plagiarism checker x originality reporte-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4970/2/pcx... ·...

Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 36%

Date: Rabu, Oktober 02, 2019

Statistics: 9229 words Plagiarized / 25726 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

-------------------------------------------------------------------------------------------

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA MUSLIM

? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim

Sanksi pelanggaran Pasal 72: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.

1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait,

sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) _

SINOPSIS Keinginan kuat umat Islam untuk menerapkan syariat adalah lumrah karena

Islam adalah agama yang mereka yakini kebenarannya.

Dalam perspektif global, kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama menjadi

mainstream setelah berakhirnya perang dingin pada akhir 1980 yang mengakibatkan

memudarnya ikatan-ikatan ideologis dan kembali pada simpul-simpul primordial seperti

agama. Dunia Islam mempunyai pengalaman beragam mengenai berbagai upaya guna

mempertahankan eksistensi hukum-hukum agamanya, mulai dari ‗ekstrim kiri‘ yang

meleburkan hukum agama dalam hukum sekular bahkan pada tingkat tertentu

menggantikannya dengan hukum sekular hingga ‗ekstrim kanan‘ yang menerapkan

hukum Islam secara rigid sebagaimana tertulis dalam teks keagamaan disertai pressure

struktur keagamaan.

Tantangan modernitas telah mengarahkan negara-negara Muslim untuk melakukan

pembaharuan berupa upaya positifisasi hukum keluarga dengan metode dan

pendekatan yang disesuaikan dengan pengalaman keberagamaan dan kultur

masing-masing. Namun demikian secara garis besar dapat ditarik benang merah bahwa

metode eklektik telah menjadi pilihan terlaris dalam kerangka mempertemukan antara

divine law dan man-made law secara harmonis.

Moh Khusen, M.A.

? xi

BAB IV METODE PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA; SEBUAH ANALISIS KOMPARATIF

~ 89 Dinamika Hukum Islam dalam Tantangan Modernitas ~ 89 Metode Pembaharuan

Hukum Keluarga ~ 99 DAFTAR PUSTAKA ~ 109 TENTANG PENULIS ~ 115 _Moh Khusen,

M.A. PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA MUSLIM

? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim

Moh Khusen, M.A.

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA MUSLIM —Salatiga: 2012 xii + 118 hal.;

14,5 x 20,5 Hak Cipta dilindungi undang-undang © 2013 Dilarang memperbanyak atau

memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara

elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem

penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Penulis _: _Moh Khusen, M.A. _ _Editor _: _Mochlasin _ _Desain Cover _: _Alazuka _

_Desain Isi _: _djanoerkoening _ _Cetakan I _ _September 2013 _ _ISBN _:

978-979-3549-18-7 _ _Penerbit _: _STAIN Salatiga Press _ _ _ _Jl. Tentara Pelajar No. 2

Salatiga _ _ _ _Jawa Tengah. Telp. (0298) 323706 _ _Percetakan _: _CV. Orbittrust Corp. _ _

_ _Jl.

Palagan Tentara Pelajar Km. 0,5 Gg. Jengger 01 _ _ _ _Jongkang,Ngaglik, Sleman,

Yogyakarta 55581 _ _ _ _Telp. +62 328 230 858, +62 274 4463799 _ _ _ _e-mail:

[email protected] _ __ DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ~ v DAFTAR ISI ~ ix BAB I

HUKUM KELUARGA; URGENSI DAN PERKEM BANGANNYA ~ 1 Urgensi Hukum Keluarga

di Negara Muslim ~ 1 Metodologi Penulisan ~ 5 A. Hukum Perkawinan ~ 9 BAB II

REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ~ 9 Hukum Kewarisan ~ 15 Hukum

Perwakafan ~ 26 A.

Pembaharuan Hukum Keluarga di India ~ 35 BAB III KASUS PEMBAHARUAN HUKUM

KELUARGA DI DUNIA MUSLIM ~ 35 Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan ~ 49

Pembaharuan Hukum Keluarga di Malaysia ~ 60 Pembaharuan Hukum Keluarga di Turki

~ 74 Dinamika Hukum Islam dalam Tantangan Modernitas ~ 89

Moh Khusen, M.A. ? ix

KATA PENGANTAR Hampir seluruh Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah PTAIN/S

memasukkan mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga Islam di kurikulumnya.

Hal ini dapat dipahami karena mata kuliah ini mem berikan pengayaan pengetahuan

mahasiswa tentang variasi penerapan hukum keluarga di berbagai belahan dunia

sekaligus mengenalkan kepada mereka ‗versi modern‘ dari Fiqh Munakahat, Mawaris,

dan Wakaf yang secara riil diberlakukan di negara-negara tersebut. Karena muatan

kajiannya yang melampaui wilayah Indonesia, maka bahan referensi yang digunakan

berbahasa asing, Arab dan Inggris.

Di STAIN Salatiga misalnya, mata kuliah ini diajarkan dengan referensi utama dua buah

buku karya Tahir Mahmood yaitu Personal Law in Islamic Countries (1987) dan Family

Law Reform in The Muslim World (1972). Oleh karena itu rintisan buku Bunga Rampai

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam ini akan menjembatani penguasaan mahasiswa

dalam mata kuliah ini di samping juga sangat bermanfaat untuk memberikan data-data

baru tentang hukum keluarga yang berlaku di masing-masing negara mengingat dua

referensi karya Tahir Mahmood di atas sudah out of date.

viii ? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim Moh Khusen, M.A.

? v

Buku ini akan mengkaji tentang pemberlakuan hukum keluarga Islam di negara-negara

modern mulai dari Asia hingga Timur Tengah. Sasaran utama buku ini adalah

pembahasan tentang produk per undang-undangan yang mengatur tentang keluarga

meliputi per kawinan, perceraian, pemeliharaan anak, kewarisan, dan lain-lain yang telah

diundangkan di negara tersebut.

Pembahasan ini juga akan menyentuh aspek sejarah pemberlakuannya mulai dari awal

pembentukan hingga perkembangan terakhir yang terjadi. Di tengah-tengah

penyusunan buku ini penulis berkesempatan mengikuti Refresher Program yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Program ini telah memfasilitasi penulis untuk melakukan kunjungan ke India, salah satu

Negara yang kebijakan pembaharuan hukum keluarganya penulis bahas dalam buku ini.

Meskipun program ini lebih difokuskan untuk mendalami tentang manajemen

pengelolaan perguruan tinggi, namun pengalaman satu bulan berada di beberapa

wilayah India cukup memberikan tambahan pemahaman kondisi Negara tersebut,

khususnya dalam konteks kehidupan social keagamaan dan system hukumnya.

Oleh karena itu, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis

sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Ali sebagai Dirjen Pendidikan Islam waktu itu,

Prof. Dr. Dede Rosyada selaku Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Dr. M. Ishom Yuski

selaku Kasubdit Ketenagaan, dan Ketua STAIN Salatiga atas rekomendasinya.

Tidak ketinggalan penulis menyampaikan terima kasih juga kepada Pusat Ilmiah dan

Penerbitan (PIP) STAIN Salatiga dan STAIN Salatiga Press, tanpa dukungan dan

bantuannya buku ini tidak akan dapat diterbitkan. _Seiring dengan rasa syukur atas

selesainya penulisan buku ini, penulis berharap buku ini bermanfaat bagi para pembaca,

khususnya dari kalangan akademisi pemerhati hukum Islam. Buku ini masih banyak

kekurangannya, oleh karena itu penulis membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima

kritik, saran, dan masukan konstruktif lainnya.

Salatiga, 27 Maret 2012 Moh Khusen

vi ? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim Moh Khusen, M.A. ? vii

29 Desember 1989 disahkan dan di undangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.7 Kedua produk perundang-undangan itu merupakan satu

paket legislasi yang saling berhubungan secara timbal balik dan saling melengkapi.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum

yang bersifat substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan),

sedangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur tentang prosedur beracara di

Pengadilan Agama yang meliputi: kekuasaan Pengadilan Agama di bidang perkawinan,

kewarisan, perwakafan, dan Shadaqah, khususnya untuk orang yang beragama Islam.

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan itu selalu

menjadi masalah, karena rujukan yang digunakan oleh Pengadilan senantiasa

berkeanekaragaman yang terdiri atas beragam kitab fikih dari bebagai aliran pemikiran,

yang berakibat munculnya keragaman keputusan Pengadilan terhadap perkara yang

serupa. Hal ini sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan

Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam kekosongan hukum itu telah terisi, dan

kerisauan para petinggi hukum teratasi. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat

dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tetulis ke

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan itu dapat dirinci pada dua

tahapan, yaitu sebagai berikut: Pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai

sumber baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pengumpulan bahan baku Cik Hasan Bisri, et. al, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan

Agama di Indo- nesia: Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

1999), hlm. 1. _ BAB I HUKUM KELUARGA; URGENSI DAN PERKEMBANGANNYA A.

Urgensi Hukum Keluarga di Negara Muslim Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di

berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga.

Meskipun dalam bidang-bidang lain seperti hukum muamalah atau tata perekonomian

yang berdasakan syari‘ah juga sedang diperjuangkan, hukum pidana Islam (jinayah)

serta politik hukum Islam (siyasah syar‘iyah). Hukum ekonomi Islam mengembangkan

sistem ekonomi yang berdasar syari‘ah; sistem bagi hasil.

Hukum pidana Islam (jinayah) merupakan hukum publik yang berdasarkan syari‘ah

Islam. Dari segi orisinalitasnya, hukum keluarga Islam memiliki kelebihan dibandingkan

dengan produk hukum lain. Kelebihan itu terletak pada kemampuan hukum keluarga

untuk bertahan dari pengaruh ideologi luar, baik dari agama lain maupun dari faham

sekularisme maupun komunisme.

Fenomena ini senada dengan tesis Herbert Lieberny sebagaimana dikutip oleh An-Na‘im

yang dikenal dengan nama ―paradigma lima teori konsentris‖. Paradigma itu

mengatakan bahwa bagian hukum yang paling awal dan paling total digantikan oleh

hukum Eropa

16 ? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim Moh Khusen, M.A. ? 1

adalah dalam bidang perdagangan, kemudian diikuti hukum pidana, pertanahan, hukum

kontrak dan gangguan.

Sedangkan hukum keluarga dan waris yang berada dalam lingkaran paling dekat, paling

sedikit terkena pengaruh hukum Eropa.1 Dengan sedikit berbeda Norman D. Anderson

mengemukakan bahwa ada dua pola reformasi hukum di dunia Islam. Pertama, syari‘ah

lambat laun semakin terabaikan dari kehidupan sehari-hari seperti dalam hukum

dagang, pidana dan sebagainya untuk kemudian mengikuti hukum ―asing‖.

Kedua, bahkan hukum keluarga yang dianggap sakral mengalami sejumlah perubahan

signifikan dengan jalan menginterpretasikan ulang.2 Kemampuan resistensi yang besar

dari hukum keluarga ini semakin kentara dengan adanya fenomena penerapan hukum

keluarga dan waris di sebagian besar negara Islam maupun di negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam yang tidak menampakkan keberanjakan yang cukup jauh

dari ketentuan dalam Fikih klasik kecuali pada beberapa negara seperti Turki, Tunisia

dan Somalia.

‗Keberanian‘ hukum keluarga Turki dan Somalia, misalnya, tampak dalam ketentuannya

yang memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menerima

warisan, sedangkan dalam hukum keluarga Tunisia hal itu terlihat dalam aturan tentang

perkawinan dan perceraian. Dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam

mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi

―hukum-hukum‖ agamanya, mulai dari yang paling ―ekstrim kiri‖ sampai yang ―ekstrim

kanan‖.

Ekstrim kiri yang Abdullahi Ahmad An-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil

Liberties, Human Right and International Law, (New York: Syracuse University Press,

1990), hlm. Lihat juga Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh

University Press, 1964), hlm. 161. Norman D. Anderson, Law Reform in The Modern

World (London: Athlone Press, 1967), hlm. 1-2.

_untuk mengangkat status wanita dan memberikan perlindungan kepada mereka, suatu

hal yang sejalan dengan semangat Alquran dan Sunnah Rasul. Meskipun kini

perkawinan poligami telah dan agaknya akan menjadi hal yang jarang terjadi di

Indonesia, namun efektifas hukum yang mengatur poligami kelihatannya masih

diragukan. Di antara faktor penyebabnya adalah sanksi hukum atas pelanggaran UU ini,

denda Rp. 7.500,- atau penjara 3 bulan, sudah dianggap tidak sesuai kondisi saat ini.

Hukuman tersebut tidak cukup keras mencegah pelanggaran hukum tersebut.

Selain itu masih terjadinya dualisme hukum di Indonesia: Hukum Islam tradisional versus

hukum negara, mengakibatkan para pelaku poligami lebih memilih berlindung pada

hukum Islam tradisional yang mengabsahkan poligami tanpa khawatir akan dijatuhi

hukuman seperti yang diberlakukan oleh Hukum Islam ―produk negara‖. Sedangkan

pemberlakuan sanksi bagi PNS meskipun cukup berat namun disayangkan hanya untuk

kalangan terbatas.

Hukum Kewarisan Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan

dengan perkembangan hukum dan Peradilan Islam di Indonesia. Pertama, pada tanggal

25 Pebruari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi

Hukum Islam. Namun rancangan itu baru tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 10 Juni

1991, mendapat legalisasi dari pemerintah dalam bentuk Instruksi Presidan kepada

Menteri Agama untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang

memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No.

154 tanggal 22 Juli 1991. Kedua, pada tanggal

atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu

hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS,

apabila melakukan salah satu/lebih perbuatan berikut: Tidak melaporkan perkawinannya

yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1

tahun setelah perkawinan dilangsungkan.

Setiap atasan yang tidak memberi pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan

izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau

untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan

setelah ia menerima permintaan izin/ pemberhentian adanya gugatan perceraian.

Pejabat yang tidak memberikan putusan terhadap permintaan izin perceraian/tidak

memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau

tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/

pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan

No.

1/1974 maupun dalam KHI mengenai poligami di atas pada dasarnya tidak

bertentangan dengan konsep mazhab-mazhab konvensional, termasuk mazhab Syafi‗i.

Hampir sama dengan Hukum Keluarga Malaysia, persyaratan bagi seorang suami yang

ingin berpoligami juga dihubungkan dengan kewajiban suami yang diatur dalam

konsepsi fikih tradisional, yakni kemampuan memberi nafkah dan dapat berlaku adil

kepada para istri.

Begitu pula dengan kondisi darurat istri yang dimadu tampaknya dikaitkan dengan

alasan fasakh. Lebih jauh produk hukum ini juga diorientasikan _dimaksud adalah

negara-negara muslim yang sangat kental dengan faham sosialismenya dalam

menerapkan hukum Islam dalam ranah kehidupan negara.

Sedangkan ekstrim kanan me rupakan kekuatan Islam yang tumbuh dan berkembang

dengan visi dan misi menerapkan syariat Islam sebagai paradigma hukum yang

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sistem sosial yang dibangun

berlandaskan kepada hukum Islam. Menurut J. N. D. Anderson tipologi pembaharuan

Hukum Islam di kawasan dunia muslim ada tiga corak, yaitu (1) negera-negara yang

masih menganggap Syari‘ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan

seluruhnya, (2) Negara yang membatalkan hukum Syari‘ah dan telah menggantinya

dengan hukum yang seluruhnya sekuler (Hukum Barat) dan (3).

Negara yang menempuh jalan kompromi antara Syari‘ah dan Hukum sekuler . Adapun

negara yang termasuk kategori pertama adalah Saudi Arabia, kategori kedua adalah

Turki dan kategori yang ketiga negara seperti Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.

Politik hukum Islam merupakan strategi dalam memper juangkan hukum Islam dan

pelaksanaannya melalui sistem hukum dan sistem peradilan di kawasan tertentu.

Di beberapa kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga.

Sebab hukum keluarga dirasakan sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat

muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Pembinaan masyarakat

muslim yang paling awal berasal dari keluarga, dengan asumsi bahwa keluarga yang

sejahtera dan berhasil membina seluruh anggotanya akan mem berikan kontibusi

kepada kemajuan di tengah masyarakat serta dalam komunitas yang lebih besar.

Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan

ahwal al syakhsiyah (nikah, cerai,

rujuk, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah) dapat disebutkan sebagai format baru yang

mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran Hukum Islam yang

relatif fenomenal.

Yordania, misalnya merumuskan Jordanian Law of Family Right tahun 1951, Syiria

dengan Syirian Law of Personal Status tahun 1953, Maroko mengundangkan Family Law

of Marocco tahun 1957, Pakistan dengan Family Law of Pakistan pada tahun 1955, Irak

mengundangkan Law of Personal Status for Iraq tahun 1955, Tunisia dengan Code of

Personal Status tahun 1957 dan Sudan dengan Sudan Family Law tahun 1960 .

Beberapa hal yang baru dalam produk perundang-undang an tersebut adalah dalam

Hukum perkawinan yang me liputi pencatatan perkawinan, pembatasan usia

perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus

dilakukan di depan sidang pengadilan, dan tindakan hukum yang merupakan upaya

untuk mewujudkan perkawinan dengan segala akibatnya.

Hal baru dalam hukum keluarga tersebut bisa dapat dilihat dari keberanjakannya dari

hukum fikih menuju hukum positif yang berupa perundang-undangan di negara muslim

tersebut. Untuk melaksanakan hukum keluarga atau perundang-undangan hukum

perseorangan (personal status), maka ke beradaan suatu sistem peradilan juga

merupakan dua sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi

Islam melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan.

Di beberapa kawasan untuk menyebutkan sistem peradilan Islam yang melaksanakan

hukum keluarga dengan beraneka nama; di Indonesia dengan nama Peradilan Agama,

Mahkamah Syari‘ah, Kerapatan Qadhi, Peradilan Ugama, Raad Agama, Family Court,

Peradilan Surambi, Pristeraad, Majelis Syara‘ dan lain-lain. _Ketentuan yang sama tetap

dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991.4

Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami

untuk berpoligami. Meskipun demikian baik UU No. 1 /1974 maupun KHI tidak

mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi

poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

No.1/1974, disebutlkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi

hukuman denda Rp. 7.500,-.5

Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan

perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman

kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.6 Di samping itu, hukuman

yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami di luar

ketentuan yang ditetapkan.

Disebutkan dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.

45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di

samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP

No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang

Petunjuk Pelaksanaan PP No.

45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Pegawai Negeri Sipil, bagian VII perihal Sanksi, disebutkan bahwa PNS dan atau Dalam

KHI persoalan poligami diatur dalam pasal 55-59, dari segi substansi pasal-pasal

tersebut mengacu dan selaras dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 1/1974 Pasal

3, 4, dan 5.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (1) Ibid., Pasal 45 ayat (2)

ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari UU

Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, UU tersebut

memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang istri jika ia mampu

memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan UU tersebut, diperbolehkan oleh

agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Disebutkan dalam Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan

yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami

yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan

permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1

Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) adanya

persetujuan dari istri/istri-istri; (1) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan-keperluan hidup istti-istri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa

suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan, namun secara prosedur administratifnya

tidaklah mudah. Jadi, secara umum ketentuan ini membatasi kemungkinan terjadinya

penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang.3 Simon Butt, ―Polygamy and Mixed

Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts,‖ dalam Timothy

Lindsey (Ed.), Indonesia: Law and Society, The Federation Press, Leichhardt, 1999, hlm.

132. _B.

Metodologi Penulisan Buku ini membahas tentang kasus pembaharuan hukum keluarga

di Negara-negara Muslim. Sebagai sebuah studi kasus buku ini lebih ditekankan untuk

mengungkap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan diundangkannya aturan-aturan

hukum keluarga yang ternyata tidak sama dan sebangun dengan aturan dalam Fikih

klasik. Adapun pemilihan kepada Negara-negara yang dibahas untuk edisi ini

dikhususnkan kepada wilayah Asia.

Malaysia merupakan representasi dari Asia Tenggara, India dan Pakistan mewakili Asia

Selatan, dan Turki mewakili Negara yang secara geografis berada di Asia namun

kebudayaan dan pergaulan lebih dekat kepada Eropa sehingga bergabung dengan Uni

Eropa. Di samping itu juga mempertimbangkan keterwakilan dari aspek afiliasi madzhab

hukumnya, seperti sunni dan syi‘ah; misalnya Turki dihuni oleh penduduk bermadzhab

Hanafi, India dan Pakistan mayoritas Hanafi namun minoritas Syi‘ah Ja‘fariyah, dan

Malaysia bermadzhab Syafi‘i.

Pembahasan dalam buku ini juga akan dicoba dikaitkan dengan sistem peradilan yang

berlaku dalam konteks pelaksanaan hukum keluarga Islam di beberapa negara. Metode

yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang-undang mengenai hukum

keluarga yang kini berlaku di negeri-negeri muslim itu, khususnya mengenai berbagai

pasal yang berhubungan dengan sistem peradilan hukum keluarga dan mencoba

membandingkan antar beberapa negara.

Mengapa setiap ada komunitas muslim, maka pelaksanaan hukum keluarga menjadi

sebuah kebutuhan bagi keberadaan masyarakat tersebut? Bagaimana hukum keluarga

dilaksanakan secara kelembagaan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan dalam

bidang pemerintahan dan kehakiman?

Pertanyaan di atas dibahas dengan cara mendeskripsikan sistem peradilan hukum

keluarga di negara-negara muslim modern.

Untuk menjawab permasalahan di atas disusun sistematika pembahasan sebagai

berikut: Pendahuluan akan membahas tentang sejarah berdirinya negara-negara

tersebut; hal ini dimaksudkan melihat gambaran secara global tentang negara-negara

tersebut. Kemudian akan dikemukakan masalah sketsa politik di negara-negara tersebut;

hal ini dimaksudkan sebagai bahan analisis tentang pengaruh politik terhadap hukum

keluarga di sana. Selanjutnya dikemukakan tentang potret hukum keluarga di setiap

negara serta sistem peradilan dan hukum keluarganya.

Hal ini dimaksudkan sebagai bahan analisis apakah hukum keluarga itu sesuai dengan

madzhab fikih, terutama mazhab yang dominan di ketiga negara tersebut. Studi ini akan

ditutup dengan analisis komparatif. Bagian analisis buku ini mengetengahkan tiga

tingkat analisis perbandingan; pertama, analisis perbandingan antara

perundang-perundangan di sebuah negara dengan aturan baku dalam kitab Fikih.

Analisis ini menghasilkan gambaran tentang perbedaan ketentuan yang ada dalam

keduanya, sejauhmana produk per undang-undangan tersebut bergeser dari

ketentuan-ketentuan Fikih, dan argumentasi yang mendasari pergeseran tersebut.

Kedua, analisis perbandingan antara produk perundang-undangan satu negara dengan

produk perundang-undangan di Indonesia yang meliputi UU Perkawinan, Kompilasi

Hukum Islam, dan UU Wakaf. Latar belakang madzhab yang berlaku di sebuah negara

tentu menjadi diskusi awal dalam analisis ini.

Tahapan selanjutnya memperlihatkan corak pembaharuan yang terjadi dalam bingkai

madzhab masing-masing negara dan sejauhmana madzhab tersebut ikut mewarnai

reformasi hukum keluarga di sana. _warga Indnesia yang beragama kristen di Jawa,

Minahasa dan Ambon; Kitab Undag-undang Hukum Perdata bagi warga negara

Indonesia keturunan Eropa dan Cina; dan peraturan Perkawinan Campuran bagi

perkawinan campuran.

Setelah UU Perkawinan, upaya pembaharuan berikutnya terjadi pada masa Menteri

Agama Munawir Syadzali yang di tandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pada 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan dan

perwakafan. Jadi, dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam pada khususnya

dan hukum Islam pada umumnya, maka Indonesia termasuk yang telah melakukan

pembaharuan relative lebih luas, yakni meliputi urusan per kawinan, perceraian,

hadhanah, nafkah, waris dan wakaf, poligami.

Di bidang perwakafan, usaha positifisasi telah dilakukan melalui UU No 41 tahun 2004

tentang Wakaf yang merupakan tindak lanjut dari PP No 28/ 1977 tentang perwakafan

tanah milik. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia selain mengatur wakaf dalam

Kompilasi Hukum Islam, juga mengaturnya secara tersendiri dalam UU No. 41/2004

yang sifatnya lebih mengikat.

Implikasi dari pembaharuan yang telah dilakukan sangat jelas terlihat pada beberapa

aspek penerapan hukum Islam, misalnya praktik poligami. Sebelum pemberlakuan UU

Per kawinan No. 1/1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk

melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan

barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para istrinya.

Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya

masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang

merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-

6 ? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim Moh Khusen, M.A.

? 11

warisan Belanda, dan hukum-hukum lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya

pengaruh hukum Barat yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Seperti halnya bidang

pencatatan dalam perkawinan, kewarisan, perwakafan, wasiat dan sebagainya. Persoalan

pencatatan perkawinan dalam fikih klasik dinilai sebagai sesuatu yang tidak signifikan

untuk dilakukan karena pola pikir dan kehidupan yang masih tradisional.

Padahal apabila ideal moral yang dikandung dalam al Qur‘an sangat jelas me-

merintahkan perlunya sistem administrasi yang rapi dalam urusan hutang piutang

maupun transaksi perjanjian, sehingga masalah yang berhubungan dengan perbuatan

hukum seseorang seperti perkawinan, kewarisan, perwakafan yang mempunyai akibat

hukum lebih kompleks, pencatatan mempunyai peran yang lebih penting.

Upaya konkret pembaruan hukum keluarga di Indonesia di mulai sekitar tahun 1960-an

yang berujung dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun demikian, jauh sebelum itu sesungguhnya telah ada upaya-upaya pembaruan

hukum keluarga yang berlaku. Misalnya pada tanggal 1 oktober 1950, Menteri Agama

membentuk suatu panitia penyelidik yang bertugas meneliiti kembali semua peraturan

mengenai perkawinan serta menyusun RUU perkawinan yang sesuai dengan

perkembangan zaman. RUU itu selanjutnya diajukan ke DPR oleh pemerintah pada

tahun 1958.

Sayangnya DPR ketika itu lalu dibekukan melalui dekrit presiden 5 Juli 1959.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan Undang-undang pertama di

Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelum itu urusan

perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu: hukum adat bagi warga negara

Indonesia asli; hukum Islam bagi warga negara yang beragama Islam; Ordinansi

Perkawinan Indonesia Kristen bagi _Ketiga, analisis perbandingan antara produk

perundang-undangan tentang hukum keluarga yang pertama kali diberlakukan di

sebuah negara dengan perundang-undangan baru yang diberlakukan belakangan.

Setiap peraturan membutuhkan evaluasi dan revisi ketika dinilai sudah tidak sesuai lagi

dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mem bandingkan produk

perundangan yang lama dengan yang baru diperoleh gambaran tentang dinamika

sosial, politik, dan hukum di negara tersebut. Di samping itu juga tergambar

sejauhmana isu-isu kontemporer di dunia mempengaruhi penetapan hukum di Negara

tersebut.

BAB II REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA A. Hukum Perkawinan Indonesia

merupakan negara yang jumlah mayoritas pen duduknya beragama Islam, namun

konstitusi negaranya tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi sebagai negara

yang mengakui otoritas agama dalam membangun karakter bangsa.

Sehingga Indonesia mengakomodir hukum-hukum agama sebagai sumber legislasi

nasional, selain Hukum Adat, dan Hukum Barat. Apabila menggunakan tipologi

pembaharuan hukum Islam merupakan tipologi yang ketiga, sebab menempuh jalan

kompromi antara syariah dan hukum sekuler. Hukum keluarga di Indonesia dalam upaya

perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fikih klasik, fikih modern, himpunan

fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), juga ditempuh wawancara kepada seluruh

ulama Indonesia.

Pengambilan terhadap Hukum Barat sekuler memang tidak secara langsung dapat

dibuktikan, tetapi karena di Indonesia berjalan cukup lama Hukum Perdata (Burgelijk

Wetbook) yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum

Acara Perdata (Reglemen Indonesia yang diperpaharui)

maksimal dapat dilakukan.

Harta wakaf yang dinilai kurang menguntungkan secara ekonomis maupun secar

strategis, seperti lahan pertanahan yang sangat jauh dari lokasi di mana Nadir berada

justru hanya akan menyulitkan dan besar kemungkinan akan terbengkalai. Sebagai

solusinya, adalah si wakif dapat menjual harta yang akan diwakafkan tersbut lebih

dahulu, kemudian uang hasil penjualan itulah yang diwakafkan kepada Nadzir.

Kelima, sertifikasi tanah wakaf menjadi harga mati demi legalitas hukum dalam

pengelolaanya. Lagi-lagi ini merupakan pembaharuan dari pradigma lama bahwa wakaf

hanya cukup dan sudah sah dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan resmi oleh

pemerintah. Fakta sejarah mencatat bahwa praktik perwakafan secara tradisional telah

berujung pada masalah-masalah baru, seperti hilangnya benda wakaf, perebutan harta

wakaf oleh ahli waris, ketidakjelasan status harta wakaf, dan lain-lain yang berujuang

pada tidak terurusnya harta wakaf secara baik.

Oleh karena itu, pola sertifikasi tanah wakaf dan hart wakaf secara umum merupakan

upaya pembaharuan bagi manajemen perwakafan di Indonesia. Keenam, perlunya

persyaratan ketat bagi seorang Nazdir. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah

memberikan ketentuan tentang Nadzir sebagai berikut: (1) Selain mengatur Nadzir

perseorangan, UU juga mengatur Nadzir yang berupa organisasi dan Badan Hukum.

Inovasi tentang Nadzir organisasi dan Badan Hukum merupakan langkah tepat berpijak

pada pengalaman sebelum adanya UU bahwa Nadzir perseorangan telah banyak

membuka peluang terjadinya penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas Nadzir.

(2) Penetapan persyaratan seorang Nadzir diarahkan kepada kinerja professional. Hal ini

_ dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui beberapa jalur.

Diantaranya sebagai berikut: Penelaahan 38 kitab fikih dari berbagai madzhab, men

cakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fikih itu dilakukan para pakar di

tujuh IAIN Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum

Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh Medan, Padang, dan Mataram) Penelaahan

produk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah

buku.

Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan Pengadilan Tinggi Agama, himpunan

fatwa Pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan law report tahun

1977 sampai tahun 1984 Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko,

Mesir dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan

masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.8

Perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber hukum Islam yakni al-Qur‘an dan Sunnah Rasul. Selain itu, para perumus mem

perhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan

hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat yang memiliki titik temu dengan tatanan

hukum Islam.

Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi

tatanan hukum lainnya itu ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian,

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di

Indonesia atau dengan kata lain, Kompilasi Ibid, hlm. 8.

Hukum Islam merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.9

Nampak jelas dalam paparan di atas bahwa sampai saat ini belum terdapat

undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum kewarisan di Indonesia

sebagaimana Undang-undang Perkawinan. Aturan kewarisan baru diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya buku II dan sekaligus menjadi salah satu

rujukan bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam dalam bidang

perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam Bab I, pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Umum, dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pe waris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.10

Pada dasarnya pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi hukum Islam sama

dengan pengertian warisan menurut fikih.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal

berdasarkan putusan Pengadilan ber agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta

peninggalan. Pengertian ini juga tidak jauh bebeda dengan pengertian pewaris menurut

fikih. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam orang yang meninggal dunia tersebut

bedasarkan putusan Pengadilan. Hal ini untuk mempermudah pembuktian.

Karena pada dasarnya hukum di Pengadilan berdasarkan pembuktian. Bukti yang

dimaksud adalah surat kematian. Ibid, hlm. 9. Departemen Agama, Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya:

Arkola, t.t.), hlm. 239. _Kedua, system ikrar wakaf yang dilakukan oleh para calon wakif

diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, bukan untuk kepentingan khusus

seperti yang selama ini terjadi. Kebijakan ini harus dimaknai dalam rangka

mempermudah dalam pengelolaannya oleh Nadzhir.

Tanah wakaf yang berada di kaki gunung, misalnya, tidak perlu dibatasi dalam ikrarnya

hanya untuk membangun pesantren karena boleh jadi menurut analisis riilnya tanah

tersebut hanya cocok untuk perkebunan atau pertanian. Dengan penyebutan ikrar

secara lebih umum maka pengelolaan harta wakaf oleh Nadzir dapat dilakukan secara

lebih maksimal sesuai dengan kondisi harta wakaf dan kebutuhan umat secara umum.

Ketiga, UU No.

41 Tahun 2004 Bab IV Pasal 41 memberikan legalitas terhadap penukaran benda wakaf

selama mendapatkan izin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan yakni karena sudah

tidak sesuai lagi dengan tujuan utama wakaf dan sepenuhnya demi kepentingan umum.

Pemberdayaan harta wakaf menjadi tujuan paling utama dari manajemen pengelolaan

wakaf, oleh karena itu secara substansial kalau pemberdayaan itu baru dapat

dilaksanakan dengan syarat adanya penukaran harta wakaf, maka dibolehkan dan

mendapatkan legalitas hukum.

Aturan pembolehan ini dengan demikian merupakan pembaharuan dari paradigma Fikih

madzhab Syafi‘iyah yang telah mengakar kuat dalam praktik umat Islam Indonesia

bahwa harta wakaf adalah untuk Allah yang karenanya tidak boleh diutak-atik lagi

dengan alasan apapun. Keempat, perlunya Nadzir menerapkan seleksi terhadap harta

yang akan diwakafkan oleh wakif atas pertimbangan man faatnya.

Seleksi harta wakaf ini sangat penting dilakukan oleh Nadzir dalam rangka memastikan

bahwa pengelolaannya secar

tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

pelaksanaannya. Keduanya memiliki arti penting dalam pengembangan pengellaan

harta wakaf, yakni tidak hanya untuk kepentingan ibadah mahdah, melainkan untuk

kepentingan produktif guna menunjang kepentingan social. Regulasi peraturan

perundangan perwakafan tersebut sesungguhnya telah lama didambakan dan

dinantikan oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Pengelolaan wakaf secara pro duktif untuk kesejahteraan umat menjadi tuntutan yang

tidak bisa dihindari lagi. Ditambah lagi dengan kondisi Negara Indonesia yang

mengalami krisis ekonomi yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Kedua

peraturan peprundangan perwakafan tersebut memiliki nilai lebih dalam hal: pertama,

benda yang diwakafkan (mauquf bih).

Dalam peraturan wakaf sebelumnya, benda wakaf hanya dibatasi benda yang tidak

bergerak dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan yang tidak produktif seperti

masjid, madrasah, makam, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah, dan lain-lain

sedangkan dalam UU dan PP Wakaf diatur juga tentang benda wakaf yang bergerak

seperti uang, (cash waqf), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual.

Ini adalah terobosan yang luar biasa karena wakaf seperti uang, saham atau surat

berharga lainnya merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Namun

demikian, pembaharuan paradigma wakaf dengan harta bergerak tersebut perlu

diberikan penegasan bahwa kebolehannya bukan dalam arti untuk dibelanjakan secara

konsumtif, melainkan untuk kepentingan produktif guna menunjang kesejahteraan

umat.

Aspek kemanfaatana yang diharapkan dari barang-barang bergerak ini bukan terletak

pada dzat dari barang tersebut, melainkan pada manfaatnya itu sendiri. _ Ahli waris

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena

hukum untuk menjadi ahli waris. Seseorang yang beragama Islam bisa dilihat dari kartu

iden titas, pengakuan, perbuatan, maupun pelaksanaan ibadah.

Sedangkan bagi bayi yang baru lahir beragama menurut ayah nya atau lingkungannya.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta

benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan

pemberian untuk kerabat.11 Di sini terjadi perbedaan konsep; dalam fikih tidak ada

perbedaan antara pengertian harta peninggalan dan harta warisan.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam harta peninggalan dan harta warisan

dibedakan, karena yang dimaksud dengan harta peninggalan belum tentu harta warisan.

Harta peninggalan sifatnya menyeluruh karena belum dikurangi

tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan dari sebelum dan sesudah si pewaris

meninggal dunia. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain

atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelas kan sebab-sebab menerima

warisan yang sedikit berbeda dengan sebab-sebab menerima warisan dalam perspektif

fikih. Di dalam Ibid, hlm. 239.

fikih sebab-sebab menerima warisan ada tiga, diantaranya sebab nasab, pernikahan, dan

wala‘.

Wala‘ yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan, dengan dia

memerdekakannya, maka kekerabatan tersebut menjadi miliknya. Sedangkan di dalam

pasal 175 Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab menerima warisan hanya ada dua, yaitu

karena sebab nasab dan sebab pernikahan. Dan istilah wala‘ tidak dikenal dalam

Kompilasi Hukum Islam Mengingat bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum

Islam yang bercorak keindonesiaan.

Dan di Indonesia tidak mengenal perbudakan atau wala‘ sebagaimana di negara Arab

zaman dahulu di mana hukum kewarisan Islam pertama kali dibangun.12

Halangan-halangan menerima warisan juga dijelaskan dengan sedikit perbedaan dalam

dalam perspektif fikih. Halang an-halangan menerima warisan dalam fikih ada lima, yaitu

karena kekafiran, pembunuhan, perbudakan, zina dan li‘an.

Sedangkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam halangan-halangan menerima

warisan ada dua, yaitu yang dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh

atau menganiaya berat pada pewaris, dan yang dipersalahkan karena memfitnah

dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.13 Kompilasi

Hukum Islam sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama telah mengintrodusir

beberapa model pembagian waris yang belum pernah dijelaskan dalam Fikih, khususnya

Madzhab Syafi‘i, yang dianut oleh sebagian besar umat Muslim Indonesia. Di antaranya

adalah sistem kewarisan kolektif.

Dalam pasal 189 Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma‘arif), hlm. 390.

Departemen Agama, op.cit, hlm. 240. _kepada seseorang yang dianggap tokoh

masyarakat seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan, dan lain-lain. Mereka inilah yang

kemudian bertindak sebagai nadzir wakaf, meskipun si wakif belum mengetahui secara

persis kemampuan para tokoh tersebut dalam mengelola harta wakaf.

Dalam kenyataannya, banyak para tokoh tersebut yang tidak memiliki kemampuan

memadai dalam hal pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat

dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat sekitar. Praktik perwakafan semacam ini

pada nantinya terbukti lebih banyak memunculkan persoalan khususnya mengenai

validitas dan legalitas harta wakaf yang tidak sedikit berujung pada persengketaan.

Persengketaan ini terjadi lebih banyak di sebabkan oleh ketiadaan bukti autentik bahwa

benda tertentu telah diwakafkan.

Minimnya kemampuan pengelolaan juga mengakibatkan banyaknya bharta wakaf yang

terbengkalai tidak terurus. Tidak terbantahkan lagi, bahwa dalam sejarah Islam wakaf

merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan

agama. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

perwakafan di Indonesia diatur dalam PP.

Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun, peraturan perundangan

tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf yang tidak bergerak dan peruntukannya

lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdlah, seperti pembangunan masjid,

musholla, pesantren, makam dan lain-lain.

Agar lebih bermakna dalam memberdayakan harta wakaf, maka peraturan perundangan

dalam perwakafan tersebut ditinjau ulang dan diperbaharui dengan UU Nomor 41

Tahun 2004

Problem akan mulai muncul ketika, misalnya, si anak yang di tunjuk sebagai pemegang

amanat wakaf sudah meninggal dunia; siapa yang akan memanfaatkan harta wakaf

tersebut. Paradigma perwakafan tradisional lainnya adalah terkait ketidakbolehan

menukar harta wakaf.

Madzhab Syafi‘yah me nyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukarkan denga alasan

apapun.26 Sebuah masjid, misalnya, meskipun kondisinya yang sudah akan roboh tidak

boleh dijual secara mutlak. Sebagai perbandingan, Imam Ahmad bin Hanbal justru

membolehkan menjual harta wakaf untuk ditukar denngan harta lainnya.

Artinya, dalam kasus masjid tersebut, bagi Imam Ahmad boleh dijual apabila masijd itu

sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana diniatkan oleh orang yang

berwakaf (wakif). Namun demikian hasil penjualannya harus digunakan untuk

membanun masjid lain yang lebih representative dan dapat dimanfaatkan secara

maksimal.27 Ulama Hanafiyah membolehkan menukar benda wakaf dengan syarat: 1)

apabila wakif member isyarat akan kebolehan menukar harta tersebut ketika

mewakafkannya; 2) apabila benda wakaaf tidak dapat dipergunakan lagi; 3) apabila

manfaat benda pengganti wakaf itu lebih besar daripada harta wakaf.28 Jadi, perubahan

peruntukan harta wakaf pada prinsipnya tidak dibolehkan kecuali apabila harta wakaf

tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula.

Kebiasaan terakhir sebagai manifestasi dari paradigma wakaf tradisional adalah tradisi

masyarakat Muslim Indonesia yang lebih suka mewakafkan hartanya dengan

mempercayakan Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1998). Hlm. 519. Abu Zahrah, Muhadharah fi al-Waqf, t.tp., 1971. Ahmad Rofiq,

op.cit., hlm. 519.

_KHI disebutkan bahwa jika harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian

seluas kurang dari dua hektar dapat diwarisi secara bersama-sama dengan cara

dipertahankan sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para

ahli waris. Namun jika hal ini tidak mungkin maka lahan tersebut dapat dimiliki seorang

atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan cara

yang memiliki lahan manggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai

bagian ahli waris yang membutuhkannya.14 Selain itu KHI juga memperkenalkan

konsep gono-gini atau harta bersama dalam pembagian waris.

Pembagian gono-gini dilaksanakan dengan cara membagi harta lebih dahulu menjadi

dua atau lebih sesuai jumlah istri sebanding dengan durasi waktu masing-masing isteri

menjalani perkawinan dengan pewaris (suaminya). Ketentuan ini disebutkan dalam pasal

190 KHI.15 Nampak bahwa konsep pembagian ini dipengaruhi oleh hukum waris Adat

yang telah dipraktekkan dalam masyarakat.

Istilah gono-gini itu sendiri sesungguhnya telah dikenal di Jawa Timur, sedangkan di

Jawa Barat dikenal guna kaya, di Mingangkabau dikenal harta suarang dan di Aceh

dikenal hareuta seuhareukat.16 KHI juga memperkenalkan sistem pembagian waris

dengan cara damai. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah asing-masing

menetahui bagiannya.17 Sebagaimana dalam sistem gono-gini, pembagian secara

damai ini juga merupakan bentuk akomodasi terhadap adat yang berlaku.

Departemen Agama, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; dilengkapi Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, t.t., hlm. 241. Ibid. Ahmad Rofiq,

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 123.

Departemen Agama, op.cit, hlm. 237.


? 21

Masyarakat Muslim Indonesia telah terbiasa membagi harta waris berdasarkan

perdamaian antar keluarga, bahkan sering juga dilakukan secara hibah ketika pewaris

masih hidup. Satu lagi yang diperkenalkan oleh KHI adalah tentang sistem penggantian

kedudukan ahli waris (mawali/plaatsvervullings). Sistem ini diatur dalam pasal 185 KHI

bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris kedudukannya

dapat digantikan oleh anaknya dengan syarat bagian ahli waris pengganti tersebut tidak

boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.18 Penerapan

sistem ini dapat dikatakan sebagai pengaruh dari KUH Perdata yang mengenal

plaatsvervullings.

Apapun pengaruh yang muncul, sistem yang merupakan pembaharuan dari Fikih Sunni

ini diterapkan dalam rangka menegakkan keadilan bagi ahli waris dzawil arham yang

senantiasa terhalang oleh keberadaan ahli waris ashab al-furud. Eksistensi Kompilasi

Hukum Islam sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama ini sesungguhnya hingga

tahun 2006 belum sepenuhnya diakui oleh komunitas penegak hukum di Indonesia. Hal

ini disebabkan adanya pembatasan kekuasaan Pengadilan Agama dalam menangani

kasus kewarisan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum huruf b Undang-undang No. 7

Tahun 1989, bahwa ―para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk

memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan‖.19 Penjelasan

ini me nunjukkan adanya hak opsi.

Adanya hak opsi ini karena kondisi masyarakat Indonesia yang sifatnya plural dan

berbagai sistem hukum di Indonesia juga bermacam-macam, sehingga hak opsi Ibid.

Departemen Agama, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama,

hlm. 21 _senantiasa memiliki nilai mulia di mata Tuhan tanpa harus melalui prosedur

administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah sehingga siapa saja tidak akan berani

menggugatnya.

Secara garis besar, praktik perwakafan tradisional umat Islam Indonesia yang merujuk

kepada madzhab Syafi‘iyah ini jelas terlihat dari isu sentral, yakni ikrar wakaf, harta yang

boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, peruntukan dan penukaran

harta wakaf. Dalam hal ikrar wakaf, pendapat madzhab Syafi‘iyah menyatakan bahwa

pernyataan lisan yang jelas (sharih) merupakan syarat sebuah ikrar wakaf yang sah.

Pernyataan itu harus menggunakan kata yang jelas seperti waqaftu, habastu, atau

sabbaltu atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari

pandangan Imam Syafi‘I tersebut selanjutnya dipahami bahwa pernyataan wakaf cukup

dengan lisan saja, tanpa harus disertai dengan bukti tertulis. Dalam hal harta yang boleh

diwakafkan (mauquf bih), pen dapat madzhab hanya membolehkan wakaf terhadap

harta yang tidak bergerak dan peruntukannya pun untuk kepentingan yang tidak

produktif, misalnya untuk pembangunan masjid, madrasah, makam, yayasan yatim

piatu, pesantren, sekolah dan lain-lain.

Paradigma seperti ini menyebabka wakaf belum dapat dikembangkan secara maksimal.

Selanjutnya, paradigma fikih madzhab dalam hal wakaf juga diwarnai dengan banyaknya

praktik wakaf yang diperuntukkan bagi kalangan keluarga (wakaf ahli), selain yang

diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Di satu sisi wakaf ahli ini bermanfaat ganda bagi si wakif karena dia akan mendapatkan

pahala dari amal ibadah wakafnya dan pahala dari silaturrahminya dengan orang yang

diberii amanat wakaf. Namun demikian, di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan

masalah dari segi keberlanjutannya.

ayahnya atau lingkungannya.

Adapun identitas pewaris dijelaskan pada pasal 171 huruf b yaitu orang yang pada saat

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan,

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Posisi ‗mengambang‘

KHI dalam hal ini jelas terlihat dalam penjelasannya tentang halangan-halangan

menerima warisan yang sedikit berbeda dengan perspektif fikih.

Halangan-halangan menerima warisan dalam fikih ada lima, yaitu karena kekafiran,

pembunuhan, perbudakan, zina dan li‘an. Sedangkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum

Islam halangan-halangan menerima warisan ada dua, yaitu yang dipersalahkan telah

membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan yang

dipersalahkan karena memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau

hukuman yang lebih berat.25 C.

Hukum Perwakafan Sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, perwakafan dijalankan

oleh umat Islam berdasarkan faham keagamaan yang popular, yakni madzhab Syafi‘iyah

yang dipadukan dengan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menjalankan kebiasaan

perwakafan secara tradisional seperti melaksanakan perjanjian ikrar wakaf hanya secara

lisan dan sepenuhnya berdasarkan rasa saling percaya, kebiasaan memandang wakaf

sebagai lading amal shalih yang Departemen Agama, op.cit, hlm. 240. _merupakan jalan

tengah untuk memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memilih sistem hukum

yang dikehendaki.

Baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 wewenang PA dalam

kasus kewarisan bagi orang Islam menjadi sempurna. Dalam Pasal 2 Undang-undang

No.3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah dan ekonomi Syari‘ah.20 Undang-undang No.

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali pemberlakuan hukum

Islam sebagai hukum yang harus di tegakkan oleh masyarakat Muslim. Sehingga hak

opsi yang ada dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 7 Tahun 1989 di hapus.21

Ini berarti masyarakat muslim memang benar-benar telah diberikan tempat untuk

menyelesaikan perkara perdata hanya ke Pengadilan Agama.

Adapun kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang kewarisan

mencakup 4 hal, yaitu : Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Penentuan

mengenai harta peninggalan (tirkah) Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari

harta peninggalan itu Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.22

Pemberian kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan, wasiat, dan hibah

merupakan pemulihan kembali ke Lembaran Negara, Undang-Undang, No.

3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 43. Lembaran Negara, Op. Cit, Penjelasan

Umum hlm. 1. Cik Hasan Bisri, Op. Cit, hlm. 210.

kuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Sebagaimana diatur dalam staatsblad

1882 No. 152, yang kemudian diubah dengan Staatsblad 1937 No.

116 dan 610, atau ia merupakan usaha mempositifkan hukum kewarisan Islam tanpa

harus diresepsi oleh hukum yang hidup sebagaimana tercermin dalam Peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 1957. Hal itu berarti terjadi penambahan kekuasaan

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, atau sebaliknya merupakan

pengurangan kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara

perdata tertentu.23 Peran Peradilan Agama di Indonesia, sebagai salah satu mata rantai

peradilan yang tumbuh dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW, dapat dilihat

sebagai wujud Peradilan Islam dalam struktur dan kultur masyarakat bangsa Indonesia.

Identifikasi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam dapat dilihat dari sudut pandang:

Filosofis, yaitu Peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan

keadilan. Hukum yang dimaksud adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh

manusia. Sedangkan keadilan yang ditegakkan adalah keadilan Allah. Yuridis, yaitu

hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan shadaqah berlaku di

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Historis, yaitu Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang

berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW Sosiologis, yaitu Peradilan Agama

didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam.24 Ibid, hlm. 210. Cik

Hasan Bisri, Op. Cit, hlm. 26. _Di sinilah peran Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum

materiil di Pengadilan Agama, meskipun merupakan langkah pembaharuan, ternyata

masih memiliki beberapa kelemahan.

Salah satu celah kelemahan tersebut misalnya ketika berbicara tentang hak waris antara

orang berlainan agama, KHI masih terlihat mengambang. Sebelum lahirnya Kompilasi

Hukum Islam (KHI), Biro Peradilan Agama melalui surat edarannya No. B./1/735 tanggal

18 Pebruari 1958 menganjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah

Syariyah untuk mempergunakan 13 kitab sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan

Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk

memperoleh kepastian hukum Islam.

Ketiga belas kitab tersebut adalah adalah al-Bajuri, Fath al-Muin, Syarqawi ala at-Tahrir,

Qolyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targib al-Musytaq,

Qawanin Syariyyah li as-Sayyid ibn Yahya, Qawanin Syariyyah li as-Sayyid Sadaqah

Dahlan, Syamsuri fi al-Faraid, Bugyah al-Musytarsyidin, al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah,

Mugni al-Muhtaj. Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja

beragam, karena tidak adanya rujukan yang pasti untuk dijadikan pedoman.

Dalam KHI pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam pada

saat meninggalnya pewaris. Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama

Islam pada saat meninggalnya pewaris sehingga berimplikasi bahwa jika tidak beragama

Islam maka tidak dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Adapun untuk mengidentifikasikan seorang ahli waris beragama Islam pasal 172 KHI

menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu

identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang

baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya menurut

muka pengadilan, bentuk-bentuk perceraian lainnya tidak diberlakukan.33 Sebagai

implikasinya, dalam hal kewarisan, pasangan yang melakukan pernikahan beda agama

juga tidak diberlakukan kepadanya hukum kewarisan Islam, melainkan hukum kewarisan

yang juga diatur tersendiri dalam the Succession Act 1925.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang hukum keluarga di India masih banyak

mengalami kendala; masih banyak aturan yang belum dapat dilaksanakan sesuai

harapan. Misalnya, aturan baru menyebutkan tentang hak istri untuk mencantumkan

dalam ta‘lik talaq bahwa apabila suami melakukan poligami maka istri dapat

mengajukan perceraian. Sebuah penelitian oleh Pearl, sebagaimana dikutip oleh

Khoiruddin Nasution, menyebutkan bahwa hanya terdapat 1 kasus yang menjadikan

poligami sebagai alasan perceraian dan hanya 6 kasus, sejak pemberlakuan The Muslim

Family Law Ordinance, yang secara riil menggunakan hak taklik talaq dengan alasan

poligami tersebut.34 Sejalan dengan temuan ini, Anderson menyatakan bahwa

Peraturan tentang Perceraian Tahun 1939 yang telah mengamanatkan perceraian yang

sah hanya yang diucapkan di muka siding pengadilan ternyata juga tidak berjalan efektif

sehingga kasus talak semena-mena oleh suami di luar siding pengadilan masih

merajalela.35 Ibid., hlm.

178. Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap

Perundang-undangan Perkawinana Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia

(INIS, 2002), hlm. 271. J. N. D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, terjemahan

oleh Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 70.

_juga dalam rangka perbaikan persyaratan yang telah dimuat dalam aturan sebelumnya

yakni PP No. 28 Tahun 1977 yang hanya bersifat normative. (3) UU Wakaf yang

kemudian di tegaskan dalam PP-nya mengatur tnetang pembatasan masa jabatan

Nadzir. Pembatasan ini menjadi poin penting dalam rangka untuk memantau kinerja

Nadzir melalui tahapan-tahapan periode tuganya.

Adapun masa bakti Nadzir ditetapkan lima tahun dan dapat diangkat lagi sesudahnya.

(4) UU Wakaf memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak Nadzir. Hak Nadzir

sesungguhnya telah diatur dalam aturan perwakafan sebelumnya di samping

pencantuman kewajiban-kewajibannya secara rigid. Hadirnya ketentuan tentang

hak-hak Nadzir dalam tidak lain untuk memberikan penegasan bahwa pekerjaan

pengelolaan harta wakaf bukanlah pekerjaan yang remeh sehingga hanya dijadikan

sebagai sambilan, melainkan adalah pekerjaan yang mulia karena terkait langsung

dengan umat Islam khususnya sehingga harus dijalankan secara professional.

Distribusi hak-hak kepada Nadzir juga harus dilakukan secar professional. UU

menetapkan reward yang diberikan kepada Nadzir adalah 10% dari pendapatan hasil

bersih dari pengelolaan harta wakaf. Ketujuh, sebagai upaya menjamin keberlangsungan

penge lolaan wakaf, UU Wakaf mengamanatkan pemberdayaan, pengembangan, dan

pembinaan.

Aspek pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang potensial dilakukan dengan

system dan arah manajemen ekonomi sesuai syariat Islam. Sudah saatnya pengelolaan

harta wakaf yang masih menggunakan system ribawi digantikan dengan system yang

Islami. Dalam aspek pembinaan, UU Wakaf menekankan pentingnya sebuah lembaga

wakaf nasional yang kemudian disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pembentukan badan ini ditujukan untuk

menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para

Nadzir yang ada agar lebih professional. _ Dalam beberapa aspek dari hukum keluarga,

seluruh penduduk India apapun agamany harus tunduk kepada peraturan tertentu yang

berlaku secara nasional.

Seluruh peraturan lain yang bertentangan dengannya dianggap tidak berlaku. Salah satu

aturan tertentu tersebut adalah peraturan pelarangan pernikahan di bawah umur (the

Child Marriage Restraint Act) tahun 1929. Peraturan ini secara tegas melarang akad

nikah yang dilakukan oleh mempelai di mana pihak laki-laki bberusia kurang dari 18

tahun dan pihak perempuan berusia kurang dari 15 tahun.32 Pernikahan yang terjadi

dengan tidak sesuai dengan ketentuan batas usia ini dihukumi tidak sah dan sangsi

hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya

pernikahan tersebut. e.

Pernikahan Beda Agama Di samping aturan yang bersifat umum dan berlaku bagi

seluruh pemeluk agama, beberapa aturan khusus juga diberlakukan di India. Aturan ini

bukan dimaksudkan untuk menghapus aturan umum yang ada, melainkan sebagai

tawaran yang dapat dipilih oleh penduduk India yang secara sukarela menundukkan

dirinya terhadap aturan tersebut. Salah satu aturan tersebut adalah the Special Act 1954

yang mengatur tentang pernikahan beda agama.

Secara tegas peraturan ini membuka kesempatan bagi dua orang yang berbeda agama

untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat mereka sanggup memenuhi seluruh

ketentuan yang berlaku, di antaranya tidak boleh berpoligami. Aturan ini juga hanya

membolehkan satu bentuk perceraian yakni yang dilangsungkan di Ibid.


? 47

tradidi pencatatan yang telah ada tersebut, melainkan menegaskan sekaligus

memberikan tambahan fasilitas bagi orang Islam lokal. Sepenuhnya ditujukan untuk

kepentingan mereka. Selain itu, aturan pencatatan dalam tidak hanya untuk pernikahan,

melainkan juga untuk perceraian. Beberapa peraturan tentang pencatatan yang berlaku

adalah The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876 di

Negara bagian Bihar dan Bengal Barat; di wilayah Negara bagian Assam juga

diberlakukan peraturan yang sama dengan sedikit perubahan dan diberi nama the

Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935; Di Negara bagian Orissa,

diberlaku kan peraturan yang sama dengan di Bengal dan diberi nama the Orissa

Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1949.

Secara umum keempat peraturan pencatatan nikah di atas memiliki kesamaan klausul

dalam hal: 1) Tidak dicatatkannya sebuah perkawinan atau per ceraian tidak otomatis

berarti tidak sah selama telah dibuktikan sah secar hukum Islam 2) Sebaliknya,

pencatatan juga tidak berimplikasi kepada pengesahan pernikahan dan perceraian yang

telah dibuktikan tidak sah menurut hukum Islam 3) Adanya pencatatan tidak akan

mempengaruhi pelak sanaan ritual keagamaan apapun.31 d.

Pembatasan Usia dalam Pernikahan Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim

World, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm. 177. _ BAB III KASUS

PEMBAHARUAN HUKUMKELUARGADIDUNIMUSLIM A. Pembaharuan Hukum Keluarga

di India Pendahuluan India adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah

penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu milyar jiwa, dan

adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis dengan luas

wilayah 3.287.590 km².

Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah

terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli, dan salah satu

pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal

terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki

kekuatan militer terbesar dan mempunyai kemampuan senjata nuklir. India terletak di

Asia Selatan dengan garis pantai se panjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua

India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah.

Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar. Banglades,

Nepal, Bhutan,

dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang

bersebelahan. Di sebelah timur India berbatasan dengan Myanmar yang dibatasi oleh

kaki Pegunungan Himalaya. Pada bagian ini India mengelilingi hamper seluruh bagian

negara Bangladesh.

Di sebelah barat India berbatasan dengan Pakistan dan laut barat. Di bagian utara, India

berbatasan dengan Nepal, Rusia, dan China. Di sebelah selatan, negara ini berbatasan

dengan Samudra Hindia. Sungai-sungai penting di India antara lain sungai Gangga yang

bersumber dari pegunungan Himalaya dan merupakan sungai terpenting di India,

sungai Brahmaputra yang mengalir dari timur laut India serta sungai Indus yang berasal

dari Ladakh India.

Himlaya merupakan himpunan dari beberapa pegunungan yang terdiri dari sejumlah

lembah yang besar antara lain Lembah Hullu dan Lembah Kathmandu. Gunung tertinggi

di India adalah gunung Kanchenjunga (8598 m) yang termasuk dalam gugusan

pegunungan Himalaya. Sungai Gangga merupakan sungai utama di India dan

merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia.

Berjuta-juta ummat Hindu, Gangga Mai atau sungai induk merupakan sungai suci.

Airnya dianggap dapat membersihkan jiwa dari segala dosa dan menyembuhkan badan

dari segala macam penyakit. Setiap tahun beribu-ribu ummat Hindu datang berziarah ke

Sungai Gangga untuk mandi.

Banyak Kuil Hindu berdiri di sepanjang pinggir Sungai Gangga, karena Gangga

merupakan sungai penting di dalam upacara keagamaan Hindu. Disamping agama

Hindu, dua agama besar India lainnya yaitu Budha dan Jainisme lahir dan dibesarkan di

Gangga. _India kecuali untuk wilayah Jammu dan Kasymir yang memberikan ketentuan

lebih ringan.

Apabila jumlah mahar yang dipersyaratkan dalam sebuah akad pernikahan melebihi

kemampuan si suami, maka pengadilan berhak menentukan jumlah mahar tersebut

sesuai dengan kemampuan si suami dan status si isteri. Aturan ini berlaku baik

pembayaran mahar tersebut dilakukan ketika masih hidup maupaun ketika setelah

meninggal dunia. Klausul yang identik dengan klausul di atas juga ditemukan di bab 2

Peraturan tentang Mahar bagi Muslim di Negara bagian Jammu dan Kasymir tahun

1920.

Berdasarkan peraturan di atas, keinginan atau kesanggupan suami untuk menentukan

mahar harus diperhitungkan dan suami juga tidak dwajiban untuk merealisasikannya

ketika masih dalam masa pernikahan. Apabila mahar belum juga dibayarkan shingga si

suami meninggal, maka hak istri tetap harus diambilkan lebih dahulu dari harta warisan

tinggalan suaminya. c.

Pencatatan Pernikahan dan Perceraian Adalah sudah menjadi adat kebiasaan bagi

orang-orang Muslim di India untuk mempersiapkan sebuah dokumen tertulis tentang

pernikahan yang berisikan data lengkap akad nikah. Dokumen ini dinamakan

Nikah-Nama. Salinan dari nikah-nama ini disimpan oleh hakim yang melaksanakan

upacara perkawinan untuk kemudian dicatat dalam lembar registrasi yang mereka miliki

sebagai dokumen yang dapat digunakan sebagai pembuktian di kemudian hari.

Pencatatan nikah yang digariskan oleh Undang-Undang tidak menggantikan dan

menghapus

India mengesahkan peraturan resmi tentang perceraian perempuan Muslim (the

Dissolution of Muslim Marriages Act). Argumentasi hukum yang ditonjolkan dalam

peraturan ini adalah bahwa tidak ada aturan dalam madzhab Hanafi yang membolehkan

seorang Muslim perempuan untuk mengajukan perkara perceraiannya ke pengadilan

dengan alasan mengabaikan tanggung jawabnya, melakukan penganiayaan

terhadapnya, atau alasan lain yang dibenarkan.

Ketiadaan aturan tersebut menyebabkan para perempuan India terbelenggu dalam

ketidakberdayaan. Namun demikian, di sisi lain, sesungguhnya para mujtahid madzhab

Hanafi telah secara jelas menerangkan bahwa dalam hal ijtihad mereka tidak dapat

diterapkan secara mudah di tengah-tengah masyarakat, sangat dibolehkan untuk

menerapkan atur an dari madzhab yang lain seperti Maliki, Syafi‘I atau Hanbali.

Aturan tentang perceraian perempuan Muslim 1939 ini diterapkan kepada seluruh

Muslim di India yang mengikuti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‘I, Itsna Asyari atau Ismaili.

Dengan demikian aturan ini diberlakukan di seluruh wilayah India kecuali Jammu dan

Kasymir. b. Hukum Mahar Menurut hukum Islam, meskipun seorang suami tetap

berkewajiban membayarkannya, mahar dalam pernikahan tidak harus dissebutkan

dalam akad nikah.

Menurut hukum Adat, apabila mahar telah ditentukan dalam sebuah akad pernikahan

maka suami harus membayarnya, meskipun baginya jumlah itu terlalu berlebihan.

Ketetnuan ini berlaku secara umum di _Sungai Indus merupakan salah satu sungai besar

di Asia. Di sekitar dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Indus ini teradpat Kitab Suci

Weda yaitu kitab suci ummat Hindu.

Sungai Indus dalam sejarahnya berarti penting bagi India, baik untuk alasan ekonomi

maupun militer. Sungai Indus berguna sebagai penghalang terhadap penyerbuan asing,

sedangkan airnya menyuburkan lahan di India barat laut dan yang sekarang adalah

Pakistan. Lembah Indus merupakan daerah yang amat subur dengan menghasilkan

gandum, jagung, padi dan aneka buah-buahan dan sayuran.

India adalah letak dari peradaban kuno seperti Budaya Lembah Indus dan merupakan

tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan

Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan

pada 1947.29 India dibagi kepada 28 negara bagian (yang kemudian dibagi kepada

distrik), enam Wilayah Persatuan (Union Territory) dan Wilayah Ibu Kota Nasional

(National Capital Territory) Delhi.

Negara-negara bagian mempunyai pemerintah yang dilantik sendiri, sementara

Wilayah-wilayah Persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah per

satuan (union government), meski beberapa di antaranya mempunyai pemerintah yang

dilantik. Populasi India diperkirakan sekitar 1.13 milyar jiwa, yang merupakan 1/6 dari

penduduk dunia. Populasi India diperkirakan melebihi Tiongkok tahun 2030 dan akan

menjadi negara terpadat di dunia.

India memiliki lebih dari dua ribu etnis, dan agama-agama utama ada di India.

Penduduk India menunjukkan perbedaan yang besar di segi keturunan dan ―India‖

dalam http://id.wikipedia.org/wiki/India

kehidupan kebuayaan mereka.

Dipercaya bahwa penduduk asli India berwarna kulit hitam, berpostur pendek dan

berhidung lebar. Bahasa di India juga sangat beragam. Di India terdapat 18 bahasa

resmi yang diakui oleh kons titusi dan terbagi atas dua kelompok besar. Pertama adalah,

Indo-Arya yang merupakan cabang dari kelompok bahasa Indo-Eropa dan merupakan

bahasa yang digunakan oleh masyarakat Asia Tengah yang sekarang dikenal dengan

India. Kedua, Dravida yang merupakan bahasa asli India Selatan dan dipengaruhi oleh

Sanskrit dan Hindi.

Di India terdapat 1600 bahasa dan dialek berdasarkan sensus tahun 1991. Bagi kalangan

terpelajar di India, bahasa Inggris merupakan bahasa utama, sedangkan bagi sebagian

besar masyarakat India lainnya Bahasa Inggris merupakan bahasa kedua setelah bahasa

daerah. India pada awalnya (dan masih terdapat di pedesaan pada masa sekarang)

mempunyai sitem kasta (Caste).

Masya rakat Hindu dibagi-bagi ke dalam kelompok kasta yang keanggotaannya

ditentukan berdasarkan kelahiran. Orang akan menjadi kelompok kasta tertentu

sepanjang hayatnya, kecuali kalau dia diusir karena melanggar aturan-aturan kasta.

Keanggotaan kasta dalam anggota kasta biasanya berarti menunjuk pada profesi atau

pekerjaan tertentu.

Posisi kasta pertama dan tertinggi ditempati oleh Kasta Brahmana yang terdiri dari para

pendeta sebagai penentu terhadap apa yang benar dan apa yang salah dalam hal ke

agamaan dan kasta. Yang kedua adalah kasta Ksatria yang terdiri dari prajurit pegawai

negeri. Yang ketiga Waisha yang terdiri dari para seniman, pedagang, dan pemilik Bank.

Yang keempat adalah kasta Sudra yang dianalogikan sebagai para _Adapun kodifikasi

yang terkait hukum pernikhan dan perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Perceraian oleh Lembaga Peradilan Prinsip penyelesaian perceraian di muka sidang

peng adilan telah disahkan sebagai aturan yang mengikat pada tahun 1939. Teknik

penyelesaian perceraian di muka siding pengadilan ini sesungguhnya sama dengan

aturan yang diadopsi di Mesir dan beberapa Negara lainnya dengan cara

memberlakukan aturan dalam madzhab hukum Islam tertentu untuk diberlakukan

secara me nyeluruh bagi umat Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Hanafi memiliki konsep paling kaku dalam hal

penerapan hak perempuan untuk mengusulkan perceraian di muka pengadilan. Sebagai

madzhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim India, maka menjadi kesulitan

tersendiri bagi banyak kaum perempuan yang telah menikah untuk dapat mengusulkan

perceraian atas berbagai alasan yang memungkinkan kecuali murtad.

Akhirnya, dengan terpaksa karena kondisi rumah tangga yang tidak bisa lagi

diselamatkan banyak perempuan yang murtad supaya terbebas dari ikatan pernikahan.

Seorang cendekiawan terkemuka ketika itu, Ashraf Ali Thanavi merasa prihatin dengan

keadaan tersebut dan mulai memperkenalkan madzhab alternative yakni Maliki yang

memiliki konsep perceraian dengan inisiatif istri yang dapat diputuskan melalui

mekanisme siding pengadilan.

Ide ini dituangkan dalam bentuk proposal detil kepada pemerintah dan mendapatkan

banyak dukungan dari berbagai ulama di India dan sekitarnya. Berdasarkan proposal ini,

pada tahun 1939 pemerintah

akan memberikan status anak yang diadopsi sebagaimana status anak kandung.

Ayat al-Qur‘an telah sangat jelas dalam hal ini, bahwa seorang anak hasil adopsi tidak

akan pernah mendapatkan status seperti anak kandung hanya dengan sebuah

pengakuan. Namun demikian, di India kebiasaan mengadopsi anak telah berlangsung di

beberapa komunitas umat Islam di Punjab dan sekitarnya. Berdasarkan the Muslim

Personal Law (shari‘at) Application Act 1937, selama seorang Muslim yang

melaksanakan adopsi tersebut tidak menyata kan tunduk terhadap hukum Islam,

sebagaimana diatur ddalam pasal 3 aturan ini, maka dia terikat dengan tradisi

pengangkatan anak yang telah berlangsung turun temurun di wilayahnya.

Adapun jika dia membuat pernyataan untuk tunduk terhadap aturan hukum Islam, maka

hukum Islamlah yang berlaku baginya dalam hal adopsi anak. Hingga saat ini, sangat

sedikit porsi hukum Islam yang telah dikodifikasikan di India. Legislasi yang terkaiit

dengan hukum Islam baru dilakukan dalam hal aturan administrasi perwakafan dan

beberapa aspek dari hukum pernikahan dan perceraian.

Ada beberapa pengaturan pokok tentang administrasi perwakafan harta milik secara

umum yang tercantum dalam: Central Wakf Act 1954 The Mussulman Wakf Validating

Acts of 1013 and 1930 The Bengal Wakfs Act 1934 The Bihar Wakfs Act 1947 The Uttar

Pradesh Muslim Wakfs Act 1960 The Madras Wakf (Supplementary Act 1961) The

Dargah Khwaja Saheb Act 1955. _petani dan buruh. Namun, pada saat sekarang ini,

sistem kasta tidak lagi berpengaruh namun masih dianut oleh orang-orang yang

berpendidikan rendah.

Sistem Kasta telah banyak menimbulkan permasalahan bagi pembangunan India. Para

pemimpin India dewasa ini telah menentukan bahwa India akan menjadi sebuah negara

yang demokratis, sosialis dan sekuler. Menurut undang-undang, ada pemisahan antara

agama dan negara. Tindakan penghinaan atau pen diskriminasian terhadap seseorang

berdasarkan kastanya sangat dilarang.

Kebudayaan India penuh dengan sinkretisme dan pluralism budaya. Kebudayaan ini

terus menyerap adat istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah dan imigran sambil

terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarluaskan budaya India

ke tempat-tempat lain di Asia. Kebudayaan tradisional India memiliki hirarki sosial yang

relatif ketat.

Sejak usia dini, anak-anak diajari tentang peran dan kedudukan mereka dalam

masyarakat. Tradisi ini diperkuat dengan kepercayaan kepada dewa-dewa dan roh yang

dianggap berperan penting dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam sistem

kasta ditetapkan stratifikasi sosial dan pembatasan dalam kehidupan sosial di anak

benua India.

Kelas-kelas sosial dibentuk oleh ribuan kelompok masyarakat yang mempraktikkan,

yang umum disebut jati atau kasta. Orang India sangat menghargai nilai-nilai

kekeluargaan tradisional. Walaupun demikian, rumah-rumah di perkotaan sekarang

lebih sering hanya didiami oleh keluarga inti.

Hal ini disebabkan keterbatasan ekonomi dan sosial untuk hidup bersama dalam sebuah

keluarga besar. Di kawasan pedesaan

masih umum dijumpai anggota keluarga dari tiga hingga empat generasi yang tinggal

di bawah satu atap.

Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga sering diselesaikan secara patriarkhisme.

Mayoritas terbesar orang India menikah setelah dijodohkan oleh orang tua mereka atau

anggota keluarga yang dituakan, namun dengan persetujuan pengantin pria dan

pengantin wanita. Pernikahan dipandang sebagai ikatan seumur hidup, dan angka

perceraian sangat rendah.

Walaupun demikian, pernikahan dini masih merupakan tradisi yang umum. Separuh dari

populasi wanita India menikah sebelum mencapai usia 18 tahun yang merupakan usia

dewasa menurut hukum.30 Potret Hukum Keluarga di India India adalah sebuah Negara

yang berpenduduk multi relijius.

Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, sedangkan Islam menjadi agama

minoritas yang paling popular. Agama-agama lain yang hidup di India adalah Kristen,

Budha, Jain, dan Sikh. Ketika masa pendudukan Inggris di India, mereka menerapkan

kebijakan yang men jamin keberlangsungan berbagai aturan hukum keluarga sesuai

dengan keragaman afiliasi keagamaan penduduknya.

Kebijakan ini terus berlanjut hingga saat ini dan semua komunitas yang ada juga

menerapkan aturan hukum keluarga masing-masing tanpa ada kendala politik. Dalam

konteks corak keberagamaan Muslim di India, juga diwarnai oleh keberagaman dalam

pilihan madzhab hukum nya. Madzhab Hanafi tercatat sebagai madzhab yang paling

popular di kalangan orang-orang Muslim Sunni di India.

Madzhab Syafi‘I banyak diikuti oleh orang-orang Islam di ―India‖ dalam

http://id.wikipedia.org/wiki/India _belahan selatan India. Selain komunitas sunni, di India

juga diwarnai komunitas Syi‘I, khususnya Madzhab Syi‘ah Isna Asy‘ariyah. Namun

demikian di belahan Barat India juga dapat ditemui sejumlah Muslim yang menganut

madzhab Syi‘ah Isma‘iliyah.

Istilah ―personal law‖ sebagaimana digunakan di India tidak sepenuhnya sama dengan

dua istilah lain yang biasa digunakan di Negara-negara berpenduduk Muslim, yakni

huquq al-a‘ila (hukum keluarga) dan ahwal al-syakhshiyyah (hukum perdata Islam).

Istilah tersebut memiliki makna yang lebih luas dan meliputi perkawinan, perceraian, hak

milik pribadi, zakat, dan wakaf.

Tema-tema ini dan sejenisnya yang berlaku bagi Muslim di India biasanya diurusi oleh

peraturan syari‘ah yang dalam konteks internal mereka disebut dengan ―Muslim

personal law‖ (hukum perdata Islam). Sejak tahun 1937, penerapan hukum perdata Islam

di India telah diatur dengan disahkannya aturan pelaksanaannya yang bernama the

Muslim Personal Law (shari‘at) Application Act.

Pasal 2 dari the Muslim Personal Law (shari‘at) Application Act ini menyatakan bahwa

aturan syari‘ah akan diterapkan kepada seluruh Muslim di India dalam kasus-kasus: (a)

Per kawinan, perceraian dalam segala bentuknya, mahar, per walian, dan pemeliharaan

anak; (b) Warisan, dan (c) Hibah, serta wakaf. Adapun berkaitan dngan adopsi dan

wasiat, peraturan ini memberikan hak kepada setiap Muslim yang kompeten sesuai

dengan peraturan perjanjian India (the Indian Contract Act) tahun 1872 untuk

menundukkan diri terhadap aturan syari‘ah bagi dirinya, keluarga dan keturunannya.

Adopsi sesungguhnya tidak dikenal dalam hukum Islam.

Apabila seseorang mengadopsi anak, hukum Islam tidak

untuk menikah di luar alasan yang diizinkan hukum syara‗, menurut Hukum Keluarga

Malaysia, dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6

bulan atau kedua-duanya.71 Di samping itu, menurut ketentuan Hukum Keluarga di

Malaysia, penjatuhan talak di luar dan tanpa izin pengadilan dapat dikenakan denda

1000 ringgit; atau penjara maksimal 6 bulan; atau keduanya sekaligus.72 Sedangkan di

Mesir, berdasarkan Law on Personal Status 1929 yang dipertegas lagi dalam

amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A, suami yang tidak melakukan pendaftaran

perceraian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 bulan; atau denda 200 pound; atau

keduanya sekaligus.

Begitu pula petugas pencatatan yang menolak atau tidak melaksanakan tugas

pencatatan perceraian dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 1 bulan & denda

minimal 50 pound Mesir.73 Mengenai pengaturan poligami dalam hukum positif di

Malaysia, antara lain tergambar dalam UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal 1984

(UU 304 tahun 1984).

Dalam pasal 123 disebutkan: Any man who, during the subsistence of a marriage,

contracts another marriage in any place without the prior permission in writing of the

court commits an offence and shall be punished with a fine not exceeding one thousand

ringgit or with imprisonment not exceeding six months or with both such fine and

imprisonment.74 Ibid. Islamic Family Law (Federal Teritory) Act 1984 (Act 304 of 1984)

Pasal 124 Law on Personal Status 1929 dan Amandemennya UU No.100 1985 Pasal 23 A

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Com-parative

Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 235.

_B. Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan Pendahuluan Negara Pakistan terletak di

Asia Selatan dan berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Afghanistan di sebelah barat

laut, India di sebelah tenggara, dan Kashmir di sebelah timur laut. Menurut statistic

tahun 1993 populasinya berjumlah 122,8 juta jiwa.

Pakistan merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia.36 Negara ini dihuni oleh

beragam kolempok etnis yang seluruhnya hidup berdampingan secara damai di bawah

panji agama yang beragam pula. Islam tercatat sebagai agama terbesar yang dianut

oleh 97 % penduduk Pakistan.

Pakistan beribukota di Islamabad, dan adalah bekas jajahan Inggris ketika menjadi

bagian dari wilayah India. Sejarah kontemporer anak benua India dan Pakistan bermula

dari hancurnya imperium Mughal dan pendudukan Inggris di India.37 Sejarah Pakistan

diawali ketika Inggris menguasai anak benua India selama hampir 200 tahun, dari 1756

hingga 1947.

Reformasi politik pada akhir abad ke-19 memungkinkan dibentuknya partai-partai

politik. Indian National Congress, yang mewakili mayoritas penduduk Hindu didirikan

pada 1885. Muslim League dibentuk pada 1906 untuk mewakili dan melindungi posisi

minoritas Muslim.

Seorang penyair dan filsuf bernama Sir Muhammad Iqbal mengusulkan agar

provinsi-provinsi India Inggris di sebelah barat laut serta negara bagian Jammu dan

Kashmir sebaiknya digabung menjadi sebuah negara. John L. Esposito (ed.), The Oxford

Encyclopaedia of the Modern Islamic World, (New York: Oxford University Press, 1995),

hlm. 225.

Khalid bin Sayeed, Pakistan The Formative Phase, (Karachi: Pakistan Publish-ing House,

1960), hlm. 252.

Berkaitan dengan nama, Pakistan memiliki kisah yang menarik. Nama Pakistan yang

digunakan untuk menyebut penggabungan ini, merupakan singkatan dari nama-nama

provinsi tersebut, yaitu Punjab, Afghania (Provinsi North West Frontier), Kashmir,

Indus-Sind, dan Baluchistan. Ber dasarkan sejarah Pakistan, nama negara Pakistan

artinya tanah yang murni dalam bahasa Urdu ataupun bahasa Persia.

Sejarah Pakistan juga mengatakan bahwa nama negara Pakistan diusulkan oleh seorang

tokoh gerakan Pakistan, Choundry Rahmat Ali. Menjelang akhir 1930, Muhammad Ali

Jinnah, pemimpin Muslim League yang dianggap sebagai pendiri Pakistan, menyatakan

bahwa satu-satunya cara untuk menghindarkan Muslim India dari dominasi Hindu

adalah dengan mendirikan negara Muslim tersendiri. Sejarah Pakistan memang sangat

beragam, termasuk masalah kemerdekaan.

Pada 1940, Muslim League secara resmi mendukung pembagian India Inggris serta

pendirian Pakistan. Inggris kemudian memutuskan untuk membagi bekas jajahannya

tersebut dan pada 15 Agustus 1947, menyerahkan kekuasaan secara terpisah kepada

India dan Pakistan. Sejarah Pakistan berlanjut dengan pembagian wilayah Pakistan

menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur.

Pakistan Barat adalah negara Pakistan saat ini, sedangkan Pakistan Timur saat ini dikenal

sebagai negara Bangladesh . Kedua bagian tersebut dipisahkan wilayah India sepanjang

1.600 kilometer. Pembagian anak benua India menyebabkan perpindahan penduduk

secara besar-besaran. Sekitar 6 juta pemeluk Hindu dan Sikh keluar dari Pakistan

menuju India, dan sekitar 8 juta umat Muslim bermigrasi dari India ke Pakistan.

_pertama berlangsung pada tahun 1976-1980 yang berisi tentang perkawinan dan

perceraian. Sedangkan pembaharuan kedua dilaksanakan pada tahun 1983-1985 yang

diberi nama Islamic Family Law Act. Hukum baru ini berlaku pada tahun 1983 di

Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka.

Kemudian tahun 1984 dilaksanakan di Kedah, Selangor, dan wilayah Persekutuan, serta

tahun 1985 dilaksanakan di Penang.69 Dalam perkembangan terakhir pembaharuan

juga terjadi di Trengganu (1985), Pahang 1987 (No. 3), Selangor 1989 (No.2), Johor

(1990), Sarawak (1991), Perlis, dan terakhir Sabah melalui UU No. 18 tahun 1992.70

Secara umum Hukum Keluarga Malaysia tampaknya masih berpegang pada konsepsi

mazhab-mazhab Sunni, utamanya mazhab Syafi‗i, dalam hal kebolehan poligami.

Ditetapkannya sejumlah alasan poligami terlihat diinspirasi oleh konsepsi fikih mengenai

kewajiban suami atas istri dan alasan terjadinya fasakh. Sementara peran pengadilan

dalam pemberian izin poligami dan kriminalisasi poligami merupakan bagian dari

bentuk siyasah syariah yang bertujuan mengantisipasi dan memberi daya jera terhadap

penyalahgunaan poligami.

Di samping itu penafsiran baru terhadap pesan Alquran terkait masalah poligami dan

langkah perlindungan pada kaum wanita juga menjadi bagian inheren dari alasan dasar

ditetapkankannya pasal-pasal tersebut. Malaysia adalah satu-satunya Negara yang

secara eksplisit menerapkan hukuman dalam hal ketundukan kepada hukum syara‘

dalam perkawinan.

Siapapun yang mencegah seseorang Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries:

History, Text and Com-parative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion,

1987), hlm. 221. Khoiruddin Nasution, ―Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga

Muslim‖ dalam M. Atho‘ Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Ed.s), op. cit., hlm. 21-22.


? 63

Dilanjutkan wilayah negara-negara Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan,

dan Pahang) melalui Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment

1885, kemudian bagi negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara

Bernaung (Kelantan, Trengganu, Perlis, Kedah, dan Johor), yang dipelopori oleh Kelantan

adalah The Divorce Regulation Tahun 1907.68 Orang-orang Melayu di Negeri sembilan,

melaka meng ikuti UU Mahkamah Melayu Serawak yang mengatur masalah perkawinan

dan perceraian.

UU Islam di Malaysia adalah batu surat di Trengganu yang berisi tentang hutang

piutang, hukuman bagi pelaku zina dan wanita kurang sopan. UU pertama yang

berhubungan dengan Islam yang diperkenalkan oleh Inggris di Malaysia adalah

Mohammedan Marriage Ordinance, No. V tahun 1880, setelah Malaysia merdeka maka

Malaysia mempunyai hukumnya sendiri mengenai masalah-masalah perkawinan

disetiap Negeri di Malaysia yang ditetapkan dalam Enakmen atau Pentadbiran Agama

Islam.

Dari sub bahasan Enakmen, maka dapat kita ketahui bahwa negara malaysia melakukan

pembaharuan bukan hanya dalam bidang perkawinan dan perceraian, akan tetapi juga

dalam masalah keuangan, baitul mal, zakat, wakaf, masjid, pindah agama, nafkah, nazar,

amanah dan pungutan khairat. Namun demikian, jika dilihat dari era pasca berakhirnya

kolonialisme dan imperialisme di seluruh Dunia, perundang-undangan Malaysia telah

mengalami beberapa kali pem baharuan. Tahir Mahmood mencatat bahwa

pembaharuan Khoiruddin Nasution, ―Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga

Muslim‖ dalam M.

Atho‘ Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Ed.s), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern:

Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (Jakarta:

Ciputat Press, 2003), hlm. 20. _Sejarah Pakistan yang cukup kelam terjadi ketika per

pindahan penduduk disertai kekerasan antarkelompok etnik berskala besar yang

menguatkan rasa permusuhan di antara kedua negara.

Permusuhan tersebut makin bertambah dengan adanya perselisihan mengenai

masuknya negara-negara bagian pribumi ke dalam salah satu di antara kedua negara

tersebut. Penguasa Hindu Jammu dan Kashmir, yang 85 persen penduduknya Muslim,

memutuskan bergabung dengan India. Pakistan kemudian menuntut hak atas Jammu

dan Kashmir, sehingga terjadi perang antara Pakistan dan India.

Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan resolusi agar diadakan

plebisit di bawah pengawasan PBB untuk menentukan masa depan Kashmir, India tetap

menduduki sekitar dua pertiga wilayah tersebut dan menolak diadakannya plebisit.

Sejarah Pakistan juga menyebutkan bahwa pemerintahan Pakistan pertama kali

dipimpin oleh Perdana Menteri Liaquat Ali Khan.

Muhammad Ali Jinnah menjadi gubernur jenderal hingga meninggal pada 1948. Dari

1947 hingga 1951, Pakistan berada dalam kondisi tidak stabil. Setelah Liaquat terbunuh

pada 1951, Khwaja Nazimuddin dari Pakistan Timur menggantikannya sebagai perdana

menteri. Pada 1953, Nazimuddin digantikan oleh Muhammad Ali Bogra. Bogra

mengundurkan diri pada 1955 dan Chaudhuri Muhammad Ali ditunjuk sebagai perdana

menteri keempat.

Pada tahun yang sama Gubernur Jenderal Ghulam Muhammad juga mengundurkan diri.

Iskander Mirza, yang berasal dari militer, menjadi gubernur jenderal keempat dan

terakhir. Pada 23 Maret 1956 Pakistan diproklamasikan sebagai republik Islam. Iskander

Mirza menjadi presiden pertama. Sementara Huseyn

Shaheed Suhrawardy menjadi perdana menteri kelima.

Proklamasi ini dianggap sebagai salah satu sejarah Pakistan yang berkesan bagi seluruh

rakyatnya.38 Penjajahan Inggris telah menghancurkan posisi politika tertinggi yang

dimiliki umat Islam di Pakistan. Kehidupan kaum pribumi, pedagang kecil, pengrajin dan

kaum buruh sangat menderita.

Tidak hanya kerugian di bidang ekonomi dan politik, penjajahan ini juga mempunyai

dampak yang lebih jauh terhadap budaya di mana pada awalnya mereka bersikap

simpatik terhadap program pendidikan tradisional Muslim dan budaya klasik India,

namun lambat laun mereka mulai melakukan penindasan terhadap praktek keagamaan

di mana mereka sering menjatuhkan hukuman secara sadis dan kejam.

Bentuk lain dari penindasan ini adalah dipergunakannya Bahasa Inggris sebagai bahasa

pemerintahan dan pengajaran, sedangkan Bahasa Mughal dihapus sebagai bahasa

resmi.39 Islam merupakan agama mayoritas di Pakistan. Dalam kehidupan

keagamaannya, umat Islam Pakistan diwarnai dengan perbedaan aliran madzhab yaitu

madzhab Hanafi sebagai mazhab mayoritas dan madzhab-madzhab lain seperti Syafi‘i

dan Hambali sebagai madzhab minoritas.40 Sungguhpun terdapat banyak agama dan

aliran keagamaan, toleransi antar umat beragama terjalin baik di Pakistan.

Kehidupan keberagamaaan di Pakistan pada dasarnya tidak berbeda dengan kehidupan

keberagamaan di Negara-negara Muslim lainnya. Islam menjadi jalan hidup (way of life)

Anne Ahira, Selayang Pandang Sejarah Pakistan, dalam www.anneahira.com/

sejarah-pakistan.htm. Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, (Cambridge:

Cambridge Uni-versity Press, 1988), hlm. 292. John L. Esposito (ed.), The Oxford

Encyclopaedia of the Modern Islamic World, III, hlm. 286.

_yang berhubungan dengan fungsi-fungsi negara, keberadaan dan prosesi lembaga

peradilan Syariah untuk menerapkan hukum Islam dan regulasi adiministrasi institusi

social-legal Islam diberlakukan di seluruh negeri tersebut, seperti hukum perkawinan,

hukum perceraian, dan hukum waris. Kondisi ini terus berlanjut di saat Malaysia

memperoleh kemerdekaannya.66 Setelah Malaysia memperoleh kemerdekaannya, kons

titusi federal Malaysia tahun 1957 begitu juga konstitusi federal tahun 1963

mendeklarasikan agama Islam sebagai agama resmi negara.

Di negeri yang bermazhab Syafi‘i ini, hukum Islam dan administrasinya diberlakukan

secara resmi di seluruh wilayah negara Malaysia meliputi Perak, Selangor, Negeri

Sembilan, Pahang, Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Johor. Pada dua negara bagian,

Sabah dan Sarawak, penduduk Muslim merupakan minoritas. Sabah yang memiliki

jumlah penduduk Muslim lebih sedikit dari Sarawak, memakai adiministrasi hukum Islam

pada tahun 1971.

Sedangkan Sarawak masih menerapkan Undang-Undang Mahkamah Melayu tahun

1915. Hukuman negara-negara bagian di Malaysia memuat ketetapan hukum keluarga

melalui peng adilan-pengadilan kathis.67 Dalam konteks reformasi Hukum Keluarga

khususnya di rantau Asia Tenggara sebetulnya Malaysia tercatat sebagai negara

pertama yang melakukan langkah ini, ditandai oleh lahirnya Mohammedan Marriage

Ordinance, No. V Tahun 1880 di negara-negara Selat (Pulau Pinang, Malak, dan

Singapura).


Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 219. Tahir Mahmood,

Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm.

198-205.


? 61

pertama, pencatatan perkawinan di Pakistan ternyata tidak mempengaruhi keabsahan

perkawinan itu sendiri. Kedua, hukuman bagi orang yang tidak mencatatkan

perkawinannya ternyata terlalu rendah, yakni hanya tiga bulan penjara. Ketiga, pihak

pengadilan ternyata tetao mengakui keberadaan perkawinan yang tidak didaftarkan.

Semua alasan tersebut selanjutnya didukung oleh belum siapnya pihak pegawai dan

perangkat pencatat perkawinan untuk memberlakukan aturan tersebut secara

konsisten.63 C. Pembaharuan Hukum Keluarga di Malaysia Pendahuluan Malaysia

merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah territorial berada di

bagian Selatan semenan jung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan.

Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara

bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Sarawak dan Sabah di Kalimantan,

dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu

dimana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India,

dan sisanya etnis pribumi (suku asli).64 Sebelum kehadiran penjajah, hukum yang

berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat.65 Namun selama masa

pemerintahan kolonial Inggris, nafas Islam telah mewarnai berbagai kebijakan legislatif

lokal Ibid. Felix V.

Gagliano, ―Malaysia‖ dalam Bernard S. Cayne, The Encyclopedia Americana International

Edition, vol. 18, Grolier Incorporated, 2001. David C. Buxbaum (Ed.), Family Law and

Customary Law in Asia: a Contem-porary Legal Perspective, (The Hague: Martinus

Nijhoff, 1968), hlm.107. _yang mereka anut secara mendalam. Pandangan hidup mereka

adalah Islam, sementara tradisi dan budaya tidak berpengaruh pada karakteristik Islam

secara esensial.41 Potret Hukum Keluarga di Pakistan Secara historis, jauh sebelum

pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947, poligami sudah menjadi budaya dan

tradisi umum yang banyak dipraktikkan oleh umat Islam di sana.42 Di Pakistan masalah

poligami, misalnya, diatur dalam Peraturan (Ordonansi) tentang Hukum Keluarga

Pakistan tahun 1961.

Peraturan poligami yang tercantum dalam pasal 6 tersebut menyatakan: Selama masih

terikat perkawinan, tidak seorang lelakipun yang boleh melakukan perkawinan dengan

orang lain kecuali ia telah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrasi. Permohonan

izin (1) akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan sekaligus dengan

biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan

dengan menerangkan apakah izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh.

Dalam hal penerimaan permohonan (2) ketua akan meminta kepada pemohon dan isteri

atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan Dewan

Arbitrase akan member izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut

―perlu dan adil‖ sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kesehatan. Dalam

memutuskan permohonan tersebut, Dewan I. H. Quraeshi, The Foundation of Pakistan

Culture, dalam The Muslim World, No. 44 tahun 1954, hlm. 3.

Rubya Mehdi, The Islamization of The Law in Pakistan (Surrey: Curzon Press, 1994), hlm.

162.

Arbitrasi mencatat alasan-alasana terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh

melebihkan surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan

menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan

dipertanyakan lagi di pengadilan.

Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari Dewan Arbitrasi akan

(a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri atau isteri-isterinya, baik tunai

maupun secara ditangguhkan dan jika tidak maka ia akan diperoleh sebagai tunggakan

atas sewa tanah, (b) dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000

rupee atau kedud-duanya.

Dalam pasal ini, poligami dapat dilakukan dengan syarat bahwa diperlukan izin tertulis

dari Dewan Arbitrasi (Hakim) sebelum seseorang dapat menikahi isteri kedua. Izin

tersebut hanya dapat diberikan bila Dewan Arbitrasi itu yakin bahwa perkawinan yang

diajukan itu memang diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan adanya

persetujuan dari isteri ter dahulu kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani, atau

mandul.43 Hal ini menegaskan bahwa apapun yang terjadi izin dari Dewan Hakim harus

didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua.

Orang yang melanggarnya akan mendapat kan hukuman penjara paling lama satu

tahun atau membayar denda sampai 5000 rupee atau bahkan kedua-duanya. Apabila

maharnya ditunda, dia tetap harus membayarnya dengan semestinya sedangkan isteri

yang ada berhak me Abdur Rahman I. Doi, Shari‘ah: the Islamic Law, diterjemahkan oleh

Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari‘at Islam, (Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1992), hlm. 54.

_dalam membatasi kemungkinan melakukan poligami, dan begitu pentingnya Badan

Penasehat untuk menentukan boleh tidaknya seseorang berpoligami, namun dalam

prakteknya badan ini sama sekali belum berjalan efektif.61 Selain itu, fakta menyebutkan

bahwa aturan baru tentang perceraian yang diberlakukan di Pakistan ternyata juga

gagal membatasi praktek talak sepihak oleh suami.

Aturan baru tersebut terbukti hanya dipahami secara formalitas belaka tanpa ada

pelaksanaan riil dalam kehidupan nyata. Di sisi lain, pihak pengadilan juga bersikap tidak

tegas terhadap pasangan yang melanggar aturan tentang keharusan pencatatan per

kawinan. Dalam beberapa kasus, pencatatan perkawinan menjadi factor penting dalam

proses pembuktian, namun dalam kasus lain ada atau tidaknya pencatatan perkawinan

tidak memiliki perbedaan implikasi hukum.

Pihak peradilan tidak melakukan penolkana terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan

sepanjang para pihak dapat membuktikan terjadinya perkawinan tersebut. Segala

urusan yang terkait dengan perkawinan, perceraian, waris, maupun harta oleh pasangan

yang perkawinanya tidak dicatatkan tetap bisa dilayani di pengadilan. Penelusuran lebih

jauh tentang hal ini memberikan data baru bahwa prosedur pencatatan per kawinan

yang diberikan kewenangannya kepada pegawai pencatat perkawinan di Pakistan masih

lekat dengan budaya korupsi.

Oleh karena itu, dapat dimaklumi kalau banyak sekali pasangan suami istri yang

emnikah tanpa dicatatkan, meskipun aturan baru mengharuskannya.62 Kegagalan

penerapan aturan tentang pencatatan per kawinan ini, menurut Mehdi, disebabkan

beberapa alasa; Rubya Mehdi, op.cit., hlm. 166. Ibid.., hlm. 160.

(hak) berhubungan badan dengan perempuan-perempuan yang dilarang syara‗ untuk

dinikahi.57 Hukuman yang sama juga berlaku bagi wanita muslim (berusia di atas 12

tahun) yang secara sengaja melakukan perkawinan, atau mengizinkan untuk

berhubungan badan dengan pria yang dilarang syara‗ untuk menikahinya.58 Hukum

Srilanka juga memberlakukan sanksi terhadap setiap wanita muslimah yang selama

masa iddahnya mengikat tali pernikahan atau ikut serta sebagai pengantin dalam suatu

upacara perkawinan, dan setiap orang yang mendukung atau membantu

terselenggaranya ikatan perkawinan atau per laksanaan upacara perkawinan tersebut.

Para pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman denda maksimal 100 rupee.59 Sebuah

penelitian tentang hukm keluarga di Pakistan oleh David Pearl, sebagaimana dikutip

oleh Khoiruddin Nasution, menyimpulkan bahwa aturan baru dalam hukum keluarga

Pakistan yang mempersempit poligami dalam praktiknya masih jauh dari yang

diharapkan.

Masyarakat Muslim Pakistan masih mempraktikkan poligami meskipun tidak sejalan

dengan Undang-Undang Perkawinan yang baru.60 Sejalan dengan Pearl, Verma dan

Rubya Mehdi melalui penelitiannya juga menemukan fakta bahwa persyaratan poligami

yang harus dilengkapi dengan izin Badan Arbitrase/ Penasehat hanya ada dalam dataran

teori undang-undang, tidak ada dalam praktek riilnya.

Mereka menyatakan bahwa meskipun Pakistan menetapkan aturan yang sangat ketat

Muslim Marriage and Divorce Act 1951 Pasal 80 ayat (1). Ibid., Pasal 80 ayat (2). Ibid.,

Pasal 87 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap

Perundang-undangan Perkawinana Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia

(INIS, 2002), hlm. 270. _nuntut cerai.

Selain semua pembatasan ini, jika telah di jalin perkawinan kedua tanpa izin dewan

hakim, maka perkawinan itu dapat dianggap batal secara hukum.44 Pada hakikatnya,

ketentuan yang diperketat ini merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi

praktik poligami beserta implikasi-implikasi negative yang ditimbulkannya, terutama

ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Selain itu, dalam Muslim Family Law

Ordinance tahun 1961, Paksitan mengharuskan pendaftaran dan pencatatan

perkawinan.

Aturan ini didasarkan pada ayat al-Qur‘an yang menyuruh mencatat transaksi penting.

Ulama tradisio nal Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan

dengan syarat tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Kalau perkawinan

dilaksanakan di luar Pakistan, maka salinan surat nikah harus dikirimkan kepada pegawai

pencatat perkawinan untuk dicatat.

Pelanggaran terhadap aturan ini dihukum dengan penjara selama tiga bulan dan atau

denda 1000 rupee.45 Di sini terlihat bahwa aturan pencatatan perkawinan di Pakistan

muncul sebagai bentuk kompromi antara kelompok tradisionalis yang menganggap

pencatatan hanya sebagai syarat administrative dan kelompok modernis yang

menghendaki pencatatan sebagai syarat sah.

Di Pakistan, terhadap pria (berumur di atas 18 tahun) yang menikahi anak di bawah usia

nikah, dapat dihukum pen jara maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 rupee; atau

keduanya sekaligus.46 Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang

menyelenggarakan; memerintahkan; atau Ibid. Tahir Mahmood, Family Law Reform in

the Muslim World, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm. 259.

Child Marriage Restraint Act 1929 (Act 29 /1929) dan amandemennya (Or-donansi No.8

/1961) Pasal 4.

memimpin pernikahan mempelai di bawah umur (nikah).47 Demikian pula terhadap

mereka (setiap pria baik sebagai orang tua atau wali atau pihak lain yang punya

kapasitas/ berhak menurut hukum atau tidak) yang menganjurkan; atau mengizinkan

dilangsungkannya pernikahan; atau lalai mencegah terjadinya pernikahan di bawah

umur.48 Sedangkan terhadap setiap pihak (pria) yang enggan mematuhi keputusan

yang dikeluarkan Pengadilan (terkait pernikahan di bawah umur) sementara ia tahu

keputusan tersebut melarang per buatan yang dilakukannya dapat dijatuhi hukuman

penjara maksimal 3 bulan.49 Di Pakistan, menceraikan istri tanpa mengajukan per

mohonan tertulis ke Pejabat (chairman) berwenang; atau dan tanpa memberikan

salinannya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal

1000 rupee; atau keduanya sekaligus.50 Dalam pada itu, Yordania mem berlakukan

hukuman menurut UU Hukum Pidana negara itu terhadap suami yang menceraikan istri

(di luar Pengadilan) tanpa melakukan langkah registrasi.51 Sementara di Srilanka,

membuat data palsu pada pencatatan, buku, izin, dokumen, salinan (copy) sekitar

perceraian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun52 Di Pakistan,

pelanggaran atas UU dalam masalah mas kawin/mahar, biaya dan hadiah (hantaran)

perkawinan (Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976) dapat dihukum Ibid., Pasal 5.

Ibid., Pasal 6 ayat (1). Ibid., Pasal 12 ayat (5). The Muslim Laws Ordinance 1961

(Ordinance No.8/1981) dan amandemennya (Ordonansi No.

21 & 30/1961) Pasal 7 (2) The Code of Personal Status 1976 dan amandemennya (UU

No.25/1977) Pasal 101. Muslim Marriage and Divorce Act 1951 Pasal 79 _penjara

maksimal 6 bulan; atau denda minimal setara batas maksimum yang diatur UU ini; atau

keduanya sekaligus. Dalam pada itu apabila mas kawin, berbagai barang hantaran dan

hadiah yang diberi atau diterima tidak sesuai dengan ketentuan UU ini maka akan

diserahkan kepada Pemerintah federal untuk digunakan bagi perkawinan gadis-gadis

miskin sebagaimana diatur dalam UU ini.53 Sebagai pembanding, di Bangladesh,

seseorang yang menikahi anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman penjara

maksimal 1 bulan; atau denda maksimal 1000 taka; atau kedua sekaligus.54 Sedangkan

di Iran, siapa pun yang menikahi atau menikahkan seseorang yang di bawah usia nikah

minimal dapat dikenakan hukuman penjara 6 bulan hingga 2 tahun.55 Di Bangladesh

juga, memberi atau mengambil atau bersekongkol memberi atau mengambil hantaran

kawin diancam dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 5000

taka; atau keduanya sekaligus.

Hukuman yang sama juga berlaku bagi siapa pun yang meminta hantaran kawin kepada

orang tua atau wali dari pihak mempelai wanita atau pria.56 Di Srilanka memberlakukan

hukuman penjara maksimal 3 tahun bagi setiap pria muslim yang secara sengaja

melakukan perkawinan, atau telah atau berupaya untuk mendapatkan Dowry and Bridal

Gifts [Restriction] Act 1976) dan amandemennya Ordonansi No.36 /1980 Pasal 9 ayat (1).

Disebutkan dalam pasal ini bahwa Jika orang tua dari pihak mempelai pria melanggar

atau gagal memenuhinya tersebut terdiri dari ayah dan ibunya maka yang dikenakan

hukuman adalah sang ayah saja. Sedangkan jika pihak orang tua pria hanya ibunya

maka cukup dikenakan denda, bukan hukuman penjara. Child Marriage Testraint Act

1929 dan Amandemennya (Ordonansi No. 28/1984) Pasal 4. The Marriage Law

1931-1937 Pasal 3.

Dowry Prohibition Act 1980 dan Amandemennya (Ordonansi No. 64/ 1984) Pasal 3 dan

4.

Golongan ini berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam dengan memperhatikan

situasi dan kondisi objektif umat Islam yang bersangkutan. Dalam usaha mereka bukan

semata mengambil unsur-unsur budaya Barat yang sudah maju, tetapi juga mengambil

unsur dari budaya warisan bangsa yang bersangkutan.

Ide kebangsaan inilah yang akhirnya menimbulkan timbulnya usaha merebut

kemerdekaan dan mendirikan pemerintahan sendiri dikalangan pemeluk Islam. Sebagai

akibat dari pembaharuan dan kebangkitan kembali pendidikan ini terdapat

kecendrungan dualisme sistem pendidikan kebanyakan negara tersebut, yaitu sistem

pendidikan modern dan sistem pendidikan tradisional.

92 Diantara beberapa tokoh pembaharuan di Turki adalah Sultan Salim III, Sultan

Mahmud II, Tanzimat, Kelompok Usmani Muda, Turki muda, dan Mustafa Kemal.

Sebelum Sultan Mahmud II gerakan pembaharuan sudah dimulai akan tetapi belum

banyak perubahan yang terjadi, seperti pada tahun 1644-1702 Husen Koprulu dan

Damad Ibrahim (1719-1730 M) keduanya menjadi Wajiz Agung mengadakan

pembaharuan akan tetapi mendapat tantangan dari Feyzullah sebagai syaikh al-Islam

yang menyebabkan konflik internal di Negara tersebut.93 Potret Hukum Keluarga di

Turki Sejarah Turki modern dapat dibedakan menjadi dua fase.

Fase pertama antara tahun 1921 sampai 1950 merupakan fase kediktatoran presidensial,

reformasi agama dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Fase kedua antara

tahun Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan,

(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 50-51. Jaih Mubarok, op.cit., (Bandung: Pustaka

Islamika, 2008), hlm. 208.

_Pasal di atas menegaskan bahwa seorang pria yang masih terikat dalam suatu

perkawinan hanya dapat berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari pengadilan,

bagi mereka yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi hukuman denda maksimal

1000 ringgit; atau dipenjara maksimal 6 bulan; atau dijatuhi hukuman keduanya

sekaligus. Pemberian izin poligami oleh pengadilan amat terkait dengan hasil

pertimbangan institusi tersebut terhadap ke terangan yang diberikan pemohon dan

para istri yang lebih dahulu dinikahinya. Dasar pertimbangan pengadilan untuk

memberikan izin poligami berkaitan dengan kondisi/prilaku istri dan suami.

Dari sudut istri adalah: Kemandulan Keuzuran jasmani Tidak layak dari segi jasmani

untuk bersetubuh Sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau Sakit

jiwa/ gila. Adapun pertimbangan dari sudut suami adalah: Mampu secara ekonomi

untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan Mampu berlaku adil kepada para istri

Perkawinan itu tidak menyebabkan darar syar‗i (bahaya bagi agama, nyawa, badan, akal

pikiran atau harta benda) istri yang telah lebih dahulu dinikahi, atau Perkawinan itu tidak

akan menyebabkan turunnya mar tabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan

perkawinan, langsung atau tidak.75 UU Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984

(UU 304) tahun 1984 Pasal 23 ayat (4). Lihat Ibid., hlm.

225; Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, INIS,

Leiden-Jakarta, 2002, hlm. 112.

Sebagai bahan perbandingan, Irak dan Malaysia me rupakan negara yang

mencantumkan sanksi hukum dalam Hukum Keluarga mereka dalam persoalan ini.

Di Irak, ke tentuan hukum dirinci menurut pelakunya. Sebagai contoh, setiap pihak yang

mengawinkan secara paksa, selain keluarga garis pertama, dapat dijerat dengan

hukuman penjara maksimal 3 tahun beserta denda; jika pelakunya adalah pihak keluarga

garis pertama maka hukumannya adalah penjara maksimal 3 tahun tanpa denda; apabila

pelakunya adalah salah satu calon mempelai maka dapat dijatuhi hukuman penjara

maksimal 10 tahun atau kurungan minimal 3 tahun.76 Sanksi yang sedikit lebih ringan di

berlakukan oleh Malaysia.

Berdasarkan Hukum Keluarga di sana, siapa saja yang memaksa seseorang untuk

menikah di luar alasan yang diizinkan hukum syara‗ dapat dikenakan hukuman denda

maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua sekaligus.77 Potret

Hukum Keluarga di Malaysia Menurut Khoiruddin Nasution bahwa setelah terjadinya

pembaharuan UU Keluaraga Malaysia maka apabila di kelompokan maka

Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia akan lahir dua kelompok

besar:78 UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau

Pinang, Pahang, Perlis, Trengganu, Serawak dan Sabah.

Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada

perbedaan yang cukup menyolok, The Code Personal 1959 Pasal 9 (2). Islamic Family

Law (Federal Teritory) Act 1984 (Act 304 of 1984) Pasal 37. Khoiruddin Nasution, Hukum

Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Per-bandingan dan Keberanjakan UU Modern

dari Kitab-Kitab Fiqih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 22. _cara meniru pola

pendidikan yang dikembangkan oleh Barat. Proses imitasi ini harus dilakukan secara

total mulai dari sistem maupun isi pendidikannya.89 Jadi intinya, Islam harus meniru

Barat agar bisa maju. Kelompok kedua adalah golongan yang berorientasi pada sumber

Islam yang murni.

Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Islam itu sendiri merupakan sumber dari ke

majuan dan perkembangan peradaban Ilmu Pengetahuan modern. Sebab-sebab

kelemahan umat Islam meurut mereka adalah karena tidak lagi melaksanakan ajaran

Agama Islam sebagaimana mestinya. Ajaran Islam yang sudah tidak murni lagi

digunakan untuk sumber kemajuan dan kekuatan.

Pola ini dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan

Muhammad Abduh.90 Kelompok ketiga berusaha melakukan pembaharuan dengan

berorientasi kepada Nasionalisme. Golongan ini melihat di Barat rasa Nasionalisme ini

timbul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern sehingga

mengalami kemajuan yang menimbulkan kekuatan politik yang berdiri sendiri. Keadaan

ini pada umumnya mendorong Bangsa timur dan bangsa terjajah lainnya untuk

mengembangkan nasionalisme mereka masing-masing.

Yang mendorong berkembangnya nasionalisme adalah karena kenyataannya mereka

terdiri dari berbagai bangsa dengan latar belakang dan sejarah perkembangan

kebudayaan yang berbeda satu sama lain.91 Zuhairini dkk., Sejarah Pendidikan Islam,

(Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 118. Edi Yusrianto, op.cit., hlm. 53. Zuhairini dkk.,

op.cit., hlm. 124.

pada masa sebelumnya.

Langkah pembaharuan dilakukan dengan memperhatikan sebab-sebab kemajuan dan

kekuatan yang dialami oleh Bangsa Eropa. Secara garis besar terdapat tiga pola

pemikiran pembaharuan dalam pendidikan Islam di Turki. Ketiga pola tersebut adalah:

Pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern di

Eropa.

Golongan yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Usaha yang berorientasi

pada Nasionalisme. Jadi, pola pembaharuan pendidikan Islam dilaksanakan dengan

berorientasi pada pendidikan modern di Barat. Mereka berpandangan, pada dasarnya

kekuatan dan kesejah teraan yang dialami Barat adalah hasil perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai.

Golongan ini berpendapat bahwa apa yang dicapai oleh Barat sekarang ini merupakan

pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di

dunia Islam. Maka untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, sumber

kekuatan itu harus dikuasai kembali. Cara pengembalian itu tidak lain adalah melalui

pendidikan, karena pola pendidikan Barat dipandang sukses dan efektif, maka harus

meniru pola Barat yang sukses itu.

Pembaharuan pendidikan dengan pola Barat, mulai timbul di Turki Utsmani akhir abad

ke 11 H / 17 M setelah mengalami kalah perang dengan berbagai negara Eropa Timur

pada masa itu.88 Kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan Islam dapat meraih

kualitas setara dengan Barat hanya dengan Edi Yusrianto, Lintasan Sejarah Pendidikan

Islam, (Pekanbaru : Intania Grafika), hlm. 51. _yakni dari 134 pasal yang ada terdapat

perbedaan sebanyak 49 kali.

Sebelum penjajahan Inggris, hukum yang berlaku adalah hukum Islam yang masih

bercampur dengan hukum adat, menurut Abdul Munir Yaacob mengatakan bahwa

undang-undang yang berlaku dinegara-negara bagian sebelum campur tangan inggris

adalah adat pepatuh untuk kebanyakan orang-orang Melayu di Negarasembilan dan

beberapa kawasan di Malaka, dan adapt Temenggung dibagian semenanjung.

Sedangkan orang Melayu di Serawak mengikuti Undang-undang Mahkamah Melayu

Serawak.

Undang-undang ter sebut sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan utamanya dalam

masalah perkawinan, perceraian dan jual beli.79 Pada tahun 1880 Inggris mengakui

keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan memperkenalkan

Mohammedan Marriage Ordinance, No.V Tahun 1880 untuk diberlakukan di

Negara-negara selat (Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore) yang isinya:80 BAB I

Pendaftaran Perkawinan dan perceraian ( Pasal 1 sd 23) BAB II Pelantikan Qadi ( pasal 24

s.d

26) BAB III Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 27) BAB IV Ketentuan Umum ( Pasal 28

s,d 33) Sementara untuk Negara-negara Melayu bersekutu (Perak, Selangor,

Negerisembilan, dan Pahang) diberlakukan Registration of Muhammadan Marriages and

Divorces Enactment 1885. dan untuk Negara-negara Melayu tidak bersekutu atau Abdul

Monir Yacob, Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah

Sipil di Malaysia, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), hlm. 8.

Nasution Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap

Perun-dang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia

(Jakarta: INIS, 2002), hlm. 62-65.

Negara-negara bernaung (Kelantan, Trengganu, Perils, Kedah dan Johor) diberlakukan

The Divorce Regulation tahun 1907.81 Setelah Malaysia merdeka upaya pembahruan

hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan

dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada

undang-undang sebelumnya.

Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri sembilan

yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan

Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang

sesuai dengan ketetapan undang-undang masiang negeri. Undang-undang Keluarga

tersebut diantaranya:82 UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri

Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 ( No.1), UU Kedah 1979,

UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU

Johor 1990, UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.

Adapun materi Hukum Keluarga Islam di Malaysia dapat dibahas dari berbagai isu

sentral yang selalu menjadi obyek pembaharuan, yaitu: a. Pencatatan Perkawinan

Hukum Perkawinan di Malaysia juga menharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan

perkawinan. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah Akad Nikah.

Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis diantaranya: Pertama;

Untuk yang tinggal Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi

Per-bandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih, (Jakarta: Ciputat

Press, 2003), hlm. 20. Ibid., hlm. 20-21. _beratus-ratus tahun lamanya. Ini merupakan

suatu indikasi tentang betapa pentingnya Islam dalam kehidupan nasional rakyat Turki.

Secara politis setiap orang yang bertempat tingal di Turki, tetapi secara kebudayaan

orang Turki adalah hanya orang Islam.86 Langkah-langkah pembaharuan yang

dilakukan adalah, pertama mengirim para pelajar ke luar negeri, kedua pe ngiriman duta

besar ke Eropa, ketiga mendatangkan guru dari Eropa, mendirikan selokah teknik militer,

pembentukan badan penerjemah, menulis beberapa buku matematika, geografi,

kedokteran, sejarah dan agama, pendirian penerbitan dan percetakan. Pembaharuan

yang terjadi di Turki terdapat tiga aliran: aliran Barat, aliran Islam dan aliran nasionalis.

Menurut tokoh yang beraliran Barat, Turki mundur karena kebodohan dikarenakan

penerapan syariah di seluruh kehidupan bangsa Turki, solusinya Barat harus dijadikan

guru, tokohnya Tewfik Fikret. Kedua menurut Aliran Agama, Syariat Islam tidak menjadi

penghalang kemajuan; Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam, sehingga

Syariat Islam harus dijalankan di Turki, tokohnya Mehmed Akif.

Ketiga aliran nasionalis berpendapat kemunduran Turki disebabkan karena Umat Islam

yang enggan mengakomodir perubahan-perubahan, tokohnya Zia Gokalp.87 Demikian

juga, Pembaharuan Pendidikan Islam dilakukan dengan lebih dahulu memperhatikan

berbagai macam sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam sebagaimana nampak

Ajid Tohir: Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2009), hlm. 218.

Jaih Mubarok, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka Islamika, 2008), hlm. 215.

Turki baru didominasi oleh kaum muslim dengan jumlah kaum non-muslim hanya 2,6

persen dari jumlah penduduk pada tahun 1927. Pada saat dimulainya revolusi,

pemerintahan Mustofa Kemal Attaturk memang mendeklarasikan akan diberlakukannya

undang-undang baru yang bersumber dari warisan Islam Turki, tetapi setelah program

tersebut berjalan beberapa bulan, perbedaan pendapat di antara anggota komite

(legislatif) tidak habis-habisnya untuk merumuskan tujuan ini, pemerintah kehilangan

kesabarannya. Pada saat inilah mereka menetapkan untuk membawa negaranya ke

dunia Barat bukan ke Timur.

Secara drastis mereka mengambil alih Hukum Eropa. Pada tahun 1926 Hukum Swiss

ditetapkan sebagai pengganti Syari‘ah termasuk hukum keluarga; monogami ditetapkan

sebagai pengganti poligami, dan perceraian atas ketetapan hakim, berdasarkan

alasan-alasan tertentu yang sama bagi suami atau isteri yang berperkara diterapkan

sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh pihak suami atau yang

dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami isteri yang bersangkutan.

Lebih dari itu sekularisasi di Turki bukan saja dalam bidang institusi, tetapi juga dalam

bidang kebudayaan. Pada tahun 1924 jabatan khalifah dihilangkan, jabatan syaikhul

Islam dihapuskan, dan kemudian disusul dengan penghapusan mahkamah-mahkamah

Islam. Dengan kata lain yurisdiksi peradilan agama dibatasi. Turki adalah bekas jantung

tempat salah satu kekhalifahan terbesar Islam, yakni Turki Usmani.

Oleh karena itu keter ikatan bangsa Turki dengan Islam berlangsung sangat kuat sebab

mereka bangsa terkemuka di dunia Islam selama _di Negara masing-masing pada

dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang

menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali

dan dua orang saksi dan pendaftar.

Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 22 Ayat 1 dinyatakan bahwa setelah akad

nikah dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta‘liq

yang ditetapkan atau ta‘liq lain bagi perkawinan dalam daftar perkawinan. Kedua; Orang

asli Malaysia yang melakukan per kawinan di kedutaan Malaysia yang ada diluar negeri.

Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia

yang melakukan per kawinan di negaranya. Perbedaanya adalah hanya pada petugas

pendaftar, yakni bukan oleh pendactar asli yang angkat di Malaysia, tetapi pendaftar

yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang ber sangkutan.

Sebagimana dalam UU Pulau Pinang Pasal 24 Ayat 1 dinyatakan: (1) Tertakluk kepada

subsyksen (2) Perkahwinan boleh diakadkan mengikuti hukum syara oleh pendaftar

yang dilantik dibawah seksyen. Ketiga; Orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan

melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di Negara

bersangkutan.

Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa

enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diagkat oleh

kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum

habis masa enam bulan maka boleh juga men daftar di Malaysia. Ketentuan ini

berdasarkan UU

Serawak pasal 29 ayat 1, UU Kelantan dan UU Negara sembilan.

b. Pembatasan Usia Perkawinan Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia

membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mem pelai perempuan dan 18 tahun

bagi mempelai laki-laki.

Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: Had umur perkahwinan yang

dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang

daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau ke dua-dua pasangan yang hendak

berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu

mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu. c. Perceraian Adapun alasan

perceraian dalam undang-undang keluarga di Malaysia adalah sama dengan alasan ter

jadinya fasakh.

Sebagaimana dalam UU Perak dan UU Pahang disebutkan ada lima alasan yang

menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu: suami gila atau mengidap penyakit kusta,

suami impotent, izin atau persetujuan perkawinan dari istri tidak sah, mungkin karena

paksaan, pada saat perkawinan istri sakit jiwa, atau alasan-alasan yang sah untuk fasakh

menurut syari‘ah.

Sementara yang berlaku di Negarasembilan, Per sekutuan Pulau Pinang dan Selangor,

tercatat beberapa alasan yang sama seperti di Perak dan Pahang tetapi ada beberapa

tambahan, yaitu: Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun. Suami tidak

memberi nafkah selama tiga bulan. _Sebagai sebuah negara pengganti yang tercipta

dari reruntuhan Kesultanan Usmaniyah pasca Perang Dunia I, Turki menjadi negara

sekular pertama di Dunia Muslim.

Pem batalan syariat dan pengambilan sebuah sistem hukum sekular berdasarkan

aturan–aturan hukum Barat, serta pendeklarasian sebuah republik sekular pada 1928,

merupakan penyimpangan radikal dari tradisi.84 Sebelum lahirnya kebijakan legislasi

undang-undang, yang dikodifikasi secara eklektikal, mazhab Hanafi merupakan mazhab

utama yang mendasari kehidupan keberagamaan tradisional Turki hingga tahun 1926.

Adalah Undang-Undang Sipil Islam yang dikenal dengan Majallat al-Ahkam al-‗Adliyyah,

sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki

sejak tahun 1876, sekalipun belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di

dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan perceraian sebagian dibuat pada tahun

1915 dan dikodifikasi pada tahun 1917.

Revolusi politik di negara tersebut menyebabkan kehancuran Dinasti Ottoman sekaligus

menghapus kekhalifahannya. Baik UU Sipil Islam 1876, berbagai hukum keluarga yang

diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi

non-kodifikasi, semuanya diganti oleh UU Sipil baru yang komprehensif yang

diberlakukan pada tahun 1926.85 Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss, yang

disesuaikan dengan kondisi Turki, menggantikan hukum syariat pada 17 Januari 1926

sehingga memisahkan para ulama dari sumber pengaruh tradisional mereka.

Kemudian, pada April 1928, Majelis memutuskan untuk menghilangkan kalimat ―Agama

negara Turki adalah Islam― dari Pasal 2 konstitusi negara menuntaskan penyingkiran

Islam. Lihat Feroz Ahmad, ―Turkey‖ dalam John L. Esposito (Ed.), The Oxford

Encyclopaedia of the Modern Islamic World, jld IV, (Oxford: Oxford University Press,

1991).

Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay: N.M. Tripathi PVT.

LTD., 1972), hlm.15.

1976 sebagaimana disebutkan: ―Jika salah satu pihak kepada suatu perkahwinan telah

masuk Islam, pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian.

Dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan di bawah syeksen boleh diserahkan

sebelum tamat tempo tiga bulan dari tarikh masuk Islam itu‖. D. Pembaharuan Hukum

Keluarga di Turki Pendahuluan Secara geografis, Republik Turki (Turkiye Cumhuriyeti)

yang didirikan pada 29 Oktober 1923 ini terletak di kawasan Asia Kecil (97%) dan Eropa

Tenggara. Di bagian barat ber batasan dengan Laut Aegean dan Yunani, dan di bagian

Barat Laut berbatasan dengan wilayah Bulgaria.

Di utara berbatasan dengan Laut Hitam. Di bagian Timur Laut berbatasan dengan

Georgia, di bagian timur berbatasan dengan Armenia, dan di bagian tenggara

berbatasan dengan Iran dan Irak. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Syria dan

Laut Tengah. Luas wilayah Turki meliputi 755.693 km2 di Asia Kecil (semenanjung

Anatolia) dan 23.763 km2 di Eropa Tenggara, sehingga luas keseluruhan Turki adalah

779.456 km2. Berdasarkan sensus 21 Oktober 1990, populasi pen duduknya mencapai

56.473,035 jiwa yang menempati wilayah seluas 779, 456 km2.

Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sebagian besar beraliran Sunni, namun

diperkirakan di sana juga terdapat sekitar 10 hingga 20 juta Muslim Syi‘ah. Sedangkan

sisanya adalah Yahudi, Ortodok Yunani, Ortodok Armenia, dan Kristen Assyria.83 83

David Waldner, ―Turkey‖, dalam Reeva S. Simon, Philip Mattar, Richard W. Bul-liet (Ed.s),

Encyclopedia of the Modern Middle East, vol.4, (New York: Simon & Schuster Macmillan,

1996).

_Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih. Suami tidak memberikan nafkah batin

selama satu tahun. Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur enam belas tahun menolak

perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami. Suami menganiaya isteri. Dari

beberapa alasan tersebut diatas ada tiga hal yang perlu dperhatikan.

Pertama, meskipun semua undang-undang menjadikan unsur gila sebagai alasan

perceraian, namun Undang-undang Negeri sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan

Serawak mensyaratkan sakitnya minimal 2 tahun. Sementara UU Kelantan, Pahang, Perak

tidak mensyaratkan batas minimal. Kedua, semua undang-undang mencantumkan

alasan-alasan lain untuk fasakh.

Ketiga, Undang-undang kelantan, Negeri sembilan, persekutuan Pulau Pinang, Selangor

dan Serawak mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian. d.

Poligami Undang-undang Perkawinan di Malaysia juga mengatur tentang boleh atau

tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi

seseorang yang hendak melakukan poligami adalah adanya izin tertulis dari Hakim,

ketentuan ini hampir tercantum di semua undang-undang perkawinan Negara bagian.

Namun demikian ada beberapa berbedaan yang secara garis besar dapat dikelompokan

menjadi dua, yaitu: Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas (UU Negeri Sembilan

Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang

Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah

Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat1 dalam pasal-pasal tersebut

dinyatakanbahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang lain dalam

keadaan masih beristri kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis

dari hakim syari‘ah, dan jika dia perkawinan terjadi tanpa izin tersebut maka perkawinan

itu tidak boleh didaftarkan ke Enakmen.

Dalam UU Perak pasal 21 ayat 1 ada tambahan kalimat: ―mendapat pengesahan lebih

dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya‖. Kedua, Poligami

tanpa adanya izin dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu

membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Ketentuan ini berlaku

di Negara-negara seperti Serawak dan Kelantan. Pertimbangan pengadilan memberi izin

atau tidak dilihat dari pihak isteri dan suami.

Adapun beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami di antara nya karena

kemandulan, udzur jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, isteri gila.

Sedangkan beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami diantara nya, kemampuan

secara ekonomi, berusaha untuk bisa berbuat adil, perkawinan yang dilakukan tidak

mem bahayakan agama, nyawa, badan, akal, atau harta benda isteri yang lebih dahulu

dinikahi.

Ketentuan Pidana dalam UU Perkawinan Ketentuan piadana UU Perkawinan di Malaysia

secara tegas diatur dalam perundang-undangannya, seperti dalam beberapa masalah

seperti berikut: _Poligami Suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang ditetapkan, secara umum dapat dikenakan hukuman berupa

hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan mak simal 6 bulan atau

kedua-duanya sekaligus.

Demikian juga bagi suami yang tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dapat

digolongkan sebagai orang yang melanggar hukum dapat dikenakan sangsi hukuman

denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.

Pencatatan Perkawinan Bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia dan

tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melanggar hukum maka dapat

dihukum dengan membayar denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal 6

bulan atau kedua-duanya.

Perceraian Bagi orang yang malanggar peraturan tentang per ceraian, baik suami atau

isteri, misalnya melakukan perceraian di luar pengadilan dan tidak mendapatkan

pengesahan atau pengakuan dari pengadilan, atau membuat surat pengakuan palsu

bias dihukum dengan hukuman denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal

enam bulan atau kedua-duanya.

Perkawinan Beda Agama Larangan perkawinan beda Agama di Malaysia di dasarkan

pada ketentuan yang termuat dalam seksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan

Perceraian)

Adalah Richard C. Martin seorang ahli studi keislaman dari Arizona University dalam

bukunya Approaches to Islam in Religious Studies116 dan Muhammad Arkoun dari

Sorbonne Paris dalam bukunya Tarikhiyyat al-Fikr al-‗Araby al-Islamy serta Nasr Hamid

Abu Zayd dari Mesir dalam bukunya Naqd al-Khitab al-Diny dengan tegas ingin

membuka kemungkinan interaksi antara tradisi berpikir keilmuan dalam Islam dengan

tradisi ber pikir keilmuan dalam religious studies kontemporer yang telah

memanfaatkan teori dan metodologi yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan

humanities yang berkembang sekitar abad ke-18 dan 19.

Interaksi kedua tradisi pola pikir keilmuan tersebut kemudian menghasilkan sebuah

kerangka teori, metode dan epistemologi yang baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Kerangka teori yang digunakan Fazlur Rahman misalnya, menganggap bahwa tidak lagi

cukup memadai untuk menggunakan teori fikih, usul fikih yang ada yaitu ―qath‘iyyat‖

dan ―zanniyat‖. Rahman kemudian memodifikasikannya dalam formula ―ideal moral‖

al-Qur‘an dan ―legal spesifik‖ fikih dan syari‘at.117 Selanjutnya Rahman menawarkan

teori double movement (gerak ganda) dalam menafsirkan ayat al-Qur‘an sebagai basis

dalam membangun ushul fikih.

Teori ini mengajarkan akan perlunya pembacaan serius tentang hubungan timbal balik

antara wahyu ketuhanan (divine revelation) yang suci dan sejarah kemanusiaan (human

history) yang profane. Pendekatan hermeneutika al-Qur‘an yang dibangun Rahman

merupakan respon terhadap model penafsiran dilihat pada oleh Charles Kurzman (ed.),

Liberal Islam: A Sourcebook (New York: Oxford University Press, 1988). Richard C. Martin

(ed.), Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson: The University of Arizona Press,

1985), hlm. 1-18.

Fazlur Rahman, Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradi-tion

(Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 13-42. _ 1950 sampai dengan

sekarang.94 Periode Kemalis bermula dari tahun 1921 dengan The Law Fundamental

Organization yang menegaskan pemerintahan bangsa Turki. Perang ke merdekaan pada

tahun 1919 di bawah pimpinan Mustafa Kemal bertujuan menciptakan sebuah negara

nasional di Turki.

Sekalipun Mustafa Kemal pada mulanya mendasarkan perjuangannya pada Islam, tetapi

tujuannya di samping mengusir imperialisme Barat juga membangun negara sekuler

yang modern, bukan untuk membangun kembali imperium Islam. Agama dan kultur

Islam tidak ditolak, tetapi dasar negara baru dari ―people of Turki‖ adalah kesadaran

nasional dan kedaulatan nasional.95 Kebijakan rezim Kemalis yang paling penting

adalah revolusi kultural.

Semenjak diangkat sebagai presiden seumur hidup pada tahun 1923 hingga

meninggalnya pada tahun 1938, Mustafa Kemal melakukan serangkaian pembaharuan

yang bersifat sekuler yang secara tuntas menciptakan negara bercirikan pemisahan

agama dan negara. Mustafa Kemal berusaha memasukkan massa ke dalam framework

ideologis dan kultural rezim republik, merenggangkan keterikatan mereka dengan Islam

dan mengarahkan mereka kepada pola hidup Barat yang sekular. Kesultanan

dihapuskan pada tahun 1922. Dua tahun kemudian (1924) khilafah juga dihapuskan oleh

Majlis Nasional Turki.

Pada tahun yang sama Syaikh al-Islam beserta Departemen Urusan Agama dan Waqaf

dihilangkan. Pada bulan April tahun yang sama sistem Mahkamah Syari‘ah dihapuskan

dan digantikan oleh sistem hukum Swiss dan Italia. Tujuan akhir orientasi program Ira M.

Lapidus, A History of Islamic Societies, (Cambridge: Cambridge Uni-versity Press, 1988),

hlm. 88. John L.

Esposito, Islam and Politics (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), second edition,

hlm. 95.

Kemal dirumuskan dalam amandemen konstitusional pada tahun 1928 dengan

menghapuskan kalimat ―Agama resmi dalam negara Turki adalah Islam‖.

Selanjutnya konstitusi menyebutkan bahwa Republik Turki adalah negara sekuler.96

Usaha sekulerisasi itu bertujuan menggantikan Islam Arab yang dianggap konservatif

dan merosot dan lebih berorientasi masa lalu daripada masa kini dengan Islam Turki

yang modern. Pembaharuan dimulai dengan mewajibkan penggunaan bahasa Turki

sebagai bahasa agama menggantikan bahasa Arab.

Penyalinan al-Qur‘an ke dalam bahasa Turki dilakukan secara besar-besaran dan

digunakan dalam setiap kegiatan keagamaan. Bahasa Turki menggantikan bahasa Arab

bagi muazzin dan dalam khutbah jum‘at.97 Watak yang radikal dari perombakan itu

tercermin dalam hukum baru tentang wanita dan keluarga. Praktek poligami yang

berlaku sepanjang tradisi dan diizinkan dihapuskan.

Hak unilateral pihak suami untuk menceraikan isterinya dibatasi secara radikal dengan

ketentuan bahwa seluruh perceraian harus melalui lembaga peradilan. Wanita

memperoleh hak suara dalam pemilihan umum beserta hak penuh untuk menduduki

jabatan-jabatan pemerintahan. Selanjutnya kaum wanita diberikan kesempatan yang

luas untuk memperoleh pendidikan dan menjalankan berbagai profesi.98 Selama

beberapa hari setelah kemerdekaan, penguasa kesultanan Turki tetap mempertahankan

hukum dan per undang-undangannya yang berdasarkan syari‘ah Islam madzhab Hanafi.

Kemudian pada abad ke-19 pemerintah Ibid., hlm. 134. Pembahasan panjang lebar

tentang sekularisme di Turki lengkap dengan penilaian dan komentar lihat A.

Mukti Ali, Islam dan Sekularisme di Turki Modern (Ja-karta: Djambatan, 1994). Ibid.

Bandingkan dengan Ira M. Lapidus, op.cit., hlm. 91. _yang disampaikan oleh kedua tokoh

tersebut tergambar adanya keinginan memberi warna atau nilai agamis pada

pengetahuan. Gagasan Islamisasi pengetahuan sampai sekarang masih me rupakan

gagasan dasar dan cenderung kontroversial yang me merlukan waktu yang panjang

untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang dikehendaki dengan ―sains yang Islami‖.

Ketiga solusi alternatif di atas masing-masing mengandung karakter yang berbeda.

Rekayasa peradaban Islam cenderung eksklusif, sedangkan spiritualisme Nasr dan

Islamisasi ilmu pe ngetahuan cenderung moderat dengan memadukan antara ilmu

pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Adapun persamaan ketiga gagasan tersebut

adalah posisinya yang sama-sama menjadikan krisis peradaban modern sebagai

orientasi nilai-nilai Islam.

Berbeda dengan kelompok modernis di atas, para pemikir kontemporer lebih menyoroti

secara tajam kepada paradigma keilmuan Islam, khususnya paradigma keilmuan Fikih.

Fikih dan implikasinya pada pranata sosial dalam Islam dianggapnya terlalu kaku

sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan zaman,

khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan hak asasi manusia, hukum

publik, wanita dan pandangan tentang non-Muslim.

Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, tetapi tetap saja bidang ilmu-ilmu keislaman,

khususnya ilmu Syari‘ah atau Fikih tidak dan belum berani mendekati apalagi

memasukinya. Tegasnya, ilmu-ilmu Fikih yang berimplikasi pada tatanan pranata sosial

dalam masyarakat Muslim belum berani dan selalu menahan diri untuk berinteraksi dan

berdialog langsung dengan ilmu-ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, psikologi,

filsafat, fisika dan sebagainya.115 Lihat juga Naquib al-Attas, Islam dan Sekularisme

(Bandung: Pustaka, 1986).

Kegelisahan akademik para pemikir Muslim kontemporer ini sebagian dapat

Bersama-sama dengan Hossen Nasr, Sardar menilai bahwa peradaban Barat telah

menghancurkan dan melepaskan nilai-nilai sakral dan spiritual Islam. Kemajuan

teknologi yang tidak terkendali telah menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan

peradaban manusia, karena kehidupan modern Barat telah kehilangan visi transendental

(ilahiyah). Dalam hal ini Nasr memilih spiritualisme sebagai solusi alternatif upaya

pembebasan manusia modern.

Nasr sangat optimis dengan solusi sufistik ini. Menurutnya sufisme akan memuaskan

manusia modern dalam pencarian Tuhan.112 Ketika masyarakat modern Barat hampir

bosan dengan tradisi teknologi yang kering dan mereka tidak menemukan pemuasnya

dalam ajaran Kristen dan Budha, maka upaya memperkenalkan sufisme Islam kian

mendesak.113 Dalam konteks Islam, menurutnya, spiritualitas mengandung beberapa

dimensi seperti tercermin dalam istilah ruh dan sikap batin.

Inilah yang membedakannya dengan spiritual dalam konteks Barat yang dipahami

sekedar sebagai fenomena psikologis. Menurutnya, krisis peradaban Barat modern ber

sumber dari penolakan ruh dan pengingkaran maknawiyah dalam kehidupan. Manusia

Barat membebaskan diri dari Tuhan dan mereka menjadi tuan bagi mereka sendiri

sehingga terputus dari spiritualitasnya (desakralisasi).

Alam hanya difungsikan sebagai obyek dan sumber daya untuk dieksploitasi semaksimal

mungkin. Fenomena inilah yang dianggap paling penting oleh Nasr untuk dicarikan

solusinya melalui spiritualisme Islam. Solusi lainnya yang dikembangkan oleh sejumlah

pemikir modernis adalah Islamisasi ilmu pengetahuan yang pertama kali disuarakan oleh

Ismail Raji al-Faruqi dan Naquib al-Attas.114 Dari dua konsep Syed Hossein Nasr, Man

and Nature (London: 1976), hlm. xi. Ibid., hlm. 47.

Ismail Raji al-Faruqi, Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Bandung: Pustaka, 1984); _ merasakan

perlunya sistematisasi dan kodifikasi hukum akibat kondisi sosial masyarakat yang

berubah. Pada tahun 1839 sebuah keputusan pemerintah ―Hatt-i-Sharif‖ memberikan

landasan untuk sebuah rezim pemerintahan modern. Undang-Undang Pidana dan

Perdagangan yang baru diundangkan oleh dewan legislatif secara berturut-turut pada

tahun 1850 dan tahun 1858.

Sistem peradilan disekularkan dan peradilan non agamis dibentuk guna mengurusi

bermacam-macam persoalan hukum. Pada tahun 1876 diundangkan sebuah

undang-undang pidana baru dengan nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah.

Undang-udang yang berdasarkan sebagian pada ketentuan-ketentuan berbagai

madzhab hukum Islam dan sebagian pada materi-materi hukum Barat ini adalah

undang-undang pidana modern pertama di dunia Islam. Undang-undang ini tidak

mengatur tentang hukum keluarga dan waris yang seluruhnya belum terkodifikasikan

dan belum diperbaharui.99 Pada tahun 1915 hukum perkawinan yang bermadzhab

Hanafi yang masih berlaku diperbaharui oleh dua keputusan pemerintah tentang

hak-hak perempuan untuk mengajukan fasakh. Ketentuan di dalamnya diambil dari

madzhab Hanbali dan dari pendapat-pendapat yang kurang terkenal dari madzhab

Hanafi.

Prinsip takhayyur diperkenalkan dalam hukum keluarga. Di bawah dua keputusan tahun

1915 itu perempuan dapat mengajukan fasakh dengan dua alasan, yaitu pertama suami

tidak bertanggung jawab dan kedua suami menderita penyakit yang berbahaya.100


Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 263-264. Ibid.

Lihat juga Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (Bombay: N.M.

Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm. 16.

Dua tahun kemudian sebuah undang-undang perkawinan yang telah dikodifikasikan

dengan nama ―Qanun-i Qarar Huquq al-A‘ilah al-Uthmaniyah‖ (Undang-Undang

Hak-Hak Keluarga Turki 1917) diundangkan oleh pemerintah.

Undang-undang yang berisi 156 pasal ini juga hanya mengatur tentang hukum

perkawinan dan perceraian tanpa mengatur tentang waris. Ketentuan-ketentuannya

diambil dari ber bagai madzhab hukum Islam (takhayyur). Pengundangan

undang-undang ini merupakan sebuah prestasi besar dalam hal kodifikasi dan

pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam.

Meskipun demikian, undang-undang ini dicabut berlakunya di Turki pada tahun 1919.

Pada tahun 1923 sebuah komisi pembaharuan hukum dibentuk di Turki guna menyusun

sebuah draft hukum perdata dan pidana baru yang komprehensif dan berdasarkan pada

sumber-sumber hukum Islam. Namun sebelum komisi ini berhasil menyusun draft,

khalifah Islam dihapuskan dan Turki memproklamirkan diri sebagai negara republik.

Di bawah pemerintahan Mustafa Kamal Pasha, Turki mengalami perubahan total. Pada

tahun 1924 sebuah konstitusi nasional yang baru diberlakukan disertai dengan adopsi

sistem hukum dan peradilan Barat.101 Pada tahun 1926 undang-undang pidana dan

perdata yang baru diundangkan di Turki.Undang-undang pidana itu diambil dari

Undang-Undang Kriminal Italia 1889, sedangkan undang-undang perdata diambil dari

undang-undang Swiss 1912.

Adopsi terhadap undang-undang perdata asing itu menandakan keputusasaan Mustafa

Kamal Pasha terhadap Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text

and Com-parative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 265.

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (Bombay: N.M. Tripathi PVT.

LTD., 1972), hlm. 17.

_emansipasi wanita merupakan fenomena lain sebagai akibat dari meningkatnya

kesadaran akan hak asasi manusia yang telah dimulai sejak periode sebelumnya.

Globalisasi zaman modern dalam wujud interaksi sosial antar kebudayaan

bangsa-bangsa semakin mempercepat laju perubahan sosial. Perubahan sosial ini selain

menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru, juga

menciptakan kesenjangan antara hukum Islam yang telah dianggap mapan (Fikih)

dengan kenyataan sosial yang terus mengalami perubahan.

Semua ini merupakan permasalahan baru ditambah dengan masalah lama yang belum

terselesaikan oleh modernisme klasik yang menuntut kerja pikir modernis-modernis

kontemporer. Ide-ide kreatif yang dimunculkan oleh kebanyakan modernis kontemporer

pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pe mikiran modernis klasik. Mereka

mencarikan konsep-konsep baru dalam bidang-bidang tertentu secara lebih sistematis.

Adalah Ziauddin Sardar, pakar fisika Pakistan, bersama dengan Ali Syari‘ati (1933-1977),

seorang intelektual sosial Iran, mencoba menampilkan ide pembaharuan peradaban

yang Islami atau dikenal dengan Islamisasi peradaban. Keduanya menolak alih teknologi

Barat karena teknologi yang dipinjam dari Barat selalu tidak cocok dengan masyarakat

Muslim.

Alih teknologi tidak hanya menyebabkan ketergantungan dunia Islam kepada Barat,

melainkan juga merusak kebudayaan dan lingkungan Muslim.111 Solusi yang

disampaikan Sardar adalah membangun kerangka pengetahuan kini dan membangun

teknologi yang mencerminkan norma-norma budaya Islam dalam aspek sejarah,

ekonomi, pendidikan dan pemerintahan. Ziauddin Sardar, ―Teknologi dan Kemandirian

Domestik: Sebuah Alternatif Islam‖, dalam Ulumul Qur‘an No.

8 1991; Ali Syari‘ati, Membangun Masa Depan Islam (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 59.

change‖ justru sering menjadi penghalang. Sekadar contoh adalah kasus Ali Abd

al-Raziq yang mengalami serangan dari ulama-ulama al-Azhar. Baru pada perempat

pertama abad ke-20 muncul pemikiran filsafat yang dipelopori oleh Muhammad Iqbal

(1876-1938 M.)

dengan karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Dengan demikian

modernisme intelektual pada periode klasik banyak diwarnai oleh semangat rasional

dan adopsi pengetahuhan Barat guna mencari solusi bagi kemacetan intelektual

masyarakat Muslim.

Pada sekitar pertengahan abad ke-20 di mana negeri-negeri Muslim memperoleh

kedaulatan politiknya (sekitar tahun 1945-1963) terjadi peralihan nuansa modernisme

dari periode klasik kepada periode modern. Periode ini ditandai dengan beberapa

situasi baru yang sebagian merupakan produk atau konsekuensi logis dari modernisasi

klasik. Kemerdekaan dan kedaulatan politik sendiri mengandung makna perubahan

yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Rakyat dari negara-negara muslim yang merdeka atau melalui penguasanya

berkesempatan menetapkan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh, baik

dalam hal kebijakan ideologis, politis, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain.

Sehingga dalam jangka waktu yang singkat telah menghasilkan perubahan yang besar.

Program pembangunan pada umumnya lebih ditujukan secara eksklusif untuk kemajuan

ekonomi atau materiil, yang pada akhirnya menjadikan nilai-nilai moral merosot tajam.

Alih teknologi Barat juga turut menciptakan kesenjangan nilai-nilai lama dengan

nilai-nilai baru yang menyertai alih teknologi tersebut. Pembangunan sebagai ekspansi

ekonomi dan alih teknologi menciptakan pola kehidupan yang materialistis. Tuntutan _

kegagalan para praktisi hukum Islam untuk menyusun sebuah undang-undang yang

berdasarkan hukum Syari‘ah.

Undang-undang perdata Turki itu mengatur tentang perkawinan, perceraian dan

hubungan keluarga di samping kontrak dan obligasi. Di dalamnya juga dimuat satu bab

(bab III) yang secara komprehensif mengatur tentang waris.102 Dengan berlakunya

undang-undang ini, maka ketentuan hukum keluarga dan waris sebelumnya yang

beradzhab Hanafi tidak berlaku lagi.

Bab III dari Undang-Undang Perdata Turki itu mem perkenalkan sebuah pola pembagian

waris yang seluruhnya baru yang diadopsi dari undang-Undang Perdata Swiss. Salah

satu ketentuan pokok yang menyimpang dari ketentuan dalam hukum Islam adalah

prinsip persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan.103 Penerapan hukum

keluarga Turki dapat dilihat misalnya dalam kasus poligami.

Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi

maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. UU Turki tersebut melarang perkawinan

lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Pasal 93 menegaskan

bahwa seorang tidak dapat menikah, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa

perkawinan yang pertama bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan

pembatalan.

Kemudian dalam pasal 112 (1) dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan

tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat

menikah.104 Ibid. Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (Bombay:

N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm. 24. Ibid., hlm. 21.


? 85

Ketentuan di atas juga dipertegas dalam the Turkish Family (Marriage and Divorce) Law

of 1951. Dalam pasal 8 disebutkan:105 No person shall marry again unless he proves to

the satisfaction of the Court that the former marriage has been declared invalid or void

or has been dissolved by divorce or the death of the other party.‖

Selanjutnya dalam pasal 19 (a) dinyatakan: ―A marriage shal be declared invalid where:

a) the date of the marriage one of parties is already married. Meskipun Turki tidak

secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, namun secara implisit UU Turki mene

gaskan bahwa perkawinan poligami adalah tidak sah dan akan dikenai ancaman

hukuman (penalty).106 Ketentuan ini selangkah lebih tegas daripada aturan poligami

sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Hak-hak Keluarga (The

Ottoman of Family Rights) di mana disebutkan bahwa seorang suami boleh berpoligami

dengan syarat harus dpaat berlaku adil terhadap para istrinya.

Namun, pada saat yang sama, undang-undang juga mem berikan hak kepada istri untuk

membuat taklik talaq pada waktu akad nikah yang menyatakan bahwa suaminya tidak

boleh menikah lagi. Kalau suami melanggar item taklik talaq tersebut, maka istri berhak

mengajukan cerai. Dari ketentuan poligami ini tampak jelas bahwa hukum positif yang

berlaku di Turki telah mencitrakan deviasi yang signifikan dari ketentuan mazhab Hanafi

bahkan hukum Islam (konvensional) dari berbagai mazhab yang ada.

Ketidakabsahan poligami merupakan hal baru yang belum Tahir Mahmood, Personal

Law in Islamic Countries: History, Text and Com-parative Analysis, (New Delhi: Academy

of Law and Religion, 1987), hlm. 263-267. Ibid., hlm 267. _secara umum. Selanjutnya

menjadi tugas Muhammad Abduh (1261-1323 H./1845-1905 M.) di Mesir dan Sayyid

Ahmad Khan (1232-1316 H./1817-1898 M.)

di India untuk membuktikan pernyataan al-Afghani bahwa akal dan ilmu pengetahuan

tidak bertentangan dengan Islam. Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan yang

sama-sama lahir dan dibesarkan dalam tradisi madrasah, dalam pembaharuannya

menitikberatkan kepada lembaga pendidikan sebagai basis penerapan rasionalisme dan

free will dalam Islam.

Muhammad Abduh memasukkan pengetahuan modern dalam kurikulum Al-Azhar

sedangkan Ahmad Khan mendirikan perguruan tinggi Aligarh yang sekuler.109 Sampai

pada akhir periode ini pembaharuan intelektual masih berupa upaya

sepotong-sepotong dan dalam kasus-kasus tertentu serta tidak sistematis. Semangat

ijtihad dan seruan reinterpretasi belum menampakkan bentuknya.

Satu hal yang menarik untuk digarisbawahi adalah bahwa sekalipun gerakan

modernisme intelektual ini menyerukan semangat rasionalisme, namun kenyataannya

mereka tidak mengembangkan warisan filsafat Islam, sehingga pembaharuan periode ini

cenderung lamban geraknya. Hal ini disebabkan tidak munculnya pemikiran filsafat

secara sistematis yang dijiwai sepenuhnya oleh al-Qur‘an, khususnya di kalangan

ortodoks.

Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam tidak mengalami perubahan kecuali

hanya pada segi penataan pengajarannya, tidak dalam semangat dan substansi

pengajaran.110 Oleh karena itu tidak mengherankan jika al-Azhar yang oleh Abduh

diharapkan sebagai ―agent of Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an

Intellectual Tradi-tion (Chicago: Chicago university Press, 1982), hlm. 64-67. Ibid., hlm.

64.


? 91

mereka berhasil menghadapi tantangan tersebut dengan cara asimilasi-kreatif. Faktor

keberhasilan tersebut adalah di samping adanya dominasi politik Islam di mana praktis

Islam pada saat itu adalah penguasa politik terbesar dunia, juga faktor kondisi dan

situasi Islam waktu itu yang beum terbebani oleh tradisi agama yang semi-mati.

Hal ini berbeda dengan kondisi dan situasi Islam pada abad ke-17 M dan lebih khusus

pada akhir abad ke-18 M. Akibat kekalahan dan penyerahan politik, menjadikan ummat

Islam secara psikologis tidak mampu merumuskan kembali warisannya secara

konstruktif, sehingga upaya modernisasi yang berkembang pada saat itu terkesan

sekedar meminjam dan mengoper kemajuan peradaban Barat.

Bagaimanapun juga ummat Islam yang baru bangkit belum siap untuk membangun

modernisasi yang lebih besar dan mendasar. Untuk ke arah sana diperlukan proses yang

panjang dan waktu yang panjang. Kondisi obyektif masyarakat Islam yang mengalami ke

macetan tidak hanya di bidang lahiriyah tetapi juga di bidang intelektual, maka

dominasi politik dan teknologi penjajah Barat segera mendapat tanggapan dari

tokoh-tokoh modernis, sehingga ide-ide yang berkembang adalah modernisme

intelektual dan politik.

Untuk mengatasi kemacetan di bidang intelektual, semua pembaharu klasik

menekankan arti penting rasio (pikiran) dan paham rasionalisme, sekalipun dalam

tatanan yang berbeda-beda. Dimulai oleh Jamaluddin al-Afghani (1255-1315

H./839-1897 M.) yang menyerukan peningkatan standar moral dan intelektual untuk

menanggulanngi bahaya ekspansionisme Barat.

Walaupun ia sendiri tidak melakukan modernisasi intelektual, namun seruannya telah

menggugah masyarakat Muslim untk mengembangkan dan menyebarkan

disiplin-disiplin filosofis, dan dia hanya mengadakan sedikit upaya pembaharuan

pendidikan _ pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik. Pembolehan poligami

oleh al-Qur‘an dalam kondisi tertentu telah dirubah oleh Muslim Turki.

Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa

legalisasi al-Qur‘an atas poligami merupakan ―sebuah perbaikan besar terhadap praktik

poligami tak terbatas pada masa Arab pra-Islam melalui cara monogami.‖ Perubahan

kondisi sosial dan ekonomi di Turki telah membuat kondisi qur‘ani poligami tidak dapat

direalisasikan.107 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay:

N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm. 21.

BAB IV METODE PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA; SEBUAH ANALISIS KOMPARATIF

Dinamika Hukum Islam dalam Tantangan Modernitas Guna mengantarkan kepada

pemahaman terhadap upaya reformasii hukum keluarga di negara modern, penjelasan

tentang perkembangan modernisme akan sangat membantu.

Penelitian sejarah Islam pada umumnya menggarisbawahi bahwa gerakan modernisme

Islam timbul dari dampak penetrasi Barat sejak abad ke-17 M/12 H. Keunggulan militer

dan sains Barat menyadarkan akan keterbelakangan masyarakat Islam, lalu

menumbuhkan semangat kebangkitan Islam. Gambaran masyarakat Islam pada saat itu

ibarat sebuah masyarakat yang semi-mati yang menerima pukulan-pukulan destruktif

atau pengaruh-pengaruh Barat yang menekan.

Sebetulnya krisis intelektual dan benturan klutural semacam ini pernah dihadapi oleh

masyarkat Muslim pada abad ke-2 H/8 M sampai dengan abad ke-4 H/10 M. Mereka

pada saat itu dihadapkan pada tantangan intelektual ―Hellenis‖.108 Namun Hellenisme

adalah nama untuk kebudayaan, cita-cita dan cara hidup orang Yunani, sebagaimana

yang terjadi di Athena pada masa keemasan Pericles.

―Hellen‖ pada abad ke-4 SM dirubah dengan kebudayaan Yunani tetapi sekarang ini

setiap usaha menghidupkan kembali cita-cita Yunani, di zaman modern disebut

―Hellenisme‖. Lihat A.G. Pringgodigdo dkk., Ensiklopedi Umum (Yogyakarta: Kanisius,

1977), hlm. 402.

dan pemahaman al-Qur‘an yang akan dapat menggali Qur‘anic weltanschauung secara

seutuhnya.

Sesungguhnya teori Rahman ini sangat menjanjikan, namun demikian hingga meninggal

Rahman belum mampu menghasilkan metodologi hukum Islam yang operasional.

Sama-sama berangkat dari kritik terhadap konsep qath‘i dan zanni, al-Syatibi muncul

pada abad keempat dengan pendekatan maslahah yang dikembangkan dan melahirkan

konsep maqasid al-syari‘ah.

Kelemahan konsep qath‘I zanni, menurut al-Syatibi, adalah konsep tersebut membuka

kesempatan seorang ahli hukum untuk memilih teks dengan sewenang-wenang sesuai

dengan yang dikehendaki. Untuk itu al-Syatibi menganjurkan untuk menggunakan

metode penalaran induktif terhadap teks dan praktek. Metode induktif ini menghasilkan

sebuah prinsip bahwa hukum Islam didasarkan kemaslahatan bagi manusia.

Guna mempermudah cara kerja teori maqasidnya, al-Syatibi membangun tiga lingkaran

konsentris.118 Lingkaran paling dalam memuat hukum-hukum esensial yang berkaitan

dengan lima kepentingan pokok (maqasid al-khamsah).119 Lingkaran kedua meliputi

hukum dan praktek yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum,

melainkan diasimilasikan ke dalam syari‘ah dengan mempertimbangkan kemaslahatan

umum.

Lingkaran yang paling luar terdiri atas hukum-hukum yang diisi dengan praktek social

yang lebih halus seperti kesopanan, kebersihan dan norma budaya lainnya. Syari‘ah

mengadopsi unsur-unsur tersebut karena semua ini mencerminkan kepatutan dan

pilihan-pilihan budaya dalam suatu masyarakat. Muhammad Khalid Mas‘ud, ―Pencarian

Landasan Normatif Syari‘ah Para Ahli Hukum Muslim‖, dalam Dinamika Kontemporer

dalam Masyarakat Islam, (Jakarta: INIS, 2003), hlm. 9. Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul

al-Syari‘ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 10.

Moh Khusen, M.A.

? 97

Selain mereka adalah Abdullahi Ahmed an-Na‘im yang mempertanyakan teori

nasikh-mansukh yang selama ini dipegangi para ulama usul fikih dengan mengajukan

tesis bahwa ayat-ayat Makkiyah yang lebih menekankan pada bobot nilai universal

kemanusiaan tidak dapat dihapus begitu saja oleh ayat-ayat Madaniyyah yang lebih

berorientasi kepada persoalan partikular- spesifik.120 Selanjutnya adalah Fatima

Mernissi, Riffat Hassan dan Amina Wadud Muhsin yang mempertanyakan keabsahan

hadis-hadis misoginik dengan menggunakan perangkat analisis gender121 yang jika

analisis mereka benar dan diterima secara luas oleh kalangan praktisi dalam masyarakat,

maka dampaknya akan luas sekali.

Deretan pemikir Muslim kontemporer berikutnya adalah Muhammad Syahrur. Dengan

menjadikan fakta empirik kehidupan modern sebagai sentral obyek gagasan, Syahrur

menjadikan al- Qur‘an sebagai sentral penelitian untuk membangun konsep- konsep

metodologis dan rumusan metodis interpretasi al-Qur‘an.

Pemahaman al-Qur‘an dengan konteks kemodernan merupakan tujuan yang hendak

disumbangkan oleh Syahrur melalui usaha keras dalam membangun konsep dan

merumuskan pemikirannya. Kemunculan Muhammad Syahrur memberikan harapan

baru dengan membawa metodologi yang lebih operasional daripada para

pendahulunya yang tersusun dalam Teori Batas (nazariyat al-hudud).

Teori ini menyatakan bahwa seluruh ayat-ayat hukum dalam al-Qur‘an mengandung

batasan aktifitas manusia, baik batas maksimal (al-hadd al-a‘la) maupun batas minimal

(al-hadd al-adna). Semua perbuatan hukum yang belum memenuhi batas minimal tidak

boleh dilakukan dan sebaliknya yang melebihi batas Abdullahi Ahmed al-Na‘im, op.cit.

Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in the Modern Muslim Society

(Bloomingtoon: Indian University Press, 1987).

98 ? Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim

maksimal harus dilarang. Ketika batasan minimal dan maksimal tersebut dilampaui maka

hukuman harus dijatuhkan sesuai kadar pelanggarannya. Di sini, manusia diberikan

ruang gerak secara kreatif dan dinamis di antara batas minmal dan maksimal yang telah

ditetapkan.

Teori ini terlihat lebih operasional dalam membangun ketentuan-ketentuan hukum

Islam.122 B. Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Keinginan kuat umat Islam untuk

menerapkan syariat Islam adalah hal yang lumrah karena muncul dari pemahaman Islam

sebagai agama yang mereka yakini kebenarannya.

Secara sosiologis, sebagaimana disinyalir oleh Gibb, orang yang sudah beragama Islam

akan menerima otoritas hukum Islam sebagai ajaran yang harus ditaatinya.123 Dalam

perspektif global, kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama menjadi mainstream

setelah berakhirnya perang dingin pada akhir 1980. Dengan berakhirnya perang dingin,

maka pudarlah ikatan-ikatan ideologis masyarakat sehingga mereka kembali pada

simpul-simpul primordial seperti agama.124 Kecenderungan serupa ternyata juga terjadi

di Negara secular sebesar Amerika Srikat yang mana, menurut Phillips, tengah menuju

kea rah Negara teokrasi, yakni Negara di mana agama (gereja) menjadi penguasanya.

Hal ini ditandai dengan tiga cirri dominan; pertama, presidan meyakini bahwa ia

berbicara atas nama Tuhan; kedua, menguatnya sayap kanan Kristen terhadap Gedung

Putih; dan ketiga, Gedung Putih mengambil kebijakan Muhammad Syahrur, al-Kitab wa

al-Qur‘an; Qira‘ah Mu‘asirah, (Damaskus: Dar Ahali, 1990), hlm. 447-449. H.A.R. Gibb,

Aliran-Aliran Modern dalam Islam, terjemahan oleh Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali,

1992), hlm. 145.

Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 64.

domestic dan luar negeri atas motivasi-motivasi keagamaan dan pandangan dunia

biblical (biblical worldview).125 Sebagaimana telah sedikit disinggung dalam

pendahuluan, dunia Islam mempunyai pengalaman yang sangat beragam mengenai

berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi hukum-hukum

agamanya, mulai dari yang paling ‗ekstrim kiri‘ sampai yang ‗ekstrim kanan‘.126 ‗Ekstrim

kiri‘ yang dimaksud di sini adalah pola pembaharuan yang meleburkan sama sekali

hukum-hukum agama ke dalam hukum sekular, bahkan pada tingkat tertentu hukum

agama hampir hilang dan digantikan oleh hukum sekular.

Sedangkan yang dimaksud dengan ‗ekstrim kanan‘ adalah pola penerapan hukum Islam

secara rigid, apa adanya sebagaimana tertulis dalam teks keagamaan dan diterap kan

melalui pressure struktur keagamaan.127 An-Na‘im secara lebih rinci memetakan

teknik-teknik pembaharuan hukum Islam, terutama hukum keluarga dan waris di dunia

Islam ke dalam lima model.

Pertama, Takhshis al-Qadli (hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan

keputusan pengadilan), digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan

syari‘ah bagi umat Islam. Misalnya undang-undang Mesir tahun 1931 menolak prosedur

pengadilan untuk mengesahkan perkawinan yang belum cukup umur. Kedua, Kevin

Phillips, American Theocracy; The Peril and Politic of Radical Religion, Oil and Borrowed

Money in the 21st Century, (New York: Viking, 2006), hlm.

5. Marzuki Wahid & Rumadi, Fikih Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam di

Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 89. M. Atho Mudzhar menambahkan satu kutub

lagi di antara dua kutub ini yaitu negara yang berusaha memberlakukan hukum Islam

tetapi setelah mengadakan pembaharuan di sana sini. Lihat M. Atho Mudzhar, Membaca

Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998),

hlm.174-175.

Kategorisasi kedua kutub ekstrim dengan penjelasan seperti ini jelas belum teruji dan

adalah sangat tergantung pada selera penulisnya karena bisa jadi bagi pen-gamat di

luar justru terbalik, kubu yang seharusnya dinamai kanan sebenarnya adalah kiri dan

sebaliknya. _Fiqh Madzhab Salatiga; Menelusuri Pola Pembagian Waris oleh Umat Islam

Kota Salatiga, Penelitian Individual STAIN Salatiga, 2008.

‖From Shari‘a ‗Ayniyya to Shari‘a Hududiyya: Shahrour‘s Interpretation On Qur‘anic Legal

Verses‖, Paper presented in Workshop on International Scientific Paper Writing, DP2M

Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Jakarta 6-9 September 2007. Theory of

Limits in Islamic Jurisprudence, Salatiga: STAIN Salatiga Press & Tiara Wacana, 2005.

―Contending Identity in the Islamic Ritual: the Slametan among Surinamese Javanese

Muslims in the Netherlands‖ (Artikel Jurnal Al-Jami‘ah Volume 43 Nomor 2 2005/1426).

―Sejarah Politik Hukum Islam di Indonesia (Analisis terhadap Teori Berlakunya Hukum

Islam)‖, Ijtihad, Nomor 1 Tahun VI / Januari - Juni 2006. ―Implikasi Konsep Baik dan

Buruk (al-Husn wa‘l-Qubh) dalam Maqashid al-Syari‘ah‖, Ijtihad, Nomor 2 Tahun

V/Juli-Desember 2005.

Pendidikan: S.Ag. Fakultas Syari‘ah Jurusan Peradilan Agama, Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 1998. M. Ag. Jurusan Hukum Islam Konsentrasi

Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

M. A.

Islamic Studies Department of the Faculty of Theology and Arts, Leiden University the

Netherlands, 2005. Pengalaman Mengajar: Sebagai tenaga pengajar di STAIN Salatiga

sejak tahun 1999 hingga sekarang. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kelas,

penyusunan syllabus, pelaksanaan ujian dan evaluasi akhir.

Mata kuliah yang diampu adalah Ushul Fiqh, Fiqh, Masail Fiqhiyah, Perbandingan

Hukum Keluarga Muslim, dan Penulisan Karya Ilmiah. Karya Ilmiah: Pertarungan

Identitas dan Pengalaman Diaspora dalam Ritual Slametan Komunitas Muslim Jawa

Suriname di Belanda, Paper dipresentasikan pada The 11th Annual Conference on

Islamic Studies di Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011.

Zakat Profesi PNS, Kesadaran atau Paksaan?; Menelusuri Potensi dan Pelaksanaan Zakat

Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Salatiga, Penelitian Individual STAIN Salatiga,

2010. ―Apostasy in Indonesian Islamic Courts‖, paper presented in the International

Conference on Islam, Democracy, and Good Governance in Indonesia, IAIN Walisongo

Semarang Indonesia 6-8 October 2009. Metodologi Penetapan Hukum Islam (Ushul

Fiqh), Modul Kuliah, 2009. _ Takhayyur atau Talfiq.

Misalnya negara Sudan yang membolehkan pengadilan mengambil keputusan yang

menyimpang dari madzhab Hanafi sebagai madzhab negara. Ketiga, melakukan

reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Misalnya Undang-Undang No. 1 tahun

1974 yang mengharuskan perceraian di depan pengadilan. Keempat, siyasah syar‘iyyah

(kebijakan penguasa untuk menetapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat

dan tidak bertentangan dengan syari‘ah); misalnya untuk memaksakan prinsip umum

syari‘ah yang mengharuskan istri mentaati suami, pemerintah mengizinkan suami untuk

memaksa istri mentaatinya.128 Menurut Anderson, terdapat empat metode umum yang

digunakan para intelektual dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, yakni

pertama melalui aturan yang bersifat prosedural administratif; metode ini disebut

takhshish al-qadha‘ atau siyasah syar‘iyyah.

Kedua, dengan cara memilih salah satu dari sekian pendapat madzhab Fikih yang ada,

baik dari empat madzhab yang masyhur maupun dari madzhab yang lain termasuk

pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah; metode ini disebut dengan

takhayyur. Metode ini juga dalam penerapannya dapat dilakukan dengan cara

menggabungkan pendapat sejumlah madzhab dalam satu kasus tertentu; upaya ini

disebut dengan talfiq.

Ketiga, dengan cara reinterpretai atau menafsirkan kembali teks-teks syari‘ah tentang

suatu kasus tertentu; metode ini masuk kaegori ijtihad. Keempat, dengan menggunakan

aturan yang bersifat administrative untuk menghukum setiap orang yang melanggar

tetapi tidak didasarkan pada alasan syar‘i.129 Abdullahi Ahmed An-Na‘im, op.cit., hlm.

89-91. Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London: The Athlone Press,

1976), hlm. 42-77.

Penerapan dari masing-masing metode tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut.

Metode siyasah syar‘iyah misalnya diterapkan di Mesir dalam ketentuan yang

mengurangi bahkan melarang perkawinan anak di bawah umur, meskipun dalam

undang-undang Mesir tidak secara eksplisit melarangnya. Hal ini dikarenakan Nabi

sendiri melakukannya.

Adapun variasi pe larangan perkawinan di bawah umur di Negara Muslim adalah; di

India dan Pakistan ditetapkan dengan menghukum pelanggarnya, di Mesir dengan

menolak mencatat perkawinan di bawah umur sekaligus tidak mengakui akibat-akibat

hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, sedangkan di Timur Tengah secara umum

dengan cara tetap membolehkannya tetapi harus dengan izin pengadilan. Contoh lain

tampak dalam kebijakan hukum Keluarga di Somalia.

Berbeda dengan Turki, negara Somalia tidak mengadopsi undang-undang negara lain

guna diterapkan di dalam negeri, melainkan melakukan pembaharuan terhadap

beberapa ke tentuan yang dinilai tidak relevan lagi dengan kecenderungan ideologi

negara (baca: penguasa) saat itu. Dari sketsa sosio-politik Somalia juga tampak bahwa

kecenderungan Presiden Siyad Berre kepada ideologi sosialis telah berdampak pada

terciptanya hukum keluarga yang ‗menyimpang‘ dari ketentuan dalam Fikih madzhab

Syafi‘i sebagai madzhab negara.

Dari proses terbentuknya hukum keluarga yang baru juga dapat diketahui bahwa tipe

reinterpretasi dipadu dengan siyasah syar‘iyyah lebih mewarnai lahirnya ‗Fikih baru‘ di

Somalia. Mengamati proses pembaharuan hukum keluarga di negara Somalia dengan

berbagai variasinya di atas tampak adanya kekuatan super power yang berupa negara

yang begitu dominan dalam menentukan berlaku atau tidak berlakunya sebuah _

TENTANG PENULIS Nama: Moh Khusen Tempat, Tanggal Lahir: Kudus, 12 Desember

1974 Alamat Rumah: Perum.

Garuda Kav. 8, Jl. Nakula Sadewa III, RT 01/03 Kembangarum, Dukuh, Sidomukti,

Salatiga. Email: [email protected] Telp: +628156528564 Kantor: Pusat Penelitian

dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) STAIN Salatiga Jl. Nakula Sadewa VA No. 9

Kembangarum Salatiga Phone: +622983419400; Fax: +62298323433


? 115

Syah, Djalinus, Mengenal ASEAN dan Negara-negara Anggotanya, (Jakarta: P.T. Kreasi

Jaya Utama, 1988). Syahrur, Muhammad, al-Kitab wa al-Qur‘an; Qira‘ah Mu‘asirah,

(Damaskus: Dar Ahali, 1990). Tebba, Sudirman, Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2001). The Code of Personal Status 1976 dan amandemennya (UU No.25/1977)

Pasal 101. The Muslim Laws Ordinance 1961 (Ordinance No.8/1981) dan

amandemennya (Ordonansi No.

21 & 30/1961) Pasal 7 (2) Turabi, Hasan, Fikih Demokratis; Dari Tradisionalisme Kolektif

menuju Modernisasi Populis, terjemahan oleh Abdul Haris dan Zainul A., (Bandung:

ar-Rasy, 2003). Hukum Keluarga Islam [Wilayah Federal] 1984 (UU 304) tahun 1984 Pasal

23 ayat (4). Wahid, Abdurrahman, ―Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang

Pembangunan‖, dalam Eddi Rudiana Ariel (ed.), Hukum Islam di Indonesia;

Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991).

Wahid, Marzuki Wahid & Rumadi, Fikih Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum

Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001). Yacob, Abdul Monir, Pelaksanaan

Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia, (Kuala

Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995). Zahrah, Abu, Muhadharah fi al-Waqf,

t.tp., 1971. _produk undang-undang.

Di Turki kekuatan itu menjelma dalam sosok Presiden Mustafa Kamal Pasha dengan

berbagai usaha sekularisasinya dan di Somalia ada dalam diri Presiden Siyad Berre

dengan faham sosialismenya. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa karakter suatu

produk hukum senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya

artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu

melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.130 Metode

takhayyur diterapkan misalnya oleh Negara Turki dalam mengatur tentang ta‘liq talaq

yang berkaitan dengan poligami.

Dalam Undang-Undang tahun 1917 pasal 38 disebut kan bahwa seorang istri berhak

mencantumkan dalam ta‘liq talaq bahwa apabila suami melakukan poligami maka hal

itu dapat dijadikan alasan baginya untuk mengajukan perceraian. Namun demikian, dari

pemaparan tentang sketsa sosio-politik dan pembaharuan hukum keluarganya, terlihat

bahwa Turki termasuk negara ‗ekstrim kiri‘ karena adopsi secara menyeluruh yang

dilakukannya terhadap Undang-Undang Perdata Swiss telah menggantikan hukum

keluarga bermadzhab Hanafi yang berlaku sebelumnya.

Dengan demikian pertanyaan berikutnya tentang pola pembaharuan apa yang

digunakan Turki menjadi tidak relevan lagi karena pemberlakuan undang-undang Swiss

di Turki adalah bukan lagi dalam kerangka reformasi hukum keluarga, melainkan lebih

luas dari pada itu yakni sebagai konsekuensi perubahan bentuk dan dasar negara dari

Islam menjadi sekular. Dengan kata lain prinsip takhayyur yang dikatakan selalu di

gunakan sebagai metode pembaharuan hukum keluarga di Moh. Mahfud MD.,

―Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap

Produk Hukum di Indonesia‖, disertasi dalam ilmu hukum pada UGM (Yogyakarta: tidak

diterbitkan, 1993), hlm. 675.

Turki hanya berlaku sebelum pemerintahan Mustafa Kamal mengumumkan berlakunya

undang-undang perdata yang baru tahun 1926.

Selanjutnya penerapan metode talfiq terjadi dalam ke tentuan pembagian waris di

Mesir. Ketentuan ini mengatur tentang pembagian untuk saudara laki-laki atau

perempuan apabila bersama dengan kakek. Dinyatakan bahwa saudara laki-laki dan

perempuan tetap mendapatkan bagian warisan dengan jalan berbagi bersama kakek.

Padahal menurut ulama Hanafiyah yang juga diikuti oleh ulama Syafi‘iyah, saudara

laki-laki dan perempuan sekandung atau sebapak tidak mendapat bagian apabila

bersama dengan kakek. Ketentuan Mesir ini didasarkan kepada perpaduan antara

pendapat Zaid bin Tsabit yang menyatakan bahwa penerimaan bagian warisan oleh

saudara laki-laki atau perempuan tersebut adalah kondisional dan Ali bin Abi Thalib

yang secara jelas memberikan bagian kepada saudara sebapak apabila bersama dengan

kakek.131 Adapun penerapan metode reinterpretasi dapat dilihat dalam ketentuan

tentang poligami di Tunisia.

Tunisia melalui Keluarga Nomor 66 tahun 1956 (Code of Personal Status/ Majallat

al-Ahwal al-Syakhsiyah) yang ditetapkan pada tahun 1957 melarang poligami secara

mutlak sekaligus menetapkan sanksi bagi yang melanggar. Bahkan pada tahun 1964

pelaku poligami bukan saja dapat dikenai hukuman, melainkan juga dinyatakan

perkawinannya tidak sah.

Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami adalah: pertama, institusi

budak dan poligami hanya boleh dilakukan pada masa perkembangan Islam, tetapi

Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan

Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002),

hlm. 279. _Nasr, Syed Hossein, Man and Nature (London: 1976). Nasution, Khoiruddin,

―Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim‖ dalam M.

Atho‘ Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Ed.s), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern:

Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (Jakarta:

Ciputat Press, 2003). Nasution, Khoiruddin, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,

Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih, (Jakarta:

Ciputat Press, 2003).

Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap

Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (INIS,

2002). Phillips, Kevin, American Theocracy; The Peril and Politic of Radical Religion, Oil

and Borrowed Money in the 21st Century, (New York: Viking, 2006). Quraeshi, I. H., The

Foundation of Pakistan Culture, dalam The Muslim World, No. 44 tahun 1954. Rahman,

Fathur, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Ma‘arif).

Rahman, Fazlur, Islam dan Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition

(Chicago: The University of Chicago Press, 1982). Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum

Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001). Sardar, Ziauddin, ―Teknologi dan

Kemandirian Domestik: Sebuah Alternatif Islam‖, dalam Ulumul Qur‘an No.

8 1991; Ali Syari‘ati, Membangun Masa Depan Islam (Bandung: Mizan, 1988).

Lembaran Negara, Undang-Undang, No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal

43. Martin, Richard C.(ed.), Approaches to Islam in Religious Studies (Tucson: The

University of Arizona Press, 1985). Mahfud, Moh.,

―Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap

Produk Hukum di Indonesia‖, disertasi dalam ilmu hukum pada UGM (Yogyakarta: tidak

diterbitkan, 1993). Mahmood, Tahir, Family Law Reform in the Muslim World, (Bombay:

N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972). Mahmood, Tahir, Family Law Reform in the Muslim

World, (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972).

Mahmood, Tahir, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative

Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987). Mas‘ud, Muhammad Khalid,

―Pencarian Landasan Normatif Syari‘ah Para Ahli Hukum Muslim‖, dalam Dinamika

Kontemporer dalam Masyarakat Islam, (Jakarta: INIS, 2003). Mehdi, Rubya, The

Islamization of The Law in Pakistan (Surrey: Curzon Press, 1994).

Mernissi, Fatima, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in the Modern Muslim Society

(Bloomingtoon: Indian University Press, 1987). Mudzhar, M. Atho, Membaca Gelombang

Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998). Muslim Marriage

and Divorce Act 1951 Pasal 79. _dilarang setelah terbentuk masyarakat yang berbudaya.

Kedua, surat al-Nisa‘ ayat 3 menetapkan bahwa syarat poligami adalah suami harus

berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara fakta sejarah membuktikan bahwa hanya

Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.132 Tahir Mahmood sendiri

menyimpulkan terdapat dua kelompok metode yang digunakan dalam pembaharuan

hukum keluarga.

Kelompok pertama, sebagaimana telah disimpulkan oleh para peneliti sebelumnya yaitu

ijtihad, qiyas deduktif, ijma‘, takhayyur, dan talfiq. Namun demikian Mahmood

menambahkan beberapa pendekatan lain sebagai tambahan, yakni: 1) perlakuan yang

setara terhadap semua madzhab hukum Islam; 2) mene kankan pada istihsan; 3)

memprioritaskan juga pendekatan maslahah mursalah; dan 4) menerapkan istidlal.133

Segenap upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Negara-negara Muslim tersebut

sesungguhnya dalam banyak hal dapat dimaknai sebagai sebuah upaya positifisasi

hukum Islam.

Artinya, pembaharuan hukum keluarga berjalan seiring dengan upaya menjadikannya

sebagai hukum yang berlaku efektif dalam masyarakat, memiliki daya paksa, dan

dilengkapi dengan aturan sanksi bagi yang melanggar dan penegakannya (law

enforcement). Penegakan aturan ini selanjutnya diselenggarakan oleh lembaga formal,

dalam hal ini Negara.

Hal ini muncul dari sebuah kesadaran bahwa hukum Islam yang selama ini eksis

bukanlah hukum yang sebenarnya. Dalam kategorisasi John Austin (1790-1859), seorang

ahli hukum Inggris, secara umum hukum terbagi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh

Tuhan (Divine Law) dan Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London:

The Athlone Press, 1976), hlm. 110.


Analysis, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)

hukum yang dibuat manusia (man-made Law). Hukum yang dibuat manusia

dikelompokkan menjadi dua, yakni hukum yang sebenarnya dikenal dengan nama

hukum positif, dan hukum yang bukan sebenarnya.

Hukum positif memiliki karakteristik mendasar yaitu mengandung perintah, sanksi,

kewajiban dan kedaulatan.134 Mengacu pada teori Austin tersebut, maka satu-satunya

upaya untuk menjadikan hukum Islam dapat berlaku efektif bagi umat Islam adalah

dengan cara menjadikannya sebagai hukum positif yang dikawal langsung oleh Negara.

Dalam redaksi yang berbeda Coulson menyatakan bahwa meskipun hukum dalam

perspektif Islam bersumber dari Tuhan, tetapi pada akhirnya manusia harus

merumuskan sendiri dan menerapkannya. Tuhan yang bertitah, sementara manusia

yang merumuskan melalui penalarannya. Nalar demikian telah berkembang selama

kurun 150 tahun periode pertama umat Islam dan telah membangkitkan kebebasan

pemikiran hukum dalam rangka memecahkan berbagai masalah.135 Oleh karena itu,

menjadi tidak tepat apabila mempertentangkan antara wahyu (divine law) dan akal

(man-made law); keduanya harus diposisikan secara eklektis dan saling mendukung

serta saling melengkapi.

Dengan demikian, pendekatan eklektis sebagaimana telah diprak tekkan oleh berbagai

Negara dalam upaya pebaharuan hukum keluarga, sesunguhnya adalah upaya untuk

mengawinkan teks dan konteks secara harmonis. Perubahan bentuk hukum Islam

menjadi hukum positif ini juga pada saat yang sama akan menutupi kelemahan hukum

Islam yang selalu terlambat untuk memberikan jawaban terhadap W. Friedmann, Legal

Theory, (London: Steven&Sons, 1975), hlm. 149. Noel J.

Coulson, Konflik dalam Yurisprudensi Islam, terjemahan oleh Fuad Zein, (Yogyakarta:

NAvila, 2000), hlm. 3. _Dowry and Bridal Gifts [Restriction] Act 1976) dan

amandemennya Ordonansi No.36 /1980 Pasal 9 ayat (1). Dowry Prohibition Act 1980

dan Amandemennya (Ordonansi No. 64/ 1984) Pasal 3 dan 4. Esposito, John L. (ed.), The

Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, (New York: Oxford University Press,

1995).

Esposito, John L. (ed.), The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World, III.

Friedmann, W., Legal Theory, (London: Steven&Sons, 1975). Gagliano, Felix V., ―Malaysia‖

dalam Bernard S. Cayne, The Encyclopedia Americana International Edition, vol. 18,

Grolier Incorporated, 2001. Gibb, H.A.R., Aliran-Aliran Modern dalam Islam, terjemahan

oleh Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1992). Hashim, M.Yusuf, Kesultanan Melayu

Malaka (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan

Malaysia,1990). Hisyam, M.,

Pemetaan Wacana Hubungan Agama dan Negara Masa Kontemporer, (Jakarta: LIPI,

2002). Islamic Family Law (Federal Teritory) Act 1984 (Act 304 of 1984) Pasal 124.

Kurzman, Charles (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook (New York: Oxford University Press,

1988). Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, (Cambridge: Cambridge University

Press, 1988). Law on Personal Status 1929 dan Amandemennya UU No.100 1985 Pasal

23 A


? 111

Bin Sayeed, Khalid, Pakistan The Formative Phase, (Karachi: Pakistan Publishing House,

1960). Bisri, Cik Hasan, et. al, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia:

Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). Butt, Simon,

―Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in

Courts,‖ dalam Timothy Lindsey (Ed.), Indonesia: Law and Society, The Federation Press,

Leichhardt, 1999. Buxbaum, David C. (Ed.), Family Law and Customary Law in Asia: a

Contemporary Legal Perspective, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968).

Child Marriage Restraint Act 1929 (Act 29 /1929) dan amandemennya (Ordonansi No.8

/1961) Pasal 4. Coulson, Noel J., A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh

University Press, 1964). Coulson, Noel J., Konflik dalam Yurisprudensi Islam, terjemahan

oleh Fuad Zein, (Yogyakarta: NAvila, 2000). Departemen Agama, Undang-Undang No. 7

Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama.

Departemen Agama, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.). Doi, Abdur Rahman I., Shari‘ah: the

Islamic Law, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, Perkawinan dalam

Syari‘at Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992). _problematika hukum yang muncul

dalam masyarakat.

Upaya menumbuhkan watak dinamis hukum Islam ini hanya dapat berhasil apabila

fuqaha‘ mampu meletakkan perhatiannya pada soal-soal duniawi yang dengan

demikian harus mampu merubah proses ijtihad dan istimbat hukum Islam menjadi

sebuah proses yang bersifat cair (fluid situation) dan tidak hanya terikat pada teori yang

telah tercipta pada masa lampau.136 Hal ini mutlak karena, secara filosofis, apabila

status quo hukum Islam terjadi maka jurang antara dunia idealitas dan dunia realitas

akan semakin lebar dan lambat laun akan membuat umat menjadi frustasi.137 Untuk itu

diperlukan upaya rekonstruksi bukan hanya pada produk (fiqh), melainkan juga pada

metodologi (ushul fiqh) untuk dapat menghasilkan tatanan yang capable.

Satu hal lagi, dalam rangka membangun epistemologi yang paling sesuai dalam rangka

positifisasi hukum Islam dalam masyarakat yang plural, maka syariat harus dilihat dari

dua perspektif; pertama, syariat inklusif, yaitu syariat yang dapat merangkul kepentingan

seluruh bangsa tanpa memandang per bedaan agama; misalnya perjuangan melawan

korupsi, menjaga kelesarian lingkungan, jaminan Negara terhadap orang miskin.

Syariat seperti tersebut tentu ditemukan dan dibenarkan oleh semua agama, bahkan

oleh moralitas manusia secara keseluruhan. Kedua, syariat yang bersifat particular, yaitu

syariat yang hanya ada di syariat Islam seperti hukum potong tangan, cambuk, dan

lain-lain. Dalam hal ini maka syariat inklusif harus diprioritaskan untuk diperjuangkan

dalam sistem hukum nasional suatu Negara.

Abdurrahman Wahid, ―Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pem-bangunan‖,

dalam Eddi Rudiana Ariel (ed.), Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan

Pembentukan, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 6. Amin Abdullah, Studi

Agama; Normatifitas dan Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 223.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Amin, Studi Agama; Normatifitas dan Historisitas,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Ahira, Anne, Selayang Pandang Sejarah Pakistan,

dalam www.anneahira. com/sejarah-pakistan.htm. Al-Attas, Naquib, Islam dan

Sekularisme (Bandung: Pustaka, 1986).

Al-Faruqi, Ismail Raji, Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Bandung: Pustaka, 1984). Al-Syatibi,

al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). Anderson, J. N. D., Hukum Islam

di Dunia Modern, terjemahan oleh Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress, 1990).

Anderson, Norman D., Law Reform in The Modern World (London: Athlone Press, 1967).

Anderson, Norman, Law Reform in the Muslim World, (London: The Athlone Press,

1976).

An-Na‘im, Abdullahi Ahmed, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human

Right and International Law, (New York: Syracuse University Press, 1990).


INTERNET SOURCES:

-------------------------------------------------------------------------------------------

<1% -

https://berbagilmublog.blogspot.com/2014/01/hukum-keluarga-di-negara-muslim.html

<1% - http://www.forda-mof.org/files/Ekosistem_Gunung.pdf

<1% -

http://repository.lppm.unila.ac.id/2700/1/buku%20dasar-dasar%20spektrofometri__uplo

ad.pdf

<1% -

http://pbsi.pps.uny.ac.id/sites/pbsi.pps.uny.ac.id/files/Edit%20Manajemen%20Bengkel.p

df

<1% -

http://febi.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/LAYOUT-pedoman-magang-D.

3-PBS1.pdf

<1% - https://id.scribd.com/doc/58867075/JURNAL-30

<1% -

https://www.researchgate.net/profile/Andi_Kaharuddin/publication/323243018_SYLLABU

S_DESIGN_FOR_ENGLISH_LANGUAGE_TEACHING/links/5a8821790f7e9b1a955003b0/SY

LLABUS-DESIGN-FOR-ENGLISH-LANGUAGE-TEACHING.pdf

<1% -

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2199/2/Psikologi%20Belajar%20pdf.pdf

1% -

https://ilmupengatahuanhukum.blogspot.com/2014/11/trend-kriminalisasi-dalam-huku

m.html

<1% - https://www.iclrs.org/content/blurb/files/Tahir%20Mahmood%20publications.pdf

<1% - http://kuliahmultikultur.blogspot.co.id/feeds/posts/default

<1% - https://alif-kleyang.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% - https://kajianagama.wordpress.com/tulisan-terbaru/page/2/

<1% - http://repository.unair.ac.id/65191/1/DIS.H.13-17%20Yus%20p%20ABSTRAK.pdf

<1% -

https://docplayer.info/113836583-Tinjauan-formalisasi-syariat-islam-di-banten-dalam-k

onteks-negara-bangsa-di-indonesia.html

<1% -

https://id.123dok.com/document/yj7gn4ky-buku-pegangan-guru-semua-agama-smp-k

elas-9-kurikulum-2013-3.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/240109461/12-Pendidikan-Kewarganegaraan-Kelas-12

<1% - https://ikhwanmr.blogspot.com/2016/02/tasyri-di-indonesia-studi-terhadap.html

<1% -

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI%20SUSANTO-

FSH.pdf

<1% -

https://berandaagama.blogspot.com/2012/08/perkembangan-hukum-islam-kontempor

er-di.html

<1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/1525/2/05210082_Indonesia.pdf

<1% - https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16229/10775

<1% -

https://www.academia.edu/36539812/Makalah_Bagaimana_Islam_Menghadapi_Tantang

an_Modernisasi

2% -

https://asosperkawinan.blogspot.com/2013/06/hukum-keluarga-di-dunia-islam-modern

.html

<1% -

https://kuliahhukumkeluargaislam12.blogspot.com/2012/03/hukum-keluarga-di-dunia-i

slam-modern.html

<1% - https://www.academia.edu/35265019/Jtptiain_gdl_s1_2004_nn2100049_203_bab

<1% -

https://arifindbkosmik.blogspot.com/2018/12/wacana-islam-dan-negara-dalam-bayang.

html

<1% - https://issuu.com/ptabanjarmasin/docs/majalah_peradilan_agama_edisi_8

<1% - https://fizali.wordpress.com/

<1% - https://id.scribd.com/doc/36256605/Hak2-Pempuan-Di-Syria

<1% -

https://id.scribd.com/doc/263739355/Abdul-Aziz-Muchammad-Syariah-Dan-Tafsir-Al-Q

uran-Elaborasi-Maqashid-Dlm-Tafsir-Ibn-Asyur

1% -

https://iptekresiproduktif.blogspot.com/2015/05/pengertian-poligami-dan-dasar-huku

mnya.html

3% - https://gocampus.blogspot.com/2010/01/trend-kriminalisasi-dalam-hukum.html

<1% -

https://my-dock.blogspot.com/2014/01/hukum-poligami-di-negara-indonesia-dan.html

?m=1

<1% -

https://my-dock.blogspot.com/2014/01/hukum-poligami-di-negara-indonesia-dan.html

<1% - https://takhulhakim25.blogspot.com/2014/03/kompilasi-hukum-islam.html

<1% - https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/367/353

<1% - https://www.scribd.com/doc/172946438/Disiplin-Pns

<1% - https://asnri.com/perkawinan-dan-perceraian-pns/

<1% - http://asnri.com/perkawinan-dan-perceraian-pns/

<1% -

https://mohdfajrin.blogspot.com/2011/07/syarat-syarat-mengajukan-gugatan-cerai.html

<1% -

https://id.scribd.com/presentation/347236924/12-izin-Perkawinan-Dan-Perceraian

<1% -

https://stitattaqwa.blogspot.com/2012/03/hukum-keluarga-di-dunia-islam-modern.html

<1% -

https://ashabulcoffee.blogspot.com/2014/02/makalah-kawasan-perdata-islam-peran.ht

ml

<1% - https://issuu.com/kabarbushido/docs/buku_hukum_islam_dua_negara

<1% - http://iainsalatiga.ac.id/web/2018/10/

<1% - https://pendewasaanusiaperkawinan.blogspot.com/

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/320103049_Nafkah_Madliyah_Anak_Pasca_Per

ceraianStudi_Putusan_Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia_Nomor_608KAG2003

<1% - https://id.scribd.com/doc/294953792/Laporan-Praktik-Industri

<1% -

https://351999.blogspot.com/2015/11/perbedaan-peraturan-pemerintah-no-10.html

<1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66153/Chapter%20III-V.pdf?seq

uence=3&isAllowed=y

<1% -

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_19

74

<1% - https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091226185610AAdoXEz

<1% -

https://jogja.tribunnews.com/2017/11/27/pns-boleh-beristri-lebih-dari-satu-ini-jawaban

-versi-kemenag

<1% - http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm

<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/6765/2/BAB%20I.pdf

<1% -

https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/08/09/marriage-law-in-indone

sia-and-australia-a-comparative-analysis/

<1% -

https://hartantowae.blogspot.com/2012/02/transformasi-pemerintahan-siprus.html

<1% -

https://kuliahhukumonline.blogspot.com/2012/06/status-dan-kedudukan-anak-hasil.ht

ml

<1% -

https://choe-roel.blogspot.com/2014/09/hukum-keluarga-kontemporer-di-negara.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/49438932/Hukum-Islam-Di-Indonesia-1

<1% - https://kholisrifai.blogspot.com/2010/

<1% -

https://media-zulkarnaen.blogspot.com/p/wakaf-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat.ht

ml

<1% - https://menujuhukum.blogspot.com/2012/03/

1% -

https://kholisrifai.blogspot.com/2010/09/pembaharuan-hukum-keluarga-muslim-dan.ht

ml

<1% -

https://developmentcountry.blogspot.com/2010/01/kriminalisasi-praktik-poligami-dala

m_05.html

<1% - http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/download/3207/5040

<1% - https://kholisrifai.blogspot.com/

<1% -

https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_P

ENDAHULUAN

<1% - https://muhammad-nurjani.blogspot.com/2015/02/

<1% -

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2539_JURNAL%20LEGISLASI%20INDONE

SIA%20VOL%2010%20No.%203pdf.pdf

<1% -

https://nurhaditok.blogspot.com/2013/11/pendidikan-pramuka-dalam-membangun.ht

ml

<1% -

https://muhammad-almansur.blogspot.com/2012/05/dinamika-legislasi-hukum-islam-di

-masa.html

<1% -

https://perubahanabadi.blogspot.com/2013/03/undang-undang-republik-indonesia-no

mor_23.html

<1% -

https://sulaimanthahir.blogspot.com/2015/06/hukum-kewarisan-dalam-kompilasi-huku

m.html

<1% -

https://www.academia.edu/9789572/Makalah_Hukum_Perkawinan_dan_Waris_Berdasark

an_Buku_I_dan_II_Kompilasi_Hukum_Islam

<1% -

https://ilmukuliah2016.blogspot.com/2016/09/yurisprudensi-sebagai-sumber-hukum-isl

am.html

<1% -

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4510/1/ILHAM%20ISMAIL-FS

H.pdf

<1% -

https://shalehsuratmin.blogspot.com/2013/07/konsiderasi-pembaruan-hukum-dalam-k

hi.html

<1% -

https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/04/peradilan-agama-sebagai-institusi.html

<1% -

https://raja1987.blogspot.com/2009/04/hukum-waris-islam-serta-perdata-barat.html

<1% - http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf

<1% -

https://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016426436/konsultasi-hukum-cuma-

cuma-prodeo-bagi-masyarakat-pencari-keadilan/3

<1% - https://jeritansangpenyair.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% -

https://id.scribd.com/doc/266126226/BAB-20I-2C-20BAB-20IV-2C-20DAFTAR-20PUSTA

KA-pdf

<1% -

http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PERUBAHAN-STATUS-KE

PEMILIKAN-HARTA-BENDA-WAKAF-YANG-TIDAK-DILAKUKAN-DENGAN-TUKAR-MENU

KAR.doc

<1% -

https://www.academia.edu/19604793/Urgensi_Kaidah_Fikih_dan_Aplikasinya_Terhadap_

Masalah-Masalah_Sosial

<1% - https://laskarmujahid-syahidmaulana.blogspot.com/2009/06/

<1% -

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4901/1/Imam%20Saputra-FS

H_NoRestriction.pdf

<1% - https://skripsiiain.blogspot.com/2015/02/sejarah-wakaf-di-indonesia.html

<1% - https://ernandablog.blogspot.com/2018/03/regulasi-wakaf-di-indonesia.html

<1% - http://www.jadipintar.com/2013/04/Klasifikasi-Ahli-Waris-Dalam-Keluarga.html

<1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57783/Chapter%20II.pdf;sequen

ce=3

<1% - http://repository.unpas.ac.id/29753/1/G.%20BAB%20II.pdf

<1% - https://slideplayer.info/slide/11972214/

<1% -

https://aldarisidris.blogspot.com/2011/10/perbedaan-yuridis-hukum-kewarisan.html

<1% -

https://kabarislam24jam.blogspot.com/2017/04/harta-warisan-ini-dia-sebab-sebab.html

<1% -

https://mafiadoc.com/reformasi-hukum-kewarisan-dalam-kompilasi-hukum-_59ffa6521

723dd3065db13ec.html

<1% -

https://magister-kenotariatan.blogspot.com/2012/08/jika-ada-ahli-waris-yang-tidak-set

uju.html

<1% - https://anthyscrub.blogspot.com/2014/03/makalah-tentang-ahli-waris.html

<1% - https://asep250277.blogspot.com/2014/

<1% - https://www.academia.edu/19214376/biasa

<1% -

https://jayusmanfalak.blogspot.com/2015/06/perubahan-perubahan-dalam-perwakafan.

html

<1% -

https://alfitri-johar.blogspot.com/2011/08/perkembangan-wakaf-di-indonesia.html

<1% -

http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PP%20No%2024%20Tahun%201997.pdf

<1% - https://isefid.id/potensi-dan-kontribusi-wakaf-di-indonesia/

<1% - http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/view/subjects/300.html

<1% - https://mystory-afnie.blogspot.com/2012/10/wakaf.html

<1% -

https://alimpolos.blogspot.com/2015/01/makalah-hukum-kewarisan-dalam-kompilasi.ht

ml

<1% -

https://id.123dok.com/document/oz12m6py-konsep-nusyuz-suami-dalam-perspektif-h

ukum-perkawinan-islam.html

<1% - https://ahwalussyakhshiyyahsalatiga.blogspot.com/

<1% -

https://masbembengs.blogspot.com/2011/12/ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan.ht

ml

<1% - https://jessitaputridhiary.wordpress.com/category/uncategorized/page/5/

<1% - https://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/02/hukun-islam.html

<1% -

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_19

58

<1% -

https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/ke

wenangan-pengadilan-agama

<1% -

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42254/1/REZZA%20FAZRIYA

NSYAH-FSH.pdf

<1% - https://rezaryzaldi.blogspot.com/2016/05/penyelesaian-sengketa-wakaf.html

<1% - http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1262

<1% - https://menwih-hukum.blogspot.com/2011/

<1% -

https://millamantiez.blogspot.com/2013/04/rukun-syarat-dan-sebab-menurut-waris.htm

l

<1% - https://ardiprastiyo2.blogspot.com/

<1% - https://alghif.wordpress.com/category/iii-hak-atas-perumahan/

<1% - https://issuu.com/ptabanjarmasin/docs/majalah_peradilan_agama_edisi_5

<1% - https://mhasbimaulana.wordpress.com/2014/03/27/pengadilan-agama/

<1% - https://issuu.com/cholilunaachmad/docs/majalah_peradilan_agama_edisi_9_jun

<1% -

https://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/kedudukan-dan-kewenangan-peng

adilan.html

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/323384178_KEWENANGAN_PENGADILAN_AG

AMA_DALAM_MEMUTUS_PEMBATALAN_AKTA_HIBAH_ANALISIS_PUTUSAN_MAHKAMA

H_AGUNG_NOMOR_78_PKAg2013

<1% - https://aliranim.blogspot.com/2010/04/sistem-peradilan-dalam-islam.html

<1% - https://jdih.kotaserang.com/undang-undang-no-45-tahun-1957

<1% - https://andruhk.blogspot.com/2012/07/hukum-perdata-indonesia.html

<1% - https://humaniorahukum.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated

<1% -

https://www.kompasiana.com/dwiky_agil_ramadhan/penerapan-undangundang-perkawi

nan-dalam-transformasi-struktur-dan-kultur-masyarakat-indonesia-menuju-masyarakat

-yang-madani_552af9a1f17e61bf5bd623f2

<1% - https://ahan-kzk.blogspot.com/2012/06/peradilan-agama-di-indonesia.html

<1% -

https://sina-na.blogspot.com/2016/10/makalah-hukum-acara-peradilan-agama.html

<1% -

http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/394/326

<1% - http://www.damang.web.id/2012/09/h-u-k-u-m-c-r-peradilan-agama.html

<1% -

https://www.scribd.com/document/326105963/PEMBAHARUAN-HUKUM-WARIS-ISLAM

-DI-INDONES-pdf

<1% -

https://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2013/02/pembaharuan-hukum-waris-isl

am-oleh.html

<1% -

https://menwih-hukum.blogspot.com/2011/10/perlakuan-waris-islam-non-muslim.html

<1% - https://jaya39.blogspot.com/2012/05/hukum-islam-di-negara-republik-arab.html

<1% - https://sojoro.wordpress.com/2012/06/03/

<1% - https://www.academia.edu/22466112/Makalah_Jalilah

<1% - https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/

<1% - https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/previous/10

<1% - https://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2010/11/

<1% -

https://www.academia.edu/23720614/PENCATATAN_PERKAWINAN_DALAM_UNDANG-

UNDANG_HUKUM_KELUARGA_DI_DUNIA_ISLAM

<1% -

https://makalahlengkapterbaru.blogspot.com/2018/12/makalah-pembaharuan-islam-di-

india.html

<1% - https://deviapriyanti158.blogspot.com/2013/05/india.html

1% - https://www.academia.edu/9948225/Ekonomi_India

<1% -

https://tempatwisatatop.blogspot.com/2013/10/tempat-wisata-di-negara-india.html

1% - https://rahayudevani.blogspot.com/

<1% - https://id.m.wikipedia.org/wiki/India

<1% -

https://www.lyceum.id/berikut-ini-15-negara-dengan-waktu-puasa-terlama-di-dunia/

<1% - https://www.academia.edu/19838142/Makalah_india

<1% -

https://www.kopi-ireng.com/2016/01/fakta-dan-informasi-menarik-tentang-sungai-gan

gga.html

<1% -

http://materihukum.com/2018/05/02/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata-indones

ia/

<1% - http://ahmadfauzinasutionpemulungilmu.blogspot.co.id/feeds/posts/default

<1% - https://lintasbantenselatan.blogspot.com/2011/

<1% - https://youchenkymayeli.blogspot.com/2013/10/sejarah-india-kuno.html

<1% - https://mohamadsteven.blogspot.com/2012/10/profil-negara-india.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/40628845/Profil-Negara-India

<1% - https://mutiaraputriarina.blogspot.com/2012/

<1% -

https://inzpirasikuw.blogspot.com/2010/12/keadaan-ekonomi-india-pada-tahun-2003.h

tml

<1% -

https://salsabillaaieda.blogspot.com/2014/10/kebudayaan-dan-tradisi-negara-india.html

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/11209/6/Bab%203.pdf

<1% -

https://hinduismedila.blogspot.com/2012/12/periodisasi-sejarah-agama-hindu-zaman_2

720.html

<1% - https://akusulaemaneman.blogspot.com/feeds/posts/default

2% - https://amirsabri.blogspot.com/2013/02/trend-kriminalisasi-dalam-hukum_9.html

<1% - https://ibnu-mq.blogspot.com/2012/03/poligami-di-negara-negara-islam.html

<1% -

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_enactment_Upd

.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/1a1bc61a7470052648256f3b00113683

<1% -

https://vairuzabadie.blogspot.com/2014/06/Perkembangan-Islam-asia-selatan.html

<1% - https://resa2d.blogspot.com/2011/03/

<1% -

https://syariahalauddin.files.wordpress.com/2011/10/studi-atas-hukum-keluarga-negara

-negara-muslim1.pdf

<1% -

https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/hukum-keluarga-islam-di-pakista

n/

1% - https://isnarohmatin.blogspot.com/

<1% -

https://septianpieterz.blogspot.com/2014/03/sejarah-lengkap-negara-pakistan.html

<1% - https://www.rsisinternational.org/journals/ijriss/digital-library/volume-iii-issue-i/

<1% - https://fenipangestu.wordpress.com/2016/06/

<1% - https://alif-kleyang.blogspot.com/2012/

1% -

https://link24share.blogspot.com/2012/05/hukum-keluarga-islam-di-negara-negara.htm

l

<1% -

https://www.scribd.com/document/369007624/Buku-4-Argumen-Islam-Untuk-Pluralism

e

<1% - https://hasanbasyarudin.blogspot.com/

<1% - http://repository.unissula.ac.id/2820/4/daftar%20pustaka.pdf

<1% - https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/

<1% - https://jurnaltahkim.wordpress.com/category/vol-i-no-2-tahun-2006/1-la-jamaa/

<1% -

https://atajularifin.wordpress.com/2012/03/17/fiqih-lintas-agama-respon-ulama-solo-te

rhadap-pernikahan-beda-agama/

<1% - https://tugasmakalahmuamalah.blogspot.com/2013/03/akutansi.html

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__senin_29_maret_2010

<1% - https://developmentcountry.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated

<1% - https://docobook.com/heterogeneous-perundang-undangan-hukum.html

<1% -

https://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/tren-kriminal-hukm-keluarga-di-negara.html

<1% -

https://jorjoran.wordpress.com/2011/02/28/pembaharuan-islam-di-mesir-dan-turki-ma

kalah/

1% -

https://wartasejarah.blogspot.com/2015/06/pembaharuan-pendidikan-islam-di-turki.ht

ml

<1% - https://nursia-chya.blogspot.com/2015/

<1% - https://relasigender10.blogspot.com/2014/12/reponding-paper-5.html

<1% - https://dhaichi.blogspot.com/2011/08/mustafa-kemal-at-taturk.html

<1% - https://tgkghofur.blogspot.com/#!

<1% - https://www.academia.edu/35554606/Makalahislammasamodernok

<1% -

https://aliranim.blogspot.com/2009/12/makalah-hambali-ibnu-ranim-hidayatullah.html

<1% -

https://bahaskata.blogspot.com/2016/05/kenampakan-alam-dan-keadaan-sosial.html

<1% - https://kuliahhukumkeluargaislam12.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% -

https://hardjasapoetra.blogspot.com/2010/03/judul-pendidikan-islam-pada-masa.html

<1% -

https://burangasitamaymo.wordpress.com/2015/06/26/makalah-islam-pada-masa-mod

ern/

<1% -

http://bsd.pendidikan.id/data/SMA_11/Sosiologi_2_Menyelami_Fenomena_Sosial_di_Ma

syarakat_Kelas_11_Bagja_Waluya_2009.pdf

<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/1867/4/092211007_Bab3.pdf

<1% -

https://kuliahhukumkeluargaislam12.blogspot.com/2012/03/malaysia-wali-dalam-huku

m-keluarga.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/68554967/makalah-perwalian

2% - https://www.academia.edu/5350697/Hukum_Keluarga_Islam_di_Malaysia

<1% - https://madrifa-jogja.blogspot.com/2010/03/fiqh-jinayah_08.html

<1% -

https://makalahtarbiyah7s.blogspot.com/2014/11/makalah-pembaharuan-islam-di-turki.

html

<1% - https://pt.scribd.com/document/45991018/Pencatatan-Perkawinan-HKDI

<1% - https://sumberrujukansemua.blogspot.com/2012/05/akta-341-bm.html

<1% - https://fathudincorner.blogspot.com/

<1% - https://kuliahhukumkeluargaislam12.blogspot.com/

<1% -

https://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/kriminalisasi-poligami-dalam-hukum_20.html

<1% - http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/1402/1222

<1% - https://panemiko.blogspot.com/

<1% - https://brainly.co.id/tugas/23235352

<1% -

https://alisarjuni.blogspot.com/2013/05/kriminalisasi-poligami-dalam-hukum.html

<1% -

https://tausyiahaditya.blogspot.com/2013/01/bagaimanakah-poligami-dalam-islam.html

<1% -

https://newrupa.blogspot.com/2011/02/pemberlakuan-sanksi-hukum-dalam-hukum.ht

ml

<1% -

https://mabadik.wordpress.com/2010/07/10/memahami-pendekatan-kajian-islam/

<1% - https://sochehsatriabangsa.wordpress.com/2012/08/

<1% - https://aluralim.blogspot.com/

<1% - https://darmanto-lintau.blogspot.com/2012/01/

<1% - https://muqowim.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% - https://solusinews.blogspot.com/2016/02/blog-post.html

<1% -

https://erikabdulkarim.blogspot.com/2011/05/perkembangan-modern-islam-di-turki.ht

ml

<1% - http://alhassanain.org/indonesian/?com=book&id=219

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/10377/4/Bab1.pdf

<1% - https://riopermanakrook.blogspot.com/2014/11/bab-i-pendahuluan-a.html#!

<1% -

https://cyonsa91.blogspot.com/2012/04/jurnal-sosiologi-agama-dan-perubahan.html

<1% -

https://ilmupengatahuanhukum.blogspot.com/2014/10/pembaharuan-pendidikan-islam

-studi-atas.html

<1% - https://hasanalkhos.blogspot.com/2011/07/pembaharuan-pendidikan-islam.html

<1% -

https://www.academia.edu/36195648/INTERNALISASI_NILAI-NILAI_AGAMA_ISLAM_DAL

AM_PEMBINAAN_AKHLAK_MULIA

1% -

https://alkautsarkalebbi.wordpress.com/2013/12/04/studi-pemikiran-pembaharuan-pen

didikan-islam_-fazlur-rahman/

<1% - https://zakarialombok.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% - https://silumanqomaruddin.blogspot.com/#!

<1% -

https://myalderado.blogspot.com/2016/07/jurnal-pendidikan-islamisasi-ilmu.html

<1% -

http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/memahami-ag

ama-mitos-dan-islam-kejawen

<1% -

https://www.scribd.com/document/390183487/Sejarah-Pemikiran-Modern-Dalam-Islam

<1% - https://muhammadalisunan.blogspot.com/2012/05/turki-usmani.html

<1% -

https://etiqa-maryam.blogspot.com/2010/03/produk-etiqa-suri-istimewa-utk-wanita.ht

ml

<1% -

https://thanushahsoniyasee96.blogspot.com/2015/06/nota-sejarah-semester-2-tingkata

n-6.html

<1% - https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/140

<1% -

https://www.referensimakalah.com/2012/05/islam-sebagai-objek-kajian_6244.html

<1% - https://www.academia.edu/10176244/proses_perumusan_kebijakan_publik

<1% -

https://mansaripayalinteung.blogspot.com/2011/04/hukum-keluarga-islam-di-turki.html

#!

<1% - https://docobook.com/buku-saku-gender-islam-dan-budaya.html

<1% - https://www.jmichaelclay.com/annulments.html

<1% -

https://newrupa.blogspot.com/2011/02/kriminalisasi-praktik-poligami-dalam_27.html

<1% - https://mazalahmakalah.blogspot.com/2016_04_06_archive.html

<1% -

https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/b-m-rachman-islam-dan-liberalis

me.pdf

<1% - https://kismawadi.blogspot.com/2011/11/

<1% - https://alkautsarkalebbi.wordpress.com/page/4/

<1% - https://zeqjs.wordpress.com/category/pustaka/sosial-politik/page/2/

<1% - https://awirhusni.blogspot.com/2011/10/islam-dan-barat-tinjauan-pengaruh.html

<1% - https://pustakasamudra.wordpress.com/ilmu-tauhid/

<1% -

https://www.academia.edu/26696004/HUKUM_ISLAM_DI_DUNIA_ISLAM_MODERN

<1% - https://anansaputra.blogspot.com/2012/08/filsafat-ilmu.html

<1% - https://islamicreform.blogspot.com/

<1% -

https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2018/09/28/151423/kritik-dekonstr

uksi-syariah-menggunakan-konsep-maqasid-al-syariah-di-indonesia.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/195256667/Pemikiran-Ekonomi-as-Syatibi

<1% -

https://www.academia.edu/11661571/Membangun_Teori_Politik_Hukum_Islam_di_Indon

esia_Constructing_a_Political_Theory_of_Islam_Law_in_Indonesia

<1% - https://slideplayer.info/slide/4869957/

<1% -

https://m-arif-am.blogspot.com/2011/02/pakaian-perempuan-menurut-muhammad.ht

ml

<1% - https://aminabd.files.wordpress.com/2010/06/makalah-24-25-nop-20021.pdf

<1% -

https://www.eramuslim.com/umum/pakai-sayyidina-dalam-shalawat-bagaimana-hukum

nya.htm

<1% - https://idristunru.wordpress.com/2015/12/page/2/

<1% - https://walangjurnal.wordpress.com/page/2/

<1% -

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/80/jtptiain-gdl-syafaat210-3952-1-21020

91-_.pdf

<1% -

https://syariah.iain-surakarta.ac.id/1550/profil-dosen-muhammad-julijanto-s-ag-m-ag/

<1% - https://en.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ramadan

<1% - https://www.scribd.com/document/384988215/PEDOMAN-AKADEMIK-2017-pdf

<1% -

https://terompah9.wordpress.com/2011/10/21/menghidupkan-mozaik-islam-nusantara/

<1% - https://www.academia.edu/3582076/Islam_Democracy_and_Good_Governance

<1% -

https://mafiadoc.com/jurnal-penelitian-islam-empirik-p3m-stain-kudus_59d33bf61723d

da536a7f628.html

<1% - https://referensidunia.blogspot.com/2011/03/tata-cara-sholat.html

<1% -

https://s2hukum.blogspot.com/2009/12/kumpulan-tugas-makalah-mhs-s2-hukum-uid_

13.html

<1% - https://id.scribd.com/doc/5988157/Postur-Militer-Negara-negara-Asia-Tenggara

<1% - http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/download/100/100

<1% -

https://perpushibah.blogspot.com/2014/04/uud-1945-penetapan-sebagai-konstitusi.ht

ml

<1% - https://abdulahanaa.blogspot.com/

<1% -

https://www.academia.edu/35620714/NUSYUZ_ANTARA_KEKERASAN_FISIK_DAN_SEKSU

AL

<1% - http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/08102

<1% -

https://sutricahyokusumosutri.blogspot.com/2011/10/sap-pemikiran-modern-dalam-isla

m.html

<1% -

https://id.scribd.com/doc/250058477/Kementerian-Negara-Dan-Sistem-Penyelenggaraa

n-Pemerintahan

<1% - https://zombiedoc.com/buku-1.html

<1% -

https://www.academia.edu/9835453/RESISTENSI_ULAMA_ZAYTUNAH_DAN_PARTAI_AN-

NAHDA_DALAM_PELARANGAN_POLIGAMI_DI_TUNISIA

<1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/506/6/10210053%20Bab%202.pdf

<1% -

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43381/Reference.pdf;sequence

=1

<1% - http://www.muslimphilosophy.com/ip/Bibliography.htm

<1% - https://poligamiallabout.blogspot.com/2008/08/

<1% -

https://youchenkymayeli.blogspot.com/2015/04/al-ayyam-mengenal-historiografi-arab.

html

<1% -

https://muhamadsyahwanode.blogspot.com/2013/09/penegakan-hukum-islam-dalam-s

istem.html

<1% -

https://misterrakib.blogspot.com/2013/06/disertasiku-tentang-memukul-anak-yang.htm

l

<1% -

https://www.academia.edu/34877926/Realisme_Hukum_Pada_Pemikiran_Filsafat_Hukum

_Hukum_Ekonomi_Sore_A_Legal_Realism_adalah_suatu_gerakan_intelektual_pada_tahun

_1920_dan_1930_di

<1% - https://lunayahasna.wordpress.com/

<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/376/7/072111012_Bibliografi.pdf

<1% - http://studentsrepo.um.edu.my/5288/8/8._Bibliografi.pdf

<1% -

https://www.academia.edu/30894174/A_History_Of_Islamic_Law_DOWNLOAD_HERE

<1% - https://issuu.com/kruntil/docs/islam__kemodernan_dan_keindonesiaan

<1% -

https://rumahpintar964.wordpress.com/2016/07/24/politik-hukum-islam-pada-masa-or

de-baru/

<1% - https://msitadriskimia.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% -

https://www.academia.edu/29852434/PENDEKATAN-PENDEKATAN_DALAM_ISLAMIC-ST

UDIES-By-Syamsul-Bakri1.pdf

<1% - https://muse.jhu.edu/chapter/405280

<1% - http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/732

plagiarism checker x originality reporte-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4970/2/pcx... ·...

Documents