presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di indonesia

15
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung Presentasi Akhir 15 Desember 2014 PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Upload: aoga-expert-tiar-purba

Post on 18-Jul-2015

118 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

TRANSCRIPT

Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah

Bangunan Gedung

Presentasi Akhir15 Desember 2014

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MATERI PAPARAN

1. Pendahuluan

2. Progres Monitoring Dan Evaluasi PERDA

Bangunan Gedung

3. Daftar Permasalahan

4. Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 2

PENDAHULUAN

1. Sejak diundangkannya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No 28/2002, hingga saat ini baru 48,9% kabupaten kota

yang telah menerbitkan Perda Bangunan Gedung atau sama dengan 246

Kabupaten/Kota;

2. Dalam penerapan (implementasi) peraturan daerah bangunan gedungnya,

kabupaten/kota masih banyak yang belum mampu baik secara teknis dan

sumber daya manusia secara menyeluruh;

3. Oleh karenanya diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi upaya pembinaan kepada aparat agar mampu

mengimplementasikan terutama terkait komponen amanat undang-undang

bangunan gedung yakni IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan

Gedung.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 3

Latar Belakang Pekerjaan

PENDAHULUAN

MAKSUD PEKERJAAN:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap substansi PERDA BG

Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERDA BG;

3. Menggali sejauhmana permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam

implementasi PERDA BG.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 4

Maksud dan Tujuan Pekerjaan

TUJUAN PEKERJAAN:

1. Terlaksananya percepatan pelaksanaan PERDA BG;

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERDA BG;

3. Tersusunnya masukan pengkayaan substansi monitoring dan evaluasi dari

peserta workshop;

4. Terpetakannya hasil monitoring dan evaluasi PERDA BG;

5. Terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di

kabupaten/kota

PENDAHULUAN

1. Digunakannya Modul Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Bangunan Gedung;

2. Terkumpulnya hasil Monitoring dan Evaluasi secara lengkap

mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh kab/kota

sasaran dari Konsultan Individual Provinsi;

3. Tersusunnya hasil pemetaan dan kajian monev penyelenggaraan

bangunan gedung dan rekomendasi penanganan permasalahan

penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing

kab/kota sasaran secara spesifik;

4. Tersusunnya usulan roadmap/peta jalan kegiatan penanganan

permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-

masing kab/kota sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 5

Keluaran

PENDAHULUAN

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 6

Metodologi

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8

1. Uji Coba;2. Survei

1. Diskusi/ PertemuanPara Pakar, Profesional ;

2. Diskusi Tim Ahli KME

1. Koordinasike KI, SNVT PBL;

2. PengerjaanDesk KME;

3. Email/Web Base

1. AnalisisKesesuaianSubstansiPERDA BG;

2. Analisisimplementasi PERDA BG.

1. TipologiEvaluasiformat grafik/tekskab/kota

2. TipologiEvaluasiformat grafikProvinsi

1. Penyampaian hasilevaluasisubstansiPERDA BG;

2. Penyampaian hasilimplementasi

1. Kunjunganke SNVT PBL yang mengalamikendala;

2. Monitoring & Evaluasidengan KI

FinalisasiRoadmap 3 tahunmendatang

METODA

Masukanperbaikanmodul

Masukanperbaikan moduldan final Modulevaluasisubstansi danimplementasi

Hasil evaluasisubstansi perdaBG danimplementasi P BG

Kesimpulan awalterhadap 163 PERDA BG Kab/Kota

TipologipermasalahanimplementasiPERDA BG

Hasil evaluasisubstansi danimplementasiPERDA BG

Terselesaikannyapermasalahan di SNVT Provinsi

Road Map 3 TahunMendatang

KELUARAN

KEGIATAN

100% 100% 40% 40% 100% 100% 40%100%

PENDAHULUAN

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 7

Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi

No ProvinsiJumlah

Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota sdh

PerdaTarget Monev

1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6 2

2 Sumatera Utara 33 2 0

3 Sumatera Barat 19 15 13

4 Riau 12 4 6

5 Kepulauan Riau 7 3 3

6 Bangka Belitung 7 2 1

7 Sumatera Selatan 16 3 2

8 Jambi 11 4 3

9 Bengkulu 10 6 3

10 Lampung 15 5 1

11 Banten 8 6 4

12 DKI Jakarta 1 1 1

13 Jawa Barat 27 15 9

14 Jawa Tengah 35 25 21

15 DI Yogyakarta 5 5 5

16 Jawa Timur 38 16 10

Jumlah 84

No ProvinsiJumlah

Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota sdh

PerdaTarget Monev

17 Bali 9 4 4

18 Nusa Tenggara Barat 10 6 6

19 Nusa Tenggara Timur 22 10 10

20 Kalimantan Barat 14 6 6

21 Kalimantan Selatan 13 10 6

22 Kalimantan Tengah 14 9 5

23 Kalimantan Timur 10 3 0

24 Kalimantan Utara 5 1 1

25 Sulawesi Barat 6 2 1

26 Sulawesi Tengah 12 6 5

27 Sulawesi Selatan 24 19 16

28 Sulawesi Utara 15 6 0

29 Sulawesi Tenggara 13 9 9

30 Gorontalo 6 2 1

31 Maluku 11 3 0

32 Maluku Utara 10 2 0

33 Papua 29 7 7

34 Papua Barat 13 3 1

Jumlah 78

1. Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi meliputi 34 Provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota

terpilih sebanyak 160.

2. Wilayah cakupan tersebut adalah kabupaten/kota (*terpilih) yang PERDA Bangunan Gedungnya

dikeluarkan (lahir) pada tahun 2004, 2006 s/d 2013 dan 2014

Kriteria;• Ketersediaan data

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 8

Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

73%

27%

Grafik Kesesuaian Substansi di 66 Kab/Kota Sesuai Amanat UU PBG

Belum Sesuai (Tidak Lengkap) Sesuai (Lengkap: IMB+SLF+TABG+PDTBG)

66

64

33

64

0 10 20 30 40 50 60 70

IMB

SLF

TABG

PDTBG

Grafik Jumlah PERDA BG BerdasarkanKesesuaian Amanat UU BG & PP BG

66 Kab/Kota

100%

97%

50%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

IMB

SLF

TABG

PDTBG

Grafik PersentaseKesesuaian Amanat

UU P BG di 66 Kab/Kota (dalam

persentase)

Sumber: DitPBL Ditjen CK, 2014

Sumber: DitPBL Ditjen CK, 2014

Sumber: DitPBL Ditjen CK, 2014

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 9

Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

1. Jumlah Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang telah terkoleksi dalam bentuk softcopy dan

harcopy = 160 Kab/Kota;

2. Progres pekerjaan konsultan manajemen evaluasi mencapai 40% atau sama dengan 66 kab/kota.

3. Jumlah perda bangunan dan gedung yang masih dievaluasi mencapai 60% atau sama dengan 97

Kab/Kota.

4. Pekerjaan konsultan manajemen monitoring dan evaluasi masih akan terus berlangsung hingga

selesainya seluruh kegiatan.

66

97

0

20

40

60

80

100

120

Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi

Progres Monitoring dan Evaluasi

Jumlah

40%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi

Progres Monitoring dan Evaluasi (%)

%

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 10

Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

2

0

13

6

3

12

3 3

1

4

1

9

21

5

10

4

6

10

6 65

01 1

5

16

0

9

10 0

7

12

0

5

1

3

1 1 1 10

3

1

3

11

3

6

0

21

43

4

01 1 1

2

0

2

0 0 01 1

Nan

ggro

e A

ceh

Dar

uss

alam

Sum

ater

a U

tara

Sum

ater

a B

arat

Ria

u

Kep

ula

uan

Ria

u

Ban

gka

Bel

itu

ng

Sum

ater

a Se

lata

n

Jam

bi

Ben

gku

lu

Lam

pu

ng

Ban

ten

DK

I Jak

arta

Jaw

a B

arat

Jaw

a Te

nga

h

DI Y

ogy

akar

ta

Jaw

a Ti

mu

r

Bal

i

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Kal

iman

tan

Bar

at

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Tim

ur

Kal

iman

tan

Uta

ra

Sula

wes

i Bar

at

Sula

wes

i Te

nga

h

Sula

wes

i Sel

atan

Sula

wes

i Uta

ra

Sula

wes

i Te

ngg

ara

Go

ron

talo

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Pap

ua

Bar

at

Target 2014 (Sasaran) Selesai Monev

Pertanggal 12 Des 2014

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 11

Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

75%

100%

68%75%

0%

88%

75%

88% 88%

100%

54%

0%

73%68%

50%

61%

100%

75%

93%

46%

75% 75%

100%

25%

50%

88% 84%

100%

83%

100%100%100%

83%75%

Grafik Monitoring dan Evaluasi Substansi Perda BG di Indonesia

% Lengkap % Tidaklengkap

IMB SLF TABG PDTBG√ √√√

PETA MASALAH

1. Belum adanya tenaga ahli di Kabupaten/Kota, yang sesuai sehingga

banyak daerah yang belum membentuk TABG;

2. Kurangnya pemahaman terhadap amanat UU BG;

3. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai;

4. Tidak adanya anggaran untuk implementasi didaerah, seperti

pembiayaan tim ahli bangunan gedung;

5. Masih adanya kabupaten/kota yang tidak melibatkan dinas teknis

dalam pemberian ijin IMB;

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 12

Daftar Masalah

ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 13

ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG

Kab/kota Tahun PerdaBadan

Perijinan

Payung Hukum Kelembagaan Tipologi Fasilitasi/Non Fasilitasi

Roadmap 3 Tahun Mendatang

Tipologi Jenis Fasilitasi

IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kab. Lamongan 2007 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kab. Ponorogo 2010 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kab. Gresik 2011 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kab. Ngawi 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG

Kab. Jombang 2011 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kab. Tulungagung 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG

Kab. Bangkalan 2012 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kab. Kediri 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG

Kab. Sidoarjo 2013 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kab. Pacitan 2012 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kota Probolinggo 2008 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kota Surabaya 2009 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kota Blitar 2011 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Kota Malang 2004 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG

Kota Madiun 2010 Na 1 1 0 1 1 0 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG PH & KG KG

Kota Pasuruan 2012 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Keterangan:

ILF = Implementatif (Pada Perda diatur, dan diimplementatifkan pada kelembagaan/operasional)

BLF= Belum Implementatif (Pada Perda diatur/belum diatur, dan/atau pada kelembagaan(operasional)/belum operasional)

PH = Payung Hukum

KG = Kelembagaan

Fasilitasi = Difasilitasi oleh pusat melalui Dit PBL-CK

SISIL = Konfirmasi melalui Quesioner Online

Sumber: Tim Penyusun, 2014

Usulan Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan PERDA Bangunan Gedung

N

o

Perda BG Kelembagaan/Operasion

alisasi

Tipologi

1 Diatur Implementatif Operatif

2 Diatur Tidak Implementatif Tdk operatif1

3 Tidak diatur Implementatif Tdk operatif2

4 Tidak diatur Tdk implementatif Tdk Operatif3

Konsep Peluang Tipologi

Roadmap/Peta Jalan P BG

Sumber: Tim Penyusun, 2014

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Hasil monitoring dan evaluasi substansi dan kelembagaan implementasi

penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, masih ditemukan adanya

ketidaksesuaian substansi dan tidak adanya tindaklanjut implementasi

kelembagaan/operasionalisas didaerah sesuai amanat UU BG dan PP BG;

2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan tidak diaturnya komponen amanat

UU terkait SLF, TABG dan PDTBG di PERDA kabupaten/kota, perlu mendapat

fasilitasi berupa pendampingan penyusunan Raperbup/raperwal terkait TABG, SLF

dan Pendataan Bangunan Gedung;

3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi BELUM

IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasi, perlu mendapat fasilitasi

tata cara pembentukan kelembagaan yang EFEKTIF dan EFISIEN sesuai petunjuk

teknis yang ada;

4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi

IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasinya, perlu mendapat

penghargaan dan percontohan nasional.

5. Hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi workshop masih diperlukannya sosialisasi

petunjuk teknis amanat UU BG terkait IMB, SLF, TABG dan TABG.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 14

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Terima Kasih,

Mohon Masukan dan Saran

Tim Ahli : (Leader) Herwin Siregar, (Co-Leader) Tiar Pandapotan Purba, (Statistic) Azwar, (Asistant) Sandargo, (Civil) Indranirwan, (Architect) Efdal,

(Law) Didi, (Asistant) Gregi Sandy

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Green Mall BXc Failure Building, Bintaro Bogor Palace, Indonesia