USULAN PENELITIANTANGGUNG JAWAB PENGUSAHA RUMAH KOST KETIKA PENGHUNI KOST MENGALAMI KEHILANGAN BARANG DI DALAM KAMAR KOST DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ferly Apriliadita(110110120413)Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran

Pembimbing I: Dr. Sudaryat, S.H., M.H.Pembimbing II: Agus Suwandono S.H., LL.M.

Penguji I: Dr. Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H.Penguji II: Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H,

LATAR BELAKANG

MANUSIA

MAKHLUK

SOSIAL

KEBUTUHAN

TEMPAT TINGGAL

KEBUTUHAN AKAN TEMPAT

TINGGAL

JUAL BELI

SEWA MENYEWA ?

LATAR BELAKANG

SEWA-MENYEWA“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”- Pasal 1548 KUHPerdata

Diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata

Objek = Beragam(baju, kendaraan, bahkan tempat tinggal)

LATAR BELAKANG

SEWA-MENYEWA TEMPAT TINGGAL

LATAR BELAKANG

OBJEK

Rumah (utuh)Rumah

Kost

“Bangunan yang digunakan untuk hunian

atau tempat tinggal dalam jangka waktu

tertentu.” – Pasal 1 Huruf j PERDA Kota Bandung No. 04/2003 Tentang Sewa

Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan

RUMAH KOST

Perbedaan dengan sewa

rumah biasa

Latar Belakang

Para Pihak

Hubungan Hukum

LATAR BELAKANG

Hubungan antara UUPK dan Hukum Perikatan

Asas the privity of contract

Pelaku usaha hanya dapat dimintakan

pertanggungjawaban hukumnya sepanjang

ada hubungan kontraktual antara dirinya dan

konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen SEKARANG?

LATAR BELAKANG

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOST

Bentuk Lisan Permasalahan?

LATAR BELAKANG

KASUS KEHILANGAN BARANG DI DALAM KAMAR KOSTSalah satu kasus kehilangan barang di kamar kost adalah menimpa Agnes Juliana yang terjadi di salah satu rumah kost yang berada di Jalan Titimplik Nomor 34, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Bandung. Sekitar bulan Maret 2015, Agnes mengalami kehilangan barang berupa laptop, ponsel, dan dompet beserta isinya yang berada di kamarnya.

LATAR BELAKANG

RESPON PEMILIK KOST ?

BAGAIMANA PERATURAN DI INDONESIA MENGATUR?

KUHPerdata• Pasal 1551

KUHPerdata• Pihak yang

menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya.

UUPK• Pasal 4 UUPK• Hak atas

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

LATAR BELAKANG

BAGAIMANA PERATURAN DI INDONESIA MENGATUR AKIBATNYA?

KUHPerdata• Pasal 1365• GANTI RUGI• Pasal 1366• Seseorang dituntut

pertanggungjawabannya bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.

UUPK• Pasal 4• Hak untuk didengar

pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

• Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

• Pasal 19• GANTI RUGI

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANGCara yang dapat Ditempuh

Pasal 45 ayat (1) UUPK

LITIGASI

Peradilan Umum

Pasal 47 UUPK

NON-LITIGASI

Ganti Rugi

Seketika Melalui BPSK

IDENTIFIKASI MASALAHBagaimanakah hubungan hukum antara pengusaha rumah kost dengan penghuni kost yang diatur dalam KUHPerdata dan UUPK?

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penghuni kost saat terjadi kehilangan barang di kamar kost dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban dari pengusaha rumah kost jika ditinjau dari KUHPerdata dan UUPK?

TUJUAN PENELITIANMengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara pengusaha rumah kost dengan penghuni kost Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penghuni kost saat terjadi kehilangan barang di kamar kost dan sampai sejauh mana pertanggungjawaban dari pengusaha rumah kost jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

KEGUNAAN PENELITIAN

MANFAAT TEORITIS

Pengembangan Ilmu Hukum

Sebagai referensi

bagi penelitian-penelitian lanjutan

MANFAAT PRAKTIS

Memberikan pengetahua

n kepada masyarakat

Memberikan informasi

bagi penyewa

rumah

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” – Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.” – Pasal 11 butir 1 UU No. 11/2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And

Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

RUMAH = HAM

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebutuhan akan

tempat tinggal

Sewa-menyewa PERJANJIAN

KERANGKA PEMIKIRAN

PERJANJIANKERANGKA PEMIKIRAN

• “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” – pasal 1313 KUHPer

Pengertian

• Buku III KUHPerdata • Terdapat aturan yang sifatnya

mengatur dan memaksaDasar Hukum

• Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:• sepakat mereka yang mengikatkan

dirinya;• kecakapan untuk membuat perjanjian;• suatu hal tertentu;• suatu sebab yang halal.

Syarat Sah

• Tertulis• Lisan Bentuk

ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN

KERANGKA PEMIKIRAN

Kebebasan Berkontrak

Mengikatnya Kontrak Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata

Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal

1319 KUHPerdata

Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata

SEWA-MENYEWA“Pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai

dengan membayar uang sewa.” – KBBI

“Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang

menyewakan menyerahkan suatu barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa

untuk dinikmati sepenuhnya.” – Yahya Harahap

”Suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan

memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh

pemakai kepada pemilik.”– Wiryono Projodikoro

KERANGKA PEMIKIRAN

SEWA-MENYEWAKERANGKA PEMIKIRAN

Unsur Esensialia

Jangka Waktu

Objek

Segala jenis benda, baik benda bergerak maupun

benda tidak bergerak, benda berwujud maupun

benda tidak berwujud

SEWA-MENYEWAKERANGKA PEMIKIRAN

PIHAK

Yang Menyewakan

Pelaku Usaha

Penyewa

Konsumen

HUBUNGAN HUKUM“Hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Tiap-tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi, yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban.”– Soeroso

KERANGKA PEMIKIRAN

“Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.”– R. Suroso

KERANGKA PEMIKIRAN

PERLINDUNGAN HUKUM“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”– Satjipto Rahardjo

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSUMEN & PELAKU USAHAKonsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat

Diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen.

KERANGKA PEMIKIRAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara

pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung

jawab dapat dibedakan menjadi:

a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya

wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.

b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul

sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

KERANGKA PEMIKIRAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability base on fault)2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliabiity) 4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability)

KERANGKA PEMIKIRAN

PRODUCT LIABILITY “Suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut”

KERANGKA PEMIKIRAN

Pasal 47 UUPK NON-LITIGASI

GANTI RUGI

UUPK

Pasal 19 ayat

(1)

BPSK Seketika

KUHPer

Pasal 1365

Bentuk Perlindungan HukumKERANGKA PEMIKIRAN

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 45 ayat (1) UUPK LITIGASI Peradilan Umum

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 45 ayat (4) UUPK)

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENDEKATAN

Yuridis Normatif

SIFAT PENELITIAN

Deskriptif Analitis

TAHAP PENELITIAN

Studi Kepustakaan

Penelitian Lapangan

TEKNIK PENGUMPULA

N DATA

Teknik Studi

Dokumen

Teknik Wawancara

METODE ANALISIS DATA

Analisis Normatif Kualitatif

METODE PENELITIAN

SISTEMATIKA PENULISANBAB I

BAB V

BAB III

BAB IV

BAB II

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA RUMAH KOST KETIKA PENGHUNI KOST MENGALAMI

KEHILANGAN BARANG DI DALAM KAMAR KOST

BARANG MILIK PENGHUNI KOST DI DALAM KAMAR KOST

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI

INDONESIA

PENUTUP

PENDAHULUAN

THANK YOU

STUDI KEPUSTAKAAN

BAHAN HUKUM PRIMER

• KUHPERDATA• UU No. 8/1999 Tentang

Perlindungan Konsumen• KEPMEN PERINDAG No.

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

• PERDA Kota Bandung No. 04/2003 Tentang Sewa Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan

BAHAN HUKUM

SEKUNDER• Buku bacaan/Literatur• Pendapat para ahli

hukum• Karya ilmiah• Hasil penelitian • Jurnal,• Media massa• Internet

BAHAN HUKUM TERSIER

• Kamus Hukum• KBBI