Pikiran Rakyato Se/asa 0 Rabu 0 Kamis • Jumat 0 Sabtu4 5 6 7 ~ 9 -1-0~--1-1---1~2~.---1-3--~~~--------

20 21 22 23 24 25 26 27 28

Wakil Rakyat atau Wali Rakyat?Oleh FIRMAN MANAN

RENCANApembangun-an gedung

baru DPR terus me-nuai polemik. Setelahopini publik yang ter-bentuk mengarahkepada kecenderung-an untuk menolak-pembangunan ge-dung, beberapaanggota dan fraksi diDPR mulai menyua-rakan penolakan: Na-mun, terdapat pulaanggota DPR yangtetap bertahan deng-an rencana semula untuk merealisasi-kan pembangunan. Salah satu alasanyang dikemukakan adalah peren-canaan pembangunan gedung barutersebut telah melalui proses yangmatang melalui pembahasan dalamBURT dan telah disetujui oleh selu-ruh fraksi di DPR. Terlebih, pem-bangunan gedung telah masuk kedalam anggaran dalam APBN 2011.Dengan demikian, bagi sebagiankalangan di DPR, pembangunangedung telah sampai pada titik ke-harusan yang tidak dapat lagi dihen-tikan (point of no return). Terlepasdari mulai berbalik arahnya sikapanggota-anggota DPR akibat deras-nya tekanan publik, rencana pemba-ngunan gedung baru DPR menun-jukkan adanya Retidaksesuaian an-tara harapan dan aspirasi publikdengan tindakan-tindakan yang di-lakukan oleh DPR.

Fenomena tersebut menimbulkanpertanyaan mengapa DPR - yang di-pahami secara umum sebagai lemba-ga yang mempunyai fungsi mewakilikepentingan publik - justru sering kalimelakukan tindakan-tindakan yangbertentangan dengan logika publik.Penulis berpendapat terdapat bebera-pa faktor yang melatarbelakangifenomena tersebut.

, Pertama, terkait dengan model per-wakilan politik. Hingga saat ini, ter-dapat kecenderungan anggota DPRuntuk menerapkan model perwakilanpolitik perwalian (trusteeship). Da-lam model perwakilan ini, anggotaDPR berperan sebagai wali dari rak-yat. Rakyat hanya mempunyai hakuntuk memilih. Setelah itu, semuaurusan yang terkait dengan kepen-tingan rakyat akan diurus oleh walitersebut, yang dipersepsikan lebihmengetahui dan memahami apa yangmenjadi kepentingan konstituen. Halini misalnya tergambarkan dalampernyataan Ketua DPR yang menya-takan, rakyat tidak perlu dilibatkan

Kliplng Humas Onpad 2011

1-

kinerja yang optimal dalam men-jalankan fungsinya.

Keempat, ketiadaan mekanismekoreksi yang dapat dilakukan olehrakyat terhadap wakil-wakilnya diDPR ketika wakil-wakil tersebutmelakukan penyimpangan dalammenjalankan fungsinya. Sebagaimanadiketahui, mekanisme recall atau per-gantian antarwaktu merupakan otori-tas dari partai politik. Dengandemikian, tidak ada peluang bagikonstituen untuk menarik wakilnyadi DPR yang tidak memperjuangkankepentingan atau aspirasi konstituen.Mekanisme recall atau pergantianantarwaktu ini juga semakin mengu-atkan posisi tawar partai politik ter-hadap anggota-anggota DPR karenakeberadaan mereka di DPR sangat di-tentukan oleh partai.

Faktor-faktor tersebut menjelaskanmengapa rencana pembangunangedung baru--yang sejak awal diten-tang oleh sebagian besar rakyat--terus berusaha untuk direalisasikanoleh anggota-anggota DPR Terdapatjarak yang memisahkan antara wakil-wakil rakyat dengan konstituennya.Anggota DPR pada tingkatan terten-tu menjelma menjadi wali dari rak-yat, yang mempunyai pengetahuan,kemampuan, pemahaman yang lebihtinggi dari rakyat.

Oleh karena itu, dalam menen-tukan tindakan-tindakan, yangmengatasnamakan rakyat, anggotaDPR tidak merasa perlu melakukankonsultasi atau konfirmasi dari rak-yat. Tugas rakyat telah selesai ketikamereka memilih wakil-wakilnya yangduduk di DPR. Selanjutnya, wakil-wakil tersebutlah yang akan mernu-tuskan tindakan-tindakan apa punyang akan dilakukan, karena rakyattidak mempunyai cukup penge-tahuan, kemampuan, dan pema-haman dalam penyelenggaraan ne-gara.

Sejatinya, anggota DPR sebagaiwakil rakyat harus mengartikulasikankepentingan rakyat. Dengan demi-kian, tindakan-tindakan yang tidakmencerminkan aspirasi rakyat harusdikoreksi. Pembangunan gedungbaru DPR ketika mengalami reaksipenolakan dari rakyat harus ditinjauulang. Terlebih, reaksi penolakansebenarnya terjadi karena pembangu-nan gedung tersebut menghabiskananggaran yang terlalu besar untukpembangunan yang terlalu berlebi-han. Apabila DPR merevisi rencanapembangunan dengan menguranginilai anggaran sampai pada titik yangrasional, dalam rangka menyediakanfasilitas kerja yang proporsional bagianggota DPR, niscaya penolakan pu-blik terhadap pembangunan gedung Penulis, staf pengajar Jurusan Il-baru tersebut akan mereda, mu Pemerintahan FISIP Unpad.--~--~~~----~~~

/

Di luar masalah pembangunangedung baru DPR, hal yang lebihpenting untuk direalisasikan adalahbagaimana menghindari keberadaanwakil-wakil rakyat berubah menjadiwali rakyat, yang bertindak atas namarakyat, tetapi tidak meminta persetu-juan rakyat. Terdapat beberapa halyang perlu diperhatikan dalam upayamerealisasikan munculnya wakilrakyat yang secara konkret mewakilikepentingan rakyat.

Pertama, walaupun sistem propor-sional tampaknya masih merupakanpilihan yang paling realistis bagi sis-tem pemilihan di Indonesia, tetapiharus diupayakan modifikasi-modi-fikasi terhadap sistem pemilihan pro-porsional, misalnya dengan prosedurkampanye yang lebih mendekatkankandidat dengan konstituen, sehing-ga keterikatan dan kedekatan antaraanggota DPR dengan konstituennyatetap tercipta.

Kedua, anggota-anggota DPRharus mulai mengubah model per-wakilan politik dari model perwalian(trusteeship) menjadi model dele-gasi atau mandat, yang lebihmenekankan fungsi anggota DPR se-bagai artikulator dari kepentinganatau aspirasi rakyat, atau denganmenggabungkan model-model per-wakilan tersebut. Dengan demikian,anggota DPR tidak selalu beradadalam posisi lebih tinggi dari rakyat,tetapi bisa memposisikan diri sejajardengan rakyat yang diwakilinya.

Ketiga, penciptaan pola komu-nikasi yang intensif di antaraanggota DPR dan konstituennya.Komunikasi saat rapat dengar pen-dapat, masa reses, kunjungan kerja,dan bentuk-bentuk komunikasi lainbaik langsung maupun tidak lang-sung harus terus ditingkatkan agaranggota DPR menjadi sensitif ter-hadap kepentingan atau aspirasikonstituennya. Melalui pola kornu-nikasi yang intensif, perbedaanpersepsi di antara rakyat denganwakilnya di DPR akan dapat terhin-darkan.

Keempat, rakyat seharusnyamempunyai mekanisme koreksi apa-bila wakilnya di DPR tidak mampumengartikulasikan kepentingan ataumenyerap aspirasi. Rakyat se-mestinya diberikan ruang untukberperan dalam penggunaan me-kanisme recall atau pergantian an-tarwaktu sehingga anggota DPR da-pat digantikan apabila tidak dapatmemperjuangkan kepentingan atauaspirasi rakyat, bukan karena alasansubyektif dari partai politik temp at-nya bernaung. ***