEL 1.2
REKAPITULASI JUMLAH ENTITAS
PADA BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
No Unit Kerja Prov/Kab/
Kota
BPD/
BPR PDAM RSUD PD
1. SAP Lampung I
a. Seksi Lampung I.A 2 1 1 2 1
b. Seksi Lampung I.B 3 1 1
2. SAP Lampung II
a. Seksi Lampung II.A 4 2 3 2
b. Seksi Lampung II.B 3 2 2
3. Jumlah 12 3 7 7 1
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan
masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan
fungsi BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sekretariat Perwakilan
terdiri dari:
1. Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Hukum dan Humas;
4. Sub Bagian Umum;
5. Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan.
27
Sub Bagian Hukum dan Humas serta Sub Bagian Sekretariat Kepala
Perwakilan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung baru terbentuk
pada tanggal 23 Juni 2008 dengan diangkatnya Kepala Sub Bagian
Hukum dan Humas dan Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan
berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK-RI Nomor 154/K/X-
X.3/06/2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV pada
Pelaksana BPK. Struktur Organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung dapat kami sajikan dalam bagan berikut ini:
TABEL 1.3
STRUKTUR ORGANISASI
BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
KEPALA
PERWAKILAN
KEPALA SUB
AUDITORAT
LAMPUNG I
KEPALA SUB
AUDITORAT
LAMPUNG II
KEPALA
SEKRETARIAT
PERWAKILAN
KEPALA
SEKSI
LAMPUNG
IA
KEPALA
SEKSI
LAMPUNG
IB
KEPALA
SEKSI
LAMPUNG
IIB
KEPALA
SEKSI
LAMPUNG
IIB
KEPALA SUB
BAGIAN
SEKRETARIAT
KEPALA
PERWAKILAN
KEPALA SUB
BAGIAN
HUKUM DAN
HUMAS
KEPALA SUB
BAGIAN
KEUANGAN
KEPALA SUB
BAGIAN SDM
KEPALA
SUB
BAGIAN
UMUM
28
Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M.
Kepala Perwakilan
Muhaimin, S.H.,M.Si.
Kepala Sekretariat Perwakilan
Rachmat Andy, S.H.
Kepala Sub Auditorat Lampung I
Ayub Amali, S.E., M.M., Ak.
Kepala Sub Auditorat Lampung II
Rachmad, S.E.
Kepala Sub Bagian SDM
29
Rachmad B. Prijono, S. Sos.
Kepala Sub Bagian Keuangan
Nurina Hijiani, S.H.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas
Kumpul Damanik, S.E.
Kepala Sub Bagian Umum
Dian Hidayatullah, S.E., M.Si., Ak.
Kepala Sekretariat Kepala Perwakilan
Novis Pramantyabudi, S.E. CISA, CCNA, CLS,
Ak.
Kepala Seksi Lampung I.A
30
Muh. Toha Arafat, S.E., Ak.
Kepala Seksi Lampung I.B
Paula H. Simatupang, S.E. M.M., Ak.
Kepala Seksi Lampung II.A
Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak.
Kepala Seksi Lampung II.B
C. Profil Entitas1
1. Sejarah Lampung
Penduduk asli Lampung berasal dari keturunan Batak, Banten
dan Cina. Sejak abad ke XIII Lampung telah berhubungan dengan
Cina dan India melalui Pelabuhan Internasional Teluk Lampung/Way
Ratai. Tahun 1511 hingga Tahun 1518 Lampung telah dimasuki
Portugis, selanjutnya Lampung berada di bawah Kesultanan Banten.
Tahun 1808 jatuh ke tangan Belanda, kemudian pada Tahun 1817
1 Sumber profil entitas diambil dari www.dishub-lampung.com
31
diduduki oleh Inggris. Pada Tahun 1856 perang Lampung berakhir,
namun kolonialisme Belanda tetap berlanjut hingga Tahun 1949,
diselingi Jepang pada tahun 1942. Pahlawan nasional asal Lampung
adalah Raden Intan, yang wafat Tahun 1826. Pasca Revolusi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 Lampung merupakan Karesidenan
berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan dan
kemudian pada Tahun 1964 menjadi daerah Tingkat I Provinsi
Lampung.
2. Luas Wilayah
Luas wilayah Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas
35.288,35km2, termasuk pulau-pulau yang terkecil, pada bagian
sebelah paling ujung Tenggara Pulau Sumatera, dengan batas-batas
wilayahnya adalah sebagai berikut:
2.1. Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
2.2. Sebelah Selatan : Selat Sunda;
2.3. Sebelah Timur : Laut Jawa;
2.4. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
3. Topografi
Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima)
daerah topografi, yaitu:
3.1. Daerah tofografis berbukit sampai bergunung, dengan lereng-
lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan rata-rata 300 m
di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi bukit barisan
dengan puncak tonjolan-tonjolannya berada pada Gunung
Tanggamus, Gunung Pesawaran dan Gunung Rajabasa. Gunung
Pesawaran berada di Kalianda, dengan ketinggian rata-rata 1.500
m. Puncak-puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi,
32
Sebiulan yang terdapat di bagian utara. Daerah tersebut
umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer dan sekunder;
3.2. Daerah tofografis berombak sampai bergelombang, dengan
kemiringan antara 8% sampai dengan 15% dan ketinggian antara
300m sampai dengan 500m dari permukaan laut;
3.3. Daerah daratan alluvial, daerah ini sangat luas meliputi
Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah timur.
Kemiringannya berkisar antara 0% sampai dengan 3%, dengan
ketinggian dari permukaan 0,5 sampai dengan 75m;
3.4. Daerah daratan rawan pasang surut. Di sepanjang pantai timur
merupakan daerah rawan pasang surut dengan ketinggian 0,5
sampai dengan 1m penggenangan air menurut naiknya pasang
surut;
3.5. Daerah River Basin. Di daerah Lampung terdapat 5 (lima) River
Basin, yaitu River Basin sekampung, River Basin Semangka,
River Basin Way Jepara dan River Basin sungai-sungai lainnya;
4. Klimatologi
Lampung terletak di bawah Khatulistiwa 5°Lintang Selatan,
beriklim tropis-humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari
Samudera Indonesia dengan 2 (dua) musim angin setiap tahunnya.
Dua musim dimaksud adalah:
4.1. Nopember sampai dengan Maret, angin bertiup dari arah Barat
dan Barat Laut;
4.2. Juli sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah Timur dan
Tenggara. Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam. Pada daerah
daratan dengan ketinggian 30m sampai dengan 60m. Temperatur
udara rata-rata berkisar antara 26° C- 28° C. Temperatur yang
sangat jarang dialami adalah 33,4° C, juga temperatur minimum
33
21,7° C. Kelembaban udara sekitar 75%-87% dan kelembaban
udara akan lebih tinggi pada tempat-tempat yang lebih tinggi.
5. Geologi
Punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari bukit
barisan yang merupakan Geantiklinal dan sebelah timurnya
merupakan sinklinal. Punggung pengunungan ini dari jaman kapur
mengalami deformasi pada jaman tersier mengakibatkan gejala-gejala
patahan (gaya vertikal). Dari gejala-gejala patahan terbentuklah:
3.6. Fenomena geologi seperti patahan Semangka yang panjangnya
menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka;
3.7. Gunung berapi berbentuk oval seperti Gunung Tanggamus;
3.8. Depresi tektonik seperti lembah-lembah Suoh, Gedong Surian
dan Way Liwa. Lapisan sedimen pada bagian utara
mengakibatkan pelipatan di jaman Pleistosin tua sehingga
menghasilkan lapisan yang membawa minyak bumi di dalam 4
(empat) seri lapisan Palembang. Lapisan tersebut terdapat di
daerah Menggala, Kotabumi dan Sukadana.
6. Jumlah Penduduk
Pertambahan penduduk Provinsi lampung pada periode Tahun
1971-1980 sebesar 5,77% per tahun dan mengalami penurunan pada
periode tahun 1980-1990 menjadi 2,67% per tahun. Menurut hasil
sensus penduduk Tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Lampung
sebanyak 6.649.181 jiwa, Tahun 2003 sebanyak 6.780.260 jiwa, Tahun
2002 sebanyak 6.787.655 jiwa. Pertumbuhan penduduk periode Tahun
2000-2004 rata-rata 0,99%. Pada Tahun 2007 penduduk Provinsi
Lampung diperkirakan menjadi 6.996.700 jiwa.
34
7. Pemerintah Daerah
Ibukota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung, merupakan
gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Lampung yang
terletak di mulut Teluk Lampung. Provinsi Lampung memiliki
wilayah yang luas dan menyimpan potensi kelautan.
Wilayah Provinsi Lampung meliputi satu pemerintahan
provinsi, sembilan pemerintahan kabupaten dan dua pemerintahan
kota. Selain itu di wilayah Provinsi Lampung terdapat sepuluh RSUD
dan 15 BUMD terdiri dari tujuh PDAM, tiga Perusahaan Daerah (PD),
satu Bank Pembangunan Daerah Lampung, satu Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) dan tiga BPR Syariah.
Profil entitas pemeriksaan BPK pada wilayah pemeriksaan
Perwakilan Provinsi Lampung dapat disajikan dalam tabel berikut ini:
TABEL 1.4
DATA PROFIL PROVINSI LAMPUNG
No. Entitas Jumlah Penduduk Luas Wilayah Wilayah Administrasi
1 Propinsi Lampung * 6.720.260 Jiwa 35.288,35 KM² 8 Kabupaten, 2 Kota, 168
Kecamatan
2 Kab. Lampung Barat * 365.999 Jiwa 4.950,40 KM² 14 Kecamatan
3 Kab. Lampung Timur 945.252 Jiwa* 5.325,03 KM² 24 Kecamatan
4 Kab. Lampung Tengah 1.133.180 Jiwa* 3.180,78 KM² 20 Kecamatan
5 Kab. Lampung Utara* 528.792 Jiwa 2.756,63 KM² 16 Kecamatan
6 Kab. Tanggamus 478.568 Jiwa** 3.356,61 KM² 24 Kecamatan
7 Kab. Way Kanan 367.574 Jiwa*** 3.921,63 KM² 12 Kecamatan
8 Kab. Lampung Selatan* 1.133.180 Jiwa 3.180,78 KM² 20 Kecamatan
9 Kab. Tulang Bawang 857.589 Jiwa 7.770,84 KM² 24 Kecamatan
10 Kota Metro 152.829 Jiwa 68,74 KM² 5 Kecamatan
11 Kota Bandar Lampung* 742.749 Jiwa* 192,96 KM² 9 Kecamatan
12 Kab. Pesawaran**** - - -
Keterangan :
a) * Sumber www.depdagri.go.id
b) ** Data 2006
35
c) *** Sensus tahun 2003
d) **** Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2007
tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung. Pelantikan Penjabat Bupati dilakukan pada tanggal 2 November 2007.
8. Pemekaran Daerah
Selain itu pada Tahun 2008 DPR-RI telah menyetujui pemekaran
daerah di wilayah Provinsi Lampung, yaitu:
8.1. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan UU Nomor 48
Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, merupakan hasil
pemekaran dari Kabupaten Tanggamus;
8.2. Kabupaten Mesuji dibentuk berdasarkan UU Nomor 49 Tahun
2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, sebagai hasil
pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang;
8.3. Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan UU
Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung, merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tulang
Bawang.
Ketiga Kabupaten hasil pemekaran tersebut oleh BPK-RI Perwakilan
Provinsi Lampung masing-masing diusulkan untuk masuk dalam
wilayah pemeriksaan sebagai berikut:
* Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji diusulkan
untuk dimasukkan dalam wilayah pemeriksaan Seksi Lampung
I.B;
* Kabupaten Pringsewu diusulkan untuk dimasukkan dalam
wilayah pemeriksaan Seksi Lampung II.B.
36
PETA PROVINSI LAMPUNG
Sumber: www.indonesia-tourism.com
37
BAB III
PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMERIKSAAN
DAN TUGAS BIDANG PENUNJANG PADA BPK-RI PERWAKILAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008
A. Pelaksanaan Tugas Bidang Pemeriksaan
Seperti yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa sesuai
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada 3 (tiga) jenis
pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK-RI, yaitu: Pemeriksaan
Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan
Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2008 jenis pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK-RI
Perwakilan Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2008 menunjukkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Semester I
Dalam Semester I Tahun Anggaran 2008, BPK-RI Perwakilan
Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan LKD Tahun
Anggaran 2007 terhadap 11 (sebelas) entitas, yaitu: Provinsi Lampung,
Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten
Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung,
Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro,
Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur (tidak
termasuk Kabupaten Pesawaran yang merupakan kabupaten hasil
pemekaran Tahun 2007, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah/LKPD belum ada). Selain itu dalam Triwulan I TA 2008,
38
Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan Pemeriksaan
Pengelolan Kas dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran
2008 terhadap 5 entitas, yaitu: Provinsi Lampung, Kota Bandar
Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah
dan Kabupaten Tulang bawang, juga telah dilakukan Pemantauan
atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
1.1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Hasil Pemeriksaan LKD TA 2007 menunjukkan bahwa
kesebelas entitas yang diperiksa memperoleh Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Nilai realisasi anggaran
pendapatan sebesar Rp7.380.538,73 juta, belanja sebesar
Rp7.614.664,31 juta, pembiayaan penerimaan sebesar
Rp1.024.224,96 juta dan pembiayaan pengeluaran sebesar
Rp57.889,25 juta.
Rincian dan opini masing-masing entitas atas Hasil
pemeriksaan LKD TA 2008 dimuat dalam tabel berikut:
TABEL 1.5
TABEL REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (dalam juta rupiah)
No Nama Entitas Yang
Diperiksa Pendapatan Belanja
Pembiayaan Opini
Penerimaan Pengeluaran
1 Provinsi Lampung 1.374.096,05 1.532.401,69 350.625,38 12.000,00 WDP
2 Kab. Lampung Barat 443.368,15 455.750,03 74.538,28 1.160,43 WDP
3 Kab. Lampung Timur 707.158,78 705.676,58 133.680,29 4.000,00 WDP
4 Kab. Lampung Utara 563.755,59 554.171,34 45.034,64 4.122,72 WDP
5 Kab. Lampung Selatan 851.960,68 900.882,99 59.797,51 3.125,00 WDP
6 Kab. Lampung Tengah 795.436,54 810.663,72 39.590,90 7.197,51 WDP
7 Kab. Way Kanan 438.700,97 407.283,05 112.253,69 - WDP
8 Kab. Tulang Bawang 606.696,48 601.142,82 24.609,64 17.106,04 WDP
9 Kab. Tanggamus 626.404,69 679.154,50 68.440,68 3.350,00 WDP
10 Kota Metro 306.987,59 307.462,33 53.347,70 1.408,72 WDP
39
No Nama Entitas Yang
Diperiksa Pendapatan Belanja
Pembiayaan Opini
Penerimaan Pengeluaran
11 Kota Bandar Lampung 665.973,21 660.075,26 62.306,25 4.418,83 WDP
Jumlah 7.380.538,73 7.614.664,31 1.024.224,96 57.889,25
Hasil pemeriksaan atas LKD tersebut di atas menunjukkan
bahwa pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih
lemah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
belum sepenuhnya dipatuhi. Temuan signifikan dapat diuraikan
sebagai berikut:
1.1.1. Provinsi Lampung: Terdapat perbedaan mutasi aset tetap
antara Bagian Akuntansi dengan Biro Umum dan
Perlengkapan sebesar Rp90.296,61 juta dan sebanyak 150
bidang tanah seluas 2.900.678 m2 senilai Rp261.132,86 juta
belum memiliki sertifikat hak milik yang dapat
mengakibatkan hilang/berpindahnya kepemilikan aset
pemerintah daerah; Terdapat penganggaran dan realisasi
bantuan uang transport dan honor pembahasan APBD TA
2007 kepada pimpinan dan anggota DPRD yang
mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar
Rp171,90 juta; Terdapat program asuransi santunan duka
Bumiputera 1912 untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung yang mengakibatkan kerugian
keuangan daerah sebesar Rp1.487,97 juta.
1.1.2. Kabupaten Lampung Barat: Belanja Bantuan Transportasi
Sidang Paripurna DPRD kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian
keuangan daerah sebesar Rp515,25 juta; Pembayaran
Belanja Rumah Tangga dan Belanja Makan Minum Harian
40
Tamu Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar
Rp332,40 juta mengakibatkan kerugian keuangan daerah
sebesar Rp224,40 juta dan pemborosan keuangan daerah
sebesar Rp108,00 juta; Pelaksanaan Studi Banding
Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp619,44
juta mengakibatkan kerugian daerah atas pembayaran
Bantuan Transport dalam rangka studi banding sebesar
Rp159,80 juta dan pemborosan sebesar Rp459,64 juta;
Program Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada masyarakat
Kabupaten Lampung Barat memboroskan Keuangan
Daerah sebesar Rp2.825,67 juta dan mengganggu program
lain yang lebih mempunyai skala prioritas; Realisasi
Honorarium Rapat Koordinasi Unsur Muspida tidak
sesuai ketentuan mengakibatkan kerugian keuangan
daerah sebesar Rp137,70 juta; Terdapat pekerjaan fisik
tidak sesuai kontrak pada Dinas Pemukiman dan
Prasarana Wilayah mengakibatkan kelebihan pembayaran
akibat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp193,07 juta;
Proses pengajuan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah
dan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan
mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan
sebesar Rp2.431,66 juta; Terdapat penambahan Aset Tetap
sebesar Rp8.318,18 juta belum dikapitalisasi, perbedaan
antara nilai Aset Tetap di neraca dengan hasil appraisal
sebesar Rp26.039,21 juta, Aset Tetap dengan kondisi rusak
berat masih tercatat dalam neraca dan tidak ada
mekanisme penyusutan Aset Tetap mengakibatkan nilai
41
Aset Tetap disajikan tidak sesuai dengan yang
disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.1.3. Kabupaten Lampung Timur: Terdapat perbedaan nilai
Aset Tetap berupa Tanah dalam Laporan Keuangan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007
dengan Buku Inventaris Induk sebesar Rp109.923,35 juta
dan belum didukung dengan sertifikat kepemilikan
sebesar Rp102.923,35 juta; Terdapat penganggaran dan
realisasi atas Belanja Modal yang merupakan hibah
kepada pihak ketiga, sehingga penyajian Belanja Hibah
pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2007
dicatat lebih rendah sebesar Rp3.930,85 juta; Terdapat
perjalanan dinas Anggota DPRD yang dibayarkan ganda,
sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
sebesar Rp59,80 juta; Terdapat realisasi Belanja Hibah
yang dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD dan belum
ada Berita Acara Serah Terima Aset Tetap, sehingga
penyajian Aset Tetap berupa Bangunan dan Gedung pada
Neraca per 31 Desember 2007 dicatat lebih rendah sebesar
Rp2.826,04 juta; Terdapat pembayaran premi asuransi jiwa
PNS yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp190,88
juta; Terdapat pelaksanaan program asuransi jiwa
penduduk Kabupaten Lampung Timur yang dibayarkan
ganda, sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah
sebesar Rp2.336,25 juta dan memboroskan keuangan
daerah sebesar Rp954,75 juta; Terdapat keterlambatan
penyelesaian beberapa kegiatan di Dinas Cipta Karya dan
42
belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.526,40
juta.
1.1.4. Kabupaten Lampung Utara: Terdapat realisasi biaya
rapat Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan ganda
sebesar Rp1.993,18 juta. Hal tersebut mengakibatkan
pembayaran kegiatan rapat-rapat paripurna untuk
Pimpinan dan Anggota DPRD merugikan keuangan
daerah sebesar Rp1.993,18 juta; Aset tetap berupa tanah
senilai Rp61.163,60 juta belum mempunyai kepastian
hukum atas kepemilikannya dan dimungkinkan terjadi
penyerobotan, pengambilalihan atau penyalahgunaan
oleh orang yang tidak bertanggung jawab; Program
Asuransi Jiwa Penduduk Kabupaten Lampung Utara
memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.910,00 juta.
Hal tersebut mengakibatkan kegiatan asuransi jiwa
penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran
2007 diperkirakan tidak memperoleh hasil yang maksimal
dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.910,00
juta dan pada Tahun Anggaran 2007 terdapat klaim
asuransi yang belum dibayarkan pihak PT Asuransi Jiwa
Bakrie sebesar Rp113,75 juta.
1.1.5. Kabupaten Lampung Selatan: Terdapat penerimaan
Badan Layanan RSUD Kalianda selama Tahun 2007 yang
tidak dicatat secara bruto dan belum diterima, sehingga
Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Badan
Layanan RSUD Kalianda belum dicantumkan nilai yang
sebenarnya yaitu sebesar Rp3.847,23 juta dan kurang
penerimaan sebesar Rp943,58 juta; Realisasi pembayaran
43
klaim PT AJB Bumiputera 1912 kepada rumah tangga
miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 dan 2008
tidak didukung perhitungan biaya dan manfaat yang
memadai sehingga pengeluaran belanja asuransi sebesar
Rp2.651,29 juta memboroskan keuangan daerah dan
mengganggu program lain yang lebih prioritas; Terdapat
realisasi Belanja Asuransi Jiwa Bumiputera untuk Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar
Rp1.459,18 juta; Terdapat kelebihan pembayaran untuk
Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan staf
sekretariat sebesar Rp221,27 juta sehingga merugikan
keuangan daerah sebesar Rp221,27 juta; Terdapat dana
Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) empat Anggota
yang PAW dan satu orang yang telah meninggal dunia
belum dikembalikan ke Kas Daerah sehingga merugikan
Keuangan Daerah sebesar Rp261,73 juta.; Aset Tetap
dalam kondisi rusak diragukan kewajaran nilainya
sebesar Rp9.824,59 juta, Aset Tetap Tanah belum
didukung bukti kepemilikan yang sah senilai
Rp137.751,46 juta, Aset Tetap tidak jelas status
kepemilikannya senilai Rp10.864,43 juta, dan Aset Tanah
dan Kendaraan tidak jelas keberadaannya senilai
Rp5.758,73 juta.
1.1.6. Kabupaten Lampung Tengah: Pembukaan rekening-
rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak
dilandasi izin pembukaan rekening bank dari Kepala
44
Daerah, mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di
setiap SKPD per 31 Desember 2007 senilai Rp1.892,75 juta
tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi
adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai
Kas Daerah; Aset Tanah seluas 321.920 m2 seharga
Rp9.757,08 juta belum didukung dengan bukti
kepemilikan yang memadai, pekerjaan fisik sebesar
Rp1.700,00 juta tidak tercatat sebagai penambah Aset
Tetap dan 3.703 unit Aset Tetap senilai Rp20.999,00 juta
dalam kondisi rusak berat masih tercantum dalam Neraca
Tahun 2007; Penggunaan Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp24.500,00 juta dan Dana Bergulir sebesar Rp4.000,00
juta tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan kegiatan
pembangunan dari DAK tidak terlaksana sesuai rencana
sebesar Rp7.393,74 juta dan tidak terkendalinya
penggunaan DAU/Rutin sebesar Rp6.557,90 juta;
Perjanjian pinjaman daerah kepada pihak ketiga tidak
sesuai ketentuan sebesar Rp20.000,00 juta, mengakibatkan
pembayaran pokok dan bunga pinjaman membebani
tahun anggaran berikutnya dan pinjaman jangka pendek
menjadi tidak terkendali.
