Net worth method

• Net worth method dalam audit investigatif pajak membuktikan adanya PKP yang belum dilaporkan Wajib Pajak.

• Sejarahnya Pada tahun 1931 IRS berhasil menjaring Al(fonso) Capone, saat Kongres mengundangkan RICO act (1970). Diperluas untuk menemukan indikasi illegal income dari Organisasi Kejahatan ( Mafia, Triad, Dan lain – lain )

Net Worth Method untuk Perpajakan

• Di USA diterima sebagai pembuktian tidak langsung. Dengan dasar pengunaan adalah kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan semua penghasilannya.

• Di Indonesia Wajib Pajak diwajibkan penghasilannya secara lengkap dan benar dalam SPT, dalam hal ini SPT PPH.

• Pemeriksa pajak menetapkan net worth yang diperoleh dari pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh kewajibannya.

• Net worth increase diperoleh dari perbandingan Net worth tahun 1 dengan tahun 2 yang seharusnya sama dengan PKP untuk tahun 2. Lalu kenaikan net worth dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT PPh tahun 2.

Net Worth Method untuk Organized Crime

• Dengan rumus yang hampir sama, kita dapat menentukan illegal income. Di indonesia pendekatan ini digunakan untuk memerangi korupsi. Ketentuan perundangannya yakni Laporan Mengenai Kekayaan Pejabat.

• Legal income adalah semua penghasilan yang dilaporkan oleh yang bersangkutan dibandingkan dengan net worth increase yang telah di adjust dengan personal expenses.

Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Penyidik / Invetigator Dalam Menerapkan Net Worth Method :

• Rekaman – Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh net worth method.• Penyimpanan Uang Tunai – cash hoarding yang ditemukan penyidik mempengaruhi net worth method.• Tambahan “Penghasilan” – Penjelasa yang diberikan oleh pelaku untuk unreported taxable income

atau illegal income bisa bermacam – macam.• Pembalikan beban pembuktian – sebenarnya net worth method membalikkan kewajiban

membuktikan dari pemerintah kepada yang bersangkutan. Dan kalau pelaku sudah melaporkan semua unsur dalam rumus net worth method maka tidak ada lagi unreported taxable income atau illegal income.

• Catatan pembukuan – yang sering kali menjadi tantangan penyidik adalah tidak adanya catatan pembukuan.

• Penyidik kurang sabar – Dalam menghadapi pelaku yang tangguh dalam tindak pdana perpajakan, penyidik mungkin menyerah ketika pelaku bersedia membayar dengan cepat “temuan si penyidik” dan Ketidaksabaran penyidik sering kali juga terwujud dalam “memilih – milih” sasaran empuk di SPT. Padahal sasaran empuk ini sengaja dibuat oleh Wajib Pajak.

• Pembuktian tidak langsung – Karena di Indonesia belum ada undang – undang untuk mengatur net worth method sebagai alat pembuktian. Ketika menggunakan metode ini maka harus disertai dengan ketentuan – ketentuan yang melindungi wajib pajak. Tuduhan atau dakwaan harus jelas dan ditetapkan secara formal dalam surat tugas, khususnya mengenai makna dan sifat metode net worth, asumsi yang dipakai, dan kesimpulan yang dapat ditarik oleh kedua pihak ( negara atau pelaku kejahatan ).

• Kejahatan lain – Dalam penerapan metode ini sering kali dipakai untuk tujuan perpajakan, penyidik dapat menggunakan kejahatan lain, jadi bukan tindak pidana perpajakan.

Espenditure Method

• Merupakan derivasi atau turunan dari net worth method digunakan IRS sejak tahun 1940-an. Ketika RICO act diundakan tahun 1970. Digunakan sebagai petunjuk organized crime.

• Metode ini lebih cocok untuk Wajib Pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran – pengeluaran besar.

• Rumus untuk menghitung illegal income dengan menggunakan metode ini adalah Expenditures dikurangi penghasilan dari legal sources.

Metode ini dilakukan untuk kasus perpajakan apabila kondisi :

• Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

• Pembukuan dan catatan Wajib Pajak tidak tersedia

• Wajib Pajak Menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak memadai

• Wajib Pajak menyembunyikan pembukuannya• Wajib Pajak tidak mempunyai aset yang terlihat

atau dapat diidentifikasi

Metode ini digunakan untuk organized crime apabila kondisi :

• Tersangka kelihatannya tidak membeli aset• Tersangka mempunyai gaya hidup mewah dan

agaknya diluar kemampuannya• Tersangka diduga mengepalai jaringan kejahatan,

atau semua saksi yang memberatkan dia adalah para penjahat yang sudah dijatuhi hukuman.

• Illegal income harus ditentukan untuk menghitung denda, menghitung kerugian keuangan negara, dan pungutan negara lainnya.

Penerapannya di Indonesia

• Laporan PPATK tentang traksaksibank atau transfer yang sangat besar ke rekening penyelenggara negara, termasuk penegak hukum, anggota DPR dan pimpinan parpol.

• KPK mempunyai informasi mengenai kekayaan pejabat sebelum menjabat dan pada akhir masa jabatannya.