profil badan koordinasi penanaman modal dan … · pengelolaan unit yang bertanggung jawab terhadap...

I

PROFIL BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2014

II

KATA PENGANTARAssalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan YangMaha Esa atas Segala Rahmat dan karunia –Nya, sehingga Buku“Profil Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu”yang merupakan salah satu bentuk publikasi tentang informasikelembagaan penanaman modal daerah yang disusun akhir tahun2014 dapat diselesaikan dengan baik.

Menggambarkan ringkasan Rencana Strategis, tugas pokok,kondisi serta hasil pembangunan bidang penanaman modal yangdilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten, Khusunya BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ProvinsiBanten. Sebagai Badan Publik, urgensi untuk mengenalkan dirimerupakan prioritas. Buku ini selain berisi gambaran umumlembaga, juga berisi gambaran tentang pelaksanaan penyelengaraanPemerintahan Provinsi di bidang Penanaman Modal.

Harapan kami dengan disusunnya Buku Profil BKPMPTPemerintah Provinsi Banten ini dapat Bermanfaat bagi semua pihak,baik untuk bahan pengambilan kebijakan, instansi laindilingkungan Provinsi Banten, Pemerintah Kota dan Kabupaten diBanten maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain untukkepentingan penelitian. Penyusunan Buku Profil BKPMPT ini,disadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu untuk publikasiberikutnya kritik dan saran dari berbagai pihak guna perbaikanBuku Profil ini sangat diharapkan. Akhirnya, semoga Buku Profil inidapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sekian, terima kasih.Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Provinsi Banten

M A S H U R I

III

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ................................................. iKATA PENGANTAR ............................................... iiDAFTAR ISI .......................................... ……………. iiiI. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kelembagaan...................... 1II. SEJARAH PEMBENTUKAN

A. Kebijakan & Pelaksana KebijakanPenanaman Modal Daerah.......................... 13

B. Dasar Hukum............................................. 21C. Visi, Misi, dan Motto Pelayanan................. 24D. Stuktur Organisasi dan Tupoksi................. 26E. Sumber Daya Manusia ............................... 43F. Sarana dan Prasarana ................................ 46

III. KINERJA PELAYANANA. Mekanisme Pelayanan ................................ 50B. Mekanisme Pengaduan ............................... 51C. Prestasi dan Penghargaan........................... 52D. Tantangan dan Kendala yang dihadapi ....... 53E. Realisasi Investasi PMA & PMDN ................ 54F. Penyerapan Tenaga Kerja.......................... . 57G. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh

BKPMPT Tahun 2014.................................. 57H. Bagan Alur Permohonan Informasi Publik

BKPMPT Provinsi Banten............................ 61I. Rekapitulasi Permohonan Informasi

Publik Periode Tahun 2014......................... 62

IV. PENUTUPGALERI KEGIATAN ......................................... 63

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kelembagaan

Menarik investasi domestik dan luar negeri menjadi

pilihan bagi daerah ketika kecenderungan keterbatasan dana

dari pusat dalam pengembangan ekonomi

daerahnya. Agar investasi itu datang maka daerah dituntut

melakukan dua hal, yaitu memperbaiki tata kelola

pengelolaan unit yang bertanggung jawab terhadap

keberadaan, kedatangan, dan keberlanjutan investasi di

daerah dan melakukan inventarisasi akan potensi lokal yang

bersifat khas untuk ‘dijual´ kepada investor luar daerah atau

luar negeri. Mengacu pada analisa SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, and Thread), pemanfaatan sumber

daya alam dan manusia harus dapat bersinergi untuk

memperoleh manfaat yang maksimal. Hal ini tentunya

memerlukan perencanaan yang sistematis, terarah dan

terpadu.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan

pembangunan di bidang penanaman modal daerah yang

diemban oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten secara umum

meliputi : pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi

di bidang Penanaman Modal; perumusan dan penyusunan

rencana kerja serta kebijakan teknis di bidang penanaman

modal di Provinsi Banten; penyelenggaraan pelayanan

penanaman modal daerah pada pemerintah Provinsi Banten;

pemberian perijinan/rekomendasi penanaman modal di

2

Provinsi Banten dalam rangka tugas pembantuan,

desentralisasi dan dekonsentrasi serta pelaksanaan

pelayanan umum lintas Kabupaten dan Kota; pelaksanaan

kerjasama di bidang penanaman modal dengan Kabupaten

dan Kota; pengindentifikasian sumber-sumber potensi daerah

secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan

pengendalian pembangunan di bidang penanaman modal

Provinsi; pengkoordinasian pelaksanaan promosi penanaman

modal; pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan

pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal.

II. SEJARAH PEMBENTUKAN KELEMBAGAANSejarah Pembentukan

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten pertama kali dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

(BKPMD) Provinsi Banten, selanjutnya diperbaharui dengan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Banten. BKPMD Provinsi Banten

diubah menjadi BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Banten yang merupakan unsur pendukung

tugas Gubernur di bidang penanaman modal.

3

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaku

usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan

modalnya di wilayah Banten, BKPMPT Provinsi Banten telah

melaksanakan pelayanan perizinan terpadu tingkat provinsi

seta mendorong dan pembina pelaksanaan PTSP di

kabupaten/kota. Pelaksanaan PTSP merupakan amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

PTSP di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran Bersama

Meteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara

dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor

SE/08/M.PAN-RB/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di

Daerah.

Menindaklanjuti Udang-Udang dan Peraturan tersebut

diatas, Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan

Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal

Provinsi Banten. Kemudian untuk merespons berbagai

masukan dari Kementrian Sektoral terutama Kemendagri

bahwa seyogyanya penanganan pelayanan serta penerbitan

izin dan non izin dilaksanakan oleh satu badan ataupun

dinas yang berdiri sendiri, maka dilahirkan Peraturan Daerah

Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan nomenklatur Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) menjadi

Badan Koordinasi penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

(BKPMPT). Adapun secara teknis pelaksanaan diatur melalui

4

Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten pengganti dan

Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar

Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal serta

Keputusan Gubernur Nomor 503/kep.91-Huk/2013 tentang

Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan

Non Perizinan dari Gubernur kepada Kepala BKPMPT.

Jenis Perizinan dan non Perizinan yang dilayani PTSP

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 dan

Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 adalah :

NO. BIDANGJENIS PERIZINAN

PERIZINAN NONPERIZINAN

1 Penanaman Modal 8

2Perindustrian dan

Perdagangan2

3 Kebudayaan dan pariwisata 13

4 Pendidikan 1

5 Koperasi 4

6 Tenaga Kerja 1

7 Pertambangan dan Energi 6 1

8 Kesehatan 24 8

9 Pertanian dan Peternakan 1

10 Kehutanan dan Perkebunan 11 7

11 Sosial 4

12 SDA dan permukiman 1

13 Bina Marga dan tata Ruang 1

Jumlah 69 24

5

NO BIDANGJENIS PELAYANAN

PERIZINAN NON PERIZINAN

1. PenanamanModal

1. Izin Prinsip Penanaman

Modal Baru;

2. Izin Prinsip Perluasan;

3. Izin Usaha;

4. Izin Usaha Perluasan;

5. Izin Perubahan:

a. Perubahan Pemegang

Saham;

b. Perubahan Bidang

Usaha;

c. Perubahan Alamat

Perusahaan;

d. Perubahan Nama

Perusahaan;

e. Perubahan Rencana

Penyelesaian Proyek;

f. Penyelesaian Proyek;

g. Perubahan Nilai

Investasi;

h. Perubahan Kapasitas

Produksi

6. Izin Usaha

Penggabungan( merger )

7. Izin Usaha Diluar

Kawasan Industri;

8. Izin Usaha Di Dalam

Kawasan Industri untuk

Penanaman Modal Dalam

Negeri.

2 Perindustrian 1. Izin Usaha Industri

6

danPerdagangan

Dengan Skala Investasi

di Atas Rp.

10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah)

tidak termasuk tanah

dan Bangunan tempat

kecuali jenis industri

yang menjadi

kewenangan menteri;

2. Izin Perluasan Industri

Dengan Skala Investasi

di Atas Rp.

10.000.000.000,00

(sepuluh milyard rupiah)

tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat

kecuali jenis industri

yang menjadi

kewenangan menteri..

3 Kebudayaandan Pariwisata

1. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Perjalanan

Wisata;

2. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Penyedia

Akomodasi;

3. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Makanan dan

7

Minuman;

4. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Kawasan

Pariwisata;

5. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Transportasi

Wisata;

6. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa Daya

Tarik Wisata;

7. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha

Penyelenggaraan

Kegiatan

Hiburan dan

Rekreasi;

8. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Pramuwisata;

9. Rekomendasi

Pendaftaran

Penyelenggaraan

Pertemuan,

Perjalanan,

Intensif,

Konferensi dan

Pameran;

8

10. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Konsultan

Pariwisata;

11. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha Jasa

Informasi

Pariwisata;

12. Rekomendasi

Pendaftaran

Usaha WisataTirta;

4 Pendidikan 1. Rekomendasi

Pendirian dan

Penutupan

Perguruan Tinggi

5 Koperasi 1. Rekomendasi

pengesahan akta

pendirian

koperasi;

2. Rekomendasi

pengesahan akta

perubahan

anggaran dasar

koperasi;

3. Rekomendasi

pembubaran

koperasi;

Rekomendasi

pembukaan

9

kantor cabang

koperasi

6 Tenaga kerja 1. Perpanjangan izin

memperkerjakan tenaga

kerja asing (IMTA) Lintas

Kab/Kota;

2. Perpanjangan rencana

penggunaan tenaga kerja

asing (RPTKA);

Izin Operasional Kantor

cabang Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia

Swasta (PPTKIS

7 Pertambangandan Energi

1. Izin Usaha Pertambangan

(IUP); operasi produksi

untuk mineral non logam

dan bantuan lintas

Kab/Kota


(IUP) Operasi produksi

Mineral Non Logam dan

Bantuan paling jauh 12

(duabelas) mil laut diukur

dari garis pantai kearah

laut lepas dan/atau

kearah perairan

kepulauan.


(IUP) operasi produksi

khusus pengangkutan

mineral dan batubara

lintas Kab/Kota;

4. Izin

Pengangkutan/Penimbun

Rekomendasi

pembelian dan

penggunaan bahan

peledak

10

an dan pemakaian bahan

peledak (izin gudang

handak);

5. Kartu izin meledakkan

(KIM);

Pemberian izin badan

usaha jasa pertambangan

mineral, batubara dan

panas bumi dalam

rangka PMA dan PMDN

lintas Kab/Kota

8 Kesehatan 1. Izin bidan;

2. Izin perawat;

3. Izin perawat gigi (SIPG);

4. Izin Fisioterapis (SIF);

5. Izin Refraksionis Optisien

(SIRO);

6. Izin Asisten Apoteker

(SIAA);

7. Izin Terapis Wicara

(SITW);

8. Izin Radiografer (SIR);

9. Izin Prinsip Industri Kecil

Obat Tradisional (IKOT);

10. Izin Pendirian RSU

Pemerintah Kelas B Non

pendidikan.

11. Izin Penyelenggaraan RSU


pendidikan;

12. Izin Perpanjangan

penyelenggaraan RSU


Pendidikan;

1. Rekomendasi izin

Prinsip Industri

Obat Tradisional

(IOT);

2. Rekomendasi izin

usaha Industri

Obat Tradisional

(IOT);

3. Rekomendasi izin

Produksi

Kosmetika;

4. Rekomendasi

sertifikat

produksi alat

kesehatan

(Alkes);

5. Rekomendasi

Sertifikat

Produksi

Perbekalan

Kesehatan

Rumah Tangga;

6. Rekomendasi izin

11

13. Izin Pendirian RS khusus

pemerintah kelas B.

14. Izin Penyelenggaraan RS

khusus pemerintah kelas

B;

15. Izin perpanjangan

Penyelenggaraan RS

khusus pemerintah kelas

B;

16. Izin pendirian RSU

Swasta kelas B;

17. Izin Penyelenggaraan RSU

Swasta kelas B.


penyelenggaraan RSU

Swasta Kelas B;

19. Izin Pendirian RS khusus

swasta kelas B;

20. Izin Penyelenggaraan RS

Khusus Swasta Kelas B;


Penyelenggaraan RS

khusus swasta kelas B;


Penyelenggaraan RS

khusus swasta kelas B;

23. Izin Pedagang Besar

Farmasi cabang (PBF

Cab);

24. Izin Cabang Penyalur

Kesehatan;

pedagang Besar

Farmasi (PBF)

Pusat;

7. Rekomendasi izin

Pedagang Besar

Bahan Baku

Farmasi Penyalur

(PBBBF);

8. Rekomendasi izin

Penyalur Alat

Kesehatan (IPAK);

9 Pertanian danPeternakan

1. Izin usaha distributor

obat hewan;

12

10 Kehutanan danPerkebunan

1. Izin Industri

Penggergajian;

2. Izin industri serpih kayu

(wood chip);

3. Izin industri vinir

(veneer);

4. Izin industri kayu lapis

(plywood);

5. Leminated veneer lumber

(LVL);

6. Industri Hasil Hutan

Bukan Kayu;

7. Izin perluasan Industri

Primer Hasil Hutan Kayu;

8. Peremajaan mesin

(reengineering);

9. Usaha budidaya tanaman

perkebunan;

10. Usaha industri

pengolahan hasil

perkebunan;

Usaha budidaya dan

industri pengolahan hasil

perkebunan;;

1. Perluasan Lahan;

2. Perubahan Jenis

Tanaman;

3. Penambahan

Kapasitas;

4. Diversifikasi

Usaha;

5. Tempat

Penampungan

kayu Terdaftar

(TPT);

6. Rekomendasi

(pertimbangan

teknis) dalam

rangka tukar

menukar

kawasan hutan;

7. Rekomendasi

(pertimbangan

teknis) dalam

rangka pinjam

pakai kawasan

hutan;

11 Sosial 1. Rekomendasi

pengumpulan

uang atau

barang;

2. Rekomendasi

undian gratis

berhadiah;

3. Rekomendasi

pengumpulan

13

1. Kebijakan Penanaman Modal

Pembangunan bidang penanaman modal dalam

pembangunan daerah, telah menjadi agenda program kerja

Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini nampak jelas didalam

proyeksi pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang menempatkan

kegiatan investasi sebagai lokomotif dalam menggerakan

perekonomian daerah.

Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan bidang

penanaman modal, Pemerintah Provinsi Banten, mempunyai visi

“Banten Gerbang Investasi di Indonesia”. Visi tersebut terkait

Rencana Startegis BKPMPT yg mengandung makna, bahwa

Banten adalah tempat berinvestasi yang ideal, yang memberikan

uang/barang;

4. Rekomendasi

Tanda

Pendaftaran

organisasi

sosial/yayasan/L

SM_UKS

12 SDA danPermukiman

1. Izin pengelolaan kawasan

sumber daya air.

13 Binamarga danTata Ruang

1. Izin pengelolaan kawasan

sumber daya air.

14

peluang dan prospek bisnis yang sangat menjanjikan bagi para

investor. maka makna penting pada visi tersebut adalah bahwa

Banten akan menjadi tempat yang sangat tepat bagi investor

asing maupun dalam negeri untuk menanamkan dan

mengembangkan modalnya di Indonesia

Untuk menjadikan Banten sebagai tujuan investasi yang

berdaya saing, Pemerintah Provinsi Banten berencana

memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui

pengembangan usaha agribisnis dan memperluas lapangan

kerja, mengembangkan dan menata ulang hubungan antar

industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif

bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan

penciptaan peluang usaha, serta mengembangkan dan menata

ulang hubungan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur

yang memadai melalui pengembangan tiga pintu keluar masuk

wilayah Banten.

Kebijakan penanaman modal di Provinsi Banten adalah :

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan

penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana

umum penanaman modal daerah dan rencana strategis

daerah sesuai dengan program pembangunan daerah

provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah.

b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan

pengawasan dalam skala provinsi terhadap

penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan

pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan

Pemerintah.

15

c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan

melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang

penanaman modal meliputi:

Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu

dipertimbangkan tertutup.


dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.


dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala

provinsi.

Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi

sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam,

kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk

pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar

berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota.

Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di

luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi

kewenangan provinsi.

d. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman

modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman ModalA. Pengembangan Penanaman Modal

a. Pengembangan penanaman modal daerah;

b. Mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur dengan

instansi terkait dalam rangka peningkatan penanaman

modal daerah;

16

c. Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan

penanaman modal daerah dan perumusan pemetaan

potensi penananam modal di sektor primer, sekunder dan

tersier dengan instansi terkait;

d. Menganalisa potensi dan peluang penanaman modal

daerah;

e. Merumuskan pengembangan kajian minat penanaman

modal daerah.

B. Promosi Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis

pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi

penanaman modal di tingkat provinsi.

b. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman

modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar

negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.

c. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun

materi promosi skala Provinsi.

d. Mongoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun

materi promosi skala Provinsi.

e. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan meteri dan

memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman

modal di tingkat provinsi.

f. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan

memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman

modal di tingkat provinsi.

17

C. Pelayanan Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara

dan pelaksanaan pelayananan terpadu satu pintu kegiatan

penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota

berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan

terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang

ditetapkan oleh Pemerintah

b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non

perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

c. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau

instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan

nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi

penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.

D. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis

pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan

berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah

kabupaten/kota.

E. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara

pembangunan dan pengembangan sistem informasi

penanaman modal skala provinsi.

b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi

penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi

18

penanaman modal Pemerintah dan pemerintah

kabupaten/kota.

c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha

penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal

skala provinsi.

d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal

daerah.

F. Penyebar luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

a. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman

modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi

penanaman modal.

b. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan

dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri,

promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian

pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala

provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.

c. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan

pelatihan penanaman modal skala provinsi.

Bidang Penanaman Modal memiliki peran yang strategis

dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu

perlu ditata dan dikembangkan terus-menerus sehingga

terwujud perekonomian yang mapan untuk kesejahteraan

rakyat.

Sejalan dengan peranannya yang sangat strategis

tersebut, bidang penanaman modal di Provinsi Banten yang

terdiri dari penanaman modal dalam dan luar negeri, dari

19

waktu ke waktu perlu mendapatkan perhatian penanganannya

untuk menuju tingkat yang baik.

G. Aspek Strategis

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

RPJMN 2010-2014 telah menetapkan 11 prioritas nasional

yaitu :

1. reformasi birokrasi dan tata kelola;

2. pendidikan;

3. kesehatan;

4. penanggulangan kemiskinan;

5. ketahanan pangan;

6. infrastruktur;

7. iklim investasi dan usaha;

8. energi;

9. lingkungan hidup dan penanganan bencana;

10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;

serta

11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Mengacu pada poin ketujuh di atas dapat dilihat

bahwa, pengembangan “iklim penanaman modal dan iklim

usaha” yang kondusif menjadi salah satu dari sebelas prioritas

nasional (prioritas ketujuh) dalam RPJMN 2010-2014, dengan

tema prioritas adalah peningkatan investasi melalui perbaikan

kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan

sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Substansi Inti dari tema prioritas nasional ke 7

adalah :

20

1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di

tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi

peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan

ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.

2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di

beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda

bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha

seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin

Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem

Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang

dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.

4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National

Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010)

dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea

cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap

pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port

Cikarang.

5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-

Private Partnership sebelum 2012.

6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan

ketenaga kerjaan dan iklim usaha dalam rangka

penciptaan lapangan kerja.

Dalam situasi seperti diatas, BKPMPT Provinsi Banten

dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan

21

tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha

sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya

peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPMPT (internal)

dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD

2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas

bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya

dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi.

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Buku Profile BKPMPT Provinsi

Banten Tahun 2014 dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

22

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal;


Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3952);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang

Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2009

Tentang Kawasan Industri;

12. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993

tentang Tata Cara Penanaman Modal;

13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman

Modal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011

tentang Pelayan Perijinan Terpadu Satu Pintu;


tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Banten Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten 2012 – 2017;

18. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Banten;

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

24

Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014;

20. Keputusan Gubernur Banten Nomor 577/Kep.453-

Huk/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Bidang

Penanaman Modal pada Sektor Industri, Perdagangan, dan

Pariwisata Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

B. Visi, Misi dan Motto Pelayanan

BKPMPT Provinsi Banten untuk menjangkau keberhasilan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka

pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah

menentukan visi sebagai berikut :

“ Banten Gerbang Investasi Indonesia”

Sejalan dengan citra Banten Gerbang InvestasiIndonesia, maka makna penting pada visi tersebut adalah

bahwa Banten akan menjadi pintu masuk dan tempat yang

sangat tepat bagi investor asing maupun dalam negeri untuk

menanamankan dan mengembangkan modalnya di indonesia.

Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa BKPMPT

Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai

dengan tugas dan fungsi serta kewenanganya untuk

mensinergikan segenap komponen pembangunan guna

mendorong peran strategis investasi dalam rangka

meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.

25

Gerbang Investasi pengertianya adalah suatu rencana

keinginan atau hasrat dari para investor asing maupun

dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia

utamanya adalah di Provinsi Banten, mengingat kondisi, potensi

dan permasalahanya serta kemungkinan pengembangan

penanaman modalnya di Provinsi Banten akan lebih

menguntungkan.

Selanjutnya bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi

di Indonesia dalam kebijakan nasional yang diprioritaskan

sebagai pusat pertumbuhan industri didukung oleh Potensi

investasi sektor primer berbasis industri unggulan Banten

sesuai konsep MP3EI serta adanya daya dukung infrastruktur

dan penyediaan lahan investasi.

Investasi pengertianya adalah penanaman modal langsung baik

penanaman modal asing maupun dalam negeri.

Adapun Misi BKPMPT Provinsi Banten dalam rangka menunjang

keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas;

2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya

saing;

3. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal;

4. Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman

modal secara terpadu;.

26

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSIStruktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten

SUB BIDANG DATAINFORMASIPOTENSIPENANAMANMODAL

SUB BIDANGPENGENDALIANDAN EVALUASI

SUB BAGIANPROGRAM

EVALUASI DANPELAPORAN

BIDANG PELAYANANTERPADU

PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG DATAINFORMASI POTENSIPENANAMAN MODAL

SUB BIDANGPENGENDALIAN DANEVALUASI

KEPALA

UPT

KELOMPOK JABATANFUNGSIAONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIANKEUANGAN

BIDANG DATA,INFORMASI, PEMBINAAN

DAN PENGENDALIAN

BIDANG PROMOSI DANKERJASAMA

PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG DATAINFORMASI POTENSIPENANAMAN MODAL

SUB BIDANGPENGENDALIAN DANEVALUASI

27

Uraian Tugas Satuan OrganisasiBerdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Organisasi

Perangkat Daerah Provinsi Banten di BKPMPT Provinsi

Banten adalah sebagai berikut :

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan

koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal serta

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah provinsi di

bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan

non perizinan;

b. perumusan dan penyusunan perencanaan penanaman

modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman

modal;

d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan, hukum, kehumasan, kerasipan,

kepustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta aset

Badan.

e. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang

penanaman modal serta pelaksanaan pembinaan dan

pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal;

28

f. pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman

modal;

g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu

satu pintu bidang penanaman modal;

h. penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala

pelaksanaan penanaman modal;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan;

b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencaan di

bidang penanaman modal;

c. merumuskan, menetapkan kebijakan teknis serta

kebijakan operasional, data, informasi, pembinaan dan

pengendalian, promosi, kerjasama dan pelayanan

perizinan serta non perizinan penanaman modal;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian atas

pelaksanaan penanaman modal;

e. melaksanakan promosi dan kerjasama bidang

penanaman modal;

f. menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu

berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang

dari Gubernur;

g. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi

kepada Gubernur mengenai perkembangan penanaman

modal;

29

h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan pembuatan laporan;

j. melaksanakan tugas lain di bidang penanaman modal

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud membawahkan:

a. Sekretaris Badan;

b. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;

c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

d. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal;

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;

f. Jabatan Fungsional.

Sekretaris BadanSekretaris Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan

keuangan serta evaluasi dan pelaporan.


Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di

lingkungan Badan;

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan

kebijakan teknis Badan;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

30

tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan,

perlengkapan, rumah tangga dan aset Badan;

d. pelaksanaan pelayanan informasi publik;

e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan,

pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan;

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud,

Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Badan;

b. mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan

kebijakan teknis Badan;

c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi

umum;

d. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;

f. menghimpun, menata, menyimpan dan menyampaikan

informasi publik;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

h. melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban

Sekretariat;

Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud membawahkan:

a. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kepala Sub-Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

31

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,

rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi

kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset

Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan

kepustakaan;

e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang

Badan;

f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset

Badan;

g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan

keamanan kantor serta lingkungannya;

h. melaksanakan fungsi kehumasan;

i. melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban

Sub-Bagian;

32

Kepala Sub-Bagian Keuangan

Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan

penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan

perbendaharaan Badan.


Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:


b. menyiapkan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di

lingkungan Badan;

c. menyiapkan bahan pembayaran dan pengeluaran

anggaran belanja Badan;

d. melaksanakan administrasi/penatausahaan keuangan

Badan yang mencakup pembayaran gaji pegawai,

pembukuan penerimaan dan pengeluaran, pengaturan

dan penyetoran pajak.

e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Badan;

f. melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban

Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan PelaporanKepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan

perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

33


Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan

serta kebijakan Badan;

c. menghimpun data dan menyiapkan bahan kronologi

penyusunan program kegiatan dan anggaran;

d. melaksanakan fasilitasi koordinasi penyusunan program

dan kegiatan serta anggaran Badan;

e. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan

program dan kegiatan Badan;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program atau kegiatan;

g. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan danPengendalianKepala Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang data, informasi, pembinaan dan pengendalian.


Kepala Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana dan rencana kerja Bidang;

34

b. pengumpulan, penyusunan, pengolahan,

pendokumentasian dan pendistribusian data atau

informasi penanaman modal;

c. penyelenggaraan Sistem Informasi Potensi Investasi

Daerah (SIPID);

d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian

penanaman modal;

e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan,

pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi bidang data,

informasi, pembinaan dan pengendalian


Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Bidang;

b. merumuskan kebijakan teknis dan operasional Bidang;

c. mengumpulkan, menyusun, mengolah,

mendokumentasikan serta mendistribusikan data

potensi/informasi penanaman modal;

d. menyelenggarakan Sistem Informasi Potensi Investasi

Daerah (SIPID);

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan

pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal;

f. menyusun dan melaporkan perkembangan realisasi

penanaman modal;

g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi dalam pelaksanaan tugas;;

h. melaksanakan pembuatan laporan bidang;

35

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Kepala Bidang Data Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

sebagaimana dimaksud membawahkan:

a. Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman

Modal;

b. Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi .

Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi PenanamanModal

Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman

Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan

kebijakan di Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman

Modal.


Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman

Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan,

dokumentasi dan distribusi/pelayanan data potensi

serta informasi penanaman modal daerah;

c. melaksanakan penyusunan data base penanaman

modal;

d. melakukan koordinasi pengelolaan data potensi

penanaman modal sektor primer, skunder dan tersier;

36

e. menyiapkan bahan rumusan kelayakan teknis dan

operasional pengembangan data dan informasi

penanaman modal;

f. menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi

Potensi Investasi Daerah (SIPID);

g. menyusun dan mengembangkan sistem aplikasi data

penanaman modal;

h. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Informasi,

Pembinaan dan Pengendalian dalam menyiapkan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian

dan evaluasi;


Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;

b. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi penanaman

modal

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian

dan evaluasi

d. penanaman modal;

e. memfasilitasi permasalahan kegiatan penanaman modal;

f. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kemitraan

dengan dunia usaha

37


Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal


mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam


bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang

Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. penyusunan dan perumusan kebijakan promosi dan

kerjasama penanaman modal;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan promosi dan


d. penyediaan sarana dan prasarana promosi dan


e. pelaksanaan dan peningkatan serta pembinaan


Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Kepala

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :


b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan promosi

dan kerjasama penanaman modal;

38

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan rencana

kerja Bidang;

d. menyiapkan materi, bahan dan media promosi

penanaman modal;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan


f. melaksanakan kerjasama penanaman modal;

g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan


h. melaksanakan pembuatan laporan;


sebagaimana dimaksud membawahkan:

a. Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal;

b. Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

Kepala Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal

Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama

Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan

kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub-

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai

berikut:


b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis dan

operasional promosi penanaman modal daerah;

39

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan

promosi penanaman modal

d. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal;

e. melaksanakan pembuatan laporan;.

Kepala Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan

Kerjasama Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kerjasama

penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub-

Bidang Kerjasama penanaman modal mempunyai tugas

sebagai berikut:


b. menyiapkan bahan kerjasama penanaman modal

c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan

kerjasama penanaman modal

d. menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan


e. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal


mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam


bidang pelayanan terpadu penanaman modal.

40



mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan rencana kerja Bidang;

b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan

terpadu;

c. perumusan, penetapan kebijakan, standarisasi dan

pedoman teknis operasional pelaksanaan pelayanan

terpadu penanaman modal;

d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan

penanaman modal ;

e. pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan;

f. penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat

tentang hambatan pelayanan penanaman modal;

g. penyelenggaraan Sistem Pelayanan Investasi Perizinan

Sistim Elektronik (SPIPSE);

h. penyelenggaraan pelayanan fasilitasi penanaman modal ;

i. pelaksanaan pelayanan penanaman modal ;


Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai



b. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pelayanan

penanaman modal ;

c. menyiapkan bahan standarisasi, pedoman, petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu

penanaman modal;

41

d. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE);

e. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi

penanaman modal;

f. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non

perizinan

g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan,

pemberdayaan dan mekanisme kerja pelayanan

penanaman modal;

h. menyiapkan bahan evaluasi, merumuskan dan

melaporkan perkembangan pelayanan penanaman

modal ;

i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan


j. melaksanakan pembuatan laporan.


sebagaimana dimaksud, membawahkan:

a. Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

b. Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman

Modal.

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan

42

Terpadu Penanaman dalam penyusunan bahan perumusan

kebijakan di Bidang pelayanan perizinan dan perizinan.


Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

mempunyai tugas sebagai berikut:


b. menyiapkan bahan standarisasi, norma, pedoman,

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang

penanaman modal;

c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perijinan dan

non perijinan penananaman modal ;

d. melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan dan non

perizinan;

e. melaksanakan pengawasan pelayanan pelayanan

Perizinan dan Perizinan penanaman modal ;

f. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perizinan dan

non perizinan penanaman modal;

g. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE);

h. menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan

pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penananam

modal;

i. memverifikasi dokumen perizinan dan non perizinan;

j. melaksanakan pembuatan laporan;

43

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman ModalKepala Sub Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan

Terpadu Penanaman Modal dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan pelayanan fasilitasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub-

Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai



b. memfasilitasi dan memproses kemudahan insentif

investasi;

c. menyiapkan surat rekomendasi fasilitasi penanaman

modal;

d. menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian

fasilitas penanaman modal;

e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan fasilitasi

penanaman modal;

f. menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan

fasilitas penanaman modal;


Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPMPT didukung oleh 70

orang aparatur yang terdiri dari 39 orang PNS, 12 orang

satpam, 8 orang pramubakti dan 4 orang pengemudi serta 7

orang pegawai PTSP, dengan klasifikasi sebagai berikut:

44

Jumlah dan Komposisi Pegawai menurutStatus dan Golongan

Pada BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014

NO Status Pegawai Golongan TOTAL %I II III IV

1. Pegawai Negeri Sipil

(PNS)1 6 26 7 39 61

2. Pegawai PTSP - - - - 7 9

3. SATPAM - - - - 12 14

4. Pramubakti - - - - 8 10

5. Pengemudi - - - - 4 6

JUMLAH 1 6 26 7 70 100%

Sumber : BKPMPT Provinsi Banten, 2014

Komposisi status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS),

berdasarkan tingkat golongan kepegawaian di lingkungan BKPMPT

Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan danGolongan Tahun 2014

N0. JABATANGOLONGAN

JUMLAHI II III IV

1. Kepala Badan 1 12. Sekretaris 1 1

3. Kepala Bidang Promosi danKerjasama 1 1

4. Kepala Bidang PelayananTerpadu Penanaman Modal 1 1

5. Kepala Bidang Data, Informasi,Pembinaan dan Pengendalian 1 1

45

N0. JABATANGOLONGAN

JUMLAHI II III IV

6. Kepala Subbag Umum &Kepegawaian 1 1

7. Kepala Subbag Keuangan 1 1

8. Kepala Subbag Program,Evaluasi & Pelaporan 1 1

9. Kepala Subbidang PromosiPenanaman Modal 1 1

10. Kepala Subbidang KerjasamaPenanaman Modal 1 1

11. Kepala Subbidang PelayananPerijinan dan Non Perijinan 1 1

12. Kepala Subbidang PelayananFasilitasi Penanaman Modal 1 1

13.Kepala Subbidang Data danInformasi Potensi PenanamanModal

1 1

14. Kepala Subbidang Pengendaliandan Evaluasi 1 1

15. Pelaksana 1 6 18 28TOTAL 1 6 26 7 39

% 2 14 67 17 100

Sumber : BKPMPT Provinsi Banten tahun 2014

Sedangkan kondisi komposisi kepegawaian sesuai dengan latar

belakang pendidikan di lingkungan BKPMPT Provinsi Banten sampai

dengan tahun 2014 paling banyak S1 (67%) dengan perincian

adalah sebagai berikut :

Komposisi Pegawai BKPMPT Tahun 2014

N0. JABATANTINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

1 Kepala Badan 1 1

2 Sekretaris 1 1

46

N0. JABATANTINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SLTP SD

3. Kepala Bidang 3 3

4. Kepala SubBagian/ KepalaSub Bidang

7 2 9

5. Pelaksana PNS 2 16 3 1 4 25

6. Pelaksana NonPNS 9 1 19 1 1 31

TOTAL 15 25 4 1 23 1 1 70

% 14 42 10 2 28 2 2 100

Sumber : BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2014

SARANA DAN PRASARANASarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan koordinasi

Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten :

1. Gedung Milik Pemerintah Provinsi Banten

2. Ruangan BKPMPT terdiri dari:

- Ruangan Kepala

- Ruangan Sekretariat

- Ruangan Bidang promosi dan kerjasama penanaman

modal

- Ruangan Pelayanan terpadu penanaman modal

- Ruangan Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan

Pengendalian

- Ruangan Loby

3. Alat Penunjang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu antara lain :

47

- Banner

- Leaflet dan Booklet

- Buku Profil BKPMPT

- Billboard

- Formulir aplikasi berbagai jenis perizinan

- Formulir permohonan informasi publik

- CCTV

- AC

- Mesin ketik elektrik

- Mesin Penghancur kertas

- Telepon/Fax

- Internet

- perangkat komputer

- Infokus

- Ipad

- ATK

- Lemari

- Meja dan kursi kerja

- Mesin fotocopy

- Kendaraan Dinas (mobil/sepeda motor)

48

III. KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan BKPMPT Provinsi Banten merupakan

akumulasi kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu membantu

Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Penanaman

Modal.

Capaian Realisasi Investasi

Iklim investasi di Banten dari tahun ke tahun terus membaik.

Dari tahun 2007 sampai dengan 2014, secara nasional, Banten

selalu masuk dalam peringkat lima besar, baik penanaman

modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri

(PMDM). Bahkan setiap tahunnya terjadi lonjakan realisasi

investasi yang signifikan, terkait dengan target yang

dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2007 – 2012.

Realisasi investasi pada tahun 2008 yang hanya Rp. 6,7

trilyun, pada tahun 2009 naik tajam hingga mencapai Rp. 19,1

trilyun. Demikian halnya pada tahun 2010 realisasi investasi

PMA dan PMDN mencapai Rp. 19,7 trilyun jauh melebihi target

yang dicanangkan sebesar Rp 10,48 trilyun. Tahun 2011

kembali terjadi lonjakan investasi hingga mencapai Rp. 25,5

trilyun. Dan memasuki tahun 2012, realisasi investasi yang

masuk di Banten dengan nilai investasi sebesar Rp. 29,5

trilyun. Pada tahun pertama dari target RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 sebesar Rp. 12,19 trilyun. Total

realisasi investasi sebesar Rp. 29,7 trilyun pada tahun 2013.

49

Dan masuk tahun 2014 nilai realisasi investasi Januari s.d

September sebesar Rp. 24,93 trilyun. Terlihat tabel berikut :

Perkembangan Investasi PMA - PMDN di Provinsi BantenTahun 2007 – 2014

Tahun

PMDN PMATotal Investasi PMA& PMDN Investasi

(dalam rupiah)Proye

kInvestasi

(Jutarupiah)

Proyek Investasi(dalam US$.

Ribu)

2007 22 1.068,7 78 708,6 7.825.050.000.000

2008 31 1.989,1 99 477,8 6.788.306.105.417

2009 23 4.381,7 92 1.412,0 19.099.114.628.798

2010 76 5.852,5 280 1.544,2 19.710.000.000.000

2011 32 5.979,4 71 2.171,6 25.544.400.000.000

2012 66 5.117.535 402 2.710.718 29.513.997.000.000

2013 100 4.008.861,8 592 3.720.210,3 39.722.880.680.000

Jan s.d

Sep 201471 6.660.000 646 1,522,0 24.933.000.000.000

Catatan : (Asumsi nilai tukar USD mengikuti ketetapan BI pada masa tahun

laporan)

50

BerkasPemohon

PemeriksaanBerkas

Pemeriksaa

n

RapatPertimbangan

HasilLapang

Rekomendasi

Ditolak

DIterima

SK Perijinandiproses dan

ditandatanganu

Selesai

A. Mekanisme Pelayanan

Sebagaiman Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2013

tentang mekanisme Pedoman dan Tatacara Perizinan Non

Perizinan Penanaman Modal yang diselenggarakan BKPMPT

Provinsi Banten mengikuti alur sebagai berikut :

51

B. Mekanisme Pengaduan

PENGGUNA JASA

MENERIMARESI/No.

MENERIMAINFPRMASI

MENYAMPAIKANPUAS/TIDAK

LOKETPENGADUAN

ENTRY DATA

UNIT KERJAPENANGANAN

ANALISA PENYEBAB

MENETAPKANTINDAKAN

MELAKUKANTINDAKAN

VERIFIKASI

SELESAI

PUA

52

C. Prestasi dan Penghargaan

Mendapatkan penghargaan dari BKPM RI sebagai

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik tahun

2010 di Indonesia.

Penghargaan Tahun 2012

53

D. Tantangan dan Kendala yang dihadapi

BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya

untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan

berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal

serta peningkatan pelayanan realisasi pelaksanaan

penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai

dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi Perizinan Penanaman Modal

Kewenangan perizinan penanaman modal belum

sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan

tingkat provinsi atau kabupaten/kota,

2. Ketersediaan Sumber Energi

Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan

bakar akan menghambat dan menambah resiko

produksi.

3. Dukungan Infrastruktur Daerah

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan

(darat) dan sering terjadinya kemacetan, menambah

waktu tempuh dan resiko pendistribusian hasil

produksi.

4. Keamanan

54

Masih terdapat gangguan keamanan terhadap

kegiatan investasi, baik dalam proses produksi

maupun distribusi, sehingga tidak memberikan

kenyamanan bagi para investor.

5. Insentif Daerah

Belum adanya suatu peraturan daerah tentang

pemberian kemudahan tertentu kepada calon

investor untuk merangsang realisasi investasi baru

dan perluasan investasi.

E. Perkembangan Realisasi Investasi PMA & PMDN Juli-September Tahun 2014Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan lokasi di

Provinsi Banten Periode Juli s/d September Tahun 2014

adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan sektor di Provinsi

Banten Periode Juli / September Tahun 2014

PMDN

SEKTOR2014

Proyek Investasi (Rp.Juta)

Listrik, Gas dan Air 1 837.979,00Industri Logam Dasar,Barang Logam, Mesin danElektronik

4 369.478,10

Industri Kimia Dasar,Barang Kimia dan Farmasi 5 145.454,90

Industri Mineral Non Logam 5 42.460,00Industri Alat Angkutan danTransportasi Lainnya 1 -Industri Kertas, Barang darikertas dan Percetakan 1 -

55

Pertambangan 1 -Perumahan, KawasanIndustri dan Perkantoran 1 -

Peternakan 1 -JUMLAH 20 1.395.372

b. Realisasi Investasi PMA berdasarkan sektor di Provinsi

Banten Periode Juli / September Tahun 2014

PMA

SEKTOR2014

Proyek Investasi (US$. Ribu)Industri Makanan 14 132.031,20Industri Mineral Non Logam 12 128.241,60Industri Kimia Dasar, BarangKimia dan Farmasi

19 70.309,40

Listrik, Gas dan Air 7 30.153,90Industri Tekstil 11 29.422,30Transportasi, Gudang danTelekomunikasi

1 17.142,90

Industri Logam Dasar, BarangLogam, Mesin dan Elektronik

28 14.837,70

Industri Instrumen Kedokteran,Presisi, Optik dan Jam

1 7.016,00

Perdagangan dan Reparasi 31 5.149,60Industri Karet, Barang dari karetdan Plastik

13 4.802,90

Jasa Lainnya 13 3.677,00Industri Kertas, Barang darikertas dan Percetakan

6 1.928,20

Perumahan, Kawasan Industridan Perkantoran

4 1.171,40

Hotel dan Restoran 2 1.082,20Industri Lainnya 3 956,6Industri Kulit, Barang dari kulitdan Sepatu

14 530,3

Industri Alat Angkutan danTransportasi Lainnya

3 111

Konstruksi 3 15,5Pertambangan 2 -

JUMLAH 187 448.579,70

56

c. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Provinsi

Banten Periode Juli s/d September Tahun 2014

g. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di ProvinsiBanten Periode Juli s/d September Tahun 2014

WILAYAH

2014

Proyek Investasi (Rp. Juta)

Kota Cilegon 4 1.105.108,2

Kabupaten Tangerang 10 152.233,8

Kabupaten Serang 4 138.030

Kabupaten Lebak 1 0

Kota Tangerang 1 0

JUMLAH 20 1.395.372

WILAYAH2014

Proyek Investasi (US$. Ribu)

Kabupaten Serang 27 199.400,4

Kabupaten Lebak 5 110.620,9

Kabupaten Tangerang 82 65.375,4

Kota Cilegon 17 60.206,7

57

F. Penyerapan Tenaga Kerja : Januari – September 2014

Januari – Desember 2013

PMDN 31.214

PMA 72.803

TOTAL 104.017

G. Perizinan yang diterbitkan oleh BKPMPT Tahun 2014

Perizinan yang dikeluarkan oleh BKPMPT Januari s.d

Desember tahun 2014 berdasarkan lokasi adalah sebagai

berikut:

Kota Tangerang 41 11.606,4

Kota Tangerang

Selatan15 1.369,9

JUMLAH 187 448.579,7

58

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

NO.LOKASI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAHPROYEK

PMDN

NILAI INVESTASI NILAI EKSPOR TENAGA KERJA(ORG)

Rp.(RUPIAH)US$.

(DOLAR)

RUPIAH US$.(DOLAR) TKA TKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KABUPATENSERANG 12 2.294.226.527.705 - - - - 1.153

2. KABUPATENTANGERANG 21 367.724.025.000 - -

87.000.87.000.0

00- 2.043

3. KOTATANGERANG 22 1.456.457.699.415 - - - - 4.111

4. KOTA CILEGON 4 2.062.868.999.999 - - - - 1.241

5. KABUPATENLEBAK 1 94.500.000.000 - - - - 20

6. KABUPATENPANDEGLANG - - - - - - -

7 KOTA SERANG 2 3.237.741.850.000 - - - - 15

8KOTATANGERANGSELATAN

1 10.475.000.000 - - - - 7

J U M L A H 63 9.792.994.102.119 0 087.000.00

00 8.590

2. Izin Prinsip Perluasan

NO.LOKASI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAHPROYE

KPMDN

NILAI INVESTASI NILAI EKSPOR TENAGAKERJA (ORG)

Rp.(RUPIAH)US$.

(DOLAR)

Rp.(RUPIAH)

US$.(DOLAR)

TKA TKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KABUPATENSERANG 7 371.644.469.671 - - - - 1.012

2. KABUPATENTANGERANG 6 625.314.256.149 - -87.000. - - 1.020

3. KOTATANGERANG 2 3.443.609.831.514 - - - - 132

4. KOTA CILEGON 0 0.00 - - - - 0

5. KABUPATENLEBAK - - - - - - -

6. KABUPATENPANDEGLANG 1 64.110.000.000 - - - - 13

7 KOTA SERANG - - - - - - -


- - - - - - -

J U M L A H 16 4.504.678.557.334 0 0 0 0 2.177

59

3. Izin Prinsip Perubahan

NO.LOKASI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAHPROYEKPMDN


Rp.(RUPIAH)US$.

(DOLAR)

Rp.(RUPIAH)

US$.(DOLAR)

TKA TKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KABUPATENSERANG 3 89.098.682.000 - - - - -

2. KABUPATENTANGERANG 8 1.285.653.903.421 - -87.000. - - 803

3. KOTATANGERANG 2 33.335.000.000 - - - - -

4. KOTA CILEGON 1 000 - - - - -



7 KOTA SERANG - - - - - - -


- - - - - - -

J U M L A H 14 1.408.087.585.421 0 0 0 0 803

4. Izin Usaha Industri

NO.LOKASI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAHPROYEKPMDN


Rp.(RUPIAH)US$.

(DOLAR)

Rp.(RUPIAH)

US$.(DOLAR)

TKA TKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KABUPATENSERANG 7 769.696.850.345 - - - - 638


6

3. KOTATANGERANG 13 755.434.026.914 - - - - 2.12

3

4. KOTA CILEGON 1 225.000.000.000 - - - - 50



7 KOTA SERANG 2 23.200.000.000 - - - - 20


- - - - - - -

J U M L A H 38 2.060.936.377.259 0 0 0 04.29

7

60

5. Izin Usaha Perluasan

NO.LOKASI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAHPROYEKPMDN


Rp.(RUPIAH)US$.

(DOLAR)

Rp.(RUPIAH)

US$.(DOLAR)

TKA TKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-1. KABUPATENSERANG 4 167.300.185.269 - - - - 613


5

3. KOTATANGERANG 6 2.727.452.384.19

7 - - - - 461

4. KOTA CILEGON - - - - - -



7 KOTA SERANG - - - - - - -


- - - - - - -

J U M L A H 203.598.860.817.6

240 0 0 0

2.829

6. Izin Usaha Perubahan

NO.LOKASI

KABUPATEN/KOTA

JUMLAHPROYEKPMDN


Rp.(RUPIAH)US$.

(DOLAR)

Rp.(RUPIAH)

US$.(DOLAR)

TKA TKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. KABUPATENSERANG 4 167.300.185.269 - - - - 613


3

3. KOTATANGERANG 6 2.727.452.384.197 - - - - 461

4. KOTA CILEGON - - - - - -



7 KOTA SERANG - - - - - - -


- - - - - - -

J U M L A H 16 3.439.759.305.887- - - - -2.67

7

61

Bagan Alur Permohonan Informasi Publik pada BKPMPT Provinsi Banten

62

Relapitualsi Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2014

RINGKASAN LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2014

NO No . PENDAFTARAN TGL PEMOHON

PROSES

KETKEBERA

TANMEDIASI

AJUDIKASI

1 01/01-PPID.BKPMPT/2014 13/01/2014 M. Haris Albantany

(Koordinator LSM SOMASI) - - -

2 01/01.a -PPID.BKPMPT/2014 12/02/2014 PPID Provinsi Banten - - -

3 01/02-PPID.BKPMPT/2014 20/02/2014 LSM KARAT & LSM KP3B - - -

4 01/03-PPID.BKPMPT/2014 26/02/2014 Lembaga Kajian

Independen Banten - - -

5 01/04-PPID.BKPMPT/2014 24/03/2014 PPID Provinsi Banten - - -

6 01/05-PPID.BKPMPT/2014 26/03/2014 PPID Provinsi Banten - - -

7 01/06-PPID.BKPMPT/2014 17/04/2014 Tubagus Ustman

Sastradilaga - - -

63

8 01/07-PPID.BKPMPT/2014 23/05/2014 M.Suhardanu - - -

9 01/08-PPID.BKPMPT/2014 20/06/2014 Khutbi - - -

10 01/08.a-PPID.BKPMPT/2014 27/06/2014 Rendy Yanuar - - -

11 01/09-PPID.BKPMPT/2014 22/08/2014 Tb. Azhi Adha Okta Yana - - -

12 01/10-PPID.BKPMPT/2014 03/09/2014 Suherdi - - -

13 01/11-PPID.BKPMPT/2014 01/09/2014 Tb. Azhi Adha Okta Yana

Ö-

Ö

14 01/12-PPID.BKPMPT/2014 03/09/2014 DPP Brantas

15 01/12.a-PPID.BKPMPT/2014 12/09/2014 DPP Brantas

Ö

16 01/13-PPID.BKPMPT/2014 06/10/2014 LSM KMB

17 01/14-PPID.BKPMPT/2014 06/10/2014 LSM KMB

Ö

18 01/15-PPID.BKPMPT/2014 14/11/2014 Delly Suhendar

19 01/16-PPID.BKPMPT/2014 11/12/2014 JAMBAKK

20 01/17-PPID.BKPMPT/2014 18/12/2014 JAPATI

21 01/18-PPID.BKPMPT/2014 29/12/2014 JPMB - - -

III. PENUTUPGALERI KEGIATAN

GEDUNG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

64

RUANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT DI LINGKUNGAN BKPMPTPROVINSI BANTEN

66

FGD & BINTEK PENANAMAN MODAL

67

KP3MR 2014

69

FOTO KUNJUNGAN KERJA KE TAIPEH – CHINA

71

KUNJUNGAN KERJA BKPMPT PROVINSI BANTEN KE BPPTJAWA BARAT

72

KUNJUNGAN KERJA BKPMPT KE BPM SUMATERA UTAMA

74

SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

75

MUSYAWARAH KOORDINASI TEKNIS TIGA PROVINSI (DKI -BANTEN - JABAR)

77

PAMERAN BANTEN EXPO 2014

79

SEMINAR BANTEN INVESTMENT PARTNER

80

TALKSHOW - DIALOG PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL

81

BANTEN INVESTMENT BUSINESS FORUM

profil badan koordinasi penanaman modal dan … · pengelolaan unit yang bertanggung jawab terhadap...

Documents