Semarang. 12 Desember 2018 DPMPTSP PROV JATENG

EVALUASI PENYELENGGARAAN PTSP &

RAPERGUB PTSP TAHUN 2018

Outline

Evaluasi Penyelenggaraan PTSP

Rapergub tentang Penyelenggaraan PTSP

a. Kinerja PTSP Tahun 2017 – Nov Tahun 2018

b. Hasil evaluasi Irjen Kemendagri

c. Hasil evaluasi BPKP

d. Permasalahan PTSP

e. Prestasi

Evaluasi Standar Pelayanan

a. Revisi Pergub Jateng No 18 Tahun 2017

b. Penyesuaian dengan PP No 24 Tahun 2018

Kinerja PTSP Tahun 2013 –

Nov Tahun 2018

.

71

4690

6726

10837

12174

8885

2013 2014 2015 2016 2017 Nov-18

Rekap Rincian Pelayanan Perizinan Jan – Nov 2018

54

816

53

406

73

0

59

192

7

298

126

3647

0

1311

70

147

1626

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

PM

Kelautan Perikanan

Kehutanan

Perhubungan

Kesehatan

LH

Pendidikan

Perindag

Perkebunan

Nakertrans

Koperasi UKM

Kesbangpol

Sosial

PSDA

Binamarga

Peternakan

ESDM

Layanan Berbantuan DPMPTSP Prov Jateng

September Oktober November

Jumlah NIB 74 70 83

Jumlah Izin Usaha 35 37 51

Jumlah Izin

Komersial 18 13 29

Layanan Berbantuan

OSS

di DPMPTSP Jateng

Layanan OSS dengan

Mobil Keliling di CFD

Simpang 5

Total 70 Pengaduan

100% Selesai

SOP 14 Hari

Jan; 9

Feb; 1

Mar; 3

Apr; 22

Mei; 2

Jun; 2

Jul; 0 Agst; 0 Sept; 0

Okt; 0

Nov; 0

Total 39

Pengaduan

100% Selesai

SOP 1 Hari

Jan; 4

Feb; 4

Mar; 3

Apr; 0 Mei; 6

Jun; 0

Jul; 3

Agst; 1

Sept; 1

Okt; 2

Nov; 2

Total 26

Pengaduan

100%

Selesai

SOP 14 Hari

Magna Seed Pluvial Utricles, Purus Lexus

Malasada Libero, Sit Amit

0

2

4

6

8

Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2015 – Nov Tahun 2018

2015 2016 2017 Nov

2018

86,49

84,85

85,26

84,77

ROAD MAP PENGEMBANGAN LAYANAN PERIZINAN SECARA ON LINE

Tahap I (November 2017)

Tahap II (Februari 2018)

Tahap III (Mei 2018)

Tahap IV (Agustus 2018)

Tahap V (November 2018) 50 perizinan

40 perizinan

30 perizinan

22 perizinan

10 perizinan

Catatan : Sebagian sudah masuk OSS

Hasil Evaluasi Irjen Kemendagri

Tim Teknis

SOP

Rekomendasi Teknis ESDM

Belum seluruh tim teknis berkantor di

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan pelayanan perizinan

Bidang ESDM belum sepenuhnya

sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan

Belum ditindaklanjutinya permohonan

rekomendasi dari ESDM Prov. Jateng

Evaluasi atas Aspek Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan standar Perijinan

Berusaha, Kepala Daerah tidak menerbitkan

peraturan yang mengatur mengenai norma, standar,

prosedur, dan kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha

yang menjadi kewenangannya

Evaluasi atas Aspek Kelembagaan

Penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam

pelaksanaan Perijinan Berusaha melalui sistem OSS

belum efektif

Evaluasi atas Implementasi Kebijakan

a. Pengawasan atas pelaksanaan perizinan

berusaha belum berjalan efektif

b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS

terhambat dengan proses integrasi sistem

perizinan elektronik yang ada di DPMPTSP

Provinsi Jawa Tengah

c. Perangkat yang tersedia telah mendukung

operasional sistem OSS

d. Satgas Kemudahan Berusaha belum

melaksanakan peran dan fungsinya secara

optimal

Permasalahan dan Tantangan Perizinan

OSS Non OSS

a. Penarikan data akta dari AHU belum sepenuhnya

terkoneksi;

b. NSPK Sektor Koperasi tidak sinkron dengan UU No 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah;

c. Status Izin Usaha / Izin Komersial pasca notifikasi

belum berubah secara otomatis;

d. Uploading data dalam bentuk dokumen terbatas;

e. Terdapat izin yang belum dapat dinotifikasi karena

data tidak masuk dalam webform (ex: IUJPTL, Izin

Operasi, & Air Tanah);

f. Izin JPT hanya tersedia di angkutan perairan saja,

sedangkan menurut PM No 49 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan JPT bahwa

kegiatan usaha JPT merupakan kegiatan yang

bergerak seperti transportasi darat, kereta api, laut

dan udara;

g. Beberapa izin tidak memiliki KBLI yang spesifik

(ex : JPT, perbenihan kehutanan);

a. Komitmen SKPD Teknis dalam ketepatan waktu

penyelesaian izin sesuai SOP sering terkendala dengan

kesibukan SKPD Teknis;

b. Lemahnya fungsi pengawasan yang berdampak pada

tingginya permasalahan pasca penerbitan izin

(Ex: Izin Pertambangan)

Prestasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018 Jateng mendapatkan

Investment award dari

Pemerintah Pusat sebagai penyelenggaraan

PTSP Provinsi terbaik pertama di Indonesia

Prestasi Jawa Tengah Dalam Rangka Penyelenggaraan PTSP

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

meraih Piagam Penghargaan

yang diberikan oleh Menpan RB

sebagai Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik

KATEGORI SANGAT BAIK

Tahun 2018

Penghargaan

Pelayanan Perizinan

Penerimaan Penghargaan TOP 35 Inovasi

Pelayanan Publik Tahun 2016 atas Inovasi

PACAR BINAL

(Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)

Penghargaan

Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah sebagai TOP 10 dalam

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)

Tahun 2018 dengan Inovasi SIAP INDEKOST

(Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Izin Penelitian

dari Kamar Kost)

. Rapergub tentang

Penyelenggaraan PTSP

1 Sejak diundangkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik, maka Pergub Jateng No 18 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi

Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dunia

usaha, perkembangan teknologi dan keadaan;

2 Dalam rangka percepatan berusaha, peningkatan

penanaman modal serta untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 65 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 18 PP No 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik, perlu menetapkan Pergub tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi

Jawa Tengah;

Isi Rapergub PTSP

Bab 1 Ketentuan Umum

Bab 2 Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab 3 Kelembagaan dan Kewenangan

Bab 4 Maklumat Pelayanan Publik, Standar, dan Manajemen Pelayanan

Bab 5 Mekanisme Pelayanan

Bab 6 Sarana dan Prasarana

Bab 7 Sumber Daya Manusia

Bab 8 Etika Pelayanan

Bab 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bab 10 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Bab 11 Pembiayaan

Bab 12 Ketentuan Peralihan

Bab 13 Ketentuan Penutup

Evaluasi Standar Pelayanan

.

1

2 Penyesuaian dengan kondisi riil

Penyesuaian standar pelayanan dengan regulasi yang ada

T E R I M A K A S I H

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH