presentase lahan bekas tambang

18
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Disampaikan pada Disampaikan pada “Seminar Nasional Rehabilitasi Lahan Tambang” “Seminar Nasional Rehabilitasi Lahan Tambang” 11 Februari 2006, Kampus UGM Bulaksumur, Yogyakarta 11 Februari 2006, Kampus UGM Bulaksumur, Yogyakarta PERATURAN TENTANG PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG REKLAMASI TAMBANG DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI

Upload: la-ode-asier

Post on 28-Nov-2015

67 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMIDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMIDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Disampaikan pada Disampaikan pada “Seminar Nasional Rehabilitasi Lahan Tambang” “Seminar Nasional Rehabilitasi Lahan Tambang”

11 Februari 2006, Kampus UGM Bulaksumur, Yogyakarta11 Februari 2006, Kampus UGM Bulaksumur, Yogyakarta

PERATURAN TENTANGPERATURAN TENTANGREKLAMASI TAMBANGREKLAMASI TAMBANG

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI

22

Pembangunan memerlukan sumberdaya alam (SDA), antara lain mineral, batubara dan panas bumi. Indonesia relatif kaya dengan berbagai SDA yang harus dioptimalkan pemanfaatannya.

Pertambangan adalah kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, oleh karena itu lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif lain.

Keberadaan bahan tambang secara alami banyak berada dalam kawasan yang masuk kriteria hutan

Pengusahaan bahan tambang mempunyai karakateristik yang dapat berfungsi sebagai penggerak mula (prime mover) pembangunan.

LATAR BELAKANG

33

RUANG LINGKUP DAN RUANG LINGKUP DAN SASARAN REKLAMASISASARAN REKLAMASI

RUANG LINGKUP: Pemulihan lahan bekas tambang untuk

memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya

Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya

SASARAN: Terciptanya lahan bekas tambang yang

kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali seusai dengan peruntukannya.

44

Kondisi Reklamasi Kondisi Reklamasi Lahan Bekas Tambang (Agustus 2005)Lahan Bekas Tambang (Agustus 2005)

Terdapat 186 perusahaan aktif (15 Kotrak Karya/KK, 25 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B, dan 146 Kuasa Pertambangan/KP)

Luas lahan yang dibuka: 57.703,59 ha

Luas lahan yang sudah direklamasi 20.826,58 ha

• Lahan terlantar dengan mudah dilihat di berbagai tempat di Indonesia

• Reklamasi Lahan Bekas Tambang bisa di optimalkan untuk mendukung program pembangunan sesuai peruntukannya

55

Diatur dalamDiatur dalam

UU No. 11/1967UU No. 11/1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok , tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok PertambanganPertambangan

PP No. 32/1969PP No. 32/1969, tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 , tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangantentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

PP No. 75/2001PP No. 75/2001, tentang Perubahan Kedua Atas PP No. , tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1969 32/1969

Kepmen PE No. 1211.K/1995Kepmen PE No. 1211.K/1995, tentang Pecegahan dan , tentang Pecegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan UmumKegiatan Pertambangan Umum

Kep Dirjen PU No. 336/1996Kep Dirjen PU No. 336/1996, tentang Jaminan Reklamasi, tentang Jaminan Reklamasi

KEBIJAKAN REKLAMASIKEBIJAKAN REKLAMASI

66

Pasal 30

“Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang KP diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya”.

UU No 11 Tahun 1967UU No 11 Tahun 1967 tentang : tentang : Ketentuan Ketentuan Pokok PertambanganKetentuan Ketentuan Pokok Pertambangan

77

PP 75 Tahun 2001PP 75 Tahun 2001, , tentang tentang : : Perubahan Kedua Atas PP No. Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1969 32/1969 tentangtentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 Pelaksanaan UU No 11 Tahun 1967 tentang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok PertambanganKetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Pasal 46 ayat (4) Pasal 46 ayat (4) Sebelum meninggalkan bekas wilayah KP-nya, baik Sebelum meninggalkan bekas wilayah KP-nya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.umum.

Pasal 46 ayat (5)Pasal 46 ayat (5)Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KP.KP.

88

Kep M.PE No. 1211.K/008/M.PE/1995Kep M.PE No. 1211.K/008/M.PE/1995ttg :ttg : Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan UmumUmum

Pasal 12(1): Reklamasi areal bekas tambang harus dilakukan

secepatnya sesuai dengan rencana dan persyaratan yang telah ditetapkan

(2): Reklamasi dinyatakan selesai setelah disetujui oleh Dirjen

Pasal 13(1): Kepala Teknik Tambang wajib menanami kembali

daerah bekas tambang, termasuk daerah sekitar project area sesuai studi AMDAL yang bersangkutan

99

Dalam Kepmen PE No. 1211.K/008/M.PE/95Dalam Kepmen PE No. 1211.K/008/M.PE/95 yang dimaksudyang dimaksud ReklamasiReklamasi adalahadalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukkannyaperuntukkannya

Kebijakan reklamasi ditujukan agar pembukaan lahan untuk pertambangan seoptimal mungkin, dan setelah digunakan segera dipulihkan fungsi lahannya.

