Judul

KELOMPOK 3 : Nindya Humanitisri12030114120059Riniati Lumbantobing12030114120064Ayu Septiani12030114120065Florentia Eveline R. K.12030114120068Anna Lasturi Sinaga120301141Iunike Pinayungan120301141PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER- 31/PJ/2012PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIKementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PajakTahun 2013SPDNSPLNPekerjaan;Jasa;Kegiatanyang dilakukan orang pribadiPPh Pasal 21PPh Pasal 26Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapunPemotong PPh Pasal 21/26pemberi kerja yang terdiri dari:orang pribadi dan badan;cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.bendahara atau pemegang kas pemerintah dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lainorang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasaPenyelenggara kegiatan

Penerima Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26pegawai;penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;bukan pegawai; anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai;mantan pegawai;peserta kegiatan:Peserta perlombaanPeserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerjaPeserta/anggota kepanitiaanPeserta pendidikan, pelatihan dan magangPeserta kegiatan lainnya

Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teraturpenghasilan penerima pensiun secara teraturuang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun;penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepasimbalan kepada bukan pegawai;imbalan kepada peserta kegiatan;imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;imbalan kepada mantan pegawai;penarikan dana pensiun oleh pegawai.

Wajib Pajak PPh FinalWajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

Termasuk:Natura/Kenikmatan dari:Penghitungan Besarnya PenghasilanUang rupiahUang asingNatura/kenikmatanansesuai dengan yang diterima/diperolehKurs MenteriKeuanganHarga Pasar8Penghasilan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 21/26Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswaNatura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau PemerintahIuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerjaZakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintahBea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

Setiap Masa Pajak, kecuali Masa Pajak terakhirPPh Pasal 21:Pegawai tetap dan Penerima Pensiun BerkalaMasa Pajak terakhirPerkiraan Penghasilan Neto yang akan diterima selama setahun,Penghasilan teratur sebulan dikali 12Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnyaDisetahunkanTidak DisetahunkanWP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya;Orang asing mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan;Karyawan pindah cabang

WP OP DN mulai bekerja pada tahun berjalan;WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja yang lain

Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 BulanPegawai tetapGaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi KerjaUang Pensiun BerkalaDikurangi denganBiaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulanIuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiriDikurangi denganBiaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulanPenerima pensiunPenghasilan Neto (setahun/disetahunkan)Dikurangi PTKPPenghasilan Kena PajakDikenakan Tarif Pasal 17Penghitungan PPh Pasal 21Rp24.300.000,-Untuk diri Wajib PajakRp2.025.000,-Rp2.025.000,-Tambahan utk WP KawinTambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orangpenerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

PTKP: PMK 162/PMK.011/2012Hanya untuk diri sendiriKawinDiri sendiri;Tanggungan maks 3.TidakKawinDiri sendiri;Status kawin;Tanggungan maks 3.KawinSuami tidak berpenghasilanmenunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilanPTKP Karyawati5%Sampai dengan Rp 50 juta15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta30%Di atas Rp 500 jutaSesuai Pasal 17 ayat (1) huruf aUU PPhTarifUpah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, BoronganDibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000Upah/Uang Saku Harian 200.000> 200.000Tidak DipotongDikurangi 200.000 Dipotong 5%Upah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulanUpah sehari dikurangi PTKP sehariTarif PPh 21 = 5%Dikali 12Dikurangi PTKP SetahunPenghasilan Kena PajakDikenakan Tarif Ps 17PPh Ps 21 SetahunDibagi 12PPh Pasal 21 SebulanPPh Pasal 21Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas16berkesinambunganBerkesinambunganExc. Pasal 13 ayat (1)Tidak berkesinambungan(50 % x Ph Bruto)-PTKP sebulan,Dihitung secara kumulatif(50 % x Ph Bruto)

Dihitung secara kumulatif(50 % x Ph Bruto)Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalahSebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelumDipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik

PPh Pasal 21:Bukan PegawaiTarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto

PPh Pasal 21:LainnyaDewan Komisaris/Pengawas nonPegawai tetap Mantan PegawaiPeserta programPensiun yang masihBerstatus pegawaihonorarium atau imbalan yang bersifat tidak teraturjasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teraturpenarikan dana pensiunTarif Pasal 17 UU PPhPenghasilan BrutoPenghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah

PPh Pasal 21:Peserta KegiatanPEGAWAIBUKAN PEGAWAITIDAK BERKESINAMBUNGANBERKESINAMBUNGANPENSIUNANTETAPTIDAK TETAPPh NETO - PTKPBULANANHARIANPh BRUTO - PTKP(50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph BrutoPh NETO - PTKPBERKALAPh BRUTO 200 RIBUPh BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) PTKP HarianPh Bruto KumulatifBERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1)((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) KumulatifPESERTA KEGIATANPh BRUTO(>7jt) PTKP KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAIPh Bruto20Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWPPPh Pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh Pasal 21 yang seharusnya (20% lebih tinggi)Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat finalSetelah pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desembersebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan DesemberBer-NPWPDiperhitungkan oleh pemotong dengan PPh Pasal 21 bulan-bulan selanjutnya merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPhKetentuan KhususUang PesangonUang Manfaat PensiunTHT/JHT yang dibayarkan sekaligusPenghasilan bersumber dari APBN/D yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan PensiunannyaPP 68 Tahun 2010PP 80 Tahun 201022PPh Pasal 26Tarif Pasal 26:20 %Penghasilan BrutoMemperhatikanKetentuan P3B23Saat terutangPPh Pasal 21/26Penerima penghasilanakhir bulan dilaku-kannya pembayaranatau akhir bulanterutangnya penghasilan

PemotongSaat dilakukannyapembayaran atausaat terutangnyapenghasilan24Kewajiban PemotongWajib Mendaftarkan Diri ke KPPWajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa PajakWajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai KetentuanWajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhentiUntuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala:Dibuat setiap kali ada pemotonganJika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulanBukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

Kewajiban Penerima PenghasilanWajib Mendaftarkan Diri ke KPPPegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam NegeriWajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai PensiunWajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

T E R I M A K A S I HContoh Penghitungan PPh Pasal 21Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

29

30

31

32Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00.Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi Rp.2.906.200,00.Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 2133 A. PPh Pasal 21 Masa Maret 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 4.027.308 = Rp. 201.365 Iuran pensiun 4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188 Rp. Penghasilan neto: 3.673.120 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.673.120 44.077.446 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446 PKP dibulatkan Rp. 11.677.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 48.654 Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP - 34B.PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013= 1.200.000 x15%= 180.000 (PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)35C. PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013 Gaji Pokok Rp. 2.822.200 Tunjangan Istri Rp. 282.220 Tunjangan anak Rp. 112.888 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308 Tunjangan Jabatan Rp. 540.000 Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308 Penghasilan disetahunkan 12 x 4.027.308 = 48.327.696 Jumlah rapel Kenaikan gaji 6 x 95.760 = 574.560 Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.902.256 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 48.902.256 = Rp. 2.445.113 Iuran pensiun 4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.278.978 Penghasilan neto setahun: 44.623.278 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.223.278 PKP dibulatkan Rp. 12.223.000 PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 611.150 PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850 PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala27.80036D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1) Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan * Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah penghasilan bruto Rp. 3.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 3.583.068 = Rp. 179.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524 Rp. Penghasilan neto: 3.246.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 3.246.544 38.958.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 6.558.526 PKP dibulatkan Rp. 6.558.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325 37D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2) Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.861.476 Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 46.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 46.776.816 = Rp. 2.338.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.227.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 42.549.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 10.149.526 PKP dibulatkan Rp. 10.149.000 PPh Pasal 21 setahun 507.450 PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov) a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 480.125 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 38Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara:Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya)Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh Pasal 21 pada huruf a

39D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1) 1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji Pokok Rp. 2.906.200 Tunjangan Istri Rp. 290.620 Tunjangan anak Rp. 116.248 Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.313.068 Tunjangan Jabatan Rp. Tunjangan Beras Rp. 270.000 Pembulatan Rp. - Jumlah Rp. 3.583.068 2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan Tunjangan Jabatan 3.000.000 Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068 Rp. Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 6.583.068 = Rp. 329.153 Iuran pensiun 4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524 Rp. Penghasilan neto: 6.096.544 Penghasilan neto disetahunkan : 12 x 6.096.544 73.158.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 40.758.526 PKP dibulatkan Rp. 40.758.000 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900 PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825 PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325 PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500 40D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2) Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000 Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816 Pembulatan - Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816 Pengurangan : Biaya Jabatan 5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841 Iuran pensiun 4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290 Rp. Penghasilan neto setahun: 56.799.526 PTKP (K/3) - Untuk Wajib Pajak 24.300.000 - Status WP Kawin 2.025.000 - Tanggungan (3 anak) 6.075.000 Rp. 32.400.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 24.399.526 PKP dibulatkan Rp. 24.399.000 PPh Pasal 21 setahun 1.219.950 PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli 7 x 52.975 = 370.825 b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November 4 x 27.325 = 109.300 PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325 PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov) 4 x 142.500 = 570.000 1.077.450 PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500 41Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013Besaran PTKP yang digunakan masih menggunakan besaran PTKP sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)

42Sheet1A.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji BulananGaji sebulanRp8,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000)Rp400,000Iuran PensiunRp200,000Rp600,000Penghasilan Neto sebulanRp7,400,000Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 )Rp88,800,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp62,475,000PPh Pasal 21 terutang :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 12.475.000,00=Rp1,871,000Rp4,371,000PPh Pasal 21 sebulan Rp 4.371.000,00 : 12=Rp364,250

B.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang RapelGaji sebulanRp10,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000)=Rp500,000Iuran Pensiun=Rp200,000Rp700,000Penghasilan Neto sebulanRp9,300,000Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 )Rp111,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp85,275,000PPh Pasal 21 setahun :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 35.275.000,00=Rp5,291,000Rp7,791,000PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12Rp649,250PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2013 seharusnya adalah :5 x Rp 649.250,00Rp3,246,250PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei 20135 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A)Rp1,821,250PPh Pasal 21 untuk uang rapelRp1,425,000

C.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran BonusGaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)Rp120,000,000BonusRp20,000,000Penghasilan bruto setahunRp140,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00Rp6,000,000Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)Rp2,400,000Rp8,400,000Penghasilan Neto setahun Gaji + BonusRp131,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp105,275,000PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 55.275.000,00=Rp8,291,25010,791,250*PPh Pasal 21 setahun dibulatkanRp10,791,000PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B)Rp7,791,000PPh Pasal 21 atas BonusRp3,000,000

Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)Rp120,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 120.000.000,00)Rp6,000,000Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)Rp2,400,000Rp8,400,000Penghasilan Neto setahun atas Gaji111,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp85,275,000PPh Pasal 21 setahun atas Gaji :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 35.275.000,00=Rp5,291,0007,791,000PPh Pasal 21 atas BonusRp 10.791.000,00 - Rp 7.791.000,00=Rp3,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1A.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji BulananGaji sebulanRp8,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000)Rp400,000Iuran PensiunRp200,000Rp600,000Penghasilan Neto sebulanRp7,400,000Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 )Rp88,800,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp62,475,000PPh Pasal 21 terutang :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 12.475.000,00=Rp1,871,000Rp4,371,000PPh Pasal 21 sebulan Rp 4.371.000,00 : 12=Rp364,250

B.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang RapelGaji sebulanRp10,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000)=Rp500,000Iuran Pensiun=Rp200,000Rp700,000Penghasilan Neto sebulanRp9,300,000Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 )Rp111,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp85,275,000PPh Pasal 21 setahun :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 35.275.000,00=Rp5,291,000Rp7,791,000PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12Rp649,250PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah :6 x Rp 649.250,00Rp3,895,500PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 20136 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A)Rp2,185,500PPh Pasal 21 untuk uang rapelRp1,710,000

C.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran BonusGaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)Rp120,000,000BonusRp20,000,000Penghasilan bruto setahunRp140,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,006,000,000Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)2,400,000Rp8,400,000Penghasilan Neto setahun Gaji + BonusRp131,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp105,275,000PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 55.275.000,00=Rp8,291,25010,791,250*PPh Pasal 21 setahun dibulatkan10,791,000PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B)7,791,000PPh Pasal 21 atas Bonus3,000,000

Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)Rp120,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 120.000.000,00)6,000,000Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)2,400,000Rp8,400,000Penghasilan Neto setahun atas Gaji111,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp85,275,000PPh Pasal 21 setahun atas Gaji :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 35.275.000,00=Rp5,291,0007,791,000PPh Pasal 21 atas BonusRp 10.791.000,00 - Rp 7.791.000,00=Rp3,000,000

Sheet2

Sheet3

Sheet1A.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji BulananGaji sebulanRp8,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000)Rp400,000Iuran PensiunRp200,000Rp600,000Penghasilan Neto sebulanRp7,400,000Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 )Rp88,800,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp62,475,000PPh Pasal 21 terutang :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 12.475.000,00=Rp1,871,000Rp4,371,000PPh Pasal 21 sebulan Rp 4.371.000,00 : 12=Rp364,250

B.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang RapelGaji sebulanRp10,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000)=Rp500,000Iuran Pensiun=Rp200,000Rp700,000Penghasilan Neto sebulanRp9,300,000Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 )Rp111,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp85,275,000PPh Pasal 21 setahun :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 35.275.000,00=Rp5,291,000Rp7,791,000PPh Pasal 21 sebulan Rp 7.791.000,00 : 12Rp649,250PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2013 seharusnya adalah :5 x Rp 649.250,00Rp3,246,250PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei 20135 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A)Rp1,821,250PPh Pasal 21 untuk uang rapelRp1,425,000

C.Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran BonusGaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)Rp120,000,000BonusRp20,000,000Penghasilan bruto setahunRp140,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00Rp6,000,000Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)Rp2,400,000Rp8,400,000Penghasilan Neto setahun Gaji + BonusRp131,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp105,275,000PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 55.275.000,00=Rp8,291,25010,791,250*PPh Pasal 21 setahun dibulatkanRp10,791,000PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B)Rp7,791,000PPh Pasal 21 atas BonusRp3,000,000

Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)Rp120,000,000Pengurangan :Biaya Jabatan (5% xRp 120.000.000,00)Rp6,000,000Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)Rp2,400,000Rp8,400,000Penghasilan Neto setahun atas Gaji111,600,000PTKP setahun :- untuk diri sendiriRp24,300,000- tambahan WP kawinRp2,025,000Rp26,325,000Penghasilan Kena Pajak setahunRp85,275,000PPh Pasal 21 setahun atas Gaji :5% x Rp 50.000.000,00=Rp2,500,00015% x Rp 35.275.000,00=Rp5,291,0007,791,000PPh Pasal 21 atas BonusRp 10.791.000,00 - Rp 7.791.000,00=Rp3,000,000

Sheet2

Sheet3