pkn pa daeng

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sekarang telah memasuki suatu decade waktu yaitu era globalisaasi

dimana semua aspek yang meliputi politik, ekonomu, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan menitikberatkan kepada sebuah kemajuan. Polemik

bangsa yang terus menerus menghujami negeri ini seakan membuat pola pikir

tak kunjung henti untuk menantikan sebuah kedamaian dan keselarasan

bangsa. Terlebih lagi kepada suatu hal yang menyangkut pendidikan, potensi

setiap individu dituntuk untuk bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya

dan bertindak arif dalam menyikapi segala permasalahan dengan pemikiran

yang jeli dan analitis. Salah satunya yaitu mampu bersikap arif dalam

memahami beberapa buku sebagai acuan dan tolak ukur untuk bahan

pembelajaran. Tak ayal bahwa sekarang banyak bermacam buku yang sama

judulnya, namun dengan isi yang berbeda. Pada kesempatan ini, penulis

menganalisis buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk mencari perbandingan

dari substansi yang tersaji.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengetahui kedua esensi

buku secara mendalam dengan pemahaman deyang mendetil dari setiap bab

yang tersusun. Perbandingan dua buku ini bukan bermaksud untuk mencari

mana yang lebih unggul karena dibalik keunggulan dan kekurangan yang ada,

semua itu merujuk kepada orientasi yang baik.

1 |P e n d i d i k a n K e w a r g a n e g a r a a n 2 0 1 3

Mudah-mudahan penulis dapat memperoleh manfaat dari penulisan makalah

ini, terlebih lagi menjadi seorang warga Negara yang baik dan mengerti

fungsinya sebagai warga Negara yang menjunjung tinggi pada aturan dan

norma yang ada. Kepada khalayak umum, semoga menghadirkan beberapa

presepsi yang beragam namun tetap merujuk pada kesatuan dan kesatuan,

bukan menyulut kepada disintegrasi bangsa.

C. Identitas Buku

Kedua buku yang menjadi bahan kajian penulis :

Judul Buku 1 : Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi

Penyusun : Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd.

Penerbit : CV. Randu Alas Bandung

Judul Buku 2 : Pendidikan Kewarganegaraan

Penyusun : Drs. S. Sumarsono, MBA dkk.

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama


BAB II

PEMBAHASAN

A. Identitas Buku

- Buku Pertama

Judul Buku : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA

PERGURUAN

Pengarang : Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd

Penerbit : C.V. RANDU ALAS Bandung

Tahun Terbit : Cetakan Keempat, 2009

Tempat Terbit : Bandung

Tebal : viii, 164 hlm

Ukuran buku : 24 x 16 cm

- Buku Kedua

Judul Buku : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penyusun : Drs. S. Sumarsono, MBA dkk.

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit : Cetakan Keenam , 2005

Tempat Terbit : Jakarta

Tebal : xiv, 178 hlm

B. Isi Buku


1. Kutipan dari buku pertama:

Bab 1 : Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Depdiknas Nomor : 43/DIKTI/KEP/2006, tanggal 2 juni 2006 tentang

Rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di

Perguruan Tinggi maka mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

dimasukan kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian disingkat

MPK. Visi kelompok MPK di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai

dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi

guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai

manusia Indonesia seutuhnya. Misi kelompok MPK di perguruan tinggi

membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten

mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa

kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai,

menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Adapun kompetensi matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah

menjadi ilmuwan yang professional dan memiliki rasa kebangsaan dan

cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga Negara yang

memiliki daya saing, berdisiplin serta berpartisipasi aktif dalam

membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Timbulnya mata kuliah Kewiraan yang berganti nama menjadi Pendiikan

Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Nomor : 267/DIKTI/KEP/2000 tanggal 10 Agustus

2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan


Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi, dirintis

dengan adanya latihan kemiliteran bagi mahasiswa dengan sebutan

WALA (Wajib Latih) Mahasiswa pada tahun 1959. Diadakannya WALA

dalam rangka menghadapi gerombolan Kartosuwiryo. WALA Mahasiswa

tahun 1959 ini diatur dengan keputusan Pangdam VI/Siliwangi

No.2/5/1959 pada waktu itu panglimanya Kolonel Kosasih. Selanjutnya

mahasiswa yang telah mengikuti WALA tahun 1959 ini ditampung dalam

wadah resimen mahasiswa yang pertama kali di Indonesia yang kemudian

terkenal dengan nama Resimen Mahawarman.

Jadi timbulnya latihan militer di perguruan tinggi dalam rangka ikut

sertanya mahasiswa berpartisipasi dalam pembelaan Negara. Ikut sertanya

Mahasiswa/Pelajar dalam pembelaan Negara sebenarnya tidak dimulai

sejak tahun 1959 tetapi dimulai jauh sebelum Indonesia

meMPRoklamasikan kemerdekaannya dimasa-masa perintis

kemerdekaan”


Bab 2 : Filsafat Pancasila dan Identitas Nasional

Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena sila-sila dalam Pancasila

merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kaelan

dalam bukunya Filsafat Pancasila mengemukakan cirri-ciri berfikir filsafat

yaitu (Kaelan,1996:8-13) :

1. Berpikir Kritis 6. Bersifat Menyeluruh

(KoMPRehensif)

2. Bersifat Terdalam 7. Bersifat Universal

3. Bersifat Konseptual 8. Bersifat Spekulatif

4. Koheren 9. Bersifat Sistematis

5. Bersifat Rasional 10. Bersifat bebas

Ahmad Rustandi dkk dalam bukunya Pendidikan Pancasila menyatakan

Ideologi Negara bersifat imperatif . Artinya mengikat seluruh

warganegara, baik yang menyetujui maupun yang tidak menyetujuinya.

Ideologi Negara adalah ideologi yang secara resmi dianut oleh suatu

Negara. Ideologi Negara seharusnya mengatasi ideologi yang dianut oleh

warga Negara termasuk golongan-golongan tertentu yang berada dalam

kekuasaan negaranya. Ini berarti bahwa ideologi warga Negara atau

ideologi kelompok harus tunduk terhadap ideologi Negara (Ali Emran,

Encep Syarief Nurdin; 1994:26).

Karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia dapat diinventarisasi

sebagai berikut :

a. Pancasila adalah falsafah, dasar Negara, ideologi bangsa dan Negara.


b. Bentuk Negara : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

c. Bentuk Pemerintahan: Republik.

d. Lambang Negara : Garuda Pancasila dalam lambang Negara tertulis

Bhineka Tunggal Ika, yang artinya beraneka ragam suku, adat istiadat,

bahasa daerah, namun tetap bersatu.

e. Bendera Negara : merah putih

f. Lagu kebangsaan : Indonesia Raya

g. Bahasa : Indonesia

h. Geografis : Negara kepulauan didaerah khatulistiwa, utara ± 60o 08’

lintang utara, selatan ± 11o 15’ lintang selatan, barat ± 94o 45’ bujur

timur, timur ± 141o 05’ bujur timur.

i. Hak asasi manusia : melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi

mansia.

j. Persekutuan Negara : Negara non blok

Tidak memasuki persekutuan militer dengan Negara manapun.

k. Sifat bangsa Indonesia : cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan,

ramah tamah, dan gotong royong.

l. Terorisme : Anti teroris.

m. Semboyan : satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh

sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya

ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan

monopolistis dari kekuasaan yang sah (Meriam Budiarjo, 1977:40)


Dilihat dari definisi Negara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

Negara memiliki kedaulatan. Negara memiliki sifat memaksa, sifat

monopoli dan sikap mencakup semua.

