Kata Pengantar

Gerakan reformasi telah mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara dengan mengharuskan kajian Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi dilakukan secara ilmiah. Oleh sebab itu, Dirjen pendidikan tinggi beberapa kali melakukan penyempurnaan silabus dan GBPP pendidikan pancasila agar dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan pola hidup yang global.

Berawal dari kesulitan mahasiswa yang di bimbing dalam memperoleh bahan bahan perkuliahan secara satu kesatuan dan terpadu berdasarkan GBPP yang baru bagi mahasiswa. Sehingga makalah ini di tulis sesuai dengan banyaknya permasalahan yang akan di bahas, salah satunya Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Oleh karna itu agar kalangan intelektual terutama mahasiswa sebagai calon pengganti pemimpin bangsa di masa medatang memahami makna serta kedudukan pancasila yang sebenarnya maka harus dilakukan kajian yang bersifat ilmiah.

Akhir Kata, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN

BANGSA INDONESIA

Pembahasan dalam makalah ini bertujuan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, yang meliputi sebagai berikut :

a. Masa kejayaan nasional Masa kejayaan Sriwijaya Masa kerajaan Majapahit

b. Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan Perjuangan sebelum abad XX Kebangkitan Nasional 1908 Sumpah pemuda 1928 Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang

c. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi kemerdekaan dan maknanya Proses pengesahan pancasila dasar negara dan UUD 1945

d. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia Masa revolusi fisik Masa demokrasi liberal Masa orde lama Masa orde baru Masa era global

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad, dengan cara bermacam-macam dan bertahap. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang itu, maka perlulah di tetapkan tonggak-tonggak sejarah tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa yang menonjol, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai perumusan pancasila.

A. Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Kejayaan NasionalMenurut sejarah, kira-kira pada abad VII-XII, bangsa Indonesia telah mendirikan

kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan dan kemudian pada abad XIII-XVI didirikan pula kerajaan maja pahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu telah merupakan negara-negara berdaulat, bersatu. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu telah mengalami kehidupan masyarakat yang sejaktera.

Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa indonesia. Negara kebangsaan Indonesian tersebut melalui tiga tahap. Pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400). Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525). Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara bangsa indonesia merdeka 17 Agustus 1945.

1. Masa kerajaan Sriwijaya

Pada abad ke VII, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan wangsa Syailendra di sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai selat sunda (686). Kemudiaan Selat Malaka (775), Sistem perdagangan telah di atur dengan baik, di mana pemaerintahan melalui pegawai raja membentuk suatu baan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyak sehingga rakyak mengalami kemudahan dalam pemasarannya, dalam sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dan nilai-nilai ketuhanan.

Pada zaman Sriwijaya telah didirikan universitas agama Budha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari unversitas ini dapat melanjutkan studi ke india, banyak guru-guru tamu yang mengajardisini dari india, seperti Dharmakitri. Cita-cia kesejakteraan bersama dalam suatu negara telah tercemin pada kerajaan Sriwijaya,sebagaimana tersebut dalam perkataan” Marvuat Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhiksa “(suatu cita-citanegara yang adil dan makmur).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah teradap sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa indonesia,dihayati sertadilaksanakan pada waktu itu, hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut ialah prasasti-prasasti di Talaga Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur.

Pada hakikatnya nilai-nilai budaya bangsa semasa kejanyaan Sriwijanya telah menunjukan nilai-nilai pancasila, yaitu sebagai berikut.

a. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu hidup damai secara berdampingan. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha.

b. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijayadengan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negri yang bebas dan aktif.

c. Nilai sila ketiga, sebagai negara maririm, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara.

d. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yamg sangat luas, meliputi (indonesia sekarang) Siam, dan Semenanjung Melayu.

e. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelanyanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

2. Masa Kerajaan MajapahitSebelum kerajan Majapahi telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa

Timur, yaitu Kerajaan Kalingga (abad ke VII) dan Sanjaya (abad ke-VIII), sebagai puncak budaya dari kerajaan tersabut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad pada abad ke-X) dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke-X).

Di Jawa Timur muncul pula kerajaan-kerajaan, yaitu Isana (abad ke-IX), Dharmawangsa (abad ke-X) dan Airlangga (abad ke-XI). Agama yang di akui kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu, dan agama Sywa yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini, terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa

Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Nilai-nilai sila keempat telah terwujud, yaitu dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memrintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat.

Pada abad ke-XIII, berdiri kerajaan Singasari di Kediri, Jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit (1293). Jaman keemasan Majapahit terjadi pada pemerintahan Raja Hayam wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya.

Pengamalan sila Ketuhan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negara kertagama (1365) yang didalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma di mana dalam buku ini terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “ Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa”, artinya walaupun berbeda-beda, namun satu juwa dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini menunjukan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga di trima oleh kerajaan Pasai di Sumatra sebagai bagian kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam.

Sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Disamping itu, juaga mengadakan persahabatan jengan negara-negara tetangga atas dasar Mitreka Satata.

Perwujudan nilai-nilai sila persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yang diucapkannya pada sidang Ratu dan mentri-mentri pada tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya yang berbunyi: “Saya baru akan berhenti berpuasa makan Palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan.

Sila kerakyatan (Keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleah sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Menurut prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat kerajaan, seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang berarti memberikan nasihat kepada Raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Sedangkan perwujudan sila keadilan sosial adalah sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejakteraan dan kemakmuran rakyatnya.

B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Sistem Penjajahan

Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara diluar Indonesia, menyebabkan bangsa asing

(Eropa) masuk di Indonesia, yaitu Portigis, Spanyol,Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara, Walaupun abad ke-XVI agama islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan islam, seperti Samudra Pasai dan Demak.

Bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Sejak itu, mulailah lembaran hitam sejarah indonesia dengan penjajahan Eropa, Khususnya Belanda, Masa penjajahan Belanda itu dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa indonesia dalam mencapai cita-citanya, sebab pada zaman penjajahan ini apa yang telah dicapai bangsa indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang, Kedaulatan negara hilang, Persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, Wilayah diinjak-injak penjajah.

1. Perjungan Sebelum abad ke-XXPenjajahan Eropa yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak

dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak semula, imprialis itu menjejakkan kakinya di Indonesia, di mana-mana bangsa Indonesia melawannya dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik.

Kita mengenal nama-nama pahlawan bangsa yang berjuang dengan gigih melawan para penjajah. Pada abad ke-XVII dan XVIII perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di Banten (1650), Hasanuddin di Makasar (1660), Iskandar Muda di Aceh (1635), Untung Surapati dan Turnojoyo di Jawa Timur (1670), Ibnu Iskandar di Minangkabau (1680).

Pada permulaan abad ke-XIX penjajah Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang bernama VOC berganti dengan badan pemerintahan resmi, yaitu pemerintahan Hindia Belanda. Semua pernah terjadi pergeseran pemerintahan penjajah dari Hindia Belanda kepada Inggris, tetapi tidak berjalan lama dan segera kembali kepada Belanda lagi. Dalam usaha memperkuat kolonialismenya, Belanda menghadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Patimura (1817), Iman Bonjol di Minangkabau (1822-1837), Diponegoro di Mataram (1825-1830), Badaruddin di Palembang(1817), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895), Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro dan Cut Nya’Din di Aceh ( 1873-1904), Si Singamangaraja di Batak (1900).

Pada hakikatnya perlawanan terhadap Belanda itu terjadi di setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, perlawanan-perlawanan secara fisik terjadi sendiri-sendiri di setiap daerah. Tidak ada kesatuan serta kordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis, sebaliknya semakin memperkukuh kedudukan penjajah. Hal ini membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan (nasionalisme) dalam menghadapi penjajahan.

2. Kebangkitan NasionalPada permulaan abad ke-XX bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam

melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya kordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-XX itu untuk mengubah bentuk perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu ialah dengan membangkitkan kesadaran bangsa indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-uaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macan organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi sebagai pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka yang bergabung dalam organisasi itu mulai merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, tokohnya yang terkenal adalah dr.Wahidin Sudirohusodo. Kemudian bermunculan Organisasi pergerakan lain, yaitu sarikat dagang Islam (1909), kemudian berubah bentuk menjadi pergerakan politik dengan mengganti nama menjadi sarikat Islam (1911) di bawah pimpinan H.O.S Tjokrominoto. Berikutnya muncul pula Indische Parti (1913) dengan pimpinan Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Namun karena terlalu radikal, pimpinannya di buang ke luar negri (1913). Akan tetapi, perjuangan tidak kendur karena kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawan.

3. Sumpah Pemuda 1928Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolanperistiwa sejarah perjuangan

bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto, dan lain-lain mengumandangkan sumpah pemud yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia.

Melalui sumpah pemuda ini, makin tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tal pengikat persatuan itu adalah bahasa Indonesia.

Sebagai realisasi perjuangan bangsa, pada tahun 1930 berdirilah partai Indonesia yang di singkat dengan partindo (1931) sebagai pengganti PNI yang dibubarkan. Kemudian golongan demokrat yang terdiri atas Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI baru, dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

4. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan jepangPada tanggal 7 Desember 1941 meleuskan perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl

Harbour oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu di daerah Pasifik.

Kemudian pada tanggal 8 mqret 1942, Jepang masuk ke indonesia menghalau penjajah Belanda.pada saat itu, jepang menetahui keinginan bangsa indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air indonesia. Peristiwa penyerahan indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi dikalijati jaa tengah tanggal 8 maret 1942.

Jepang mempropagandakan kehadirannya di indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh karna itu, jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyayikan lagu Indonesia Raya dan Jepang juga membujuk hati bangsa indonesia dengan mengumumkan janji kemerdekaan kelak dikemudian hari apabila perang sudah selesai, kemudian janji kedua kemerdekaan di umumkan lagi oleh Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Akan tetepi, hal itu merupakan tipu muslihat agar rakyat indonesia membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda. Hal ini merupakan kenyataan yang dihadapi oleh bangsa indonesia, bahwa sesungguhnya Jepang tidak kurang kejamnya dengan penjajahan Belanda. Kemerdekaan tanah air dan bangsa indonesia yang didambakan tidak pernah menunjukan tanda-tanda kedatangannya, bahkan terasa semakin menjauh, Kekecewaan rakya Indonesia akibat perlakuan Jepang itu menmbulkan perlawanan-perlawanan terhadap terhadap Jepang, baik secara ilegal maupun legal, seperti pemberontakan Peta di Blitar.

C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 19451. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945

Sebagai tindakan lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan Penyelidik), dalam bahasa Jepang disebut Dekuritu Zyunbi Tyoosakai. Badan penyelidik ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan susunan keanggotaannya, adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Ketua Muda : Ichibangase Yosio

Ketua Muda : R.P. Suroso

Anggota : 1. Abikoesno Tjokrosoejoso2. Hadji Ah. Sanoesi3. K.H. Abdul Halim4. Prof. Dr. R. Asikin widjajakoesoema5. M.Aris6. Abdoel Kadir7. Dr.R. Boentaran Martoadjo8. B.P.H. Bintoro9. Ki Hajar Dewantara10. A.M. Dasaad11. Prof.Dr.P.A.H. Djajadinigrat12. Drs. Moh.Hatta13. Ki Bagoes Hadikoesoemo14. Mr.R.Hinromartono15. Mr. Muh.Yamin

16. R.A.A.Soemitro Kolopaking Poerbonegoro17. Mr.Dr.R. Koesoma Atmadja18. Mr.J.latuharhary19. R.M. Margono Djojohadikoesoemo20. Mr.A.A. Maramis21. K.H. Maramis22. K.H.M. Mansoer23. Moenandar24. A.K. Moezakir25. R.Oto Iskandar Dinata26. Parada Harahap27. B.P.H Poeroebojo28. R.Abdoelrahim Pratalykarma29. R. Roeslan Wongsokoesoemo30. Prof .Ir.Rooseno31. H. Agoes Salim32. Dr. Samsi33. Mr.R.M. Sartono34. Mr.R. Samsoedin35. Mr.R.Sastromoeljono36. Mr.R. Singgih37. Ir. Soekarno38. R. Soedirman39. R.Soekardjo Wirjopranoto40. Dr. Soekarmin41. Mr.A. Soebardjo42. Prof .Mr.Dr. Soepomo43. Ir.M.R.P. Soerahman Tjokroadisoerjo44. M. Sutarjo Kartohadi Koesoemo45. R.M.T.A. Soerjo46. Mr Soesanto47. Mr. Soewandi48. Drs.K.R.M.A. Sosrodiningrat49. K.H.A. Wachid Hasjim50. K.R.M.T.H. Woerjaningrat51. R.A.A. Wiranatokoesoema52. Mr.K.R.M.T. Wongsonagoro53. Ny.Mr.Maria Ulfah Santoso54. Ny.R.S.S. Soenarjo Maongenpoepito55. Oei Tjong Hauw56. Oei Tiang Tjoei

57. Liem Koen Hain58. Mr. Tan Eng Hoa59. P.F.Dahler60. A.Baswedan

AnggotaTambahan : 1. K.H. Abdul Fatah Hasan

2. R. Asikin Natanegara3. BKPA Soerjo Hamidjojo4. Ir. Pangeran M. Noor5. Mr. M. Besar6. Abdul Kaffar

Dengan adanya Badan Penyalidik ini, Bangsa Indonesiadapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh karna itu, peristiwa in dapat dijadikan sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Badan penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut.

a. Mr. Muhamad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945, Kesempatan pertama mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lenkap Badan penyelidikan yang pertama. Pidatonya berisi lima asas, yaitu sebagai berikut.

1) Perikebangsaan.2) Perikemanusiaan.3) Periketuhanan.4) Perikerakyatan.5) Kesejahteraan rakyat.

Setelah pidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia . Didalam pembukaan dari rancagan itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa.2) Kebangsaan persatuaan Indonesia.3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Ir. Soekarno (1 juni 1945)

Pada tanggal 1 juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya dihadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik, Dalam pidatonya diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusannya sebagai berikut.

1) Kebangsaan Indonesia.2) Internasionalisme (Perikemanusiaan).3) Mufakat (demokrasi).4) Kesejakteraan sosial.5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Beliau juga mengusulkan agar diberi nama Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang ahli bahasa. Lima prinsp sebagai dasar negaraitu selanjutnya dapt diperas menjadi Tri Sila yaitu, (1) sosio nasionalisme (kebangsaan), (2) sosio demokrasi (mufakat), dan (3) ketuhanaan. Kemudiaan Tri Sila dapat diperas lagi mejadi Eka Sila yang berinti gotong royong.

Piagam Jakarta (22 juni 1945)Sembilan tokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuaan untuk

membahas pidato-pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan disusunlah sebuah piagam yang kemudian dikenal Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut.

1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.3) Persatuan Indonesia.4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesembilan tokoh tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmat Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidang keduanya tanggal 14-16 juli 1945.

2. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya

Pada tanggal 9 Agustus 1945, terbentuklah Panetia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disebut dalam bahasa Jepang dokuritu zyunbi Linkai . Ir. Soekarno sebagai ketua dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik, tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu sebagai berikut.

a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia.b. Sebagai pembentuk negara.c. Menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara

(pokok kaidah negara fundamental).

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada Sekutu. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris diserahi oleh Sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Situasi kekosongan kekuasaan itu tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa, terutama para pemudanya, segera menanggapi situasi ini dengan mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan oleh PPKI sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas bangsa Indonesia, bertanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangasa Indonesia dalam membebaskan dirinya dari cengkraman penjajahan selama berabad-abad, Maka dapat disimpulkan Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan dari perjuangan kekuatan sendiri.

Proklamasi kemerdekaaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitusebagai berikut.

a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia

Kemerdekaan Indonesia merupakan buah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan secara bertahab. Pertama, perlawanan terhadap penjajahan Barat sebelum tahun 1908. Kedua, perjuangan dengan mengunakan organisasi. Ketiga, perlawanan dengan melahirkan rasa rasionalisme. Keempat, perjungan melalui taktik kooperasi dan nonkooperasi. Kelima, perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepuncak, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia

Proklamasi bermakna bahwa bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan an sekaligus membentuk peruban baru, yaitu negara Republik Indonesia, dengan membawa dua akibat. Pertama, lahirlah tata hukum Indonesia dan sekaligus dihapusnya tata hukum kolonial. Kedua, merupakan sember hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia.

c. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dan tata hukum Indonesia

Dengan dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dilihat dari segi hukum berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tata hukum sebelumnya. Dengan demikian, bangsa Indonesia saat ini tela mendirikan tata hukum yang baru, yaitu hukum yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Berarti, proklamasi adalah suatu peraturan yang pertama lahirnya. Proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma hukum, dari segi hukum tak mungkin dicari dasar hukumnya, dan kapan timbulnya tidak dapat ditetapkan secara pasti, hanya dapat diketahui apabila proklamasi itu bener-benar terjadi. Proklamasi merupakan perwujudan

formal dari salah satu revolusi bangsa untuk menyatakan, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar (Internasioanal), bahwa bangsa Indonesia mulai saa itu milai mengambil sikap untuk menentukan naib sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata negaranya.

3. Proses pengesahan UUD 1945sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya

yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian Batang Tubuh UUD. Hasil sidang pertama menghasikan keputusan sebagai berikut.

a. Mengesahkan Undang-Undang dasar 1945 yang meliputi sebagai birikut.

1) Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudia berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945.

2) Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah di terima Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

b. Memilih presiden dan wakil presiden pertama.

c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

No. Piagam Jakarta Pembukaan Uud 19451.2.3.

4.

Mukadimah“...dalam suatu hukum dasar”“...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”“...menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”

Pembukaan“...dalam suatu UUD Negara”“...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”“...menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”

Perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut.

No. Rancangan Hukum Dasar UUD 1945

1.2.

3.

4.

Istilah “Hukum Dasar”Dalam rancangan dua orang Wakil PresidenPresiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam“...selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintahan Indonesia”

Undang-Undang Dasar (usul soepomo)Seorang Wakil Preseiden

Presiden harus orang Indonesia asli

Dihapuskan

Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sah dan benar, karena disamping menpunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (Panitia Persiapan Kemerdekaan) yang berarti telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.

D. Perjuangan Menpertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia1. Masa revolusi fisik

Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dalam waktu singkat oleh Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panetia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karna itu, segala sesuatunya diatur dalam Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah asli), yang menentukan sebagai berikut.

Pasal IPanetia persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia.

Pasal IISegala badan usaha negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar itu.

Pasal IIIUntuk pertama kali Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Panetia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IVSebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan komite Nasional Pusat.

Untuk tujuan tersebut dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tanggal 16 oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan Legeslatif kepada komite Nasional Indonesia Pusat. Sehinnga dianggap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Masa demokrasi liberal Belanda telah mengetahui Indonesia telah merdeka.Mereka tidak tinggal diam, ia ingin

menjajah kembali seperti tempo dahulu. Oleh karena itu , ia berusaha mendudukiWilayah negara Republik Indonesia dan merebut kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia.Masuknya belanda dan menduduki wilayah Repblik Indonesia, dilakuka dengan cara Membnceng tentara sekutuyang bertugas melucuti tentara jepangdi Indonesia, setelah Jepang mengakui kekalahanNya dalam Perang Dunia II.

Beberapa daerah Di mana Belanda mendudukinya di usahakan terbentuknya negara-negara kecil yang bersifat kedaerahan beserta dengan pemerintahanya. Sejak itu wilayah negara Republi Indonesia berkembang menjdi dua pemerintahan, Yaitu sebagai berikut.a. Pemerintahan Republik Indonesia yang mempertahankan kemerdekaanya serta

keaulatannya baik terhadap pihak Belanda maupun terhadap pihak dunia luar terhadap ProklamasiKemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

b. Pemerintahan negara-negara kecil yang didirikan oleh atau paling tidak atas bantuan belanda.

Sikap dan usaha Belanda tersbut dimana-mana mendpat tentngan dan perlaanan sengit dari bangsa Indonesia. Akhirnya, Belanda menyadari tidaklah mungkin kembali dan mendirikan pemerintahan seperti hanya pada zaman Hindia Belanda dahulu.sehigga diusahakan cara lain untuk menghadapi bangsa indonesia, yaitu diusahakan terbentuknya negara republik Indonesia Serikat, yang hanya akan bersetatus negara bagian saja. Cara itu akan dapat melemahkan pemerintahan republik Indonesia dalam menghadapi tuntutan Belanda, bahkan apabila mungkin akan menghancurkan sam sekali.

Dalam rangka maksud Belanda itu, akan dibentuk komite Indonesia Serikat sebagai usaha membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Belanda telah berhasil membentuk negara-negara kecil yaitu sebagai berikut.a. Negara Indonesia Timur (1946)b. Negara Sumatra Timur (1947)c. Negara Pasundan (1948)d. Negara Sumatra Selatan (1948)e. Negara Jawa Timur 1948)f. Negara Madura (1948)

Negara-negara itulah yang kemudian bergabung dalam Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), atau pertemuan untuk permusyawaratan federal yang merupakan aliran federalisme atas usaha Belanda.

Sementara itu, persiapan-persiapan juga telah terjadi di daerah-daerah kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Sementara itu pihak Belanda terus menerus melancarkan tekanan-tekanan secara demokratis terhadap pemerintah Republik Indonesia, antara lain melalui persetujuan Linggarjati (25 Maret 1947) dan persetujuan Renville (17 Januari 1948). Isi persetujuan-persetujuan tesebut pada hakikatnya mempersempit wilayah serta kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi, karena usaha-usaha tersebut masih belum juga dapat berhasil terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka tidak ada jalan lain lagi pihak Belanda selain dengan mengadakan tindakan kekerasan bersenjata berupa penyerbuan atau agresi atas wilayah Republik Indonesia, wilayah mana oleh pihak Belanda baik dalam Persetujuan Linggarjati maupun dalam persetujuan Renville telah di akuinya sebagai wilayah Republik Indonesia.

Agresi pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, dan agresi kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Istilah agresi ini dipergunakan oleh mereka yang pro Indonesia. Memang kenyataannya Belanda menyerbu dan melanggar wilayah negara Republik Indonesia yang telah di akui sendiri, akan tetapi oleh pihak Belanda sendiri dipergunakan istilah tindakan polisionil, dengan maksud bahwa Belanda hanya mengerahkan aparat kepolisiannya untuk menentrampak keadaan. Jadi, yang di anggap menimbulkan keadaan kacau itu justru bangsa Indonesia. Belanda dengan aparat kepolisiannya (yang kenyataannya bukan polisi, tetapi tentara) menentramkan keadaan yang serba kacau tersebut.

Dengan tindakan kedua agresi ersebuthampir seluruh wilayah negara Republik Indnesia dapat di duduk serta di kuasaioleh pihak Belanda. Mereka berharap segera di adakanperdamaian,serta melemahkan pejuang bangsa Indonesia. Namun, sesungguhnya dipandang dari segi strategi maupun politistindakan ke dua agrei Belandatersebut justru merugkan pihak Belanda sendiri,karna dengan adanya tindakan-tindakan agresitersebut justru memprtinggi semangat pejung bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karna itulah persengketaan antaa Republik Indonesia dengan belanda tidak semakin mereda,tetapi bahkan smakin memuncak dan situasi menjadi gawat.

Sehubungan dengan keadan tersebut,PBBperlu ikut ampur tangan guna menyelesaikan pertikaianantara Republik Indonesia dengan Belanda, dengan di adakan suatu konfrensi yang diadakan di Den Hang Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 Nofember 1949 yang di kenal dengan nama Konferensi Mejabundar (KNB). Hasilnya yang di capai persetujuan adalah sebagai berikut.

a. Didirikanya negara Republik Indonesia Serikat.b. Pengakuan kedaulatan oleh pemerintahan kerajan Belanda kepada pemerintahan

negara Republik Indonesia Serikat.c. Didirikanya Uni antara negara Repulik Indonesia Serikat da kerajaan Belanda.Pengakuan kedalatanditentukan akan dilaksanakan tanggal 27 Desember 1949. Dengan

demikian,negara Republik Indanesia (Proklamasi) hanya berstatus sebagai negara bagian. Mengapa pemerintahan negara Republik Indonesia menerima dengan baik hasil Konfrensi Meja Bundar tersebut? Melalui semangat pejuang bangsa Indonesia untuk memretahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya, maka kesempatan itu di prgunakan dengan sebaik-baiknya oleh bangsa indonesia untk menerima hasil KMB dengan berdirinya negara Republik Indonesia serikat.

a. Pembentukan negara kesatuan kembaliPembentukan negara RIS di anggap sebagai bentukan belanda. Denan dmikian,

pejuangan bangsa untuk kebali kepada negara kesatuan semakin kuat. Hal in terbukti terjadi penggabungan beberapa negara begian kepada negara begian republi Iindonesia(Preoklamasi Yogyakarta). Akhirnya pada tanggal 19 mei 1950 negara RIS terdiri atas tiga bagian saja,yaitu negara republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur.

Kewajiban pemerintahan negara RIS semakin berkurang untuk meerintah. Untuk menanggapi keadaan tersebut akhirnya di setujui oleh ketua pemerintahan RIS dengan RI untuk mengdakan musyawarah atas pertimbangan politik bahwanegara-negara bagian

cenderung untuk bergabung kembaki kepaa ngara Kesatuan Negara Kesatuan Indonesia. Pada akhirnya tercapai kesepakatan melalui persetujuan tanggal 19 Mei 1950 yang berisi bahwa dalam waktuyang sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai penjelmaan dari pada Ripublik Indonesia bedasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Perubahan UUD terjadi, dari Konstitusi RIS menjadi UUD sementara 1950dengan mengubah bagian-bagian dari konstitusi RIS yang tidak sesuai dengan jiwa negara kesatuan, Walapun UUDS 1950 sebagai tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan Uud 1945, namun kenyataannya maih berorientai kepada pemerintahan yang berasaskan demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap pancasila, Pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Periode demokrasi liberal setelah tahun 1949, ditandai dengan kuatnya kedudukan parlemen dalam pemerintahan.kabinetnya sering kali jatuh. Kekuatan terkuat ada pada partai-partai dan angkatan bersenjata. Presiden relatif lemah tahun 1950.kabinet dipimpin oleh Hatta dan sejumlah pemimpin moderen disekitarnya. Keberhasilan pemerintah pada masa demokrasi liberal dalam usaha-usaha ekonomi tidak begitu besar, walaupun peningkatan produksi cukup berkesan .

Pada zaman demokrasi liberal negara sesungguhnya sangat lemah dikarenakan sifat yang sangat desentralisasai dari perjungan revolusioner melawan Belanda (1945-1949). Banyak pertempuran yang di lakukan oleh laskar-laskar yaitu pasukan-pasukan di luar TNI yang banyak mempunyai ikatan dengan partai politik atau organisasi pemuda. Pemerintah di tentang oleh para pembangkang dalam struktur nrgara, seperti Letko ahmad Hussien memproklamasikan Dewan Banten di Padang dalam bulan Desember 1956. Tokoh=Tokoh luar seperti Sekarmardji Maridjan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, dan Daud Beureuhyang semula pemimpin gerilya anti-Belanda, kemudian memimpin pemberontak yang berkepanjangan diderahnya masing-masing (Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh).

b. Pembangunan ekonomi

Pada tahun 1949-1956 pemerintah Indonesia menerapkan suatu sistem politik yang disebut demokrasi liberal, yang di sebut juga sebagai sistem politik yang sangat demokratis. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.

Selema periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih dalam peninggalan peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal / modern, seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersial yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan nasional didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi pada ekspor. Keadaan ekonomi Indonesia setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua

perusahaan di tanah air, termasuk milik Belanda, menjadi lebih buruk dibanding keadaan ekonomi pada masa penjajahan Belanda.

Selain kondisi politik yang tidak menguntungkan, buruknya perekonomian Indonesia pada masa ini juga disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti terbatasnya kemampuan kewirausahaan, tenaga kerja yang berpendidikan, teknologi, dan kemampuan pemerintah menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Pemerintah memprioritaskan pertama terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi, keterbatasan faktor produki di atas dan kekacauan politik nasional menyebabkan pembangunan ekonomi Indonesia setelah perang revolusi tidak pernah terlaksana dengan baik.

3. Masa orde lama

Pemilu tahun 1955, dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam. Keadaan ini di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

a. Makin berkuasanya modal-modal raksasa trhadap perekonomian Indonesia.b. Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan

dinamika masyarakat ke arah pembangunan, terutama pembangunan bidang ekonomi.

c. Sistem liberal berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet jatuh bangun sehingga pemrrintah tidak stabil.

d. Pemilu 1955 ternyata dalam DPR tidak mencerminkan perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, karena banyak golongan-golangan di daerah-daerah belum terwakili di DPR.

e. Konstintuate yang bertugas membentuk UUD yang baru ternyata gagal.

Akan dasar hal tersebut Presiden menyatakan, bahwa negara dalam keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara. Untuk itu, Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekrit tersebut adalah sebagai berikut.

a. Membubarkan Konstintuante.b. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.c. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan dasar pemikiran agar tidak terulang lagi peristiwa di masa lampau maka pada waktu itu Presiden Soekarno sebagai kepala eksekutif menerapkan demokrasi pemimpin. Demokrasi pemimpin adalah suatu paham demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme, dan komunisme, tetap oleh suatu paham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur kepada suatu tujuan

masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun, pelaksanaan demokrasi terpimpin itu (dalam menyimak arti yang sebenarnya) justru bertentangan dengan pancasila, yang berlaku adalah keinginan dan ambisi politik pemimpin sendiri. Kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945 dalam bidang politik adalah sebagai berikut.

a. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui penetapan presiden No. 4 tahun 1960 dengan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

b. Pembentukam MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

c. Pembentukan DPA dan MA dengan penetapan Presiden dan anggotanya diangkat dan diberhenikan oleh Presiden.

d. Lembaga-lembaga negara, seperti yang disebutkan di atas dipimpin sendiri oleh Presiden.

e. Mengangkat Presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. II / MPRS / 1963 dan Tap. MPR No. III / MPRS / 1963.

f. Melalui ketetapan MPRS NO. I / MPRS / 1963 Manifisto politik dari Presiden dijadikan GBHN.

g. Hak budget DPR tidak berjalan, karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Karena DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang di ajukan Presiden, maka DPR dibubarkan tahun 1960.

h. Menteri-mennteri diperbolehkan menjabat sebagai ketua MPRS, DPR-GR, DPA, MA, MPRS, dan DPR-GR yang sehrusnya menjadi lembaga perwakilan rakyat yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, malah sebaliknya harus tunduk kepada kebijakan Presiden.

Ideologi Pancasila pada saat itu dirancang ole PKI untuk diganti denganideologi Manipol Usdekserta konsep Nasakom. PKI berusaha untuk menancapkan kekuasaannyadengan membangun komunis Internasional dengan RRC. Terbukti dengan terbukanya hubungaan poros Jakarta –Peking. Sebagai puncak peristiwanya adalah meletusnya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S / PKI), sebagai usaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Marxis.

Pembangunan Ekonomi

Sistem politik dan ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah ekonomi terpimpin dicanangkan, semakin dekat dengan haluan / pemikiran sosialis / Komunis. Walaupun ideologi Indonesia Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet dan cina sangat kuat. Sebetulnya pemerintahan Indonesia memiliki haluan politik yang berbau

komunis hanya merupakan suatu refleksi dari perasaan anti-kolonialisasi, anti-imperialisasi, dan anti-kapitalisasi saat itu. Pada masa itu prinsip-prinsip individualisme, danpersaingan beba, dan perusahaan swasta / pribadi sangat ditentang oleh pemerintah dan masyarakat pada masyarakatpada umumnya karena prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme.

Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit memdapat dana dari negara-negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman ataupun penanaman modal Asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekrontuksi ekonomi dan pembangunan selanjutnya Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Hingga akhir dekade 1950-an, sumber penanaman modal asing Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan ekspor, hasil-hasil perkebunan, dan pertambangan serta kegiatan ekonomi yang terkait.

Setelah peristiwa G-30-S / PKI, terjadi suatu perubahan politik yang drastis yang terus mengubah sistem ekonomi dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semi-kepitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan pancasila. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari pengaruh kekuasaan cenderung kepada sosialis / komunis, khususnya pada masa orde lama.

4. Masa orde baru

Dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dalam orde lama, dimulailah pemerintahan baru yang dikenal dengan orde baru, yaitu suatu tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya orde baru diawali dengan tuntutan aksi- aksi dari seluruh masyarakat, seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatun Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan lain-lain. Tuntutan mereka dikenal dengan nama Tritura. Isi tuntutan tersebut sebagai berikut.

a. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S / PKI.c. Penurunan harga.

Orde baru mengambil tugas utamanya, yaitu penciptaan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi,dan mengambil jarak dengan kelompok-kelompok yang kuat orientasi idiologisnya. Pemimpin orde baru segera menyusun birokrasi yang mendukung kebijakannya. Diciptakan ABRI yang loyal dibawah komandonya. Semua lembaga negara baik supra maupun infrastuktur ditentukan kepemimpinan atas dasar loyalitas kepadanya.

Orde baru bertolak belakang dengan orde lama dalam hal kebijakan ekonomi,dan cenderung otoriter dan monopolistik sebagai pelanjut dari rezim orde lama. Kebijakan ekonomi campuran sehingga ekonomi nasional meningkat rata-rata 7 persen dari tahun

1969 hingga dekade 1980-an, tetapi kemudian membuka praktik monopoli, korupsi, dan kolusi yang berskala massif antara penguasa dengan penguasa, serta skandal raksasa bayak terjadi , seperti kasus Bank Duta, Bapindo, dan lain-lain. Menurut Didik Rachbini, pada tahun 1993 sekitar 1 persen penduduk memperoleh 80 persen pendapat nasional, sedangkan 99 persen penduduk di tingkat bawah dan menengah menerima 20 persen.

Atas nama stabilitas dan pembanguna ekonomi, pemerintah orde baru menafsirkan sila-sila kemanusiaan, kerakyatan dan keadialan yang mengarah kepada ancaman terhadap sila ketiga.

Orde baru adalah era pemeritahan pengganti pemeritahan orde lama. Pemerintahan orde lama melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka “Revolusi Indonesia Belum Selesai”. Pancasila direduksi peranannya menjadi ajimat keempat dari Panca Ajimat Revolusi. Sidang umum MPR tahun 1973 menetapkan Tap.MPR No.IV/MPR/1973 tantang GBHN, dalam BAB III menetapkan pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun. Dalam Konsiderannya disebutkan pembangunan berkesinambungan. Sidang Umum MPR tahun 1978 menetapkan Tap.MPR No. II/MPR/1978 tentang pedoman penghanyatan Pengamalan pancasila (P-4). Pemerintah orde baru mendirikan lembaga BP-7 yang ditugaskan untuk menyosialisasikan P-4 kepada seluruh masyarakat menggunakan metode indoktrinasi, dengan sebutan metode objektif praktis, pada tahun 1980, mulailah raksasa lahirnya kebulatan tekat rakyat indonesia yang mengangkat Presiden RI ke-2 sebagai Bapak Pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan sebagai idiologi menggunakan trilogi pembangunan sebagai nilai intrumentalnya.

Pada tahun 1983, pemerintahan mengajukan satu paket yang terdiri atas 5 Undang-Undang Politik tentang:

a. Susunan dan kedudukan anggota MPR / DPR,b. Pemilihan umum,c. Kepartaian dan Golkar,d. Organisasi masyarakat,dan e. Referndum.

Kelima paket undang-undang itu disetujui oleh DPR dengan tujuan menjaga terpeliharanya kekuasaan dan menjaga kelanjutan pembangunan sebagai idiologi. Perubahan kondisi yang mengglobal mempengaruhi sikap masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini menimbulkan sifat individualistik sehinga terbentuk masyarakat marginal dan konglomerasi yang terpusat pada kelompok tertetu yang berdasarkan ekonomi kapitalis dengan dalil kebebasan.

Pada kenyataannya, orde baru jauh menyimpang dari perjuangannya semula, yaitu sebagai berikut.

a. Orde baru, secara eksplisit tidak mengakui 1 juni sebagai lahirnya Pancasila.b. Butir-butir P-4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan

tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban negara terhadap rakyatnya.c. Pengamalan Pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai idiologi,

sehingga rekayasa mendukung Bapak Pembangunan melalui kebulatan takad rakyat.

a. Asas tunggal Pancasila

Dalam pidato kenegaraan di depan DPR-RI tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai penerapan atas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Sesungguhnya gagasan inibukan gagasan baru karena tahun 1966-1967 sudah terdengar gagasan untuk mengasastunggalkan partai-partai politik. Namun, tampaknya keadaan belum memungkinkan. Tujuan menyeragamkan asas partai politik adalah untuk mengurangi seminimal mungkin potensi konflik idiologis yang terkandung dalam partai politik. Berbeda dengan gagasan Bung Karno dalam pidatonya tanggl 1 juni 1945, beliau mengharapkan agar pancasila dijadikan dasar filosofis negara Indonesia, tiap golongan hendaknya menerima anjuran filosofis ini dengan catatanbahwa tiap golongan berhak memperjuankan aspirasinya masing-masing dalam mengisi kemerdekaan. Golongan seperti ini masih terlihat dalam UU No. 3/1975 tentang partai politik dan Golongan karya, dengan adanya pidato Presiden tersebut dorongan dengan menjadiakan Pancasila sebagai satu-satunya asaa.

Akhirnya, keinginan Presiden itu terpenuhi denganmerubah UU No. 3 / 1975 dengan UU No. 3 / 1985. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan bahwa pengertian asas meliputi juga pengertian dasar, landasan, dan pedoman pokok yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar partai politik. Asas tunggal pancasila, menurut Deliar Noer, berarti mengingkari kebhinnekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Bahkan asas tunggal pancasila cenderung kearah sistem partai tungal, meski secara formal ada tiga partai, tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada satu partai.

b. Pembangunan Ekonomi

Dalam rangaka mewujudkan kesejakteraan rakyat, lewat pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah orde baru menjalin kembali hubungan balik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh idiologi komunisyang berarti kembali menjadi anggota PBB dan lembaga Internasional lainnya,seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Menjelng akhir dekade 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara-negara maju,termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan Indonesia.

Pembangunan orde baru dilakukan secara bertahap,Khususnya dibidang ekonomi, pembangunan jangka panjang (25/30 tahun),dan program rencana pembangunan lima tahun (Repelita, April 1969), dengan titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan industri-industri yang terkait. Dampak Repelita I dan Repelita berikutnya terhadap ekonomi indonesia mengagumkan. Periode 1960-1966, pertumbuhan ekonomi indonesia rata-rata 1,90% sedangakan masa orde baru antara 1966-1978 adalah 6%.

Keberhasilan pembangunan ekonomi masa orde baru juga didukung oleh penghasilan ekspor yang sangat besar miyak bumi,khususnya tahun 1973/1974, selain itu juga pinjaman luar negeri dan penanaman modal (PMA). Setelah dekade 1980-an pemerintah mengeluarkan paket deregulasi diawali pada sektor perbankan dan sektor riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas. Dengan kebijakan ini perekonomian indonesia bergeser secara bertahap dari sentralisasi (1970-an) menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta yang semakin besar.

Apabila dibandingkan dengan orde lama, cukup banyak terdapat perbedaan fundamental, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis ke ekonomi terbuka yang berorientasi kepada kapitalis. Perbedaan orientasi ekonomi itu menyebabkan perekonomian masa orde baru lebih baik dari mas orde lama. Beberapa prakondisi yang menonjol dari perekonomian masa orde baru adalah.

Stabilitas politik dan ekonomi. Sember daya manusia yang lebih baik. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang wastern oriented. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Kemauan yang kuat ( political will).

c. Kelemahan pembangunan orde baru

Persoalan yang paling mendasar dalan orde baru adalah campur aduk institusinegara dan swasta. Jabatan publik, perusahaan, dan yayasan dicampur aduk satu sama lain sehingga pemenang dan mengambil segala kesempatan dan potensi keuntungan ekonomi dan sosial secara tidak adil, seperti subordinasi Bank Indonesia (objek KKN), proteksi Chandra Asri, Keppres, Mobnas, Istitusi Bulog, pemasaran cengkeh dan jeruk, dan sebagainya memberi danpak masalah keadilan publik. Akses publik yang lebih luas terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi tertutup, sehingga proses pemerataan pendapatan di korbankan.

Lembaga kepresidenan merupakan faktor pokok dan mendasar yang paling rusak dan mempengaruhi lembaga negara dibawahnya, termasuk ke daera-daerah. Lembaga kepresidenan adalah the ruler, yang mengatur segalanya. Fungsi check and balance tidak bekerja dan parlemen menjadi stempel karet.

Peranan yang di lakukan oleh presiden pada masa orde baru adaalah peranan ganda sebagai institusi negara, yang menjadi regulator, tetapi tercampurin oleh pengaruh kepentingan swasta. Persoalan keadilan dan keterbukaan sistem menjadi korban dari

distorsi dan kelembagaan presiden. Institusi control yang lemah dan di lemahkan oleh institusi kepresidenan yang kuat, semakin memperburuk kondisi pembangunan dari masa keadilan masyarakat.

Kritik terhadap pemerintahan orde baru masih kelihatan sekalipun di tekan pada taraf minimal, seperti pada dekade 1970-an muncul gerakan untuk pemberantasan korupsi, karena utang dan kebangkrutan melanda pertamina. Pada dekade 1980-an isu menggugat praktik-praktik monopoli dan dekade 1990-an tuntutan perbaikan alokasi sumber daya ekonomi. Sumber-sumber keuangan yang potensial, dalam hal ini tersimpan di bank-bank pemerintah hanya dikuasai oleh 20 orang debitur kakap. Jadi perkembangan ekonomi hanya di gerakkan oleh segelintir orang, tidak partisipatif dan akses ekonomi masyarakat sangat minimal.

Kroporatisme diartikan sebagai sistem kenegaraan di mana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara tertutup satu sama lain. Dalam hubungan korporatis tersebut ( Prof. Didik J. Rachbini, 2002: 158-160), mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

Sumber-sumber ekonomi dinikmati oleh hanya segelintir perilaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan.

Kepentingan ekonomi dan kepentingan publik menyatu di dalam format polusi ekonomi.

Kekuasaan menjadi media yang subur bagi redistributive combine diantara segelintir orang.

Perburuan rente sangat subur dalam situasi politik dan ekonomi yang tertutup.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa ada paradoks kemajuan-kemajuan di Indonesia terjadi karena sistem yang distortif tersebut. Namun pada sisi lain kita melihat kenyataan akan rapuhnya basis ekonomi rakyat, yang mengalami statnasi berkepanjangan selama tiga dekade terakhir. Paradoks inilah yang menjadi gejala akhir permasalahan, yang sebenarnya terjadi di dalam sistem ekonomi nasional masa orde baru.

d. Pembangunan dan utang luar negripada tahun 1980-1999 mencapai 129 miliar dolar AS, ini berarti bahwa aliran modal ke

luar negri selama periode ini sudah mencapai angka lebih dari seribu triliun. Pada saat yang sama, kebijakan publik di bidang ekonomi, terutama kebijakan utang luar negri dicemari oleh perburuan rente ekonomi oleh kelompok kepentingan yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan.

Jika tidak ada iklim politik yang transparan dan terbuka maka birokrasi bersama pemerintah berperilaku memaksimumkan keuntungan politisnya. Hasilnya adalah ekonomi yang distrorsi, memonopoli dan perburuan rente yang meluas.

5. Masa era globalPenyimpangan kehidupan bernegara era orde baru sampai kepada puncaknya dengan

muncul krisis moneter yang berakibat jatuhnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa

selama 32 tahun. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran maka MPR telah mengeluarkan ketetapannya, antara lain sebagai berikut.

a. Ketetapan MPR No. VIII / MPR / 1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum.

b. Ketetapam MPR No. X / MPR / 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

c. Tap. MPR No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

d. Tap. MPR No. XIII / MPR/ 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia.

e. Tap. MPR No. XVI / MPR / 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.

f. Tap. MPR No. XVII / MPR / 1998 tentang HAM.g. Tap. MPR No. XVIII / MPR / 1998 tentang pencabutan P-4 dan penegasan

Pancasila sebagai dasar negara.Oleh karena itu, MPR melalui ketetapan No. V / MPR / 2000 telah mengeluarkan

ketetapan tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Faktor-faktor [enyebab terjadinya berbagai masalah krisis yang sangart luas tersebut dapat didenifisikan sebagai berikut.

a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak di jadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat.

b. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalah gunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

c. Konflik sosial budaya yang telah terjadi karena kemajemukan suku.d. Hukum telah menjadi adat kekuasaan dan pelaksanaannya telah di selewengkan

sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan sistem keadilan.e. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan prakti KKN.f. Sistem politik otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu

mmenyerap aspirasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.g. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik.h. Berlangsungnya pemerintah yang telah mengabaikan proses demokrasi.i. Pemerintah yang sentralistis yang menimbulkan kesenjangan dan ketidak adilan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.j. Penyalahgunaan kekuasaan.k. Pelaksanaan peran sosial politik dalam dwi fungsi angkatan bersenjata republik

Indonesia dan disalahgunakannya ABRI sebagai alat kekuasaan pada masa orde baru.

l. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya.

Pada masa era global,telah tiga kali pergantian presiden, yaitu Presiden B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan, Presiden Abdulrrahman Wahid sebagai Presiden hasil pemilu tahun 1999 dengan Kabinet Persatuan Nasional, namun Presiden Abdurrahman Wahid diperhatiakan oleh MPR karena dianggap melanggar haluan negara, kemudian diganti Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong Royong. Pada masa era global ini, pembangunan nasional dilaksanakan tidak lagi seperti orde baru yang dikenal dengan nama rencana pembangunan lima tahun (Repelita), melainkan dengan nama program pembangunan nasional (Propenas). Propenas yang telah telah disusun oleh Bappenas,berlaku untuk tahun 2000-2004. Bidang yang ada pada Propenas.

a. Bidang Hukum

Konsep awal Program pembangunan nasional dibidang hukum meliputi.

1) Penataan sistem dan kelembagaan hukum dengan program pembangunannya, adalah:

a) Program perencanaan dan pengembangan sistem hukum nasional,b) Program pembentukan dan penyusunan hukum,c) Program pembinaan kelembagaan hukum.

2) Penegakan hukum dengan programnya:

a) Penegakan dan pelayanan hukum,b) Pembinaan peradilan.

3) Peningkatan kualitas aparat penegak, sarana dan prasarana hukum dengan programnya:

a) Peningkatan kualitas aparatur hukum,b) Sararna prasarana hukum.

b. program pembangunan ekonomiDi bidang ekonomi, pembangunya adalah sebagai berikut.1) Sistem ekonomi kerakyatan.2) Mempercepat proses pemulihan ekonomi.

c. Bidang politik

Program pembangunan nasional di bidang politik, meliputi berikut ini.

1) Politik dalam negri,2) Politik luar negri,3) Penyelenggara negara,4) Ekonomi daerah.

d. Perekonomian pada era reformasi

Era reformasi yang terjadi adalah untuk mendesain ulang struktur ekonomi yang berbasis konglomerat menuju ekonomi kerakyatan. Perekonomian negara sudah menunjukan adanya perbaikan di bandingkan pada saat kejatuhan Presiden Soeharto.

Pada era Abdurrahman Wahid, perbaikan institusi secara sistematis tidak terjadi, bahkan kesalahan-kesalahan baru terjadi kembali yang menambah parah lagi keadaan. Beberapa diantaranya sebagai berikut.

Kasus DPUN, yaitu suatu lembaga perhimpunan para konglomerat di dalam institusi kepresidenan.

Kasus Depsos dan Deppen, pada kasus ini pemerintah Abdurrahman Wahid membubarkan lembag bermasalah, tetapi penggantinya tidak dipikirkan.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, praktis tidak ada masalah dalam negri yang terselesaikan dengan baik, seperti kasus aceh, konflik maluku, dsb. Presiden Abdurrahman Wahid di anggap cenderung bersikap diktator dan praktik KKN dilingkungan semakin intensif. Jika presiden tersebut juga menimbulakn perseturuan dengan DPR yang klimaksnya adalah dikeluarkannya memorandum satu dan dua. Pada akhirnya, dalam sidang istimewa MPR tahun 2001 presiden Abdurrahman Wahit diberhentikan dan megawati dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ke-5.

Dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan negara, maka MPR mengeluarkan Tap. MPR No. VII / MPR / 2001 tentang visi Indonesia masa depan, yang terdiri atas tiga fisi yaitu.

1) Visi Indonesia masa depan ialah cita-cita luhur sebagaiman tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

2) Visi lima tahun dirumuskan dalam garis-garis besar haluan negara.3) Visi antar masa depan dan lima tahunan disebut visi Indonesia 2020.

Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik-baik, dan bersih dan penyelenggaraan negara. Dalam mewujudkan visi Indonesia 2020 baik di dalam maupun di luar negri yaitu sebagai berikut.

1) Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan bangsa.2) Sistem hukum yang adil.3) Sistem politik yang demokratis.4) Sistem ekonomi yang adil dan produktif.5) Sistem sosial budaya yang beradap.6) Sumber daya manusia yang bermutu.

7) Globalisasi.

Presiden Megawati yang memulai pemerintahannya pada November 2001 masih menyisahkan suatu pekerjaan berat yang belum terselesaikan. Sesuai dengan rekomendasi, MPR ST 2002 menyatakan beberapa permasalahan untuk segera di tuntaskan, sebagai berikut.

1) Bidang politik dan keamanan.2) Bidang hukum dan ham.3) Bidang ekonomi dan keuangan.4) Bidang sosial budaya.