USULAN MEKANISME PERATURAN BERSAMANomor 79 Tahun 2014, PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI

DALAM KAWASAN HUTAN

Jakarta, 4 Nopember 2014

DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN

LATAR BELAKANG

Pemohon

PemerintahKabupaten/ Kota

BPN+KEHUTANAN

Kementerian Kehutanan

Penegasan/ Pengakuan Hak dari

BPN

Penerbitan Tanda Bukti Hak

Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis

Kawasan HutanPerubahan Batas Kawasan Hutan

Sumber:SKB 3 Menteri dengan Ka. BPN

MODEL REKONSTRUKSI

Surat dari Kemenhut kepada BPN akan disampaikan dalam bentuk peta kerja yang diberi baju SK

YaTidak

Pembuktian Klaim

Pihak Ketiga- Peta Kawasan Hutan- Peta penggunaan tanah saat ini- Surat Keterangan yg dimiliki

IP4T� + 20 th, diberikan

SP2BFT

� - 20 Th, masukkegatan RA

PENGOLAHAN DATA DENGAN

SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

LAPORAN

Spatial/TekstualPerubahan Batas

Kawasan Hutan/RTRW

Pengambilan batas pengunaanTanah , Penguasaan Tanahdengan GPS

KEMENHUT

1.1. Pembentukan Tim

TIM

Pemerintah Provinsi

(Penguasaan Tanah yang

berada di dalam Kawasan

Hutan Lintas Kabupaten/

Kota)

Pemerintah Kabupaten/ Kota

(Untuk Penguasaan Tanah di

dalam Kawasan Hutan di dalam

Kabupaten/ Kota)

Ketua

Kepala Kantor Pertanahan

Wilayah Propinsi (merangkap

Anggota)

Kepala Kantor Pertanahan

(merangkap Anggota)

Sekretaris

Dinas urusan Kehutanan

Pemerintah Provinsi

(merangkap Anggota)

Dinas urusan Kehutanan

(merangkap Anggota)

Anggota

Balai Pemantapan Kawasan

Hutan

Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Dinas urusan Tata Ruang Dinas urusan Tata Ruang

Kantor Pertanahan

Kabupaten/ Kota

Camat / pejabat yang ditunjuk

Camat / pejabat yang

ditunjuk

Kepala Desa/ Lurah

Kepala Desa/ Lurah

I. PERSIAPAN

Tim Provinsi Tim Kabupaten/ Kota

Tugas Tim

1) Sosialisasi Peraturan Bersama dengan Kecamatan danKelurahan/ Desa,;

2) Menerima pendaftaran permohonan IP4T;3) Melakukan verifikasi permohonan;4) Melaksanakan pendataan lapangan;5) Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang

tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;6) Menerbitkan hasil analisa berupa rekomendasi dengan

melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat PernyatanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatanganioleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-buktipenguasaan tanah lainnya;

7) Memberikan hasil analisa yang penguasaan yang belum 20tahun dimasukan dalam kegiatan Reforma Agraria.

8) Menyerahkan hasil analisa huruf e dan f kepada KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional/ Kepala KantorPertanahan kabupaten/ Kota.

1. Pemohon (orang-perorang, Instansi pemerintah, Badan Sosialkeagamaan) mengajukan permohonan kepada Lurah/ KepalaDesa.

2. Kepala desa melakukan inventarisasi penguasaan danpemanfaatan bidang tanah (sesuai form lampiran 4 pada Juknis);

1.2. Inventarisasi di Desa/Kelurahan

Desa/ Kelurahan membuat sketsa bidang tanah2

No Nomor Urut BidangJenis Penggunaan

TanahRiwayat Penguasaan Tanah Nama Subyek Keterangan

1 420 Sawah Tahun 1980 dibuka oleh H.Manan

Tahun 2000 dijual ke Maman

Maman 1) Luas + 2 Ha

2) Ada Surat Keterangan

Tanah (SKT) No.40

Tahun 1980

Pemohon memasang tanda batas/ patok di setiap bidangtanah;

3

Desa/ Kelurahan mengajukan permohonan Pengeluaran penguasaan tanahdi dalam Kawasan Hutan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota (setelahditandatangi oleh lurah).

4

1. Pemerintah Kab/ Kota Menerima hasil inventarisasi 3kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Desa/Kelurahan;

1.3. Kompilasi Data oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Pemerintah Kab/ Kota menyiapkan peta penggunaan tanahsaat ini skala besar (apabila memungkinkan menggunakan alatDrone), atau Citra Satellite Resolusi Tinggi;

3. Pemerintah Kab/ Kota menyiapkan Peta kawasan hutan;4. Pemerintah Kab/ Kota menyerahkan alas Hak atas Tanah. 5. Pemerintah Kab/ Kota menyampaikan dokumen ke TIM IP4T

a) Tim IP4T menerima permohonan pengeluaran penguasaantanah yang berada di dalam Kawasan Hutan dari PemerintahKabupaten/ Kota;

b) Melakukan verifikasi : � Identitas Pemohon;� Kelengkapan Dokumen;� Peta penggunaan tanah di lokasi Pengeluaran Penguasaan

tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan dariPemerintah Kabupaten/ Kota;

� Menyiapkan peta kerja, untuk daerah perkotaan dalamskala paling besar 1:1.000, dan daerah pedesaan dalamskala paling besar 1 : 10.000 untuk pedesaan;

c) Menyiapkan Surat tugas dan SPD;d) Berkoordinasi dengan Kepala Desa tentang kegiatan IP4T.

II. Pelaksanaan2.1. Persiapan Lapang

a) Membawa peta kerjab) Melakukan pemetaan bidang-bidang tanah

menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite

System);

2.2. Pengumpulan Data

GNSS

Peta Kerja

c) Mengisi daftar isian Surat penguasaan penguasaan fisikbidang tanah (terlampir) bagi yang penguasaan tanahnyalebih dari 20 tahun oleh yang bersangkutan dan disaksikanoleh 2 (dua) orang saksi, Pemilik/Penggarap bidang tanahyang berbatasan serta diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;

d) Mengisi daftar isian Reforma Agraria (terlampir) bagi yangpenguasaan tanahnya kurang dari 20 tahun.

e) Mengisi daftar isian untuk hutan kemasyarakatan, bagi yangtidak memenuhi daftar isian poin c) dan d).

2.2. Pengumpulan Data

2.3. Pengolahan dan Analisa1.Input data fisik dan yuridis ke Arc GIS;2.Pengisian atribut bidang-bidang tanah;

Kawasan Hutan

3. Melakukan analisa data berupa Rekomendasi terhadap:a) Penguasaan fisik tanah > 20 tahun;b) Penguasaan fisik tanah <20 tahun;c) Yang tidak termasuk dalam kategori a dan b dikelola

melalui pola Hutan kerayakatan di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan.

3.1. Perubahan Batas Kawasan Hutan;a) TIM IP4T menyerahkan hasil IP4T kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kab/Kota sesuai lampiran;b) Kantor Pertanahan Kab/ Kota Menandatangani surat hasil IP4T

menyerahkan ke Kantor Pertanahan Wilayah, lalu diserahkankepada Kementrian Kehutanan (cq. Ditjen Planologi)

III. Pelaporan

3. Kementerian Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan) Melakukankajian laporan hasil IP4T

a) Melaksanakan tata batas kawasan hutanb) Menerbitkan SK Perubahan Batas Kawasan Hutan dan diserahkan

kepada Kantor Pertanahan Wilayah.

PERUBAHAN BATAS KAWASAN

1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan yangditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan dapat dilaksanakan sebelumditetapkannya revisi rencana tata ruang wilayah.

2. Revisi terhadap rencana tata ruangwilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan setelahproses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi.

3. Revisi sebagaimana dimaksud pada point (a) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunterhitung sejak ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

4. Selama proses intregrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.

5. Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam rencana tata ruangwilayah provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejakterbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

6. Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan dilakukan dengan menerbitkan KeputusanKepala Daerah

7. Prosedur revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Integrasi Perubahan Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

3.3. Permohonan Hak

Kanator Pertanahan dapat menerbitkan sertipikat melalui proses Penegasan/Pengakuan dan Pemberian hak yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Pemberian Hak melalui Reistribusi Tanah dilanjutkan

dengan Akses Reformnya (Reforma Agraria)

LEGALISASI

AKSES

ASET

ORGANISASI

GAPOKTAN/GEMARA

INFRASTRUKTUR

PEMKAB SMRNG

PENYULUHAN/PENDIDIKAN

DISTAN/PERINDAGKOP

PENYEDIAAN MODAL

BPN/BRI/BANK JATENG

PEMASARAN/TATA NIAGA

PT. SIDOMUNCUL/PT. SARI

HUSADA

PRONA/PRODA/

REDIS

BPN

BPN dan

K/L

Lainnya

Tugas dan Wewenang BPN dan K/L Lain dalam Reforma Agraria

TERIMAKASIH