politik liberal

5/9/2018 Politik Liberal - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/politik-liberal 1/22

Hubertus M?ller-Groeling


Dimensi sosial politik liberal





Dimensi sosial politik libera


Politik liberal diidentifikasikan sebagai politik yang memiliki cita-cita utama

memberdayakan individu, hak-hak kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Cita-citaini hendak dicapai dengan menerapkan kebijakan ekonomi pasar secara efisien,

kompetitif dan mendorong kemajuan ekonomi serta membatasi kekuasaan

pemerintah pada hal-hal yang seperlunya.

Politik liberal seperti ini dengan himbauannya pada penentuan kehendak sendiri dan

tanggung jawab pribadi seringkali dianggap kurang memiliki dimensi sosial.

Pembandingan yang sempit antara individu dan masyarakat, pasar dan moral,

prinsip efisiensi dan keadilan sosial adalah alasan atas kritik “sikap masa bodoh”

politik liberal terhadap sosial.

Sebenarnya kesalahpahaman terhadap kebijakan atau politik liberal yang dianggap

“dingin” atau tidak memiliki sense sosial itu hanya bisa terjadi pada orang-orang

yang mengidentifikasikan ‘sosial’ dengan sistem jaminan sosial pemerintah.

Identifikasi yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun ini kemudian

menyebabkan orang menyamakan intensifikasi atau klimaks sosial dengan

perluasan sistem jaringan sosial tersebut. Dan apabila politik liberal menolak

mengidentifikasikan sosial seperti versi yang telah berlaku puluhan tahun tersebut,

maka ia dianggap politik yang mengusung liberalisme ekonomi dan dianggap tidak

memiliki dimensi sosial.

Kritik ini mungkin bisa dibenarkan apabila ia menyangkut fakta bahwa para penganut

politik liberal tidak ikut berjuang memperluas sistem jaringan sosial kolektif yang

diatur pemerintah. Akan tetapi, kritik ini tidak menyinggung inti masalahnya.

Dimensi sosial dalam politik liberal

Politik liberal justru menentang perluasan ssstem asuransi yang dipaksakan

(baca:diatur) pemerintah, menentang sosialisasi risiko-risiko kehidupan pribadi dan

menentang menjadikan solidaritas sebagai urusan pemerintah. Politik liberal

menentang perwalian dan pengambilan hak bicara warga oleh pemerintah dan

menentang tumbuh berkembangnya mentalitas yang selalu ingin menuntut sesuatu

dari pihak lain ( Anspruchsmentalität ; umumnya berkaitan dengan asuransi di mana



seorang peserta asuransi bisa membuat klaim untuk pembayaran, misalnya, biaya

rumah sakit. Lebih detilnya lihat dalam artikel “asas-asas kebijakan liberal ”).

Sayangnya seringkali orang lupa bahwa inti dari politik liberal adalah suatu konsep

masyarakat di mana aspek sosial tidak dianggap sebagai hal yang paling penting

dalam mekanisme pasar, hanya sebagai koreksi belaka terhadap hasil-hasil pasar.

Dengan demikian aspek sosial dalam politik liberal sedikit banyak dibatasi pada

sistem jam inan sosial.

Politik liberal lebih bertujuan pada penerapan suatu sistem ekonomi dan masyarakat

yang kesosialannya bersifat hakiki. Dalam politik liberal ada sifat sosial karena ia

tidak hanya mencoba menciptakan kebebasan kepada rakyat melalui kebijakan

ekonomi pasarnya, membiarkan rakyat dengan tanggung jawab sendiri berikhtiar

untuk kesejahteraannya tanpa campur tangan pemerintah dan tanpa diskriminasi,

tapi juga karena prasyarat ikhtiar itu diberikan melalui tatanan hukum dan ekonomi

sedemikian rupa sehingga secara umum apa yang bermanfaat begi setiap individu

berarti juga baik bagi masyarakat. Dimensi sosial politik liberal terdapat pada ikhtiar

individu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan urusannya sesuai dengan

kapasitasnya. Dimensi sosial politik liberal terletak pada kualitas “dampak timbal

balik di mana tindakan untuk tujuan sendiri membuat orang lain juga bertindak untuk

tujuannya” (Simmel).

Sistem pengaturan dan persaingan

Syarat terciptanya dampak timbal balik seperti dimaksud di atas adalah adanya

pertukaran dan kerja sama di pasar bebas di mana pasar ini hanya akan ada apabila

semua yang terlibat di dalamnya dapat mengambil untung darinya. Pondasi dimensi

sosial politik liberal adalah tatanan hukum dan ekonomi. Tatanan ini mengandung

aturan-aturan dan norma minimal yang menyelaraskan tindakan-tindakan individu

dengan kesejahteraan umum.1 Adalah ordo liberal sekolah Freiburg (Freiburger

Schule) yang didirikan oleh profesor Eucken dan Böhm yang telah berjasa

mengenali peran kerangka tatanan hukum untuk aktifitas pasar, yakni peran tatanan

ekonomi dan persaingan yang selanjutnya diterapkan oleh masyarakat pada pasar

1 Lihat Karl Homann/Eckart Blome-Drees, Unternehmensethik, Managementethik (Etikaperusahaan, etika manajemen), dalam: Die Betriebwirtschaft (Jurnal Ekonomi Perusahaan)55/1995, h. 98 dst.



melalui proses politik. Namun, untuk menafsirkan pranata seperti tatanan ekonomi

dibutuhkan pengetahuan tentang sejarah atau tradisi tatanan tersebut.2 Peran yang

sangat penting dalam penafsiran ini adalah moral pasar yang dikembangkan sendiri

oleh masyarakat, yang kemudian dijadikan aturan baku melalui UU dan yang juga

mempengaruhi moral masyarakat sipil.3

Meskipun banyak kritik tentang kurangnya aspek moral dalam politik liberal dan

adanya perdebatan tentang pembentukan tatanan hukum dan ekonomi, tidak bisa

dikatakan bahwa pasar yang ada dalam pandangan liberal bersifat tak terkendalikan.

Tentu saja pasar harus dibebaskan dari intervensi dan regulasi pemerintah yang

berlebihan, seperti misalnya yang terlihat dalam pasar tenaga kerja, dalam sistem-

sistem asuransi yang diatur pemerintah (asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari

tua), dalam masalah tempat tinggal, dan yang menyebabkan munculnya dampak

sklerotis. Selain itu, pasar juga perlu dilindungi dari kartelisasi, monopolisasi dan

penguasaan pasar agar fungsinya sebagai instrumen pilihan, non-diskriminasi dan

tentu saja instrumen pembatasan kekuasaan dapat dipertahankan. Biasanya pasar

terbuka dan persaingan internasional merupakan instrumen yang lebih efektif untuk

menghindari penumpukan kekuasaan ekonomi daripada kebijakan kartel

pemerintah. Namun demikian kebijakan ini tetap penting dan perlu. Jadi, politik

liberal memiliki semacam kantor pengawas dalam tanggung jawab sosial.

Kolaborasi antara tatanan ekonomi dan perilaku pasar mungkin paling tepat

diilustrasikan dengan contoh dari bidang olah raga. Perilaku pemain dan taktik atau

strategi permainan mereka dalam pertandingan sangat penting untuk memenangkan

sebuah pertandingan, tapi aturan permainan lah yang membuat pertandingan

menjadi fair dan yang menentukan berhasil tidaknya kompetisi secara keseluruhan.

Taktik masing-masing pemain atau sebuah tim akan membuat prestasi pemain

berkembang dan juga membuat penyelenggaraan lomba berhasil secara

keseluruhan, dengan catatan peraturan permainan fair dan dihargai secara fair pula.

Seperti halnya dalam aktifitas/peritiwa pasar, peraturan-peraturan dalam olah raga

juga tidak menutup kemungkinan munculnya suatu perilaku fair yang melebihi

2 Bandingkan dengan Karl Pooper, In Search of a Better World, London 1992, h. 155 dst.3 Lihat Herbert Giersch, Moral als Standortfaktor, surat kabar Frankfurt Allgemeine tgl.31 .12.1994, dan H. Müller-Groeling, Ethik und Markt (etika dan pasar), “liberal”, angkatan ke38, buku 1 1996, h. 59 dst.



perilaku yang dituntut oleh peraturan-peraturan tersebut. Bahkan sikap fair yang

berlebihan dalam pertandingan ini – yang mungkin telah menandakan

perkembangan lebih lanjut dari moral kompetisi – berdasarkan pengalaman akan

berdampak sangat positif terhadap reputasi pemain atau bahkan lama kelamaan

membuat pemain menyesuaikan diri dengan peraturan pertandingan.

Hal yang sama berlaku pula dalam ekonomi pasar. Apabila tatanan hukum dan

ekonomi sesuai dengan tuntutan paham liberal, maka rakyat yang dalam kompetisi

atau persaingan berpegang pada hukum dan UU dapat menganggap bahwa aksinya

juga punya nilai sosial, bermanfaat bagi masyarakat meskipun pada saat yang sama

ia hendak mengejar kepentingannya sendiri. Satu unsur penting dimensi sosial yang

etis dari politik liberal terkandung dalam tatanan hukum dan ekonomi yang ikut

menentukan aksi rakyat. 4 Kondisi sistem peraturan sangat menentukan struktur

ransangan aksi dalam politik dan ekonomi, seperti halnya dalam olah raga. Dan

persaingan dalam olah raga seperti persaingan dalam bidang ekonomi dan

masyarakat berorientasi pada masing-masing sistem peraturan dan ransangan

tersebut. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan dan moral sipil menuntut

lebih banyak sikap sosial daripada apa yang dituntut dalam aturan-aturan kerangka

tatanan. Bahkan pada basis tingkat kesejahteraan yang telah dicapai muncul

tuntutan akan sikap sosial bersamaan dengan tuntutan-tuntutan lainnya. Dan tentu

saja politik liberal juga mencakup tanggung jawab individu terhadap kelompok -

kelompok masyarakat yang kecil dalam sebuah masyarakat sipil dan juga partisipasi

mereka dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut dan dalam pemerintahan.

Salah satu cita-cita politik liberal adalah meningkatkan persepsi terhadap tanggung

jawab dengan cara menciptakan otonomi yang lebih luas.

Jadi, dimensi sosial politik liberal bukan diutamakan pada upaya memperbaiki

proses-proses sosial, di mana kebijakan sosial pemerintah mengintervensi hasil -

hasil pasar dan persaingan. Adalah suatu kesalahpahaman yang mendasar – dan

sayangnya meluas di masyarakat – bila pemaknaan sosial hanya dibatasi pada

perbaikan proses-proses sosial dan pada perbandingan antara sosial dan kebijakan

ekonomi pasar. Kesalahpahaman ini lebih diperkuat lagi dengan pengamatan yang

umumnya sepihak terhadap contoh-contoh dari apa yang disebut dengan

“kegagalan pasar”. Dengan menggunakan istilah ini diupayakan untuk

" Lihat Karl Homann/Eckart Blome-Drees, op.cit

melegitimasikan intervensi pemerintah tanpa memperhatikan “kegagalan



pemerintah” yang sangat mencolok itu. Dimensi sosial politik liberal bukan

difokuskan pada perbaikan terhadap keadaan atau proses sosial yang telah

berlangsung lama, melainkan terletak pada konsep masyarakat itu sendiri, dalam

tatanan hukum dan ekonomi yang menjamin kepemilikan dan mengarahkan

persaingan melalui aturan-aturan yang sesuai demi kesejahteraan umum.5

Politik liberal utamanya meraih dampak-dampak sosialnya melalui pasar, kebijakan

ekonomi pasar dan pemanfaatan mekanisme-mekanisme stimulus yang ekonomis

yang terkandung dalam tatanan ekonomi. Mekanisme-mekanisme stimulus ini sudah

terkandung dalam suatu tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang merefleksikan

tuntutan sosial dan etika masyarakat sebagai suatu moral minimum. Perbandingan

antara kebijakan ekonomi pasar dengan kebijakan sosial tidak sesuai dengan politik

liberal. Karena membandingkan dua kebijakan ini adalah suatu langkah yang

mencerminkan bahwa orang salah mengartikan unsur-unsur penting dari mekanisme

dampak sosial politik liberal.

Fungsi sosial pasar

Hal yang terpenting dalam politik liberal adalah kebebasan rakyat. Kebebasan yang

membatasi hak-hak pemerintah dan masyarakat terhadap individu. Akan tetapi,

kebebasan berarti juga tanggung jawab setiap individu terhadap akibat dari

tindakannya, baik bagi diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat umum.

Namun, yang dimaksud dengan kebebasan di sini bukan hanya “kebebasan dari

apa”, artinya kebebasan seluas mungkin dari intervensi pemerintah meskipun

kebebasan yang ini juga sangat penting. Tapi juga kebebasan “untuk apa”. Dalam

konteks ini unsur yang paling esensial adalah kebebasan memilih, kebebasan setiap

warga untuk mengatur hidupnya dalam kerangka tatanan hukum dan ekonomi

sejauh mungkin berdasarkan pandangan dan tanggung jawab sendiri, tentu saja

5 Karl Homann, Sozialpolitik nicht gegen den Markt (Keselarasan antara kebijakan sosial danpasar), Surat Kabar Frankfurter Allgemeine., nr. 37, tgl 13 Februari 1999, h. 15;Homann/Blome-Drees, Unternehmensethik ...., (Etika Perusahaan ...)op.cit., H. Müller-Groeling, Unternehmensethik in einer Sozialen Marktswirtschaft nach deutschem Vorbild(Etika Perusahaan dalam Ekonomi Pasar Sosial menurut Pola Jerman), dalam: MajalahKamar Dagang dan Industri Jerman-Polandia, volume 7/8 dan 9, 1999.



dengan memperhatikan kebebasan orang lain dan dengan cara bersaing dengan

mereka.

Untuk itu dibutuhkan alternatif-alternatif, dan untuk ikut berpartisipasi dalam

pengaturan urusan publik tentu saja diperlukan alternatif politik. Tapi ini dalam politilk

liberal bukan hanya menyangkut kebebasan memilih dalam bilik suara danperluasan unsur-unsur plebisit, melainkan menyangkut kebebasan individu untuk

mengatur kehidupan pribadi. Kebebasan memilih selain itu tidak boleh hanya

dibatasi pada dimensi ekonomi, namun harus di segala bidang atau menyeluruh.

Instrumen yang mutlak perlu, yang sosial, meski seringkali disalahpahami, untuk

menjamin kebebasan memilih ini, untuk memberikan sejumlah kemungkinan, adalah

pasar dan kebijakan ekonomi pasar yang menjamin kepemilikan secara mendasar

dan yang berorientasi pada sistem-sistem pasar bebas dalam kerangka suatu

tatanan hukum dan ekonomi. Pasar memungkinkan terjadinya pertukaran bebas,

persaingan bebas dan kerjasama bebas. Ketiga unsur ini merupakan sokoguru

sebuah masyarakat liberal. Syarat terciptanya masyarakat liberal adalah adanya

pasar di mana terjadi pertukaran bebas dalam kerangka hukum, namun juga adanya

persaingan sebagai ransangan bagi pelakunya (setiap individu) untuk produktif dan

untuk membatasi kekuasaan ekonomi. Elemen terakhir yang harus ada dalam pasar

tersebut adalah kerjasama bebas yang perannya bagi sistem ekonomi pasar

seringkali dipandang dan dihargai secara tidak memadai.

Selain peran kerjasama bebas, fungsi pertukaran bebas pun tidak boleh

diremehkan. Masalah informasi sentral bagi kemajuan ekonomi (masalah tentang

preferensi dan kekurangan ekonomi) dipecahkan dalam proses pasar dan melalui

harga pasar. Suatu masalah yang – seperti yang ditunjukan oleh eksperimen kantor

pusat ekonomi – mau tidak mau harus dipecahkan secara desentral melalui pasar.

Dengan demikian, melalui sistem ransangan dengan mekanisme ekonomi pasar dan

melalui persaingan yang sekaligus merupakan proses penemuan6, politik liberal

mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan kemajuan teknis-ekonomis. Efisiensi ini

membuat tercapainya, khususnya di negara-negara industri maju, tapi tidak melulu

di sana, peningkatan kesejahteraan yang mencengangkan. Namun anehnya ukuran

kesejahteraan ini seringkali tidak diperhatikan orang lagi. Perhatian orang terhadap

6 Lihat Friedrich v. Hayek, Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren (Persaingan sebagaiproses penemuan), ceramah di Kiel nr. 58, Tübingen 1968



ukuran kesejahteraan ini semakin kentara ketika ukurannya bukan lagi berupa

angka-angka produksi barang, melainkan berupa bertambahnya waktu luang,

berkurangnya masa kerja serta meningkatnya harapan usia hidup. Peningkatan

kesejahteraan yang luas inilah yang menjadi bagian penting dari dimensi sosial

politik liberal.

Fungsi politik ekonomi pasar seringkali disalahpahami karena istilah pasar hanya

diterapkan secara sempit pada pasar konsumsi barang dan karena politik atau

kebijakan seperti ini hanya dipandang sebagai kebijakan yang memuaskan

kebutuahan materi. Pandangan seperti ini tidak menyadari bahwa kegiatan-kegiatan

seperti konser, teater, pameran, ceramah dan banyak hal lain adalah juga obyek

pasar. Jadi, pandangan yang menganggap peristiwa budaya berada diatas “pasar”

dalam arti sempit itu lebih cenderung disebabkan oleh ketidaktahuan tentang makna

pasar ketimbang oleh keunggulan moral.

Bahwa keputusan-keputusan penting dalam kehidupan ditentukan dalam pasar, itu

seringkali dilupakan. Di sini akan ditunjukkan contoh-contoh keputusan tersebut

dalam pasar tenaga kerja, pasaar tempat tinggal, pasar pendidikan dan pasar

uang.Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita betapa pentingnya pasar bagi

otonomi individu dan untuk menunjukkan bahwa tak ada alasan untuk berprasangka

buruk terhadap politik liberal yang berorientasi pada pasar.

Contoh dari pasar tenaga kerja

Apa yang akan terjadi apabila dalam pasar tidak diperbolehkan untuk berusaha

secara bebas, bisa dilihat pada kasus tingginya tingkat pengangguran di Jerman.