Reklamasi harus dilaksanakan secepatnya sesuai dengan kemajuan tambang. Reklamasi merupakan bagian dari skenario pemanfaatan lahan pasca tambang.

Untuk itu perlu adanya Pengawasan secara rutin

1010

Prinsip Kegiatan PertambanganPrinsip Kegiatan Pertambangan• Total Mining, dalam arti recovery

penambangan harus maksimal sehingga tidak ada cadangan yang tersisa

• Pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan tambang

• Menerapkan tatacara penimbunan kembali bekas tambang/back filling

• Menerapkan sirkulasi tertutup air kerja dan air proses (clossed circuit)

• Segera melakukan reklamasi lahan bekas tambang

11

Arah Kemajuan

Tambang

Daerah Reklamasi

Back Filling

Pertambangan Batubara Di Kalsel

1212

Kep Dirjen PU No. 336/1996Kep Dirjen PU No. 336/1996, , tentang tentang JaminanJaminan ReklamasiReklamasi

Perusahaan harus menyediakan dana jaminan reklamasi dalam salah satu bentuk (1) deposito, atau (2) cadangan dalam pembukuan, atau (3) asuransi dari pihak ketiga.

1313

PENUTUPPENUTUP Pertambangan mempunyai kapasitas sebagai pengerak

(prime mover) pembangunan di daerah terpencil Kontribusi pertambangan untuk pembangunan regional

cukup besar Terbuka peluang investasi sektor lain seperti pertanian/

perkebunan melalui sinergi dengan sektor pertambangan– Reklamasi terpadu– Pemanfaatan Infrastruktur dan jasa-jasa (jaringan komunikasi,

pelabuhan, lapangan terbang, perkotaan, laboratorium dll)

Perkebunan merupakan opsi menarik untuk optimalisasi penggunaan lahan, menambah lapangan kerja, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan penerimaan negara.

1414

LAMPIRANLAMPIRAN

1515

VISI DAN MISI DJMBPBVISI DAN MISI DJMBPBVISI:

Terwujudnya pembangunan sumber daya mineral yang berkesinambungan berlandaskan standar etika yang tinggi, berwawasan lingkungan, memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

MISI:

• Memelihara dan meningkatkan kontribusi mineral dan batubara bagi penerimaan negara dan daerah, serta sebesar-besar manfaat kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasinya.

• Menjamin penyediaan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah yang berkelanjutan, sebagai bahan baku bagi sektor industri energi dalam negeri dan ekspor.

1616

INDONESIA: 16 dari 47

Mineral Potential IndexMineral Potential Index menunjukkan tingkat menunjukkan tingkat potensi geologi suatu potensi geologi suatu negara produsen negara produsen berdasarkan persepsi berdasarkan persepsi perusahaan yang disurvey perusahaan yang disurvey

Fraser Institute adalah lembaga swasta Kanada yang melakukan kajian terhadap berbagai prospek investasi, termasuk pertambangan.

Survey dari Fraser Institute tahun 2002/2003

17

KARAKTERISTIK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Berada di bawah tanah Keterdapatan di muka bumi tidak dapat memilih tempat Tahapan harus dilalui :

• Penyelidikan Umum

• Eksplorasi

• Eksploitasi

• Pasca Tambang

Sumberdaya tak terbarukan (non renewable) Padat modal dan teknologi Dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan Dapat memberikan efek ganda yang besar Risiko finansial sangat besar

Preliminary Detailed Mine Production, Processing, Marketing,Exploration Exploration Feasibility

+

$

-

Avg. Time 8 yrs 4 yrs 2-5 yrs 5-10yrs

FundGuaranteed Reclamation

Mine Site Rehabilitation

Min

e Clo

sure

5 - 40 yrs

Speculative CapitalInvestment

Sales

Operating Revenue / Profit

1818

PENGGUNAAN LUAS DARATAN INDONESIAPENGGUNAAN LUAS DARATAN INDONESIAUNTUK BERBAGAI KEGIATAN UNTUK BERBAGAI KEGIATAN

Tahun 2002Tahun 2002

198

120

66

20.5 33.5

2.0 0.135 0,06

13.4 4.5 4.7 3.8020406080100120140160180200

Juta

Ha

Sumber :DJGSM, Dephut, Media Massa