pos penyusunan rencana program subbag...tor/kak seluruh unit kerja) 50 jam dokumen kak/tor ......
TRANSCRIPT
Kasubbag
Penyusun Program,
Anggaran dan
Laporan
Unit
Kerja/Bidang/S
eksi
Kelengkapan Waktu Output
1Memerintahkan Penyurun Program untuk menyusun
rencana program Subbag
2 Melakukan koordinasi dan konsolidasi rencana program
Subbag formulir kebutuhan rencana
program25 jam Arahan Ka. Balai
3 Mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan penyusunan
rencana kerja, program, dan anggaran Subbag dokumen rencana program
dan anggaran (RAB dan
TOR/KAK seluruh unit kerja)
50 jamDokumen KAK/TOR
dan RAB
4 Menganalisis data dan informasi pelaksanaan program dan
anggaran Subbag tahun sebelumnyadokumen rencana program
dan anggaran (RKAKL, RAB
dan TOR/KAK seluruh unit
kerja tahun sebelumnya)
25 jamdokumen hasil
analisis
5 Mengidentifikasi masalah program dan anggaran Subbag
sesuai dengan hasil analisisdokumen rencana program
dan anggaran (RKAKL, RAB
dan TOR/KAK seluruh unit
kerja tahun sebelumnya)
25 jamdokumen hasil
identifikasi masalah
6 Menyusun konsep rencana program, kegiatan, dan anggaran
Subbag dokumen rencana aksi,
KAK/TOR, RAB50 jam
dokumen konsep
rencana program,
kegiatan dan
anggaran
POS Penyusunan Rencana Program Subbag
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
7 Membahas rencana program, kegiatan, dan anggaran
dengan unit kerja terkaitTidak
dokumen rencana aksi,
KAK/TOR, RAB25 jam
dokumen hasil
pembahasan
8 Memeriksa rencana program Subbag
Ya
10 Menyusun petunjuk operasional kegiatan (POK) Subbagdokumen rencana aksi,
KAK/TOR, RAB50 jam POK Balai/RKAKL
11 Membuat laporandata pengadaan,
pengolahan dan pelayanan25 jam laporan
:
: April 2017
: Agustus 2017
: September 2017
:
1.1.
2.2.
3.3.
4.
1. POS Penyusunan Rencana Program Balai 1.
2. POS Penyusunan RKAKL 2.
3. POS Penyusunan Rencana Aksi Balai 3. Bahan/referensi
4. Surat
5.
1. 1.
2.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Komputer/Scaner/Printer
Peta mutu, brosur, leaflet, browsing dll
Memahami program kerja Kasubbag
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Memo
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
secara elektronik dan /atau manual
Memahami tugas pokok dan fungsi Kasubbag
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Subbag
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Nama POS : POS Penyusunan Rencana Program Subbag UmumKALIMANTAN TENGAH
Tanggal Efektif
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor POS 01
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
Kepala
BalaiKasubbag
Penyusun Program,
Anggaran dan
Laporan
Unit
Kerja/Bidang/S
eksi
Kelengkapan Waktu Output
1Memerintahkan Penyurun Program untuk
menyusun rencana program Balai
2 Melakukan koordinasi dan konsolidasi rencana program
Balai formulir kebutuhan rencana
program25 jam Arahan Ka. Balai
3 Mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan
penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran Balai dokumen rencana program
dan anggaran (RAB dan
TOR/KAK seluruh unit kerja)
50 jamDokumen KAK/TOR
dan RAB
4 Menganalisis data dan informasi pelaksanaan program
dan anggaran Balai tahun sebelumnyadokumen rencana program
dan anggaran (RKAKL, RAB
dan TOR/KAK seluruh unit
kerja tahun sebelumnya)
25 jamdokumen hasil
analisis
5 Mengidentifikasi masalah program dan anggaran Balai
sesuai dengan hasil analisisdokumen rencana program
dan anggaran (RKAKL, RAB
dan TOR/KAK seluruh unit
kerja tahun sebelumnya)
25 jamdokumen hasil
identifikasi masalah
6 Menyusun konsep rencana program, kegiatan, dan
anggaran Balai dokumen rencana aksi,
KAK/TOR, RAB50 jam
dokumen konsep
rencana program,
kegiatan dan
anggaran
7 Membahas rencana program, kegiatan, dan anggaran
dengan unit kerja terkait
Tidak Tidakdokumen rencana aksi,
KAK/TOR, RAB25 jam
dokumen hasil
pembahasan
8 Memeriksa rencana program balai
Ya
POS Penyusunan Rencana Program Balai
No. Kegiatan
Pelaksana Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
9 Memeriksa rencana program balai
Ya
10 Menyusun petunjuk operasional kegiatan (POK) Balai
dokumen rencana aksi,
KAK/TOR, RAB50 jam POK Balai/RKAKL
11 Membuat laporandata pengadaan, pengolahan
dan pelayanan25 jam laporan
:
: April 2017
: Agustus 2017
: September 2017
:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
44.
5
6 1.
2.
3. Jadual/Program keja Balai
8 4. Surat
9 5.
11
12
1.
2.
3. POS Penyusunan Rencana Aksi Balai
4. POS Verifikasi dan Penghitungan Anggaran
1.
7
Nomor POS 02
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKATNama POS : POS Penyusunan Rencana Program Balai
KALIMANTAN TENGAH
Memahami program kerja subbag
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Negara
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur penyusunan rencana kerja
Memahami tugas pokok dan fungsi balai
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan Program Kerja Kasubbag
Komputer/scaner/printer
POS Penyusunan RKAKL
Bahan/referensi
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Tanggal 28 Desember 2011, tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja AtasPelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013, tentang Bagan Akun Standar
1.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Memo
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tanggal 2 Maret 2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 Tanggal 31 Oktober 2016, tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penalaahan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tanggal 30 Januari 2017, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2017
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keterkaitan :
2.
10
Gugus tugas Kepala BalaiKasubag
Umum
Penyusun
Program &
Anggaran
Penyusun
program
pengembanga
n PAUDNI
Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat Usulan Program RKT 7 Hari TOR, Desain
2Membuat Rekapitulasi usulan program sebagai bahan
pembahasan pada sidang pleno
TOR dan
desain2 Hari
DaftarRekapitu
lasi usulan
program
3Melaksanakan sidang pleno untuk menghasilkan pra
program balai
Draft rencana
kerja1 Hari
Laporan pra
program balai
4 Menyusun TOR & RAB berikut data pendukungLaporan pra
program balai5 Hari TOR dan RAB
5Menyusun Pra rancangan program balai berdasarkan
TOR & RAB yang menghasilkan pra RKAKLTOR & RAB 10 Hari Draft RKAKL
6
Melakukan review Pra RKAKL, jika tidak setuju
diserahkan ke penyusun program dan anggaran untuk
diperbaiki, jika setuju ditandatangani
Draft RKA-KL 5 Hari Draft RKAKL
7Menerima draft RKA-KL yang telah ditandatangani
untuk diserahkan ke gugus tugasDraft RKAKL 1 jam Draft RKAKL
8 Menerima draft RKA-KL Draft RKA-KL 1 jam Draft RKAKL
PROSEDUR PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM DAN ANGGARAN BALAI (RKA-KL)
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
1. 1.
2. 2.
3. POS Verifikasi dan penghitungan Anggaran 3. Bahan/referensi
4. Surat
5.
1.
Nomor POS 03
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Dasar Hukum :
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKATNama POS : POS Penyusunan RKAKL
KALIMANTAN TENGAH
Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur penyusunan rencana kerja
Memahami tugas pokok dan fungsi balai
Memahami tugas pokok dan fungsi subbag
POS Penyusunan rencana program balai Jadual/program kerja balai
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan program Subbag Umum Komputer/scaner/printer
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Memo
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan
Tengah secara elektronik dan /atau manual1.
2.
Penyusun Program,
Anggaran dan LaporanKasubbag Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Melakukan koordinasi dan konsolidasi rencana aksi formulir rencana aksi 25 jam Arahan Ka. Balai
2 Mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan rencana aksi dokumen rencana aksi 25 jamdokumen bahan
penyusunan laporan
3Mengidentifikasi rencana aksi kegiatan/program Balai sesuai
dengan hasil analisisdokumen rencana aksi 25 jam
dokumen hasil
identifikasi
4 Menyusun konsep rencana aksi Balai Tidak dokumen rencana aksi 50 jamdokumen konsep
rencana aksi
5 Memeriksa konsep rencana aksi Balai
Ya
6Membahas rencana aksi kegiatan/program dengan unit kerja
terkaitTidak
dokumen rencana aksi
kegiatan/program masing-
masing unit kerja
50 jamdokumen hasil
pembahasan
7Memeriksa rencana aksi kegiatan/program dengan unit kerja
terkait
Ya
8 Menyusun finalisasi rencana aksi Balai
9 Menyusun laporan dan dokumentasi rencana aksi Balai
dokumen rencana aksi
kegiatan/program masing-
masing unit kerja
50 jam rencana aksi Balai
POS Penyusunan Rencana Aksi Balai
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
3.3. 4.
1. 1.
2. 2.
3. POS Verifikasi dan penghitungan Anggaran 3. Bahan/referensi
4. Surat
5.
Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan program Subbag Umum Komputer/scaner/printer
POS Penyusunan rencana program balai Jadual/program kerja balai
Memo
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
secara elektronik dan /atau manual
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
2.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan :
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Nama POS : POS Penyusunan Rencana Aksi BalaiKALIMANTAN TENGAH
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur penyusunan rencana kerja
Memahami tugas pokok dan fungsi balai
Memahami tugas pokok dan fungsi subbag
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-
PAUD dan Dikmas
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
1.
2.
1.
Nomor POS 04
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
BPPBendahara
PengeluaranKelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan bukti transaksiKuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK10 menit
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK
2 Menerima bukti transaksi dari BPP
ya
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK10 menit
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK
3
Meneliti legalitas bukti transaksi, jika salah
dikembalikan untuk diperbaiki, jika benar
diteruskan ke proses selanjutnya
Tidak
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK30 menit
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK
4Memverifikasi jumlah pengeluaran maupun
jumlah potongan
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK30 menit
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK
5Menandatangani dokumen yang telah
diverifikasi lalu menyerahkan ke BPP
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK10 menit
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK
6 Menerima dokumen yang telah diverifikasiKuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK5 menit
Kuitansi, nota, SPM,
kontrak, SPK
PROSEDUR VERIFIKASI DAN PENGHITUNGAN ANGGARAN
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.2.
3.3.
4.
1. 1.
2. 2.
3. POS RKAKL 3. Bahan/referensi
4. Surat
5.
2.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan program Subbag Umum Komputer/scaner/printer
POS Penyusunan rencana program balai Jadual/program kerja balai
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Memo
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual1. 1.
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur penyusunan rencana kerja
Memahami tugas pokok dan fungsi balai
Memahami tugas pokok dan fungsi subbag
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARATNama POS : POS Verifikasi dan Penghitungan Anggaran
KALIMANTAN TENGAH
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Nomor POS 05
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2.
3.
1. 1.
2.
1. 1.
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Nomor POS 06
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Nama POS : POS Pembayaran Gaji Pegawai
Disahkan Oleh
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Menerima dan mengecek perubahan gaji berdasarkan SK
Menyusun daftar gaji
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD
dan Dikmas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Data dan informasi pegawai Pedoman Pengelolaan Keuangan
Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran gaji Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Urusan
Kepegawaian
Pengadministrasi
Belanja PegawaiKPA BP/BPP PPK
Pengolah data
SPM/ PPSPMKPPN Bank Para Pegawai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima SK, CPNS, PNS, Berkala, Kenaikan Pangkat
SK CPNS/ PNS/
Berkala/ Kenaikan
Pangkat
1 Jam
SK CPNS/ PNS/
Berkala/ Kenaikan
Pangkat
2
Menerima, mengecek, memasukan perubahan gaji
berdasarkan SK kedalam aplikasi GPP, kemudian
diproses dan cetak daftar gaji
SK CPNS/ PNS/
Berkala/ Kenaikan
Pangkat
1 - 5 hari Daftar Gaji
3Memberikan daftar gaji ke Bendahara Pengeluaran
untuk verifikasiDaftar Gaji 1 hari
Daftar Gaji yang
sudah diverifikasi
4Memberikan daftar gaji yang telah diverifikasi oleh
Bendahara Pengeluaran ke KPA untuk validasi
Daftar Gaji yang
sudah diverifikasi1 hari
Daftar gaji yang sudah
divalidasi
5Membuat SPTB pembayaran gaji berdasarkan daftar
gaji yang telah divalidasi KPA
Daftar gaji yang
sudah divalidasi1 Jam SPTB
6Menyerahkan SPTB beserta lampirannya ke PPK untuk
verifikasi dan dibuat SPPSPTB, Daftar Gaji 4 Jam SPP
7
Menyerahkan SPP beserta lampiran pendukungnya ke
Pengolah SPM untuk diverifikasi dan dibuatkan SPM
serta validasi dari PP-SPM
SPP, SPTB, Daftar
Gaji2 Jam SPM
8Menyerahkan SPM Gaji ke KPPN dan mendapatkan
SP2DSPM, daftar gaji, ADK 1 - 2 hari SP2D
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
YA
Dokumen
Verif
Daftar gaji
Daftar gaji
SPTB
Ve
SPP Ve
SPM Veri
Dokumen
Daftar gaji
TIDAK
YA
TIDAK
YA
YA
TIDAK
9Bank mentransfer gaji ke masing-masing rekening
pegawaiSP2D 48 Jam Uang
UANG
:
:
:
:
:
:
1. 1
2
2. 3
1. 1.
2.
1. 1.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran dan
pertanggungjawaban anggaran pusat.
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Komputer
Pedoman Pengelolaan KeuanganPOS Pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran pusat.
April 2017
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Menerima rekap daftar hadir pegawai
Menyusun daftar uang makan
Menatausahakan pembayaran uang makan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-
PAUD dan Dikmas
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH Nama POS Pengelolaan Pembayaran Uang Makan
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS 07
Tanggal Pembuatan
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas
Urusan KepegawaianPengadministrasi
Belanja PegawaiKPA BP/BPP PPK
Pengolah data SPM/
PPSPMKPPN Para Pegawai Kelengkapan Waktu Output
1Menerima rekap daftar hadir pegawai
bulananRekap daftar hadir pegawai 1 Jam
Rekap daftar hadir
pegawai
2 Menghitung uang makan pegawai Rekap daftar hadir pegawai 24 jam
Daftar
perhitungan uang
makan
3Mengkoordinasikan daftar perhitungan uang
makan dengan Bendahara Pengeluaran
Daftar perhitungan uang
makan24 jam
Daftar
perhitungan uang
makan yang
sudah diverifikasi
4Memberikan daftar perhitungan uang makan
untuk validasi oleh KPA
Daftar perhitungan uang
makan yang sudah diverifikasi24 jam
Daftar
perhtiungan uang
makan yang
sudah divalidasi
5
Membuat SPTB pembayaran uang makan
berdasarkan daftar perhitungan uang makan
yang telah divalidasi KPA
Daftar perhitungan uang
makan yang sudah divalidasi1 Jam SPTB
6Menyerahkan SPTB beserta lampirannya ke
PPK untuk verifikasi dan dibuat SPP
SPTB, Daftar perhitungan uang
makan4 Jam SPP
7Menyerahkan SPP beserta lampiran
pendukungnya ke Pengolah SPM
SPP, SPTB, Daftar perhitungan
uang makan2 Jam SPM
Melakukan verifikasi SPP, membuat SPM
serta validasi dari PP-SPM
8Menyerahkan SPM uang makan ke KPPN dan
mendapatkan SP2D
SPM, daftar perhitungan uang
makan, ADK1 - 2 hari SP2D
Memverifikasi dan memproses SPM
9Menerima uang makan dari Kas Negara
melalui rekening Bendahara PengeluaranSP2D 1 hari uang
10Mencairkan uang sesuai dengan daftar
perhitungan uang makanGiro penarikan uang 3 jam uang
11
Menerima uang makan dari Bendahara
Pengeluaran dan menatausahakan
pembayaran uang makan ke masing-masing
pegawai
Daftar perhitungan uang makan 1 jam uang
12 Menerima uang makan Daftar perhitungan uang makan 3 hari Uang
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
TIDAK
YA
TIDAK
YA
YA
TIDAK
:
:
:
:
:
:
1. 1
2
2. 3
3.
1. 1.
2. 2.
3.
1. 1.
2.
POS Penilaian Kinerja SKP
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN
TENGAH
Nama POS
Tanggal Pembuatan
POS Pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran pusat.
April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan
Dikmas
Pengelolaan Pengajuan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
08
Pedoman Pengelolaan Keuangan
POS Administrasi kehadiran pegawai
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Menerima rekap daftar hadir pegawai
Menyusun daftar perhitungan tunjangan kinerja
Menatausahakan pembayaran tunjangan kinerjaPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dan diarsipkan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektroni dan/atau
manual
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan
yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Komputer
Urusan KepegawaianPengadministrasi
Belanja PegawaiKPA BP/BPP
Sekretariat Direktorat
JenderalBank Para Pegawai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima rekap daftar hadir pegawai selama 1 bulan Rekap daftar hadir pegawai 1 Jam Rekap daftar hadir pegawai
2Menghitunga dan menyusun daftar perhitungan tunjangan
kinerja pegawaiRekap daftar hadir pegawai 24 jam Daftar perhitungan tunjangan kinerja
3Mengkoordinasikan daftar perhitungan tunjangan kinerja
dengan Bendahara PengeluaranDaftar perhitungan tunjangan kinerja 24 jam
Daftar perhitungan tunjangan kinerja yang
sudah diverifikasi
Menyusun dan menyerahkan surat permohonan pencairan
tunjangan kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,
Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja ke KPA
Daftar perhitungan tunjangan kinerja yang
sudah diverifikasi24 jam
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja
4
Memeriksa dan melakukan validasi surat permohonan
pencairan tunjangan kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja
24 jam
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja yang sudah divalidasi
5
Mengirimkan surat permohonan pencairan tunjangan kinerja,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Daftar Nominatif
Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Rekap Daftar Hadir ke
Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja yang sudah divalidasi
3 hari Bukti pengiriman
Memproses surat permohonan pencairan tunjangan kinerja,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Daftar Nominatif
Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Rekap Daftar Hadir
6Menerima uang tunjangan kinerja melalui rekening Bendahara
Pengeluaran
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja yang sudah divalidasi
3 - 5 hari uang
7Menyusun daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan kinerja
pegawai
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja yang sudah divalidasi
2 Jamdaftar rekapitulasi penerimaan tunjangan
kinerja pegawai, giro penarikan bank
8Menyerahkan daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan kinerja
pegawai dan giro penarikan bank ke KPA untuk di validasi
daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan
kinerja pegawai, giro penarikan bank24 jam
daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan
kinerja pegawai, giro penarikan bank yang
sudah divalidasi
Memeriksa dan memvalidasi daftar rekapitulasi penerimaan
tunjangan kinerja pegawai dan giro penarikan bank
9
Menyampaikan daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan
kinerja pegawai dan giro penarikan bank ke Bank untuk
dilakukan transfer ke masing - masing rekening pegawai
daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan
kinerja pegawai, giro penarikan bank yang
sudah divalidasi
1 hari uang
Melakukan transfer ke masing -masing rekening pegawai sesuai
dengan daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan kinerja
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
TIDAK
YA
TIDAK
YA
TIDAK
YA
10Memproses Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas
pencairan tunjangan kinerja untuk setiap pegawai
daftar rekapitulasi penerimaan tunjangan
kinerja pegawai, giro penarikan bank yang
sudah divalidasi
3 - 5 hari
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
dan Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja
Menerima uang tunjangan kinerja dan menandatangani Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
11Mendokumentasikan dokumen pengajuan sampai dengan
pembayaran tunjangan kinerja
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja yang sudah divalidasi Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan
Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
Kinerja
2 jam
surat permohonan pencairan tunjangan
kinerja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak, Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja yang sudah divalidasi
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
dan Daftar Nominatif Pembayaran
Tunjangan Kinerja
POS Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN
Kepala Satker/
KPA
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
Bendahara
Pengeluaran (BP)BP Pembantu
Pengadministrasi
KeuanganPPABP
Penguji dan Penerbit
SPMPenerima KPPN Kelengkapan Waktu Output
1
Kelapa Satker/KPA menerima Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja,
dilanjutkan dengan pembuatan komitmen bersama
PPK
Kertas Kerja, Surat
Keputusan900 menit Rencana Penarikan
2
Bendahara Pengeluaran Pembantu bersama dengan PPK
membuat tagihan pembayaran melalui Surat Perintah
Membayar (SPP)
Kertas Kerja, Rencana
Penarikan10 menit
Draft Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
3
Pelaksanaan Pembayaran Tagihan berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :
190/PMK.05/2012
Draft Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)30 menit
Kuitansi/Kontrak, Faktur,
SSP
4
SPP diajukan oleh PPK kepada PP-SPM untuk
dilakukan pengujian. Jika tidak sesuai maka data
dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki
Kuitansi/Kontrak, Faktur,
SSP, Nominatif5 menit
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
5
Pembuatan dan Penerbitan SPM, selanjutnya SPM
diajukan oleh PP-SPM ke KPPN untuk diverifikasi.
Jika tidak sesuai maka data akan dikembalikan oleh
KPPN kepada PP-SPM
SPP, Kuitansi/Ringkasan
Kontrak, Faktur, SSP,
Nominatif
15 menitSurat Perintah
Membayar (SPM)
6
Jika SPM yang diajukan lolos verifikasi maka KPPN
akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D)
Surat Perintah Membayar
(SPM)300 menit SP2D
7
Jika tagihan yang diajukan menggunakan mekanisme
UP maka dana akan diterima oleh Bendahara
Pengeluaran dilanjutkan kepada BP Pembantu untuk
dibayarkan kepada Penerima
SP2D, SPM, Nominatif 60 menitCek penarikan, Tanda
Terima
8
Jika tagihan yang diajukan berupa pembayaran
belanja pegawai (Gaji dan Uang Makan), maka akan
diproses oleh BP dan PPABP untuk selanjutnya
dibayarkan kepada Penerima (Rekening Gaji
Pegawai)
SP2D, SPM, Nominatif 60 menit Daftar transfer
9
Jika tagihan berupa LS Bendahara maka pembayaran
akan masuk ke dalam rekening bendahara yang
selanjutnya akan dibayarkan kepada penerima
melalui BP Pembantu
SP2D, SPM, Nominatif 60 menitCek penarikan, Tanda
Terima
10Jika tagihan berupa LS Pihak Ke-3 maka pembayaran
akan masuk ke rekening penerimaSP2D, SPM, Kontrak 300 menit Pembayaran tagihan
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
1. 1.
2.
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
POS Pengolah Data SPM
POS Pengelolaan Penataan Dokumen Keuangan
POS Pertanggungjawaban Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan
POS Pengeluaran Anggaran Pedoman Sistem dan Prosedur
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Komputer
ATK
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
secara elektronik dan /atau manual
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Memahami prosedur belanja barang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Pengeluaran Anggaran
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Nomor POS 09
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
:
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
POS Pengelolaan Penataan Dokumen Keuangan
POS Pertanggungjawaban Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pengeluaran Anggaran Pedoman Sistem dan Prosedur
Komputer
ATK
Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
POS Pengolah Data SPM
Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur belanja barangUndang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas;
Nama POS POS Belanja Barang
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah;
10
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Penganggungja
wab KegiatanPPK BP BPP Kelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan kebutuhan belanja barang kepada PPK usulan kebutuhan
belanja barang
1 jam Rekap usulan
belanja barang
2 Mengkoordinasikan usulan kebutuhanbelanja barang
kepada BPP
Rekap usulan belanja
barang
1 jam Rekap usulan
belanja barang
yang disetujui
oleh PPK
3 Menerbitkan Surat Pertanggungjawagan Pembayaran
(SPTB)/Surat Perintah Pembayaran (SPBy) dan
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
Rekap usulan belanja
barang
1 jam SPTB/SBBy
4 Melaksanakan proses pencairan yang disahkan oleh
PPK dan PPSPM untuk diajukan ke KPPN
dokumen pencairan
belanja barang
15 jam hasil pencairan
belanja barang
5 Menerima pencairan dari KPPN untuk diserahkan ke
BPP
hasil pencairan
belanja barang
2 jam hasil pencairan
belanja barang
6 Menerima pencairan dari Bendahara Pengeluaran hasil pencairan
belanja barang
30 menit hasil pencairan
belanja barang
7 Melaporkan hasil pencairan kepada PPK yang
kemudian dikoordinasikan dengan Penanggungjawab
Kegiatan
hasil pencairan
belanja barang
30 menit hasil pencairan
belanja barang
8 Menerima hasil pencairan hasil pencairan
belanja barang
30 menit hasil pencairan
belanja barang
POS Belanja Barang
Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganNo.
Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.2. 3.
3.
4.
5.
6.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
5. POS Pengeluaran Anggaran
6. POS Pengolah Data SPM
1. 1.
2.
September 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah;
11
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 68 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PP-PAUD Dan Dikmas;
Nama POS : POS Belanja Modal
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlakuMemahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur belanja modal
POS Manajemen dan Akuntansi BMN
POS Penghapusan BMN
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Unit Pelayanan Pengadaan Pedoman Sistem dan Prosedur
KomputerPOS Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian BMN
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
ATK
Penganggungj
awab
Kegiatan
Tim ULP PPK
Panitia/Pejab
at Penerima
Hasil
Pekerjaan
Tim BMN Kelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan kebutuhan belanja modal kepada Tim
ULP (Unit Layanan Pengadaan)
usulan kebutuhan
belanja modal dari
semua bagian
1 jam Rekap usulan
belanja modal
2 Mengkoordinasikan usulan kebutuhan barang belanja
modal kepada PPK
Rekap usulan
belanja modal
1 jam Rekap usulan
belanja modal
yang disetujui
oleh PPK
3 Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Tim
ULP
Rekap usulan
belanja modal
1 jam Surat Perintah
Kerja
4 Melakukan perkerjaan belanja modal (LS) langsung
kepada pihak ketiga/lelang/e-katalog, dll.
Buku Rekapan dan
Komputer
15 jam dokumen
pengadaan
langsung
5 Melaporkan hasil pekerjaan belanja modal kepada PPK belanja modal 30 menit hasil pekerjaan
belanja modal
6 Menerima dan Menyerahkan laporan hasil pekerjaan
belanja modal kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
belanja modal 1 jam hasil pekerjaan
belanja modal
7 Menerima dan Menyerahkan laporan hasil pekerjaan
belanja modal kepada Penganggungjawab Kegiatan
belanja modal 1 jam hasil pekerjaan
belanja modal
8 Menerima hasil pekerjaan belanja modal belanja modal 1 jam hasil pekerjaan
belanja modal
9 Menerima hasil pekerjaan belanja modal dari Tim ULP
untuk dicatat ke dalam SIMAK BMN
belanja modal 15 menit hasil pekerjaan
belanja modal
POS Belanja Modal
Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganNo.
Pelaksana
Pengadministrasi
kerumahtanggaan
Bendahara
penerimaanKasubbag Umum Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1Melaporkan penggunaan sarana dan prasarana
oleh pihak luar ke bendahara penerimaan
formulir
penggunaan
sarpras
10 menit
formulir
penggunaan
sarpras
2Menerima pembayaran cash dari pengguna jasa
dan membuat kuitansi
formulir
penggunaan
sarpras
60 menit Kuitansi
3
Menerima dan memeriksa penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) yang berada dalam
pengelolaannya
formulir
penggunaan
sarpras
60 menit Kuitansi
4Membuat SSBP dan menyetorkan SSBP ke bank
persepsi/kantor posKuitansi 60 menit lembar SSBP
5 Menyetorkan PNBP kepada kas negara lembar SSBP 60 menit lembar SSBP
6Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan
standar SAI
lembar SSBP,
buku kas60 menit Buku kas
7
Membuat konsep laporan PNBP bulanan dan
menyerahkan ke Kasubbag umum untuk
diverifikasi
Buku kas 2 jamkonsep
laporan
8
Memeriksa konsep laporan PNBP, jika tidak setuju
dikembalikan ke bendahara penerimaan untuk
diperbaiki, jika setuju diserahkan ke kepala balai
untuk ditandatangani
Konsep
laporan30 menit
konsep
laporan
9
Memeriksa konsep laporan PNBP, jika tidak setuju
dikembalikan ke kasubbag umum untuk diperbaiki,
jika setuju ditandatangani dan diserahkan ke
kasubbag umum
konsep
laporan30 menit
Laporan PNBP
10
Menerima laporan PNBP yang telah
ditandatangani dan diserahkan ke bendahara
penerimaan untuk mengirim ke bagian keuangan
Setditjen PAUD dan Dikmas
Laporan
PNBP10 menit
Laporan PNBP
11
Menerima laporan PNBP yang telah
ditandatangani dan mengirim ke bagian keuangan
Setditjen PAUD dan Dikmas
Laporan
PNBP 10 menit
Laporan PNBP
PROSEDUR PENGELOLAAN PNBP
No. Tahapan Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.2.
3
4
5
6
7
Keterkaitan :1.
2. POS Penyusunan Pembukuan Peralatan/Perlengkapan :
3. POS Manajemen dan Akuntansi BMN 1.
4. 2.
5. 3.
Peringatan :
1.
2. Pencatatan dan Pendataan :
1.
12
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Nomor POS
Nama POS : POS Pengelolaan PNBPKALIMANTAN TENGAH
POS Penerimaan Negara
Undang-Undang No 20 Tahun 1997, Tanggal 25 Mei 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana
dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Paajak, Tanggal 5 Januari 2004
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur belanja modal
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 10 Juni 2005
Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
ATK
Pedoman Sistem dan Prosedur
POS Penyususnan dan Pertanggungjawaban Anggaran Komputer
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 231/PMK.02/2009 Tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima
POS Laporan Keuangan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan
yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Pengadministrasi
Kerumahtanggaan
Bendahara
Penerimaan
Pelanggan/
PenggunaKelengkapan Waktu Output
1Pengadministrasi Kerumahtanggaan menerima
pelanggan/pengguna asset negara
form penggunaan asset
negara15 menit
daftar penggunaan
asset negara
2
Pengadministrasi Kerumah tanggaan menyampaikan
tagihan atas layanan pengguna aset negara, untuk
selanjutnya ditagihkan kepada pelanggan pengguna
aset negara
daftar penggunaan asset
negara15 menit Draft Kuitansi
3
Pelanggan/Pengguna melakukan pembayaran atas
tagihan kepada Bendahara Penerimaan/kerumah
tanggaan
Draft Kuitansi 15 menit Kuitansi
4
Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan
negara ke kas negara menggunakan SSBP melalui
bank/kantor POS, membukukan, dan membuat
laporan
Kuitansi 15 menitSSBP, Pembukuan,
Laporan
POS Pengelolaan Penerimaan Negara
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
10
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
5. POS Laporan Keuangan
1. 1.
2.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Nomor POS 13
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Penerimaan Negara
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur belanja modalUndang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas; Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah;
Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penerimaan Negara Pedoman Sistem dan Prosedur
POS Penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran
POS Penyusunan Pembukuan Komputer
POS Manajemen dan Akuntansi BMN ATK
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Bendahara
PengeluaranPPK Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menghimpun dokumen sumber Kuitansi, nota 60 menit kuitansi, nota
2 Menginput transaksi
kuitansi,
nota,
komputer
60 menit Print out
3 Merekap transaksi secara bulanan Print out 60 menitBuku Kas
Umum
4Menyerahkan hasil rekapitulasi kepada PPK untuk
diverifikasi
Buku Kas
Umum10 menit
Buku Kas
Umum
5
Memverifikasi hasil rekapitulasi transaksi, jika
tidak setuju dikembalikan ke bendahara
pengeluaran untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani lalu diserahkan kepada Kepala
Balai
Tidak
ya
ya
Buku Kas
Umum2 jam
Buku Kas
Umum
6
Memeriksa hasil rekapitulasi transaksi, jika tidak
setuju dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki, jika
setuju ditandatangani lalu diserahkan kepada PPK
tidakBuku Kas
Umum2 jam
Buku Kas
Umum
7
Menerima hasil rekapitulasi yang telah
ditandatangani dan selanjutnya diserahkan ke
bendahara pengeluaran
Buku Kas
Umum10 menit
Buku Kas
Umum
8Menerima hasil rekapitulasi yang telah
ditandatangani lalu diarsipkan
Buku Kas
Umum10 menit
Buku Kas
Umum
PROSEDUR PENYUSUNAN PEMBUKUAN
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
1. 1.
2.
Nomor POS 14
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Penyusunan Pembukuan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami pembukuan
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pengeluaran Anggaran Pedoman Sistem dan Prosedur
POS Pengelolaan Penataan Dokumen Keuangan ATK
POS Pengolah Data SPM Komputer
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Pertanggungjawaban Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah;
Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Bendahara
PengeluaranSPI Kelengkapan Waktu Output
1 Menghimpun dokumen sumber
Kuitansi,
nota, SPM,
kontrak, SPK
60 menit
Kuitansi, nota,
SPM, kontrak,
SPK
2 Meneliti kelengkapan dokumen
Kuitansi,
nota, SPM,
kontrak, SPK
5 jam
Kuitansi, nota,
SPM, kontrak,
SPK
3 Menyerahkan dokumen ke tim SPI untuk di review
Kuitansi,
nota, SPM,
kontrak, SPK
10 menit
Kuitansi, nota,
SPM, kontrak,
SPK
4
Mereview dokumen, jika tidak setuju
dikembalikan ke bendahara untuk diperbaiki, jika
setuju diteruskan ke bendahara pengeluaran
untuk digandakan dan dijilid
Kuitansi,
nota, SPM,
kontrak, SPK
5 hari
Kuitansi, nota,
SPM, kontrak,
SPK
5 Menerima dokumen untuk digandakan dan dijilid
Kuitansi,
nota, SPM,
kontrak, SPK
30 menit
Dokumen
Pertanggungja
waban
anggaran
PROSEDUR PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
5.
6.
1. 1.
2.
Tanggal Efektif
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan
April 2018
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor POS 15
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN Nama POS : POS Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran
KALIMANTAN TENGAH
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami pembukuan
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pengeluaran Anggaran Pedoman Sistem dan Prosedur
POS Penerimaan Negara
POS Pengolah Data SPM KomputerPOS Pengelolaan Penataan Dokumen Keuangan ATKPOS Laporan Keuangan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
POS Pengelolaan PNBP
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Petugas SAIPetugas SIMAK
BMNPetugas LPJ
Kasubbag
UmumKPA KPPN Kelengkapan Waktu Output
1 Menginput data Surat Perinta Membayar (SPM) dan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kedalam Sistem
Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) V
Berkas SPM dan SP2D 120 menit Data SPM dan SPM yang
telah diinput
2 Menginput data Surat Setoran Bukan Pajak ke Bagian
Pendapatan V
Berkas SSBP 10 menit Saldo di SAI BPP bertambah
3 Menginput data Surat Setoran Pengembalian Belanja
ke Bagian Pengembalian BelanjaV
Berkas SSPB 30 menit Transaksi SPM dan SP2D
yang sudah dibukukan
4 Melakukan posting transaksi untuk bulan berjalanV
10 menit
5 Melakukan rekon internal dengan SIMAK BMN untuk
menyesuaikan Asset V
ADK SIMAK BMN
Bulan yang
bersangkutan
60 menit Penyesuian Asset
6 Melakukan rekon internal dengan petugas pembuat
LPJ untuk mengetahui posisi Kas Bendahara V
Berkas LPJ 10 menit Data Kas di Bendahara yang
sesuai
7 Mencetak Neraca untuk keperluan rekonsiliasiV
Softcopy Neraca 10 menit Berkas Neraca
8 Memback up SAIBA, mengirimkan ADK bulan Berjalan,
ADK Kumulatif dan Saldo AwalV
ADK Pendukung
Rekonsiliasi
30 menit ADK Rekonsiliasi Bulan yang
bersangkutan
9 Meminta paraf kasubbag pada Neraca
V
Berkas Neraca 10 menit Neraca yang sudah
ditandatangani
10 Meminta tandatangan KPA pada Neraca
V
Berkas Neraca 10 menit Neraca yang sudah
ditandatangani
11 Melakukan rekonsiliasi secara email dengan KPPN
V
Scan Neraca, ADK
Bulan yang
bersangkutan, ADK
Kumulatif, Saldo Awal
dan Back up SAIBA
2 hari Berita Acara Rekonsiliasi
12 Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN
V
Softcopy BAR 30 menit Print Out BAR dan
Lampirannya
Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Ya
Petugas SAIPetugas SIMAK
BMNPetugas LPJ
Kasubbag
UmumKPA KPPN Kelengkapan Waktu Output
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
13 Membuat laporan keuangan per bulan
V
Back Up SAIBA,
Berkas SPM, SP2D,
Berkas SSBP dan
SSPB, Print Out
Rekening Koran, dan
LPJ Bulan yang
bersangkutan
2 Minggu Laporan Keuangan bulan
yang bersangkutan
14 Membuat Laporan Keuangan per triwulan
V
Back Up SAIBA,
Berkas SPM, SP2D,
Berkas SSBP dan
SSPB, Print Out
Rekening Koran 3
bulan berjalan, dan
LPJ 3 bulan berjalan
2 Minggu Laporan Keuangan Triwulan
15 Membuat Laporan Keuangan semester
V
Back Up SAIBA,
Berkas SPM, SP2D,
Berkas SSBP dan
SSPB, Print Out
Rekening Koran
Bulan Januari - Juni
dan LPJ Bulan Januari-
Juni
2 Minggu Laporan Keuangan
Semester
16 Membuat Laporan Keuangan tahunan
V
Back Up SAIBA,
Berkas SPM, SP2D,
Berkas SSBP dan
SSPB, Print Out
Rekening Koran Satu
Tahun Berjalan dan
LPJ Satu Tahun
Berjalan
2 Minggu Laporan Keuangan Tahunan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
1. 1.2. 2.3. 3.4.
5.
6.
1. 1.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Pengelolaan PNBP
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan
Tengah secara elektronik dan /atau manual
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pengeluaran Anggaran Pedoman Sistem dan Prosedur
POS Penerimaan Negara
POS Pengolah Data SPM KomputerPOS Pengelolaan Penataan Dokumen Keuangan ATKPOS Laporan Keuangan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami pembukuan
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara nomor PER-66/pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKATNama POS : POS Laporan Keuangan
KALIMANTAN TENGAH
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Nomor POS 16
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
1. 1.
2.
1. 1.
