PKn Kelompok 1Otonomi Daerah

I Wayan Aditama Nugraha ( 01 ) Ni Nyoman Ayu Cyntia Diantari ( 08 ) Hendy Clarence Soetanto (Ketua)

( 15 ) Prayogi Prasetio Putra Pramono ( 30 ) Pasek Gaduh Indra Tanubhava Ridia ( 29 ) Komang Tri Angga Kusuma Wardhani ( 36 )

Anggota

1. Siswa dapat menjelaskan hakikat otonomi daerah. 

2. Siswa dapat menyebutkan tujuan pembentukan otonomi daerah .

Tujuan Pembelajaran

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah, adalah pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004.

 Pasal 18 UUD 1945 berisi :(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

HAKIKAT OTONOMI DAERAH

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

>Pasal 18A UUD 1945 berisi :(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhati-kan kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.> Pasal 18B UUD 1945 berisi :(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan

Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

 Prinsip otonomi yang dianut adalah: Nyata, otonomi secara nyata diperlukan

sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;

Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan

Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah

2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah

A) Meningkatkan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

B) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C) Meningkatkan pelayanan umum. D) Meningkatkan daya saing. E) Pemerataan wilayah daerah. F) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara

pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

G) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

H) Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air tanpa ada pertentangan antara kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh daerah otonom, sehingga pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan nasional secara menyeluruh.

Terima Kasih