powerpoint presentation · pemenuhan hajat hidup orang ... dilaksanakan oleh sektor swasta dan...
TRANSCRIPT
Latar Belakang &
Dasar Hukum01
Struktur BUMN &
Dampak WAPU PPN
atas Intercompany
Transaction
02
Dampak Positif
Pengecualian WAPU
PPN
03 Solusi & Usulan04
OUTLINE
You can Resize without
losing quality
You can Change Fill
Color &
Line Color
www.allppt.com
FREE
PPT
TEMPLATES
LATAR BELAKANG
• Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
• Mengejar keuntungan;
• Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
• Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
• Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
MAKSUD & TUJUAN
PENDIRIAN BUMN
PPN : Penerimaan Negara
Periode 2012 sd 2017
40,4% /Tahun
KONTRIBUSI PPN
• PMK-85/PMK.03/2012 jo PMK-136/PMK.03/2012
• PMK-37/PMK.03/2015
Dasar Hukum
BUMN & Badan
Usaha Tertentu
Anak Perusahaan
BUMN
Pungut-Setor-
Lapor PPN atas
perolehan
BKP/JKP
Taxable Goods &
Services
PM dibayar ke
Vendor
Vendor 1 Tidak Menerima PPN dari BUMN
Pada saat yg sama Vendor 1 sudah harus
membayar PPN kepada Vendor 2
Vendor 1
(Including
Subsidiaries)
Vendor 2
Intercompany Transaction
BUMN
7
Mostly BUMN merupakan induk dari beberapa anak perusahaan, dimana anak perusahaan menyediakan barang dan/atau
jasa kena pajak untuk mensuport produk atau layanan BUMN tersebut.
SubsidiaryDirect
Subsidiries
SubsidiaryIndirect
Subsidiary
ENTITAS ANAK
CUSTOMERSBUMN
Dampak WAPU PPN:Entitas anak BUMN baik langsung maupun tidak langsung
(selanjutnya disebut Entitas Anak) memperoleh pendapatan dominan
berasal dari sales ke BUMN Induknya sebagai wujud Sinergi Internal
Group (selanjutnya disebut intercompany transaction);
Hal ini karena Entitas Anak memang didirikan dalam rangka
mendukung produk-produk/layanan BUMN Induknya;
Dengan ditunjuknya BUMN sebagai WAPU PPN maka Entitas Anak
tidak menerima PPN dari penjualannya kepada BUMN, sementara
PPN yang telah dibayar kepada vendor2-nya menjadi kredit pajak
(Pajak Masukan) yang mengakibatkan Lebih Bayar PPN;
Dampak LB PPN:
Proses Pemeriksaan Restitusi LB PPN menambah beban kerja rutin
Kantor Pajak sehingga Kantor Pajak tidak bisa fokus dalam Extra
Effort Penggalian Potensi Penerimaan Pajak;
LB PPN ini menghilangkan business opportunity wajib pajak;
LB PPN mengendap di Kas Negara menyebabkan terganggunya
Cash Ratio PKP dan menambah cost of fund Entitas Anak BUMN;
Struktur BUMN & Dampak WAPU PPN atas Intercompany Transaction
1. Sinergi BUMN;
2. Perbaikan dan Percepatan Siklus Bisnis di Entitas Anak BUMN;
3. Penurunan klaim Restitusi LB PPN BUMN Group;
4. Mengurangi beban kerja KPP atas kegiatan pemeriksaan rutin Restitusi PPN, sehingga lebih
optimal melakukan penggalian potensi pajak lainnya;
5. Potensi Setoran PPN DN Entitas Anak BUMN Group
6. Potensi Penurunan Cost of Fund;
7. Potensi Kenaikan PPh Badan (Corporate Income Tax);
8. Bila LB PPN Entitas Anak BUMN Group tidak terjadi maka arus kas dari LB PPN ini bisa
mempercepat turn over bisnis Entitas Anak, sehingga bisa berdampak sistemik meningkatkan
volume bisnis di masing-masing sektor industri BUMN.
9. Penguatan Cash Ratio dalam Turn Over Bisnis PKP
Dampak Positif Pengecualian WAPU PPN Intercompany
UsulanUntuk mewujudkan dampak positif diatas, maka diharapkan:
1. Pembayaran atas perolehan BKP dan/atau JKP antar sesama BUMN dikecualikan
dari kebijakan WAPU PPN, mengingat potensi penyelewengan setoran pajak oleh
BUMN hampir tidak ada dan fungsi kontrol pemerintah yang sangat besar terhadap
BUMN;
2. Pembayaran atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh BUMN dari perusahaan yang
terafiliasi dengan BUMN tersebut agar dikecualikan dari kebijakan WAPU PPN
dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kepemilikan saham BUMN
baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang terafiliasi dengannya
paling rendah 25%, merujuk pada ketentuan hubungan istimewa pada UU PPh dan
UU PPN;
3. Pembayaran atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Badan Usaha Tertentu Yang
Dimiliki Secara Langsung Oleh BUMN (sesuai PMK-37) dari BUMN Induknya dan
dari perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN Induknya agar dikecualikan dari
kebijakan WAPU PPN dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertentu, yaitu
kepemilikan saham BUMN baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan
yang terafiliasi dengannya paling rendah 25%, merujuk pada ketentuan hubungan
istimewa pada UU PPh dan UU PPN.
4. Integrasi Data Perpajakan
Terima Kasih
ILUSTRASI MEKANISME PK-PM ATAS PENYERAHAN KEPADA WAPU PPN
Vendor
Entitas Anak (EA)
BUMN
Pelanggan
BKP/
JKP
BKP/
JKP
BKP/
JKP
HARGA JUAL =900.000
PK = 90
PM = 0 (asumsi produksi sendiri)
HARGA BELI = 1.000.000
NILAI TAMBAH = 200.000
HARGA JUAL= 1.200.000
PPN 10%
120.000
PK – PM =
90.000
PK - PM =
120.000 - 100.000=
20.000
BEBAN PAJAK
LB PPN EA=
(90.000)
PPN =
90.000
Kas
Negara
Kas
Negara
PK - PM =
0 – 90.000 =
(90.000)
Kas
Negara
Kesimpulan:
BUMN GROUP menyetor PPN
total 120.000 ke Kas Negara dan
Memiliki Klaim LB 100.000
HARGA BELI = 900.000
NILAI TAMBAH = 100.000
HARGA JUAL =1.000.000
Bayar ke vendor:
990.000
Bayar ke EA:
1.000.000
PPN Wapu= 100.000
&
PPN DN = 20.000