Pengangguran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat

adalah suatu nasib sosial yang jauh melewati isu upah dan gaji dan yang merugikan

posisi sosial serta rasa percaya diri yang bersangkutan. Kenyataan seperti inilah

yang hendak dihindari oleh dimensi sosial politik liberal, yaitu dengan cara

menciptakan pasar tenaga kerja yang mampu berfungsi melalui proses deregulasi

dan fleksibelisasi pasar tenaga kerja dan melalui kebijakan ekonomi pasar. Dan

dengan usaha ini politik liberal hendak ikut memberikan kontribusi terhadap upaya

mengurangi angka pengangguran, seperti yang telah diterapkan di negara-negara



lain. Sebuah kebijakan liberal tentang pasar tenaga kerja antara lain akan menjamin

hak-hak individu untuk menerima suatu pekerjaan sesuai dengan kondisi pasar jika

7 Kebijakan Eropa dengan pengakuan subsidiaritas sebatas pemanis bibir adalah salah satucontohnya.



pekerjaan tersebut ditawarkan. Ada tiga alasan untuk mengatakan bahwa kebijakan

liberal tentang pasar tenaga kerja bersifat sosial. Pertama, ia dapat menghalangi

terjadinya kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima kerja yang

mengorbankan pihak ketiga, yakni mengorbankan penganggur dan pembayar pajak

(ini biasa terjadi mengingat aturan pasar tenaga kerja yang berlaku sekarang).Kedua, kebijakan liberal tidak memberi peluang kepada mereka yang enggan

bekerja menghindari tanggung jawab mereka untuk menanggung biaya hidup sendiri

dan keluarga mereka atas biaya masyarakat banyak. Namun alasan yang paling

penting adalah alasan ketiga, yakni bahwa kebijakan sosial liberal akan memberikan

kontribusi yang menentukan terhadap pengurangan jumlah pengangguran melalui

fleksibelisasi UU pasar tenaga kerja. Penganggu ran adalah satu hal yang –

mengingat dampak negatif sosialnya – paling tidak sosial yang ‘diproduksi’ dalam

masyarakat kita, dan ini sering kali dengan klaim bahwa UU tentang

ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja yang relevan bersifat sosial. Dari

penjelasan ini terlihat bahwa dalam banyak kasus politik liberal lebih bersifat sosial

daripada usaha memperluas pembuatan UU sosial yang ada saat ini dan yang

sebagian bersifat proteksionis itu dan lebih sosial daripada kebijakan jaminan

sosial.

Subsidiaritas

Politik liberal adalah suatu politik yang menjamin dan meransang kebebasan warga

dengan cara memberikan kemungkinan dan melatih membuat keputusan-keputusan

bebas dengan tanggung jawab sendiri. Kebebasan, kemandirian dan tanggung

jawab pribadi merupakan bagian dari gambaran khas manusia liberal, sama halnya

mengembangkan dan mengukur kekuatan dalam persaingan dan kerjasama bebas

dalam pasar sebagai nilai. Inilah nilai-nilai yang berhubungan erat dengan

prinsip organisasi masyarakat, yakni prinsip subsidiaritas, yang sering dikutip, tapi

jarang sekali dianggap serius seperti seharusnya.7 Prinsip subsidiaritas adalah

prinsip liberal yang sudah sangat tua yang sayangnya saat ini kurang diperhatikan

oleh penganut paham liberal sendiri. Menariknya prinsip ini dirumuskan secara jelas



dalam ensiklik “Quadragesimo Anno” di mana ia digambarkan sebagai “asas sosial-

filosofis tertinggi”. Dalam bahasa ensiklik tersebut prinsip subsidiaritas menyatakan

“bahwa segala sesuatu yang dapat diproduksi oleh setiap individu atas dasar

prakarsa dan dengan kekuatan sendiri tidak boleh direnggut darinya dan diserahkan

kepada aktifitas masyarakat”. Selanjutnya ensiklik itu menyebutkan bahwa setiapaksi atau aktifitas masyarakat berdasarkan esensi dan istilahnya bersifat

subsidiar”.

Pasar bebas, dinamika ekonomi dan ruang gerak bagi solidaritas yang hakiki

Eksistensi pasar bebas, kebijakan ekonomi pasar adalah elemen penting jaminan

kebebasan dan kerjasama yang bebas dari kekuasaan. Terlepas dari argumentasi

tentang efisiensi dan pertumbuhan bagi tatanan ekonomi yang berlandaskan

mekanisme ekonomi pasar, pasar bebas merupakan nilai yang mendasar bagi

individu untuk menjalani hidup dan kedaulatannya. Karena perannya yang

fundamental bagi kebebasan memilih dan khususnya karena keadaan saling

tergantung (interdepensi) antar tatanan (Eucken), pasar bebas – seperti yang

ditunjukkan sejarah – adalah pondasi suatu masyarakat demokratis dan dengan

demikian tentu saja ia adalah esensi inti dari politik liberal.

Selain itu, dengan menekankan pada dan mempertahankan sistem ekonomi pasar

politik liberal juga memberi sumbangan terhadap dinamika ekonomi dan berarti jugaterhadap kesejahteraan dalam masyarakat. Suatu tatanan ekonomi yang

berlandaskan pada kebebasan individu dengan sistem pasar bebas tidak hanya

memungkinkan adanya kebebasan mengambil keputusan sendiri, melainkan ia juga

menciptakan ruang gerak bagi solidaritas yang hakiki, yang tidak dipaksakan melalui

aktifitas pribadi serta menciptakan ruang gerak bagi bantuan umum kepada mereka

yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ruang gerak ini tercipta dengan cara

membuat mekanisme-mekanisme peransang yang bertujuan mengaktifkan

keinginan individu untuk berprestasi dan bertindak produktif.

Pasar dan perlakuan yang sama

7 Kebijakan Eropa dengan pengakuan subsidiaritas sebatas pemanis bibir adalah salah satucontohnya.



Salah satu sifat pasar yang penting adalah bahwa ia dalam secara prinsipiil

menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga. Dan ini berarti, dengan kata

lain, tidak ada diskriminasi. Perlakuan yang sama ini merupakan unsur yang penting

dari dimensi sosial politik liberal.



Dalam pasar yang ditekankan bukanlah cinta kasih sesama atau pribadi terhadap

keluarga. Juga bukan kebersamaan, koncoisme atau klik-klik terhadap kelompok-

kelompok kecil, perkumpulan-perkumpulan dan parpol (jadi yang ditekankan bukan

“kapitalisme kroni” atau korporatifisme). Yang ditekankan dalam pasar adalah

persamaan kesempatan yang merupakan inti dari politik liberal, bukan persamaanhasil (hal-hal yang berbeda ditangani secara berbeda pula). Yang ditekankan adalah

tidak adanya diskriminasi terhadap “orang asing” dalam pasar, tidak ada ‘cinta kasih

sesama’ (Hartmann), tapi harus ada persaingan.8 Konsep perlakuan yang sama

terhadap orang terdekat dan terjauh inilah atau perlakuan non-diskriminatif inilah

yang seringkali membuat pasar ala kaum liberal dan ekonom beraliran liberal dikritik

tidak memiliki rasa sosial. Namun, perlakuan tidak diskriminatif adalah unsur

penting dari kebijakan sosial dan “masyarakat yang baik”. Pasar, seperti nampak di

sini, harus hemat dalam menggunakan aspek sosialnya agar ia benar-benar dapat

diterapkan pada hal yang tepat (v. Hayek).