April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD DAN DIKMAS KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
17
Tanggal Pembuatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Nama POS : Pengelolaan Pengembangan Pegawai di Lingkungan BP-
PAUD DAN DIKMASKALIMANTAN TENGAH
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Pengembangan PegawaiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja BP-PAUDNI
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi Pedoman Penyusunan Formasi pegawai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan formasi pegawai sesuai dengan Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
secara elektronik dan /atau manual
Komputer
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
Ketatalaksanaan
Pemroses Mutasi
KepegawaianKelengkapan Waktu Output
1Kepala Balai menugaskan Kasubbag Umum
untuk menyusun formasi pegawai dan
rencana pengembangan pegawai sesuai
kebutuhan kompetensi jabatan
Rekomendasi
kebutuhan pegawai
1 Jam
Arahan Kapus
2Memerintahkan Analis Ketatalaksanaan
untuk mengumpulkan bahan untuk
penyusunan formasi pegawai dan rencana
pengembangan pegawai
Rekomendasi
kebutuhan pegawai
1 Jam
Arahan Kasubbag
Umum
3Meminta data tentang kepegawaian
kepada Pemroses Mutasi KepegawaianData Pegawai
1 Jam Data Pegawai
4 Mengumpulkan data kepegawaian dan
menyerahkan kepada Analis
Ketatalaksanaan
Data Pegawai
2 Jam
Data Pegawai
5Mengonsep formasi pegawai dan rencana
pengembangan pegawai di lingkungan
Balai dan menyerahkan ke Kasubbag
Data Kebutuhan
Pegawai
10 Jam
Draft Formasi
pegawai
6Memeriksa konsep formasi pegawai dan
rencana pengembangan pegawai jika
setuju disampaikan kepada Kepala Balai,
dan tidak setuju mengembalikan kepada
Analis Ketatalaksanaan Ya
Tidak
Konsep Formasi
Pegawai
3 Jam
Revisi Konsep
Formasi pegawai
7Memeriksa draft formasi pegawai dan
rencana pengembangan pegawai jika
setuju menyerahkan kepada Kasubbag
Umum, dan tidak setuju mengembalikan
kepada Kasubbag untuk diperbaiki
Tidak
Draft Formasi
Pegawai
3 Jam
Draft Formasi
pegawai
8 Menyerahkan dokumen Formasi Pegawai
ke Analis Ketatalaksanaan untuk
didokumentasikan.
Ya Formasi Pegawai 15 menit Formasi pegawai
9 Mendokumentasikan Formasi Pegawai Dokumen Formasi
Pegawai
15 menit Dokumen
PROSEDUR PENYUSUNAN FORMASI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No. Pelaksana
Kssubbag
Umum
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Pemroses Mutasi Kepegawaian untuk
memproses usulan kenaikan pangkat pegawai sesuai
dengan periodekenaikan pangkat
Lembar Memo 5 menit Memo
2
Memilah dan menyusun kelengkapan berkas
persyaratan untuk kenaikan pangkat dan mengetik
draft surat pengantar serta menyampaikan kepada
Kasubbag Umum
ya
tidak
Memo, bekas kenaikan
pangkat15 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usulan
kenaikan pangkat
3
Memeriksa draft surat pengantar beserta berkas
usulan kenaikan pangkat, jika tidak setuju
disampaikan kepada pemroses mutasi kepegawaian
untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan
kepada Kepala Balai
ya Draft surat pengantar 15 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usulan
kenaikan pangkat yang
sudah diperiksa
4
Meneliti draft surat pengantar beserta berkas usulan
kenaikan pangkat, jika tidak setuju disampaikan
kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani dan disampaikan kepada Kasubbag
umum
tidak
Draft surat pengantar 10 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usulan
kenaikan pangkat yang
sudah ditandatangani
5
Kasubbag umum menyampaikan berkas yang sudah
ditandatangani kepada pemroses mutasi kepegawaian
untuk dikirim ke Setditjen PAUD dan Dikmas
Draft surat pengantar 10 menit
Surat pengantar dan
berkas usulan kenaikan
pangkat yang sudah
ditandatangani
6Mengirim berkas usulan kenaikan pangkat ke Setditjen
PAUD dan Dikmas, dan mendokumentasikannya
Surat pengantar beserta
berkas kelengkapan
kenaikan pangkat
10 menit
Surat pengantar dan
berkas usulan kenaikan
pangkat yang siap dikirim
POS Surat Keluar
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi Pedoman Kenaikan pangkat
POS Surat Keluar Komputer
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur Pengembangan Pegawai
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUDNI
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Nomor POS 18
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PemohonPemroses Mutasi
Kepegawaian
Pengolah Data
KepagawaianKasubbag Umum Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Meminta pengusulan terkait kegiatan kepegawaian 5 menit
2Menyiapkan data dan melakukan identifikasi terkait
persyaratan kegiatan kepegawaianData-data terkait 30 menit
3Meminta pemohon untuk melengkapi berkas sesuai
dengan syarat pengusulan kegiatan kepegawaian
Berkas syarat
prosedur
kepegawaian
30 menit
4
Menghimpun dan mengumpulkan berkas syarat
pengusulan kegiatan kepegawaian sebelum tenggat
waktu
Tidak 60 menit
5Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan
berkasYa 30 menit
6Menyusun surat pengantar dan mengajukan kepada
Kasubbag Umum dan Kepala Pusat
Tidak
Komputer 10 menit
7 Memeriksa dan melakukan validasi Ya Tidak 5 menit
8 Memeriksa dan melakukan validasi Ya 10 menit
9Mengirim surat pengantar dan berkas pendukung serta
mengarsipkan dokumenOdner, Map,Amplop 10 menit
PROSEDUR PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN
No. Tahapan Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
:
:
:
:
:
1.
2.
3.
4.
1. 1.
2. 2.
1
1.
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2017
Tanggal Efektif April 2018
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
19
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH Nama POS : Pemroses Mutasi Kepegawaian
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan DikmasMemahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Dicatat, didata dan diarsipkan dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas
Kalimantan Tengah secara elektronik dan/atau manualPelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penilaian Perilaku Pegawai Instrumen sebagai data
POS Kenaikan Pangkat Komputer/Scanner/Printer
3.
2.
1.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999.
Memahami prosedur kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Kasubbag
Umum
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Pemroses Mutasi Kepegawaian untuk
memproses usulan KGB pegawai sesuai dengan
periode KGB
Lembar memo 5 menit Memo
2Menyiapkan dan memeriksa berkas permohonan
Kenaikan Gaji BerkalaMemo, berkas KGB 5 menit
Penyampaian berkas
permohonan SK
Kenaikan Gaji Berkala
3Mengetik draft SK Kenaikan Gaji Berkala dan
menyampaikan kepada Kasubbag Umum
Ya
Berkas permohonan SK
Kenaikan Gaji Berkala15 menit
Berkas permohonan SK
Kenaikan Gaji Berkala
yang telah diperiksa
4
Memeriksa draft SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak
setuju dikembalikan ke pemroses untuk diperbaiki,
jika setuju diparaf dan disampaikan kepada kepala
balai
Tidak
Ya
Draft SK Kenaikan Gaji
Berkala10 menit
SK Kenaikan Gaji
Berkalayang telah
ditandatangani
5
Meneliti draft SK Kenaikan Gaji Berkala, jika tidak
setuju dikembalikan ke Kasubbag Umum untuk
diperbaiki, dan jika setuju ditandatangani dan
diserahkan kepada Kasubbag Umum
TidakDraft SK Kenaikan Gaji
Berkala10 menit
SK Kenaikan Gaji
Berkala
6
Kasubbag umum menyampaikan SK KGB yang tela
ditandatangani ke pemroses mutasi kepegawaian
untuk diserahkan ke bagian keuangan
SK Kenaikan Gaji Berkala 5 menitSK Kenaikan Gaji
Berkala
7Menyerahkan SK KGB ke bagian keuangan dan
didokumentasikanSK Kenaikan Gaji Berkala 10 menit
SK Kenaikan Gaji
Berkala
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
4.
3.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
Nomor POS 20
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Pengusulan KGB
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas
Mampu mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
POS Kenaikan Pangkat Komputer/Scanner/Printer
POS Penilaian Perilaku Pegawai Instrumen sebagai data
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
PemohonKasubbag
Umum
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1Menyerahkan berkas DUPAK untuk diusulkan ke tim
penilai angka kreditBerkas DUPAK 5 menit Berkas DUPAK
2Menugaskan Pemroses Mutasi Kepegawaian untuk
memproses usulan DUPAK Lembar Memo, Berkas DUPAK 5 menit Memo, berkas DUPAK
3
Menyiapkan dn memilah dokumen pendukung usulan
DUPAK dan mengetik draft surat pengantar serta
menyampaikan kepada Kasubbag Umum
ya
tidak
Memo, berkas DUPAK 15 menit
Draft surat pengantar,
berkas DUPAK dan
dokumen pendukung
4
Memeriksa draft surat pengantar beserta berkas
DUPAK, jika tidak setuju disampaikan kepada
pemroses mutasi kepegawaian untuk diperbaiki, jika
setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Balai
ya
Draft surat pengantar, berkas
DUPAK dan dokumen
pendukung
15 menit
Draft surat pengantar,
berkas DUPAK dan
dokumen pendukung
5
Meneliti draft surat pengantar beserta berkas usulan
DUPAK, jika tidak setuju disampaikan kepada
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani dan disampaikan kepada Kasubbag
umum
tidak
Draft surat pengantar, berkas
DUPAK dan dokumen
pendukung
10 menit
Surat pengantar,
berkas DUPAK dan
dokumen pendukung
6
Kasubbag umum menyampaikan berkas yang sudah
ditandatangani kepada pemroses mutasi kepegawaian
untuk dikirim ke Tim Penilai Angka Kredit Setditjen
PAUD dan Dikmas
Surat pengantar, berkas
DUPAK dan dokumen
pendukung
10 menit
Surat pengantar,
berkas DUPAK dan
dokumen pendukung
7
Mengirim berkas usulan DUPAK ke Tim Penilai Angka
Kredit Setditjen PAUD dan Dikmas, dan
mendokumentasikannya
Surat pengantar beserta
berkas DUPAK10 menit
Surat pengantar
beserta berkas DUPAKPOS Surat Keluar
PROSEDUR PENGUSULAN DUPAK
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
4.
3.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan /atau manual
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Surat Keluar Instrumen sebagai data
POS Kenaikan Pangkat Komputer/Scanner/Printer
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas
Mampu mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Pengusulan DUPAK
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
Nomor POS 21
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kasubag UmumPengolah Data
KepagawaianPegawai Kepala Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan untuk mengelola Data Kepegawaian 10 menit
2Mengidentifikasi kebutuhan data pegawai dan
mengumpulkan data informasi yang diperlukan
Dokumen dan data
pegawai5 jam
Identifikasi data
kepegawaian
3 Membuat daftar base data kepegawaian Data Kepegawaian 15 jam Data pegawai
4Mengolah data dan informasi kepegawaian sesuai
kebutuhanData Kepegawaian 15 jam Data pegawai
5Mengkonfirmasi ke pihak terkait tentang hal-hal yang
belum diketahui berkenaan dengan data pegawai
Blangko data
kepegawaian1 jam/or Data pegawai
6 Melengkapi daftar base data kepegawaian Data Kepegawaian 1 jam/or Data pegawai
7 Menerima konsep data dan informasi kepegawaianTidak
Konsep Data
Kepegawaian1 jam
Konsep Data/ informasi
kepegawaian
8 Mengesahkan data dan informasi kepegawaianYa
Data Kepegawaian 0,5 jamData/informasi
kepegawaian
9Mendokumentasikan dan menyajikan data dan informasi
kepegawaian sesuai kebutuhanData Kepegawaian 30 menit
Data/informasi
kepegawaian
PROSEDUR PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
No. Tahapan Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
4.
3.
1. 1.
2. 2.
3.
4.
5.
1.
2.
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
22
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH Nama POS : Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Memahami prosedur kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimatan Tengah
secara elektronik dan/atau manual
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penghargaan Instrumen sebagai data
POS Pensiun
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 1.
POS Penilaian Perilaku Pegawai
Komputer/Scanner/Printer
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
POS Urusan Disiplin Pegawai
POS Kenaikan Pangkat
Pemohon
Pengadminis
trasi
Persuratan
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Menyerahkan permohonan Surat
izin/sakit/cuti/lupa absen datang/pulang kepada
pemroses
Permohonan
surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
5 menit
Penyampaian
permohonan surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
2
Menyerahkan permohonan Surat
izin/sakit/cuti/lupa absen datang/pulang kepada
Kasubbag Umum dengan dilampiri kertas disposisi
Ya
Permohonan
surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
15 menit
Penyampaian
permohonan surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
3
Memeriksa permohonan surat izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang, jika tidak setuju
dikembalikan ke pemroses untuk diperbaiki, jika
setuju diparaf dan disampaikan kepada kepala
balai
tidak ya
Permohonan
surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
10 menit
permohonan surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
yang telah
ditandatangani
4
Memeriksa permohonan surat izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang, jika tidak setuju
dikembalikan ke Kasubbag Umum/Kepala Seksi
untuk diperbaiki, dan jika setuju ditandatangani
dan diserahkan ke Kasubbag Umum
tidak
Permohonan
surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
10 menit
permohonan surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
yang telah diperiksa
5Kasubbag umum menyerahkan ke pemroses mutasi
kepegawaian untuk diproses lebih lanjut
surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
5 menit
surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
6
Memberikan nomor surat izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang, mencatat dalam buku
agenda dan menyampaikan kepada pemohon dan
diarsipkan
buku agenda,
surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
10 menit
surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
yang telah diagendakan
7Menerima surat izin/sakit/cuti/lupa absen
datang/pulang
Surat
izin/sakit/cuti/l
upa absen
datang/pulang
5 menit
surat
izin/sakit/cuti/lupa
absen datang/pulang
diterima pemohon
POS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEHADIRAN PEGAWAI
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
4.
3.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
Nomor POS 23
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAHNama POS : POS Pegelolaan Administrasi Kehadiran Pegawai
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami prosedur kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas
Mampu mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pembayaran Uang Makan Instrumen sebagai data
POS Pembayaran Tukin Komputer/Scanner/Printer
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan diarsipkan pada kearsipan BP PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
secara elektronik dan /atau manual
PegawaiPemroses Mutasi
Kepegawaian
Kepala Subbagian
UmumKepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Menyerahkan berkas permohonan ijin belajar atau
tugas belajar kepada Pemroses Administrasi
Kepegawaian
Surat Permononan Ijin Belajar, SK
Pangkat Terakhir, Daftar Riwayat Hidup,
DP3/SKP dalam 2 Tahun terakhir, Surat
Pernyataan Tidak Menuntut
Penyesuaian Ijazah, Surat Pernyataan
Tidak Mengganggu Jam Kerja.
60 menit berkas usulan ijin
belajar
2
Memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin belajar
atau tugas belajar, serta menyusun konsep surat usulan
ijin/tugas belajar
Surat Permononan Ijin Belajar, SK
Pangkat Terakhir, Daftar Riwayat Hidup,
DP3/SKP dalam 2 Tahun terakhir, Surat
Pernyataan Tidak Menuntut
Penyesuaian Ijazah, Surat Pernyataan
10 menit konsep surat usulan
ijin/tugas belajar
serta kelengkapan
berkas
3Memeriksa dan memberikan konsep surat usulan ijin belajar
atau tugas belajar beserta kelengkapannya
Konsep surat usul 10 menit konsep surat
usulan telah
diperiksa dan
diparaf
4Meneliti draft dan mengesahkan surat usulan ijin belajar
atau tugas belajar
Surat Usul 10 menit Konsep surat
usulan telah
disahkan
5Mengirim usulan ijin/tugas belajar, mengarsipkan surat
usulan ijin/tugas belajar
Surat Usul, dokumen pegawai 30 menit Surat usulan
terkirim ke
Setditjen PAUD
dan Dikmas
PENYUSUNAN USUL PEGAWAI YANG AKAN MENGIKUTI IZIN/TUGAS BELAJAR
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
1. 1.
2. Data Pegawai
1.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Surat Keluar Komputer
Memahami prosedur pengelolaan kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Perpres no. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar
Peraturan PAN No.42 Tahun 2013 : Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Penyusunan Usul Pegawai yang Akan Mengikuti Ijin/Tugas
Belajar
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
24
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Kasubag UmumPemroses Mutasi
KepegawaianKepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1Menerima surat dari eselon 2a untuk mengusulkan
pendidikan dan pelatihan pegawai
2Mengumpulkan data kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pegawai
Beezeting, form
kebutuhan diklat10 jam
Daftar pegawai dan
jabatan yang diusulkan
diklat
3Membuat draft kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai yang mendesak
Tidak Dokumen 1 jam Berkas kelengkapan
usulan diklat, ujian dinas
dan penyesuaian ijazah
4 Mereview kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai TidakDokumen 0,5 jam Data kebutuhan diklat
5Mengesahkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai Ya
0,5 jam Konsep surta pengantar
tersusun
6Mengusulkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai Ya
1 jam Surat usul Diklat
7Menyimpan dokumen usul kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pegawai
30 menit Konsep surat telah
disahkan
POS Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2.
1.
2.
POS Pemindahan Pegawai
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan
Tengah secara elektronik dan/atau manual
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP
PAUD dan Dikmas
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Data dan Informasi Pegawai Berkas usul diklat, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami prosedur pengelolaan kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Permendiknas No. 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlakuUndang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pengusulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
25
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
PegawaiPemroses Mutasi
Kepegawaian
Kepala Subbagian
UmumKepala Balai
Setditjen PAUD
dan DikmasKelengkapan Waktu Output
1Setditjen PAUD dan Dikmas menerbitkan surat
permintaan usul ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
2
Menerima surat, dan mengidentifikasi pegawai yang
akan diusulkan mengikuti ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
Surat 30 menit
Daftar pegawai yang
diusulkan ujian dinas dan
penyesuaian ijazah
3Melengkapi berkas syarat kelengkapan usul ujian dinas
dan ujian penyesuaian ijazah
Dokumen 60 menit Berkas kelengkapan usulan
ujian dinas dan penyesuaian
ijazah
4Memeriksa kelengkapan berkas permohonan usulan
ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Dokumen 10 menit
5Menyusun konsep surat pengantar usul ujian dinas dan
ujian penyesuaian
60 menit Konsep surta pengantar
tersusun
6Memeriksa dan memberikan paraf konsep surat usulan
ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazahTidak
10 menit Konsep surat telah
diparaf
7Meneliti draft dan mengesahkan surat usulan ujian dinas
dan ujian penyesuaian ijazah
10 menit Konsep surat telah
disahkan
8Mengirim surat usulan ujian dinas dan ujian penyesuaian
ijazah dan mengarsipkannyaYa
30 menit Surat pengantar terkirim
dan diarsipkan
POS PENYUSUNAN USUL UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2.
1.
2.
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD Dan Dikmas Kalimantan Tengah
26
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlakuUndang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
POS Pemindahan Pegawai
Peralatan/Perlengkapan :
POS Data dan Informasi Pegawai Berkas usul diklat, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami prosedur pengelolaan kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Permendiknas No. 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP
PAUD dan Dikmas
Keterkaitan :
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan
Tengah secara elektronik dan/atau manual
Pemroses Mutasi
KepegawaianPegawai
Kepala Subbagian
UmumKepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Mengidentifikasi pegawai yang berkaitan dengan urusan
pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/suami, asuransi
kesehatan, Taspen, dan tabungan perumahan pegawai
Database pegawai 30 menit Daftar pegawai yang akan
diusulkan penempatan,
kepangkatan, pemindahan
pegawai, dan mutasi lainnya
2
Menginformasikan syarat kelengkapan berkas yang
berkaitan dengan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu
isteri/suami, asuransi kesehatan, Taspen, dan tabungan
perumahan pegawai
Daftar syarat pengusulan
penempatan, kepangkatan,
pemindahan, dan mutasi
lainnya
5 menit setiap
pegawai
3
Melengkapi syarat kelengkapan berkas yang berkaitan
dengan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu
isteri/suami, asuransi kesehatan, Taspen, dan tabungan
perumahan
Duplikat SK CPNS, SK PNS, SK
Pangkat Terakhir, SK Jabatan,
Daftar PAK, SK Tukin, SKP dan
DP3 dua tahun terakhir
30 menit setiap
pegawai
4
Memeriksa syarat kelengkapan berkas yang berkaitan
dengan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu
isteri/suami, asuransi kesehatan, Taspen, dan tabungan
perumahan
15 menit setiap
pegawai
5
Menyusun konsep surat pengantar yang berkaitan dengan
urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/suami,
asuransi kesehatan, Taspen, dan tabungan perumahan
1 jam Konsep surar pengantar
pengusulan
6
Meminta pengesahan surat pengantar yang berkaitan
dengan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu
isteri/suami, asuransi kesehatan, Taspen, dan tabungan
perumahan kepada Kepala Subbag Umum
15 menit Konsep surar pengantar
pengusulan telah mendapat
paraf Kasubbag
7
Memeriksa draft surat pengantar yang berkaitan dengan
urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/suami,
asuransi kesehatan, Taspen, dan tabungan perumahan yang
telah mendapat paraf Kasubbag
15 menit Konsep surat pengantar
pengusulan telah mendapat
tanda tangan Kepala Pusat
8Memeriksa draft surat pengantar pengusulan penempatan,
kepangkatan, pemindahan dan mutasi lainnya
10 menit Draft surat pengantar dan
berkas usulan kenaikan
pangkat yang sudah
mendapat tanda tangan
Kepala Pusat
9Mengirim berkas usulan kenaikan pangkat ke Setditjen PAUD
dan Dikmas, dan mendokumentasikannya
10 menit Surat pengantar dan berkas
usulan kenaikan pangkat
terkirim
PROSEDUR Pelaksanaan Urusan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Asuransi Kesehatan, Taspen, dan Tabungan Perumahan Pegawai
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
Ya
Ya Tidak
Tidak
:
:
:
:
:
1. 1.
2.2. 3.
3.
1. 1.
2. Komputer
1.
2.
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP PAUD dan Dinas BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
27
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pelaksanaan Urusan Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu
Isteri/Suami, Asuransi Kesehatan, Tabungan Asuransi
Pensiun, dan Tabungan Perumahan Pegawai
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
Nip 196012251983031002
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami prosedur pengelolaan kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlakuKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974. tentang Kartu Pegawai Negeri
Sipil
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975 tentang
Petunjuk penetapan, Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu Pegawai
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Surat Keluar Berkas pengusulan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan
Tengah secara elektronik dan/atau manual
Kasubbag
Umum
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1Menugaskan Pemroses Mutasi Kepegawaian untuk
memproses usul pemberian penghargaanLembar Memo 5 menit Memo
2
Memilah dan menyusun kelengkapan berkas
persyaratan untuk pemberian penghargaan dan
mengetik draft surat pengantar serta menyampaikan
kepada Kasubbag Umum
ya
tidak
Memo, berkas usul pemberian
penghargaan15 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usul
pemberian penghargaan
3
Memeriksa draft surat pengantar beserta berkas
usulan kenaikan pangkat, jika tidak setuju
disampaikan kepada pemroses mutasi kepegawaian
untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan
kepada Kepala Balai
ya Draft surat pengantar 15 menit
Draft surat pengantar
dan berkasusul
pemberian penghargaan
yang sudah diperiksa
4
Meneliti draft surat pengantar beserta berkas usulan
pemberian penghargaan, jika tidak setuju
disampaikan kepada Kasubbag Umum untuk
diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan
disampaikan kepada Kasubbag umum
tidak
Draft surat pengantar 10 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usul
pemberian penghargaan
yang sudah
ditandatangani
5
Kasubbag umum menyampaikan berkas yang sudah
ditandatangani kepada pemroses mutasi
kepegawaian untuk dikirim ke Setditjen PAUD dan
Dikmas
Draft surat pengantar 10 menit
Surat pengantar dan
berkas usul pemberian
penghargaan yang sudah
ditandatangani
6
Mengirim berkas usulan kenaikan pangkat ke
Setditjen PAUD dan Dikmas, dan
mendokumentasikannya
Surat pengantar beserta berkas usul
pemberian penghargaan10 menit
Surat pengantar dan
berkas usul pemberian
penghargaan yang siap
dikirim
POS Surat Keluar
PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
1. 1.
2. Komputer
1.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas
Kalimantan Tengah secara elektronik dan/atau manual
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Surat Keluar Berkas pengusulan
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami prosedur pengelolaan kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975 tentang
Petunjuk penetapan, Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu Pegawai
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974. tentang Kartu Pegawai Negeri
Sipil
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
Nip 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pengusulan dan Pemberian Penghargaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Nomor POS 28
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dinas BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Pemohon
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kasubbag
Umum/Kepala
Seksi
Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1Menyerahkan berkas permohonan Surat izin Cuti
kepada pemroses
Permohonan
surat izin cuti5 menit
Penyampaian berkas
permohonan surat izin
cuti
2
Memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat
izin cuti PNS dan rekapitulasi cuti dan
selanjutnya membuat draft surat izin dan
diserahkan kepada Kasubbag Umum
Ya
Berkas
permohonan
surat izin cuti
15 menit
Berkas permohonan
surat izin cuti yang
telah diperiksa
3
Memeriksa draft surat izin cuti, jika tidak setuju
dikembalikan ke pemroses untuk diperbaiki, jika
setuju diparaf dan disampaikan kepada kepala
balai
tidak yaDraft surat izin
cuti10 menit
Surat izin cuti yang
telah ditandatangani
4
Memeriksa draft surat izin cuti, jika tidak setuju
dikembalikan ke Kasubbag Umum/Kepala Seksi
untuk diperbaiki, dan jika setuju ditandatangani
dan diserahkan ke Kasubbag Umum
tidakDraft surat izin
cuti10 menit
Surat izin cuti yang
telah diperiksa
5Kasubbag umum menyerahkan ke pemroses
mutasi kepegawaian untuk diproses lebih lanjutSurat izin cuti 5 menit surat izin cuti
6
Memberikan nomor surat izin cuti , mencatat
dalam buku agenda dan menyampaikan kepada
pemohon dan diarsipkan
Buku agenda,
surat izin cuti10 menit
Surat izin cuti yang
telah diagendakan
7 Menerima surat izin cuti Surat izin cuti 5 menitSurat izin cuti diterima
pemohon
PROSEDUR PENGUSULAN CUTI PEGAWAI
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
1. 1.
2. Komputer
1.
2.
Nomor POS 29
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dinas BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974. tentang Kartu Pegawai Negeri
Sipil
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
Nip 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pengusulan Cuti Pegawai
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami prosedur pengelolaan kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975 tentang
Petunjuk penetapan, Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu Pegawai
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Surat Keluar Berkas pengusulan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.4.
3.
4.
1. 1.
2. 2.
3. Lembar Kehadiran Pegawai
4.
1.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.
1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Lembar hasil penilaian kinerja pegawai
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penilaian Perilaku Pegawai Data Pegawai
POS Kenaikan Pangkat Komputer/Scanner/Printer
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas
Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami prosedur kepegawaian
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Urusan Disiplin Pegawai
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP PAUD dan Dinas BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
30
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
Nip 196012251983031002
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Kasubbag UmumPengolah Data
Kepegawaian
Pemroses Mutasi
Kepegawaian
Pejabat Eselon,
3, 4 dan 2Pegawai Tatalaksana Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1Memerintahkan Pengolah Data Kepegawaian untuk
mengidentifikasi kinerja dan kehadiran pegawai60 menit
2Identifikasi Data Pegawai berkaitan dengan kinerja
dan absensi pegawai
Data, dokumen
pegawai120 menit Data
3 Menerima hasil identifikasi data dilampiri bukti-bukti Dokumen 60 menit Data
4Mengkonfirmasikan hasil identifikasi data kinerja dan
absensi pegawaiDokumen 120 menit Dokumen
5 Menyusun surat pemanggilan Surat, Dokumen
pegawai90 menit Surat Usul
6Mengkonfirmasikan surat pemanggilan kepada atasan
langsungTidak
konsep surat 60 menit konsep surat
7 Menerima surat pemanggilan surat panggilan 2 hari Surat Panggilan
8Bersama dengan kepegawaian melakukan konfirmasi
terhadap disiplin pegawai Ya
Draft pertanyaan,
data disiplin
pegawai
9 Membuat laporan hasil pemeriksaan BAP 120 menit Surat Peringatan
10Menjatuhkan sanksi disiplin karena jika tidak maka
atasan langsung yang terkena sanksi disiplinMemo 30 menit Surat Peringatan
11 Membuatkan surat keputusan sanksi disiplin Memo 90 menit Surat Keputusan
12Menerima laporan hasil pemeriksaan dan keputusan
sanksi disiplin pegawaiTidak
SK Sanksi Disiplin SK Sanksi Disiplin
13 Mengetahui sanksi disiplin pegawai SK Sanksi Disiplin SK Sanksi Disiplin
14Menerima Surat Keputusan sanksi disiplin pegawai
yang sudah disahkanYa SK Sanksi Disiplin SK Sanksi Disiplin
15Pegawai Menerima Sanksi Disiplin Pegawai dan jika
keberatan maka kembali ke atasan langsung
Tidak
SK Sanksi Disiplin SK Sanksi Disiplin
16Mendokumentasikan Keputusan sanksi disiplin
pegawaiSK Sanksi Disiplin SK Sanksi Disiplin
PROSEDUR URUSAN DISIPLIN PEGAWAI
No. Tahapan Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
Pelaksana
Kepala
Pusat
Kasubba
g Umum
Pengolah
data
Kepegawai
an
pegawai
Analis
Ketatalaksa
naan
Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Kasubbag untuk
melaksanakan pembinaan
pegawai
Permendikbud
tentang OTK BP-
PAUD dan Dikmas15 menit
Disposisi
2
Menugaskan pengolah data
kepegawaian untuk
melaksanakan pendataan disiplin
pegawai
Disposisi
15 menit
SK Penugasan
3
Melakukan pendataan terkait
dengan kehadiran pegawai
PP 53 Tahun 2010
5 jam
Data Presensi
Pegawai
4
Melakukan rekap kehadiran
pegawai sesuai dengan PP 53
tahun 2010 dan hal yang lainnya
Data kehadiran
5 jam
Rekap data/bahan
pegawai
5
Melakukan pengecekan dan
persetujuan terkait dengan data
disiplin dan hal lainnya yang
diajukan oleh pengolah data
kepegawaian
Rekap Data/bahan
pegawai
1 jam
Data/bahan
disetujui
6
Melaksanakan pembinaan
pegawai terkait dengan
pelanggaran disiplin dan hal yang
lainnya kepada pegawai yang
terindikasi
Data/bahan
disetujui
2 jam
pembinaan
pegawai
7
Pegawai keberatan/ menerima
hasil pembinaan sebagai upaya
mendukung disiplin pegawai
Instrumen
1 jam
8
Menyusun surat hukuman
disiplin sesuai ketentuan
Peraturan terkait
3 jam
SK Peringatan
disiplin
15
Membuat laporan
3 jam
Laporan
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBINAAN PEGAWAI
No Kegiatan
Mutu Baku
Ket.
Pelaksana
Mulai
Selesai
Tidak
Ya
Ya
Tidak
: 31
: April 2017
: Agustus 2017
: September 2017
: Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
1. 1.
2. 2.
3.
3.
1. 1.
2. 2. Komputer/Scaner/Printer
3. 3.
4.
5. Memo
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah
secara elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Fasilitasi Penyusunan Program di Bidang PAUD dan Dikmas Program Kerja dan Rencana Aksi Kasubbag Umum
POS Fasilitasi Penerapan Program PAUD dan Dikmas
POS Evaluasi Program dan Penerapan Model Bahan/referensi
Surat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Memahami Prosedur pengelolaan kepegawaian
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH Nama POS : Pelaksanaan pembinaan pegawai
Nomor POS
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
Kasubbag
Umum
Pemroses Mutasi
KepegawaianKepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Pemroses Mutasi Kepegawaian untuk
memproses usulan pensiun pegawai sesuai dengan
periode pensiun
Lembar Memo 5 menit Memo
2
Memilah dan menyusun kelengkapan berkas
persyaratan untuk pensiun dan mengetik draft surat
pengantar serta menyampaikan kepada Kasubbag
Umum
ya
tidak
Memo, bekas kenaikan
pangkat15 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usulan
pensiun
3
Memeriksa draft surat pengantar beserta berkas
usulan pensiun, jika tidak setuju disampaikan kepada
pemroses mutasi kepegawaian untuk diperbaiki, jika
setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Balai
ya Draft surat pengantar 15 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usulan
pensiun yang sudah
diperiksa
4
Meneliti draft surat pengantar beserta berkas usulan
pensiun, jika tidak setuju disampaikan kepada
Kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani dan disampaikan kepada Kasubbag
umum
tidak
Draft surat pengantar 10 menit
Draft surat pengantar
dan berkas usulan
pensiun yang sudah
ditandatangani
5
Kasubbag umum menyampaikan berkas yang sudah
ditandatangani kepada pemroses mutasi kepegawaian
untuk dikirim ke Setditjen PAUD dan Dikmas
Draft surat pengantar 10 menit
Surat pengantar dan
berkas usulan pensiun
yang sudah
ditandatangani
6Mengirim berkas usulan pensiun ke Setditjen PAUD
dan Dikmas, dan mendokumentasikannya
Surat pengantar beserta
berkas kelengkapan pensiun10 menit
Surat pengantar dan
berkas usulan pensiun
yang siap dikirim
POS Surat Keluar
PROSEDUR PENGUSULAN PENSIUN
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
: 32
: April 2017
: Agustus 2017
: September 2017
: Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
1. 1.
2. 2.
3.
3.
1. 1.
2. 2. Komputer/Scaner/Printer
3. 3.
4.
5. Memo
1. 1.
2.
Nomor POS
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH Nama POS : Pengusulan Pensiun
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Memahami Pengelolaan kepegawaian
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Fasilitasi Penyusunan Program di Bidang PAUD dan Dikmas Program Kerja dan Rencana Aksi Kasubbag Umum
POS Fasilitasi Penerapan Program PAUD dan Dikmas
POS Evaluasi Program dan Penerapan Model Bahan/referensi
Surat
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Pegawai
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Ka Balai/Kasubbag
UmumKelengkapan Waktu Output
1
Atasan langsung memerintahkan stafnya untuk
mengisi realisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tiap
akhir bulan sesuai dengan rencana SKP yang telah
dibuat di awal tahun untuk pengajuan tunjangan
kinerja
Disposisi 5 menit Disposisi
2
Mengisi realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
setiap bulannya dan mencetaknya untuk diserahkan
ke atasan langsung untuk dinilai
lembar rencana SKP 1 jamlembar rencana SKP,
lembar realisasi SKP
3
Melakukan pengukuran terhadap realisasi capaian
sasaran kerja pegawai dan selanjutnya membubuhi
tanda tangan
lembar rencana SKP,
lembar realisasi SKP30 menit
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai
4Menyerahkan lembar Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
yang telah ditandatangani ke pemroses kepegawaian
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai30 menit
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai
5
Menerima Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dari
pegawai selanjutnya diproses untuk keperluan
pengajuan tunjangan kinerja
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai10 menit
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai
PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI/SKP
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
: 33
: April 2017
: Agustus 2017
: September 2017
: Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
1. 1.
2. 2.
3.
3.
1. 1.
2. 2. Komputer/Scaner/Printer
3. 3.
4.
5. Memo
1. 1.
2.
Nomor POS
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH Nama POS : Penilaian Kinerja SKP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Memahami Prosedur Fasilitasi Pelaksanaan Program di Bidang PAUD dan Dikmas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Fasilitasi Penyusunan Program di Bidang PAUD dan Dikmas Program Kerja dan Rencana Aksi Kasubbag Umum
POS Surat Keluar
POS Pembayaran Tunjangan Kinerja Bahan/referensi
Surat
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Pegawai
Pemroses
Mutasi
Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1
Mengisi rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di
awal tahun lalu diserahkan ke atasan langsung untuk
mendapatkan persetujuan
ya Format rencana SKP 5 jam lembar rencana SKP
2
Memeriksa target SKP, jika setuju langsung
ditandatangani dan jika tidak setujui dikembalikan
untuk diperbaiki
tidak lembar rencana SKP 1 jam lembar rencana SKP
3
Mengisi realisasi SKP setiap bulannya dan
mencetaknya untuk diserahkan ke atasan langsung
untuk dinilai
ya lembar rencana SKP 30 menitlembar rencana SKP,
lembar realisasi SKP
4
Melakukan pengukuran terhadap realisasi capaian
sasaran kerja pegawai dan selanjutnya membubuhi
tanda tangan
tidak
lembar rencana SKP,
lembar realisasi SKP30 menit
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai
5
Memberikan nilai perilaku kerja pegawai untuk
mendapatkan nilai prestasi kerja pegawai dan
selanjutnya membubuhi tanda tangan pengesahan
lembar penilaian
sasaran kerja pegawai30 menit
lembar penilaian
prestasi kerja
6
Menerima lembar penilaian prestasi kerja yang telah
ditandatangani oleh atasan langsung, apabila
keberatan atas nilai yang diberikan maka dapat
mengajukan keberatan secara tertulis disertai
dengan alasan pada format yang telah disediakan.
Apabila setuju dengan nilai yang diberikan maka
ditandatangani dan lansung diserahkan ke pemroses
kepegawaian untuk diserahkan ke atasan pejabat
penilai
lembar penilaian
prestasi kerja10 menit
lembar penilaian
prestasi kerja
7Menyerahkan lembar penilaian prestasi kerja kepada
atasan pejabat penilai untuk ditandatangani
lembar penilaian
prestasi kerja5 menit
lembar penilaian
prestasi kerja
8
Membubuhkan tanda tangan pada lembar penilaian
prestasi kerja dan menyerahkan ke pemroses
kepegawaian untuk diarsipkan
lembar penilaian
prestasi kerja5 menit
lembar penilaian
prestasi kerja
9Menerima lembar penilaian prestasi kerja untuk
diarsipkan
lembar penilaian
prestasi kerja10 menit
lembar penilaian
prestasi kerja
PROSEDUR PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan pada unit
kerja.
Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah baik secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Peta Jabatan Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
POS Penyusunan Formasi Pegawai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja ndalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN
INFORMAL KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Penilaian prestasi kerja
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Nomor POS 34
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan pada unit kerja. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah baik secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
POS Peta Jabatan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan Formasi Pegawai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Komputer
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja ndalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN
INFORMAL KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Analisis Jabatan
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
35
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanKelengkapan Waktu Output
1Kepala Pusat menugaskan Kasubbag Umum untuk
melaksanakan analisis jabatan
Dokumen Peta
Jabatan
1 Jam
Arahan Kapus
2Memerintahkan Analis Ketatalaksanaan mengumpulkan
bahan untuk pelaksanaan Analisis Jabatan
Dokumen Peta
Jabatan
1 JamArahan Kasubbag
Umum
3 Menganalisa Jabatan pada BP-PAUD dan Dikmas dan
menyampikan konsep hasil analisa kepada Kepala
Subbagian Umum
Peta Jabatan
300 Jam Hasil Analisa
Jabatan
4 Memeriksa konsep hasil analisis jabatan, jika setuju
disampaikan kepada Kepala Balai, dan tidak setuju
mengembalikan kepada Analis Ketatalaksanaan
Ya
Tidak
Data Hasil Analisa
Jabatan
3 Jam
Revisi konsep
Analisa Jabatan
5 Memeriksa draft hasil analisis jabatan jika setuju
menyerahkan kepada Kasubbag Umum, dan tidak
setuju mengembalikan kepada Kasubbag untuk
diperbaiki
Tidak
Data Hasil Analisa
Jabatan
3 Jam
Draft Analisa
Jabatani
6 Menyerahkan dokumen Analisa jabatan ke Analis
Ketatalaksanaan untuk didokumentasikan.
Ya Analisa Jabatan 15 menit Peta Jabatan
7 Mendokumentasikan Analisis jabatan Peta Jabatan 15 menit Dokumen
PROSEDUR ANALISIS JABATAN
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No. Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan pada unit kerja. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah baik secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan Formasi Pegawai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Komputer
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja ndalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUDNI
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Analisis Standar Kompetensi Teknis
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
36
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanKelengkapan Waktu Output
1 Kepala Balai menugaskan Kasubbag Umum untuk
melaksanakan analisis Standar Kompetensi Teknis (SKT)
Dokumen Standar
Kompetensi Teknis
(SKT)
1 Jam
Arahan Kapus
2 Memerintahkan Analis Ketatalaksanaan mengumpulkan
bahan untuk pelaksanaan Analisis Standar Kompetensi
Teknis (SKT)
Dokumen Standar
Kompetensi Teknis
(SKT)
1 JamArahan Kasubbag
Umum
3Menganalisa Standar Kompetensi Teknis (SKT) pada BP-
PAUD dan Dikmas dan menyampikan konsep hasil
analisa kepada Kepala Subbagian Umum
Standar Kompetensi
Teknis (SKT)
00 Jam Hasil Analisa
Standar
Kompetensi
Teknis (SKT)
4 Memeriksa konsep hasil analisis Standar Kompetensi
Teknis (SKT), jika setuju disampaikan kepada Kepala
Balai, dan tidak setuju mengembalikan kepada Analis
Ketatalaksanaan Ya
TidakData Hasil Analisa
Standar Kompetensi
Teknis (SKT)
3 Jam Revisi konsep
Standar
Kompetensi
Teknis (SKT)
5 Memeriksa draft hasil analisis Standar Kompetensi
Teknis (SKT) jika setuju menyerahkan kepada Kasubbag
Umum, dan tidak setuju mengembalikan kepada
Kasubbag untuk diperbaiki
TidakData Hasil Analisa
Standar Kompetensi
Teknis (SKT)
3 JamDraft Standar
Kompetensi
Teknis (SKT)
6 Menyerahkan dokumen Analisa Informasi Faktor ke
Analis Ketatalaksanaan untuk didokumentasikan.
Ya Analisa Standar
Kompetensi Teknis
(SKT)
15 menit Standar
Kompetensi
Teknis (SKT)
7 Mendokumentasikan Analisis Standar Kompetensi
Teknis (SKT) jabatan
Standar Kompetensi
Teknis (SKT)
15 menit Dokumen
PROSEDUR ANALISIS STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No. Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2. 2.
1. 1.
2.
37
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKATNama POS : Analisis Informasi Faktor
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Komputer
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja ndalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
POS Peta Jabatan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan Formasi Pegawai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan pada unit kerja. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanKelengkapan Waktu Output
1 Kepala Balai menugaskan Kasubbag Umum untuk
melaksanakan analisis Informasi Faktor Dokumen Informasi
Faktor
1 Jam
Arahan Kapus
2Memerintahkan Analis Ketatalaksanaan mengumpulkan
bahan untuk pelaksanaan Analisis Informasi Faktor
Dokumen Informasi
Faktor
1 JamArahan Kasubbag
Umum
3 Menganalisa Informasi Faktor pada BP-PAUD dan
Dikmas dan menyampikan konsep hasil analisa kepada
Kepala Subbagian Umum
Informasi Faktor
300 Jam Hasil Analisa
Informasi Faktor
4 Memeriksa konsep hasil analisis Informasi Faktor, jika
setuju disampaikan kepada Kepala Balai, dan tidak
setuju mengembalikan kepada Analis Ketatalaksanaan
Ya
Tidak
Data Hasil Analisa
Informasi Faktor
3 Jam
Revisi konsep
Informasi Faktor
5 Memeriksa draft hasil analisis Informasi Faktor jika
setuju menyerahkan kepada Kasubbag Umum, dan
tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag untuk
diperbaiki
Tidak
Data Hasil Analisa
Informasi Faktor
3 Jam
Draft Informasi
Faktor
6 Menyerahkan dokumen Analisa Informasi Faktor ke
Analis Ketatalaksanaan untuk didokumentasikan.
Ya Analisa Informasi
Faktor
15 menit Informasi Faktor
7 Mendokumentasikan Analisis Informasi Faktor jabatan Informasi Faktor 15 menit Dokumen
PROSEDUR ANALISIS INFORMASI FAKTOR
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No. Pelaksana
PROSEDUR ANALISIS URAIAN TUGAS JABATAN
: 38
: April 2017
: Agustus 2017
: September 2017
: Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
1. 1.
2.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan pada unit kerja. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan Formasi Pegawai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Komputer
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja ndalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Nama POS : Analisis Uraian Tugas Jabatan
NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanKelengkapan Waktu Output
1 Kepala Balai menugaskan Kasubbag Umum untuk
melaksanakan analisis Uraian Tugas JabatanDokumen Uraian
Tugas Jabatan
1 Jam
Arahan Kapus
2Memerintahkan Analis Ketatalaksanaan mengumpulkan
bahan untuk pelaksanaan Analisis Uraian Tugas Jabatan
Dokumen Uraian
Tugas Jabatan
1 JamArahan Kasubbag
Umum
3 Menganalisa Uraian Tugas Jabatan pada BP-PAUD dan
Dikmas dan menyampikan konsep hasil analisa kepada
Kepala Subbagian Umum
Uraian Tugas Jabatan
300 Jam Hasil Analisa
Uraian Tugas
Jabatan
4 Memeriksa konsep hasil analisis Uraian Tugas Jabatan,
jika setuju disampaikan kepada Kepala Balai, dan tidak
setuju mengembalikan kepada Analis Ketatalaksanaan
Ya
Tidak
Data Hasil Analisa
Uraian Tugas Jabatan
3 JamRevisi konsep
Uraian Tugas
Jabatan
5 Memeriksa draft hasil analisis Uraian Tugas Jabatan jika
setuju menyerahkan kepada Kasubbag Umum, dan
tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag untuk
diperbaiki
Tidak
Data Hasil Analisa
Uraian Tugas Jabatan
3 Jam
Draft Uraian
Tugas Jabatan
6 Menyerahkan dokumen Analisa Uraian Tugas Jabatan
ke Analis Ketatalaksanaan untuk didokumentasikan.
Ya Analisa Uraian Tugas
Jabatan
15 menit Uraian Tugas
Jabatan
7 Mendokumentasikan Analisis Uraian Tugas Jabatan
jabatan
Uraian Tugas Jabatan 15 menit Dokumen
PROSEDUR ANALISIS URAIAN TUGAS JABATAN
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No. Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
1. 1.
2.
1. 1.
2.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Jabatan
39
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKATNama POS : Analisis Organisasi
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD Dan Dikmas
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Komputer
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja ndalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Penyusunan Formasi Pegawai Pedoman Analisis Organisasi
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah baik secara
elektronik dan/ atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanKelengkapan Waktu Output
1Kepala Pusat menugaskan Kasubbag Umum untuk
melaksanakan analisis organisasi
Dokumen capaian
organisasi
1 Jam
Arahan Kapus
2Memerintahkan Analis Ketatalaksanaan mengumpulkan
bahan untuk pelaksanaan analisis organisasi
Dokumen capaian
organisasi
1 JamArahan Kasubbag
Umum
3Menganalisa organisasi dan menyampikan konsep hasil
analisa kepada Kepala Subbagian Umum
TidakHasil capaian kinerja
organisasi
300 Jam Hasil analisis
organisasi
4 Memeriksa konsep hasil analisis organisasi, jika setuju
disampaikan kepada Kepala Balai, dan tidak setuju
mengembalikan kepada Analis KetatalaksanaanTidak
Data Hasil analis
organisasi
3 Jam
Revisi konsep
analisa organisasi
5 Memeriksa draft hasil analisis organisasi jika setuju
menyerahkan kepada Kasubbag Umum, dan tidak
setuju mengembalikan kepada Kasubbag untuk
diperbaiki
Ya
Data Hasil analisa
organisasi
3 Jam
Draft Analisa
Organisasi
6 Menyerahkan dokumen analisis organisasi ke Analis
Ketatalaksanaan untuk didokumentasikan.
Ya analisa organisasi 15 menit Analisa Organisasi
7 Mendokumentasikan dokumen analisis organisasi analisa organisasi 15 menit Dokumen
PROSEDUR ANALISIS ORGANISASI
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No. Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. 1.
2. 2.
3.
4. POS Analisis Informasi Faktor
5. POS Analisis Uraian Tugas Jabatan
6. POS Pengelolaan Pengembangan Pegawai
1. 1.
2.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Nama POS : Peta Jabatan
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
40
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUDNI
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
Komputer
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Permendikbud Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
POS Analisis Standar Kompetensi Manajerial
POS Analisis Standar Kompetensi Teknis
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Organisasi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanEselon 3 dan 4 Kelengkapan Waktu Output
1Menugaskan kasubag umum untuk melaksanakan
penyusunan peta jabatanPeraturan-peraturan 1 jam
Bahan
Ketatalaksanaan
2Menugaskan analis ketatalaksanaan untuk menyusun peta
jabatanPeraturan-peraturan 1 jam
Bahan
ketatalaksanaan
3Mencermati nomenklatur yang baru dan daftar rincian tugas
UnitNomenklatur 90 jam Konsep
4 Membuat konsep peta jabatan sesuai dengan tugas pokok Tidak Data, Permendikbud 90 jam Konsep
5 Memeriksa konsep peta jabatanData, peraturan-
peraturan5 jam Konsep
6 Memeriksa draft hasil konsep peta jabatan YaDokumen
ketatalaksanaan1 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
7 Mengkonfirmasikan dokumen penyusunan peta jabatanDokumen
ketatalaksanaan5 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
8 Menyerahkan hasil penyusunan peta jabatanDokumen
ketatalaksanaan5 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
9 Mendokumentasikan dokumen peta jabatanDokumen
ketatalaksanaan5 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
PROSEDUR PETA JABATAN
Pelaksana
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. POS Analisis Informasi Faktor
5. POS Analisis Uraian Tugas Jabatan
6. POS Pengelolaan Pengembangan Pegawai
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Pedoman Analisis Beban Kerja
POS Analisis Standar Kompetensi Manajerial
POS Analisis Standar Kompetensi Teknis
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Organisasi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Komputer
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis OrganisasiPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimatan Tengah
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
41
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Nama POS : Analisis Beban Kerja
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
Kepala Balai Kasubbag UmumAnalis
KetatalaksanaanEselon 3 dan 4 Kelengkapan Waktu Output
1Menugaskan kasubag umum untuk melaksanakan
penyusunan ketatalaksanaan
Bahan
ketatalaksanaan5 jam
Bahan
Ketatalaksanaan
2Menugaskan analis ketatalaksanaan untuk menyiapkan
bahan ketatalaksanaan
Bahan
ketatalaksanaan10 jam
Bahan
ketatalaksanaan
3Mencermati nomenklatur yang baru guna mengetahui
Tugas Pokok dan Fungsi Konsep 90 jam Konsep
4 Mengidentifikasi kebutuhan jabatanData,
Permendikbud90 jam Konsep
5 Mencermati draft rincian tugas jabatan TidakData, peraturan-
peraturan90 jam Konsep
6Membuat konsep analisis beban kerja dengan
menggunakan sample
Data, peraturan-
peraturan1243 jam Konsep
7 Memeriksa konsep analisis beban kerja YaData, peraturan-
peraturan5 jam Konsep
8
Mengkonfirmasikan konsep analisis beban kerja ke
pejabat eselon sesuai dengan kebutuhan jabatan
tersebut
Data, peraturan-
peraturan10 jam Konsep
9 Memeriksa draft hasil konsep beban kerja Dokumen
ketatalaksanaan20 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
10 Menyerahkan dokumen penyusunan beban kerjaDokumen
ketatalaksanaan5 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
11Mendokumentasikan dokumen konsep beban kerja
untuk didokumentasikan atau diusulkan
Dokumen
ketatalaksanaan5 jam
Dokumen
Ketatalaksanaan
No. Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
PROSEDUR ANALISIS BEBAN KERJA
Pelaksana
Analis
Ketatalaksanaan
Kasubbag
UmumKa Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan analis untuk menyusun prosedur kerja Disposisi 5 menit Disposisi
2 Mempelajari dengan teliti proses bisnisnyabisnis proses, OTK
balai, rincian tugas1 jam identifikasi POS
3Mencatat dan mengumpulkan data-data serta
dokumen yang dibutuhkanidentifikasi POS 1 jam
identifikasi POS, data
dan dokumen
4Membuat bagan flow chart dan alur proses berupa
narasi
identifikasi POS, data
dan dokumen1 jam POS
5
Memeriksa flow chart dan alur proses yang telah
disusun, jika setuju diberi paraf dan selanjutnya
diserahkan ke kepala balai untuk ditandatangani,
jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki
POS 30 menit POS
6
Memeriksa flow chart dan alur proses yang telah
disusun, jika setuju ditandatangani dan selanjutnya
diserahkan ke kasubbag umum untuk
disosialisasikan, jika tidak setuju dikembalikan
untuk diperbaiki
POS 30 menit POS
7
Memerintahkan kepada analis untuk
mensosialisasikan POS yang telah disusun sebelum
diimplementasikan
POS 10 menit POS
8 Sosialisasi POS POS 30 menitPOS yang telah
disosialisasikan
PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA
No. Tahapan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. POS Analisis Informasi Faktor
5. POS Analisis Uraian Tugas Jabatan
6. POS Pengelolaan Pengembangan Pegawai
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Analisis Standar Kompetensi Manajerial Komputer
POS Analisis Standar Kompetensi Teknis Pedoman Analisis Beban Kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Organisasi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS :
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
Nomor POS 42
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif April 2018
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimatan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala
Balai
Kasubba
g Umum
Analis
Ketatalaks
anaan
Pengad.
Kerumahta
nggaan
Mitra Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Kasubbag Umum
dan analis ketatalaksaan untuk
melaksanakan penyusunan
standar pelayanan
Permendikbud
tentang OTK BP-
PAUD dan Dikmas
15 menit Disposisi
2
Mengindetifikasi jenis pelayanan
yang dapat digunakan oleh pihak
luarDisposisi 15 menit
Dokumen
identifikasi
3
Memetakan/mendiskusikan
layanan yang diberikan kepada
pihak luar bersama dengan
pengadministrasi rumah
layanan balai 3 jam Dokumen layanan
4
Melakukan perkiraan harga
bersama dengan mitra yang
selama ini melakukan
peminjaman fasilitas balai
3 jam Daftar harga
5
Bersama dengan kasubbag umum
melakukan proses penetapan
harga standart pelayanan balai 5 jam Dokumen drat
layanan
6
Menetapkan dan menyetujui
penetapan harga pelayanan balai
oleh kepala balai Draf Layanan 1 jam
Dokumen
Penetapan standar
layanan
7
Mensosialisasikan kepada mitra
tentang standar pelayanan balai Dokumen Standar
Layanan 1 jam Dokumen sosialisasi
8
Membuat laporan
3 jam Laporan
PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
No Kegiatan
Mutu Baku
Ket.
Pelaksana
Mulai
Selesai
Tidak
Ya
Tidak
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. POS Analisis Informasi Faktor
5. POS Analisis Uraian Tugas Jabatan
6. POS Pengelolaan Pengembangan Pegawai
1. 1.
2.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Analisis Jabatan dan Organisasi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
POS Analisis Standar Kompetensi Manajerial Komputer
POS Analisis Standar Kompetensi Teknis Pedoman Analisis Beban Kerja
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai
berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Penyusunan Standar Pelayanan
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
Nomor POS 43
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimatan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pengadministrasi
Persuratan
Kasubbag
UmumKepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima konsep surat keluar Konsep surat 3 menit Konsep surat
2Mengetik konsep surat keluar dan
menyampaikan ke Kasubbag Umum
ya
Konsep surat 5 menit Konsep surat
3
Mempelajari konsep surat keluar, jika tidak
setuju dikembalikan ke pengadministrasi
persuratan untuk diperbaiki, jika setuju
diparaf dan disampaikan ke kepala balai
tidak
Konsep surat 5 menitKonsep surat yang
telah diparaf
4
Mempelajari konsep surat keluar, jika tidak
setuju dikembalikan ke Kasubbag Umum
untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
Tidak Ya
Konsep surat 7 menitsurat keluar yang
telah ditandatangani
5Memberi register nomor pada surat keluar
dan memberi stempel
Surat keluar, buku
registrasi5 menit
surat keluar yang
telah ditandatangani
6
Mengarsipkan surat keluar yang berparaf dan
menyerahkan asli dan tembusan surat kepada
caraka
Surat keluar 10 menitsurat keluar yang
telah ditandatangani
PROSEDUR PENANGANAN SURAT KELUAR
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. POS Analisis Informasi Faktor
5. POS Analisis Uraian Tugas Jabatan
6. POS Pengelolaan Pengembangan Pegawai
1. 1.
2.
Nomor POS 44
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimatan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN Nama POS : Surat Keluar
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Organisasi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
POS Analisis Standar Kompetensi Manajerial Komputer
POS Analisis Standar Kompetensi Teknis Pedoman Analisis Beban Kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Pengadministrasi
Persuratan
Kasubbag
UmumKepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat masuk Surat masuk 3 menit Surat Masuk
2
Meregistrasi surat masuk ke dalam buku
surat masuk, membuat lembar disposisi
dan disampaikan kepada Kasubbag Umum
surat masuk,
lembar disposisi5 menit
surat masuk yang
sudah ditangani
pengadministrasi
umum
3
Menerima surat masuk, membuat
disposisi atas surat yang masuk dan
disampaikan ke kepala balai
surat masuk,
lembar disposisi5 menit
surat masuk yang
sudah didisposisi
Kasubbag Umum
4
Mempelajari surat masuk, jika tidak
setuju dikembalikan ke Kasubbag Umum
utuk diarsipkan, jika setuju untuk
ditindaklanjuti membuat disposisi untuk
menindaklanjuti sesuai peruntukan surat
tersebut dan disampaikan kepada
Kasubbag Umum
Tidak Ya
surat masuk yang
sudah didisposisi7 menit
surat masuk yang
sudah didisposisi
Kepala Balai
5
Menerima dan mempelajari surat masuk
yang sudah didisposisi kepala balai,
selanjutnya memerintahkan
pengadministrasi persuratan untuk
mendistribusikan sesuai disposisi
surat masuk yang
sudah didisposisi5 menit
surat masuk yang
sudah didisposisi
Kepala Balai
6Menerima surat masuk yang sudah disiposisi
selanjutnya didistribusikan
surat masuk yang
sudah didisposisi10 menit
Surat Masuk yang
siap didistribusikan
PROSEDUR PENANGANAN SURAT MASUK
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
2. 3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. POS Analisis Informasi Faktor
5. POS Analisis Uraian Tugas Jabatan
6. POS Pengelolaan Pengembangan Pegawai
1. 1.
2.
Nomor POS 45
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Kalimatan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NIP 196012251983031002
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN Nama POS : Surat Masuk
Permendikbud Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami prosedur Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2003
Keputusan Menpan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan
Pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Analisis Jabatan dan Organisasi Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Organisasi
POS Analisis Standar Kompetensi Manajerial Komputer
POS Analisis Standar Kompetensi Teknis Pedoman Analisis Beban Kerja
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP Paud dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
3.
2.
3.
4.
1. 1.
2.
3.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah secara
elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Formulir peminjaman arsip
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Peminjaman Arsip Data Arsip
Komputer/Scaner/Printer
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami pengelolaan arsip
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268/A.A.1/KP/2008,
tanggal 18 Juli 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pengelolaan Arsip
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
46
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif
Unit kerja Penata Arsip Kelengkapan Waktu Output
1 Unit kerja pemilik arsip menyerahkan berkas arsip Arsip dari unit kerja 30 menitTerkumpulnya berkas
arsip dari unit kerja
2Menelaah dan memeriksa arsip yang dipindahkan dari
unit-unit kerja Arsip 180 menit
Terpilahnya arsip dan
non arsip
3Mengklasifikasikan arsip berdasarkan klasifikasi Kearsipan
Direktorat JenderalArsip 60 menit
arsip yang sudah
diklasifikasi
4 Membuat Daftar Pertelaan Arsip Arsip 30 menit daftar pertelaan arsip
5 Memasukan arsip kedalam Box Arsip arsip, box arsip 10 menittersimpannya arsip
dalam box arsip
6 Membuat label box arsip dan daftar isi box arsip label 15 menitlabel box arsip dan
daftar isi
7Mencatat secara manual atau input data arsip dalam
aplikasi kearsipanaplikasi kearsipan 10 menit Data arsip
8 Menyimpan box arsip di rak rak 5 menittertatanya box arsip di
rak
PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan
Mutu Baku
Keterangan
No.
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
3.
2.
3.
4.
1. 1.
2.
3.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP-PAUD dan Dikmas secara elektronik dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
komputer/scaner/printar
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pengelolaan Arsip Formulir peminjaman arsip
Buku Catatan peminjaman arsip
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268/A.A.1/KP/2008,
tanggal 18 Juli 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami Prosedur Peminjaman Arsip
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Peminjaman Arsip
September 2017
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
47
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif
Penata Arsip Peminjam Kelengkapan Waktu Output
1Peminjam mengajukan permohonan untuk
meminjam arsipform permohonan 5 menit
permohonan
peminjaman
arsip
2
Menerima permohonan peminjaman arsip, bila
tidak disetujui dikembalikan dan bila disetujui
diberikan pinjaman
form permohonan 15 menitform
permohonan
3 Mengisi bon pinjam arsip bon pinjam 5 menit bon pinjam
4 Mengambil dan memeriksa kelengkapan arsip arsip 5 menitarsip yang akan
dipinjam
5Mencatat arsip yang dipinjam di buku
peminjaman dan menyerahkan arsip
arsip, catatan
peminjaman5 menit
arsip yang
dipinjam dan
catatan
peminjaman
7 Menyimpan arsip ke tempat semula arsip 10 menit
tersimpannya
kembali arsip di
tempatnya
semula
8 Catat di buku peminjaman catatan peminjaman 5 menit
tercatatnya
pengembalian
arsip
POS PEMINJAMAN ARSIP
No. KegiatanMutu Baku
Keterangan
Peminjam Penata Arsip Kelengkapan Waktu Output
1 Mengisi bon pinjam arsip 5 Menit
2 Mengembalikan arsip Arsip 5 Menit Arsip
3 Mengetik nomor induk arsip pada komputer/cek bon pinjam arsip sesuai
tanggal kembali
Komputer 5 Menit bon pengembalian
4 Jika terlambat penata arsip memberikan sanksi kepada peminjam 5 Menit
5 Penata arsip memberi paraf pada slip tanggal kembali dan memberi
stempel kembali
slip peminjaman 5 Menit slip peminjaman
6 Penata arsip mengembalikan arsip ke rak arsip sesuai tempatnya arsip 15 Menit arsip
7 Penata arsip mencatat pengembalian arsip pada buku bon pinjam arsip buku agenda 5 Menit
POS Pengembalian Arsip
No. KegiatanMutu Baku
Keterangan
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
3.
2.
3.
4.
1. 1.
2.
3.
4. Label5. Box arsip/odner6.
1. 1.
2.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
Dicatat dalam berkas kearsipan BP-PAUD dan Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Komputer/Scaner/Printer
Formulir peminjaman arsip
Rak Arsip
Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor
41268/A.A.1/KP/2008, tanggal 18 Juli 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Peminjaman Arsip Data Arsip
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami pengelolaan arsip
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pengembalian Arsip
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
Nomor POS 48
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
3.
2.
3.
4.
1. 1.
2.
3.
4. Label
5. Box arsip/odner
6.
1. 1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP-PAUD dan Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Rak Arsip
Formulir peminjaman arsip
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Peminjaman Arsip Data Arsip
Komputer/Scaner/Printer
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268/A.A.1/KP/2008,
tanggal 18 Juli 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami pengelolaan arsip
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Penataan Arsip
April 2018
Nomor POS
Disahkan Oleh
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
NIP 196012251983031002
49
Tanggal Pembuatan Januari 2018
Tanggal Revisi Maret 2018
Tanggal Efektif
Unit kerja Pencipta
ArsipPenata Arsip Kelengkapan Waktu Output
1 Unit kerja pencipta arsip menyerahkan berkas arsip Arsip dari unit kerja
pencipta arsip30 menit
Terkumpulnya berkas
arsip dari unit kerja
2Menelaah dan memeriksa arsip yang dipindahkan dari
unit kerja pencipta arsipArsip 180 menit
Terpilahnya arsip dan
non arsip
3Mengklasifikasikan dengan kode arsip berdasarkan
klasifikasi Kearsipan Direktorat JenderalArsip 60 menit
arsip yang sudah
diklasifikasi
4 Membuat Daftar Pertelaan Arsip Arsip 30 menit daftar pertelaan arsip
5 Memasukan arsip ke dalam Box Arsip/odner arsip, box arsip/odner 10 menittersimpannya arsip
dalam box arsip
6 Membuat label box arsip dan daftar isi box arsip/odner label 15 menitlabel box arsip dan
daftar isi
7Mencatat secara manual atau input data arsip dalam
aplikasi kearsipanaplikasi kearsipan 10 menit Data arsip
8Menyimpan dan menata box arsip/odner di rak sesuai
dengan asal unit kerja pencipta arsiprak 5 menit
tertatanya box arsip di
rak
PROSEDUR PENATAAAN ARSIP
Kegiatan
Mutu Baku
KeteranganNo.
1 Arsip disimpan di lemari atau rak tertutup
2 Mengatur suhu ruangan
3 membersihkan lemari tau rak secara teratur
4Membersihkan arsip dari debi, noda/bercak secara
teratur
5Melakukan komperasi dan fumigasi
6Melakukan alih media arsip
PROSEDUR PEMELIHARAAN ARSIP
Kegiatan KeteranganNo.Penata
Arsip
:
:
:
:
:
1. 1.
2.
3.
2.
3.
4.
1. 1.
2.
3.
4. Label
5. Box arsip/odner
6.
1. 1.
2.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan BP-PAUD dan Kalimantan Tengah secara elektronik
dan/atau manual
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Komputer/Scaner/Printer
Formulir peminjaman arsip
Rak Arsip
Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 41268/A.A.1/KP/2008,
tanggal 18 Juli 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS Pengelolaan Arsip Data Arsip
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja BP-PAUD dan Dikmas
Memahami pengelolaan arsip
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
Nama POS : Pemeliharaan Arsip
Dr. Didik Tri Yuswanto, M.Pd
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
NIP 196012251983031002
Nomor POS 50
Tanggal Pembuatan April 2017
Tanggal Revisi Agustus 2017
Tanggal Efektif September 2017
Disahkan Oleh Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN