presentasi artikulasi identitas keadatan

MENUJU PENGAKUAN MASYARAKAT (HUKUM)

ADAT?: ARTIKULASI IDENTITAS KEADATAN SEBELUM

DAN SETELAH PUTUSAN MK 35

Muki T. Wicaksono, Yustina M, Siti Chaakimah

Universitas Pancasila, 17 Mei 2016

SIAPA YANG DIMAKSUD

DENGAN MASYARAKAT ADAT?

“...a group's self-identification as tribal or indigenous is not

natural or inevitable, but neither is it simply invented,

adopted, or imposed. It is, rather, a positioning which draws

upon historically sedimented practices, landscapes, and

repertoires of meaning, and emerges through particular

patterns of engagement and struggle.” (Li, 2000: 151)

Putusan MK 35

• Kapan suatu kesadaran ‘pengakuan’

terbentuk dalam diri masyarakat adat di

Indonesia saat ini, khususnya dalam periode

sebelum dan setelah Putusan MK 35 tersebut?

• Siapa yang mengartikulasikan identitas

masyarakat adat? Dan siapa yang paling

diuntungkan dalam proses artikulasi itu?

• Mengapa identitas keadatan di angkat

melalui proses pengakuan dan perlindungan?

Artikulasi dan Memposisikan Masyarakat Adat

“Kalau negara tidak mengakui kami (masyarakat adat),

maka kami (masyarakat adat) pun tidak akan mengakui

negara!”

Sumber: Database Produk

Hukum Daerah, 1986-Maret

2016

Persebaran Produk Hukum Daerah di tingkat

Provinsi

Proses Pengakuan MHA Pra dan

Pasca MK 35

3%

65%

8%

24%

Tahun Terbit Produk Hukum Daerah Mengenai

Masyarakat Hukum Adat

1986-1994

1998-2010

2010-2012

2013-2016

Rata-rata produksi hukum daerah

1986-Maret 2016

No Periode Keluarnya

Produk Hukum

Daerah

Banyak Rata-

rata/tahun

1 1986-1994 5 0,6

2 1998-2010 95 8

3 2010-2012 11 5

4 2013-2016 35 12

Mengenal Hutan Adat di Kabupaten

Kerinci •Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha

•51,19% atau 215.000 ha

adalah kawasan Taman

Nasional Kerinci Seblat (15,5%

dari total luas TNKS : 1.389.549

ha; Arizona, 2014)

•Kawasan Hutan Adat >

2.398,14 ha (Data Dishutbun Kab. Kerinci, 2011 1.820 ha

Inisiatif Pengukuhan dan Penguatan Hutan Adat

di Kabupaten Kerinci: 1992-sekarang Pengakuan Hutan Adat di Tingkat Desa

Produk hukum pendukung HA No Hutan Adat Produk hukum pengukuhan Status Kawasan

1 Temedak Perdes Keluru No. 1 Tahun

1992 / SK Bupati TK II Kerinci

No. 176 tahun 1992

APL/luar kawasan hutan

negara

2 Nenek Limo Hiang, Nenek Empat

Betung Kuning dan Muaro Air Duo

Kecamatan Stinjau Laut.

(1) Perdes Tiga Desa No.

1/Perdes/HAD/HT/BK/MAD/XI/

1993; (2)SK Bupati Kerinci No.

226 tahun 1993

APL/ Sebagian wilayah 374

hektar masuk wilayah hutan

produksi HP3M dalam bentuk

blok khusus (hutan adat)

3 Lekuk 50 Tumbi/LEMPUR SK Bupati Kerinci No. 96 tahun

1994


negara

4 BUKIT TINGGAI SK Bupati Kerinci No.

522.21/Kep. 437/2011


negara

5 Bukit Sembahyang dan Padun

Gelanggang

SK Bupati Kerinci No.

522.21/Kep. 435/2011


negara

6 Tigo Luhah Kemantan SK Bupati Kerinci No.

522.21/Kep. 373/ 2013


negara

7 Tigo Luhah Permenti Yang Berenam SK. Bupati Kerinci No.

522.21/Kep. 181/2013


negara

8 Bukit Sigi, Ds. Tanjung Genting, Kec. Gn.

Kerinci

Dalam Proses pengajuan Belum teridentifikasi

9 Bukit Teluh, Kec. Batang Merangin Dalam Proses pengajuan

Belum teridentifikasi

10 Bukit Gedang, Pendung Hilir, Kec. Air

Hangat & Pungut Hilir, Ds. Pungut Hilir,

Kec, Air Hangat Timur

Dalam Proses pengajuan

Belum teridentifikasi

Refleksi Hutan Adat Kerinci Komponen

Pemetaan Sosial Bukit Sembahyang Bukit Tinggai Kemantan Pungut Mudik

Luas hutan adat (SK)

41, 27 39,04 (zona merah)

426 152

Luas hutan adat versi masyarakat

sama 160 hektar (zona merah, kuning, hijau)

> 426 >152

Asal Usul MHA Tiga Suku yang berasal dari Koto Majidin & Tigo Luhah Siulak Gedang: Rio

Bayang, Patih, Manti Agung

Dipegang oleh 5 Pemangku yang mengarah ke Depati Duo Niniek Rawang:

Sukaramih Hitam, Sukarami Koadrat,

Sukaramih Napuro, Patih, dan Rio Bungsu

Tigo Luhah Kemantan di Enam Desa :

1. Luhah Depati Mudo

2. Luhah Rajo Mudo

3. Sko Bajo

Tigo Luhah di Desa Pungut Mudik:

1. Rio – Dari Sungai Medang

2. Patih – dari Kemantan

3. Manti Agung – dari Koto Majidin

Lembaga Pengelola Hutan Adat

Lembaga adat + Pemdes

Unsur 4 Jenis: (1) Ninik Mamak; (2) Pemdes Dua Desa Sungai

Deras; (3) Alim Ulama; (4) Pemuda Desa/Ulubalang

Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah

Kemantan

Kelompok Pengelola Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang

Berenam

Orang Tompu di Gunung Tanggumbuno: Dari Keadatan hingga Pasar Coklat

• Sejumlah produk hukum daerah yang disahkan di

Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah masih

belum menyentuh konteks subsuku kecil seperti Orang Tompu ini, karena sebagian besar produk hukum

daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada

kelompok sukubangsa Kulawi yang dikemas untuk

kepentingan pariwisata dan elit daerah

Contoh Hasil Pemetaan Sosial

Menjadi ‘Masyarakat (Adat) Danau Masura’?

Contoh Hasil Pemetaan Sosial

Penemuan bentuk wilayah kelola masyarakat

di tiga kecamatan di Barito Selatan

Masyarakat Adat: Hanya Sebatas Ikatan Teritori

Sajakah?

4.434

2.706

222

2 9 155

Kepercayaan Masyarakat

Kelurahan Cigugur

Islam

Katolik

Kristen

Hindu

Budha

Sunda Wiwitan (Kepercayaan)

Redefinisi Masyarakat Adat

Putusan

MK 35

Sebelum

Setelah

Artikulasi

Identitas:

-Teritori

-Genealogis

-Spiritual

-Lainnya?

Jejaring Masyarakat

Sipil

Masyarakat Adat

Sebelum

dan Setelah

Pengakuan

Refleksi Akhir

• Pertama, sering kali pendampingan terhadap masyarakat

adat melupakan posisi emic dan etic yang berguna untuk

memahami proses artikulasi identitas masyarakat adat dalam

tahapan pengakuan.

• Kedua, dengan memahami kondisi sebelum dan setelah

putusan MK 35, tulisan ini berupaya untuk memperlihatkan

bahwa pada dasarnya wacana pengakuan masyarakat

hukum adat masih dalam tahap proses “menuju”. Proses

artikulasi identitas bukan hanya terjadi dalam tahapan

sebelum pengakuan, tapi juga saat setelah pengakuan

• Momentum tiga tahun putusan MK 35 menjadi titik penting

untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh tiap-tiap

pihak dalam jalan panjang pengakuan dan perlindungan

masyarakat adat di Indonesia.

TERIMA KASIH

presentasi artikulasi identitas keadatan

Documents