Egoisme, altruisme dan keadilan sosial

Seringkali pilihan dalam pasar dibandingkan dengan pilihan politis. Perbandingan ini

hendak menunjukkan bahwa proses memilih dalam pasar dilakukan untuk manfaat

sendiri, sementara dalam pilihan politis yang diperhatikan adalah aspek altruis.

Pendeknya, yang diperbandingkan di sini adalah sifat egois dan altruis, yang satu

diwakili pasar, sementara yang lainnya diwakili politik. Namun perlu dipikirkan bahwa

pilihan yang dilakukan dalam pasar dibayar sendiri oleh si pemilih, biasanya dengan

menggunakan dana sendiri, sementara dalam pilihan politis si pemilih bisa saja

orang yang diutamakan. Apabila warga setuju dengan aksi-aksi sosial yang

mendahulukan orang lain (altruis) setidaknya ia bisa berharap hanya menanggung

sebagian dari beban ini atau mungkin tidak memberikan kontribusi apapun terhadap

pembiayaan aksi-aksi tersebut. Tidaklah kebetulan kalau opsi atau pilihan yang

seringkali menyangkut distribusi layanan sosial dibandingkan dengan aksipelelangan (Roland Vaubel). Juga dari sudut pandang ini, keputusan-keputusan

pasar terlihat lain, lebih sosial. Seringnya muncul pernyataaan bahwa opsi atau

alternatif politis dibandingkan dengan keputusan pasar lebih banyak dipengaruhi

8 Lihat Herbert Giersch, Das Wirtschaftswachstum in Zeiten der Globalisierung(Pertumbuhan Ekonomi di Masa Globalisasi), Surat kabar Frankfurter Allgemeine, No. 12,15-1-2000, h. 15.



altruisme, menjadi meragukan bila kita memperhatikan pemikiran-pemikiran di atas.

Dan karenanya cenderung bisa dipahami mengapa politik liberal dalam banyak

kasus lebih berorientasi pada sistem pasar dan mekanisme keputusan dalam pasar.

Dalam kaitan lain, politik liberal juga mengutamakan proses persaingan dalam

pasar. Yang ingin dimunculkan dalam proses persaingan ini adalah isu “keadilan

sosial” yang sering diperdebatkan. Kesepakatan mengenai kapan suatu hasil

distribusi bisa dianggap adil sangat jarang sekali bisa dicapai. Ini disebabkan oleh

adanya berbagai kondisi kepentingan. Oleh karena itu, Friedrich v. Hayek yang

sempat menyatakan “keadilan sosial yang hampa makna” untuk menyindir kebijakan

yang ada sekarang, mengusulkan untuk menciptakan keadilan proses, dan bukan

keadilan hasil.9 Artinya, setiap individu diperlakukan secara adil dalam berikhtiar,

tidak ada yang didahulukan. Karena itu, dalam konteks usu lan ini politik liberal

mengutamakan – analog dengan persaingan dalam olah raga – konsep persaingan

dalam pasar dengan memperhatikan peraturan-peraturan dalam tatanan hukum dan

ekonomi. Dan politik liberal mengutamakan perbaikan peraturan-peraturan tersebut

dan tentu saja mengoreksi hasilnya bagi mereka yang tidak dapat atau hanya secara

terbatas ikut serta dalam persaingan tersebut.

Dengan meningkatkan kesejahteraan, meminimalkan pengaruh pemerintah dan

dengan membuat peraturan perundangan yang liberal politik liberal tidak hanya

hendak menciptakan keleluasaan bagi individu untuk mencari dana bagi jaminan

dirinya sendiri serta ruang gerak bagi bantuan pemerintah untuk mereka yang benar-

benar membutuhkan, melainkan juga bagi amal pribadi. Yang ingin ditekankan oleh

politik liberal di sini adalah mendorong tumbuhnya suatu sikap sosial dalam bentuk

beramal secara pribadi dan dipaksakan melalui suatu perangkat UU, seperti yang

dapat kita lihat di negara-negara lain.10 Suatu pandangan yang menganggap bahwa

sosial hanya berarti tuntutan individu pada masyarakat kolektif adalah produk dari

pemeliharaan mentalitas tak mandiri yang telah berlangsung bertahun-tahun. Suatu

mentalitas yang dikembangtumbuhkan oleh adanya tanggungan penuh pemerintah

terhadap kelompok masyarakat tertentu yang pada gilirannya tidak lagi memadai

9 Lihat Friedrich v. Hayek, Drei Vorlesungen über Demokratie, Gerechtigkei und Sozialismus(Tiga kuliah tentang demokrasi, keadilan dan sosialisme), Tübingen 1077, h. 23, dan TheFiction of Social Justice, dalam: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and theHistory of Ideas, London 197810 Lihat Karl-Heinz Paqué, Philantrophie und Steuerpolitik (Filantrofi dan Kebijakan Pajak),studi Kiel 203, Tübingen 1986



atau tidak bisa dibiayai lagi (contoh tanggungan ini: dana penganguran, bantuan

sosial dan banyak lagi bantuan-bantuan ‘sosial’ yang umumnya dibiayai dari pajak).

Kemajuan ekonomi

Kebijakan ekonomi pasar mengutamakan adanya dinamika ekonomi yang terdiri dari

kombinasi antara prakarsa individu dan sistem-sistem pendukung yang sesuai.

Perdagangan bebas dengan barang dan jasa dan lalu lintas modal secara bebas

memungkinkan terjadinya pembagian kerja di seluruh dunia dan bertujuan untuk

menciptakan “kemakmuran bangsa”. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kemakmuran – baik secara nasional maupun internasional – sangat penting bagi

dimensi sosial politik liberal. Ia menjadi semakin penting ketika pertumbuhan

ekonomi semakin cepat dan semakin lebih dilandasi pada penelitian dan

pengetahuan ketimbang pada bahan-bahan mentah dan produksi industri. Hal ini

perlu diantisipasi dengan adanya kehendak untuk mengelola ekonomi secara

langgeng. Upaya ini merupakan salah satu titik berat dalam dimensi sosial politik

liberal. Bentuknya adalah pendidikan dan pelatihan. Dengan cita-cita menciptakan

ekonomi yang langgeng ini dimensi sosial politik liberal memperoleh peran

tambahan, dan bagi setiap individu tercipta semakin banyak peluang untuk

menerapkan bakat atau ketrampilannya. 11

Suatu percepatan pertumbuhan ekonomi bukannya tanpa masalah. Pertumbuhan juga selalu berarti perubahan struktur dan ia tidak hanya memperbanyak peluang,

melainkan juga risiko. Pertumbuhan menuntut adanya fleksibilitas dan kesediaan

untuk beradaptasi dan terlalu menuntut solidaritas sosial. Pengetahuan dan kapital

lebih cepat menjadi usang, dan diferensi sosial dapat meningkat. Semua ini cukup

membahayakan keseluruhan ide liberal. Ia memperkuat keinginan atas

diciptakannya persamaan (tapi bukan persamaan peluang, melainkan persamaan

hasil) dan atas adanya intervensi pemerintah dan ia menghasilkan resistensi justru

terhadap prasyarat yang strategis bagi kemajuan ekonomi. Kebanyakan dari faktor

yang menentang kemajuan ekonomi itu adalah resistensi terhadap perubahan,

kurangnya pendidikan dan fleksibilitas, dan sebagian disebabkan oleh adanya

11 Perbedaan-perbedaan dalam bakat tentu saja di sini akan menelurkan hasil yang berbedapula, namun perbedaan ini bukan alasan untuk tindakan penyamarataan, baik dalampendidikan/pelatihan sendiri maupun dalam hasil-hasilnya.



kesalahpahaman tentang prasyarat kemakmuran dan kemajuan ekonomi serta

tentang peran pemerintah yang sulit dihilangkan.

Globalisasi dan politik liberal

Jika berbicara tentang kebijakan sosial, anehnya kita selalu menghubungkannya

dengan keadaan dalam negeri. Juga mereka yang mengingingkan suatu masyarakat

yang multikultural seringkali mengaitkan pemikiran-pemikiran mereka tentang

kebijakan sosial dengan keadaan dalam negeri, paling tidak jika diskusi politik

melampaui masalah pembiayaan bantuan kepada negara berkembang. Pemikiran

seperti ini bisa jadi adalah akibat dari sempitnya cara pandang terhadap makna

sosial dalam suatu tatanan masyarakat. Pandangan ini muncul karena adanya

konsentrasi atau pemfokusan ternadap sistem-sistem jaminan sosial yang

sebenarnya dari banyak segi sama sekali tidak sosial.

Perdebatan tentang tatanan ekonomi dunia dan globalisasi adalah satu pelajaran

bagi komponen-komponen sosial politik liberal. Dalam konteks ini dimensi sosial

politik liberal juga tidak semata-mata terletak pada pembiayaan bantuan untuk

negara berkembang, melainkan pada upaya untuk menciptakan pasar bebas bagi

perdagangan, investasi dan jasa, di samping pengembangan hubungan budaya dan

bantuan kepada negara berkembang dalam bidang teknik-ekonomi. Dengan

pemfokusan ini dimensi sosial politik liberal menciptakan akses pasar yang bebas ke

dalam pasar-pasar negara industri maju, termasuk juga bagi produsen dari negara -negara berkembang sehingga semua pihak yang menginginkan hal seperti ini dapat

berpartisipasi pada pembagian kerja dalam ekonomi dunia secara bebas, tanpa

diskriminasi.

Dalam pandangan sempit yang hanya terbatas pada keadaan dalam negeri,

globalisasi seringkali dianggap sebagai ancaman sosial bagi kelangsungan

pekerjaan-pekerjaan sederhana (pekerjaan yang tidak menuntut kualifikasi tertentu)

di dalam negeri yang saat ini juga menghadapi tekanan persaingan dari apa yang

disebut “negara-negara dengan upah rendah” (Billiglohnländer). Ini artinya tenaga

kerja non-kualifikasi di dalam negeri harus bersaing dengan pekerja-pekerja dari

negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang direformasi di wilayah

Timur (tidak lama lagi malah dengan Hongkong). Lowongan pekerjaan bagi tenaga

kerja tidak berkualifikasi di negara-negara industri maju pada kenyataannya



terancam, selama dalam negara-negara ini tidak dilakukan adaptasi struktural yang

diperlukan. Artinya, perlu ada perbaikan pendidikan dan pelatihan serta penopangan

terhadap pendapatan upah/gaji.

Di sisi lain globalisasi menciptakan kesamaan kesempatan bagi orang-orang miskin

di negara-negara berkembang. Globalisasi memberi mereka kemungkinan untuk

berpartisipasi pada hasil-hasil pembagian kerja agar mereka dapat memperoleh

pendapatan atau kemungkinan untuk meningkatkan standar hidup mereka.

Hasil lain dari perluasan pembagian kerja secara internasional yang tercipta berkat

globalisasi itu adalah bahwa negara-negara yang terlibat dengan aksi-aksi mereka

semakin diawasi oleh mekanisme persaingan yang ada. Ini artinya, sebagian dari

kekuasaan mereka terhadap rakyat berkurang dengan adanya persaingan, dan

intervensi pemerintah dibatasi seminimal mungkin. Pemerintah akan semakin

kesulitan untuk membatasi pendapatan rakyat melalui pajak atau pungutan -

pungutan sosial, selama ekuivalennya dianggap tidak memadai oleh rakyat. Hal

serupa dialami pula oleh kelompok-kelompok kepentingan yang harus membatasi

kekuasaan mereka dalam pasar dalam negeri. Tidak semua pihak akan menyambut

pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini, khususnya orang-orang yang

banyak diuntungkan oleh aksi-aski pemerintah dan yang memberikan jalan kepada

pemerintah untuk memainkan perannya seluas mungkin. 12 Namun dalam prinsipnya

persaingan lokasi (Standortwettbewerb) menurut pandangan politik liberal membuat

kesempatan memilih warga semakin luas dan menekan kekuasaan pemerintah

dalam menentukan regulasi dan pajak dan kekuasaan lembaga-lembaga pajak di

luar pemerintah serta menciptakan perbaikan persyaratan persaingan di seluruh

dunia.

Proteksionisme sebagai ancaman

Sulit sekali untuk tidak menghadapi tuntutan sosial, untuk mendefinisikan secarasempit apa yang dimaksud dengan kumpulan masyarakat yang diuntungkan dan

untuk melindungi diri terhadap persaingan “dari luar” yang tak diinginkan. Sementara

adalah suatu hal yang mudah untuk mengamini bantuan sosial (bantuan kepada

12 Juga ada argu men “race to the bottom”, yakni suatu kekhawatiran bahwa dengan adanyapersaingan lokasi tersebut penurunan pajak oleh pemerintah tidak akan berakhir; sebuahkekhawatiran yang nampaknya cenderung bertentangan dengan kenyataan.



negara berkembang), namun sebisa mungkin ia dibiayai orang lain. Dan tidak sulit

untuk menolak akses bebas ke dalam pasar dan persaingan bebas dengan cara

merekayasa skenario yang menakutkan dari globalisasi.

Dalam hubungan ekonomi internasional ada banyak kemungkinan untuk

menghalangi persaingan. Tidak semua kemungkinan bisa dikenali dengan mudah

sebagai langkah proteksi. Salah satu kemungkinan adalah bergabung dengan satu

asosiasi bea cukai (atau lebih) sehingga anggotanya bisa melakukan perdagangan

dengan bebas. Biasanya dalam bentuk kerjasama seperti ini selain terciptanya efek

perdagangan juga muncul hal-hal seperti penyelewengan perdagangan, yang mana

berdampak negatif atau merugikan pihak bukan anggota dan menguntungkan

anggota asosiasi tersebut. Praktek yang merugikan bukan anggota asosiasi ini

(dengan atau tanpa izin) adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip proteksi

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menuntut bahwa semua keuntungan

yang diberikan kepada satu negara harus diberikan pula bagi negara-negara lain.

Unsur-unsur diskriminasi (proteksionisme) yang membahayakan adalah standar -

standar yang diusung dengan bendera sosial, namun seringkali dimanfaatkan

sebagai instrumen proteksionisme dengan cara mencoba memaksa mitra dagang.

Standar-standar ini berbahaya karena, contohnya standar sosial atau standar

lingkungan, kelihatannya sosial tapi bisa jadi sangat tidak sosial. Bagaimana pekerja

dari Bangladesh misalnya bisa mampu bersaing apabila mereka dipaksa untuk

menyesuaikan diri dengan standar-standar sosial di negara industri maju? Adalah

tidak sosial kalau kita baik di dalam maupun luar negeri berupaya agar keadaan

mereka yang sudah memiliki pekerjaan menjadi lebih baik. Yang bisa disebut sosial

adalah apabila kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum

memiliki pekerjaan. Atau: dapatkah dan tidakkah lebih baik suatu negara yang lebih

kaya membuat standar lingkungan yang berbeda daripada negara yang lebih

miskin? Apakah upaya melarang adanya persaingan antara pekerja dengan upah

rendah dari negara-negara MEE melalui peraturan yang sepihak dapat dikatakan

sosial?

Aspek keadilan sosial dari semua upaya ini sangat meragukan, upaya-upaya yang

bermaksud mempertahankan privileg sendiri terhadap orang-orang (negara-negara)

miskin, menghalangi atau setidaknya menyulitkan mereka untuk memperoleh akses

pasar. Dan FDP dengan kebijakan ekonomi dunianya yang menentang diskriminasi



dan proteksi berlebihan menunjukkan profil sosial yang mantap. Dan hal ini tercipta

tanpa merujuk pada kebijakan bantuan terhadap negara berkembang. Namun tentu

saja tidak berarti bahwa kebijakan ekonomi FDP – seperti halnya dengan masalah

bantuan sosial di Jerman – tertutup terhadap kemungkinan memberikan bantuan

kepada negara berkembang.

Politik liberal dan kebijakan sosial

Untuk menghindari kesalahpahaman perlu ditekankan bahwa yang dibahas di sini

adalah dimensi sosial politik liberal, bukan pandangan sosial terhadap sektor

jaminan sosial yang berlaku sekarang. Kalau pembahasan di sini menyangkut

kebijakan sosial liberal dalam konteks jaminan sosial maka yang kiranya harus

didiskusikan adalah kesimpulan apa yang harus diambil dari prinsip-prinsip politik

liberal yang mendukung sistem-sistem jaminan terhadap dampak ekonomi dari

risiko-risiko seperti penyakit, usia tua, invaliditas, kebutuhan akan perawatan dan

pengangguran bagi warga.

Selanjutnya yang kiranya harus didiskusikan adalah apakah proses distribusi

pendapatan yang diatur oleh pemerintah, apakah perampasan hak warga melalui

sistem asuransi sebagai antisipasi terhadap risiko hidup yang diatur pemerintah

dapat sejalan dengan prinsip-prinsip liberal. Dan pembahasan ini khususnya dengan

memperhatikan pertanyaan apakah sistem-sistem asuransi wajib seperti ini masih

dapat dianggap sesuai mengingat semakin meningkatnya kesejahteraan

masyarakat. Karena kondisi sekarang bisa jadi sudah sangat berbeda dengan

masa di mana sistem-sistem itu pertama kali diterapkan. Selain itu, perlu kiranya

dipertanyakan apakah sistem-sistem ini dengan metode distribusinya benar-benar

masih bisa berjalan mengingat menyusutnya populasi di Jerman dan apakah mereka

menjamin sedikit keadilan antar individu dan antar generasi. Pendeknya, kalau yang

dibahas di sini adalah kebijakan sosial liberal maka yang kiranya harus didiskusikan

adalah bagaimana warga menurut pandangan liberal harus menjamin dirinya dalam

situasi sekarang dari risiko-risiko hidup. Tampaknya di bidang jaminan hari tua,

diskusi seperti ini akan bermuara pada usulan-usulan yang menekankan pada

tanggung jawab pribadi dan asuransi/jaminan individual (tanpa aturan pemerintah)

berdasarkan pendekatan jaminan modal (Kapitaldeckungsverfahren), sangat

mungkin dengan jaminan minimal yang diatur UU seperti dalam asuransi wajib



kendaraan dalam rangka menghindari “moral hazard” (sikap masa bodoh atau

ceroboh). 13 Sementara untuk bidang perlindungan asuransi kesehatan diskusi ini

akan bermuara pada usulan-usu lan yang menekankan pada kebebasan memilih,

asuransi swasta dengan berbagai bentuk ganti rugi dan tanggungan sendiri

(tanggungan yang dibayar sendiri peserta asuransi, misalnya untuk pengobatanringan) di mana di sini dapat ditetapkan jaminan minimal sebagai konsesi terhadap

masyarakat karena adanya “moral hazard” yang menjalar di mana-mana. 14

Perlu diketahui bahwa seperti halnya kebijakan sosial yang ada sekarang politik

liberal juga mendukung adanya jaminan individu terhadap risiko pendapatan.

Dimensi sosial dari politik liberal difokuskan pada upaya untuk memberdayakan

individu agar ia bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tidak serta-merta

bergantung pada masyarakat. Dengan demikian dimensi sosial politik liberal juga

memberikan kebebasan memilih dalam batasan tertentu. Jaminan sosial dalam

politik liberal memperoleh dimensi khas sosialnya dengan cara berupaya untuk

menghindari suatu kebijakan yang merugikan pihak ketiga. Dengan kata lain, dalam

kebijakan liberal yang berdimensi sosial tidak akan ditemukan tindakan atau

perjanjian-perjanjian yang menyusahkan orang lain seperti yang terjadi dengan

perundingan tentang sistem jaminan sosial yang diatur pemerintah dewasa ini.

Contoh yang paling tepat untuk ini adalah jaminan hari tua yang telah disepakati

dengan mengusung slogan solidaritas dan kontrak generasi oleh pihak perunding,namun yang merugikan pembayar pajak dan generasi penerus.

Banyaknya kritik yang dilontarkan politik liberal terhadap sistem-sistem yang ada

sekarang tidak boleh membuat FDP dalam kebijakan sosialnya mengesampingkan

kewajibannya membantu rakyat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bahwa

politik liberal bercita-cita meningkatkan kesetahteraan umum, mengutamakan

prakarsa individu, masyarakat dan jaringan, itu bukan berarti bahwa kebijakan sosial

FDP tidak siap untuk menyediakan dana yang dibutuhkan bagi anggota masyarakat

yang benar-benar memerlukan bantuan. Sebaliknya, dengan berupaya mendorong

kemajuan ekonomi, menghindari munculnya mentalitas bergantung pada orang lain

13 Lihat Roland Vaubel, Reforming Social Security for Old Age (Reforamsi jaminan sosialuntuk usia tua), dan Hubertus Müller-Groeling, komentar dalam: Herbert Giersch (Peny.),Reassessing the Role of Government in the Meixed Economy, h. 173 dst., Tübingen 1983.14 Bandingkan dengan Institut Liberal Yayasan Friedrich-Naumann, Asas-asas Kebijkansosial liberal – 12 tesis, h. 261 dst.



dan mengonsentrasikan bantuan sosial hanya kepada anggota masyarakat yang

benar-benar membutuhkan berarti politik liberal benar-benar dapat membantu

mereka.

Kebebasan dan tanggung jawab dalam masyarakat

Politik liberal memiliki dimensi sosial yang penting. Politik liberal bercita-cita

menciptakan suatu konsep masyarakat yang bersifat sosial dan menjamin

kebebasan individu untuk mengejawantahkan pola hidupnya dalam masyarakat sipil

sejauh mungkin tanpa campur tangan pemerintah, merealisasikan dirinya secara

mandiri dan bertanggung jawab, baik dalam persaingan dengan orang lain maupun

dalam bekerja sama dengan mereka. Ini dilakukan politik liberal dalam suatu

kerangka hukum dan tatanan yang harus menjamin bahwa perilaku persaingan

masing-masing individu tidak hanya bermanfaaat bagi dirinya sendiri dan

kelompoknya dalam masyrakat sipil, melainkan juga bagi masyarakat secara

keseluruhan. Selain itu, kerangka hukum dan tatanan itu harus juga menjamin

bahwa persaingan berlangsung secara adil, artinya setiap orang diperlakukan sama

tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Politik liberal memfokuskan pada

dinamika ekonomi, pada pendidikan rakyat dan juga pada kemajuan teknik ekonomi

yang lahir dari dinamika ekonomi dan pendidikan tersebut serta pada peningkatan

kemakmuran. Untuk meraih cita-cita ini dibutuhkan satu sistem pasar bebas yang

memungkinan terjadinya pertukaran barang, jasa dan modal secara bebas baik

secara nasional maupun internasional. Selain itu dibutuhkan juga suatu kebijakan

ekonomi pasar yang memungkinkan adanya keterbukaan dan berfungsinya pasar

dan yang sekaligus membatasi kekuasaan pasar. Pembatasan kekuasaan pasar

adalah salah satu wewenang pemerintah. Dalam kebijakan FDP, wewenang

pemerintah hendak dibatasi pada penyelengaraan tugas-tugas utamanya (seperti

keamanan dalam dan luar negeri) yang harus dilakukan dengan serius.

Upaya untuk mengukur substansi sosial politik liberal pada kebijakan sosial yang

ada sekarang atau bahkan pada perluasan sistem-sistem asuransi wajib yang diatur

pemerintah hanya akan bermuara pada munculnya kesalahpahaman. Politik liberal

memiliki dimensi sosial yang tidak hanya terbatas pada kebijakan sosial dalam arti

sempit, karena dimensi sosial dalam kebijakan sosial liberal sudah terkandung

dalam konsep masyarakat. Ia menyatu dalam kinerja masyarakat dengan



memperhatikan prinsip-prinsip liberal. Artinya, dalam kebijakan sosial prinsip-prinsip

politik liberal inilah yang menjadi landasan bagi suatu kebijakan yang lebih

menekankan pada kebebasan dan tanggung jawab individu. Dan setiap individu

pada gilirannya harus memutuskan sendiri bagaimana ia menjamin kehidupannya

dan keluarganya dari risiko-risiko ekonomi. Ini merupakan suatu prosedur yangsecara oromatis lebih menitikberatkan pada metode jaminan modal dan persaingan

pasar asuransi. Cara ini sekaligus juga menghindari perilaku menggantungkandiri

pada anggota masyarakat tertentu sehingga dana yang ada dalam kebijakan sosial

benar-benar dapat difokuskan untuk memberikan bantuan bagi mereka yang

sungguh-sungguh membutuhkan.

Sebagai kebijakan ekonomi pasar politik liberal menitikberatkan pada tatanan hukum

dan ekonomi yang bebas, pada jaminan terhadap kepemilikan, pada moral pasar

yang muncul sejalan dengan sejarah, pada tanggung jawab dan kepentingan pribadi

rakyat serta pada dinamika persaingan. Politik liberal mempertahankan dan

menjamin kebebasan warga terhadap campur tangan pemerintah dan kekuasaan

kelompok-kelompok tertentu. Dengan kebebasan yang diberikannya kepada setipa

individu, politik liberal tidak hanya membebaninya dengan tanggung jawab untuk

dirinya sendiri dan keluarganya, melainkan juga tanggung jawab untuk ikut ambil

bagian dalam kelompok-kelompok kecil masyarakat dan dalam masyarakat sipil.

Jadi, politik liberal sama sekali bukan – seperti yang diyakini lawan politik liberal –

politik “individualisme yang salah” (v. Hayek) yang memandang individu sangat

terisolasi dari tanggung jawab dan partisipasi dalam masyarakat.

politik liberal

Documents