prediksi soal ujian akhir semester ii tahun … · bagi logemann, jabatan merupakan pengertian...

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester II Tahun 2015/2016

Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER II

TAHUN 2015/2016

MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

7D744149

089670585040

16jamal

muh.jamal08

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II

muh.nurjamaluddin




Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin




Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat




Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2015/2016

MATA KULIAH : HUKUM TATA NEGARA

HARI, TANGGAL : JUMAT, 03 JUNI 2016

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H/II

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

SOAL

1. Menurut Logeman, dalam salah satu definisinya mengatakan bahwa Hukum Tata Negara

(“staatrecht” dalam arti sempit), adalah hukum yang menyelidiki/mempelajari antara lain:

“Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan kenegaraan tertentu.” Sehubungan pernyataan

tersebut:

a. Sebutkan definisi hukum tata negara secara lengkap sebagaimana pendapat Logeman tersebut

dan terangkan pula apa yang dimaksud organisasi negara!

Jawaban:

Menurut J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi

negara. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi

merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena itu organisasi negara merupakan

organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan satu dengan yang lain maupun

dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan

atau yang disebutnya ambtenorganisatie yang terdiri atas kedudukan, hubungan hak dan

kewajiban dalam organisasi negara tersebut.




Halaman 5


b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “jabatan-jabatan” dalam Undang-Undang Dasar 1945,

serta sebutkan macam-macamnya baik sebelum maupun sesudah perubahan!

Jawaban:

Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia yang membagi tiga kekuasaan, yaitu:

1) lembaga legislatif memiliki fungsi membuat undang-undang;

2) lembaga eksekutif memiliki fungsi pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara;

3) lembaga yudikatif memiliki fungsi mempertahankan dan mengawasi pelaksanaan undang-

undang.

Kemudian macam-macam jabatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen merupakan lembaga tertinggi yang berfungsi

memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Garis Besar Haluan-Haluan

Negara (GBHN).

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur Pasal 19 s.d. Pasal 22 Undang-Undang

Dasar 1945 sebelum Amandemen merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai

lembaga perwakilan rakyat yang susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 19 ayat (1) dan keanggotaan tidak disebutkan secara jelas.

3) Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 4 s.d. Pasal 15 Undang-Undang

Dasar 1945 sebelum Amandemen merupakan kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif dan menjalankan roda pemerintahan.

4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil

pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPRD, DPD, dan DPR.

5) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar

1945 sebelum Amandemen merupakan lembaga tinggi negara Indonesia yang fungsinya

memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden.

6) Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar

1945 sebelum Amandemen merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dan peradilan

tertinggi di Indonesia.




Halaman 6


Selanjutnya macam-macam jabatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Dasar 1945 setelah Amandemen merupakan lembaga negara bukan lagi lembaga

tertinggi yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih dalam

pemilu legislatif.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Pasal 19 s.d. Pasal 22B Undang-

Undang Dasar 1945 setelah Amandemen merupakan lembaga negara yang berfungsi

sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif yang

diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif.

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-

Undang Dasar 1945 setelah Amandemen merupakan lembaga negara yang terdiri atas

perwakilan dari tiap provinsi maksimal 4 orang yang dipilih melalui pemilihan umum.

4) Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 4 s.d. Pasal 17 Undang-Undang

Dasar 1945 setelah Amandemen merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan.

5) Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945

setelah Amandemen merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dan peradilan tertinggi

di Indonesia.

6) Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Dasar 1945 setelah Amandemen memiliki kewenangan untuk mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum.

7) Komisi Yudisial (KY) yang diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen menegaskan bahwa calon hakim agung

diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi

Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.

8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23E s.d. Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945

setelah Amandemen merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut

diserahkan kepada DPRD, DPD, dan DPR.




Halaman 7


c. Mengapa Prof. Bagir Manan memilih menggunakan penyebutan “Lembaga Kepresidenan”

daripada lembaga “Presiden”?

Jawaban:

Karena Menurut Prof. Bagir Manan Presiden mempunyai dua macam kedudukan yakni

Presiden sebagai Kepala Negara dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dengan adanya

macam-macam kedudukan Presiden, maka kewenangan dari Presiden pun berbeda ditiap

kedudukannya. Presiden sebagai Kepala Negara, mempunyai kewenangan yakni memegang

kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dapat menyatakan

perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain, dapat menyatakan negara

dalam keadaan berbahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, amnesti, dan

rehabilitasi, serta memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Kemudian,

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mempunyai kewenangan yakni memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, mengajukan Rancangan Undang-Undang

kepada DPR, menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan

mengangkat serta memberhentikan menteri. Atas hal tersebut Prof. Bagir Manan memilih

menggunakan penyebutan Lembaga Kepresidenan daripada lembaga Presiden.

2. Logemann dalam salah satu definisinya mengatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum

yang menyelidiki antara lain: “Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan kenegaraan

tertentu.” Sehubungan dengan hal tersebut:

a. Jelaskan apa yang dimaksud “jabatan-jabatan” dan “susunan kenegaraan tertentu”?

Jawaban:

Menurut Logeman jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi sedangkan susunan dan

ketatanegaraan tertentu (fungsi jabatan) adalah pengertian bersifat sosiologis. Maksudnya

bahwa negara merupakan organisasi yang teridiri atas fungsi-fungsi dalam hubungan satu

dengan yang lainnya serta keseluruhannya, maka dalam arti yuridis negara merupakan

organisasi dari jabatan-jabatan. Kemudian fungsi dari jabatan-jabatan itu akan

terimplementasikan dalam susunan ketatanegaraan tertentu.




Halaman 8


b. Bagaimana ruang lingkup HTN jika dikaitkan dengan pendapat Logemann tersebut?

Jawaban:

Mengenai ruang lingkup hukum tata negara jika dikaitkan dengan pendapat Logemann, ada

beberapa hal yang meliputinya seperti betuk pemeritahan, bentuk negara, sistem

pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, corak pemerintahan, wilayah negara,

garis besar organisasi pelaksana, hubungan rakyat dengan negara, cara rakyat dalam hak

ketatanegaraan, ciri-ciri kepribadian negara serta dasar negara. Kemudian untuk ruang

lingkup tata negara yang ada kaitannya dengan badan ketatanegaraan yang mempunyai

kedudukan sebagai organisasi di negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil

Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Para badan pelaksana ketatanegaraan tersebut meliputi cara pembentukannya, tugas dan

wewenang pada masing-masing badan, susunan badan tersebut, cara kerja badan

ketatanegaraan, masa jabatan, perhubungan kekuasaan antar badan ketatanegaraan, dan

sebagainya.

Selain tentang pemerintahan dan badan-badan ketatanegaraan, ada pula konsep pengaturan

tentang kehidupan politik rakyat yang meliputi penggolongan, jenis, serta jumlah partai

politik (parpol) dalam sebuah negara dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur negara

tersebut, kekutaan politik dan pemilihan umum (pemilu), hubungan antara badan

ketatanegaraan dan partai politik, kedudukan penting dalam sebuah golongan, arti kedudukan

serta peranan golongan penekan, langkah kerjasama antar kekuatan politik, pencerminan

pejabat, dan lain sebagainya.




Halaman 9


c. Jelaskan dan berikan contoh bahasan HTN yang meliputi ketiga lingkup tersebut!

Jawaban:

Hukum Tata Negara dalam lingkup hukum (teori) merupakan ilmu pengetahuan yang

mempunyai nilai teoritis yang mengandung arti bahwa hukum tata negara dipelajari

berdasarkan teori-teori yang berlaku, contohnya teori demokrasi yang digunakan di Indonesia

diserap dari teori barat. Kemudian setiap peraturan hukum yang berlaku pada hakikatnya

mengandung asas-asas tertentu. Asas-asas itu berakar di dalam masyarakat selama masyarakat

masih menerimanya, maka peraturan tersebut masih dipertahankan. Demikian halnya dengan

Hukum Tata Negara dalam lingkup asas-asas hukum bahwa hukum tata negara dipelajari

berdasarkan asas-asas yang berlaku di dalam masyarakat, contohnya asas Pancasila, asas

negara hukum dan asas demokrasi. Selanjutnya Hukum Tata Negara dalam lingkup hukum

positif langsung membicarakan masalah-masalah hukum tata negara yang berlaku pada saat

sekarang di Indonesia, contohnya pembentukan perundang-undangan berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

d. Kemukakan perbedaan pengertian hukum dan asas-asas hukum serta berikan contohnya!

Jawaban:

Menurut Prof. Kusumaatmadja, S. H., hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-

lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-

kaidah itu dalam kenyataan. Contohnya hukum Islam, hukum pidana, hukum tata negara,

hukum perdata, hukum internasional dan lain-lain.

Kemudian asas-asas hukum adalah sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum yang

masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan dasar yang

melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkret dan proses hukum itu dapat

dilaksanakan. Contohnya, yaitu:

1) Asas legalitas yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan

hukum.

2) Asas keseimbangan yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia

dan melindungi ketertiban umum.

3) Asas unifikasi yaitu penyamaan keberlakuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.




Halaman 10


3. Bila mempelajari Hukum Tata Negara sudah barang tentu akan menyangkut ilmu hukum dan

politik. Untuk itu terangkan oleh saudara bagaimana seharusnya keberadaan antara hukum dan

politik tersebut dalam suatu negara!

Jawaban:

Diakui memang bahwa hukum tidak bisa bebas dari pengaruh politik, tetapi itu seharusnya hanya

sampai sebatas pada saat pembentukannya karena hukum itu sendiri dibentuk melalui proses

politik. Tetapi titik temu sebagaimana bahwa seharusnya tidak mendominasi setelah hukum

dirumuskan itu ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. Seharusnya politik tunduk

pada hukum, termasuk kedalamnya perilaku politik. Oleh karena itu tidak selayaknya di dalam

proses pelaksanaan hukum pihak-pihak yang berkepentingan berusaha memengaruhi pelaksanaan

yang sudah berbentuk hukum. Perilaku politik serupa itu jelas memiliki kecenderungan pada

perorangan terhadap eksistensi hukum, yang pada gilirannya berdampak terhadap penegakan

hukum. Untuk tegaknya hukum, maka hukum dalam pelaksanaanya harus bebas dari pengaruh

politik apalagi dipengaruhi. Apabila pelaksanaan hukum dipengaruhi, maka hukum jelas

bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi yang salah satu

prinsipnya adanya peradilan yang bebas ataupun perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian keberadaan hukum dalam pelaksanaannya harus bebas dari pengaruh politik,

supaya hukum tidak cenderung hanya sebagi legitimasi kekuasaan dan sebagai alat untuk

kepentingan penguasa.

4. Di negara Repbulik Indonesia bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kebiasaan

ketatanegaraan/konvensi ketatanegaraan sebagai sub sistem Hukum Tata Negara, sehingga

diterima sebagai salah satu sumber HTN dalam arti formal.

a. Jelaskan perbedaan konvensi dengan kebiasaan ketatanegaraan, serta apa ciri-ciri dari

konvensi!

Jawaban:

Konvensi adalah ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat dan diterima

sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar, sedangkan kebiasaan

ketatanegaraan ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali

sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaaran, walaupun bukan hukum.




Halaman 11


Konvensi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik

penyelenggarannya.

2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.

3) Diterima oleh seluruh rakyat.

4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang

tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

b. Mengapa konvensi selalu ditaati!

Jawaban:

Alasan konvensi selalu ditaati:

1) Konvensi ditaati dalam rangka memelihara dan mewujudkan kedaulatan raktyat, karena

konvensi merupakan salah satu upaya mewujudkan dan memelihara demokrasi.

2) Konvensi ditaati, karena hasrat atau keinginan untuk memelihara tradisi pemerintahan

konstitusional (constitutional government).

3) Konvensi ditaati, karena setiap pelanggaran akan membawa atau berakibat pelanggaran

terhadap kaidah hukum.

4) Konvensi ditaati, karena didorong oleh hasrat atau keinginan agar roda pemerintahan

negara yang kompleks tetap dapat berjalan secara tertib.

5) Konvensi ditaati, karena takut atau khawatir menghadapi ancaman hukuman tertentu,

seperti impeachment atau takut terkena sanksi politik tertentu, seperti kehilangan jabatan.

6) Konvensi ditaati, karena pengaruh pendapat umum (public opinion). Pelanggaran

terhadap konvensi akan menimbulkan reaksi umum, misalnya kehilangan dukungan

masyarakat.

c. Mengapa konvensi dapat mengesampingkan kaidah hukum tertulis? Berikan contohnya!

Jawaban:

Karena konvensi mempunyai kekuatan mengikat secara politik sebagai suatu etika atau moral

(political binding), sehingga dalam kenyataannya kekuatan mengikat secara politis

mendorong ketaatan dan kekuatan mengikat secara hukum. Misalnya, pidato Presiden setiap

tanggal 16 Agustus, Pengesahan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui DPR,

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Agama yang dianut Presiden dan Wakil Presiden,

dan konvensi dalam pembuatan perjanjian internasional.




Halaman 12


5. Berbicara sistem pemerintahan, dikenal adanya sistem pemerintahan parlementer dan presidensil.

Sehubungan pernyataan tersebut:

a. Bagaimana kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan di kedua sistem tersebut?

Jawaban:

Dalam sistem pemerintahan parlementer Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri

sebagai kepala pemerintahan, kekuasaan eksekutif memiliki dan bertanggung jawab kepada

kekuasaan parlementer, dalam kekuasaan eksekutif oleh Presiden ditunjuk oleh

legislatif/parlemen, sedangkan raja diseleksi menurut undang-undang, legislatif memiliki

kekuasaan dalam menjatuhkan kekuasaan eksekutif, dan Perdana menteri mempunyai hak

perogratif (hak istimewa) dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri yang

baik itu memimpin suatu departemen dan non departemen. Kemudian dalam sistem

pemerintahan presidensial Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan

kepala negara, Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat, anggota

legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu), Presiden

mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-

menterinya baik yang memimpin departemen dan non departemen, kekuasaan eksekutif tidak

bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan

oleh legislatif dan sebaliknya.

b. Bagaimana kedudukan menteri dari kedua sistem pemerintahan tersebut?

Jawaban:

Dalam sistem pemerintahan parlementer kabinet/menteri-menteri bertanggung jawab kepada

kekuasaan legislatif. Kemudian dalam sistem pemerintahan presidensial menteri/kabinet

sebagai pembantu presiden bertanggung jawab terhadap presiden dan tidak boleh kepada

legislatif karena menteri merupakan pembantu presiden.

c. Jelaskan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah perubahan Undang-undang

Dasar 1945!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang

menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yakni sistem pemerintahan yang dikepalai oleh

seorang Presiden dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden serta Presiden

berfungsi juga sebagai kepala negara.




Halaman 13


6. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan apa yang Saudara ketahui dengan perubahan sistem ketatanegaraan!

Jawaban:

Perubahan sistem ketatangeraan merupakan upaya perwujudan perubahan atau amandemen

dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berubahnya Undang-Undang Dasar 1945, maka

sistem ketatanegaraan pun akan berubah. Seperti halnya sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia yang sebelum amandemen terdiri atas 6 lembaga negara meliputi Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil

Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan

Mahkamah Agung (MA), setelah amandemen menjadi 8 lembaga negara meliputi Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi

(MK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

b. Jelaskan apa yang membedakan diantara 8 Lembaga Negara tersebut!

Jawaban:

Secara umum yang membedakan diantara 8 lembaga negara tersebut terdapat dalam tugas dan

kewenanganya yang dapat diklasifikasikan sebagai lembaga legislatif (membuat undang-

undang), lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang), lembaga yudikatif (mengawasi

jalannya undang-undang) serta lembaga independen atau bebas dan tidak terikat.

c. Badan mana saja yang tergolong lembaga negara utama dan lembaga penunjang?

Jawaban:

Lembaga negara utama adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau

memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang

tergolong lembaga negara utama di Republik Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi

Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian lembaga penunjang adalah

institusi penunjang yang turut serta mendukung penyelanggaran negara. Adapun yang

tergolong lembaga penunjang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia, dan lain-lain.




Halaman 14


d. Bagaimana hubungan kekuasaan legislatif dan eksekutif sesudah perubahan Undang-undang

Dasar 1945?

Jawaban:

Berdasarkan fungsi dan wewenangnya hubungan kekuasaan legislatif dan eksekutif sesudah

perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1) Sebelum amandemen ke 4, Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara

terbanyak. Sekarang diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh

rakyat. Fungsi MPR disini hanya melantik Presiden yang dipilih oleh rakyat tersebut.

2) Pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dalam kekuasaan eksekutif meminta

persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain.

3) Presiden dalam kekuasan eksekutifnya meminta pertimbangan DPR sebagai kekuasan

legislatif dalam mengangkat duta dan menempatkan duta dari negara lain.

4) Pada Pasal 5 UUD 1945 Presiden pula mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan DPR.

5) Sebaliknya DPR dalam kerangka badan legislatif memunyai kontrol terhadap jalanya

pemerintahan yang mempunyai hak bertanya, hak interplasi, dan hak angket.

6) Legislatif khususnya MPR mempunyai hak impeachment atau memberhentikan Presiden

dalam masa jabatanya, manakala terbukti melanggar hukum.

e. Apa perbedaan kewenangan MA dengan kewenangan MK?

Jawaban:

1) Kewenangan Mahkamah Agung menurut Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

yaitu:

a) mengadili pada tingkat kasasi;

b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang;

c) mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang.




Halaman 15


2) Kewenangan Mahkamah Konstusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945, yaitu:

a) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar;

c) memutus pembubaran partai politik;

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3) Tugas dan wewenang Mahkamah Agung menurut undang-undang yang mengaturnya

[Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung], yaitu:

a) Permohonan kasasi, menurut Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul

Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari halaman 82 menjelaskan bahwa

peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau

penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam

penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam

penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh

wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.

b) Sengketa tentang kewenangan mengadili, Mahkamah Agung memutus pada tingkat

pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili:

antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di

lingkungan peradilan yang lain;

antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding

yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama;

antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau

antar lingkungan peradilan yang berlainan.

c) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa.

Dalam hal ini Mahkamah Agung mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan

pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.

d) Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang.




Halaman 16


4) Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang yang mengaturnya

[Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi], yaitu:

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c) memutus pembubaran partai politik;

d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

f. Dalam pemilihan Legislatif rakyat diberikan hak untuk memilih wakilnya yang duduk di

Lembaga DPR dan Lembaga DPD. Untuk itu terangkan oleh saudara perbedaan kedua

lembaga perwakilan tersebut!

Jawaban:

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wakil independen yang mewakili daerahnya

yang senantiasa mewujudkan sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam

memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat,

sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatua Republik Indonesia, sedangkan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupkan wakil partai yang tidak mewakili daerah

walaupun memang berasal dari daerah pemilihan tertentu dan DPR berperan sebagai lembaga

legislative dimana berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan

undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.




Halaman 17


7. Tidak ada suatu negara pun di dunia dewasa ini yang tidak memiliki konstitusi atau Undang-

Undang Dasar.

a. Jelaskan apakah Undang-Undang Dasar sama dengan konstitusi!

Jawaban:

Tidak. Karena Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan atau undang-undang yang tertulis

yang berlaku bagi suatu negara seperti Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara Republik

Indonesia. Kemudian konstitusi adalah ketentuan atau undang-undang dasar tertulis dan tidak

tertulis yang berlaku bagi suatu negara.

b. Jelaskan bagaimana pentingnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar bagi suatu negara!

Jawaban:

Menurut Prof. Dr. Djokosutono terdapat dua pentingnya konstitusi atau Undang-Undang

Dasar bagi suatu negara. Pertama dari segi sisi (naar de inhoud) karena konstitusi memuat

dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk (naar de maker), yang

membuat konstutusi atau Undang-Undang Dasar bukan sembarangan orang atau hanya bisa

dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

c. Jelaskan materi muatan konstitusi!

Jawaban:

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak asasi manusia, struktur

ketatanegaraan yang mendasar dan pembagian atau pembatasan kekuasaan. Selain itu dalam

konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Henc van Maarseveen

dalam bukunya yang berjudul Written Constitution, mengatakan bahwa materi muatan

konstitusi terdiri atas:

1) Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara.

2) Konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga

penting dalam negara.

3) Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya.

4) Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintah.

5) Konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan negara dan lembaga-

lembaganya.

6) Konstitusi merupakan ideologi elit penguas.

7) Konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dengan masyarakat.




Halaman 18


d. Jelaskan periodisasi keberlakuan Undang-Undang Dasar atau konstitusi di Indonesia!

Jawaban:

1) 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949 (Undang-Undang Dasar 1945)

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Lalu

pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-

Undang Dasar 1945. Lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara menurut

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) adalah:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat

b) Presiden

c) Dewan Pertimbangan Agung

d) Dewan Perwakilan Rakyat

e) Badan Pemeriksa Keuangan

f) Mahkamah Agung

2) 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949)

Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Indonesia, PBB mengadakan Konferensi

Meja Bundar (KMB) di Den Haag tanggal 23 Agustus s.d. 2 November 1949. KMB

dihadiri wakil-wakil dari Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg), Belanda,

dan komisi PBB untuk Indonesia. KMB menghasilkan 3 persetujuan pokok, yaitu:

a) Didirikannya Rebublik Indonesia Serikat (RIS).

b) Penyerahan kedaulatan kepada RIS.

c) Didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara membuat Undang-Undang Dasar harus diganti, dan disusunlah

naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang dibuat oleh delegasi RI

dan delegasi BFO pada KMB. Sistem pemerintahan pada masa Konstitusi RIS adalah

sistem parlementer dan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Lembaga

negara menurut Konstitusi RIS adalah:

a) Presiden

b) Menteri-Menteri

c) Senat

d) Dewan Perwakilan Rakyat

e) Mahkamah Agung

f) Dewan Pengawas Keuangan




Halaman 19


3) 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Pada tanggal 19 Mei 1950, RIS akhirnya kembali ke bentuk negara kesatuan. Kemudian

tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950 dan

terbentuknya kembali NKRI.

Sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950 adalah parlementer. Lembaga-lembaga

negara menurut UUDS 1950 adalah:

a) Presiden dan Wakil Presiden

b) Menteri-Menteri

c) Dewan Perwakilan Rakyat

d) Mahkamah Agung

e) Dewan Pengawas Keuangan

4) 5 Juli 1959 s.d. 19 Oktober 1999 (Undang-Undang Dasar 1945)

Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran

untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah:

a) Menetapkan pembubaran Konsituante.

b) Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

c) Pembentukan MPRS dan DPAS.

d) Pelaksanaan UUD 1945 tersebut dibagi menjadi dua periode karena adanya berbagai

pergeseran dan penyimpangan. Dua periode tersebut adalah:

Orde Lama (5 Juli 1959 s.d. 22 Februari 1966)

Kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya, Ir. Soekarno

memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Supersemar untuk

mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan,

ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah.

Orde Baru (22 Februari 1966 s.d. 21 Mei 1998)

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah melaksanakan Pancasila dan UUD

1945 secara murni dan konsekuen. Namun nyatanya, masih banyak hal yang jauh

dari target karena sangat dominannya kekuasaan Presiden. Selain itu, kelemahan

tersebut terletak pada UUD 1945 yang bersifat fleksibel sehingga memungkinkan

munculnya berbagai penyimpangan. Bahkan pemerintahan Orde Baru bertekad

untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.




Halaman 20


5) 19 Oktober 1999 s.d. sekarang (Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan)

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto, maka sejak

tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini,

UUD 1945 sudah mengalami empat amandemen (1999, 2000, 2001, 2002). Lembaga-

lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah:

a) Presiden

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Dewan Perwakilan Rakyat

d) Dewan Perwakilan Daerah

e) Badan Pemeriksa Keuangan

f) Mahkamah Agung

g) Mahkamah Konstitusi

h) Komisi Yudisial

8. Baik C. F. Strong maupun K.C Wheare mengemukakan cara-cara perubahan konstitusi atau

Undang-Undang Dasar.

a. Memakai cara yang bagaimana untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945?

Jawaban:

Cara mengubah UUD/konstitusi menurut C.F. Strong dalam bukunya “Modern Political

Constitution”, yaitu:

1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi menurut

pembatasan-pembatasan tertentu (by ordinary legislative but under certain restriction).

2) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum (by the people

through of referendum).

3) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian (by a major of all units

of federal state).

4) Perubahan konstitusi dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan (by special convention).




Halaman 21


b. Bagaimana pula bila menggunakan pendapat K. C. Wheare?

Jawaban:

Menurut K.C. Wheare ada empat macam cara perubahan, yaitu :

1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces).

2) Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandemeent).

3) Penafsiran secara hukum ( judical interpretation).

4) Kebiasaan dan konvensi yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and

convetion).

9. Keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, mengubah tata urutan peraturan perundangan

di Indonesia.

a. Sebutkan dan bandingkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah

keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004!

Jawaban:

Hierarki Perundang-Undangan

No. Tap MPR No. XX

Tahun 1996

Tap MPR No. III

Tahun 2000

UU No. 10

Tahun 2004

UU No. 12

Tahun 2011

1 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945

2 TAP MPR/MPRS TAP MPR//MPRS UU/PERPU TAP MPR

3 UU/PERPU UU PP UU/PERPU

4 PP PERPU Perpres PP

5 Kepres PP Peraturan Daerah Perpres

6 Peraturan Pelaksana

Lainnya Kepres Perda Provinsi

7 Peraturan Daerah Perda Kab/Kota




Halaman 22


b. Uraikan perbedaan undang-undang dalam arti materiil dengan undang-undang dalam arti

formil!

Jawaban:

Undang-undang dalam arti materiil ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga negara secara

umum. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan

perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.

Kemudian undang-undang dalam arti formil ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari

bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Jadi, undang-undang dalam arti

formil merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara

pembentukannya. Misalnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

(amendemen) yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, undang-undang yang dibentuk oleh

presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal karena dibentuk

oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.

10. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan penyelenggaraan

pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi. Sehubungan dengan hal tersebut terangkan

maksud:

a. Asas dekosentrasi

Jawaban:

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah

atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di

daerah. Hal ini tercantum didalam pasal satu huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Ciri-

ciri dari asas ini adalah sebgai berikut:

1) Bentuk pemencaran adalah pelimpahan.

2) Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perseorangan).

3) Yang dipencar (bukan urusan pemerintah) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu.

4) Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada kepala daerah

otonom menurut asas desentralisasi ini merupakan salah satu yang membedakan antara asas

desentralisasi dengan asas dekonsentrasi.




Halaman 23


Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat

kepada pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggung jawab daeri pemerintah pusat yang

meliputi:

1) kebijaksanaan;

2) perencanaan;

3) pelaksanaan;

4) pembiayaan;

5) perangkat pelaksanaan.

b. Asas desentralisasi

Jawaban:

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan

urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Penyerahan urusan pemerintah kepada

pemerintahan daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Penyerahan urusan pemerintah tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah

kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus

kepentingannya sendiri.

c. Asas tugas pembantuan (medebewind)

Jawaban:

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa

asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.




Halaman 24


11. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, negara Republik Indonesia telah

mewujudkannya dalam penyelangaran Pemilihan Umum. Sehubungan hal tersebut:

a. Jelaskan macam-macam sistem Pelimu dengan ciri-cirinya!

Jawaban:

1) Sistem Organis

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama

dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan inilah yang

diutamakan menjadi pengendali hak pilih. Adapun ciri-cirinya:

a) Rakyat dipandang sebagi sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai

persekutuan hidup (genealogi, teritorial, fungsional, lapisan sosial dan lembaga

sosial).

b) Persekutuan hidup inilah yang mengendalikan hak pilih (hak untuk mengutus wakil)

ke lembaga perwakilan rakyat.

c) Undang-undang yang dibuat lembaga perwakilan baru berlaku jika rakyat setuju lewat

referendum.

2) Sistem Mekanis

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama.

Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam

mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan. Adapun

ciri-cirinya:

a) Rakyat sebagai masa individu yang sama, mereka inilah sebagai pengendali hak pilih

aktif, setiap individu memiliki satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu lembaga

perwakilan.

b) Partai politik/organisasi politik mengorganisir pemilih, lembaga perwakilan yang

terbentuk merupakan lembaga perwakilan rakyat (kepentingan rakyat seluruhnya).




Halaman 25


Sistem mekanis terdiri atas:

Sistem Distrik

Sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang

jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen, setiap distrik

pemilihan hanya memilih satu orang wakil yakni yang memperoleh suara terbanyak.

Sistem Proporsional

Sistem pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen diperebutkan oleh partai

politik peserta pemilu sesuai perimbangan perolehan suara dalam pemilu yang

bersangkutan

Untuk itu ditentukan suatu bilangan pertimbangan, misalnya 1 : 400.000, artinya

400.000 pemilih diwakili satu orang wakil di parlemen.

Negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan, setiap suara dihitung artinya suara

yang diperoleh dari daerah suatu daerah dapat digabung dengan daerah lain,

demikian pula untuk sisa suara.

Lazimnya karena luasnya wilayah negara dan banyaknya penduduk, maka dalam

sistem proporsional sering dibentuk daerah pemilihan dengan mempertimbangkan

jumlah penduduk dan faktor lainnya.




Halaman 26


b. Sebutkan dan jelaskan pula macam-macam sistem kepartaian dengan ciri-cirinya!

Jawaban:

1) Sistem Satu Partai (One Party Sistem)

Suatu negara yang menerapkan sistem ini hanya terdapat satu partai saja yang berkuasa

dalam negara itu bersifat diktator. Fungsi partai dalam sistem kepartaian ini sebagai

pembimbing dan penggerak masyarakat serta menekan perpaduan antara kepentingan

partai dengan kepentingan rakyat. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara

Afrika, Erofa Timur, RRC serta Korea Utara atau di negara-negara komunis.

2) Sistem Dua Partai (Two Party Sistem)

Suatu negara yang menerapkan sistem ini terdapat dua partai atau beberapa partai tetapi

peranan dominan tetap pada dua partai yaitu partai yang berkuasa (karena menang dalam

pemilu) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilu). Dalam sistem ini partai yang

kalah dalam pemilu berperan sebagai pengecam utama terhadap kebijakan partai yang

duduk dalam pemerintahan, sedangkan partai yang menang dalam pemilu duduk dalam

pemerintahan. Kedudukan partai yang berkuasa sewaktu-waktu dapat berpindah tangan,

didasarkan pada hasil pemilu. Sistem ini sangat cocok diterapkan di masyarakat yang

sifatnya homogen. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, Inggris,

terutama negara-negara liberal.

3) Sistem Multi Partai (Multy Party Sistem)

Suatu negara yang menerapkan sistem ini terdapat banyak partai politik yang

diperbolehkan hidup dan berkembang. Masing-masing partai politik mempunyai asas

yang berbeda-beda. Biasanya di dalam sistem ini susah di temukan adanya suatu partai

yang memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu dilakukan kualisi diantara beberapa

partai agar suara yang diperoleh dapat menjadi suara terbanyak. Demikian juga dengan

sistem pemerintahan yang dibentuknya juga pemerintahan kualisi. Sistem ini biasanya

diterapkan dalam masyarakat yang bersifat majemuk (heterogen). Negara yang

menerapkan sistem ini antara lain Perancis, Belgia, Nederland, Filipina, dan Indonesia.




Halaman 27


c. Jelaskan bagaimana penerapan sistem Pemilu dan sistem kepartaian di negara Republik

Indonesia!

Jawaban:

Sistem Pemilu yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem organis. Pada sistem ini, rakyat

dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam

persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali

hak pilih. Kemudian sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia sebagaimana Pasal 6A

ayat (2) UUD 1945 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai.

Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik”. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia

menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai

poltitik artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan

Presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan

demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling sedikit

terdapat tiga partai politik. Jelaslah bahwa Indonesia termasuk sistem multi partai.

12. Pada dasarnya negara-negara di dunia sekarang ini menganut paham demokrasi. Sehubungan

pernyataan tersebut:

a. Jelaskan mengapa pelaksanaan demokrasi di berbagai negara berbeda dengan di Indonesia!

Jawaban:

Karena setiap negara berbeda dengan negara Indonesia, meliputi perbedaan latar belakang

budaya suatu negara, ideologi dan sudut pandang suatu negara, selain itu disesuaikan dengan

situasi dan kondisi negara yang bersangkutan sehingga pelaksanaan demokrasi di berbagai

negara berbeda dengan di Indonesia.




Halaman 28


b. Jelaskan demokrasi liberal yang dianut di negara-negara barat tidak cocok diterapkan di

Indonesia!

Jawaban:

Karena demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik

Indonesia yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang

banyak di kuasai negara. Dalam hal lain bisa di jelaskan bahwa, kebebasan individu untuk

menguasai secara tanpa batas berbagai sumber daya alam vital atau bisnis vital akan di batasi

oleh negara. Kemudian negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan dan jiwa Pancasila. Kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau

pribadi. Jadi, sangat tidak cocok jika individu dapat secara bebas menguasai sesuatu tanpa ada

batasannya (demokrasi liberal) diterapkan di Indonesia.

c. Jelaskan apa yang dimaksud demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung dan

bagaimana bentuknya!

Jawaban:

Demokrasi Langsung adalah sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan di tangan

rakyat pada suatu negara, setiap warga negaranya dapat menyampaikan langsung tentang

persoalan dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. Jadi dalam demokrasi langsung adanya

parlemen (senat) hampir tidak diperlukan. Adapun bentuk demokrasi langsung yaitu pada

zaman pemerintahan Khalifah al Rasyidah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para

pemimpin pemerintahan di setiap hari jumat duduk mendengarkan pendapat dan

permasalahan rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi langsung merupakan

sistem demokrasi yang tradisional.

Kemudian demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan) adalah seluruh rakyat memilih

perwakilan mereka melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menyampaikan pendapat dan

sebagai pengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi tidak langsung intinya semua

rakyatnya memiliki hak dan daulat, namun kedaulatannya tersebut diwakilkan melalui

perwakilan sehingga disebut dengan demokrasi tak langsung (perwakilan). Demokrasi tidak

langsung juga berarti seluruh rakyat telah diwakili oleh seseorang. Adapun bentuk demokrasi

tidak langsung di Indonesia yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan

pendapat dan pengambilan keputusan kepemerintahan.

prediksi soal ujian akhir semester ii tahun … · bagi logemann, jabatan merupakan pengertian...

Documents