Adapun azas-azas yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-undang

Kewarganegaraan Republik Indonesia ini adalah :

1. Ius sanguinis (Law of the blood)

2. Ius soli (Law of the soil)

3. Kewarganegaraan tunggal

4. Kewarganegaraan ganda terbatas

Ditambah dengan azas khusus :

1. Kepentingan nasional

2. Perlindungan maksimum

3. Persamaan didalam hukum dan pemerintahan

4. Kebenaran substantive

5. Non diskriminatif

6. Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM

7. Keterbukaan

8. Publisitas

Pendidikan Karakter Bangsa (Indonesia) adalah pendidikan karakter yang

berlandaskan Pancasila. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila

adalah pendidikan karakter yang merupakan jati diri bangsa Indonesia

yang memiliki cirri-ciri :

1. Bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa

2. Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab


3. Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa

4. Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak azasi

manusia

5. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Pendidikan karakter bangsa Indonesia yag berlandaskan Pancasila juga

berarti menghargai norma UUD 1945, NKRI dan keberagaman yang

tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika. Hal inilah yang mendasari perilaku

kebangsaan Indonesia.


Bab 3 : Hak azasi Manusia (The Ruleof Law)

Di Indonesia pengakuan terhadap HAM sebenarnya terdapat dalam dasar

Negara Pancasila, UUD 1945 dan dalam perundang-undangan yang lebih

rendah. Dalam dasar Negara Pancasila secara utuh sebenarnya merupakan

pengejawantahan adanya HAM dan secara khusus dalam sila kedua

merupakan pengakuan adanya HAM yaitu adanya kemanusiaan yang adill

dan beradab. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah

mengandung Hak Azasi Manusia diantaranya dapat dilihat dalam

pembukaan. Dalam pembukaan terdapat dasar Negara Pancasila, yang

merupakan pengejawantahan adanya HAM. Dalam kalimat pertamapun

sudah menggambarkan pengakuan adanya HAM dengan kalimat sebagai

berikut : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu, maka penjajahan didunia harus dihapuskan, karena

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia diantaranya dapat

berwujud :

1. Adanya dasar Negara yang mengandung nilai-nilai hak azasi manusia

2. Adanya konstitusi yang mengandung nilai – nilai hak azasi manusia

3. Adanya ketetapan MPR tentang HAM

4. Adanya undang-undang yang mengandung hak azasi manusia

5. Adanya komisi nasional hak azasi manusia

6. Adanya pengadilan hak azasi manusia.

Kewenangan HAM adalah :


1. Bertugas dan berwenang dan memutus perkara pelanggaran hak azasi

manusia yang berat.

2. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM

yang berat yang dilakukan diluar batas territorial wilayah Negara RI

oleh warga Negara Indonesia.

3. Tidak berwenang dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat

yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada

saat kejahatan dilakukan.

Hukum Acara yang dilakukan dalam pengadilan HAM adalah Hukum

Acara Pidana. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan

oleh Komnas HAM dan unsur masyarakat. Komnas HAM dapat

membentuk tim adhoc terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat.

Sedangkan penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh

jaksa agung.

Pemeriksaan pada Sidang Pengadilan dilakukan oleh Pengadilan HAM

yang hakimnya terdiri dari 5 orang. Dua orang dari pengadilan HAM dan

tiga orang dari hakim adhoc. Majelis hakim tersebut diketuai oleh salah

seorang hakim dari Peradilan HAM. Setiap korban pelanggaran HAM

berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan

rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh

Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya

yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,

restitusi dapat berupa :


a. Pengembalian harta milik

b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan

c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula. Misalnya

kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Hukum humaniter adalah hukum yang melindungi dan menegakan hak

azasi manusia pada waktu perang. Tujuannya adalah untuk melindungi

kombatan maupun non kombatan akibat peperangan, menjamin

kehormatan dan perlindungan hak-hak azasi manusia tertentu terhadap

tawanan perang, mengusahakan diakhiri peperangan dalam waktu singkat,

membatasi penggunaan cara dan peralatan peperangan yang terbatas,

membatasi dan meringankan akibat bencana perang, mempertemukan

pemcapaian kebutuhan-kebutuhan militer dengan prinsip-prinsip hak azasi

manusia.


Bab 4 : Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Azas-azas kewarganegaraan pada umumnya kita mengenal ada empat

macam yaitu ius soli, ius sanguinis, azas kesatuan hukum, dan azas

persamaan derajat.

Naturalisme atau memperoleh kewarganegaraan dapat diperoleh walaupun

tidak memenuhi prinsip ius soli maupun ius sanguinis, naturalisme ada

yang aktif dan ada yang pasif. Naturalisme aktif adalah seseorang dapat

mengajukan kehendak untuk menjadi warga Negara suatu Negara.

Sedangkan naturalisme pasif adalah seseorang tidak mau

diwarganegarakan oleh suatu Negara.

Dalam hal yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu

hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu Negara.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia maka berarti Undang-undang

Nomor 62/1958 dan Undang-undang Nomor 3/1976 tentang

Kewarganegaraan RI menjadi tidak berlaku lagi karena bersifat

diskriminatif bagi warga keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan

sebagainya. Undang-undang ini disebut revolusioner karena mampu

meniadakan dikotomi asli dan tidak asli, serta mampu menerapkan azas

ius soli yang dikombinasikan dengan ius sanguinis. Undang-undang ini

memerlukan peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah yang

selambat-lambatnya enam bulan sesudah Undang-undang ini disahkan

harus sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan berdirinya harus tidak ada


lagi SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) bagi

warga Negara keturunan karena warga Negara Indonesia tidak mengenal

lagi warga Negara keturunan atau warga Negara asli, dan juga harus

dicabutnya Staatablad 1917 tentang catatan sipil yang berlawanan dengan

Undang-undang Kewarganegaraan ini, Undang-undang ini terdiri dari 46

pasal yang tertera dalam 8 bab.

Hak dan kewajiban warga Negara tertuang pada UUD 1945 dalam pasal

27, 28a sampai dengan 28j, 29, 30 ayat 1, dan 31 ayat 1.


Bab 5 : Bela Negara

Bela Negara dalam arti sempit adalah bela Negara dalam bidang

pertahanan dan keamanan. Bela Negara dalam arti luas adalah bela Negara

dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan.

Upaya bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 meliputi :

1. Pendidikan Kewarganegaraan

2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib

4. Pengabdian sesuai dengan profesi

Komponen pertahanan Negara terdiri dari :

1. Komponen utama

2. Komponen cadangan

3. Komponen pendukung

Kepolisian Negara berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat.

Implementasi bela Negara dalam arti sempit adalah membela Negara

dengan mengangkat senjata. Implementasi bela Negara dalam arti luas

adalah membela Negara dengan mengangkat apa saja berprestasi sesuai

dengan profesinya asalkan untuk mencapai tujuan Negara, kesejahteraan

masyarakat dan bangsa.


Bab 6 : Demokrasi Indonesia

Demokrasi dengan sendirinya melahirkan sistem pemerintahan yang

demokratis ditandai adanya the rule of law. South East Asian and Pacific

Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19 1965sudah menetapkan

syarat-syarat dasar pemerintahan yang demokratis ditandai adanya the rule

of law sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain dari

menjamin hak-hak individu, harus menentukan pola procedural untuk

memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Independence and

impartial tribunals).

3. Pemilihan umum yang baik.

4. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

5. Pendidikan Kewarganegaraan

Prinsip-prinsip demokrasi menurut A. Ubaidillah (2000:85) adalah sebagai

berikut :

1. Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warga Negara

sebagai sumber utama kedaulatan.

2. Mayoritas berkuasa dan terjadinya hak minoritas

3. Pembatasan pemerintahan

4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara yang meliputi :

a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politika.

b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.


c. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

7 ciri hakiki dari Negara demokrasi menurut Robert A. Dahl :

1. Pejabat yang dipilih

2. Pemilihan yang bebas dan fair

3. Hak pilih yang mencakup semua

4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan

5. Kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tulisan

6. Informasi alternative

7. Kebebasan membentuk asosiasi

Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 5 corak atau model menurut

Sklar yaitu :

1. Demokrasi liberal

2. Demokrasi terpimpin

3. Demokrasi sosial

4. Demokrasi partisipasi

5. Demokrasi konstitusional

Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI berdiri

sejak adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal

17 Agustus 1945, sehingga sejak saat itu Indonesia berdiri sebagai Negara

karena telah memiliki syarat-syarat berdirinya suatu Negara yaitu :

1. Adanya wilayah tertentu yaitu wilayah Nusantara bekas jajahan

Belanda.

2. Adanya penduduk Negara yaitu bangsa Indonesia.


3. Adanya kedaulatan yaitu dengan terbentuknya pemerintahan yang

berdaulat dipimpin oleh kepala Negara

4. Adanya pengakuan dari Negara-negara lain

Kemudian Indonesia sebagai Negara berkembang atau orang asing

menyebutnya under develop country atau tepatnya kite menyebutnya

sebagai developing country mengalami pertumbuhan demokrasi

sebagaimana Negara berkembang.


Bab 7 : Wawasan Nusantara Hubungannya dengan Geopolitik

Indonesia

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri

dan lingkungannya berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta

geografi negaranya untuk tujuan nasionalnya. Wawasan nusantara

mencakup :

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik

2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan

budaya

3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan

keamanan

Geopolitik artinya adalah politik berdasarkan keadaan bumi. Bermacam-

macam wawasan :

1. Wawasan benua

2. Wawasan bahari

3. Wawasan dirgantara

4. Wawasan kombinasi

Unsure dasar wawasan nusantara terdiri dari : wadah, isi dan tata laku.

Wadah wawasan nusantara terdiri dari : wujud wilayah, tata inti organisasi

dan tata kelengkapan organisasi.

Implementasi wawasan nusantara dibidang politik yaitu harus mampu

melahirkan sistem politik yang didasarkan pengakuan bahwa Pancasila


merupakan dasar Negara, falsafah dan ideology pemersatu bangsa

Indonesia yang membimbing kearah tujuan dan cita-cita yang sama.

Implementasi dalam bidang ekonomi yaitu harus terciptanya ekonomi

kerakyatan, sistem perekonomian yang mampu merealisasikan

kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga Negara secara baik dan merata.

Implementasi dalam bidang sosial budaya pada hakekatnya bahwa

masyarakat Indonesia adalah satu, memiliki budaya daerah yang berbeda

antara satu dengan lainnya yang tercermin dalam lambang Negara

Bhineka Tunggal Ika.

Implementasi dalam pertahanan dan keamanan Negara berarti bahwa

ancaman terhadap suatu daerah atau pulau pada hakekatnya merupakan

ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara. Tiap-tiap warga Negara

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

Negara.


Bab 8 : Ketahanan Nasional Hubungannya dengan Geostrategi

Indonesia

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi

seganap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan

nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman,

hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar,

untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan

Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Azas-azas ketahanan nasional :

1. Azas kesejahteraan dan keamanan

2. Azas koMPRehensif integral

3. Azas mawas kedalam dan mawas keluar

4. Azas kekeluargaan

Sifat ketahanan nasional :

1. Mandiri

2. Dinamis

3. Wibawa

4. Konsultasi dan kerjasama

Aspek-aspek ketahanan nasional :

1. Aspek statis atau aspek alamiah : posisi dan lokasi geografis Negara,

keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk.


2. Aspek dinamis atau aspek sosial : Ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan.

Fungsi ketahanan nasional :

Ketahanan nasional sebgai doktrin dalam mengembangkan kekuatan

nasional melalui pengelolaan kesejahteraan dan keamanan yang

seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh,

menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan

wawasan Nusantara.

Ketahanan nasional merupakan metode dan pendekatan

koMPRehensif integral dalam penyelenggaraan kehidupan nasional.

Bab 9 : Politik Strategi Nasional

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara

dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu,

hubungan antar Negara dengan warga negaranya serta dengan Negara-

negara lain. Strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan

sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

Tugas dan wewenang MPR hanya ada 3 yaitu membuat UUD, melantik

Presiden/ Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

sehingga sejak berlakunya UUD 1945.

Kekuasaan pemerintahan Negara yang dimiliki Presiden :

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang.

2. Mengajukan rencana undang-undang kepada DPR.


3. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,

dan Angkatan Udara.

4. Menyatakan Negara dalam keadaan bahaya.

5. Mengangkat duta dan konsul.

6. Member grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

MA

7. Memberi gelar, tanda jasa dll tand kehormatan yang diatur dengan

undang-undang.

8. DPR

DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap

provinsi jumlahnya sama, jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari

sepertiga anggota DPR. Tugas DPR dapat dilihat pada UUD 1945 pada

pasal 22 D.

BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E:

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara

diadakan satu Badan yaitu BPK.

2. Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD,

dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang

melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi

diatur dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2003.


Bab 10 : Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.

Tujuannya :

Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

Menjamin pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat

daerah

Menjamin pemerintahan menjadi adil, proporsional, rasional,

transparan, efektif dan efisien serta tanggung jawab

Menjamin adanya kepastian kewenangan antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Menjamin adanya ketegasan sistem alokasi, penyelanggaraan dan

pertanggungjawaban keuangan Negara

Kendala otonomi daerah :

Pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah belum merata

Perubahan sikap mental sesuai otonomi daerah belum merata

Terlalu banyaknya peraturan daerah yang tidak disahkan oleh

pemerintah pusat

Terlalu banyaknya gubernur, bupati, walikota, yang terbukti korupsi

Efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan

Beberapa istilah yang perlu di ketahui warga Negara dalam undang-

undang No.32 Tahun 2004 :


1. Pemerintahan Daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud

dalam UUD RI Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah : gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. DPRD : lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelengara pemerintahan daerah.

4. Daerah Otonom : selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

5. Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem NKRI.

6. Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau

kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

7. Tugas Pembantuan : penugasan dari pemerintah kepada daerah

dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu.

8. Desa : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.


9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota menyatakan bahwa urusan

pemerintahan menjadi :

a. Kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat)

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan Pemerintah (Pemerintah Pusat) :

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustiti

e. Moneter dan fiskal nasional

f. Agama

Urusan wajib pemda provinsi dan pemda kabupaten/kota :

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Lingkungan hidup

d. Pekerjaan umum

e. Penataan ruang


f. Perencanaan pembangunan

g. Perumahan

h. Kepemudaan dan olahraga

i. Penanaman modal

j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah

k. Kependudukan dan catatan sipil

l. Ketenagakerjaan

m. Ketahanan pangan

n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

p. Perhubungan

q. Komunikasi dan informatika

r. Pertanahan

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa

v. Sosial

w. Kebudayaan

x. Statistic

y. Kearsipan

z. Perpustakaan

Urusan pilihan meliputi :

a. Kelautan dan perikanan


b. Pertanian

c. Kehutanan

d. Energy dan sumber daya mineral

e. Pariwisata

f. Industri

g. Perdagangan

h. Ketransmigrasian

Urusan pemerintahan lintas daerah dan pemerintahan sisa :

A. Pemerintah Desa

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa

2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa

lainnya

3. Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan

4. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali

untuk satu kali masa jabatan

5. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga

Negara RI yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya

diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah

6. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam

pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa


B. Badan Musyawarah Desa

1. Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

2. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan

yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

3. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh

anggota badan musyawarah desa

4. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 tahun

dan dapat dipilih kembali untuk 1x masa jabatan

Syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Daerah diatur dalam pasal 58

yaitu :

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUDRI Tahun 1945

4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

dan/atau sederajat

5. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun

6. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling lama 5 (tahun) atau

lebih


8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap

9. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat didaerahnya

10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan

11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan

keuangan Negara

12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam pelaksanaan otonomi daerah penyelenggaraan pendidikan merupakan

salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Hal ini dapat dilihat pada perundang-undangan sebagai berikut :

Pada UUD 1945 yang telah diamandemen, pada pasal 31 ayat 4,

menyatakan : Negara meMPRioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja

Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam pasal 49 ayat 1 menyatakan : Dana pendidikan selain gaji

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector

pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).


Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom pada pasal 2

ayat 3 yaitu :

a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan

kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta

pedoman pelaksanaan.

b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.

c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.

d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga

belajar dan mahasiswa.

f. Penetapan persyaratan pemetaan/zoning, pencarian, pemanfaatan,

pemindahan, pengadaan, sistem pengadaan, sistem pengamanan, dan

kepemilikan benda cagar budaya seta persyaratan penelitian arkeologi.

g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum

nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan

monument yang diakui secara internasional.

h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam berapa efektif setiap tahun

bagi pendidikan dasar menengah dan luar sekolah

i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarah jauh

serta pengaturan sekolah internasional

j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia

Kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

terdapat pada pasal 3 ayat 5 sebagai berikut :


a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari

masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu

b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran modul pendidikan untuk

taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan luar sekolah.

c. Mendukung/ membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain

pengaturan kurikulum, akreditas dan pengangkatan tenaga akademis.

d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi

e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataan guru

f. Penyelenggaraan umum, provinsi, suaka peninggalan sejaran

kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan

bahasa dan budaya daerah

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota terdiri dari semua kewenangan

pemerintahan selain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan

diantaranya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Apa saja kewenangan

pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan dan kebudayaan akan

ditentukan sendiri oleh daerah kabupaten/kota dan diwujudkan dalam bentuk

peraturan daerah.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) atau dalam bahasa inggrisnya disebut

School Based Management (SBM) merupakan implementasi otonomi daerah

dalam bidang pendidikan berupa reformasi pendidikan pada bidang

persekolahan yang pada intinya sekolah memperoleh wewenang, kewajiban

dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola sekolah sesuai dengan


tuntutan masyarakat. Menurut Santoso S. Hamijoyo (1999) desentralisasi

pendidikan mutlak perlu diadakan karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat kuat dan beraneka ragam

2. Aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan

etnik serta bahasa

3. Besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh

sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan dan sosial

budaya.

4. Perluasan lingkungan suasana yang menimbulkan aspirasi dan gaya hidup

yang berbeda antar wilayah

5. Perkembangan sosial politik, ekonomu, budaya yang cepat dan dinamis

dengan mengadopsi ide dasar Edward B Fiska (1996), Nanang Fattah

membuat badan paradigma konsep strategi manajemen berbasis sekolah.

Bisa dilihat dibuku PKN halaman 118

Mengapa MBS perlu dilaksanakan dalam melaksanakan otonomi daerah

karena alasan sebagai berikut :

1. MBS berorientasi desentralistik bukan sentralistik

2. MBS merupakan wujud dari reformasi pendidikan

3. MBS memobilisasi kemampuan masyarakat sekitar untuk membangun

sekolah dengan adanya komite sekolah

4. Komite Sekolah harus benar-benar mencerminkan adanya potensi

masyarakat disekitar sekolah

5. MBS dijadikan sekolah berkembang sesuai dengan keinginan masyarak

sekitar


6. MBS menjadikan Pemda merasa menjadi stakeholder sehingga

bertanggung jawab untuk memajukannya

7. MBS menantang kepemimpinan Kepala Sekolah untuk memajukan

sekolah

8. MBS menjadikan alumninya terserap di masyarakat sekitar karena

diproduksi sesuai dengan keinginan masyarakat

9. MBS menjadikan otonomi pendidikan berpusat disekolah

10. MBS menjadikan proses belajar mengajar menjadi aktif, efektif dan

menyenangkan

Mohrman dkk dalam bukunya School Based Managament : Organizing for

high performance (1993) dapat disimpulkan bahwa MBS mensyaratkan :

1. Adanya sense of change, adanya renovasi

2. Adanya re-desain organisasi pendidikan

3. Adanya proses perubahan dalam proses belajar mengajar. Implementasi

MBS di Indonesia saat ini (2001) masih dalam taraf pilot project, sedang

diujicobakan pada 1000 sekolah.

KTSP adalah singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh

masing-masing satuan pendidikan.

KTSP berlaku sejak tahun 2006 menggantikan KBK (Kurikulum Berbasis

Kompetensi) yang berlaku sejak tahun 2004. KTSP disusun dan

dikembangkan berdasarkan :


1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,

pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

a. Pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan

pendidikan, potensi daerah dan perserta didik.

2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional

pendidikan

3. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi

4. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang kompetensi lulusan

5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan permendiknas

No. 22 dan 23

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara ( Pasal

1 UU No. 20/2003)

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

pada tanggal 16 Mei 2005 tentang standar nasional pendidikan. Urgensi

adanya standar nasional pendidikan adalah bahwa semua penyelenggaraan

pendidikan nasional harus mengacu pada peraturan pemerintah tersebut.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan diseluruh wilayah NKRI. Lingkup standar nasional pendidikan

meliputi :


a. Standar isi

b. Standar proses

c. Standar kompetensi lulusan

d. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan

e. Standar sarana dan prasarana

f. Standar pengelolaan

g. Standar pembiayaan

h. Standar penilaian pendidikan

Standar proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

baik secara fisik serta psikologis peserta didik.

Standar pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi

akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh

seorang pendidik.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :

a. Kompetensi pedagogic : kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan

peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.


b. Kompetensi kepribadian : kemampuan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

berakhlak mulia.

c. Kompetensi professional : kemampuan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar

nasional pendidikan.

d. Kompetensi sosial : kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan

masyarakat sekitar.

Pendidikan kewarganegaraan disekolah menurut pasal 6 PP No. 19/2005

termasuk dalam kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian.

Kelompok mata pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan

wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya

sebagai manusia.


2. Kutipan dari buku kedua :

Bab 1: Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dimulai sejak era sebelum

dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan

mempertahankan kemerdekaan sampai pengisian kemerdekaan. semangat

perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah

melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik,

sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk

mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan nonfisik sesuai

dengan bidang masing-masing ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan

bangsa Indonesia , sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran

bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan

persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh

dan tegaknya negara kesatuan Republik Pancasila. perjuangan non fisik

sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlkan sarana kegiatan

pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan

mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususny, yaitu melalui

pendidikan kewarganegaraan.

Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya menjamin

kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna

(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan

kemampuan kognitif dan psikomotorik). karena itu pendidikan

kewarganegaraan dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran

bernegara untuk bela negara dan memiliki pola piker, pola sikap tindak


cinta tanah air berdasarkan Pancasila. semua itu diperlukan demi tetap

utuh dan tegaknya NKRI.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan

wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah

air dan yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara,

ketanahan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga

NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasi iptek dan seni. kualitas

warganegara akan ditentukan terutama keyakinan sikap hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat iptek yang

dipelajarinya. pembekalan kepada peserta didik di Indonesia dilakukan

melalui pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan

kewarganegaraan.

Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan

hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping

pada tingkat serta mutu penguasaannya atas ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni. hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela

negara, akan mewujudkan dalam sikap dan perilakunya bila ia merasakan

konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan

sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang

maha esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas,

kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung

jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, menumbuhkan jiwa


patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan,

kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai

jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan, yang semuanya

hendak dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan, kehidupan kampus

pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis,

berwawasan budaya bangsa, bernorma agama, dan berkepribadian

Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan” merupakan

usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negaradan

negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan NKRI. Pendidikan

kewarganegaraan yang berhasil aka menumbuhkan sikap mental yang

cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didkyang disertai sikap

dan perilaku :

a. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan menghayati

nilai-nilai falsafah bangsa.

b. berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

c. rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga

negara.

d. bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

e. aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologiserta seni untuk

kepentingan kemanusiaan , bangsa, dan negara.


Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak, dan Kewajiban Warga

Negara, Hubungan Warga Negara dengan Negara atas dasar

Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Bela Negara.

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,

bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. bangsa Indonesia adalah

sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan

menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu

wilayah Indonesia.

Negara adalah organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia

yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya

pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok

manusia.

Teori terbentuknya negara yaitu :

a. teori hukum alam. pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles : kondisi

alam , tumbuh manusia, berkembangnya negara.

b. teori ketuhanan. segala sesuatu adalah ciptaan tuhan.

c. teori perjanjian (thomas hobbes). manusia menghadapi kondisi alam

dan timbullah kekerasan, manusia akan musnah bila ia tidak

mengubah cara-caranya. manusia pun bersatu untuk mengatasi

tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk

kebutuhan bersama.

Proses terbentuknya negara di zaman modern, prosesnya berupa

penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan pendudukan atas negara


atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.

Unsur negara yaitu : bersifat konsumtif (ada wilayah, rakyat, masyarakat,

pemerintah yang berdaulat), bersifat deklaratif (de’jure dan de’facto serta

masuk pada negara pbb).

Bentuk negara dapat berupa negara kesatuan (unity state) dan negara

serikat (federation).

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memenuhi sifat

konsumtif, sifat deklaratif, menjadi anggota PBB, ikut serta memelihara

dan menjaga perdamaian dunia. NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945

yang mengatur terhadap kewajiban negara terhadap warga negara dan

kewajiban serta hak warga negaranya terhadap negara, yang pada

dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup, keamanan lahir dan

batin, HAM sesuai dengan sistem demokrasi dan ketentuan internasional

yang dibatasi agama, etika, moral, dan budaya yang berlaku dalam sistem

kenegaraan Indonesia.

Proses Bangsa yang Menegara

a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.

b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.

c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai pada dasarnya ialah merdeka,

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam UUD 1945 BAB X, pasal tentang warga negara telah diamanatkan

pada pasal 26, 27, 28, dan 30


Hubungan Warga Negara dan Negara

a. Siapakah warga negara, terjawab dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD

1945.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, NKRI

menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan

yang sama dihadapan hukum dan pemerintah yang merupakan

konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.

Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian,

dinyatakan pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2.

d. Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul dinyatakan pada UUD

1945 pasal 28 dan diatur undang-undang no 1 tahun 1985, Undang-

undang no 2 tahun 1985.

e. Kemerdekaan memeluk agama, dinyatakan pada UUD 1945 pasal 29.

f. Hak dan kewajiban pembelaan negara dinyatakan pada UUD 1945

pasal 30 dan Undang-undang No. 20 Tahun 1982.

g. Hak mendapat pengajaran dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945,

UUD 1945 pasal 31, Undang-undang No. 2 Tahun 1989.

h. Kebudayaan Nasional Indonesia dinyatakan pada UUD 1945 pasal 32

dan 36.

i. Kesejahteraan social dinyatakan pada UUD 1945 pasal 33, dan 34.

pelaksanaan pasal nya terdapat pada UU no 25 tahun 1992 tentang

pengkoperasian, UU no 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok-pokok

kesejahteraan Indonesia dan UU no 4 tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak.


Pemahaman tentang Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh untuk rakyat

(demos), menurut konsepnya kekuasaanmenyiratkan arti politik dan

pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warganya didefinisikan sebagai

warganegara.

Bentuk demokrasi yaitu : pemerintahan monerki (monarki mutlak/ablosut,

monarki konstintusional, dan monarki parlementer), pemerintahan

Republik.

Kekuasaan dalam pemerintah terbagi tiga yaitu kekuasaan legislatif,

eksekutif (dan yudikatif), federatif dalam trias politica oleh jhone locke.

sedangkan menurut montesque terdapat badan independen, legislatif, dan

yudikatif.

Pemahaman demokrasi di Indonesia yaitu sistem kepartaian (polyparty,

biparty, monoparty), sistem pengisisan jabatan pemegang kekuasaan

negara, hubungan antarpemegang kekuasaan negara, terutama antara

eksekutif dan legislatif. dalam model sistem pemerintahan negara ada

empat macam sistem pemerintahan, yaitu, diktator (borjuis dan proletar),

parlementer, presidentil, pemerintahan campuran.

Prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai

landasan idiil (dasar negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian

bangsa, tujuan dan cita-cita, serta UUD 1945) sebagai sumber pokok.

Beberapa rumusan Pancasila:


Rumusan Mr. Muhammad Yamin pada pidato sidang BPUPKI tanggal 29

Mei 1945 :

• Peri kebangsaan

• Peri kemanusiaan

• Peri ketuhanan

• Peri kerakyatan

• Kesejahteraan rakyat

Pada sidang yang sama menyampaikan rancangan preambule UUD yang

tercantum lima dasar negara yaitu:

Ketuhanan yang maha esa

Kebangsaan persatuan Indonesia

Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni

1945 :

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi

pemeluk-pemeluknya

Kemanusian yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia



Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia


Rumusan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945

mengusulkan lima dasar negara merdeka :

• Kebangsaan Indonesia

• Internasionalisme atau perikemanusiaan

• Mufakat demokrasi

• Kesejahteraan sosial

• Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan dalam preambule UUD (konstitusi) RIS yang pernah berlaku

pada tanggal 29 Desember 1945 sampai 16 Agustus 1950 yaitu:

• Ketuhanan yang maha esa

• Peri kemanusiaan

• Kebangsaan

• Kedaulatan rakyat

• Keadlilan sosial

Pada akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila sesuai dengan pembukaan

UUD 1945 :

Ketuhanan yang maha esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia



Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Struktur Pemerintahan Republik Indonesia


Badan Pelaksana Pemerintahan (Eksekutif)

Pembagian berdasarkan tugas dan fungsi yaitu : departemen beserta aparat

di bawahnya, lembaga pemerintahan bukan departemen, badan usaha

milik negara (BUMN). Pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat

pemerintahan yaitu : pemerintahan pusat, pemerintah wilayah, pemerintah

daerah.

Pemahaman tentang Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-

nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat

berdasarkan sila-sila Pancasila. Paham yang dianut dalam sistem

kenegaraan Republik Indonesia adalah negara kesatuan/uni, United States

Republic of Indonesia penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang

membagi kekuasaan menjadi enam yaitu :

Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut lembaga konstitutif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-undang

disebut lembaga legislatif.

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut lembaga

eksekutif.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi saran kepada

penyelenggar pemerintahan disebut lembaga konsultatif.

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan pengujian

undang-undang disebut lemnbaga yudikatif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit

keuangan negara disebut lembaga auditatif


Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah deklaratif universal tentang Hak Asasi Manusia yang

telah disetujui dan diumumkan oleh resolusi majelis umum Perserikatan

Bangsa Bangsa Nomor 217 a (iii) tanggal 10 Desember 1948 yang

merupakan suatu pelaksanaan umum baku bagi semua bangsa dan negara

dari pasal 1 sampai 30.

Kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara

falsafah Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan

nasional

Konsepsi hubungan antara Pancasila dan bangsa bahwa dalam sila-sila

yang terkandung dalam Pancasila menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia

yang menjadikannya menjadi cita-cita dalam setiap upaya melakukan

pekerjaan dan kebenaran yang dituju oleh bangsa Indonesia adalah seperti

yang dituan dalam Pancasila.

Pancasila sebagai landasaan idiil negara karena sila-sila dalam Pancasila

merupakan kebenaran yang hakiki yang perlu diwujudkan oleh bangsa

Indonesia. berdasarkan sikap idealism Pancasila, NKRI menggunakan

pola bersahabat, damai, hidup berdampingan, politik bebas aktif, dalam

hubungan internasionalnya dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain

didunia, ia bebas aktif dari paham-paham ideologis bangsa-bangsa lain

yakni paham komunis, paham liberalisme, paham islam fundamentalis.

Landasan hubungan UUD 1945 dengan negara kesatuan Republik

Indonesia


a. Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila merupakan

falsafah dan cita-cita bangsa maka itu tercermin dalam pembukaan

UUD 1945 yang merupakan ideologi negara.

b. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

c. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi.

Pancasila : cita-cita dan ideologi negara.

penataan : supra dan infrastruktur politik negara.

ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan

air oleh negara untuk kemakmuran bangsa, polanya adalah politik

dan strategi ekonomi.

kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa

lain, bentuk politik dan strategi sosial budaya.

agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan

kekuatan pertahanan dan keamanan melalui pola politik dan

strategi pertahanan dan keamanan.

Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita-cita dan ideologi

Negara

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukan bahwa

kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan

dengan hak asasi manusia. alinea kedua menunjukan bahwa adanya masa

depan yang harus diraih. alinea ketiga menunjukan bahwa kehidupan

berbangsa dan bernegara ini harus mendapatkan ridho allah yang maha

kuasa yang merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan

bangsa ini ingin berdiri dengan kokoh. alinea ke empat mempertegas cita-

cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara

kesatuan Republik Indonesia.


Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam

kemasyarakatan Indonesia

NKRI mengakui adanya kemerdekaan, hak asasi manusia serta

musyawarah mufakat. yang berati Indonesia yang demokratis yaitu

demokrasi Pancasila.

Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan

masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-

cita nasional berdasarkan falsafah bangsa, infrastruktur politik yang

dimaksud adalah partai-partai yang menampung aspirasi kelompok

organisasi kemasyarakatan.

Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

situasi NKRI terbagi dalam periode-periode yaitu :

Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut

periode lama atau orde lama

Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau orde baru.

Tahun 1998 sampai sekarang disebut eriode reformasi.


Bab 2 : Wawasan Nusantara

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara

tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung

( melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya

dilingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta

global.

Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan

pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat

diwujudkan dan dipertanggungjawabkan, yang oleh karena itu dibutuhkan

landasan teori yang dapat mendukung rumusan wawasan nasional yakni :

paham machiavelli (abad xvii)

paham kaisar napoleon bonaparte (abad xvii)

paham jenderal clausewitz (abad xvii)

paham feuerbach dan hegel

paham lenin (abad xix)

paham lucian w.pye dan Sidney

Geopolitik adalah kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan dalam menentukan alternative kebijaksanaan nasional untuk

mewujudkan tujuan nasional. beberapa pendapat pakar geopolitik:

- pandangan ajaran frederich ratzel

- pandangan ajaran rudolf kjellen

- pandangan ajaran karl houshofer

- pandangan ajaran harlford Mackinder

- pandangan ajaran sir walter raleigh dan alfred thyer mahan


- pandangan ajaran w. mitchel, a saversky, giulio douhet, dan jhone

federik charles fuller

- pandangan ajaran nicholas j spykman

Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan,

bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya

ditengah-tengah perkembangan dunia.

Pemahaman tentang kekuasaan dan kekuatan yang dikembangkan di

Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan

damaiyang disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia.

sedangkan pemahaman kenegaraan tentang negara Indonesia menganut

pahan negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas

archipelago yang berbeda dengan pemahaman archipelago pada negara-

negara barat pada umumnya.

Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia :

a. latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

b. latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara

c. latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia

d. latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia

Latar belakang filosofis wawasan nusantara :

1. pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila

a. sila ketuhanan yang maha esa

b. sila kemanusiaan yang adil dan beradab

c. sila persatuan Indonesia


d. sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

e. sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dari sila diatas wawasan Indonesia menghendaki terciptanya persatuan

dan kesatuan tanpa menghilangkan cirri, sifat, dan karakter dari

kebinekaan unsure-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis,

golongan, serta daerah itu sendiri).

Georafi adalah wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh

alam nyata. Kondisi obyektif geografis Indonesia merupakan sebagai

modal dalam pembentukan suatu negara dan ruang gerak hidup suatu

bangsa. nusantara adalah kepulauan Indonesia yagn terdiri dari 17.508

pulau besar maupun kecilyang berada pada :

a. utara : 06’08 lu

b. selatan : 11’15 ls

c. barat : 94’45 bt

d. timur : 141’05 bt

e. jarak utara-selatan : + 1.888 km

f. jarak barat-timur : + 5.110 km

Wawasan nusantara Indonesia yang memerhatikan dan

mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia

mengharuskan tetap terpeliharanya keutuhan dan kekompakan wilayah,

tetap dihargainya dan dijaganya cirri, karakter serta kemampuan

(keunggulan dan kelemahan ) masing-masing daerah, dan diupayakannya

pemanfaatan nilai lebih dari geografis Indonesia.

Sosial budaya sebagai salah satu aspek kehidupan nasional di samping


politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik

masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin

yang memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara

anggotanya. Proses sosial budaya dalam keseluruhan upaya menjaga

persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi di antara

segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam

namun memiliki semangat yang untuk membina kehidupan bersama

secara harmonis, yang diwarnai oleh keinginan untuk menumbuhsuburkan

factor-faktor positif, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan

mengurangi atau menghilangkan pengaruh negatif dari faktor yang dapat

menimbulkan diintegrasi bangsa.

Wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh

pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan

dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia yang akan melemahkan

perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan

tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia

setara dengan bangsa lain.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional

wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai

strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

untuk mencapai tujuan nasional.


Ajaran dasar wawasan nusantara :

1. wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia

2. landasan idiil wawasan nusantara.

Landasan Konstitusional UUD 1945

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara :

1. wadah (contour)

2. isi (content)

3. tata laku (conduct)

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam cara

pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi

kepentingan nasional.

Asas wawasan nusantara terdiri dari asas kepentingan yang sama, tujuan

yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan

terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan

dan kesatuan dalam kebinekaan.

Arah pandang :

1. Arah pandang ke dalam

Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan

mengatasi sedini mungkinfaktor-faktor penyebab

timbulnyadiintegrasibangsa dan harus mengupayakan tetap terbinadan

terpeliharanyapersatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.


2. Arah pandang ke luar

Kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha

mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek

kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan

dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang

tertera pada pembukaan UUD 1945.

Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan nusantara :

1. Kedudukan : wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam

menyelenggarakan kehidupan nasional.

2. Fungsi : wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi,

dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,

keputusan, tindakan,dan perbuatan bagi penyelenggara negara di

tingkat pusat, dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan : wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang

tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesiayang lebih

mengutamakan kepentingan nasional daipada kepentingan individu,

kelompok, suku bangsa, atau daerah.

Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan

bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara

tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. implementasi

wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan

wilayah tanah air yang secara utuh dan menyeluruh dalam kehidupan

politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.


Pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara :

- sifat/cara penyampaian

a. langsung dengan ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.

b. tidak langsung dengan media elektronik, media cetak.

- metode penyampaian

keteladanan

edukasi

komunikasi

integrasi

Tantangan implementasi wawasan nusantara :

Pemberdayaan masyarakat

“global paradox” memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan

partisipasi masyarakat dan tujuan nasional dan keterbatasan sdm.

kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata.

Dunia tanpa batas

perkembangan iptek pada keseluruhan aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaradapat mempengaruhi

pola pikir, tindak, serta sikap masyarakat Indonesia merupakan

tantangan serius terhadap sdm Indonesia.

masyarakat global.

era baru kapitalisme

kesadaran warga Negara

Prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih relevan dengan

norma-norma global. Untuk menghadapi gempuran nilai global, fakta


kebinekaan dalam setiap rumusan yang memuat kata persatuan dan

kesatuan perlu ditekankan. Dalam implementasinya, peranan daerah dan

rakyat kecil perlu pemberdayaan dengan memenuhi faktorfaktor dominan

seperti keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan yang berkualitas

dan bermoral kebangsaan, media masa yang mampu memberikan

informasi dan kesan yang positif, serta keadilan dalam penegakan hukum

dalam arti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa dalam NKRI.

Keberhasilan implementasi wawasan nusantara :

1. Mengerti, memahami serta menghayati hak dan kewajiban waraga

negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar

sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila,

UUD 1945, dan wawasan nusantara.

2. Mengerti, memahami serta menghayati bahwa di dalam

menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan konsepsi

wawasan nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang

memiliki wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan

nasional.


Bab 3 : Ketahanan Nasional

kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan dari ketahanan

nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan

konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.

ketahanan adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI.

Pokok-pokok pikiran

Manusia berbudaya

Manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan:

Dengan tuhan, disebut Agama.

Dengan cita-cita, disebut Ideologi

Dengan kekuatan/kekuasaan, disebut Politik.

Dengan pemenuhan kebutuhan, disebut Ekomnomi.

Dengan manusia, disebut Sosial.

Dengan rasa keindahan, disebut Seni/Budaya.

Dengan pemanfaatan alam, disebut Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi.

Dengan rasa aman, disebut Pertahanan dan Keamanan.

Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi Negara

alinea pertama menyebutkan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan

itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan

diatas dunia harus dihapuskan, kartena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan juga perikeadilan”.


Alinea ke dua menyebutkan “….dan perjuangan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan

selamat sentosamengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,

adil dan makmur”.

Alinea ke tiga menyebutkan “atas berkat rahmat allah yang maha

kuasa san dengan didorong oleh keinginan luhur supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia

menyatakan dengan ini kemerdekannya”.

Alinea ke empat menyatakan “kemerdekaan daripada itu untuk

membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan dan seluruh tumpah

darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam susunan Negara republic Indonesia yang

beerkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: ketuhanan yang

maha easa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan

Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh gikmat kebijaksanaan

dalm perwakilan dan permusyawratan, serta dengan mewujudkan

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia:.

Ketahanan nasioanal idonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia

yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang

berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk

mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi


segala tangtangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang dating

dari luar maupun yang dating dari dalam dan untuk menjamin identitas,

integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan

mencapai tujuan nasionalnya.

konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan konsepsi

pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan

penyelenggaraan kesjahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan

selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan

terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nusantara. Atau

merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan

ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan kemampuan

mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan

keamanan.

Hakikat tannas dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia :

- Hakikat ketahan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan

bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan

nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan

Negara dalam mencapai tujuan nasional.

- Hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan

penyeklenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang,

serasio dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas-asas tannas Indonesia :

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu


3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

4. Asas Kekeluargan

Sifat ketahanan nasional Indonesia :

1. Mandiri

2. Dinamis

3. Wibawa

4. Konsultasi dan Kerjasama

Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan

bernegara :

Pengaruh aspek ideology

- Ideologi Dunia : Liberalisme, Komunisme, Paham Agama

- Ideologi Pancasila

Ketahanan pada Aspek Ideologi

Ketahanan ideology diartikan sebagai kondisi dinamik

kehidupan ideology bangsa Indonesia Yang bmengandung keuletan

dan ketangguhan kekuatan nasional dalam meneghadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik

dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung

dalam rangak menjamin kelangsungan kehidupan ideology bangsa dan

Negara Republic Indonesia.

Upaya memperkuat ketahanan ideology memerlukan langkah

pembinaan berikut :

i. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus

dikembangkan serta ditingkatkan.


ii. Pancasila sebagai ideology terbuka perlu terus direlevansikan

dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu

membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan

peradabab dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan

jati diri sebagai bangsa Indonesia

Pengaruh aspek Politik

a. Politik Secara Umum

b. Politik di Indonesia : Politik Dalam Negeri dan Politik Luar

Negeri

Ketahanan pada Aspek Politik

Diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang

berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi

tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dating dari

luar maupun dari dalam secara langsung maupun tiodak langsung

untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan Negara

republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengaruh Aspek Ekonomi

a. Perekonomian Secara Umum

b. Perekonomian Indonesia

Ketahanan pada Aspek Ekonomi

Diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian

bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional

dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan , ancaman,

hambatan dan gangguan yang dating dari luar maupun dari dalan

yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin


kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara republic

Indonesiaberdasarkan Pancasila dab UUD 1945.

Pengaruh Aspek Sosial Budaya

a. Struktur Sosial di Indonesia

b. Kondisi Budaya di Indonesia : Kebudayan Daerah, Kebudayaan

Nasional, Integrasi Nasional, Kebudayaan dan Alam Lingkungan

Ketahanan pada Aspek Sosial Budaya

Diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang

berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk

mengembangkan kekuatan nasional dalam m,enghadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan

dari luar maupun dari edalam, langsung maupun tidak

langsungmembahayakan kelangsungan kehidupan social budaya

bangsa dan Negara republic Indonesia.

Pengaruh aspek Pertahana dan Keamanan

a. Pokok-pokok Pengetahuan Pertahanan dan Keamanan

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

c. Ketahanan pada Aspek pertahanan dan Keamanan

d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia


Bab 4 : politik dan strategi nasional

Politik berarti kepentingan umum warga Negara sustu bangsa.

Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian

tujuan. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum. Atau asas,

haluan, usaha serta kebijakan negarav tentang pembinaan serta

penggunaan kekuatan nasional untuk encapai tujuan nasional.

Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional

Berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawsan nusantara dan

ketahanan nasional.

Disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Mekanisme

penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik

diatur oleh presiden/mendataris MPR. Yang dilakukan setelah presiden

menerima GBHN yang selanjutnya presiden menyusun menyusun

program cabinet dan memilih menteri-menteri.

Stratifikasi Politik Nasional

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

2. Tingkat kebijakan umum

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

5. Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia

dan masyarakat Indonesia secara beerkelanjutan dengan memanfaatkan


kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan

perkembangan global.

Manajemen nasional merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika

kita mengguankan istilah “sistem management nasional”. Orientasinya

adalah pada penemuan dan pengenalan factor-faktor strategis secara

menyeluruh dan terpadu.

Otonomi daerah merupakan wujud politik dan strategi nasional. Undang-

undang tentang otonomi daerah yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1999.

Kewenangan daerah :

Mempunyai kewenangan yang lebih luas, kewenangannya mencakup

seluruh kewenangan bidang pemerintahan , kecuali kewenagan dalam

bidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter

dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain yaitu kebijakan tentang perncanaan nasional

dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana

perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga

perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya

alam, teknologi tinggi yang strategis, konversi dan standarisasi

nasional.

Implementasi politik dan strategi nasional yang mencakup bidang-bidang

pembangunan nasional :

- implementasi polstranas di bidang hukum

- implementasi polstranas di bidang ekonomi

- implementasi polstranas di bidang politik

- implementasi polstranas di bidang sosial budaya


- implementasi di bidang pertahanan dan keamanan


BAB III

KESIMPULAN

1. Simpulan

Setelah melakukan perbandingan buku pendidikan kewarganegaraan antara buku

karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dengan buku karangan Tim Penyusun

Drs. S. Sumarsono, MBA dapat kami simpulkan bahwa:

a. Dilihat dari segi keluasan materi buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono,

MBA Karena buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd menjelaskan

materi yang jauh lebih jelas dan legkap jika dibandingkan dengan buku

karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang hanya menjelaskan

materi secara singkat dan sekilas saja.

b. Dilihat dari segi isi bukunya, buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd

lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA,

karena isinya lebih actual jika dibandingkan dengan buku karangan Tim

Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, selain itu juga dalam buku karangan Drs.

H. Daeng Sudirwo, M.Pd setiap materi yang disampaikan dijelaskan dengan

lengkap berdasarkan undang-undang atau pasal berapa Atau peraturan

pemerintah dan peraturan daerah yang mana.

c. Dilihat dari segi sistematikanya buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd

lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA,

karena dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd materi

dikelopokan beerdasrkan isi materinya, sehingga terdapat banyak bab yang

dikarenakan banyak materinya, berbeda dengan buku karangan Tim Penyusun


Drs. S. Sumarsono, MBA yang tidak mengelompokan materi berdasrkan

isinya, sehingga hanya terdapat sedikit bab, yang dalam satu babb tersebut

tidak hanya membahas satu materi tetapi juga membahas beberapa materi, dan

sistematika sperti ini tidak baik karena pembaca akan merasa bingung antara

judul bab dengan materi bab yang disampaikannya.

d. Dilihat dari segi penyajiannya buku karangan Tim Penyusun Drs. S.

Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA

materi disajikan secara terpfokus, jika sedang membahas satu pembahasa

maka hanya pokok bahasan itu sajalah yang dibahasnya meskipun dalam satu

bab terdapat beberapa pokok bahasan tetapi8 dalam tiap pokok bahasannya

selalu terfokus, tidak loncat ke pokok bahasan yang lainnya, sedangkan dalam

buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd dalam penyajian materinya nya

tidak terfokus terkadang dalam membahas satu pokok bahasan tiba-tiba

meloncat ke pokok bahasan lain, sehingga pembaca merasa bingug dengan

inti materi atau pokok bahasan yang ining ditangkap karena materi yang

disampaikannya sering meloncat-loncat ke materi yang lainnya.

e. Dilihat dari segi kecermatan ejaan, ejaan dan pemberian halaman buku

karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku

karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, karena kesalahan dalam hal ejaan,

penulisan kata, dan pemberian halaman buku jauhb lebih sedikit jika

dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, yang

terdapat cukupbanyak kesalahan alam hal ejaan, penulisan kata, dan

pemberian halaman, sehingga pembaca hrus lebih telitui dan cermat dalam

menggunakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd, tetapi kesalahan

yang terjadi tidaklah begitu parah, sehingga buku karangan Drs. H. Daeng

Sudirwo, M.Pd masih bisa dimengerti.


f. Dilihat dari segi penyusunan materi buku karangan Tim Penyusun Drs. S.

Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd karena buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA

menyusun materi berdasarkan materinya, jadi materi yang isinya berbeda

tidak disatukan sedangkan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd

materi yang tidak ada hubungannya kadang disatukan, sehingga dalam satu

pokok bahasan materi kadang terdapat materi lain yang tidak berhubungan.

g. Dilihat dari segi urutan penyununan materi buku karangan Drs. H. Daeng

Sudirwo, M.Pd lebih baik daripada buku karangan Tim Penyusun Drs. S.

Sumarsono, MBA karena materi yang disusun tiap bab tersusun dengan rapih

dan teratur, tidak seperti buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono,

MBA yang terkadang materi yang bukan babnya dimasukan dalam satu bab.

h. Dilihat dari bentuk dan ukuran tulisan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,


MBA, karena menggunakan ukuran hurup yang tidak terlalu besar, sehingga

nampak lebih rapih, sedangkan buku karangan Tim Penyusun Drs. S.

Sumarsono, MBA menggunakan ukuran hurup yang terlalu besar sehingga

nampak kurang rapih, apalagi di bagian daftar isi sangat tidak enak dilihat.

i. Diihat dari segi ketepatan penghalmanan buku karangan Tim Penyusun Drs.

S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs. H. Daeng

Sudirwo, M.Pd, karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S.

Sumarsono, MBA tidak terdapt halaman yang salah, yaitu halaman yang

ditujukan pada daftar isi tidak sesuai dengan halaman yang sebenarnya,

sedangkan dalam buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd terdapat

halaman yang salah yaitu halaman yang ditujukan dalam daftar isi tidak sesuai

halaman yang sebenarnya.


j. Dilihat dari segi gaya bahasa baik buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd maupun buku karangan Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA, kedua

buku ini sama baiknya, karena sama-sama menggunakan bahasa yang

sederhana, tidak menggunakan bahasa yang terlalu ilmih, sehingga kedua

buku ini sama-sama mudah dipahami.

k. Dilihat dari segi teknik percetakan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,


MBA, karena tulisan dalam buku buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd lebih jelas, lebih hitam dan lebih tebal, berbeda dengan buku karangan

Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA yang tulisannya tidak jelas, tidak

begitu hitam dan tidak tebal, sehingga pembaca yang membaca buku karangan

Tim Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA memerlukan usaha yang lebih besar

jika dibandingkan dengan membaca buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd.

l. Dilihat dari segi bahan buku yang digunakan (kertas) buku karangan Tim

Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs.

H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena menggunakan kertas yang lebih tebal dan

lebih kuat jika dibandingkan dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo,

M.Pd yang menggunakan kertas yang lebih tipis, sehingga sehingga buku bisa

lebih tahan dari ancamab kerusakan seperti sobek, hancur terkena air, maupun

dari kerusakan yang lainnya.

m. Dilihat dari orang yang yang membuat bukunya, maka buku karangan Tim

Penyusun Drs. S. Sumarsono, MBA lebih baik daripada buku karangan Drs.

H. Daeng Sudirwo, M.Pd karena dalam buku karangan Tim Penyusun Drs. S.

Sumarsono, MBA buku tersebut tidak dibuat hanya oleh satu orang tetapi

dibuat oleh sebuat tim yang terdiri atas 15 (lima belas) orang tim penyusun, 6

(enam) orang tim pengarah dan 3 (tiga) orng tim penyunting, yang berbeda


dengan buku karangan Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd yang hanya disusun

oleh satu orang yaitu Drs. H. Daeng Sudirwo, M.Pd tanpa adanya tim, baik

tim penyusun tim pengarah, sehingga semuanyanya dikerjakan oleh sendiri

dan hanya urusan pencetakan yang dilakukan oleh orang lain.


DAFTAR PUSTAKA

Sudirwo, Daeng. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi. CV

Randu Alas : Bandung.

Sumarsono, S. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama :

Jakarta

Risnawati Ririn. 2009. PKN [Online]. Tersedia :

http://timberlakeorin.blogspot.com/2009/11/pkn.html diakses pada tanggal 4 Januari

2013

Nurpadilah, Risani. 2011. Tugas Akhir Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraann

[Online]. Tersedia : http://rinuniya.wordpress.com/2011/06/21/tugas-akhir-mata-

kuliah-pendidikan-kewarganegaraan/ diakses pada tanggal 4 Januari 2013


http://timberlakeorin.blogspot.com/2009/11/pkn.html

pkn pa daeng

Documents