PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL

26

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok Mata Kuliah Perpajakan

Disusun Oleh : Kelompok 13

Nama Kelompok :

1. Dian Damayanti (103341013)

2. Fuji Kurniawan (103341018)

Semester IV Akuntansi Reguler Pagi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

LA TANSA MASHIRO

2012

BAB I

PENDAHULUAN

1. A

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran PPh yang hars dibayar sendiri

oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai

kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib

Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

1.2. Tujuan Penulisan

1. Memahami ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 26.

2. Memahami Cara menghitung pph 25 dan 26.

3. Memahami 25 untuk bulan – bulan sebelum bulan.

4. Memahami Tarif dan Objek PPh Pasal 26, Saat Terutang, Cara

Pemotongan, Penyetoran dan Masa PPh Pasal 2.

BAB II

PEMBAHASAN

2. A

2.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

PPh pasal 25 merupakan slah satu pasal dalam UU no. 36 tahun 2008

yang dimaksudkan untuk meringankan beban warga negara dalam

membayar pajak yang terutang. Cara yang diperkenankan adalah dengan

mengangsur hutang pajaknya dalam tahun pajak.

2.1.1. Cara menghitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut

SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengna PPh yang

dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri

yang boleh dikreditkan, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam

tahun pajak.

Contoh:

Pajak penghasilan yang terutang oleh Tn Evan berdasarkan SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Tahun 2010 = Rp. 50.000.000,00

Dikurangi:

- PPh Pasal 21 Rp. 15.000.000,00

- PPh Pasal 22 Rp. 10.000.000,00

- PPh Pasal 23 Rp. 2.500.000,00

- PPh Pasal 24 Rp. 7.500.000,00

Jumlah kredit pajak Rp. 35.000.000,00

Selisih Rp. 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar tiap

bulan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 15.000.000,00 x 1/12 = Rp.

1.250.000,00

2.1.2. Wajib Pajak Baru

Jika Wajib Pajak Baru menyelenggarakan pembukuan dan dari

pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan,

maka neto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan

pembukuannya. Untuk WP orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto

fiscal disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP

Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dengan

cara seperti berikut ini:

Tarif pasal 17 x (Penghasilan Neto sebulan x 12) – PTKP

12 bulan

2.1.3. Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran ini sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung

berdasarkan tarif umum atas laba rugi menurut laporan keuangan triwulan

terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang

harus dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu

dibagi 12 bulan.

Rumus angsuran PPh pasal 25:

{Tarif PPh Pasal 17 x (jumlah laba triwulan terakhir x 4)} – PPh pasal 24

12 bulan

2.1.4. Badan Usaha Milik Negara

Besarnya angsuran ini adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan

penerapan tarif umum atas laba rugi menurut rencana kerja dan anggaran

pendapatan tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan RUPS

dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23

serta pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri

tahun pajak yang lalu

2.1.5. PPh Pasal 25 dalam hal-hal Tertentu

- WP berhak atas kompensasi kerugian

- WP memperoleh penghasilan tidak teratur

- WP menyampaikan SPT Tahunan PPh melewati batas waktu 3 bulan

setelah akhir tahun pajak.

- WP memperoleh izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan PPh

- WP melakukan pembetulan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan

angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum

pembetulan.

- WP dalam tahun berjalan mengalami perubahan keadaan usaha atau

kegiatannya.

2.1.6. PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi yang bertolak keluar

negeri

Pajak yang dibayar WPOP yang tidak memiliki NPWP yang bertolak

keluar negeri merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun

berjalan. Angsuran pajak ini dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang

pada akhir tahun bersangkutan setelah wajib pajak tersebut memiliki

NPWP. Sehingga seluruh WP yang bertoleh ke luar negeri tidak perlu

membayar NPWP.

2.1.7. Pph Pasal 25 Untuk Bulan-Bulan Sebelum Bulan Batas Waktu

Penyampaian SPT

Besarnya sama dengan PPh bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila

tahun pajaknya adalah tahun kalender (Januari – Desember), maka yang

dimaksud bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan

adalah bulan Januari dan Februari. Dengan demikian PPh pasal 25 bulan

januari dan februari 2009 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan

Desember 2008

2.1.8. PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Telah Diterbitkan

SKP Untuk Tahun pajak Yang Lalu

apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang

lalu, maka besarnya angsura pajak dihitung kembali berdasarkan SKP

tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan

SKP.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong

atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT)

di Indonesia.

2.3. Pemotong PPh Pasal 26

- Badan Pemerintah;

- Subjek Pajak dalam negeri;

- Penyelenggara Kegiatan;

- BUT;

- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selainBUT di Indonesia.

2.4. Tarif dan Objek PPh Pasal 26

- 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima atau diperoleh

Wajib Pajak Luar Negeri berupa :

o Dividen.

o Bunga, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan

sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.

o Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta.

o Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.

o Hadiah dan penghargaan.

o Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

- 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :

o Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.

o Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung

maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar

negeri.

- 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari

suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan

kembali di Indonesia.

- Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

2.5. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26

- PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran

atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana

terjadi lebih dahulu.

- Pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal

26 rangkap 3 :

o lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri

o lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak.

o lembar ketiga untuk arsip Pemotong.

- PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat

tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya

pajak.

- SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti

pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan

ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Contoh :

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2001, penyetoran

paling lambat tanggal 10 Juni 2001; dan dilaporkan ke Kantor

Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2001.

2.6. Pengecualian

- BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila Penghasilan

Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT

ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

o dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan

yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri

atau peserta pendiri, dan;

o dilakukan dalam tahun berjalan atau selambatlambatnya tahun

pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh

penghasilan tersebut;

o tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut

sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah

perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi

komersil.

- Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB 3

PENUTUP

3. A

3.1. Kesimpulan

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dipotong Pajak

Penghasilan Pasal 26 oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak

dan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selaku penjual diberikan bukti

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak penghasilan yang bersifat tidak final dapat diangsur dengan tarif

umum pasal 17 dan diangsur dengan peraturan PPh Pasal 25

3.2. Saran

Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan referensi

dalam pembuatan makalah yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). Perpajakan. Jakarta: UPP-STIM YKPN.

Waluyo, & Ilyas, W. B. (2000). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.