ppt uji publik penyelenggaraan izin usaha jasa
TRANSCRIPT
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN
USAHA JASA KONSTRUSKSI
PEMERINTAH KOTA MALANG
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMBANGUNAN
Malang, 10 November 2015
REGULASI TERKAIT DENGAN JASA KONSTRUSKSI
UNDANG –
UNDANG DAN
PERATURAN
PELAKSANAAN
TERKAIT
JASA
KONSTRUKSI
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran
Masyarakat Jasa Kontruksi.
3. Peturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksisebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 200 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Kontruksi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi Bertujuan Untuk
• Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untukmewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasilpekerjaan konstruksi yang berkualitas;
• Mewujudkan tertib penyelenggaran pekerjaan konstruksi yang menjaminkesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dankewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
• Mewujudkan peningkatanperan masyarakat di bidangjasa konstruksi.
LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 Asas, Maksud, dan Tujuan
Bab 3 Usaha Jasa Konstruksi
Bab 4 Pembagian Klasifikasi Jasa Konstruksi
Bab 5 Pembagian Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Bab 6 Persyaratan Usaha, Tanggungjawab Profesional dan Pengembangan Usaha
Bab 7 Wewenang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Bab 8 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK
Bab 9 Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
Bab 10 Jangka Waktu dan Wilayah Operasi
Bab 11 Hak dan Kewajiban
Bab 12 Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Pemberi IUJK
Bab 13 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Bab 14 Sanksi Administrastif
Bab 15 Penyidikan
Bab 16 Ketentuan Pidana
Bab 17 Ketentuan Peralihan
Ban 18 Ketentuan Umum
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang
Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
PEMERINTAH
DAERAH
Tugas dan Tanggung
Jawab Pembinaan
1. Pengaturan
2. Pemberdayaan
3. Pengawasan
1. Usaha Orang
Perseorangan
2. Badan Hukum
PENYEDIA JASA
1. Instansi Pemerintah
Daerah
2. Orang Perseorangan
3. Badan Usaha
PENGGUNA JASA
Penerima Manfaat
atas kegiatan jasa
konstruksi atau hasil
kegiatan konstruksi
MASYARAKAT
Yang Meliputi
Terhadap
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
BADAN
USAHA JASA
KONSTRUKSI
BENTUK USAHA JASA KONTRUKSI
1. Perorangan (Resiko dan Biaya Kecil, Serta Teknologi Sederhana)
2. Badan Usaha
JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI
1. Perencanaan Konstruksi
2. Pengawasan Konstruksi
Pengembangan Jenis Usaha :
a. Umum
b. Spesialis
3. Pelaksanaan Konstruksi
a. Umum
b. Spesialis
c. Berketerampilan Tertentu
BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Bidang Usaha
1. Bidang Usaha Perencanaan dan
Pengawasan
a. Arsitektur
b. Rekayasa
c. Penataan Ruang
d. Jasa Konsultan Lainnya
2. Bidang Usaha Pelaksanaan
a. Bangunan Gedung
b. Bangunan Sipil
c. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
d. Jasa Pelaksana Lainnya
SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI
PERSYARATAN JENIS
BADANUSAHA
USAHA PERSEORANGAN
Usaha Keteknikan
Usaha Keahlian
IZIN USAHA V
SERTIFIKAT BADAN USAHA
V
SERTIFIKATKEAHLIAN
V
SERTIFIKAT KETERAMPILAN
V
PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO: 04/ PRT/M/2011
TENTANGPEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
1. IUJK diberikan oleh Kapala Daerah
2. Kepala Daerah dapat menunjukan
Unit Kerja/Instansi untuk
memberikan IUJK dalam rangka
pelaksanaan pemberian IUJK.
3. Dalam hal pemberian IUJK
dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang tidak
membidangi jasa konstruksi, maka
IUJK dapat diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari Unit
Kerja/Instansi yang membidangi
jasa kontruksi.
KEWENAGAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
SYARAT MINIMAL PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUSKI
Syarat Minimal yang harus
dimiliki oleh sebuah badan usaha
dapat mengikuti proses pengadaan
jasa konstruksi adalah:
1. Sertifikat Badan Usaha
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Sertifikat Keterampilan atau
Keahlian bagi usaha orang
Perseorangan
Catatan :
1. Jenis Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha jasa konstruksi harus sesuai
dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertera dalam SBU dan IUJK
2. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perseorangan konstruksi harus sesuai
dengan bidang keahlian sebagaimana tertera dalam SKA/SKT
BUJK Mengajukan
Permohonan
Permohonan Izin Baru
Perpanjangan Izin
Perubahan Data
Penutupan IzinKepada Instansi/Unit Kerja
yang Ditunjuk Kepala
Daerah
PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI
1. Masa berlaku IUJK adalah sebagai berikut :
a. IUJK baru selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan
b. IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang telah diubah.
2. Perpanjang IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun
3. IUJK yang diberikan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
• Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
• BUJK dan orang perseorangan berkewajiban untuk :
a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat Bulan Desember tahun berjalan.
HAK DAN KEWAJIBAN
Pembinaan Kepada Pembina Jasa
• mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
• meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
• mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
• melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
• melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
• menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
• melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
• menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.
PEMBINAAN JASA USAHA KONSTRUKSI
PEMBINAAN JASA USAHA KONSTRUKSI
Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa
• memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
• memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
• menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.
PEMBINAAN JASA USAHA KONSTRUKSI
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
• memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
• memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta lingkungan setempat;
• meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
• memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.