PRAKTEK TERBAIK UNTUK INOVASI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK PERKOTAAN

I. DASAR HUKUM UNTUK PELASANAAN STANDARD PELAYANAN PERKOTAAN BERBASIS PADA RTRW KOTA.

Beberapa dasar hukum Peraturan Perundang Undangan yang mendasari penyusunan RTRW Kota antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3) Undang-Undang Nomor1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KAWASAN Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1

4444);

9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran negara Nomor 4956);

16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

2

(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);

24) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

26) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

28) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);

29) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

30) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

31) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran

3

Negara Nomor 4242);

32) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

33) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

34) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

35) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4628);

36) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

37) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

II. ISU-ISU STRATEGIS MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE CITY ) DAN KAWASANNYA DAPAT MENDUKUNG POPULASI ( HABITABLE ).

1. Isu KebijakanBeberapa hal mendasar yang termuat didalam undang-undang tata ruang antara lain: Undang-undang tentang penataan ruang tidak terfokus hanya

pada perencanaan tata ruang akan tetapi juga pada pelaksaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan dikota dan

4

pengendalian pemanfaatan ruangnya sesuai rencana yang telah ditetapkan..

Antara RTRWN, RTRWP dan RTRW Kabupaten/kota saling komplementer satu sama lainnya , begitu pula antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam pengembangan untuk pemenuhan standard minimum sarana prasarana pelayanan publiknya.

Proses pembuatan peraturan daerah harus melalui persetujuan substansi dari pemerintah pusat dan provinsi.

Muatan atau substansi yang harus ada didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana diamanatkan didalam UU No. 26 Tahun 2007 adalah:a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi penataan ruang wilayah kota.b. Rencana Struktur ruang wilayah kota, yang meliputi sistem

pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana kota.c. Rencana pola ruang kota, yang meliputi kawasan lindung dan

kawasan budidaya.d. Penetapan kawasan strategis kota.e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi

program utama 5 tahunan selama 20 tahun.f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang berisi

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disintensif, serta arahan sangsi.

g. Rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % dari luas wilayah dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), prasarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kota sebagai sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

2. Isu Strategis Fisik, Lingkungan dan Tata Ruang dari kawasan perkotaan

1. Pola pemanfaatan ruang Kota harus mengikuti struktur ruang dimana jaringan transport (marga) harus merupakan pelayan hubungan antar ousat kegiatan kota : wima ,karya , suka dan penyempurna. Perkembangan pembangunan fisik kota yang cepat terjadi secara linear/ ribbon dervelopment di sepanjang koridor jalan-jala utama, terutama di wilayah pinggiran Kota., menyebabkan lahan-lahan di belakang jalan tersebut masih banyak yang kosong, dan perkembangan secara horizontal yang menkonversi fungsi fungsi lahanperumahan, pertanian, ruang terbuka hijau, kawasan pendidikan, kuburan dlsbnya. yang pola

5

pemanfaatanhya tidak terstruktur dan melanggar pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.Untuk kedepannya perencanaan detil tata ruang kota harus dilakukan secara berdisiplin dengan pendekatan blok plan sesuai zonasi pemanfaatan ruangnya.

2. Sebagian wilayah merupakan kawasan fungsi lindung seperti : rawa, danau, hutan mangrove dan lainnya yang membatasi pembangunan fisik. Luas rawa di Kota saat ini hampir sekitar 16% dari total wilayah kota. Adanya rawa ini membatasi pembangunan fisik. Untuk mengatasinya banyak penduduk yang menimbun rawa-rawa tersebut dan akibatnya air yang semula tertampung di rawa tersebut akan menggenangi wilayah di sekitarnya.

3. Kondisi topografi relatif datar. Kondisi ini akan memberikan keuntungan dalam pemanfaatan ruang sebagai kawasan budidaya, akan tetapi menimbulkan rawan genangan/banjir. Kondisi topografi yang datar menyebabkan aliran air menjadi lebih lambat. Apabila terjadi hujan yang lebat, maka dapat dipastikan akan terjadi genangan.

4. Perkembangan fisik cenderung dipacu dengan perkembangan jaringan jalan, prasarana dan sarana kota lainnya yang pesat di kawasan tersebut.

5. Masih adanya lingkungan permukiman kumuh. Di beberapa wilayah kota terutaman di tepi sungai masih banyak ditemukan permukiman kumuh.

6. Terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi utama di pusat kota. Kondisi ini menyebabkan kawasan pusat kota menjadi sangat padat, terutama di siang hari. Para penduduk yang tinggal di pinggiran kota bahkan luar kota yang bekerja di pusat kota menyebabkan arus pergerakan penduduk semakin meningkat.

3. Isu Strategis Infrastruktur SEBAGAI SUBSISTEM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

6

1. Kemacetan lalulintas di Kota terutama disebabkan pertumbuhan kendaraan yang jauh melebihi pertumbuhan jalan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya yang komprehensif, tidak hanya dengan pembuatan jalan baru akan tetapi dengan memperbaiki manajemen transportasi secara menyeluruh ANTAR MODA TRANSPORT DAN TERSTRUKTUR baik didalam internal kawasan perkotaan maupun antar kawasan termasuk dengan kawasan perdesaan sebagai subsistem daslam satu kesatuan wilayan pembangunan.

