Public Private Partnership Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dalam bahasa Inggris Public Private Partnership (PPP) (P3) adalah bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta.

Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.

Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013.

Beberapa area penerapan KPS yang banyak dilakukan di Indonesia meliputi:

Proyek Jalan Tol Proyek Air minum Pembangkit Listrik Terminal Pelabuhan

SUmber informasi : http://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_pemerintah_swasta

Tujuan PPP•Untuk memperoleh dana investasi tambahan. (Afrika Selatan)

•Untuk mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia. (Thailand)

•Untuk memperoleh teknologi baru dan yang sudah terbukti keunggulannya.

(Korea Selatan)

•Untuk memperbaiki tingkat efisiensi. (Amerika Serikat)

•Untuk meningkatkan kompetisi. (Inggris)

•Untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan. (Filipina)

•Untuk menciptakan kesempatan kerja. (India)

Transparansi dan kompetisi melalui PPP•Jaminan “harga pasar”, tol, retribusi, dan sebagainya yang terendah.

•Memperbaiki kemungkinan diterimanya proyek tersebut oleh masyarakat

umum.

•Meningkatkan kesediaan lembaga keuangan untuk menyediakan

pembiayaan, sedapat mungkin tanpa jaminan pemerintah.

•Menurunkan biaya pendanaan.

•Mengurangi resiko kegagalan proyek.

•Meningkatkan kemudahan memperoleh perijinan untuk proyek.

•Membantu untuk menarik pihak swasta yang lebih berkualitas dan

berpengalaman.

•Melindungi pejabat pemerintah dari tuduhan melakukan “KKN”.

•Meningkatkan investasi dalam proyek infrastruktur dan menciptakan

pertumbuhan ekonomi.