1.1.7. Kabupaten Way Kanan: Terdapat realisasi Tunjangan
Komunikasi Intensif belum dikembalikan sebesar
Rp173,78 juta sehingga mengakibatkan realisasi belanja
Tunjangan Komunikasi Intensif tiga orang Anggota DPRD
yang diganti antar waktu sebesar Rp173,78 juta
merugikan keuangan daerah; Terdapat pelaksanaan
kegiatan asuransi jiwa bagi penduduk Kabupaten Way
45
Kanan sebesar Rp2.997,00 juta yang dilaksanakan tidak
berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat yang cermat
sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah;
Terdapat pelaksanaan kegiatan asuransi jiwa bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Perangkat Kampung dan
Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) tidak
sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.173,98 juta sehingga
mengakibatkan kegiatan asuransi jiwa PNS dan asuransi
jiwa PTHLS Kabupaten Way Kanan merugikan keuangan
daerah sebesar Rp1.173,98 juta; Terdapat keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan denda
sebesar Rp105,15 juta dan pemutusan pelaksanaan
pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp232,66 juta
sehingga mengakibatkan tidak dapat segera
dimanfaatkannya fasilitas umum yang dibangun oleh
Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan dalam kontrak dan kerugian daerah
dari denda keterlambatan dan pemutusan kontrak yang
belum dikenakan dan disetorkan ke Kas Daerah senilai
Rp337,81 juta; Terdapat Aset Tetap dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar
Rp14.512,01 juta dalam kondisi rusak berat masih dicatat
berdasarkan harga perolehan dan aset tetap tanah sebesar
Rp61.289,05 juta belum didukung bukti kepemilikan yang
sah.
1.1.8. Kabupaten Tulang Bawang: Sisa pengisian kas di
Bendahara Pengeluaran belum disetor ke Kas Daerah,
mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar
46
Rp145,51 juta; Aset tanah seluas 319.309 m2 senilai
Rp6.366,64 juta belum mempunyai bukti kepemilikan dan
alat kesehatan senilai Rp9.920,02 juta belum disajikan
dalam neraca; Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Tunjangan Dana Operasional tidak sesuai ketentuan,
mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp112,46 juta;
Program Asuransi Jiwa seluruh masyarakat/ penduduk
Kabupaten Tulang Bawang tidak didasarkan pada
perhitungan biaya dan manfaat, mengakibatkan
pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.954,91 juta.
1.1.9. Kabupaten Tanggamus: Terdapat pengeluaran Kas
Daerah tanpa melalui penerbitan SPM sebesar Rp1.393,00
juta, sehingga membuka peluang penyalahgunaan uang
daerah sebesar Rp1.393,00 juta, termasuk sebesar Rp468,00
juta tidak jelas peruntukannya; Terdapat Aset Tanah
sebanyak 15 bidang, Peralatan dan Mesin sebanyak 190
buah, Gedung dan Bangunan sebanyak 266 buah, Jalan
dan Irigasi sebanyak 417 buah tidak memiliki nilai
perolehan dan tanah sebanyak 1.130 buah senilai
Rp251.143,00 juta tidak didukung dengan bukti
kepemilikan yang sah; Belanja Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp414,96
juta, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah
sebesar Rp414,96 juta; Terdapat penggunaan uang Daerah
oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk
tujuan lain sebesar Rp210,99 juta, sehingga
mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp210,99 juta;
47
Pelaksanaan Belanja Asuransi Jiwa bagi Penduduk tidak
didukung perhitungan biaya dan manfaat yang memadai
sebesar Rp2.994,03 juta, sehingga mengakibatkan
pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.994,03 juta;
Terdapat realisasi belanja melewati Tahun Anggaran
sebesar Rp1.575,50 juta, sehingga mengakibatkan
pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.575,50 juta
dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan penyajian
Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun
Anggaran 2007 dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.575,50 juta.
1.1.10. Kota Metro: Terdapat tanah seluas 2.465.287m2 dengan
nilai Rp492.114,08 juta belum memiliki sertifikat atau
bukti kepemilikan lain dan Aset Tetap dalam kondisi
rusak berat yang masih dicatat dalam Aset Tetap serta
masih dinilai sebesar harga perolehan senilai Rp15.511,83
juta; Pembayaran bantuan biaya operasional
penyelenggaraan Muspida tidak sesuai ketentuan yang
mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar
Rp566,56 juta; Pemberian bantuan asuransi jiwa dan
kecelakaan diri pada Pegawai Negeri Sipil Kota Metro
tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan
kerugian keuangan daerah sebesar Rp879,40 juta;
Pemberian asuransi jiwa jabatan khusus kepada Walikota
dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang
mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar
Rp108,00 juta.
1.1.11. Kota Bandar Lampung: Pembukaan rekening-rekening
Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dilandasi izin
48
pembukaan rekening bank dari Kepala Daerah dengan
saldo per 31 Desember 2007 senilai Rp1.753,03 juta yang
mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap
SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan
berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak
dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp1.753,03 juta;
Terdapat Belanja Tahun Anggaran 2006 dan Tahun
Anggaran 2007 yang belum dibayarkan kepada pihak
ketiga sebesar Rp1.269,78 juta mengakibatkan terbukanya
peluang penyalahgunaan keuangan daerah dan
penerangan lampu di Terminal Rajabasa terlambat
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
Terdapat 98 lahan tanah dengan luas lahan 688.708,50 m2
senilai Rp196.804.740.001,00 yang belum disertai dengan
bukti kepemilikan yang sah dan 27 sertifikat kepemilikan
atas tanah seluas 157.599 m2 belum tercatat dalam neraca;
Pengelolaan dana bantuan untuk sekolah melalui
rekening pribadi mengakibatkan terbukanya peluang
penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp3.555,00 juta
dan terdapat sekolah yang belum menerima dana bantuan
sebesar Rp78,30 juta; Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas
Pendidikan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan dan
Dinas Bina Marga dan Permukiman tidak sesuai
ketentuan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan
pembayaran sebesar Rp36,49 juta, denda keterlambatan
sebesar Rp27,93 juta dan jaminan pelaksanaan sebesar
Rp109,13 juta yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta
49
pekerjaan tersebut terlambat dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung.
1.2. Hasil pemeriksaan pengelolaan kas dalam kerangka
pemeriksaan LKD TA 2008 atas 5 entitas, terdapat temuan
signifikan sebagai berikut:
1.2.1. Provinsi Lampung: Penerbitan surat perintah pencairan
dana tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan realisasi
belanja yang berasal dari SP2D-GU yang telah
dikeluarkan sebesar Rp387.209,24 belum menggambarkan
keadaan yang sebenarnya; Terdapat pembukaan
rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah di
bank tidak dilandasi izin dari kepala daerah dengan saldo
per 31 Desember 2007 senilai Rp15.484,25 yang
mengakibatkan rekening-rekening Kas Daerah di setiap
SKPD tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan
berpotensi adanya rekening-rekening yang tidak
dilaporkan sebagai Kas Daerah senilai Rp15.484,25;
Penatausahaan rekening-rekening pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan saldo pada tanggal 31 desember
2007 senilai Rp1.052,65 belum tertib yang mengakibatkan
banyaknya jumlah rekening yang dimiliki, dikelola dan
dikuasai oleh SKPD Pemerintah Provinsi Lampung yang
tidak terpantau.
1.2.2. Kota Bandar Lampung: Terdapat pembukaan rekening-
rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
tidak dilandasi izin pembukaan rekening Bank dari
Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember 2007
50
sebesar Rp1.753,03 juta. Hal ini mengakibatkan rekening-
rekening Kas Daerah di setiap SKPD tersebut tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi
adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai
Kas Daerah sebesar Rp1.753,03 juta; Terdapat belanja
Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang
belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.270,09
juta dan denda yang belum dikenakan kepada rekanan
sebesar Rp1,89 juta. Hal tersebut mengakibatkan
terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan
daerah sebesar Rp1.270,09 juta dan terlambat
dimanfaatkannya hasil kegiatan Penerangan Lampu di
Terminal Rajabasa serta denda keterlambatan dari
rekanan belum diterima sebesar Rp1,89 juta; Terdapat
pengelolaan dana bantuan untuk sekolah sebesar
Rp3.555,00 juta di luar rekening operasional pengeluaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan
dan Perpustakaan serta bantuan yang belum disalurkan
ke sekolah sebesar Rp78,30 juta yang mengakibatkan
terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan
daerah yang dilakukan oleh pemilik rekening
penampungan sebesar Rp3.555,00 juta serta masih
terdapatnya sekolah yang belum menerima dana bantuan
sebesar Rp78,30 juta.
1.2.3. Kabupaten Lampung Utara: Terdapat pembukaan
rekening-rekening kas satuan kerja perangkat daerah di
bank tidak dilandasi izin dari kepala daerah dengan saldo
51
akhir sebesar Rp642,41 juta yang mengakibatkan
rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi
adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai
Kas Daerah; Bendahara Bantuan Keuangan belum
mempertanggungjawabkan SP2D yang dicairkan sebesar
Rp14.122,73 juta yang membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan dana bantuan keuangan sebesar
Rp14.122,73 juta; Terdapat penyaluran Tunjangan Insentif
Guru Honor dan Honorarium Kegiatan serta
penganggaran Dana Akreditasi Sekolah menyalahi
ketentuan sebesar Rp456,77 juta yang mengakibatkan
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan Tunjangan
Insentif Guru Honor dan Honorarium Kegiatan serta
Dana Badan Akreditasi Sekolah sebesar Rp456,77 juta.
1.2.4. Kabupaten Lampung Tengah: Terdapat pembukaan
rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) tidak dilandasi izin pembukaan rekening bank
dari kepala daerah dengan saldo per 31 Desember 2007
senilai Rp1.892,75 juta. Hal tersebut mengakibatkan
rekening-rekening kas daerah tidak mempunyai dasar
hukum yang kuat dan berpotensi adanya rekening yang
tidak dilaporkan sebagai kas daerah senilai Rp1.892,75
juta; Terdapat empat rekening operasional SKPD atas
nama pribadi yang ditempatkan pada PT Bank Lampung
Cab. Bandar Jaya. Hal tersebut mengakibatkan adanya
peluang penyalahgunaan atas rekening tersebut untuk
52
kepentingan pribadi, penerimaan jasa giro tidak
dipindahbukukan secara otomatis dan belum dapat diakui
sebagai penerimaan jasa giro pada pos pendapatan lain-
lain kas daerah, serta Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah kehilangan kesempatan untuk memperoleh
tambahan penghasilan dari jas giro rekening pribadi
senilai Rp4,16 juta.
1.2.5. Kabupaten Tulang Bawang: Terdapat pembukaan
rekening-rekening kas Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang tidak dilandasi izin pembukaan rekening
bank dari Kepala Daerah dengan saldo per 31 Desember
2007 senilai Rp536,72 juta. Hal ini mengakibatkan
rekening-rekening Kas Daerah di setiap SKPD tersebut
tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi
adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan sebagai
Kas Daerah senilai Rp536,72 juta; Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus tidak tertib sebesar Rp35.184,90 juta yang
mengakibatkan penggunaan DAK TA 2007 untuk
membiayai pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu
sebesar Rp35.184,90 juta; Terdapat outstanding check atas
pembayaran belanja tahun anggaran 2007 sebesar
Rp4.983,26 juta. Hal ini mengakibatkan saldo Kas Daerah
per 31 Desember 2007 disajikan overstated sebesar
Rp4.983,26.
53
2. Semester II
Dalam Semester II TA 2008, BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung telah melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu, sebagai berikut:
2.1. Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 2 dua) entitas,
yaitu Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun
Anggaran 2007 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H.
Abdul Moeloek dan Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan
Kesehatan RSUD Jend. A. Yani.
Beberapa temuan pemeriksaan yang signifikan adalah
sebagai berikut:
2.1.1. RSUD. Dr. H. Abddul Moeloek: Pencapaian beberapa
indikator atas mutu pelayanan kesehatan belum optimal
dan data tidak akurat mengakibatkan kegiatan pelayanan
kesehatan Tahun Anggaran 2007 belum optimal; Peralatan
pengelolaan limbah padat belum disertifikasi sesuai
ketentuan dan hasil uji mutu limbah cair melebihi dari
yang dipersyaratkan mengakibatkan pengelolaan limbah
padat pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek belum maksimal
dan kelayakan peralatan yang digunakan masih
diragukan serta limbah cair yang dibuang ke daerah aliran
sungai berpotensi mencemari lingkungan sekitar serta
meningkatnya risiko terjadinya penyebaran kuman, zat-
zat beracun di lingkungan rumah sakit dan
mempengaruhi kesehatan pasien, karyawan, pengunjung
rumah sakit dan masyarakat sekitar rumah sakit tersebut;
54
Sebanyak 248 unit alat kesehatan RSUD Dr. H. Abdul
Moloek belum dilakukan kalibrasi sesuai yang
dipersyaratkan mengakibatkan tingkat kebenaran dan
keakuratan alat kesehatan belum terjamin sehingga akan
mempengaruhi diagnosa dokter dan pelayanan terhadap
pasien yang tidak optimal. Selain itu dapat
membahayakan keselamatan para pasien maupun
pemakai alat tersebut.
2.1.2. RSUD Jendral Ahmad Yani: Pencapaian beberapa
indikator atas mutu pelayanan belum optimal dan data
tidak akurat yang mengakibatkan mutu pelayanan
kesehatan Tahun Anggaran 2007 belum optimal; Instalasi
Sanitasi tidak melakukan uji emisi, disinfeksi dan
sterilisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang
mengakibatkan adanya potensi pencemaran lingkungan,
penyebaran kuman dan zat-zat beracun di lingkungan
rumah sakit dan lingkungan sekitarnya, yang dapat
mempengaruhi kesehatan pasien, karyawan, pengunjung
dan masyarakat sekitar rumah sakit; Instalasi Farmasi
belum memiliki kebijakan dan prosedur yang baku,
mengakibatkan kualitas perbekalan farmasi tidak terjaga
dengan baik dan tertib administrasi sulit tercapai sehingga
pengendalian kualitas mutu pelayanan farmasi tidak
tercapai dan pelayanan Instalasi Farmasi tidak optimal;
Ketersediaan sarana prasarana belum memadai yang
mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan
sebagai upaya pemeliharaan, penyembuhan dan
pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit
55
kepada masyarakat umum serta pasien tidak dapat
menikmati kenyamanan fasilitas rawat inap sesuai dengan
standar.
2.2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan terhadap 9
(sembilan) entitas yaitu: Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2008
pada Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten
Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Kabupaten
Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten
Lampung Timur dengan realisasi sebesar Rp4,24 triliun, cakupan
pemeriksaan sebesar Rp366,39 milyar dengan nilai temuan
sebesar Rp32,47 milyar.
Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian,
adalah sebagai berikut:
2.2.1. Kota Bandar Lampung: Terdapat kesalahan perhitungan
analisa harga satuan dalam kontrak senilai Rp37,80 juta,
mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar
Rp37,80 juta; Terdapat kekurangan volume pekerjaan
pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
senilai Rp1.977,07 juta, mengakibatkan pekerjaan pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2008 tidak sesuai dengan kontrak sebesar
Rp1.977,07 juta, berupa penyetoran ke Kas Daerah senilai
Rp1.706,35 juta dan memperhitungkan pembayaran
termin berikutnya senilai Rp270,72 juta; Terdapat
56
perencanaan pekerjaan beton menggunakan analisa BOW
yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku senilai
Rp2.468,54 juta, mengakibatkan nilai kontrak pekerjaan
beton yang menunjuk beton K.225 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Dinas Kesehatan tidak dapat
menggambarkan keadaan yang sebenarnya; Terdapat
beberapa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi
kontrak senilai Rp8.209,04 juta, sehingga Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) harus
mempertanggungjawabkan pekerjaan di atas sebesar
Rp8.209,04 juta.
2.2.2. Kabupaten Lampung Utara: Perhitungan analisa harga
satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
Dinas Kesehatan lebih tinggi dari perhitungan
seharusnya senilai Rp144,94 juta, mengakibatkan
ketinggian harga kontrak yang harus disetor ke kas
daerah senilai Rp144,94 juta; Terdapat kekurangan
volume pelaksanaan pekerjaan embung dan bangunan
penampung air lainnya senilai Rp14,62 juta,
mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp14,62
juta; Terdapat kekurangan volume pelaksanaan
pekerjaan senilai Rp519,09 juta pada Dinas Kimprasda,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas
Kesehatan, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai
kontrak yang harus disetor ke kas daerah senilai
Rp483,61 juta dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis
senilai Rp35,48 juta; Pelaksanaan pekerjaan
57
diperhitungkan terlambat dari waktu yang ditetapkan
dalam kontrak dan belum dikenakan denda minimal
senilai Rp19,75 juta.
2.2.3. Kabupaten Lampung Selatan: Terdapat ketinggian harga
atas beberapa pengadaan barang yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran sebesar Rp181,37 juta; Terdapat
kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan sebesar
Rp510,27 juta sehingga harus disetor ke kas daerah
sebesar Rp478,23 dan menyelesaikan pekerjaan sebesar
Rp32,04 juta; Terdapat ketinggian harga Rencana
Anggaran Biaya pembuatan sumur bor dan accessories,
serta pengadaan/pemasangan jaringan pipa dan
accessories yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
kepada rekanan senilai Rp73,70 juta; Delapan pekerjaan
mengalami keterlambatan sehingga hasil kegiatan proyek
tersebut tidak segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan proyek dan pengenaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan kepada rekanan minimal sebesar
Rp30,88 juta.
2.2.4. Kabupaten Lampung Barat: Penyelesaian pelaksanaan
pekerjaan diperhitungkan mengalami keterlambatan,
mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak
dapat dimanfaatkan tepat waktu dan dikenakan denda
minimal sebesar Rp50,04 juta; Terdapat kekurangan
volume pelaksanaan pekerjaan senilai Rp274,29 juta,
mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai
58
kontrak yang harus disetorkan ke kas daerah senilai
Rp274,29 juta.
2.2.5. Kabupaten Lampung Timur: Pelaksanaan pekerjaan
pada Bagian Umum dan Perlengkapan, Dinas Kesehatan
dan Dinas Bina Marga diperhitungkan mengalami
keterlambatan sehingga dikenakan denda sebesar
Rp185,25 juta dan hasil pengadaan/pekerjaan tidak dapat
segera dimanfaatkan; Terdapat pekerjaan pada Dinas
Bina Marga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis senilai
Rp209,07 juta, sehingga harus dilakukan perbaikan sesuai
dengan spesifikasi yang diatur dalam kontrak; Terdapat
kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.257,44 juta
pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang dan Dinas Pengairan sehingga pelaksanaan
pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Dengan rincian
nilai kekurangan volume pekerjaan yang harus disetor
sebesar Rp1.154,29 juta dan diperbaiki sebesar Rp103,15
juta.
2.2.6. Kabupaten Lampung Tengah: Terdapat kekurangan
volume pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp662,31 juta
sehingga harus disetor ke kas daerah sebesar Rp662,31
juta; Perhitungan analisa biaya dalam kontrak tidak
sesuai dengan ketentuan sebesar Rp30,46 juta yang
mengakibatkan terjadinya kelebihan perhitungan
pembayaran kepada rekanan pelaksana sebesar Rp30,46
juta.
59
2.2.7. Kabupaten Tanggamus: Terdapat kekurangan volume
pelaksanaan pekerjaan senilai Rp459,50 juta sehingga
mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai
kontrak senilai Rp459,50 juta, terdiri dari penyetoran ke
Kas Daerah senilai Rp333,65 juta dan penambahan
volume pekerjaan senilai Rp125,85 juta; Terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak
senilai Rp421,43 juta, mengakibatkan pelaksanaan
pekerjaan harus dipertanggungjawabkan agar sesuai
dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak senilai
Rp421,43 juta; Biaya langsung personil jasa konsultan
dibayar lebih senilai Rp59,05 juta sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya
langsung personil senilai Rp59,05 juta; Pelaksanaan
pekerjaan diperhitungkan terlambat dari waktu yang
ditetapkan dalam kontrak dan belum dikenakan denda
senilai Rp88,05 juta sehingga mengakibatkan tertundanya
pemanfaatan atas pekerjaan yang telah diperjanjikan dan
terjadi keterlambatan, sehingga rekanan harus dikenakan
denda minimal senilai Rp88,05 juta.
2.2.8. Kabupaten Tulang Bawang: Terdapat kekurangan
volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan
Umum, mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan
kontrak senilai Rp920,55 juta dengan rincian yang harus
disetor ke kas daerah senilai Rp584,33 juta, yang harus
diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis senilai
60
Rp232,29 juta, dan pekerjaan yang telah diselesaikan
pada saat action plan senilai Rp103,93 juta; Perhitungan
analisa harga satuan pada RAB kontrak Dinas Kesehatan
lebih tinggi dari daftar harga upah dan bahan bangunan
(basic price), mengakibatkan terjadinya ketinggian harga
kontrak senilai Rp39,22 juta, yang harus disetor ke kas
daerah senilai Rp39,22 juta;Pelaksanaan beberapa
pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan
Umum diperhitungkan mengalami keterlambatan,
mengakibatkan tidak dapat segera dimanfaatkannya
fasilitas umum yang telah dibangun sesuai dengan waktu
yang ditentukan dalam kontrak dan belum dikenakan
denda minimal senilai Rp142,29 juta.
2.2.9. Kabupaten Way Kanan: Ketinggian perhitungan analisa
biaya pekerjaan dalam kontrak peningkatan dan
pemeliharaan jalan sebesar Rp69,16 juta, telah disetor ke
Kas Daerah sebesar Rp62,76 juta, mengakibatkan
ketinggian harga kontrak yang harus disetor sebesar
Rp6,40 juta;Kekurangan volume pelaksanaan pekerjaan
sebesar Rp973,17 juta, telah disetor ke Kas Daerah
sebesar Rp135,53 juta, mengakibatkan pekerjaan tidak
sesuai kontrak yang harus disetor sebesar Rp831,83 juta
dan dikerjakan sebesar Rp5,81 juta; Pelaksanaan
pekerjaan mengalami keterlambatan dan harus
dikenakan denda minimal sebesar Rp135,02 juta, telah
disetor ke Kas Daerah sebesar Rp10,52 juta.
mengakibatkan tertundanya pemanfaatan/penggunaan
61
atas pekerjaan yang telah diperjanjikan sehingga harus
dikenakan denda minimal sebesar Rp124,50 juta.
2.3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Selain itu telah dilakukan Pemantauan Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APBD menunjukkan bahwa seluruh temuan
sampai dengan akhir semester II TA 2008 sebanyak 808 temuan
senilai Rp17,91 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 349
temuan pemeriksaan senilai Rp8,97 triliun telah ditindaklanjuti,
241 temuan pemeriksaan senilai Rp5,51 triliun dalam proses
tindak lanjut dan 218 temuan pemeriksaan senilai Rp3,43 triliun
belum ditindaklanjuti.
Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud,
dimuat dalam daftar berikut ini.
TABEL 1.6
DAFTAR PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
(dalam juta rupiah)
No Uraian Temuan
Status Penyelesaian
Telah
Ditindaklanjuti
Dalam Proses
Tindak Lanjut
Belum
Ditindaklanjuti
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai
1 S.d. Semester I TA
2008 756 17.880.237,37 345 8.971.676,75 236 5.510.300,27 175 3.398.260,35
2 Semester II TA 2008 52 33.332,50 4 879,22 5 444,35 43 32.008,93
Jumlah 808 17.913.569,87 349 8.972.555,97 241 5.510.744,62 218 3.430.269,28
2.4. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Selain itu BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah
melakukan pemeriksaan tujuan tertentu yang dilimpahkan oleh
Auditorat Keuangan Negara (AKN), yaitu Pemeriksaan atas
62
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan
lainnya Tahun Anggaran 2007 dan 2008. Pemeriksaan Dana BOS
dan Dana Pendidikan Lainnya dilakukan pada Provinsi
Lampung, Kota Bandar lampung dan Kabupaten Lampung
Tengah. Jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp839,17
milyar, cakupan pemeriksaan sebesar Rp102,24 milyar, dan nilai
temuan pemeriksaan sebesar Rp899,24 milyar.
Temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian,
adalah sebagai berikut:
2.4.1. Provinsi Lampung: Pengembalian atas kelebihan alokasi
dana BOS sebesar Rp4.026,53 juta tidak dapat
dikendalikan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
Lampung, mengakibatkan terbukanya peluang
penyalahgunaan atas kelebihan penyaluran dana BOS
tersebut; Dana BOS ke sekolah-sekolah sebesar
Rp433.133,22 juta terlambat disalurkan yang
mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar,
sekolah-sekolah penerima dana BOS tidak dapat segera
memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk operasional
sekolah dan beberapa sekolah terpaksa melakukan
peminjaman dana dari pihak lain untuk keperluan
operasional sekolah; Aset Tetap di sekolah yang berasal
dari sumber dana Dekonsentrasi Tahun 2007 minimal
Sebesar Rp1.370,90 juta tidak dicatat dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota yang
mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan Aset
Tetap, kehilangan Aset Tetap dan Aset Tetap dikuasai
63
pihak lain serta anggaran untuk pemeliharaan Aset Tetap
di sekolah tidak dapat disediakan dalam jumlah yang
memadai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
2.4.2. Kota Bandar Lampung: Pengendalian atas pengembalian
kelebihan alokasi dana BOS ke sekolah belum memadai
yang mengakibatkan kelebihan penyaluran dana BOS
pada tahun 2007 sebesar Rp228,91 juta dan tahun 2008
sebesar Rp243,75 juta tidak dapat ditelusuri dan belum
dikembalikan ke Rekening Penampung Dana BOS
Provinsi Lampung; Penyaluran dana bos sebesar
Rp57.377,82 juta ke sekolah-sekolah terlambat yang
mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar
dan beberapa sekolah terpaksa melakukan peminjaman
dana dari pihak lain untuk keperluan operasional sekolah;
Penggunaan dana BOS di Kota Bandar Lampung sebesar
Rp808,93 juta tidak sesuai Buku Panduan BOS
mengakibatkan dana BOS untuk membiayai kegiatan
belajar mengajar siswa berkurang; Pengadaan DAK TA
2007 belum dimanfaatkan sebesar Rp302,24 juta dan
pelaksanaan pekerjaan DAK TA 2007 sebesar Rp1.415, 37
juta berindikasi diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kota
Bandar Lampung yang mengakibatkan pelaksanaan
pekerjaan tidak mencapai tujuan dan sasaran serta rawan
terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Terdapat
penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp15.479,39 juta
tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah yang mengakibatkan akuntabilitas
64
dan transparansi penerimaan sekolah belum dilakukan
dan berpotensi untuk disalahgunakan; Rekening untuk
menampung dana sekolah tidak atas nama sekolah
dengan saldo per 31 Oktober 2008 sebesar Rp262,42 juta
yang berpotensi untuk disalahgunakan; Aset Tetap dari
dana Block Grant dan DAK Tahun 2007 minimal sebesar
Rp13.736,80 juta tidak dicatat dalam laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan
risiko terjadinya penyalahgunaan Aset Tetap seperti
hilang atau dikuasai pihak lain.
2.4.3. Kabupaten Lampung Tengah: Penggunaan dana BOS
oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Tengah
tidak sesuai Buku Panduan BOS sebesar Rp284,48 juta
yang mengakibatkan dana BOS untuk membiayai
kegiatan belajar mengajar siswa dari dana BOS berkurang
sebesar Rp284,48 juta; Penetapan 25 sekolah penerima
DAK Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp6.250,00 juta dan
satu sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2008
sebesar Rp306,00 juta tidak tepat sasaran yang berakibat
mengurangi kesempatan sekolah lain yang lebih
membutuhkan; Penyelesaian Pekerjaan DAK Pendidikan
Tahun Anggaran 2007 melewati tahun Anggaran sebesar
Rp999,60 juta, hasil pengadaan DAK belum dimanfaatkan
sebesar Rp313,89 juta dan adanya indikasi pelaksanaan
DAK yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Lampung Tengah sebesar Rp5.593,89 juta yang
mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak mencapai
65
tujuan dan sasaran serta rawan terjadinya Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme; Penerimaan dan pengeluaran tidak
tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS) sebesar Rp9.674,25 juta,
mengakibatkan akuntabilitas penerimaan sekolah atas
berbagai sumber pembiayaan belum sepenuhnya
transparan dan berpotensi untuk disalahgunakan; Aset
Tetap dari DAK TA 2007 dan Dana DIPA PUSAT (Block
Grant) belum dicatat dan dilaporkan dalam Daftar
Inventaris Barang Kabupaten Lampung Tengah senilai
Rp24.211,11 juta, mengakibatkan terdapat potensi
hilangnya aset-aset berupa gedung dan sarana prasarana
pendidikan dari DAK TA 2007 dan dana DIPA Pusat
(Block Grant).
2.5. Pelaksanaan Sosialisasi mengenai action plan.
Memenuhi Keputusan BPK-RI Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008
tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Panduan Manajemen
Pemeriksaan BPK-RI, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai action plan atas
Laporan Hasil Pemeriksaan LKD Provinsi dan Kabupaten/Kota
seprovinsi Lampung Tahun Anggaran 2007. Action plan tersebut
sebagai bentuk rencana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah
untuk perbaikan LKD di masa yang akan datang.
B. Pelaksanaan Tugas Bidang Penunjang
Pelaksanaan tugas bidang penunjang dilaksanakan oleh Kepala
Sekretariat Perwakilan, yang membawahi Sub Bagian SDM, Sub Bagian
Keuangan, Sub Bagian Hukum dan Humas, Sub Bagian Kesekretariatan
66
Kepala Perwakilan serta Sub Bagian Umum. Pelaksanaan kegiatan Sub
Bagian Hukum dan Humas serta Sub Bagian Sekretariat Kepala
Perwakilan dimulai setelah diangkatnya Kepala Sub Bagian Hukum dan
Humas serta Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan
berdasarkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor 154/K/X-X.3/06/2008
tanggal 12 Juni 2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV pada
Pelaksana BPK.
1. Sumber Daya Manusia
1.1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 jumlah pegawai
pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebanyak 67
orang. Jumlah ini terdiri dari Golongan IV sebanyak 4 orang
(5,97%), Golongan III sebanyak 55 orang (82,09%), Golongan II
sebanyak 8 orang(11,94%).
TABEL 1.7
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
TAHUN 2007 DAN 2008
No. Golongan Jumlah
Tahun 2008
Jumlah
Tahun 2007
% Kenaikan
1. IV 4 3 25
2. III 55 45 18,18
3. II 8 5 37,5
4. I 0 0 0,00
Jumlah 67 53 20,89
1.2. Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan
Berdasarkan data pada Sub Bagian SDM menunjukkan
bahwa pada Tahun Anggaran 2008 jumlah pegawai dengan
kualifikasi pendidikan Magister (S-2) sebanyak 8 orang (11,94%),
Strata 1 (S-1) sebanyak 47 orang (70,15%), Diploma III (D-3)
67
sebanyak 6 orang (8,95%), Diploma 1 (D-1) sebanyak 1 orang
(1,49%) dan SLTA sebanyak 5 orang (7,46%).
TABEL 1.8
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
No. Strata Pendidikan Jumlah
Tahun 2008
(orang)
Jumlah
Tahun 2007
(orang)
Prosentase
Kenaikan
(%)
1. S-2 8 5 37,5
2. S-1 47 41 12,76
3. D-3 6 2 66,66
4. D-1 1 1 0,00
4. SLTA/Lain-lain 5 4 20,00
Total 67 53 20,89
1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Fungsional
Auditor
Jumlah tenaga Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung pada Tahun 2008 adalah sebanyak 63 orang (94,03%)
dari jumlah pegawai Perwakilan BPK-RI. Auditor Dengan
kualifikasi Auditor Ahli Madya sebanyak 1 orang (1,49%),
Auditor Ahli Muda sebanyak 15 orang (22,39%), Auditor Ahli
Pratama sebanyak 37 orang (55.22%), Auditor Pelaksana
Lanjutan sebanyak 10 orang (14,93%).
TABEL 1.9
TABEL PERBANDINGAN BERDASARKAN JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR
No. Nama Jabatan Jumlah
Tahun 2008
(orang)
Jumlah
Tahun 2007
(orang)
Prosentase
Kenaikan
(%)
1. Auditor Ahli Utama - - -
2. Auditor Ahli Madya 1 1 0,00
3. Auditor Ahli Muda 15 13 13,33
4. Auditor Ahli Pratama 37 30 21,21
5. Auditor Penyelia - - -
6. Auditor Pelaksana Lanjutan 10 5 50,00
Jumlah 63 49 22,22
68
1.4. Pengelompokan Auditor berdasarkan Peran
Pengelompokan Auditor di samping berdasarkan jabatan
fungsional, juga dapat dikelompokkan berdasarkan peran yang
diemban dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Peran Auditor
berdasarkan Panduan Manajemen Pemeriksaan dikelompokkan
menjadi Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim,
Pemeriksa Senior, Ketua Tim Pemeriksa Yunior, anggota Tim
Pemeriksa Senior dan Anggota Tim Pemeriksa Yunior. Pada
Tahun 2007 jumlah penanggung jawab sebanyak 1 orang,
Pengendali Teknis Yunior (PTY) sebanyak 4 orang, Ketua Tim
Senior (KTS) sebanyak 11 orang, Ketua Tim Yunior (KTY)
sebanyak 2 orang, Anggota Tim (AT) sebanyak 32 orang.
Sedangkan pada Tahun 2008 jumlah PTY sebanyak 5 orang, KTS
sebanyak 11 orang, KTY sebanyak 3 orang dan AT sebanyak 44
orang.
TABEL 1.10
TABEL PERBANDINGAN JUMLAH AUDITOR
BERDASARKAN KUALIFIKASI SERTIFIKASI PERAN
No. Sertifikasi Peran Jumlah
Tahun 2008
Jumlah
Tahun 2007
%
1. Pengendali Teknis Senior - - -
2. Pengendali Teknis Yunior 5 4 20
3. Ketua Tim Senior 11 11 0,00
4. Ketua Tim Yunior 3 2 33,33
5. Anggota Tim 44 32 27,27
63 49
1.5. Selain itu pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat
pegawai honorer/pegawai kontrak, yang ditempatkan sebagai
tenaga administrasi, pengemudi dan satuan pengamanan.
69
Jumlah pegawai kontrak pada Tahun 2008 adalah 18 orang,
dengan rincian seperti dalam tabel berikut:
TABEL 1.11
TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI KONTRAK
No. Uraian Tahun
2008
Tahun
2007
% Kenaikan /
(Penurunan)
1. Tenaga Administrasi 9 orang 8orang 11,11
2. Pengemudi 2 orang 2 orang 0,00
3. Satuan Pengamanan 7 orang 7 orang 0,00
18 orang 17 orang 5,55
1.6. Pembinaan Pegawai
1.6.1. Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung melalui Kantor
Pusat telah mengusulkan kepada pemerintah untuk
memberikan tanda kehormatan kepada pegawai yang
mempunyai dedikasi tinggi dan berprestasi, sehingga
dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain dalam rangka
meningkatkan kedisiplinan. Tanda kehormatan yang
diberikan berupa Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun.
Pada Tahun 2008 Tanda Kehormatan diberikan pada Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-43 yaitu Satya
Lancana Karya Satya 10 Tahun kepada 1 (satu) orang
pegawai berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 025/TK/Tahun 2008 tanggal 1 Agustus
2008.
1.6.2. Pengembangan pegawai
Dalam rangka mengembangkan profesionalisme pegawai,
Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan pegawai berupa in service
70
training, mengirimkan pegawai untuk mengikuti
pelatihan di Pusdiklat Pegawai BPK-RI di Kalibata dan
mengirimkan pegawai untuk diikutkan dalam program
beasiswa pendidikan umum baik dalam dan luar negeri.
1.6.2.1. In service training
Pada Tahun 2008 in service training yang
diselenggarakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung adalah:
1.6.2.1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, pada tanggal 14
sampai dengan 18 Januari 2008;
1.6.2.1.2. Pemeriksaan Kinerja Rumah Sakit,
yang diselenggarakan pada tanggal 11
sampai dengan 15 Agustus 2008;
1.6.2.1.3. Pemeriksaan atas Belanja Daerah
bidang ke-PU-an pada tanggal 8 sampai
dengan 14 Oktober 2008.
1.6.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
Selanjutnya BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung telah mengirimkan pegawainya
untuk mengikuti Diklat di Pusdiklat Kalibata,
seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:
71
TABEL 1.12
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI
DIKLAT DI PUSDIKLAT KALIBATA
TA 2008
No Jenis Diklat Jumlah
Peserta
Waktu
Tempat Penyel.
1. Workshop
pemeriksaan
investigatif
4 10 s.d. 13
Peb 2008
Jakarta Pusdiklat
2. Diklat Pra Jabatan
Gol. III
12 2 s.d. 15
Maret 2008
Bogor Pusdiklat
3. Workshop
pemeriksaan
investigatif dan
rakor khusus
pemeriksaan
1 24 s.d. 28
Maret 2008
Jakarta Pusdiklat
4. Diklat dan Ujian
ahli pengadaan
barang dan jasa
pemerintah
angkatan II
2 23 s.d. 29
Maret 2008
Jakarta Pusdiklat
5. Diklat penyusunan
dan pemantauan
anggaran angkatan
I
2 25 Maret
s.d. 28
Maret
Jakarta Pusdiklat
6. Diklat
kesekretariatan dan
administrasi
angkatan I
2 1 s.d. 4
April
Jakarta Pusdiklat
7. Diklat peningkatan
kemampuan LO
Teknologi
Informasi
1 16 s.d. 19
April
Jakarta Pusdiklat
8. Diklat manajemen
perkantoran
1 13 s.d. 18
April
Jakarta
Pusdiklat
9. Diklat Jurnalistik
dan kehumasan
1 20 s.d. 24
April
Jakarta Pusdiklat
10 Ujian ahli
pengadaan barang
dan jasa
pemerintah
angkatan III
1 24 s.d. 26
April
Jakarta Pusdiklat
11. Pelatihan bagi para
pegawai struktural
BPK-RI dalam
rangka ujian tahap
III
1 26 s.d. 28
Mei
Jakarta Pusdiklat
72
No Jenis Diklat Jumlah
Peserta
Waktu
Tempat Penyel.
12. Meeting on
performance audit
course
1 2 s.d. 16
Juni
Malaysia
13. Diklat SABMN
angkatan I
2 8 s.d. 14
Juni
Jakarta Pusdiklat
14 Diklat Audit
Lingkungan
angkatan II
1 22 s.d. 28
Juni
Jakarta Pusdiklat
15. Ceramah umum
dan pembahasan
penyesuaian
Rencana Kerja
Perwakilan BPK-RI
di Bandar Lampung
Semester II TS 2008
2 1 s.d. 4 Juli Jakarta
16. Diklat penilai aset
tk. dasar
1 14 Juli s.d.
5 Agustus
Jakarta Pusdiklat
17. Pelatihan program
percepatan
akuntabilitas
keuangan
pemerintah tahun
2008
1 13 Juli s.d.
5 Agustus
Jakarta Pusdiklat
18. Diklat penilai aset
tingkat dasar
2 14 Juli s.d.
5 Agustus
Jakarta Pusdiklat
19. Diklat standar
akuntansi
pemerintahan
2 21 s.d. 25
Juli
Jakarta Pusdiklat
20. Diklat pembuatan
media internal
1 4 s.d.6
Agustus
Jakarta Pusdiklat
21. Diklat penilaian
aset tingkat Madya
3 5 s.d. 22
Agustus
Jakarta Pusdiklat
22. Diklat pendalaman
APBD untuk
penelaahan hukum
1 25 s.d. 29
Agustus
Jakarta Pusdiklat
23. Seleksi calon
peserta secondment
ke ANAO untuk
bidang audit
kinerja kerja sama
BPK-RI – ANAO
1 25 s.d.26
Agustus
Jakarta Pusdiklat
24. Ujian sertifikasi
peran dalam JFA
KTS
1 25 s.d. 27
Agustus
Jakarta Pusdiklat
25. Diklat dan ujian
sertifikasi keahlian
pengadaan barang
1 15 s.d. 20
September
Jakarta Pusdiklat
73
No Jenis Diklat Jumlah
Peserta
Waktu
Tempat Penyel.
dan jasa
pemerintah
angkatan IV
26. IT workshop
bidang audit
keuangan kerja
sama BPK-ANAO
1 24 s.d. 27
September
Jakarta Pusdiklat
27. Seleksi calon
peserta secondment
ke ANAO bidang
audit keuangan
1 24 s.d 26
September
Jakarta Pusdiklat
28. Diklat dan ujian
sertifikasi keahlian
pengadaan barang
dan jasa
pemerintah
angkatan V
1 13 S.D.18
Oktober
Jakarta Pusdiklat
29. Pertemuan diklat
penilai aset
1 22 s.d. 23
Oktober
Jakarta Pusdiklat
30. Asistensi aplikasi
data base entitas,
sistem manajemen
pemeriksaan dan
aplikasi
pemantauan
pelaksanaan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
3 9 s.d 12
Nopember
Jakarta Pusdiklat
31. Diklat dan ujian
sertifikasi keahlian
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
angkatan VI
1 16 s.d. 23
Nopember
Jakarta Pusdiklat
1.6.2.3 Pendidikan Umum
Pendidikan umum yang diikuti oleh pegawai
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah
pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri
untuk program S-2 sebanyak 1 (satu) orang.
74
TABEL 1.13
JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI
PENDIDIKAN UMUM
TAHUN 2008
No. Jenis Pendidikan Nama Lokasi
Pendidikan
1 Master of Accounting
and Controlling (MAAC)
Ruslan Efendi, SE Belanda
2. Sumber Daya Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2008 alokasi anggaran yang diterima oleh
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebesar
Rp6.731.541.000,00, terdiri dari Pos Anggaran Belanja Pegawai sebesar
Rp1.771.295.000,00, Pos Anggaran Belanja Barang sebesar
Rp4.320.246.000,00 dan pos Anggaran Belanja Modal sebesar
Rp640.000.000,00.
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2008 sampai dengan tanggal
31 Desember adalah sebesar Rp5.189.701.463,00 atau 77,10%, terdiri
dari Belanja Pegawai Rp1.970.777.313,00 atau (111,26%), Belanja
Barang sebesar Rp2.746.154.050,00 atau sebesar 63,56% dan Belanja
Modal sebesar Rp472.770.100,00 atau sebesar 73,87%
Untuk Tahun 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
mengalokasikan anggaran untuk biaya pemeriksaan adalah sebesar
Rp1.832.895.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.723.630.297,00
atau 94,04% dari anggaran. Rincian Sumber Daya Keuangan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
75
TABEL 1.14
ANGGARAN DAN REALISASI TA 2008
No Uraian Anggaran Realisasi % Sisa
1. Belanja
Pegawai
1.771.295.000,00 1.970.777.313,00 111,26 (199.482.313,00)
2. Belanja Barang 4.320.246.000,00 2.746.154.050,00 63,56 1.574.091.950,00
3. Belanja Modal 640.000.000,00 472.770.100,00 73,87 167.229.900,00
Jumlah 6.731.541.000,00 5.189.701.463,00 77,10 1.541.839.537,00
TABEL 1.15
ANGGARAN DAN REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN PERKANTORAN DAN
KEGIATAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAAN/LEMBAGA
TA 2008
No Kode Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa
Anggaran
1.
0056 Penyelenggaraan
pemeriksaan dan
pengawasan
1.832.895.000,00 1.723.630.297,00 94,04 109.264.703
2. 0009 Pengadaan buku-
buku perpustakaan
60.000.000,00 46.120.100 76,87 13.879.900
3. 0057 Pembinaan dan
evaluasi hasil-hasil
pemeriksaan dan
tindak lanjut
113.250.000 21.098.800 18,63 92.151.200
4. 1428 Pengembangan
kualitas SDM
Auditor
51.750.000 27.473.650 53,09 24.276.350
5. 2036 Peningkatan tindak
lanjut temuan
pemeriksaan secara
hukum
81.000.000 0 0,00 81.000.000
6. 2037 Peningkatan
intensitas dan
kualitas pelaksanaan
pemeriksaan
130.000.000 34.024.050 26,17 95.975.950
7. 2166 Pengumpulan,
pengklarifikasian,
pengolahan LHP
20.000.000 8.235.000 41,18 11.765.000
Jumlah 2.288.895.000 1.860.581.897 81,29 428.313.103
76
TABEL 1.16
ANGGARAN DAN REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR NEGARA
KEGIATAN PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
TAHUN ANGGARAN 2007
No. Kode Kegiatan Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
% Sisa
Anggaran
(Rp)
1. 0002 Administrasi
Kegiatan
475.943.000,00 92.498.300 19,43 383.444.700
6. 0273 Pengadaan
meubelair
400.000.000,00 99.600.000 61,96 152.150.000
7. 0289 Pengadaan
kendaraan
bermotor roda
4/6 dan 10
180.000.000,00 178.800.000 99,33 1.200.000
10. 0690 Menyediakan
fasilitas
kebutuhan
kerja Pimpinan
90.000.000 64.000.000 71,11 26.000.000
Jumlah 1.145.943.000,00 583.148.300 50,89 562.794.700
TABEL 1.17
ANGGARAN DAN REALISASI
PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN
TUNJANGAN,
KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN KANTOR DAN KEGIATAN PENINGKATAN
FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL
TA 2008
No. Kode Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa
1. 0001 Pembayaran gaji,
lembur,
honorarium dan
vakasi
1.675.895.000 1.906.978.685 113,79 (231.083.685)
2. 0056 Penyelenggaraan
pemeriksaan dan
pengawasan
167.400.000 165.328.822 98,76 2.071.178
3. 0119 Pembinaan 220.480.000 191.123.600 86,69 29.356.400
77
No. Kode Kegiatan Pagu Realisasi % Sisa
administrasi dan
pengelolaan
perlengkapan
4. 0205 Perawatan
gedung kantor
200.000.000 139.613.900 69,81 60.386.100
5. 0206 Perawatan rumah
Negara
68.580.000 61.077.000 89,06 7.503.000
6. 0251 Perawatan
kendaraan khusus
44.600.000 41.326.704 92,66 3.273.296
7. 0256 Perbaikan
peralatan kantor
67.245.000 7.449.000 11,08 59.796.000
8. 2007 Langganan daya
dan jasa
162.000.000 77.003.806 47,53 84.996.194
9. 0026 Poliklinik, obat-
obatan (termasuk
honorarium
dokter dan
perawat)
49.200.000 0 0 49.200.000
10. 0029 Pembinaan
administrasi
pengelolaan
kepegawaian
40.000.000 4.022.300 10,06 35.977.700
11. 0034 Pengadaan
toga/pakaian kerja
sopir/pesuruh
7.300.000 4.900.000 67,12 2.400.000
12 0036 Penelitian
pengembangan
karya
ilmiah/seminar/ipt
ek dan seni
46.800.000 0 0 46.800.000
13. 0061 Penyelenggaraan
Humas, Protokol
dan Pemberitaan
78.400.000 300.000 0,38 78.100.000
14. 0094 Penyelenggaraan
perpustakaan/kea
rsipan/dokumenta
si
67.800.000 240.000 0,35 67.560.000
15 0116 Pembinaan
administrasi dan
pengelolaan
keuangan
315.267.000 223.068.851 70,76 92.198.149
16 0926 Pengadaan
perlengkapan
kantor (ATK,
barang cetak RT,
Langganan)
85.736.000 62.085.370 72,41 23.650.630
Jumlah 3.296.703.000 2.884.518.038 87,50 412.184.962
78
3. Bidang Hukum dan Kehumasan, Unit Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (UJDIH) dan Bidang Kesekretariatan
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan peraturan perundang-
undangan dan bahan pustaka hukum serta mengembangkan
hubungan kerja sama dengan unit kerja hukum di wilayah kerja BPK-
RI Perwakilan Provinsi Lampung, maka dibentuk Unit Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Pada Tahun Anggaran
2008 UJDIH dibentuk berdasarkan Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor
94/K/X-XIII.2/3/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang UJDIH Perwakilan
BPK-RI di Bandar Lampung, kemudian dengan adanya mutasi dan
promosi sehubungan dengan dibentuknya Unit Kerja Sub Bagian
Hukum dan Humas, maka ditetapkan Keputusan Sekjen BPK-RI
Nomor 211/K/X-XIII.2/9/2008 tanggal 8 September 2008 tentang
Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 94/K/X-
XIII.2/3/2008 tentang UJDIH pada Perwakilan BPK-RI di Bandar
Lampung Tahun Anggaran 2008.
3.1. Tugas UJDIH adalah:
3.1.1. Memberikan pelayanan informasi hukum kepada
Pimpinan, Anggota BPK dan pegawai Pelaksana BPK
dengan cara manual dan/atau elektronik;
3.1.2. Menghimpun, menyimpan, mengembangkan dan
mendistribusikan dokumen dan informasi hukum kepada
Pimpinan, Anggota BPK, Pegawai Pelaksana BPK dan
masyarakat yang berkepentingan;
3.1.3. Membuat abstraksi peraturan perundang-undangan dan
informasi hukum dalam pembangunan dan
pengembangan hukum;
79
3.1.4. Membuat Laporan Triwulanan Kegiatan Unit Jaringan
kepada UJDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan BPK-RI
di Bandar Lampung;
3.1.5. Menghimpun bahan pustaka hukum dan peraturan
perundang-undangan di wilayah kerjanya;
3.1.6. Menyeleksi dan mengolah bahan pustaka hukum dan
peraturan perundang-undangan untuk keperluan
dokumentasi dan informasi hukum Perwakilan BPK-RI di
Bandar Lampung serta menyampaikannya kepada Pusat
Jaringan;
3.1.7. Mengadakan hubungan kerja dengan UJDIH lain dalam
rangka kerja sama antar UJDIH di wilayah kerjanya;
3.1.8. Membina dan mengembangkan pembangunan
dokumentasi dan informasi hukum;
3.1.9. Membuat pola kegiatan UJDIH dengan pengarahan dari
UJDIH Pusat;
3.1.10. Menerbitkan informasi hukum dan peraturan perundang-
undangan;
3.1.11. Membuat Laporan Triwulanan Kegiatan Unit Jaringan
kepada UJDIH Pusat melalui Kepala Perwakilan BPK-RI
di Bandar Lampung.
3.2. Pelaksanaan Kegiatan UJDIH
Dalam Tahun 2008 UJDIH telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
3.2.1. Menghimpun peraturan perundang-undangan berupa
Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan BPK,
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri
80
Keuangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan
Peraturan Daerah (Perda);
3.2.2. Melaksanakan penyimpanan peraturan perundang-
undangan pada Compact Disc (CD), selanjutnya peraturan
perundang-undangan dalam bentuk CD tersebut
didistribusikan kepada para Kepala Sub Auditorat dan
para Kepala Seksi, sebagai bentuk pemberian pelayanan
informasi hukum guna menunjang peningkatan kinerja di
bidang pemeriksaan pada Kantor Perwakilan Provinsi
Lampung;
3.2.3. Melakukan penyusunan abstraksi Peraturan Daerah;
3.2.4. Melakukan analisa terhadap Peraturan Daerah.
3.3 Pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum dan Humas serta
Kesekretariatan Kepala Perwakilan
Di Bidang Hukum dan Kehumasan serta Kesekretariatan Kepala
Perwakilan, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung juga telah
melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
3.3.1. Melakukan up load data pada website Perwakilan Provinsi
Lampung. Website Perwakilan Provinsi Lampung berisi
mengenai informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
pada Perwakilan Provinsi Lampung dan informasi yang
dapat menunjang peningkatan kinerja pemeriksaan;
3.3.2. Melakukan telaahan hukum atas Surat Poltabes Bandar
Lampung tentang Pencemaran Nama Baik Kepala Dinas
PU Kota Bandar Lampung oleh mantan Anggota DPRD
terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan
Provinsi Lampung;
81
3.3.3. Melakukan telaahan hukum atas temuan pemeriksaan
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung mengenai Asuransi
Jiwa bagi Pegawai Negeri Sipil Tidak Sesuai Ketentuan;
3.3.4. Melaksanakan telaahan hukum atas surat Kepala Biro
Perlengkapan Provinsi Lampung perihal Rencana
Pengadaan Tanah;
3.3.5. Melakukan telaahan hukum atas masalah penyimpanan
uang daerah Kabupaten Lampung Timur pada BPR
Tripanca, yang mengalami kesulitan likuiditas;
3.3.6. Melaksanakan penerbitan Keputusan, Instruksi Dinas,
Surat Edaran dan naskah dinas lainnya.
Keputusan dan Instruksi Dinas yang diterbitkan dan
diterima oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
adalah sebagai berikut:
TABEL 1.18
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI DINAS YANG DITERBITKAN DAN
DITERIMA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
(MENURUT WAKTU PENERBITANNYA)
No. Bulan
2007
(SK
terbit)
2008
2007
(SK
Terima)
2008
2007
(ID
Terbit)
2008
2007
ID
Trma
2008 Jumlah
1. Jan - 6 - 3 - 5 - 1 15A
2. Peb. - 4 2 - - 4 - 1 11
3. Mar 5 - - 6 - 1 - 3 15
4. Apr 8 4 - 3 - - - 6 21
5. Mei 9 2 - - - - - 2 13
6. Jun 1 - 2 5 - 2 - 1 11
7. Jul - 1 2 6 2 6 - 1 18
8. Agst 1 3 1 2 3 8 - 2 20
9. Sep - 2 1 9 - 1 1 8 22
10. Okt 1 1 1 1 3 2 1 - 10
11. Nop - - 4 - 2 2 4 - 12
12. Des 1 - 5 - 1 - 1 - 8
Jumlah 26 23 18 35 11 31 7 25 176
82
4. Sumber Daya Fisik
Sumber daya fisik terdiri dari sumber daya tanah, bangunan dan
kendaraan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh BPK-RI Perwakilan
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 adalah: tanah peruntukan
Kantor Perwakilan Provinsi Lampung seluas 8.090 M2, bangunan dan
halaman rumah dinas, mess dan bangunan olah raga terbuka seluas
4.001 M2, dan kendaraan operasional berupa roda 3 dan roda 4
sebanyak 7 unit.
Data mengenai sumber daya disajikan dalam tabel berikut ini:
TABEL 1.19
DAFTAR SUMBER DAYA TANAH, BANGUNAN
TA 2007 dan 2008
No. Uraian Satuan Kuantitas Nilai (Rp) Tahun
perolehan
Peruntukan
1. Tanah
Bangunan
Rumah Negara
Golongan III
M2 4.001 1.382.000.000,00 2007 Perumahan
2.. Tanah
Bangunan
Kantor
Pemerintah
M2 8.090 5.693.000.000,00 2008 Kantor
Perwakilan
3. Rumah Negara
Gol III Type C
Permanen
Unit 7 1.312.015.403,00 2007 Rumah dinas
eselon IV
4. Mess/Wisma
Permanen
Unit 1 965.471.190,00 2007 Mess/wisma
5. Bangunan Olah
Raga Terbuka
/Permanen
Unit 1 37.432.241,00 2007 Sarana olah
raga pegawai
Jumlah 9.389.918.834,00
83
TABEL 1.20
DAFTAR KENDARAAN DINAS
No. Nama
Barang
Merk/Type Satuan Jumlah Nilai (Rp) Tahun
perolehan
1. Sedan Toyota Altis Unit 1 267.600.000,00 2007
2. Mini Bus Toyota
Avanza
Unit 3 402.800.000,00 2007
3. Sepeda
Motor
Honda/Supra
Fit
Unit 3 28.950.000,00 2007
Jumlah 7 699.350.000,00
TABEL 1.21
DAFTAR ASET TETAP LAINNYA
No. Nama
Barang Jenis Satuan Jumlah Nilai (Rp)
Tahun
Perolehan
1. Buku Matematika Buah 1 20.700 2008
2. Buku Umum Buah 104 5.153.375 2008
3. Buku Ensiklopedi,Leksuka/Kamus Buah 14 1.428.300 2008
5. Buku Filsafat Lainnya Buah 3 391.500 2008
6. Buku Islam Buah 42 3.466.250 2008
7. Buku Kristen Buah 1 44.100 2008
8. Buku Statistik Buah 19 625.250 2008
9. Buku Ekonomi Buah 253 17.922.200 2008
10. Buku Hukum Buah 219 11.186.100 2008
11. Buku Ilmu Administrasi
Pemerintahan
Buah 4 152.100 2008
12. Buku Pengetahuan Bahasa
Indonesia
Buah 3 93.150 2008
13. Buku Pengetahuan Bahasa Inggris Buah 34 3.732.775 2008
14. Buku Perencanaan Fisik,
Pertamanan
Buah 23 1.013.400 2008
15. Buku Kesusastraan Asing Buah 4 223.200 2008
16. Buku Kesusastraan Indonesia Buah 8 360.800 2008
17. Buku Riwayat Hidup (Biografi) Buah 5 306.900 2008
Jumlah 46.120.100
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung diperlukan sarana dan
prasarana selain tanah, bangunan dan kendaraan, yaitu berupa
barang-barang inventaris. Pada Tahun Anggaran 2008 jumlah barang
inventaris yang dimiliki adalah sebanyak 560 unit, senilai
Rp851.579.740,00
84
Data selengkapnya mengenai barang inventaris yang dimiliki
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
TABEL 1.22
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2007 dan 2008
No. Uraian Satuan Kuantitas Nilai (Rp)
1. Lemari besi/Metal Buah 16 60.609.900
2. Lemari kayu Buah 23 67.700.000
3. Rak besi Buah 9 10.950.000
4. Filling cabinet besi Buah 10 23.250.000
5. Filing cabinet kayu Buah 2 3.300.000
6. Brandkas Buah 2 24.560.000
7. Buffet Buah 2 16.050.000
8. Locker Buah 6 18.000.000
9. Tempat menyimpan gambar Buah 1 2.000.000
10. White board Buah 8 6.000.000,00
11. Meja kerja kayu Buah 95 183.532.000
12. Kursi besi/metal Buah 190 60.970.000
13. Sice Buah 1 10.462.500
14. Meja rapat Buah 4 36.737.500
15. Meja komputer Buah 16 24.103.000
16. Tempat tidur kayu Buah 3 2.100.000
17. Meja resepsionis Buah 3 15.159..000
18. Kursi fiber glass Buah 141 157.849.700
19. AC split Buah 12 88.100.000
20. Mimbar/podium Buah 1 3.000.000
21. Karpet Buah 1 8.000.000
22. Uninterruptible Power Supply
(UPS)
Buah 10 10.190.500
23. Kamera digital Buah 2 10.136.440
24. Pesawat telepon Buah 2 8.819.200
Jumlah 560 851.579.740
5. Sumber Daya Teknologi Informasi
Sarana Teknologi informasi yang tersedia pada BPK-RI
Perwakilan Provinsi Lampung berjumlah 55 unit, senilai
Rp526.186.818,00. Rincian daftar sarana teknologi informasi dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
85
TABEL 1.23
DAFTAR SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI
No. Nama Barang Satuan Jumlah Nilai (Rp) Tahun
perolehan
1. Local Area Network (LAN) Unit 1 4.766.900
1. PC 17 130.614.410 2007
2. Laptop 30 289.119.470 2007
3. Viewer 1 17.129.438 2008
4. Printer 4 12.600.000 2008
5. Scanner 1 2.500.000
6. Server 1 68.456.600 2008
7. Netware Interface external 1 1.000.000
Jumlah 55 526.186.818
Selain itu komputer pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
telah terhubung dengan jaringan file sharing. Jaringan file sharing ini
dapat cepat menyebar dengan adanya alamat e-mail untuk seluruh
pejabat dan pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung.
86
C. Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK)
Sasaran Strategis KPI Satuan
Pengukuran Target
1 Terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
1.1 skor opini atas laporan keuangan 2,1
1.2 % peningkatan skor opini laporan keuangan % 25%
1.3 % Jumlah entitas yang menggunakan ketentuan tentang sisdur pengelolaan keuangan dan SAP
% 74%
1.4 % Penurunan jumlah temuan krusial yang berulang % 41%
1.5 Indeks Penerapan Good Goverment Governance di masing-masing auditee
3
2 Memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam mengambil keputusan
2.1 % Hasil pemeriksaan yang dimanfaatkan oleh Pemda dan DPRD
% 75%
2.2 Indeks kepuasan Stakeholder (Pemda, DPRD, DPD) atas hasil pemeriksaan perwakilan
3
3 Menjadi perwakilan BPK RI yang profesional 3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan kode etik BPK
% 96%
4 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemeriksaan
4.1 % pelaksanaan pemeriksaan sesuai Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)
% 96%
4.2 % ketepatan waktu pemeriksaan (sub kpi: pelaksanaan,pelaporan)
% 87%
4.3 % kesesuaian proses pemeriksaan dengan PMP % 95%
5 Meningkatkan efektivitas pemberian rekomendasi kepada auditee
5.1 % jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh auditee % 60%
5.2 % jumlah pendapat yang dimanfaatkan oleh Pemerintah % 80%
5.3 % pemeriksaan kinerja yang memberikan rekomendasi kebijakan masalah publik dibanding total pemeriksaan kinerja
% 60%
6 Meningkatkan efektivitas penyelesaian ganti kerugian daerah
6.1 % Jumlah laporan pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan tepat waktu
% 70%
87
Sasaran Strategis KPI Satuan Pengukuran
Target
7 Meningkatkan kompetensi SDM 7.1 Jumlah jam pelatihan per pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
Jam 40 jam
8 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
8.1 % aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara optimal % 100%
9 Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif 9.1 Indeks kepuasan pegawai Perwakilan 3,5
10 Mengembangkan sistem dan prosedur internal
10.1 % Ketersediaan SOP % 100%
11 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan
11.1 % Jumlah temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara dibandingkan dengan realisasi biaya pemeriksaan
>1
11.2 Tingkat penyerapan anggaran % 90%
11.3 Deviasi waktu penyampaian laporan Keuangan dan Kegiatan satker
Hari <=1
Jumlah KPI 22
88
89
D. Organisasi Non Kedinasan
Organisasi non kedinasan yang ada di BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan
Dharma Wanita.
1. Organisasi KORPRI pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
didirikan pada tanggal 16 September 2008 berdasarkan Keputusan
Pengurus Unit Nasional KORPRI BPK-RI Nomor KEP-
23/K/UNKB/IX/2008 tentang Pembentukan Pengurus Sub Unit
Nasional KORPRI Perwakilan BPK-RI di Bandar Lampung Periode
Tahun 2008-2013. Nama-nama pengurus adalah sebagai berikut:
Ketua : Rahmat Andy, SH
Wakil Ketua : Rachmad, SE
Sekretaris : Emmy Mutiarini, SE, MSi, Ak
Wakil Sekretaris : Lusia Fransisca, SH
Bendahara : Rulita Andri A, SE, Ak
Bidang Usaha dan Kesejahteraan : M. Toha Arafat, SE. MSi, Ak
Bidang Organisasi dan Perlindungan Hukum : Nurina Hijiani, S.H.
Bidang Pembinaan Mental : Novis Pramantyabudi,
S.E., CISA, CCNA,CLS,Ak.
Bidang Olah Raga, Seni dan Budaya : R. Bagus Prijono, S.Sos
Bidang Pemberdayaan Perempuan : Oktarina Sariputri, S.Pt
Kegiatan yang dilaksanakan oleh KORPRI adalah:
1.1. Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)
1.2. Kegiatan pertandingan olah raga dalam rangka memperingati
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 63, meliputi
pertandingan antar unit kerja lingkup BPK-RI Perwakilan
Provinsi Lampung dan pertandingan persahabatan tenis
90
lapangan dan futsal antara pejabat dan pegawai Perwakilan
dengan pejabat dan pegawai BPKP Perwakilan Lampung.
1.3. Kegiatan buka bersama Pimpinan, pejabat dan pegawai
perwakilan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan anak-
anak dari panti asuhan yatim piatu, dilanjutkan dengan siraman
rohani, Sholat Tarawih bersama dan pemberian santunan.
2. Dharma Wanita
Para istri pimpinan, pejabat dan karyawan tergabung dalam
organisasi Dharma Wanita. Susunan pengurus Dharma Wanita
Persatuan Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung terbentuk
berdasarkan Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Propinsi
Lampung dengan Surat Keputusan Nomor
Skep/DWP.Prog.Lpg/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 tentang Pengesahan
Susunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan perwakilan BPK-RI
Bandar Lampung Masa Bakti 2008-2009. Adapun susunan pengurus
Dharma wanita Persatuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
adalah sebagai berikut:
Ketua : Ny. Tangga M. Purba
Wakil Ketua : Ny. Muhaimin
: Ny. Rachmat Andy
: Ny. Ayub Amali
Sekretaris : Ny. Chandra Emil Harahap
Wakil Sekretaris : Ny. Zainal Abidin
Bendahara : Ny. Kholid Muslim
Bidang Pendidikan:
- Ketua : Ny. Paula H. Simatupang
- Sekretaris : Ny. Puspa Ratih
91
- Anggota : Ny. Dian Hidayatullah
: Ny. Waryan
: Lusia Fransisca
Bidang Ekonomi:
- Ketua : Ny. R.B. Prijono
- Sekretaris : Ny. Epan Morensi
- Bendahara : Ny. Faizal
- Anggota : Ny. M. Toha Arafat
: Ny. Rachmad
: Ny. Imam Supriadi
: Juniarti Francisca
: Ayu Marwiyah
Bidang Sosial Budaya
- Ketua : Ny. Kumpul Damanik
- Sekretaris : Ny. Purwa Winaryanto
- Anggota : Ny.Novis Pramantyabudi
: Ny. Gunawan Firmanto
: Ny. Sujendro A. Cahyono
: Rulita Andri Astuti
Program Kerja Sekretariat Dharma Wanita kami sajikan dalam tabel
berikut ini:
TABEL 1.24
PROGRAM KERJA SEKRETARIAT DHARMA WANITA
PERSATUAN BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008
No. Program
Kerja
Kegiatan
2008
Jadwal Ket.
1. Bidang
Sekretariat
a. Mengarsipkan surat masuk
dan surat keluar
b. Pengadaan ATK
Januari
s.d.
Desember
Berkelanjutan
92
No. Program
Kerja
Kegiatan
2008
Jadwal Ket.
c. Memberikan informasi
mengenai kegiatan Dharma
Wanita dan kebijakan Ketua
kepada Anggota
d. Mengadakan rapat rutin
dengan seluruh
anggota/pengurus
e. Menyusun program kerja
f. Menghadiri undangan
2. Bidang
Ekonomi
a. Menyediakan seragam
Dharma Wanita
b. Mengadakan door prize
c. Penjualan kalender Tahun
2009
d. Penjualan/demo alat-alat
rumah tangga
e. Mengadakan bazar pada HUT
BPK-RI dan HUT RI
Sda. Bekerja sama
dengan pihak
dalam dan
luar
3. Bidang
Pendidikan
a. Meningkatkan keimanan dan
ketakwaan, dengan
memperingati hari-hari besar
Agama
b. Meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan anggota
dengan melakukan kunjungan
ke pabrik, mengumpulkan
buku-buku, pemeriksaan
kesehatan gigi, olah raga dan
mengadakan perlombaan
dalam rangka memperingati
HUT BPK-RI dan HUT RI
c. Mengikuti kegiatan pelatihan
dan seminar
Sda. Sda.
4. Bidang
Kesejahteraan
a. Mengadakan kunjungan sosial
ke panti asuhan, panti jompo
dan korban bencana
b. Mengumpulkan pakaian dan
buku bekas layak pakai untuk
SD, SMP dan SMA untuk
disumbangkan
c. Kunjungan kepada keluarga
pegawai yang sakit, meninggal
dunia atau melahirkan.
Sda. Sda.
93
BAB IV
PENUTUP
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga
Negara yang bebas dan mandiri dan mempunyai tugas konstitusional
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara,
sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Keempat UUD 1945. Hasil
pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD.
Dalam rangka mewujudkan tugas tersebut, BPK-RI ikut berperan dalam
mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Hal itu dapat dilakukan dengan upaya preventif dan
represif.
Pada Tahun 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung telah
melakukan tugas pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan
(RKP) yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2008 pemeriksaan
dilakukan terhadap 30 entitas. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan kegiatan unsur penunjang
dan pendukung. Kegiatan unsur penunjang dan pendukung juga telah
dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)
yang telah ditetapkan.
Di bidang Sumber Daya Manusia BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung telah melakukan pembinaan SDM guna menunjang peningkatan
kinerja Perwakilan, dengan mengikutsertakan pegawai pelaksana BPK-RI
baik dari unsur pemeriksa maupun unsur penunjang dan pendukung untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan baik, yang dilaksanakan oleh Pusdiklat
Pegawai, BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, maupun pendidikan
umum.
94
BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung sebagai salah satu unsur
pelaksana BPK-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan
pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara harus
dapat mengelola keuangan Negara secara tertib dan transparan. Di dalam
melakukan tugas dan fungsinya BPK-RI juga membutuhkan anggaran yang
cukup, sehingga pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
Negara dapat terlaksana dengan baik. Dalam Tahun 2008 anggaran biaya
pemeriksaan pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebesar
Rp1.832.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.723.630.297,00 atau 94,04%
dari anggaran.
Selain itu untuk mendukung kinerja yang dapat meningkatkan
produktivitas dan kualitas pemeriksaan diperlukan sarana dan prasarana
yang memadai. Pada Tahun Anggaran 2008 BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung juga telah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana fisik
berupa pengadaan tanah untuk perumahan pegawai, pembangunan mess
pegawai, pembangunan rumah dinas eselon IV, pengadaan kendaraan
operasional, pengadaan komputer dan pengadaan barang inventaris lainnya.
Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pada Kantor Perwakilan Provinsi
Lampung secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Pencapaian fisik pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2008 dapat
direalisasikan sebesar 100% dan realisasi anggaran yang diserap adalah
sebesar Rp5.189.701.463,00 atau 77,10%.
Selain beberapa hal yang telah dicapai, BPK-RI Perwakilan Provinsi
Lampung sebagai perwakilan yang masih baru juga tidak luput dari
berbagai kendala dan hambatan, baik dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan
maupun pelaksanaan tugas pendukung dan penunjang. Berbagai hambatan
tersebut antara lain berupa terbatasnya jumlah petunjuk teknis pemeriksaan
guna meningkatkan mutu hasil pemeriksaan , ketersediaan sarana penyusun
95
LHP berupa komputer, laptop dan printer, serta keterbatasan ruang kerja
dan kurangnya personil baik pada unit kerja Sub Auditorat maupun
Sekretariat Perwakilan.
Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008, Perwakilan Provinsi
Lampung sebagai salah satu unsur pelaksana BPK telah melakukan upaya
perbaikan dengan sistem pengukuran berbasis kinerja yang berfungsi untuk
menyesuaikan rencana strategis yang sekaligus melakukan evaluasi dan
monitoring atas pencapaian kinerja Perwakilan, sehingga diharapkan semua
rangkaian kegiatan dapat diselaraskan dan terukur untuk mencapai Visi dan
Misi BPK-RI.
Untuk tahun mendatang BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung
merencanakan untuk melaksanakan pembangunan gedung kantor
perwakilan, pengadaan peralatan teknologi informasi serta barang-barang
inventaris lainnya dan mengajukan kebutuhan personil kepada Biro SDM,
guna pemenuhan kebutuhan sesuai dengan lingkup tugas yang diembannya.
TIM PENYUSUN BUKU
Pengarah : Drs. Tangga Muliaman Purba, M.M
Penanggung Jawab : Muhaimin, S.H., M.Si.
Ketua : Nurina Hijiani, S.H.
Wakil Ketua : 1. R. Bagus Prijono, S.Sos.
2. Kumpul Damanik, S.E.
3. Rachmad, S.E.
Sekretaris : Dian Hidayatullah, S.E., M.Si., Ak.
Anggota : 1. Lusia Fransisca, S.H.
2. I Putu Wira Eka Putra, S.H.
3. Editha Tarigan
4. Juniarti Franciska, S.E., Ak.
5. Vannie Januaresti, A.Md.