2. Masih adanya wilayah di Kota yang belum mendapatkan layanan air bersih. Tingkat layanan air bersih oleh PDAM umumnya mengalami permasalahan dalam rangka keberlanjutannya untuk melayani publik karena keterbatasan pengelolaan air baku, masalah manajeman , serta harga jual.Di beberapa wilayah PUSAT KOTA terutama di pinggiran kota masih belum terjangkau oleh layanan air bersih tersebut, dan masih banyak menggunan air sumur atau air tanah dalam (_+ 60 %).

3. Masih adanya lokasi genangan dan banjir di beberapa wilayah. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kapasitas jaringan drainase kota, disamping topografi wilayah yang memang datar. Untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan jaringan drainase yang memadai, pembangunan polder/kolam retensi serta pengelolaan rawa yang baik.

4. Perkembangkan sistem transportasi masal untuk mengatasi gejala kemacetan lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan angkutan umum yang berkualitas jauh tertinggal dibandingkan dengan pertambahan penduduk sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pribadi baik roda empat maupun roda dua yang melebihi pula daya dukiung jalannya dikawasan perkotaan. Disamping pembangunan pusat pusat pelayanan ekonomi dan jasa serta sarana pelanan publiknya tidak terstruktur mengakibatkan kawasan perkotaan tidak layak huni (LIVABLE ) atau bahkan menjadi tidak menjamin kehidupn yang harmomis (HABITABLE)

4. Isu Strategis Ekonomi.

1. Struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri non pertanian, serta pusatjasa dan distribusi barang produk namun sayangnya banyak produk import. Sehingga produ dari kawasan perdesaan semakin jauh tertinggal dan kesempatan kerja menjadi sangat terbatas. Dan tiada pilihan akhirnbya berurbanisi atau menjadi TKI dan atau TKW’ Keberadaan industri memang memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian Kota akan tetapi disisi lain harus diperhatikan mengenai penyediaan ruang yang cukup besar

7

untuk perkembangan sektor industri. Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan industri seperti polusi udara, polusi air, sampah dan limbah cair industri.

2. Ketergantungan kehidupan kota terutama sektor transportasi terhadap sektor industri migas cukup besar.

3. Masih tingginya angka kemiskinan atau penduduk miskin karena penciptaan kegiatan ekonomi yang kurang mengangkat potensi yang menggerakan produk masyarakat setempat yang akhirnya hanya terpasarkan secara on street (PKL ) mengakibatkan kekumuhan disegala tempat karena tidak adanya pembinaan untuk mengangkat kualitas keberadaanya di kawasan perkotaan. .

4. Berkembangnya pariwisata MICE sebagai potensi ekonomi baru dari perkotaan akhir-akhir ini, namun sayangnya tidak mengangkat potensi budaya, pasar pangan, papan ,obat-obatan, arsitektur bangunan setempat

5. Isu Strategis Kependudukan. Dan sosial budaya.

1. Pertumbuhan penduduk DIKAWASAN PERKOTAAN RATA2 diatas 4%. Pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan adanya kelahiran juga adanya migrasi dari daerah luar kota umumnya dari kawasan perdesaan ke dalam wilayah Kota . Adanya pertumbuhan penduduk tersebut menuntuk peningkatan penyediaan ruang untuk permukiman dan ruang untuk menampung perkembangan kegiatan ekonomi penduduk dan infrastruktur pendukung kehidupan lainnya.

2. Jumlah penduduk yang cukup besar menghasilkan potensi sumber daya manusia da permintaa pasar yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Struktur penduduk juga didominasi oleh penduduk usia muda atau usia produktif. Komposisi penduduk yang merupakan angkatan kerja menimbulkan konsekwensi keharusan menyediakan lepangan kerja bagi penduduk usia produktif tersebut, bila tidak maka akan meningkatkan penganngguran dikota dan kerawanan sosial..

4. Angka kepadatan penduduk yang tidak merata. Di wilayah pusat kota, kepadatan penduduk sangat tinggi, sebaliknya di beberapa wilayah di pinggiran kota terdapat wilayah-wilayah yang berkepadatan penduduk rendah mendorong pertumbuhan kota yang dapat menyebar tak terkendali. Dan apabila aksses terhadap tanah dan tempat hunia tidak tersedia menjyebabkan terus tumbuhnya permukiman kumuh.

5. Heterogenitas/cosmopolitan penduduk kota yang cukup tinggi. Sebagai kota besar, dan berkembang menjadi kota raya atau metropolitan tak terstruktur maka terkumpul penduduk dari

8

berbagai suku di kota yang tidak jelas pribadi, budaya dan cenderung kehilangan jati diri kota dan hanya menjadi kumpulan bangunan yang meniru kehidupan dan fisik pembangunan kota dinegara barat.. Heterogenitas ini bisa menjadi modal sosial yang kuat apabila bisa mengelolanya, akan tetapi bisa menjadi timbul permasalahan apabila tidak bisa dikelola dengan baik.

III. KOMPONEN KOMPONEN PEMBENTUK KELAYAKAN HUNIAN KAWASAN PER KOTAAN.

1. KEPENDUDUKAN.a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.

Jumlah penduduk KoTA dengan pertumbuhan rata-rata 4 % per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini disamping adanya pertumbuhan penduduk alami (kelahiran-kematian0 juga disebabkan adanya urbanisasi.Dari hasil proyeksi penduduk didapat kesimpulan bahwa penduduk Kota mempunyai jumlah penduduk yang beragam, terutama pada beberapa kecamatan mempunyai jumlah penduduk yang besar dibanding dengan kecamatan lainnya.9 Pusat kota, tengah kota , dan pinggiran kota ) Hal ini dapat dimengerti karena beberapa kecamatan tersebut mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi karena adanya kagiatan seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan atau karena kelengkapan fasilitas baik pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lain-lain. Tapi pada beberapa kecamatan lain menunjukan pertumbuhan penduduk yang kurang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas atau kondisi alam yang kurang mendukung (daerah banjir, rawa) sehingga sebagian penduduk lebih memilih tempat tinggal yang mempunyai kelengkapan fasilitas guna mendukung aktifitasnya.

b. Kepadatan PendudukFaktor jumlah penduduk, pertumbuhan dan perkembangannya ini dapat mempengaruhi : Luas kebutuhan ruang Kebutuhan akan jenis fasilitas, pelayananya dan besaran-

besarannya Klasifikasi Kota : Megalopolitan, Metropolitan, Kota besar, kota

menengah, kota kecil. Berdasarkan besaran tapi juga ada berdasarkan fungsional seperti : Kota industri, Kota pertambangan, Kota perdagangan, kota pemerintahan, kota pelabuhan, kota agropolitan, kota minapolitan, kota pariwisata, kota pendidikan, dan lainnya

Pertumbuhan kotanya sendiri Pola Pengaturan Kota dan Kemungkinan perluasan

9

kemungkinan penyediaan lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai salah satu tujuan penataan ruang yaitu terciptanya keseimbangan perkembangan wilayah antar kawasan, maka kebijakan pemerataan jumlah dan kepadatan penduduk harus dilaksanakan. Faktor jumlah penduduk merupakan faktor utama dalam mendorong perkembangan wilayah. Dengan kenaikan jumlah penduduk, maka akan mendorong perkembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk dan perkembangan fisik

Wilayah-wilayah kecamatan yang mempunyai kepadatan sangat tinggi harus bisa dikurangi kepadatannya, karena kalau hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada menurunnya daya dukung lingkungan di wilayah-wilayah tersebut.

Arahan kepadatan penduduk, dirumuskan sebagai pedoman dalam memberikan alokasi dan distribusi penduduk di wilayah perencanaan. Arahan kepadatan penduduk, dikelompokkan menjadi kepadatan sangat tinggi (>250 jiwa/Ha), tinggi (150-250 jiwa/Ha), sedang (50—150 jiwa/Ha) dan rendah (<50 jiwa/Ha).Rencana kepadatan penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi direncanakan di Ha : Rendah(sumber SNI 2003-1733-2004)

2. PEREKONOMIAN.Berdasarkan nilai koefisien lokasi sektor ekonomi Kota dapat diketahui bahwa sumber-sumber perekonomian yang merupakan sektor unggulan dan menjadi sektor basis untuk mendukung pengembangan wilayah Kota

a. Laju pertumbuhan rata-rata. Sektor unggulan di Kota cenderung didominasi oleh kegiatan

yang notabene berkembang di kawasan perkotaan( bias perkotaan) . Hal ini menunjukkan karateristik yang kuat mengenai perkembangan perekonomian Kota dalam skala regional. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang memiliki peranan paling besar dan memiliki keunggulan yang relatif tinggi dibandingkan sektor lainnya.

b. Pergerakan Barang dan Jasa Intra dan Inter KotaPola persebaran barang yang terjadi saat ini memperlihatkan

keadaan pergerakan barang dan jasa yang masuk dari beberapa tempat, kemudian mengumpul dan disebarkan ketempat tujuan tertentu. Jenis produksi yang dihasilkan umumnya berupa produksi primer atau hasil olahan industri dan pola pemasaran yang terjadi umumnya memiliki pola internal dan eksternal.

10

c. Pola Persebaran Kegiatan Perekonomian Dalam KotaPersebaran kegiatan perekonomian Kota memiliki beberapa

karakteristik sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Namun secara umum, kegiatan ekonomi di Kota cenderung didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di sekitar pusat kota. Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan sarana perdagangan dan jasa semakin berkembang dan berpola linear (ribbon development) yaitu menjalar mengikuti jaringan jalan utama kota. Indikasi yang menunjukkan hal tersebut adalah semakin banyaknya pembanguan ruko (rumah toko) di sepanjang jalur jalan. Sedangkan sarana perekonomian rakyat, seperti pasar telah tersebar pada masing-masing kecamatan.

Sementara kegiatan perindustrian relatif berkembang pada wilayah-wilayah tertentu yang berada di luar kawasan pusat kota, hal ini dimungkinkan telah sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan dan pertimbangan bahwa kegiatan industri memerlukan ruang yang besar dan akses yang langsung dapat melakukan hubungan regional. Namun bila tak terkendali dan tak terstruktur seperti kawasan BEKASI DAN KARAWANG menjadi masalah baik secara pengelolaan administratif maupun fungsonal wilayahnya.

d. Kemampuan Keuangan DaerahPemerintah mempunyai fungsi yang penting agar kegiatan

pembangunan tetap berjalan, baik dari sisi alokasi, distribusi maupun stabilisasi. Guna menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari masyarakatnya maupun swasta.

e. Pendapatan Asli DaerahSalah satu sumber pendapatan pemerintah Kota yang digunakan

untuk membiayai pembangunan berasal dari PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, laba BUMD dan penerimaan lain-lain.

f. Struktur Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kota

g. Potensi InvestasiSebagai pusat pertumbuhan wilayah, maka Kota berkembang

menjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, industri, pemerintahan, pendidikan dan pariwisata. Potensi investasi yang berkembang antara terdapat di hampir semua sektor. Di sektor industri masih sangat terbuka potensi investasi di sektor ini, antara lain industri pengolahan bahan makanan, industri energi, industri kimia, industri makanan dan minuman

11

Di sektor perdagangan kota memiliki potensi antara lain perdagangan ritel dan perdagangan barang-barang konsumsi. Jumlah penduduk yang besar menjadi faktor pendorong yang kuat bagi perkembangan sektor perdagangan. Di sektor pariwisata Kota akan meningkatkan kepariwisataan kota.. Potensi investasi di sektor ini antara lain usaha di bidang akomodasi seperti hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan, usaha jasa wisata (travel agent/bureau )

Perkembangan kota yang pesat memutuhkan perkembangan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap, sehingga kebutuhan investasi di bidang ini juga sangat potensial misal investasi di bidang transportasi (angkutan umum, taksi), air bersih, pengelolaan persampahan dan sebagainya. Nilai investasi di Kota juga akan mengalami peningkatan baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

3. KOMPONEN FISIK SARANA DAN PRASARANA PEMBENTUK KOTA LAYAK HUNI3.1 KOMPONEN FISIK DAN LINGKUNGAN.3.1.1 Letak Geografis Topografi dan Kemiringan Lereng

Kota Pegunungan, Kota pedalaman, kota pesisir, kota pluau kecil. Tipologi kota seperti ini memerlukan sarana dan prasarana publik untuk terselengaranya kawasan perkotaan yang layak huni (livable) dan harmonis dengan lingkungan (Habitable).

3.1.2 Jenis Tanah

Tanah merupakan hasil pelapukan yang belum ditransportasi/belum mengalami sedimentasi. Faktor utama yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah jenis tanah, penggunaan lahan dan curah hujan.

Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi.

Jenis tanah orgosol disebut juga sebagai tanah gambut tersusun dari timbunan bahan organic dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter diatas tanah mineral. Tekstur tanahnya bervariasi, tanpa struktur konsistensi tanahnya lepas, pH tanahnya sangat masam dan tergenang air sepanjang tahun. Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat jelek.

12

Jenis tanah gleisol memiliki lapisan bahan organic sangat tipis, tekstur tanahnya debu sampai liat berdebu, tanpa struktur, konsistensinya plastik sampai agak melekat, reaksi tanahnya sangat masam sampai agak masam (antara 4,5 – 6,0), kandungan unsur haranya rendah sampai sedang. Secara umum tanah ini memiliki sifat fisika dan kimia yang jelek, sehingga produktivitasnya rendah.

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah agak tebal, yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah. Kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat rendah sampai rendah (antara 4 – 4,5). Secara keseluruhan jenis tanah podsolik memiliki sifat kimia kurang baik dan kurang mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitas tanah ini rendah sampai sedang.

Jenis tanah regosol memiliki solum tanah yang tipis (kurang dari 25 cm), struktur tanahnya lepas atau berupa butir tunggal, tekstur tanah berupa pasir sampai lempung pasir, reaksi tanah netral sampai masam, permeabilitas sedang, infiltrasi cepat hingga sangat cepat dan peka terhadap erosi. Produktivitas tanahnya rendah untuk bertekstur pasir dan sedang untuk tekstur lempung berpasir.

Data hidrologi digunakan untuk mengetahui besarnya potensi sumber daya air tanah. Dalam hal ini sumberdaya air tanah berupa produktivitas air tanah, kedalaman muka air tanah bebas, serta keberadaan sumber air tanah. Potensi air tanah yang tinggi serta pengambilannya yang mudah (air tanah dangkal) akan menunjang kebutuhan kegiatan yang ada diatasnya (khususnya kebutuhan untuk kegiatan perkotaan). Dengan diketahuinya besar potensi sumberdaya air, maka data hidrologi ini pun dapat digunakan untuk menilai kelayakan permukiman berdasarkan produktivitas akuifer yang terkandung didalamnya. 3.1.3 Daya Dukung Lingkungan

Berdasarkan kondisi fisik wilayah terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai daya dukung wilayah Kota , khususnya untuk menampung berbagai kegiatan. Dari data kemiringan lahan, ternyata wilayah ini sangat potensial untuk dijadikan kawasan budidaya walaupun itu harus dilihat dulu kemampuan tanah di wilayah tersebut.

Kemampuan tanah amat ditentukan oleh kedalaman efektif, tekstur tanah, serta jenis tanah yang selanjutnya akan mempengaruhi pemanfaatan atas tanah itu sendiri. Kedalaman efektif tanah merupakan tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah sampai dengan bahan induk atau suatu lapisan dimana perakaran tanah dapat atau mungkin menembusnya. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan tingkat perkembangan tanah, tingkat

13

kepekaan erosi, maupun vegetasi yang dapat tumbuh di atasnya. Kedalaman efektif tanah ini juga mempengaruhi pemanfaatannya baik untuk bidang pertanian, maupun bidang non pertanian serta upaya pengelolaannya.Daya Dukung Lingkungan dari tata guna tanah, air ,udara, energi, keaneka ragaman hayati, dan potensi bencana.

Berdasarkan kondisi fisik wilayah terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai daya dukung wilayah Kota , khususnya untuk menampung berbagai kegiatan yang bersifat perkotaan dan pemenuhan kebutuhan pangan ,sandang, papan, obat obatan, energi, air.

Dari data kemiringan lahan, ternyata wilayah dapat potensial untuk dijadikan kawasan budidaya walaupun itu harus dilihat dulu kemampuan tanah fungsinya di wilayah tersebut. Namun ada beberapa kendala yang harus dihadapi pula oleh kota yang dilalui oleh Sungai yang tergolong sungai besar dan berawa rawa, serta ditepi pantai karena adanya potensi bencana alam banjir, rob, .

3.1.4 Penggunaan dan Hak Atas TanahAnalisis pola penggunaan lahan dimaksudkan untuk melihat

keadaan penggunaan lahan yang ada saat ini dan kecenderungan perubahannya. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar untuk kebijaksanaan penataan dan peruntukan lahan di tahun-tahun mendatang. Analisis ini dikaitkan dengan ketersediaan dan kesesuaian lahan berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisik dasar Kota , terutama untuk penggunaan lahan budidaya. Selain itu juga akan dibahas mengenai struktur penggunaan lahan yang sesuai, sehingga dapat menjadi arahan penggunaan lahan yang sesuai sehingga dapat menjadi arahan penggunaan lahan yang optimal.

3.1.5 Struktur dan kecenderungan Penggunaan Tanah

Dengan perkembangan guna lahan idapat diperkirakn kecenderungan penggunaan lahan di Kota yang akan berubah orientasi menjadi pola multiple nuclei, dengan tetap mengacu pada struktur dan pola jaringan yang ada. Dalam pengertian pola penggunaan lahan eksisting berupa radial konsentrik cenderung akan bergeser menjadi pola multiple nuclei, dimana terdapat kawasan-kawasan yang mempunyai tarikan-tarikan guna lahan pada masing-masing kawasan.

Pola penggunaan lahan terbangun saat ini belum merata dan konsentrasi lahan terbangun (khususnya lahan terbangun untuk kegiatan komersial) terbesar masih terdapat di kawasan-kawasan pusat kota tanpa terstruktur secara system dan subsistem sesuai

14

fungsi pusat kota masing masing dengan peranannya dalam pelayanan public.

Adanya kecenderungan tersebut, memaksa untuk terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan perumahan dan atau kawasan industry, kawasan perumahan menjadi kawasan perdagangan, ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun seperti pom bensin, pertokoan, kuburan menjadi perkantoran dlsbnya . yang pasti akan mengancam kawasan menjadi tidak layak huni atau bahkan menjadi kawasanyang unhabitable.

3.2 KOMPONEN SARANA/FASILITAS PELAYANAN PUBLIK KAWASAN PERKOTAAN.

Pada bagian ini dibahas mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada diperlukan di kawasan kota. . Sarana perkotaan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan sarana olah raga/rekreasi, sedangkan prasarana atau infrastruktur kota adalah prasarana transportasi, drainase, energi (listrik, migas), prasarana komunikasi, persampahan dan air limbah.

3.2.1 Sarana PendidikanAdanya sarana pendidikan mengharuskan pemerintah Kota

untuk segera menyediakan sarana pendidikan yang lebih merata berdasarkan tingkat haraki pendidikan yang berlokasi sesuai struktur dari pusat pusat kawasan kota sampai dengan tingkat lingkungan terkecil.( neighborhood unit ).

3. 2.2 Sarana Kesehatan

fasilitas kesehatan telah mencukup, namun apabila dilihat dari segi kualitas ataupun sistem dan jangkauan pelayanannya perlu

15

ditingkatkan, mengingat dari fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kesehatan dan jiwa penduduk Kota

3.2.3 Sarana PeribadatanSarana peribadatan yang tersedia di Kota terdiri dari mesjid

sebanyak 680 unit tersebar hampir di seluruh Kecamatan, Langgar sebanyak 825 unit tersebar hampir di pusat-pusat lingkungan perumahan, Gereja sebanyak 69 unit, Pura sebanyak 6 unit dan Vihara sebanyak 76 unit.

3.2.4 Sarana Perdagangan Lokasi disesuaikan dengan hirarki pusat kota samapai dengan

pusat nlingkungan yang terkecil’

3.2.5 Sarana olah raga Yang sifatnya in-door seperti olah raga billiard, boling, futsal,

dan bulu tangkis MAUPUN OUT DOOR DIDESAIN di kawasan pusat kota DAN PUSAT LINGKUNGANB TERKECIL sesuai fungsiLOKASINYA.

3.2.6 Taman kotaJenis taman kota yang ada di Kota SEPERTI taman kota, taman

median jalan, taman pulau jalan dan taman lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman RTH Perkotaan, maka taman dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu taman RT, taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota. DISAMING TAMAN PRIVAT. Agar difungsiskan disamping untuk mitigasi emisi karbon juga dikembangkan dengan maksud untuk mengembangkan keaneka ragaman hayati setempat bagi terpenuhinya kebutuhan hidup terutama air ,udara bersih dan panagan serta energi.

3.2.7 Sarana Kuburan/Pemakaman.Pada umumnya fasilitas pemakaman umum di Kota , terutama

pemakaman umum untuk berbagai kalangan agama harus didesain berdasarakan sebaran umat dalam unit-unit pemakaman sebagai bagian dari kawasan permukiman. Guna meningkatkan pelayanan dan efisiensi maka fasilitas pemakamanan umum harus ditingkatkan pula untuk mengantisipasi berkembangnya di kawasan permukiman baru.

3.3 KOMPONEN PRASARANA/INFRASTRUKTUR KOTA3.3.1 Prasarana Listrik

Listrik sampai saat ini merupakan salah satu sumber energi yang sangat efisien. Keuntungan pemakaian listrik adalah bebas polusi, mudah dimanfaatkan, hemat energi, biaya cukup murah dan stabil.

16

Listrik sebenarnya juga berpotensi ekonomis, yaitu merangsang pertumbuhan industri dan penggunaan barang elektronika. Fungsi listrik terutama adalah penerangan buatan khusus pada keadaan gelap dan malam hari dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

3.3.2 Prasarana Air BersihKebutuhan air bersih Kota sebagian besa hanya 40 % r dipenuhi

oleh PDAM. sebagian masyarakat memanfaatkan air permukaan seperti air sungai, kolam/rawa, dan air tanah sedangkan untuk beberapa komplek perumahan Perusahaan/ dan Perumnas dipenuhi oleh masing-masing perusahaannya’

Permasalahan dalam penyediaan air bersih untuk kota:1. Tingkat kebocoran dan pencurian air bersih 2. Kualitas yang masih terbatas,3. Kapasitas produksi belum mencukupi kebututuhan 4. Sumber air baku belum dikembangkan dan relatif jauh dari instalasi

Pengolahan air 5. Pompa di intake berjalan terus-menerus tanpa cadangan.

3.3.3 Prasarana Air LimbahSistem pembuangan limbah domestik Kota umumnya terdapat

beberapa sistem sesuai dengan peruntukannya. Kawasan permukiman yang terstruktur menggunakan sistem tangki septik individual dan komunal, sedangkan untuk permukiman yang tidak terstruktur penduduknya baru sebagian menggunakan tangki septic individual, cubluk, masih banyak yang menggunakan saluran sungai dan saluran irigasi sebagai pembuangan air limbah. Air bekas cucian, dapur dan kamar mandi disalurkan langsung ke saluran drainase, kali dan saluran lainnya.

Timbulan air limbah sangat dipengaruhi oleh pola pemakaian air bersih, pada umumnya timbulan air limbah yang dihasilkan kurang lebih 70 % - 80 % dari pemakaian air bersih.

3.3.4 Prasarana PersampahanJumlah sampah secara kuantitas setiap harinya mengalami

kenaikan sejalan dengan pertambahan penduduk dan kegiatan di kawasan perkotaan, dan pelayanan persampahan baru mencapai sekitar 40 % dari total sampah secara keseluruhan . Pengelolaan samapah umumnya masih menggunakan teknologi yang kenvensional dari mulai tempat pembuanagn awal ke TPA. PRINSIP 3R BELUM BENAR BENAR DILAKSANAKAN.

17

3.3.5 Prasarana Telekomunikasi Seiring dengan kedudukan dan potensi yang dimiliki serta

kemajuan perkembangan kotanya, Umumnya kota sudah memperoleh pelayanan jaringan telekomunikasi, namun kapasitas masih terbatas jumlahnya. Umumnya jaringan telekomunikasi tersebut terdapat pada fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa serta sebagian lingkungan perumahan.

kebutuhan prasarana telekomunikasi juga semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pembangunan menara lebih banyak lagi. Hal ini harus diantisipasi supaya tidak berdampak buruk pada lingkungan.

3.3.6 Prasarana dan Sarana TransportasiTransportasi adalah kegiatan memindahkan/mengangkut orang

dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya, dengan menggunakan sarana pembantu berupa kendaraan. Transportasi diperlukan karena kebutuhan manusia tidak berada disembarang tempat. Dalam pengembangan suatu wilayah, transportasi mempunyai peran yang sangat penting yaitu memudahkan interaksi wilayah. Dengan semakin mudahnya interaksi wilayah, maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan dan perdesaan secara terkait.

3.3.6.1 Transportasi DaratTransportasi darat mencakup transportasi jalan raya dan kereta

api. Pembahasan masalah transportasi darat bukan hanya meliputi prasarananya (jalan, jembatan, terminal, stasiun) akan tetapi juga membahas mengenai sistim transportasi, pola pergerakan manusia dan barang, moda transportasi dan kinerja transportasi di Kota.

1) Transportasi Jalan RayaAnalisis sistem transportasi darat meliputi analisis kondisi

jaringan jalan, status dan fungsi jaringan jalan ketersediaan dan

18

pengembangan jaringan jalan, status dan fungsi jalan, tingkat pelayanan jalan, terminal, ketersediaan angkutan umum serta perkiraan perkembangan kebutuhan prasarana transportasi.

a. Kondisi Jaringan JalanKondisi jaringan jalan yang ada di Kota akan sangat

mempengaruhi kelancaran arus pergerakan, baik yang keluar dari Kota maupun yang hendak masuk ke Kota .

b. Status dan Fungsi JalanKalau tidak didudukan secara hirarki struktur ruang maka akan

mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan : kebisingan, polusi udara, keselamatan lingkungan, dampak kerugian ekonomi : kerusakan jalan, biaya pemeliharaan, kerusakan kendaraan

c. TerminalFungsi Kota mempunyai kontribusi besar terhadap ketersediaan

terminal disuatu Provinsi Jumlah terminal regional Kota dan terminal lokal mempunyai kontribusi dalam peningkatan prasarana transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yang diharapkan secara berangsur akan dapat mengatasi kesemrawutan transportasi dalam kota dan antar kota, khususnya dalam menaikkan dan menurunkan penumpang bagi angkutan antar kota agar semuanya tidak melakukan di dalam Kota .

d. Kondisi Lalulintas Jalan Raya.Karena terus meningkatnya jumlah kendaraan untuk berbagai

kegiatan kota untuk dari kawasan perumahan ketempat kerja, ke fasiltas pendidikan , perdaganagan, olah raga, rekreasi maka perlu diperhitungkan faktor berikut. :

Pembebanan Jaringan Jalan Utama

Kinerja Angkutan Umum

Tidak optimalnya pelayanan angkutan umum banyak dipengaruhi oleh faktor pelayanan yang belum kompetitif, baik dari segi kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu perjalanan dan juga ketersediaan terminal yang belum mampu mendukung kelancaran pergerakan. Kelebihan dari perangkutan jalan raya adalah terletak pada kendaraan bermotor yang mempunyai sifat yang luwes karena

19

dia dapat menjangkau seluruh pelosok daratan, diantaranya seperti angkutan kota, kereta api, bus dan lain-lain.

Keselamatan Lalu Lintas

Salah satu indikator kinerja pelayanan jaringan jalan adalah kinerja keamanan/keselamatan perjalanan yang dicerminkan oleh tingkat kecelakaan yang terjadi pada suatu ruas jalan. Berdasarkan data yang ada, diperoleh data tentang jumlah kecelakaan selama 5 (lima) tahun terakhir (untuk tiap km panjang jalan), pada beberapa ruas jalan yang ada di Kota. Secara umum terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota, yaitu kesalahan pengemudi, faktor kendaraan, kondisi jalan : geometrik jalan kurang baik, jalan rusak serta cuaca buruk

2) Transportasi Kereta ApiMobilisasi barang dan atau orang selain menggunakan prasarana

jalan, di Propinsi Sumatera Selatan juga tersedia prasarana jalan rel yang terbilang cukup penting perananannya. Jalan Rel merupakan suatu kebutuhan dasar yang dapat menggerakkan laju mobilisasi barang dan atau penumpang yang direalisasikan kedalam bentuk Stasiun Kereta Api, yang merupakan tempat/ terminal untuk menaikan dan menurunkan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

3.3.6.1.1 Transportasi Sungai.Untyuk kota kota yang mempunyai sungai besar berpotensi

untuk pengembangan transportasi sungai dimasa yang akan datang baik untuk angkutan umum atau wisata.. Pengembangkn dapat dilakukan dengan penanganan yang sebaik mungkin untuk tidak lagi menjadi moda alternatif melainkan sudah menjadi moda simultan yang tumbuh dan berkembang disamping transportasi jalan yang relatif sudah cukup padat.

3.3.6.2 Sistem Transportasi LautTransportasi laut yang ada digunakan untuk menghubungkan

wilayah eksternal Kota yang harus didesain sebagai bagian dari antar moda trnsportasi dari tinkatan berbagai pusat pusat pertumbuhan wilayah.

Beberapa permasalahan transportasi laut yang dihadapi secara umum oleh Kota kota adalah :

a. Kondisi pelabuhan laut yang terjadi pendangkalan sehingga setiap tahun harus dilakukan pengerukan dengan biaya yang mahal;

20

b. Kapasitas pelabuhan laut yang sangat terbatas karena terletak di kawasan pesisir kota atau berada dimuara sungai.serta masih bercampurnya fungsi pelabuhan penumpang, barang, serta pelabuhan nelayan .

c. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi kapal yang akan memasuki pelabuhan baik karena jarak atau karena padatnya kapal serta terbatasnya sarana prasarana pelabuhan.

3.3.6.3 Sistem Transportasi UdaraSistem transpotasi udara yang memadai dan trestruktur untuk

pelayanan jalur internasional dan domestik dan didesaian secara struktur dengan moda transport lainnya untuk menuju kegiatan internal da n eksternal kota

IV. LANGKAH LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS RENCANA TATA RUANG KOTA.

1. PROFIL STRUKTUR RUANG KOTA

Struktur ruang kota yang dibentuk oleh sistem pusat kegiatan yang dihubungkan dengan jaringan jalan. Pusat-pusat kegiatan di Kota dari pusat kota sampai dengan pinggiran kota. Harus diikuti Kawasan yang berkembang menjadi pusat kegiatan suatu wilayah menimbulkan hubungan yang saling mempengaruhi dengan pembentukan wilayah administrasi kota, sehingga pusat-pusat kegiatan tersebut biasanya secara hirarki menjadi pusat dari suatu wilayah administrasi.

2. Tinjauan Administrasi Wilayah.

Kota secara administrasi terbagi menjadi Kecamatan dan Kelurahan. Pembagian wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut menunjukan struktur sistem pusat-pusat pelayanan kotsecara hirarkis karena pembagian wilayah kota menjadi kecamatan-kecamatan didasarkan pada semakin meningkatnya kependudukan dan kebutuhan pelayanan

3. Kerangka Kota secara system jaringan yang terstruktur. Kerangka kota merupakan jaringan jalan yang menjadi urat nadi kota

dan kawasan yang menghubungkan fungsi – fungsi primer kota dan umumnya merupakan jaringan jalan yang paling besar dengan klasifikasi antara lain sebagai Jalan Primer / Jalan Lingkar / Jalan Arteri

Saat ini sebagian besar daerah sepanjang sungai-sungai yang ada masih merupakan kawasan yang terganggu. Dalam mengantisipasi perkembangan yang akan terus terjadi perlu disiapkan pengaturan dalam penetapan fungsi lindung di sepanjang sungai ini agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa-masa datang.

21

4.Fungsi Kawasan4.1 Kawasan Fungsi Lindung4.1.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kriteria menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, luas RTH didalam kawasan perkotaan minimal 30 %, terdiri dari RTH publik 20 % dan RTH private 10 %. Sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan, maka yang termasuk dalam RTH adalah taman, hutan kota, sempadan sungai, RTH Jalan, RTH Sutet, RTH jalur rel kereta, pemakaman dan RTH pekarangan rumah/kantor. RTH di Kota yang sesuai dengan kriteria tersebut antara lain taman kota yang tersebar di beberapa wilayah, taman median jalan, taman pulau jalan, hutan kota dan pemakaman. Beberapa RTH belum bisa terdata secara pasti antara lain jalur hijau di pinggir jalan, jalur hijau sempadan sungai.

4.1.2 Kawasan Suaka Alam Hayati dan Cagar Alam

22

Kawasan suaka alam/cagar alam merupakan kawasan lindung yang memiliki nilai tambah sebagai pusat pelestarian alam khususnya jenis-jenis satwa dan tumbuhan tertentu.

Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan lindung yang dimanfaatkan sebagai lokasi pelesatrian alam meliputi tanaman dan ekosistem alam yang dapat dimanfaatkan pula sebagai laboratorium alam atau taman wisata.

4.1.3 Kawasan Rawan Bencana.Kawasan yang rawan bencana terdapat pada lokasi-lokasi yang

masih terdapat genangan air apabila hujan dan beberapa kawasan yang rawan kebakaran, longsoran, turnnya permukaan air tanah, disekitar tempat pembuanagan sampah.

4.2 Kawasan Budidaya(1). Kawasan Hutan ProduksiKawasan hutan kota yang dibuat bernilai ekonomis disamping fungsi perlindungan tata air , tata udara , dan keaneka ragaman hayati.

(2). Kawasan PertanianHasil pertanian merupakan salah satu potensi utama Kota yang cukup penting.. Di wilayah kota harus dikembangkan adanya adanya kawasan perkebunan. Hanya beberapa lahan yang ditanami tanaman buah-buahan dan pekarangan.

(3). Kawasan IndustriKegiatan industri di Kota harus menunjukan pola yang menyebar dan membentuk suatu kluster industri yang kuat seperi industri pengolahan karet, industri tenun, industri makanan dan minuman, industri kerajinan , industry pakaian dan sebagainya.

(4). Kawasan PariwisataDI kawasan perkotaan dapat dikembangkan beberapa kawasan wisata budaya, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata sejarah, museum, Kota tua dlsbnya.

(5). Kawasan Perdagangan dan jasaSebagai Kota besar, maka kegiatan perdagangan cukup merata berada di seluruh kawasan. Kawasan yang berkembang sebagai pusat perdagangan skala regional .

(6). Kawasan Lainnya.a. Pendidikan.

23

Sebagai ibukota provinsi, maka Kota dapat merupakan pusat pendidikan.

b. Kesehatan.Kawasan pelayanan kesehatan

c. Militer.kawasan militer yang mempunyai lahan cukup luas

Jakarta, 13December 2012

24