TUGAS TERSTRUKTURMATA KULIAH PANCASILA

DOSEN PEMBIMBINGDrs. H. Safroyani, M.Pd.I

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM STAIDARUSSALAM MARTAPURA

PENGERTIAN UUD 1945 DAN POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM

PEMBUKAAN UUD 1945

JUDUL MAKALAH

DISAMPAIKAN OLEH :1. M. HAFIZI 15.12.38642. M. SOBRU 15.12.38653. MUNA ARIFAH 15.12.38704. M. FAKHRUROJJI 15.12.3863

BAGIAN PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG

Banyak sekali masyarakat yang tidak memahami tentang pengertian UUD 1945, tidak hanya masyarakat tapi juga para pelajar ada juga yang kurang mengerti.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 atau UUD ‘45 adalah hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan pada makalah ini adalah “Apa pengertian dari UUD 1945 dan apa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

Dengan lebih memahami aspek-aspek yang menyangkut fungsi dan nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup Negara dan Bangsa, kita akan lebih meyakininya, lebih mengerti kekayaan isinya sehingga lebih mencintainya

C. TUJUAN

Untuk mengetahui apa pengertian dari UUD 1945 dan apa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukkan UUD 1945

A. PENGERTIAN UUD 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 atau UUD ‘45 adalah hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku UUDS 1950 dan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali menggunakan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR tanggal 22 Juli 1959.

BAGIAN ISI MAKALAH

UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh (16 Bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan.

Pada kurun waktu tahun 1999 - 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam risalah Sidang Tahunan MPR tahun 2002, diterbitkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam 1 naskah sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa ada Opini.

PEMBUKAAN UUD 1945

Pada Bagian UUD 1945, terdapat penjelasan :

a. Bagian Pertama / alinea 1 (lihat pembukaan)

Kata-kata perikeadilan dan perikemanusiaan menjadi ukuran penentunya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui pula hak-hak kebebasannya.

Hak akan kemerdekaan yang dimaksud adalah hak segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan. Ada dan berlakunya kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan perike-manusiaan dan perikeadilan.

b. Bagian Kedua / alinea 2 (lihat pembukaan)

Dasar pemikiran yang menjadi dorongan kuat akan adanya perjuangan pergerakan ini tak lepas dari adanya dasar keyakinan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa merupakan kodrat.

Pengertian negara yang berdaulat adalah dalam hubungan kelengkapannya sebagai Negara Merdeka yang berdiri di atas kemampuan, kekuatan dan kekuasaaan sendiri; dalam kedudukannya sama tinggi dan saling menghormati dengan negara lain.

Pengertian makmur mencakup arti material dan spiritual yang menjadi dasar kebutuhan hidup manusia, hanya dapat menemukan wujudnya dalam jalinannya dengan keadilan.

Jadi makmur dalam lingkupan tugas Negara disamping berpaut dengan keadilan, juga dengan sifat persatuan sehingga seluruh bangsa dan setiap orang dalam ukuran keadilan mencapai kesejahteraan.

c. Bagian ketiga (lihat alinea ke 3 Pembukaan UUD 1945)

Bagian ini merupakan dalam rangkaian dengan bagian pertama dan kedua pembukaan untuk memberikan penjelasan proses perjuangan bangsa Indonesia sampai kepada Negara Indonesia Merdeka.

Juga menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak kodrat dan hak moral bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak dapat dikekang lagi oleh siapapun.

Menjunjung hak moral dan hak kodrat segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas; cita-cita mencapai kemakmuran berdasarkan norma-norma keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara jelas merupakan suatu keinginan luhur

Disebutkan bahwa yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat Indonesia dan yang dinyatakan kemerdekaannya adalah pula rakyat Indonesia sendiri.

d. Bagian keempat (alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945)

Isi pengertian bagian ke-4 secara etimologis gramatikal adalah :

1. Istilah kemudian daripada itu berarti setelah berdirinya Negara Republik Indonesia dengan pernyataan kemerdekan 17 Agustus 1945

2. Setelah berdirinya Negara dibentuk pemerintahan negara guna melaksanakan tujuan Negara.

Tujuan Negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan sekuruh tumpah darah Indonesia

b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidu-pan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

c. Menyusun UUDd. UUD yang dimaksud itu terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik berkedaulatane. Negara yang berkedaulatan rakyat ini berdasarkan pada

Pancasila

Pemerintah dalam suatu susunan kalimat Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan dalam arti sebagai penyelenggara seluruh kegiatan negara dalam aspek kelengkapannya (government), yang berbeda dengan Pemerintah Negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari pada penyelenggara negara, yaitu aspek pelaksanaan (executive)

B. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Negara hendak melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan

4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dan UUD Negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtisidee) yang menguasai hukum dasar Negara,baik yang tertulis (UU) dan yang tidak tertulis.

Adapun kesimpulan yang didapat dari uraian di atas adalah sebagai berikut1. Pokok pikiran pertama : Negara melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pokok pikiran kedua : Negara hendak melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

3. Pokok pikiran ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan

4. Pokok pikiran ke empat : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

5. Dan apabila diperhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari palsafah Negara

BAGIAN PENUTUP / KESIMPULAN MAKALAH

SEKIAN PRESENTASI DARI KAMI DAN TERIMAKASIH