pmk nomor 01kmk062013

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SAUNAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PMK.06/2013

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAPPADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegarajDaerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penetapan nilai BarangMilik Negara dalam rangka penyusunan neraca pemerintahpusat dilakukan dengan berpedoman pada StandarAkuntansi Pemerintahan;bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, AsetTetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebutdikurangi akumulasi penyusutan;bahwa agar penyusutan Barang Milik Negara berupa AsetTetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, danterintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedomanbagi entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusutantersebut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Penyusutan BarangMilik Negara Berupa Aset Tetap Pad a Entitas PemerintahPusat;

b.

c.

d.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)sebagaimana teIah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4855);

2.

3.

IVI

Menetapkan


- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara SertaSusunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 142);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK06/2007tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan KeuanganPemerintah Pusat sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK05/2011;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK06/2012tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara BerupaAset Tetap Pada Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUTANBARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITASPEMERINTAH PUSAT.

BAB IKETENTUANUMUM

Bagian KesatuPengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,

adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dariperolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap, yang selanjutnyadisebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyaiMasa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untukdigunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalamkegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakatumum.

3. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, yangselanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalahpenyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitasdan manfaat dari suatu aset.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA _

-3 -

4. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yangdiharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahandan Zatau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unitserupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitaspemerintahan dan 'atau pelayanan publik.

5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang danbertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedomanserta melakukan pengelolaan Barang MilikNegara.

6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenanganpenggunaan Barang MilikNegara.

7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja ataupejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untukmenggunakan barang yang berada dalam penguasaannyadengan sebaik-baiknya.

8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawabanPemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkatLBMN,adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barangyang menyajikan posisi Barang Milik Negara pada awal danakhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Negara yangterjadi selama periode tersebut.

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal2

(1) Peraturan Menteri ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yangberada dalam penguasaan Pengelola Barang dan PenggunaBarang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangkapengelolaan BMN.

(2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetapyang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraantugas dan fungsi Kernenteriarr/Lernbaga yang diserahkankepada Pengelola Barang (Aset Idle).

Bagian KetigaTujuan

Pasa13

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:a. menyajikan nilai Aset Tetap secara

manfaat ekonomi aset dalam laporanpusat;

wajar sesuai dengankeuangan pemerintah

MENTERIKEUANGAN , __ ~E~UBLIK INDONESIA

-4-b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa

Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapatdiperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis danlogis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan ataubelanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetapyang sudah dimiliki.

BABIIOBJEK PENYUSUTAN

Pasal4

(1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:a. gedung dan bangunan;b. peralatan dan mesin;c. jalan, irigasi, dan jaringan; dand. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat

musik modern.(2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya

dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketigadan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan .dokumen

sumber yang sah dan telah diusulkan kepada PengelolaBarang untuk dilakukan penghapusannya; dan

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat darr/ atau usangyang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untukdilakukan penghapusan.

Pasal5

Aset Tetap Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf d merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan miliksuatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yangmemenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.

Pasal6

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumensumber yang sah dan telah diusulkan kepada PengelolaBarang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)huruf a:a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa

Pengguna, Laporan Barang Pengguna, LBMN, danNeraca; dan

c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang danCatatan atas Laporan Keuangan.


-5 -(2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap

yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, makaaset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Pasal 7

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat darr/ atau usang yang telahdiusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna,

Laporan Barang Pengguna, LBMN, dan Neraca; danc. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal8

(1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dansebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepadaPengelola Barang di kemudian hari ditemukan, makaterhadap Aset Tetap tersebut:a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun

Aset Tetap; danb. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1):a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset

Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah AsetTetap bersangkutan ditemukan kembali;

b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilaiakumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebutdisajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saatsebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilangdan akumulasi penyusutan selama periode dimana AsetTetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB IIINILAIYANGDAPATDISUSUTKAN

Pasal9

(1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilaibuku per 31 Desember 2012 untuk Aset Tetap yang diperolehsampai dengan 31 Desember 2012.

(2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakannilai yang tercatat dalam pembukuan.

(3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012,nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-6-(4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yangmerupakan nilai estimasi.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibatpenambahan atau pengurangan kualitas darr/ atau nilai AsetTetap, maka penambahan atau pengurangan tersebutdiperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

(2) Penambahan atau pengurangan kualitas darr/ atau nilai AsetTetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipenambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteriasebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibatkoreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahandalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari,maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan AsetTetap tersebut.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputipenyesuaian atas:a. nilai yang dapat disusutkan; danb. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 12

(1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuksetiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.

(2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakannilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

(3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai bukusemesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertamakali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuansebelum diberlakukannya penyusutan.

BABIVMASAMANFAAT

Pasal 13

(1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan denganmemperhatikan faktor-faktor prakiraan:a. daya pakai; danb. tingkat keausan fisik darr/ atau keusangan,dari Aset Tetap yang bersangkutan.


- '7 --

(2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapanpenyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiapkelompokAset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMN.

(3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapatdilakukan dalam hal :a. terjadi perubahan karakteristik fisik / penggunaan Aset

Tetap;b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa

Manfaat at au kapasitas manfaat; atauc. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset

Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 14

(1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit AsetTetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada MasaManfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa ManfaatAset Tetap yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal KekayaanNegara atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 15

(1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah MasaManfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mengubah Masa ManfaatAset Tetap yang bersangkutan.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. renovaSl;b. restorasi; atauc. overhaul.

(3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf amerupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan Zataupenggantian bagian Aset Tetap dengan maksudmeningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan Zatau kapasitas.

(4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bmerupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengantetap mempertahankan arsitekturnya.

(5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cmerupakan kegiatan penambahan, perbaikan, darr/ ataupenggantian bagian peralatan mesin dengan maksudmeningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan / atau kapasita~ "t!


-8-(6) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya

perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap AkibatPerbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat AsetTetap Akibat Perbaikan, yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 16

(1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah olehPengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaiansisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

(2) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa MasaManfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadisebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadipenyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengankondisi Aset Tetap.

(3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh DirekturJenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan,setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (6) ditetapkan paling lambat3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BABVMETODE PENYUSUTAN

Pasal 18

(1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakanmetode garis lurus.

(2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapatdisusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semesterselama Masa Manfaat.

(3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulasebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BABVIPENGHITUNGANDANPENCATATAN

Pasal 19

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Asetdilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Tetap

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA- -~- -- - 9 -

(2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam haldibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan KuasaPengguna Barang.

(3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapyang dilakukan oleh unit pembantu penatausahaansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh KuasaPengguna Barang.

(4) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapyang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunan yangdilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Pengguna Barang.

Pasal20

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan untuk setiap Aset Tetap.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetapdiperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang asettersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan AsetTetap lain.

(3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yangsebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatatsecara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasipenyusutannya dialokasikan secara proporsionalberdasarkan nilai masing-rnasing Aset Tetap, untuk dijadikannilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal21

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkanadanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1).

(2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan dalam satuan mata uang Rupiah denganpembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

(3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejakdiperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya MasaManfaat Aset Tetap.

(4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukansejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetapterse but dihapuskan.


- - - ---- 10 -

BABVIIPENYAJIANDANPENGUNGKAPAN

Pasa122

(1) Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagaiakumulasi penyusutan di Neraca periode berjalanberdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis KasMenuju Akrual.

(2) Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester.

(3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikandalam akun Akumulasi Penyusutan.

(4) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakan pengurang pos Aset Tetap dan pengurang nilaipos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca.

Pasa123

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalamCatatan atas Laporan Barang dan Catatan atas LaporanKeuangan yang sekurang-kurangnya memuat:a. nilai penyusutan;b. metode penyusutan yang digunakan;c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dand. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal

dan akhir periode.

Pasa124

(1) Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secarateknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neracadengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasipenyusutannya.

(2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatdalam ke1ompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatanatas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasa125

(2)

(1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapanPenyusutan Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman padaModul Penyusutan Aset Tetap.Modul Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negaraatas nama Menteri Keuangan.

MENTERIKEUANGANREPUBUK INDONESIA---- - - ---- - 11 -

BAB VIIIKETENTUANLAIN-LAIN

Pasa126

(1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak sertamerta dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasa127

Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4tidak berpengaruh pada nilai underlying asset Surat BerhargaSyariah Negara.

BABIXKETENTUANPERALIHAN

Pasa128

Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan:a. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya

Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan AsetTetap;

b. Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud padahuruf a:1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi

Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode

diberlakukannya penyusutan;3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan

pada akhir semester sebelum diberlakukannyaPenyusutan Aset Tetap.

BABXKETENTUANPENUTUP

Pasa129

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada EntitasPemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteriini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2013.

Pasa130

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

MENTERIKEUANGANAEPUBUI( INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetah uinya, memerin tahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tangga12 Januari 2013MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakartapada tanggal2 Januari 2013MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALAB UM

;kl4}1GAN R[::."

KEP ,~~~:1f.' EMENTERIAN'I{:;;'

LAMPIRANPERATURAN MENTEID KEUANGANNOMOR 1/PMK.06/2013TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIKNEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITASPEMERINTAH PUSAT


FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN BMN:

Formula Metode Garis Lurus

Nilaiyang dapat disusutkan

Penyusutan per periode = Masa manfaat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

pmk nomor 01kmk062013

Documents