Company Logo

Copyright © by ARTCOM PT All rights reserved.

UU 23 tahun 2014UU 23 tahun 2014

Pemerintah DaerahPemerintah DaerahKelompok 6

Company LogoBAB XI KEUANGAN DAERAH

Company LogoHUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

PUSATPUSAT DAERAHDAERAH

1. Sumber Penerimaan berupa pajak dan retribusi

2. Dana perimbangan keuangan

3. Dana otonomi khusus

4. Pinjaman dan/atau hibah, dana darurat dan insentif (fiskal)

Company LogoHUBUNGAN KEUANGAN DAERAH-DAERAH

DAERAHDAERAH DAERAHDAERAH

1. Bagi hasil pajak dan non-pajak

2. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung- jawab daerah

3. Pinjaman dan/atau hibah

4. Bantuan keuangan

5. Pelaksanaan dana otonomi khusus

sesuai UU

Company LogoDana Perimbangan - DBH (Dana Bagi Hasil)

Company LogoDana Perimbangan - DBH (Dana Bagi Hasil)

Contoh :

Sumber : Kabupaten Indragiri Hulu (Riau)

Company LogoDana Perimbangan - DAU (Dana Alokasi Umum)

Tujuan

Pemerataan kemampuan keuangan antar

Daerah untuk mendanai kebutuhan

Daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Company LogoDana Perimbangan - DAU (Dana Alokasi Umum)

Company LogoDana Perimbangan - DAK (Dana Alokasi Khusus)

Sumber Dana : Pendapatan APBN Alokasi : Daerah tertentu Guna : Mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah.Digunakan sesuai prioritas nasional.

Penentu : Pemerintah Pusat / Usulan Pemda Diperuntukan : Kegiatan Fisik pelayanan

masyarakatdengan umur ekonomis yang

panjang.

Company LogoDana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan

Dialokasikan kepada Daerah yang memilikiotonomi khusus sesuai dengan ketentuanundang-undang mengenai otonomi khusus.

Contoh : DKI Jakarta NAD Papua Papua Barat

Dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

Contoh : Yogyakarta

Company LogoDana Desa

Dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan,serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkankewenangan dan kebutuhan Desa sesuai denganketentuan-undang-undang mengenai Desa.

Company LogoPendapatan Lain yang Sah

Hibah : untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah

Dana Darurat : mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Company LogoBelanja

Belanja Daerah berpedoman pada peraturan

yang berlaku, contoh untuk APBD 2016 makamenggunakan no. 065/PMK.02/2015Klasifikasi nya : Paragraf 34 PSAP Nomor 02

Company LogoPembiayaan- Dana Cadangan

Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Contoh :Pembangunan JembatanPembangunan Jalan Raya

Company LogoPembiayaan- Dana Cadangan

Bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Company LogoPembiayaan- Surplus APBD

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/ataud. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Company LogoPembiayaan- Defisit APBD

Penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan;c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. pinjaman Daerah; dane. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Company LogoLaporan Keuangan Pemda

a. laporan realisasi anggaran;b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;c. neraca;d. laporan operasional;e. laporan arus kas;f. laporan perubahan ekuitas; dang. catatan atas laporan keuangan yang

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuanganBUMD.

Company LogoSanksi dan Pelanggaran

Pungutan Tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD Tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang

APBD

dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan selama 6 (enam) bulan

Company LogoPENYUSUNAN PERDA PROVINSI

RKPDPajak daerah dan retribusi

provinsi

3 hari

Melakukanperbaikan

PERDA

7 hari

15 hari

Company LogoPENYUSUNAN PERDA KABUPATEN/KOTA

RKPDPajak daerah dan retribusiKabupten/kota

3 hari

Melakukanperbaikan

PERDA

7 hari

15 hari

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi RAPD kepada Menteri

Company LogoBadan Usaha Milik Daerah

Adalah Perusahan yang didirikan dan dimiliki

oleh pemerintah daerah yang terdiri atas

perusahaan umum Daerah dan perusahaan

perseroan Daerah.

Company LogoTujuan pendirian BUMD

memberikan manfaat bagi perkembangan

perekonomian Daerah pada umumnya;

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi

pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai

kondisi,karakteristik dan potensi Daerah yang

bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan

yang baik.

memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Company LogoSumber Modal

Penyertaan modal daerah, dapat berupa uang dan barang

milik daerah yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang

milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal, Nilai riil

sebagaimana dimaksud tersebut diperoleh dengan

melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman

Hibah

Sumber modal lainnya, seperti : kapitalisasi cadangan,

keuntungan revaluasi aset, agio saham.

Company LogoBUMD

Company LogoBUMD PD BUMD PT

Kepemilikan 100% pemerintah daerah

Minimal 51% pemerintah suatu daerah sisanya pemerintah daerah lain atau non pemerintah

Anak perusahaan/saham di perusahaan lain

Diperbolehkan Diperbolehkan

Organ perusahaan Kepala daerah sebagai pemilik modal, direksi, dewan pengawas

RUPS, Direksi dan Komisaris

Laba bersih perusahaan • Pembangunan daerah 30%

• APBD 25%• Cadangan umum dll

• Pembangunan daerah 8% & APBD 7%

• Pemegang saham 40%( sesuai proporsi)

• Cadangan umum dll

Bidang Usaha Diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak

Melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka bagi PT (seluas-luasnya)

Contoh BPD,PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota

Bank DKI, Pupuk kaltim, PT. Pembangunan Jaya Ancol

Company Logo

Pengelolaan BUMD

tata cara penyertaan modal

organ dan kepegawaian

tata cara evaluasi

tata kelola perusahaan yang baik

perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan

kerjasama

penggunaan laba

penugasan Pemerintah Daerah

pinjaman

satuan pengawas intern, komite audit dan komitelainnya

penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi

perubahan bentuk hukum

kepailitan

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Company LogoPEMBUBARAN BUMD1. Pembubaran Perusahaan Daerah dan penetapan likuidasinya diatur oleh daerah

masing-masing

2. Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan lukidasii dibagi menurut

proporsi saham

3. Pertanggung jawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang

mendirikan dan pemegang saham lain

4. Ketentuan lain diatur oleh peraturan daerah masing-masing

29

Thank You