ppid blora - laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) · 2019. 8. 27. · bab i lkjip’18 –...

LAPORAN KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

( LKjIP )

TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018. LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip- prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Blora, Januari 2019

ii

DAFTAR ISI

COVER Hal.

KATA PENGANTAR……………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………….. iii

DAFTAR BAGAN iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG………..………………………………..…… 1

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI...... 3

C. KONDISI UMUM ...................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12

A. PERENCANAAN KINERJA .................................................... 12

1. VISI ..................................................................................... 12

2. MISI ................................................................................... 13

3. TUJUAN ............................................................................. 14

4. SASARAN ......................................................................... 14

5. STRATEGI ......................................................................... 15

6. IKU (Indikator Kinerja Utama) .............................................. 15

B. PERJANJIAN KINERJA ............................................................ 16

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH

KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 ............................................. 20

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................ 20

B. Realisasi Anggaran ................................................................... 26

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 29

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Blora ....................................................... 29

iii

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang ......... 30

DAFTAR TABEL

PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BLORA TAHUN 2018

NO NAMA NIP PANGKAT GOL JABATAN

1 Drs. ACHMAD WARDOYO, M.Pd 19581225 197802 1 002 PEMBINA UTAMA MUDA IV C KEPALA DINAS

2 Drs. SUGIYANTO, M.Si 19640404 199412 1 003 PEMBINA TK. I IV B SEKRETARIS

3 SITI MUNFIAH HIDAYATI, S.E 19790906 200501 2 011 PENATA TK. I III D KASUBBAG PROGRAM

4 SITI MUNFIAH HIDAYATI, S.E 19790906 200501 2 011 PENATA TK. I III D Plt. KASUBBAG KEUANGAN

5 SUJONO, S.E 19650816 199203 1 010 PENATA TK. I III D KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

6 BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, S.Pd.,M.Pd 19621102 198201 1 006 PEMBINA IV A KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

7 TEGUH IMAN SANTOSO, S.Pd.,M.M.Pd 19641124 198405 1 002 PEMBINA IV A KASI PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

8 SYAMSUL KHOMAR, S.Pd.,M.Pd 19610109 198012 1 001 PEMBINA IV A KASI PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

9 MIMIK TAKARYANI, S.E 19651209 198903 2 011 PENATA TK. I III D KASI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

10 WIDODO, S.Pd.,M.Pd 19700625 199512 1 003 PEMBINA IV A KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11 SANDY TRESNA HADI, S.T 19760823 200501 1 011 PENATA TK. I III D KASI SARANA PRASARANA DAN ASET SEKOLAH DASAR

12 KARIYONO, S.T 19751128 199903 1 004 PENATA TK. I III D KASI SARANA PRASARANA DAN ASET SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

13 WARSO, S.E 19671203 199802 1 002 PENATA III C KASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

14 Drs. SUPRIYATNO, M.M 19621104 198403 1 006 PEMBINA IV A KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

15 RINI NURYATIN, S.E 19630623 198601 2 002 PENATA TK. I III D KASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

16 PRIYADI, S.E.,M.M 19650321 199403 1 005 PENATA TK. I III D KASI PENDIDIKAN MASYARAKAT

17 TUTY SETYANINGSIH, S.Pd 19710209 200801 2 006 PENATA III C KASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

18 ENDANG RUKMIATI, S.Pd.,M.Pd 19631023 198403 2 005 PEMBINA IV A KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

19 HESTI WISMA ASTUTI , S.Sos 19710311 199803 2 004 PENATA TK. I III D KASI ADMINISTRASI MUTASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

20 CHRISTINE NATALIA VAN DER MOLEN, S.H 19811205 200501 2 016 PENATA TK. I III D KASI PENGEMBANGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

21 YUSUF FITRI, S.IP 19691128 199103 1 005 PENATA TK. I III D KASI DISIPLIN, KESEJAHTERAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

iii

KEPALA DINAS

DAFTAR BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

iv

BIDANG GURU DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN

MASYARAKAT

BIDANG SARANA DAN

PRASARANA

BIDANG PEMBINAAN

PENDIDIKAN DASAR

SUBBAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

PROGRAM

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KELEMBAGAAN

SEKOLAH DASAR DAN

SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA

SEKSI PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA

SEKSI PEMBINAAN

SEKOLAH DASAR

SEKSI SARANA PRASARANA

PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT


DAN ASET SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA


DAN ASET SEKOLAH DASAR

SEKSI KELEMBAGAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

SEKSI PENDIDIKAN

MASYARAKAT

SEKSI PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

SEKSI DISIPLIN,

KESEJAHTERAAN GURU

DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

SEKSI PENGEMBANGAN

GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

SEKSI ADMINISTRASI

MUTASI GURU DAN

TENAGA

KEPENDIDIKAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya melaksanakan program kegiatan Dinas

Pendidikan Kabupaten Blora Tahun anggaran 2018 telah ditempuh berbagai

langkah untuk mencapai hasil yang optimal, antara lain :

1. Menetapkan Indikator kinerja pada awal penyusunan berbagai dokumen

untuk memudahkan menyusun capaian kinerja.

2. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan kegiatan dengan bidang

terkait untuk menyamakan persepsi dan menyinergikan kegiatan.

3. Percepatan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan untuk evaluasi

secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang lambat serapannya.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan

tahun 2018 adalah :

1. Beban kerja dimasing-masing bidang sangat banyak dan tidak didukung

dengan jumlah ASN dan kompetensi personal yang memadai.

2. Luasnya koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

dengan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan serta sekolah sehingga

menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan.

3. Mekanisme pelaksanaan administrasi keuangan sering berubah-ubah

sehingga mengganggu penyiapan dokumen dan proses pencairan.

Namun dengan kendala-kendala tersebut akhirnya dapat

diselesaikan dengan baik walupun masih terdapat beberapa kegiatan yang

belum dapat dicapai antara lain :

1. Capaian kinerja baik, namun masih belum optimal, yakni sebesar ±

85,77 %.

2. Masih terdapat sisa anggaran pada tahun anggaran berkenaan dan

sebagian darinya harus dianggarkan lagi pada tahun berikutnya.

Dengan kondisi seperti tersebut diatas Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan kinerjanya demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Blora dimasa yang akan datang.

v

BAB I

LKjIP’18 – BAB I 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Nomor 562.32/0012

Tanggal 2 Januari 2019 tentang Penyusunan LKjIP Tahun 2018, Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 dan RKT 2020, selanjutnya disusunlah Laporan ini dengan

upaya dan usaha yang terkandung dalam LKjIP ini merupakan upaya untuk

meningkatkan pelayanan Pendidikan yang lebih berdaya guna, berhasil guna

dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blora serta dalam rangka

perwujudan Good Governance di Kabupaten Blora.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka paradigma

perencanaan pembangunan daerah yang terdesentralisasi memberikan

keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan semua

pelaku pembangunan di daerah untuk berpartisipasi membangun daerahnya

sebagai subyek pembangunan. Pemerintah Kabupaten Blora telah berupaya

menata seluruh kelembagaan perangkat daerahnya sehingga diharapkan mampu

memberdayakan seluruh potensi yang dimilikinya agar dapat membangun daerah

ini minimal sejajar dengan daerah lain guna peningkatan kesejahteraan.


Secara kelembagaan, perubahan yang mendasar pada tata kelembagaan

dinas, instansi di kabupaten maupun kota adalah diberlakukannya Struktur

Organisasi dan Tata Kerja yang baru. Penyusunan struktur organisasi dan tata

kerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan berakhirnya tahun

anggaran 2018, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

sebagai unsur pelaksana teknis dibawah Bupati Blora berkewajiban

menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya selama Tahun

Anggaran 2018 melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Maksud disusunnya laporan ini adalah sebagai wujud akuntabiltias

instansi pemerintah dan wujud pertanggungjawaban Dinas Pendidikan

Kabupaten Blora, sebagai perangkat daerah sekaligus selaku pengguna

anggaran kepada Bupati Blora atas beban tugas pokok dan fungsi pelayanan

masyarakat, yang pada gilirannya akan dipergunakan sebagai bahan masukan

penyusunan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Blora Tahun

Anggaran 2018.

Sedangkan tujuannya adalah : Pertama untuk menyampaikan data-data

riil tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dikelola, Kedua untuk

menunjukan pencapaian kinerja sesuai tidaknya antara rencana realisasi dengan

tolok ukur/target/indikator, Ketiga sebagai bahan publikasi kepada berbagai


pihak, sebagai bentuk akuntablitas dan transparansi dalam upaya memberikan

pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat dan memberikan ruang bagi

masyarakat melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora pada Tahun Anggaran 2018.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten

Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Nomor 11); Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

Kabupaten Blora ditetapkan oleh Bupati Blora melalui Peraturan Bupati Blora

Nomor 54 Tahun 2016 yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bupati Blora

Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Blora Nomor 84

Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit

Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora. Secara rinci tugas

pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang kebijakan teknis pendidikan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi :

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Program;


b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:

a. Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;

b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

c. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

4. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:

a. Seksi Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Dasar;

b. Seksi Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Menengah Pertama;

c. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat;

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

membawahkan:

a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Seksi Pendidikan Masyarakat;

c. Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat;

6. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:

a. Seksi Administrasi Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan;

b. Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan;

c. Seksi Disiplin, Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

c) Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

d) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.


dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

e) Kelompok jabatan fungsional

senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

2. Sekretariat

a. Tugas :

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan

masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan

pelaporan bidang di lingkungan Dinas Pendidikan.

b. fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;

2. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan

kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pendidikan;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan Dinas Pendidikan; dan

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan

menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan


pengelolaan kegiatan pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah

menengah pertama, kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama.

b. Fungsi :


pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Sekolah Dasar,

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan Sekolah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan

Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama, Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama; dan


4. Bidang Sarana Dan Prasarana :

a. Tugas :

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana dan aset sekolah dasar,

sarana prasarana dan aset sekolah menengah pertama, sarana

prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

b. Fungsi:


pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Prasarana dan Aset

Sekolah Dasar, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Menengah

Pertama, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat;


2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Sarana

Prasarana dan Aset Sekolah Dasar, Sarana Prasarana dan Aset

Sekolah Menengah Pertama, Sarana Prasarana Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;


Seksi Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Dasar, Sarana

Prasarana dan Aset Sekolah Menengah Pertama, Sarana

Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

dan


5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat :

a. Tugas :



pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan

masyarakat, serta kelembagaan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi

Pendidikan Masyarakat, Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pendidikan

Anak Usia Dini, Seksi Pendidikan Masyarakat, Seksi Kelembagaan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;


Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Pendidikan Masyarakat,

Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat; dan



6. Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan :

a. Tugas :



pengelolaan kegiatan administrasi mutasi guru dan tenaga

kependidikan, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, seksi

disiplin, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

b. Fungsi :


pelaksanaan kegiatan pada Seksi Administrasi Mutasi Guru dan

Tenaga Kependidikan, Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga

Kependidikan, Seksi Disiplin, Kesejahteraan Guru dan Tenaga

Kependidikan;

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Administrasi

Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Seksi Pengembangan Guru

dan Tenaga Kependidikan, Seksi Disiplin, Kesejahteraan Guru dan

Tenaga Kependidikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi dinas;


Seksi Administrasi Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Seksi

Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, Seksi Disiplin,

Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan


C. KONDISI UMUM

1. Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora :

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 42

Kelurahan Karangjati Kode Pos 58219, Kecamatan Blora Nomor Telepon

(0296) 531237 dengan Lokasi Komplek perkantoran Kabupaten Blora. Akses


terdekat dengan GOR Mustika Blora, DPRD Kabupaten Blora dan

dilingkungan Sekolah serta Taman Rekreasi Water Splash juga Stadion

Olahraga Lapangan Kridosono Blora dan merupakan jalur lintas masuk Kota

dari arah Kabupaten Rembang menuju Kecamatan Cepu dan Kabupaten

Bojonegoro serta Surabaya.

2. Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan

Kabupaten Blora didukung oleh personalia yang terdiri atas PNS/CPNS dan

Non PNS. Adapun data personil pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Tahun 2018 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018

Menurut Golongan Kepangkatan

NO STATUS L P JML GOL IV GOL III GOL II GOL I

A B C D E A B C D A B C D A B C D

1 PNS / CPNS 40 32 72 7 6 1 - - 10 7 8 13 2 4 9 3 - - - 2

2 KONTRAK BUPATI

1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 KONTRAK KEPALA DINAS

43

20

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH 84 53 137 7 6 1 0 0 10 7 8 13 2 4 9 3 0 0 0 2


Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018

Menurut Pendidikan Formal, Diklat Struktural dan Diklat Teknis

STATUS

SD

SMP SMA

/ SMK

D1

D2

D3

S1

S2

S3

DIKLAT STRUKTURAL DIKLAT TEKNIS PIM

IV PIM III

PIM II

PIM I

PNS / CPNS

- 3 21 - - 2 26 20 - 7 2

KONTRAK BUPATI

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KONTRAK KEPALA DINAS

1

4

31

1

1

7

18

-

-

-

-

-

-

-

JML 2 7 53 1 1 9 44 20 0 7 2 0 0 0

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui beban tugas yang ada sebanyak

137 orang, terdiri dari PNS sebanyak 72 orang dan tenaga kontrak sebanyak

65 orang.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pendidikan Kabupaten Blora memerlukan sarana dan prasarana pendukung

yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Blora Tahun 2018

No Jenis / Rincian Nilai (Rp.)

1 Aset Lancar

a Kas lainnya 850.774.402,00

b Persediaan 184.618.437,00

2 Aset Tetap

a Tanah 72.347.579.100,00

b Peralatan dan mesin 91.091.034.498,56

c Gedung dan bangunan 490.861.272.306,17

d Jalan, irigasi dan jaringan 2.425.514.642,95


e Aset tetap lainnya 59.833.602.976,42

f Konstruksi dalam pengerjaan 2.156.383.206,00

g Akumulasi penyusutan aset tetap (218.363.165.908,62)

3 Aset lainnya

a Aset tak berwujud 257.615.000,00

b Akumulasi amortisasi (141.149.416,66)

c Aset lain-lain 16.472.700.897,67

d Akumulasi penyusutan aset lain-lain (5.718.155.113,51) Total Nilai 512.258.625.027,98

Data aset atau sarana prasarana yang disajikan adalah data aset atau sarana

prasarana kondisi awal tahun 2018, sedangkan data aset atau sarana prasarana

periode Januari s/d Desember 2018 masih dalam proses rekonsiliasi.

LKjIP’18 – BAB II

12

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2016-2021

adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera

dan Bermartabat”

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan

melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat

Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan

seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang

sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh

masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak

dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per Kapita

penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat

kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya

iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor

usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian

lingkungan hidup.


13

b. Bermartabat, mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki

harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak

mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual,

keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya

masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan

masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi

nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai

cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas

terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai

dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan

menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan

menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

2. MISI

Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera

dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk

mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis,

melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan

publik.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan

dan berkesinambungan.

3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak

berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan

investasi.

4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang

pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan

lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan

lokal.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.


14

6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak

pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment

dan pro gender.

7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Visi dan Misi di dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021

maka Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berkewajiban mewujudkan Visi dan

Misi Bupati terutama Misi ke empat yaitu “Meningkatkan Kualitas sumber daya

manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar,

pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal“.

3. TUJUAN

✓ Meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang paud dan akreditasi

lembaga PAUD;

✓ Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, angka melek huruf dan

lembaga pendidikan masyarakat yang terakreditasi;

✓ Peningkatan partisipasi pendidikan dasar, menurunnya angka putus

sekolah, meningkatnya angka kelulusan dan rata-rata nilai UN serta

peningkatan sarpras;

✓ Peningkatan Kompetensi Guru TK;

✓ Meningkatkan jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4.

4. SASARAN

Untuk memudahkan implementasi dan pengukuran pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan di atas, maka perlu ditetapkan sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran tersebut dirumuskan sebagai berikut:

✓ Meningkatnya APK Paud dan meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang

terakreditasi;


15

✓ Meningkatnya jumlah anak tidak melanjutkan yang terlayani Paket A/B/C,

angka melek huruf dan lembaga pendidikan masyarakat terakreditasi;

✓ Meningkatnya APK Pendidikan Dasar, menurunnya angka putus

sekolah, meningkatnya angka kelulusan dan rata-rata nilai UN serta

peningkatan sarpras Pendidikan Dasar;

✓ Meningkatnya kualifikasi pendidikan guru TK;

✓ Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi

kualifikasi S1/D4.

5. STRATEGI

Berikut ini adalah strategi-strategi yang dikembangkan di dalam Renstra

Dinas Pendidikan Kab. Blora :

✓ Penyediaan layanan PAUD melalui pengembangan kelembagaan,

peningkatan sarpras dan pembinaan siswa;

✓ Perluasan layanan Pendidikan Non Formal melalui pengembangan

kelembagaan, pembinaan warga belajar dan pendidikan masyarakat,

implementasi kurikulum dan pengayaan sumber belajar;

✓ Peningkatan layanan pendidikan dasar, melalui pengembangan

kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, implementasi kurikulum,

pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar;

✓ Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui

peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan

perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi

pendidik dan tenaga kependidikan.

6. IKU

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018

yang telah disesuaikan disajikan pada tabel berikut ini :


16

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Misi 4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1. APK PAUD 3-6 Tahun (%)

2. Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C (%)

2. Meningkatnya kualitas Pendidikan

Dasar

1. APK SD/MI (%)

2. APM SD/MI (%)

3. APK SMP/MTs (%)

4. APM SMP/MTs (%)

5. APtS SD/MI (%)

6. APtS SMP/MTs (%)

3. Meningkatnya kompetensi Guru dan

Tenaga Kependidikan

1. Guru bersertifikasi pendidik (%)

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar atau dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;


17

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam Perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018

dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 meliputi kegiatan-kegiatan guna

mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan

pencapaiannya dalam rangka mewujudkan managamen pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Adapun Perjanjian

Kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang merupakan ikhtisar rencana

kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan

menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

anggaran 2018 dijabarkan pada lampiran Perjanjian Kinerja yang tercantum pada

Lampiran 1.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)

Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini usia 3-6 tahun (%)

62,81 %

2. Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C (%)

38,20 %

2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 108,00 %

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 92,25 %

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)

104,75 %

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)

73,00 %

5. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI (%) 0,35 %


18

6. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs (%)

0,20 %

7. Kelulusan SD/MI (%) 100,00 %

8. Kelulusan SMP/MTs (%) 100,00 %

3 Meningkatnya Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

1. Guru bersertifikasi pendidik (%) 94,70 %

Tabel. 2.3 Program Pendukung Berbasis Kinerja OPD

PROGRAM ANGGARAN KET

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.898.229.000 DAU

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8.757.130.000 DAU

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

90.000.000 DAU

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

134.100.000 DAU

5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

107.792.000 DAU

6 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM

338.652.000 DAU

7 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.679.132.000 DAU/DAK

8 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

27.669.962.000 DAU/DAK

9 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 880.052.000 DAU

10 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

14.792.934.000 DAU

11 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.208.958.000 DAU

12 PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA

107.460.025.902 DAK/BOS

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas

Pendidikan Kabupaten Blora telah melaksanakan 12 program termasuk


19

didalamnya program rutin dan program berbasis kinerja dan 126 kegiatan yang

didukung oleh APBD Provinsi sebesar Rp. 1.119.000.000,- sedangkan yang

berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 145.102.669.902,- dan APBN

sebesar Rp. 314.032.372.902,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,

Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Blora dengan Bupati Tahun 2018 secara lengkap

tercantum pada Lampiran 1.

LkjIP’18 – BAB III-IV

20

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah

wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan

sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang

Pada Tahun 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora telah melaksanakan

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kinerja dan

Rencana Strategis (Renstra) tercermin dalam capaian kinerja setiap indikator pada

sasaran strategi sebagai berikut :


21

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran

kinerja melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

% Capaian Tahun

Sebelumnya

% Capaian Terhadap Akhir Renstra (2021)

Kondisi Akhir

Capaian

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1) % APK PAUD 3-6 th 62,81 83,69 133 99 84,51 99,03

2) % Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C

38,20

50,97

133

297

58,40

87,28

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya kualitas

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan 2 (dua)

Indikator Kinerja antara lain:

(1) Persentase APK PAUD 3-6 tahun, pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten

Blora menargetkan persentase APK PAUD 3-6 tahun sebesar 62,81% dan realisasi

yang diperoleh sebesar 83,69% atau sebesar 133% dengan kategori capaian

sangat baik.

Pencapaian APK PAUD 3-6 tahun di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel data

dukung sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Dukung Pencapaian APK PAUD 3-6 tahun

Indikator Kinerja Jumlah

Jumlah siswa PAUD 36.759

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun 43.924

Untuk realisasi Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 tahun Tahun 2018 pada Sasaran

Strategi 1 bila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pendidikan Kab. Blora

yang telah ditetapkan tercapai 87,28% atau dengan kategori baik, sedangkan tahun

2017 tercapai 99%.

Berdasarkan kondisi yang ada, pencapaian APK PAUD 3-6 tahun sebesar 83,69%

dari target 62,81%, hal ini menunjukkan bahwa anak usia 3-6 tahun sebagian besar

terlayani atau sudah mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini


22

(2) Persentase Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan

C di tahun 2018 ditargetkan 38,20%. Realisasi capaian terhadap anak lulus sekolah

yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C adalah 133%,

prosentasenya melebihi target sebesar 50,97% atau dengan kategori sangat baik.

Capaian Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C

di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data Dukung Capaian Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan

terlayani Paket A, B dan C

Indikator Kinerja Jumlah (orang)

Jumlah peserta Paket A 100

Jumlah peserta Paket B 218

Jumlah peserta Paket C 453

Jumlah lulusan yang tidak melanjutkan 393

Hal ini dikarenakan peserta yang mengikuti program Paket A, B maupun C

sebagian besar telah mengikuti ujian paket yang diselenggarakan, meskipun di

dalam pelaksanaannya sebagian peserta tidak bisa mengikuti proses tahapan ujian

dikarenakan salah satunya halangan pekerjaan.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategi 1 pada Tahun 2018 rata-rata melebihi target

atau dengan kategori sangat baik.

Namun demikian guna mendukung Sasaran Strategi 1 telah dilaksanakan Program

Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 3.679.132.000,- atau 2,19% dari total

anggaran Rp. 168.016.966.902,- dan Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp.

880.052.000,- atau 0,52% dari total anggaran Rp. 168.016.966.902,-.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah :

- Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

- Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan Paket A

2. Penyelenggaraan Paket B

3. Penyelenggaraan Paket C


23

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Dasar

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran

kinerja melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

% Capaian

Tahun

Sebelumnya

% Capaian Terhadap Akhir

Renstra (2021)

Kondisi Akhir Capaian

2. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

Pendidikan

Dasar

1) % APK SD/MI 108,00 111,46 103 97 109,50 101,79

2) % APM SD/MI 92,25 96,08 104 94 93,00 103,31

3) % APK SMP/MTs 104,75 102,63 98 98 105,00 97,74

4) % APM SMP/MTs 73,00 76,47 105 106 74,00 103,34

5) % Angka Putus

Sekolah SD/MI 0,35 0,08 77,49 52 0,20 0,40

6) % Angka Putus

Sekolah SMP/MTs 0,20 0,25 -24,80 120 0,10 2,50

7) % Kelulusan SD/MI 100,00 100,00 100 100 100,00 100,00

8) % Kelulusan

SMP/MTs 100,00 100,00 100 100 100,00 100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya

kualitas pelayanan Pendidikan Dasar, dicapai dengan 8 (delapan) indikator kinerja

antara lain :

(1) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Realisasi dari Angka

Partisipasi Kasar SD/MI sebesar 111,46% dari target 108% atau mencapai 103%

atau dengan kategori sangat baik.

Hal ini dikarenakan usia siswa SD/MI masih ada yang kurang dari 7 tahun dan

melebihi usia 12 tahun terutama pada sekolah swasta.

(2) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Realisasi dari Angka

Partisipasi Murni SD/MI sebesar 96,08% dari target 92,25% atau mencapai

104% atau dengan kategori capaian sangat baik.


24

Capaian APM di tingkat SD/MI menunjukkan hasil yang optimal, hal ini

dikarenakan anak dengan usia 7-12 tahun telah mengikuti program pendidikan

dasar.

(3) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs. Realisasi Angka

Partisipasi Kasar SMP/MTs sebesar 102,63% dari target 104,75% atau sebesar

98% atau dengan kategori capaian baik.

Hal ini disebabkan sebagian siswa SMP/MTs masih ada yang usianya kurang

dari 13 tahun dan melebihi usia 15 tahun.

(4) Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs. Realisasi Angka

Partisipasi Murni SMP/MTs sebesar 76,47% dari target 73% atau mencapai

105% atau dengan kategori capaian sangat baik.

Capaian APM di tingkat SMP/MTs menunjukkan hasil yang optimal, hal ini

menunjukkan bahwa anak-anak di jenjang SMP/MTs telah mengikuti program

pendidikan dasar di usia sekolah yang semestinya yaitu 13-15 tahun.

(5) Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI. Angka putus sekolah jenjang SD/MI

menunjukkan angka 0,08% dari target 0,35% atau sebesar 77,49% atau dengan

kategori baik.

Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa faktor antara lain faktor ekonomi

keluarga, faktor internal, serta faktor infrastruktur di sekitarnya.

(6) Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Angka putus sekolah jenjang

SMP/MTs menunjukkan angka 0,25% dari target 0,20% atau sebesar -24,80%

atau dengan kategori kurang.

Hal ini selain disebabkan karena faktor ekonomi keluarga, faktor internal, atau

faktor infrastruktur di sekitarnya, disebabkan juga adanya pernikahan dini.

(7) Persentase Kelulusan SD/MI. Pada tahun 2018 realisasi angka kelulusan jenjang

SD/MI sesuai dengan target yang ditentukan sebesar 100% atau dengan

kategori capaian baik.

(8) Persentase Kelulusan SMP/MTs. Pada tahun 2018 realisasi angka kelulusan

jenjang SMP/MTs juga telah mencapai 100% dari target yang ditentukan atau

dengan kategori capaian baik.

Indikator Kinerja Angka kelulusan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun

mengindikasikan bahwa program pembangunan pendidikan yang telah

direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora telah

berjalan dengan optimal.


25

Namun demikian guna mendukung Sasaran Strategi 2 telah dilaksanakan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebesar Rp.

27.669.962.000,- atau 16,47% dari total anggaran Rp. 168.016.966.902,-.

Dalam mencapai hasil pada Sasaran 2 diatas tentunya didukung melalui

Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, diantaranya adalah :

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan:

1. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs,

pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP.

2. Pemberian Beasiswa Siswa dari Keluarga Kurang Mampu.

Berikut ini gambar siswa SMPIT-SMAIT Insan Mandiri Cibubur Bekasi asal

Kabupaten Blora yang mendapatkan bantuan beasiswa dari keluarga kurang mampu :

Gambar 3.1 Penerima beasiswa asal Kabupaten Blora


26

Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja

sasaran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

% Capaian Tahun

Sebelumnya

% Capaian Terhadap Akhir Renstra (2021)

Kondisi Akhir Capaian

3. Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

1) % Guru bersertifikasi pendidik

94,70

94,79

100

0,00 (indikator

baru/revisi)

97,00

97,72

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa Sasaran Meningkatnya

kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

(1) Persentase Guru bersertifikasi pendidik, pada tahun 2018 Dinas Pendidikan

Kabupaten Blora menargetkan sebesar 94,70% guru bersertifikasi pendidik dan

realisasinya sebesar 94,79% atau 100% atau dengan kategori capaian baik.

Banyaknya guru bersertifikasi pendidik di Kabupaten Blora dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Banyaknya Guru bersertifikasi pendidik Tahun 2018

Indikator Kinerja Jumlah

Jumlah guru bersertifikasi 3.750

Jumlah guru 3.956

Sasaran strategis 3 ini didukung oleh Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan sebesar Rp. 14.792.934.000,- atau 8,80% dari total anggaran Rp.

168.016.966.902,-. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah,

kualitas dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan

pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, menilai hasil

pembelajaran dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan

pengabdian ke masyarakat serta mempunyai komitmen secara profesional dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan.


27

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan Kabupaten Blora, pada tahun anggaran 2018 di dukung dengan anggaran

perubahan sebesar Rp. 168.016.966.902,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD

Kabupaten sebesar Rp. 145.102.669.902,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 1.119.000.000,-

, dan APBN sebesar Rp. 314.032.372.902,-. Secara ringkas komposisi anggaran terbagi

sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung), sebesar Rp. 537.799.973.314,-

2. Belanja Pegawai (Belanja Langsung), sebesar Rp. 30.722.846.000,-

3. Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung), sebesar Rp. 56.605.964.902,-

4. Belanja Modal (Belanja Langsung), sebesar Rp. 80.688.156.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian

sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018

Sasaran

Program

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

1 2 3 4 5

PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.898.229.000 2.669.689.992 92,11

PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8.757.130.000 8.451.259.610 96,51

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 90.000.000 89.974.800 99,97

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

134.100.000 125.820.000 93,83

PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

107.792.000 106.974.000 99,24

PROG. PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM

338.652.000 317.732.000 93,82

Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

PROG. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.679.132.000 3.562.348.900 96,83

PROG. PENDIDIKAN NON FORMAL 880.052.000 812.473.250 92,32

Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Dasar

PROG. WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

27.669.962.000 27.538.545.390 99,53

Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga

PROG. PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

14.792.934.000 14.747.418.500 99,69


28

Kependidikan

PROG. MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.208.958.000 1.121.604.400 92,77

PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA

107.460.025.902 84.564.744.961 78,69

TOTAL 168.016.966.902 144.108.585.803 85,77

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, tahun 2018 penyerapan anggaran tercapai

85,77% sebesar Rp. 144.108.585.803,- dari target anggaran sebesar Rp.

168.016.966.902,-

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi atau penyerapan anggaran pada Tahun

2018 mengalami penurunan dibandingkan realisasi atau penyerapan anggaran pada

Tahun 2017 sebesar 8,56%. Penyerapan anggaran pada Tahun 2017 sebesar 94,33%

senilai Rp. 53.479.275.688,- dari target anggaran sebesar Rp. 61.138.113.000,-.


29

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2018 merupakan

pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten

Blora Tahun 2017 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan,

program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

pada Tahun 2018.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah di

bidang pendidikan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal,

efektif dan efisien maka diperlukan pengelolaan SDM, anggaran dan sarana prasarana

yang memadai.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat

dikatakan bahwa rata-rata capaian antara target sasaran dan realisasi yang telah

ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data Hasil

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (88,82%), dengan rincian capaian kinerja

sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja (%)

Kategori Capaian

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

1) % APK PAUD 3-6 th 133 Sangat Baik

2) % Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A, B dan C

133 Sangat Baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Dasar

1) % APK SD/MI 103 Sangat Baik

2) % APM SD/MI 104 Sangat Baik

3) % APK SMP/MTs 98 Baik

4) % APM SMP/MTs 105 Sangat Baik

5) % Angka Putus Sekolah SD/MI

77,49 Baik

6) % Angka Putus Sekolah SMP/MTs

-24,80 Kurang

7) % Kelulusan SD/MI 100 Baik

8) % Kelulusan SMP/MTs 100 Baik

3. Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

1) % Guru bersertifikasi pendidik

100 Baik


30

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Blora di masa mendatang antara lain :

1. Perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan kegiatan dilakukan lebih selektif

sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Evaluasi kinerja perlu ditingkatkan guna mengetahui hasil kinerja di masing-masing

bidang pengampu indikator kinerja utama OPD.

3. Memaksimalkan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak demi

meningkatnya kualitas pelayanan di bidang pendidikan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas

Pendidikan Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi

untuk kegiatan / kinerja di tahun yang akan datang.

Blora, Januari 2019

LAMPIRAN

Kabupaten : Blora

Tahun Anggaran : 2018

OPD : DINAS PENDIDIKAN

FORM LKjIP PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

TAHUN 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN %

TARGET REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyar akat dan

lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan Pendidikan

Anak Usia Dini dan

Pendidikan

1 % APK PAUD 3-6 th 62,81 % 83,69 % 133 Prog. Pendidikan Anak Usia

Dini

3.679.132.000 3.562.348.900 96,83

2 % Anak lulus sekolah

yang tidak

38,20 % 50,97 % 133 Prog. Pendidikan Non Formal 880.052.000 812.473.250 92,32

2 Meningkatnya kualitas

pelayanan Pendidikan

Dasar

1 % APK SD/MI 108,00 % 111,46 % 103 Prog. Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

27.669.962.000 27.538.545.390 99,53

2 % APM SD/MI 92,25 % 96,07 % 104

3 % APK SMP/MTs 104,75 % 102,62 % 98

4 % APM SMP/MTs 73,00 % 76,46 % 105

5 % Angka Putus

Sekolah SD/MI

0,35 % 0,08 % 77,49

6 % Angka Putus

Sekolah SMP/MTs

0,20 % 0,25 % -24,80

7 % Kelulusan SD/MI 100,00 % 100,00 % 100

8 % Kelulusan

SMP/MTs

100,00 % 100,00 % 100

3 Meningkatnya

kompetensi Guru dan

Tenaga Kependidikan

1 % Guru bersertifikasi

pendidik

94,70 % 94,79 % 100 Prog. Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

14.792.934.000 14.747.418.500 99,69

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENDIDIKAN KAB. BLORA

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Uraian Pencapaian Indikator Kinerja dan Data Dukung

Sumber

Data

1 Meningkatnya

kualitas Pendidikan

Anak Usia Dini dan

Pendidikan

Masyarakat

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6

Tahun

62,81 83,69 APK PAUD 3-6 Tahun = Jumlah siswa PAUD (36.759) x 100

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun (43.924)

Bid.

PAUD

dan

DIKMAS

2 Anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan

dan terlayani Paket A, B dan C 38,20 50,97

Anak lulus sekolah yang tidak = Jumlah siswa lulus Paket A,B,C (393) x 100

melanjutkan dan terlayani Paket A, B Jumlah siswa Paket A,B,C (771)

dan C

Bid.

PAUD

dan

DIKMAS

2 Meningkatnya

kualitas Pendidikan

Dasar

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 108,00 111,46 APK SD/MI = Jumlah siswa SD/MI (80.821) x 100


Bid.

Pembinaa

n DIKDAS

2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 92,25 96,08 APM SD/MI = Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun (69.664) x 100


Bid.

Pembinaa

n DIKDAS

3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 104,75 102,63 APK SMP/MTs = Jumlah siswa SMP/MTs (39.792) x 100


Bid.

Pembinaa

n DIKDAS

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 73,00 76,47 APK SMP/MTs = Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun (29.649) x 100


Bid.

Pembinaa

n DIKDAS

5 Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI 0,35 0,08 APtS SD/MI = Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD/MI (68) x 100

Jumlah siswa jenjang SD/MI (80.821)

Bid.

Pembinaa

n DIKDAS

6 Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs 0,20 0,25 APtS SMP/MTs = Jumlah siswa putus sekolah jenjang SMP/MTs (99) x 100

Jumlah siswa jenjang SMP/MTs (39.792)

Bid.

Pembinaa

n DIKDAS

3 Meningkatnya

kompetensi Guru

dan Tenaga

Kependidikan

1 Prosentase Guru bersertifikasi pendidik 94,70 94,79 Prosentase guru bersertifikasi pendidik = Jumlah guru bersertifikasi (3750) x 100

Jumlah guru (3956)

Bidang

GTK

ppid blora - laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) · 2019. 8. 27. · bab i lkjip’18 –...

Documents