[ppt]powerpoint presentation - jendela informasi ... · web viewprosedur penetapan angka kredit...
TRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI
PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
2
1. UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TTG ASN2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TTG KP PNS3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 TTG JAFUNG PNS4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TTG NAKES5. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 TTG RUMPUN JABATAN
FUNGSIONAL PNS6. PERATURAN MENPAN MASING-MASING JABFUNGKES7. PERATURAN BERSAMA MENKES & KA BKN MASING-MASING JABFUNGKES (JUKLAK)8. PERATURAN MENKES MASING-MASING JABFUNGKES (JUKNIS)9. PERMENKES NOMOR 510/MENKES/PER/VII/2009 TTG PEMBERIAN KUASA DAN
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPKES
10. KEPMENKES NOMOR 153/MENKES/SK/III/2006 TTG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.
JABATAN FUNGSIONAL
TUJUAN PENETAPAN JABATAN TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONALFUNGSIONAL
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PNS PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNIT KERJA PENINGKATAN KARIER PNS PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS
Setiap pejabat fungsional wajib mencatat dan menginventarisir hasil kerja masing-masing dan apabila
dari hasil inventarisasi kegiatan tersebut telah memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat maka pejabat fungsional yang
bersangkutan secara hirarki mengajukan penilaian dan penetapan angka kredit
kepada pejabat ybw
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.
PENGAJUAN ANGKA KREDITl:
1.Sekurang-kurangnya 1 tahun dari jabatan terakhir untuk kenaikan jabatan
2.Sekurang-kurangnya 2 tahun dari pangkat terakhir untuk kenaikan pangkat
GOLONGAN ANGKA KREDIT JENJANG JABATAN
PBAKJENJANG AHLI PEJABAT YANG MENETAPKAN SK
III/b 150 PertamaUPT/Setditjen Bina Upaya
Kesehatan(Dinkes Prop/Kab/Kota)
Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian
(Sesuai dengan Peraturan Daerah Masing-Masing)
III/c 200
Muda
Kepala Biro Kepegawaian (Sesuai dengan Peraturan Daerah
Masing-Masing)III/d 300
IV/a 400
Madya Setditjen Bina Upaya Kesehatan
Menteri Kesehatan(petikan : Karopeg)
( Sesuai dengan Peraturan Daerah Masing-Masing)
IV/b 550
IV/c 700
IV/d 850Utama Dirjen Bina Upaya
Kesehatan PresidenIV/e 1050
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK
10
MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT
TIM PENILAISet Tim PenilaiPejabat Pengusul
Atasan LangsungPFK
Tim Teknis
PBAK
TembusanPihak Terkait
11
Pejabat fungsional yang telah memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang telah ditentukan untuk kenaikanjabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan
angka kredit tersebut diperhitungkan untukkenaikan jabatan/pangkat berikutnya
UNSUR KEGIATANA. UNSUR UTAMA
1. Pendidikan2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan/Medik Spesialistik3. Pengabdian Masyarakat
4. Pelayanan Pendidikan Dokter dan/atau Dokter Spesialistik di RS Pendidikan Milik Pemerintah5. Kegiatan Penelitian
B. UNSUR PENUNJANG1. Kegiatan Mengajar/Melatih2. Kegiatan Mengikuti Pertemuan Ilmiah3. Kegiatan Menjadi Anggota Organisasi Profesi4. Kegiatan Menjadi Anggota Tim Penilai Jafung Kesehatan5. Kegiatan Memperoleh Penghargaan6. Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya
PENUGASAN
Apabila suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs
Apabila suatu unit kerja dalam situasi kegawatdaruratan tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokok maka pejabat fungsional dapat melakukan pekerjaan dua tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya .
1. Satu tingkat di bawah 100 %
2. Satu tingkat di atas 80 %
3. Dua tingkat di atas 60 %
NO JUMLAH PENULIS PENULIS UTAMA PENULIS PEMBANTU
1 2 60 % 40 %
2 3 50 % 25 %
3. 4 40 % 20 %
16
Unsur Utama minimal 80 % Unsur Penunjang maksimal 20 % unsur pengembangan profesi untuk
jabatan fungsional tingkat Madya dan Utama diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit2. Diberhentikan sementara sebagai PNS3. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan4. Cuti diluar tanggungan negara 5. Tugas belajar lebih dari enam bulan
Pembebasan Sementara
17
18
1. Jabfung Penyelia Penata Tk. I – III/d
10 AKTiap Tahun
2. Jabfung Madya, Pembina Utama Muda – IV/c
20 AKTiap Tahun
3. Jabfung UtamaPembina Utama – IV/e
25 AKTiap Tahun
PENDUKUNG USULAN PAKPENDUKUNG USULAN PAKSurat Pengantar dari pimpinan instansi/unit kerjaDUPAKLaporan Harian Dan BulananBukti fisik yang mendukung hasil kegiatanSPMKFoto copy SK KP terakhirFoto copy SK Jabatan terakhirFoto copy SK PAK terakhirFoto copy KarpegFoto copy ijazah terakhirDP3 terakhir
20
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN UNIT PEMBINA
1. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dokter Dokter Gigi Perawat Bidan Pranata Labkes Perawat Gigi Perekam Medis Fisioterapis Ortotis Prostetis
Teknisi Elektromedis Radiografer Okupasi Terapis Terapis Wicara Ref.Optisien Teknisi Gigi Teknisi Transfusi Darah Fisikawan Medis Psikolog Klinis Dokter Pendidik Klinis
2. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Sanitarian,Epidemiolog Kesehatan Entomolog Kesehatan
3.
Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak Nutrisionis Pembimbing Kesehatan Kerja
4. Direktorat Jenderal Bina Farmasi Dan Alat Kesehatan Apoteker Ass Apoteker
5.
Biro Hukum Dan Organisasi Administrasi Kesehatan
6.
Pusat Promosi Kesehatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat