plps no 1 th 2005 program penjaminan simpanan

c DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1/PLPS/2005

TENTANG

PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan perlu dilakukan pengaturan mengenai program penjaminan simpanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG

PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

3. Lembaga ...

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

4. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

6. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

7. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.

9. Tingkat Bunga Penjaminan adalah tingkat bunga maksimum yang dinilai wajar dalam rangka penjaminan.

10. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.

11. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.

12. Direksi adalah:

a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;

b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;

c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi;

d. Pimpinan cabang bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.

13. Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;

b. Pengawas ...


- 3 - b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;

c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi bank yang berbadan hukum Koperasi.

14. Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

a. pemegang saham yang ditetapkan oleh LPP sebagai pemegang saham pengendali, bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;

b. pimpinan kantor pusat bank asing, bagi cabang dari bank asing yang berkedudukan di luar negeri.

BAB II KEWAJIBAN BANK PESERTA

Pasal 2

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib:

a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;

2) salinan dokumen perizinan bank;

3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;

4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris bank;

b. membayar kontribusi kepesertaan;

c. membayar premi Penjaminan;

d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;

e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan

f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

BAB III ...


- 4 -

BAB III DOKUMEN KEPESERTAAN

Bagian Pertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank

Pasal 3

(1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.

(2) Salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha bank.

(3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 22 September 2005; atau

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diperolehnya izin usaha, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank

Pasal 4

(1) Surat keterangan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 memuat rasio-rasio pokok keuangan dan status pengawasan bank yang bersangkutan.

(2) Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. bank ...


- 5 -

a. bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau

b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui bank apabila dipandang perlu oleh LPP.

(3) Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum tanggal 22 September 2005; atau

b. 30 (tiga puluh) hari kalender, bagi bank yang memperoleh izin usaha pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

Bagian Ketiga Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris

Pasal 5

Bentuk dan isi pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 harus sesuai dengan formulir yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan LPS ini, yaitu:

a. Lampiran 1: pernyataan Pemegang Saham pengendali perorangan;

b. Lampiran 2: pernyataan Pemegang Saham pengendali yang berbentuk badan hukum;

c. Lampiran 3: pernyataan Direksi; dan

d. Lampiran 4: pernyataan Komisaris.

Pasal 6

(1) Pernyataan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi pemegang saham pengendali yang tercatat per tanggal 22 September 2005;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi pemegang saham pengendali, bagi pemegang saham yang menjadi pemegang saham pengendali pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

(2) Pernyataan ...


- 6 -

(2) Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi Direksi dan Komisaris yang diangkat sebelum tanggal 22 September 2005;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris yang diangkat pada atau setelah tanggal 22 September 2005.

(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada LPS tanpa menunggu hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari LPP.

BAB IV KONTRIBUSI KEPESERTAAN

Pasal 7

(1) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan.

(2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari:

a. modal sendiri (ekuitas) bank per 31 Desember 2004, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;

b. total modal sendiri (ekuitas) per 31 Desember 2004 dari bank-bank yang melakukan penggabungan usaha, bagi bank hasil penggabungan usaha yang dilakukan antara 1 Januari 2005 dan 22 September 2005;

c. modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah 1 Januari 2005.

(3) Modal sendiri (ekuitas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan selisih antara kekayaan dan kewajiban bank.

(4) Modal sendiri untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyedian modal minimum yang ditetapkan LPP.

Pasal 8 ...


- 7 -

Pasal 8

(1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat:

a. tanggal 22 Nopember 2005, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan izin usaha bank yang bersangkutan dari LPP, bagi bank baru.

(2) Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

rekening yang ditetapkan Dewan Komisioner LPS.

BAB V

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PREMI

Pasal 9

(1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan

b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

(2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.

Pasal 10

Proses pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan

b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 11 ...


- 8 -

Pasal 11

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan

b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:

i. Dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau

ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.

Pasal 14 ...


- 9 - Pasal 14

(1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru

memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.

(2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut.

(3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal bank-bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka:

a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;

b. dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

Pasal 16

Dalam hal izin usaha Bank dicabut oleh LPP sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka:

a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tidak dilakukan;

b. LPS tidak mengembalikan bagian premi yang telah dibayar pada awal periode untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan

c. Semua tunggakan premi dan denda yang belum dibayar bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan bank kepada LPS.

Pasal 17 ...


- 10 - Pasal 17

Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.

Pasal 18

(1) Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner.

(2) Bank menyampaikan perhitungan dan pembayaran premi kepada

LPS dengan melampirkan copy bukti pembayaran (transfer advice).

Pasal 19

Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (self assessment).

BAB VI

LAPORAN BANK

Pasal 20

(1) Setiap Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada LPS, yaitu:

a. Laporan posisi simpanan setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;

b. Laporan keuangan bulanan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya; dan

c. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

(2) Selain ...


- 11 - (2) Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), setiap bank juga harus menyampaikan laporan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris bank setiap kali ada perubahan Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, atau kepemilikan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi perubahan dimaksud.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah format laporan dalam rangka penyampaian laporan keuangan bulanan oleh setiap bank kepada LPP.

(5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

(6) Surat Bank sebagai pengantar (covering letter) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Direksi Bank atau pejabat Bank yang mendapat kuasa khusus secara tertulis untuk menandatangani laporan dimaksud.

Pasal 21

(1) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bank wajib menyampaikan koreksi atas laporan dimaksud.

(2) Apabila koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar bank, maka bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dilakukan rekonsiliasi antara LPS dan bank yang bersangkutan.

(3) Apabila koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kelebihan premi yang harus dibayarkan bank, kelebihan premi hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan.

(4) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

BAB VII …


- 12 - BAB VII

SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 22

(1) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

(2) Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:

a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;

b. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;

c. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;

d. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau

e. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

(3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.

Pasal 23

(1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.

(2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;

b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;

c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Pasal 24 ...


- 13 - Pasal 24

(1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account);

(2) Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

(3) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.

Pasal 25

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah:

a. seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;

b. paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;

c. paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;

d. paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2007.

BAB VIII REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 26

(1) Apabila LPP mencabut izin usaha bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:

a. Simpanan yang layak dibayar; dan

b. Simpanan yang tidak layak dibayar.

(2) LPS ...


- 14 - (2) LPS dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak

lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.

(3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.

(4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Pasal 27

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pegawai bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan bank;

b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;

c. daftar tagihan bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh bank;

d. standard operating procedure (SOP) internal bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;

e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank;

f. neraca dan rinciannya; dan

g. data dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Pasal 28

(1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari bank yang dicabut izin usahanya.

(2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

BAB IX ...


- 15 -

BAB IX PENGAJUAN KLAIM

Pasal 29

(1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.

(2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:

a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;

b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

Pasal 30

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

(1) Pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

(2) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.

(3) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

BAB X ...


- 16 -

BAB X PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 32

(1) Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(2) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

(3) Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 33

(1) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.

(2) Dalam hal klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.

(3) Kurs tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia melalui Reuters.

Pasal 34

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan (perjumpaan utang / set off / kompensasi) dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut.

(2) Ketentuan …


- 17 -

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

BAB XI KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

Pasal 35

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;

b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Pasal 36

Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila:

a. dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau

b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Pasal 37

(1) Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS.

(2) Dalam...


- 18 - (2) Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan,

Dewan Komisioner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia.

(3) LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan ketentuan:

a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan

b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Pasal 38

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Pasal 39

(1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:

a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau

b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

(2) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.

(3) LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut pada ayat (2) sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

(4) Bunga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung

menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB XII ...


- 19 -

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

(1) Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.

(2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.

Pasal 41

Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Setiap melakukan pembayaran, bank harus menyebutkan rincian peruntukan pembayaran tersebut, yaitu untuk premi dan/atau untuk denda, disertai dengan informasi mengenai jumlah pembayaran untuk masing-masing premi dan denda.

(2) Dalam hal bank tidak menyebutkan rincian peruntukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mencatat pembayaran tersebut terlebih dahulu untuk pembayaran premi dan apabila terdapat sisa akan dicatat untuk pembayaran denda.

Pasal 43

Apabila bank membayar denda, maka pembayaran denda tersebut terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran denda yang timbul lebih dahulu dan apabila terdapat sisa akan digunakan untuk pembayaran denda yang timbul berikutnya.

Pasal 44 ...


- 20 -

Pasal 44

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali, premi penjaminan dibayarkan untuk periode

22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.

(2) Pembayaran premi pada awal periode untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 22 Nopember 2005.

Pasal 46

(1) Premi untuk periode 22 September 2005 sampai dengan 31

Desember 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari dalam periode tersebut dan didasarkan pada rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan rumusan sebagai berikut:

184101 x 0,1% x

Realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005

(2) Proses pembayaran premi untuk periode 22 September 2005

sampai dengan 31 Desember 2005 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005 dan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari dalam periode 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan rumusan sebagai berikut:

184101 x 0,1% x

rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005

b. Penyesuaian ...


- 21 - b. Penyesuaian premi setelah akhir periode sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Laporan posisi simpanan untuk akhir bulan September 2005 dan Oktober 2005 serta laporan keuangan bulanan untuk bulan September 2005 disampaikan paling lambat tanggal 22 Nopember 2005.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2005

KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

RUDJITO, SE

plps no 1 th 2005 program penjaminan simpanan

Documents