pidato pertanggungan jawab · 2008. 1. 18. · pidato pertanggungan jawab presiden/mandataris...

PIDATO PERTANGGUNGAN JAWAB

PRESIDEN/MANDATARIS

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

DIDEPAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA 12 MARET 1973

(DENGAN LAMPIRAN)

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

Presiden Republik Indonesia

Jenderal Soeharto

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat;

PENDAHULUAN:

Dengan mengucap Bismillah hirrakhmannirakhim saya akan melaksanakan kewajiban konstitusionil Presiden Republik Indonesia, ialah menyampaikan pertanggungan jawab Manda-taris kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada tanggal 27 Maret 1968 saya diangkat oleh Majelis Per-musyawaratan Rakyat Sementara menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XLIV - ialah ke-tetapan tentang pengangkatan, saya sebagai Presiden - ditentukan, bahwa masa jabatan itu akan berakhir hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

Hari ini MPR hasil Pemilihan Umum mulai mengadakan Sidang Umum, yang antara lain akan memilih Presiden baru. Karena itu menjelang akhir masa jabatan ini, saya akan me laksanakan kewajiban konstitusionil menyampaikan pertang-

5

gungan jawab pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh MPRS kepada saya.

Pertanggungan jawab semacam ini adalah yang pertama kali dalam sejarah ketatanegaraan kita sejak Praklamasi Kemer- dekaan RI. duapuluh delapan tahun yang lalu. Oleh karena itu adalah suatu kehormatan bagi saya dapat merintis jalan bagi pelaksanaan kehidupan konstitusionil yang setepatnya sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan penyampaian pertanggungan jawab Mandataris ini, maka terlaksanalah ketentuan yang sangat penting dalam Un-dang-Undang Dasar 1945 mengenai hubungan MPR dengan Presiden. Dalam arti itu kita telah membuat langkah maju lagi dalam usaha kita bersama untuk menegakkan kehidupan de-mokrasi dan konstitusi. Dalam arti itu pula saya memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan kewajiban konstitusionil sekarang mi,

Dalam Undang-Undang Dasar ditentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelislah yang sepenuhnya melakukan kedaulatan yang berada ditangan rakyat, yang dalam sejarah ketatanegaraan kita dilakukan oleh MPRS dahulu dan MPR hasil Pemi-lihan Umum yang sekarang.

Baik MPRS maupun MPR yang sekarang adalah Lembaga Negara Tertinggi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia itu. Karena sistim ketatanegaraan itu menentukan hubungan antara Lembaga-lembaga Negara, maka sudah sewajarnyalah apabila saya memberikan pertanggungan jawab pelaksanaan tugas sebagai Mandataris kepada MPR hasil Pemilihan Umum yang sekanang, walaupun pengangkatan saya sebagai Presiden dilakukan oleh MPRS. Demikian pula bagi Presiden terpilih yang baru nanti akan memberikan pertanggungan jawabnya kepada MPR hasil Pemilihan Umum yang akan datang, lima tahun lagi, kecuali apabila MPR yang memilihnya itu mengada- 6

kan Sidang Istimewa atas permintaan DPR khusus untuk meminta pertanggungan jawab Presiden/Mandataris.

Dalam Undang-undang Dasar ditegaskan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada Majelis dalam melaksanakan Ha-luan Negara yang garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh Majelis.

Karena itu pula, pertanggungan jawab ini memuat laporan Mandataris mengenai pelaksanaan Haluan Negara tadi; Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPRS seperti yang tertuang da-lam Ketetapan-ketetapan MPRS Nomor IX sampai dengan Nomor XLIV, hasil-hasil Sidang Umum ke-IV, Sidang Istimewa dan Sidang Umum ke-V MPRS, yang mewakili dan membawa-kan semangat Orde Baru.

Orde Baru lahir dari kesadaran baru untuk mengadakan tatanan baru dalam segala segi kehidupan nasional kita, menggamkikan tatanan lama yang selalu mengandung benih-benih krisis dan kegoncangan, yang jelas tidak akan dapat mengantarkan bangsa ini menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Kesadaran itu timbul setelah kita dikejutkan oleh pembe-rontakan yang terjadi untuk kesekian kalinya dalam sejarah Republik Indonesia; suatu pemberontakan yang cara dan tu-juannya, jelas membahayakan sendi-sendi Negara Republik Indonesia; pemberontakan yang digerakkan oleh G-30-S/PKI pada tahun 1965.

Meletusnya pemberontakan yang disertai dengan kekejaman-kekejaman yang berada diluar batas-batas perikemanusiaan itu telah mendorong kita untuk merenungkan secara lebih men-dalam segala pengalaman kita dimasa yang lalu.

Bangsa Indonesia mawas diri. Kita kaji kembali pokok-pokok persoalan yang kita hadapi; dan berusaha memberikan jawab-

7

an yang kita anggap paling tepat. Jawaban terhadap pokok- pokok persoalan itulah yang kemudian menjadi tujuan dan strategi perjoangan Orde Baru.

Disini saya akan mengulangi pokok pokok persoalan dan jawaban yang kita berikan itu.

Persoalan yang pertama dan yang utama menyangkut nasib Bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, hidup atau kematiannya, tegak atau keruntuhannya.

Pemberantakan G-30-iS/PKI mempunyai tujuan akhir untuk merobah dasar Negara kita - Pancasila-, dengan dasar Negara yang dain.

Bansga Indonesia memilih dan bertekad mempertahankan Pancasila. Karenanya, menumpas sasnpai keakar-akarnya pem-berantakan G-30-S/PKI dan membubarkan organisasi yang men-dadanginya - ialah PKI-, adalah merupakan tugas nasional yang pertama waktu itu; dengan segala resikonya, pilihan lain tidak ada.

Tetapi persoalan yang kita hadapi dan ingin kita berikan jawabannya tidaklah hanya berhenti disini. Segera timbul per-soalan-persoalan lain yang lebih mendasar. Persoalan-persoalan itu berkisar pada masalah-masalah pokok: mengapa dapat timbul pemberontakan G-30-S/PKI, mengapa pula selama 20 tahun kemerdekaan banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan lain sebelumnya, mengapa selama itu terjadi rentetan krisis krisis politik, mengapa sesudah 20 tahun merdeka tingkat kesejahteraan rakyat banyak tidak menunjukkan perbaikan yang berarti.

Persoalan dan usaha memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tadi menjadi masalah pokok dari seluruh bangsa, masalah nasional yang utama dan mendesak ; mendorong setiap potensi bangsa mulai dari pemimpin-pemimpin 8

http://sela.ma/

bangsa-bangsa ini, tokoh-tokoh politik dan negarawan-negara-wan, Kesatuan-kesatuan Aksi waktu itu untuk mencari jalan pemecahannya yang mendasar; menjadi pemikiran mahasiswa dan pemuda dan wanita, menjadi pemikiran kaum cendekiawan, menjadi pemikiran ABRI, malahan menjadi pemikiran sastra- wan dan seniman; pendeknya memenuhi udara pemikiran se-luruh Bangsa Indanesia.

Penelitian terhadap persoalan-persoalan pokok tadi meng-hasilkan dua kesimpulan yang terpokok, ialah:

Pertama, bahwa rentetan segala krisis nasional yang telah timbul sebelum tahun 1966 bersumber pada penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, baik semangat maupun pelaksanaannya;

Kedua, bahwa segala kemunduran yang kita alami selama itu bersumber pada diterlantarkannya pembangunan ekonomi.

Karena itu, perjoangan Orde Baru tidak lain adalah untuk meluruskan kembali pelaksanaan dan pengamalan Parcasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

Demikian pula Orde Baru menempatkan pembangunan eko-nomi sebagai usaha dan program yang mendapatkan prioritas-nya yang pertama; sejalan dengan hasil-hasil pembangunan ekonomi itu dikembangkan pembangunan bangsa dalam arti yang luas.

Justru berdasarkan pada penilaian dan kesimpulan-kesimpul-an tersebut, maka Garis-garis Besar Haluan Negara yang di-tuangkan dalam keseluruhan Ketetapan-ketetapan MPRS hasil Sidang-sidang umumnya - ke-IV, Sidang Istimewa dan ke-V - pada dasarnya adalah mengarahkan perjalanan bangsa selanjutnya ke-kedua arah tersebut. Dan kedua arah itu pula yang saya tempuh selama ini sebagai Presiden/Mandataris:

9

1. Pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.

2. Pelaksanaan Pembangunan Nasiona dengan prioritasnya pembangunan ekonomi.

Saudara-saudara yang terhormat;

Dengan latar belakang dan cara berfikir seperti yang saya uraikan tadi, saya ingin melaporkan pelaksanaan tugas saya.

Untuk menyederhanakan penilaian kita mengenai apa serta berapa jauh hasil-hasil yang tedah dapat dicapai, maka laporan pertanggungan jawab ini akan menggunakan Ketetapan MPRS Nomor XLI tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan sebagai pangkal tolak. Sedangkan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS lainnya (Nomor IX sampai dengan Nomor XLIV) merupakan landasan operasionil dari pelaksanaan tugas Ka- binet Pembangunan itu.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XLI maka tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah melanjutkan tugas pokok Kabinet Ampera dengan perincian: a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat

untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;

c. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/1968;

d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perong-rongan, penyeleweng serta pengkhianatan terhadap Pan- casila dan Undang-Undang Dasar 1945;

10

e. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara me-nyeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Seperti dimaklumi perincian tugas pokok itu saya beri nama Panca Krida Kabinet Pembangunan.

Untuk memudahkan penyajian serta pembahasan lebih lanjut, maka pertanggungan jawab ini secara berturut-turut disusun sebagai berikut:

Pertama : Stabilisasi poditik dan politik Tuar negeri; Kedua : Pemilihan Umum; Ketiga : Pengembalian ketertiban dan keamanan;

Keempat : Penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara;

Kelima : Stabilisasi ekonomi dan pembangunan lima tahun yang pertama (pelaksanaannya sampai tahun yang ke-4).

Meskipun saya menjalankan tugas sebagai Mandataris sejak pengangkatannya 5 tahun yang lalu, namun dalam penyajian pertanggungan jawab ini, saya tidak dapat melepaskan diri dari keadaan serta langkah-langkah yang telah saya ambil sebelum saya menjabat sebagai Mandataris dalam tahun-tahun antara 1966 sampai dengan tahun 1968. Kesemuanya itu akan merupakan materi dalam laporan ini.

STABILITAS POLITIK DAN POLITIK LUAR NEGERI:

Diatas telah dinyatakan bahwa pembangunan nasional, dengan prioritas pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban pokok bagi perjoangan Bangsa selanjutnya yang harus segera dilaksanakan. Dalam rangka ini terciptanya stabilitas nasional - baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi -

11

merupakan syarat mutlak bagi berhasiiiuya pelaksanaan pem-bangunan itu.

Dalam bidang politik, stabilitas itu berarti, bahwa keadaan politik di Tanah Air ini haruslah berkembang dan tumbuh sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sewajarnya, tanpa adanya pergolakan-pergolakan politik yang menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat, apalagi dengan bentrokan-bentrokan ataupun ketegangan-ketegangan yang meruncing, yang tidak memung-kinkan diadakannya usaha-usaha pembangunan dan kegiatan-kegiatapi konstruktif lainnya yang melanjut dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang.

Menciptakan suasana yang demikian itu, jelas tidak mungkin dilaksanakan dengan paksaan ataupun dengan kekuatan fisik ataupun dengan kekerasan senjata, karena cara yang demikian itu akan menekan atau membelenggu perasaan dan kebebasan masyarakat, tidak memungkinkan pengembangan dan pelaksanaan gagasan-gagasan baru yang mutlak diperlukan bagi ke-lancaran pembangunan bangsa.

Stabilitas itu harus ditumbuhkan dan dibina dengan mengem-bangkan kesadaran dan pengertian mengenai masalah-masalah bersama yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan bersama yang harus dikejar dan tujuan bersama yang harus dicapai. Dalam rangka ini maka tiga hal pokok yang harus diusahakan, agar supaya stabilitas politik itu dapat ditumbuhkan dan berlangsung dalam waktu yang melanjut dan mantap, ialah : - membina dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan

yang meliputi seluruh bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke;

- membina dan memperkuat petaksanaan Demokrasi Panca- sila dan tegaknya hukum;

- meniadakan gejala-gejala dan tindakan-tindakan rongrongan yang potensiil terhadap kedua usaha-usaha tersebut,

12

terutama yang disebabkan dleh sisa-sisa G-30-S/PKI dan unsur-unsur subversi ilainnya.

Kebijaksanaan dan langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam usaha menciptakan stabilitas politik adalah ditujukan untuk menciptakan dan mencapan sasaran asaran tadi.

Dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil langkah untuk mencapai sasaran-sasaran itu, Ketetapan-ketetapan MPRS yang bersangkutan, seperti Ketetapan MPRS No. X dan No. XI berhubungan dengan Ketetapan MPRS No. XLII, XII, XIV, XXII, XXXII dan lain-lain dijadikan pedoman dan lan-dasan kerja.

Sementara itu perlu pula diingat, bahwa situasi politik dan keamanan waktu itu 5 -6 tahun yang lalu masih diliputi oleh hal-hai sebagai berikut:

1. Masih adanya sisa-sisa kekuatan G-30-S/PKI yang sedang menyusun kembali kekuatannya,;

2. Proses kristalisasi Orde hama dan Orde Baru belum ram-pung seluruhnya walaupun konflik situasi telah terselesai-kan secara konstitusionil dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967;

3. Pola kehidupan politik dan tingkah laku politik berdasarkan Pancasila belum menemukan bentuknya yang mantap; sedangkan pola lama yang selama bertahun-tahun diindok-trinasikan belum lenyap sama sekali, seperti ,,demokrasi terpimpin”, „revolusi belum selesai”, pengkotak-kotakan ideologi golongan dangan ajaran ,,nasakom” dan sebagai-nya;

4. Dilain fihak, suasana kebebassan yang memang ingin dikem-bangkan dalam suasana Orde Baru seolah-olah meledak

13

http://ke.kuat.an/

setelah tertekan begitu lama pada masa sebelumnya. Se- dangkan penggunaan kebebasan itu sendiri belum memper-oleh bentuk kedewasaannya, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang mengarah pada liberalisme.

Justru karena adanya keadaan-keadaan yang demikian itulah, maka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kehidupan demokrasi Pancaslila dan tegaknya hukum, serta meniadakan rongrongan-rongrongan dari segala unsur terutama dari sisa-sisa G-30-S/PKI perlu digiatkan. Semuanya itu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan stabilitas nasionial yang dinamis. I

Pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa itu perlu dilakukan terus menerus, justru karena., masyarakat kita memang serbaneka-kita terdiri dari bermacam-macam suku, kita meng-anut, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, kita juga terdiri dari berbagai-bagai asal keturunan. Kemampuan kita untuk tetap bersatu dalam keserbanekaan itu, kemampuan kita untuk menyadari kenyataan keserbanekaan tetapi tetap bersatu, adalah wujud yang sesungguhnya dari semboyan ,,Bhinneka Tunggal Ika”.

Tanpa pembinaan, maka keserbanekaan masyarakat kita itu dapat mudah ditumbuhi oleh benih-benih perpecahan. Bahaya perpecahan itu dapat menjadi kenyataan apabila kita tidak waspada terhadap gejala-gejala pertentangan antara golongan, yang untuk sebagian memang dibesar-besarkan oleh kegiatan gelap sisa-sisa G-30-S/PKI dan untuk sebagian lainnya karena penggunaan kebebasan yang kurang bertanggung jawab. Gejala-gejala ini sering terjadi antara tahun 1968-1970 dalam bentuk pertentangan antara pemeluk agama yang berlainan, perkelahian-perkelahian antar suku, gerakan-gerakan yang berbau rasial dan sebagainya. Untuk menghadapi gejala-gejala ini alat-alat keamanan negara telah bertindak tegas.

Dilain fihak dibuka kesempatan yang luas untuk berdialog dalam masyarakat agar tidak timbul salah pengertian antar

14

golongan. Sekarang, pertentangan antar golongan itu telah dapat dikatakan tidak ada lagi. Namun demikian kita harus tetap waspada terhadap setiap usaha adu-domba dari fihak- fihak yang menghendaki keretakan persatuan kita. Kita harus selalu sadar dan berusaha untuk memgembangkan rasa senasib sepenanggungan, toleransi dan solidaritas nasional. Kita perlu menghilangkan rasa kepicikan ataupun kefanatikan faham, daerah ataupun golongan.

Pelaksanaan pembangunam yang dewasa alni sedang giat kita lakukan, juga telah dapat mempertebal rasa persatuan bangsa itu. Perbaikan prasarana perhubungan dan pengangkutan darat, laut maupun udara makin mendekatkan satu daerah dengan daerah yamg lain. Indonessia sebagai kesatuan politik, kesatntan ekanomi dan kesatuan sosial makin terwujud.

Pembangunan yamg anerata disemua daerah telah menanam- kan perasaan dan kesadaran bahwa mereka benar-benar meru-pakan bagian dari satu bangsa dan negara ini. Disamping pem-bangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat yang keseluruhan proyeknya berada didaerah-daerah, daerahpun diberikan kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk me-ngembangkan potensinya sendiri baik ditingkat Propinsi, Ka-bupaten ataupun Desa. Berbagai sumber telah dapat dimanfa-atkan oleh daerah-daerah seperti: bantuan pengganti ADO untuk Propinsi, bantuan sebesar Rp. 150,- setiap penduduk untuk setfnap Kabupaten, basntuan Rp. 100.000,- setiap Desa, disamping subsidi untuk biaya routine dan bantuan-bantuan lainnya yang bersifat khusus.

Bantuan-bantuan tersebut tidak hanya mempunyai arti eko-nomi, akan tetapi juga telah menimbulkan kesadaran setiap Daerah, setiap Kabupaten dan setiap Desa bahwa mereka tidak terlupakan. Secara langsung mereka merasa diberi kesempatan, dibimbing dan dibantu membangun dirinya. Kesadaran itu me-mang telah tumbuh dari bawah, dari masyarakat desa sendiri, yang tersebar dari ujung keujung wilayah Tanah Air.

15

Diluar berbagai bantuan dari Pusat itu, Daerah-daerah masih mempunyai sumber-sumber penerimaan yang potensiil untuk mengembangkan daerahnya, sebagai akibat dari kebi-jaksanaan pembangunan ini, yang berbentuk dana-dana dari royalties, cess, dan lain-lain. Bagi daerah-daerah yang kemam-puannya untuk menciptakan suasana yang baik bagi penanam- an modal dan kehidupan perekonomian umumnya besar, pene-rimaannya untuk usaha pembangunan daerah tentu makin besar.

Dengan kenyataan-kenyataan yang demikian itu, maka meskipun Pemerintah bersama-sama DPR hingga kini belum berhasil melaksanakan tugas MPRS seperti yang dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XXI untuk membentuk berbagai Undang-undang yang mengatur masalah-masalah hubungan Pusat dan Daerah, imbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dan lain-lain, tetapi sebenarnya langkah-langkah kearah itu sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah.

Dengan kebijaksanaan ini, persatuan bangsa bukan hanya menjadi semboyan ; melainkan telah didukung dengan ke-nyataan.

Persatuan dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merau- ke juga menjadi makin kokoh, dengan terseleggaranya ,,Penentuan Pendapat Rakyat” (act of free choice) di Irian Ba.rat pada tahun 1969.

Melalui ,,Penentuan Pendapat Rakyat” itu, maka rakyat Irian sendiri telah menyatakan pendapatnya untuk tetap berada dilingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa bersejarah itu merupakan salah satu puncak hasil perjoangan selama 24 tahun, ialah perjoangan untuk memu- lihkan kebulatan wilayah dan kedaulatan Negara Republik Indonesia secara formil dan riil, secara nasional dan interna-sional. Dengan peristiwa inipun kita telah menunjukkan kepada dunia mengenai kemauan dan kemampuan, kita untuk

16

melaksanakan kewajiban internasional sesuai dengan per-setujuan persetujuan yang telah kita buat sendiri.

Sekarang - sejak tahun 1969 itu - daerah Irian Barat - kini bernama Irian Jaya - telah menjadi Daerah Tingkat-I seperti daerah-daerah lainnya, seperti yang ditentukan dalam pasal 6 Ketetapan MPRS No. XXI.

Sidang Majelis yang terhormat ; Stabilitas nasional - khususnya stabilitas politik - akan

dapat dibina dengan baik, apabila demokrasi Pancasila benar-benar dapat dilaksanakan. Yang kita perlukan bukanlah stabilitas yang mati tidak bergerak, melainkan stabilitas yang dinamis yang mendorong dan mempercepat proses pemba-ngunan. Proses ini merupakan usaha penatanan kembali ke-hidupan politik yang sehat, yang harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan kewaspadaan, karena akan menyang-kut kelembagaan demokrasi seperti Lembaga-lembaga Perwa-kilan Rakyat, organisasi partai politik, organisasi-organisasi kekuatan dalam masyarakat dan lain lain, dan juga menyangkut penggunaan hak-hak demokrasi yang harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu maka pembinaan demokrasi Pancasila bukanlah menjadi tugas dan tanggung-jawab Pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung-jawab seluruh masyarakat.

Sementara itu pada waktu itu pemikiran-pemikiran dalam masyarakat mengenai pembaharuan struktur politik belum mantap. Sebagian orang ada yang berpendapat, bahwa stabilitas nasional hanya dapat terwujud apabila diadakan perom-bakan sama sekali dari pada struktur politik yang ada. Malahan ada pendapat - walaupun sebagian kecil masyarakat - yang menginginkan pembubaran Dewan-dewan Per- wakilan Rakyat dan partai-partai politik. Pola fikiran lain berpendapat, bahwa dengan struktur politik yang ada dapat diciptakan stabilitas politik.

17

Saya. dapat memahami fikiran-fikiran untuk mengadakan perombakan-perombakan itu, akan tetapi, selaku Mandataris, saya tidak menyetujui fikiran-fikiran untuk pembubaran secara paksa Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat ataupun partai-partai politik, karena tindakan yang demikian berarti merusak azas dan sendi Undang-Undang Dasar 1945 yang justru sedamg kita tegakkan kembali.

Orde Baru menghendaki adanya perombakan secara total keadaan warisan Orde Lama, tetapi dengan jalan dan cara- cara yang wajar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan Orde Baru harus tumbuh secara wajar dan berlanggsung bertahap. Pertumbuhan itu dapat dipercepat, dengan menciptakan dan mendorong kondisi-kondisi yang me-mang telah ada dalam masyarakat sendiri.

Dalam rangka inilah harus dilihat proses penyegaran DPR- GR pada awal tahun 1968 yang meliputi penyegaran keang- gotaan, komposisi dan prosedur kerjanya. Penyegaran ini sekaligus juga merupakan langkah menuju pembaharuan struktur dan kehidupan politik. Dalam penyegaran ini dibeda- kan dengan tegas antara anggota DPR-GR yang mewakili partai-partai politik dan yang mewakili golongan karya. Wakil-wakil organisasi missa yang jelas bernaung dibawah partai politik ditegaskan kedudukannya sebagai wakil partai politik yang bersangkutan. Dengan langkah ini juga didorong penyehatan wadah-wadah politik dalam masyarakat. Dalam jangka panjang justru untuk mendorong lajunya pembangunan, kita, memerlukan organisasi-organisasi profesionil yang benar-benar dapat meningkatkan mutu profesinya. Pada masa-masa itu kita memiliki puluhan organisasi-organisasi buruh, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi pemuda, organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi-organisasi 18

seniman dan masih banyak lainnya lagi. Organisasi-organisasi ini tidak lain adalah lanjutan dari pada partai-partai politik.

Membangun organisasi profesi yang sesungguhnya dengan mengadakan kaitannya dengan partai-partai politik tidaklah berarti menyumbat nafas hidup partai politik. Partai politik tetap mempunyai hak hidup, malahan perlu kita dorong bersama agar tumbuh dengan sehat. Hidup atau matinya sesuatu partai politik akan ditentukan oleh rakyat sendiri dalam pemilihan umum.

Dapat saya jelaskan disini, bahwa penyegaran DPR-GR tadi justru merupakan rintisan jalan yang harus kita tempuh untuk menyehatkan kehidupan politik.

Tujuan lain dari penyegaran DPR-GR waktu itu ialah untuk membuat Lembaga Perwakilan Rakyat itu lebih mencerminkan kekuatan-kekuatan nyata yang ada dalam masyarakat. Tidak adanya pemilihan umum dalam waktu yang begitu lama, telah mempunyai pengaruh terhadap wibawa Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat. Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat yang berwibawa, yang mencerminkan kekuatan kekuatan dan k:inginan masyarakat, sangat diperlukan untuk dapat menciptakan stabilitas politik yang mantap.

Dengan Lembaga Perwakilan Rakyat yang lebih mencermin-kan kekuatan-kekuatan masyarakat, maka keinginan-keinginan masyarakat dapat tersalur secara wajar dalam lembaga dan tatacara yang disediakan untuk itu; sehingga masyarakatpun terhindar dari kemungkinan ketegangan-ketegangan fisik jang jelas akan ditunggangi oleh sisa-sisa kekuatan G-30-S/ PKI.

Langkah-langkah untuk mengadakan penyegaran DPR-GR itu merupakan konsensus nasional antara Pejabat Presiden waktu itu, pimpinan partai-partai politik, pimpinan organisasi- organisasi massa, organisasi-organisasi karya dan kesatuan

19

http://ya.ng/

aksi dan dengan lembaga perwakilan itu sendiri, khususnya dengan DPR-GR.

Dalam memberi saluran aspirasi-aspirasi politik dari kekuatan-kekuatan yang nyata tumbuh dalam masyarakat itu perlu saya sebutkan juga kebijaksanaan yang saya tempuh untuk menyetujui lahirnya satu organisasi politik baru pada tahun 1967, ialah Partai Muslimin Indonesia, untuk memberikan wadah yang legal bagi mereka yang tergabung dalam banyak organisasi-organisasi Islam yang sesungguhnya melakukan kegiatan politik, tetapi belum tergabung dalam salah satu partai yang ada. Dengan lahirnya partai baru tadi, maka sesung-guhnya telah berlangsung proses penyederhanaan kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat. Kebijaksanaan ini tidak terlepas dari usaha-usaha untuk memperkuat stabilisasi politik.

Segala kebijaksanaan dan langkah itu perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang, ialah penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan, yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XXII. Dalam ketetapan ini Majelis menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Hingga sekarang, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwa- kilan Rakyat memang belum juga dapat menghasilkan Undang- undang mengenai kepartaian, keormasan dan kekaryaan. Pada tahun 1966 Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang- undang mengenai masalah ini kepada DPR-GR dalam suatu paket bersama-sama dengan Rancangan Undang-Undang Pe- milihan Umum. Kita telah menyelesaikan Undeng-undang mengenai Pemilihan Umum. Sedangkan Rancangan Undang-undang tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan itu masih perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan keadaan dan kenyataaan sekarang ini. 20

Meskipun Undang-undang yang mengatur kepartaian, keor-masan dan kekaryaan itu belum ada, ini tidak berarti bahwa proses kearah penyederhanaan kehidupan kepartaian tidak berjalan.

Selaku Mandataris, saya merasa wajib mengambil prakarsa untuk mendorong terciptanya suasana yang memungkinkan penyederhanaan kehidupan kepartaian keormasan dan kekar-yaan itu.

Seperti tadi telah saya laporkan, usaha-usaha kearah ini telah saya awali dengan pembedaan antara wakil-wakil partai-partai politik dan wakil-wakil golongan karya dalam Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, yang dikaitkan dengan penyegaran lembaga-lembaga itu pada awal tahun 1968.

Sesudah masyarakat sendiri lebih masak untuk melaksanakan penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan politik, maka langkah berikutnya yang saya ambil sejak awal tahun 1970 adalah mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik dan golongan karya. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menemukan landasan-landasan yang dapat digunakan untuk menyederhanakan kehidupan kepartaian, ke-ormasan dan kekaryaan, ialah dengan jalan pengelompokan partai-partai yang ada menjadi dua kelompok partai dan satu kelompok golongan karya.

Pengelompokan partai-partai politik jelas dapat dilakukan, karena semua partai politik telah memiliki ideologi nasional yang satu ialah Pancasila, memiliki satu tujuan nasional yang sama seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Un-dang Dasar dan memiliki cara-cara perjoangan yang sama dalam mencapai tujuan nasional ialah cara-cara yang damai dan demokratis. Oleh karena itu, dasar pengelompokan partai-partai politik bukanlah ideologi partai, melainkan titik berat program kerjanya dalam pembangunan untuk meningkatkan mutu ke-hidupan rakyat banyak.

21

Dengan demikian, kehidupan ke partaian akan menemukan tugasnya yang terpokok dalah menjadi wadah masyarakat untuk membina kesadaran politik, dalam arti: kesadaran atas tanggung jawabmya terhadap masalah-masalah pembangunan bangsa dalam arti yang luas. Dalam jangka panjang, partai- partai politik harus benar-benar dirasakan menjadi milik nasional. Untuk itu partai-partai politik perlu membuka lebar-lebar pintunya bagi setiap warganegara tanpa membeda-bedakan suku, asal usul keturunan, kedudukan ataupun agama yang di-peluk orang.

Dalam arti itu, partai-partai politik benar-benar akan dapat merupakan unsur yang menyatukan seluruh bangsa.

Rangkaian konsultasi yang dimuilai pada awal tahun 1970 itu akhirnya membawa hasil dengan lahirnya „Kelompok De-mokrasi Pembangunan” dan „Kelompok Persatuan Pembangun-an” pada permulaan tahun 1972. „Kelompok Demokrasi Pem-bangunan” terdiri dari partai-partai PNI, Parkindo, Katholik, IP-KI dan Murba.. Sedangkan „Kelompok Persatuuan Pemba-ngunan” terdiri dari Partai NU, Partai Muslimn Indonesia, PSII dan Perti.

Proses penyederhanaan, struktur dan tata-kerja Golkar ternyata berjalan lebih lancar dan cepat. Dalam Pemilihan Umum tahum 1971, Golkar yang semula terdiri dari lebih dari 200 organisasi karya telah keluar dengan satu tanda gambar saja.

Sementara itu langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan proses penyederhanaan dtu terus berlangsung. Kerjasama antara mereka yang tergabung dalam ,,Kelompok Demokrasi Pembangunan” dan „Kelompok Persatuan Pembangunan” di-tingkatkan dalam pembentukan fraksi-fraksi di Dewan Perwa-kilan Rakyat dan juga didalam Majelis Pemusyawaratan Rak- yat ini, yang jelas memperlancar, jalannya musyawarah-musya-warah dan pengambilan keputusan. 22

Perkembangam berikutnya yang lebih menggembirakan kita semua adalah lahirnya Partai Demokrasi Indonesia yang me-rupakan fusi dari Partai IP-KI, Partai Katholik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba dan Partai Nasional Indonesia dan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan fusi dari Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII dan Perti, lengkap dengan susunan pengurusnya masing-masing.

Penyederhanaan partai dan organisasi karya yang menghasilkan dua buah partai politik dan sebuah organisasi karya ini merupakan kemajuan yang sangat penting dalam kehidupan politik di Tanah Air. Suatu hasil besar yang telah tercapai, sesudah melampaui proses yang sangat panjang. Sesungguhnya keperluan penyederhanaan jumlah partai itu telah lama kita rasakan, semenjak adanya kemacetan dan kegoncangan kehi-dupan politik pada dasawarsa 50-an.

Pengalaman memang telah menunjukkan, bahwa terlalu banyak partai politik membawa akibat tidak stabilnya pemerin-tahan. Masyarakatpun kurang dapat disatukan kearah program-program yang besar. Dengan adanya hanya dua partai politik dan satu golongan karya itu, bukan saja kehidupan ke-partaian kita akan lebih sederhana dan efektif dirasakan dalam masyarakat, tetapi juga jelas akan.memperkuat stabilitas politik.

Demikian juga dalam pernilihan umum yang akan datang akan terdapat hanya tiga “tanda gambar” saja yang akan di- pilih oleh rakyat; dua dari partai politik dan satu dari golongan karya.

Sidang Majelis yang terhormat;

Dalam memperkuat stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik, maka sesuai dengan ketentuan dari Ketetapan MPRS No. X, sejak tahun 1966 semua lembaga-lembaga Negara ting-

23

kat Pusat dan tingkat Daerah telah didudukkan kembali pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kedudukan Lembaga-lembaga Negara: MPR, DPR dan DPA telah diatur dengan Undang-undang yang diten-tukan dalam masa Orde Baru. Hubungan kekuasaan antar Lem- baga Negara (MPR, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, DPA dan BPK) serta pertanggungan jawab masing-masing juga telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyiapkan dan membuat Undang-undang telah berjalan dengan baik. Khususnya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sejak tahun 1967 telah dapat dituangkan kedalam bentuk Undang-undang sebelum mulai ber-lakunya Tahun Anggaran yang bersangkutan. Kenyataan ini merupakan kemajuan yang sangat penting dalam usaha kita menegakkan kehidupan konstitusionil dan demokrasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencerminkan rencana kerja tahunan dari bangsa dan negara kita. Rencana kerja itu hakekatnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis. Yang penting dalam hal ini ialah, bahwa didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu sesungguhhnya tersimpul apa yang diinginkan dan akan dikerja-kan oleh rakyat dalam tahun berikutnya, dan dari mana digali sumber-sumber untuk membiayai keinginan itu.

Dalam pengertian ini, maka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada hakekatnya merupakan hak rakyat untuk menetapkan nasibnya sendiri.

Pelaksanaan hak ini merupakan ciri yang penting dari demo-krasi.

Dan hak yang penting itupun telah terlaksana.

Sebagai kelanjutan dari prinsip ini, maka cara Pemerintah menggunakan uang belanja yang telah disetujui oleh Dewan 24

itu harus pula sesuai dengan tujuannya. Untuk menjamin hal ini, maka Badan Pemeriksa Keuangan harus berfungsi seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan yang berdiri sen-diri terlepas dari kekuasaan Pemerintah telah aktif melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pertanggungan jawab ke-uangan Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah juga menyampaikan setiap tahunnya pertanggungan jawab Perhitungan Ang- garan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah berlang-sung sejak tahun 1967.

Dalam rangka terus menertibkan penggunaan keuangan negara, Pemerintah juga telah melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Badan itu.

Dengan berfungsinya Badan Pemeriksa Keuangan dalam arti yang sebenarnya, maka makin nyatalah pelaksanaan dari Ke-tentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23.

Pada awal tahun 1968, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967, terbentuklah Dewan Pertimbangan Agung. Ber-beda dengan praktek yang telah terjadi bertahun-tahun sebelum tahun 1966, Presiden tidak lagi menjadi Ketua Dewan. Hal ini berarti bahwa kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar juga maju lagi selangkah.

Tanpa pengaruh langsung dari kekuasaan eksekutif, maka Dewan dapat memberikan nasehat-nasehatnya kepada Presiden seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar, baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Semenjak terbentuknya sampai saat ini, Dewan yang terdiri dari tokoh-tokoh bijaksana dan negarawan-negarawan yang berpengalaman itu telah me-nyampaikan sejumlah bahan-bahan pertimbangan kepada Pre-siden yang menyangkut berbagai bidang yang sangat luas. Pada umumnya tidak ada perbedaan pandangan mengenai masalah-

25

masalah prinsipiil antara yang dikemukakan oleh Dewan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan yang dilaksa-nakan oleh Presiden. Pertimbangan-pertimbangan Dewan itu telah dijadikan bahan yang berharga untuk menentukan kebi-jaksanaan Pemerintah diberbagai bidang.

Susunan Mahkamah Agung juga telah terbentuk pada awal tahun 1968. Dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kekuasaan kehakiman telah dikembalikan kedudukannya seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar; ialah se-bagai kekuasaan yang merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Dan tentunya juga dari golongan-gplongan kekuatan dalam masyarakat (pressure grnup) seperti pers, organisasi massa dan sebagainya.

Dengan kedudukan yang demikian itu, Badan-badan Penga- dilan dan para hakim telah bergerak kearah yang lebih sehat dan efektif, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan kebenaran.

Dengan berfungsinya bahan-badan pengadilan secara wajar, maka hukum makin dapat kita tegakkan, yang dalam gilirannya akan makin memperkuat pembinaan stabilitas nasional.


Tumbuhnya pers yang bebas dan bertanggung jawab, juga merupakan faktor yang sangat penting bagi tumbuhnya kehidupan demokrasi Pancasila dalam usaha memperkuat stabilitas nasional yang dinamis itu.

Dalam hubungan ini sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXXII, telah dapat dibentuk Undang-undang tentang Keten- tuan-ketentuan Pokok Pers pada tahun 1966 yang kemudian dirobah dan ditambah pada tahun 1967.

Untuk pembinaan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab itu, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

26

undang tersebut, telah juga terbentuk Dewan Pers, yang anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah dan tokoh-tokoh pers.

Sudah sewajarnyalah kita merasa bangga dan lega melihat pertumbuhan pers yang bebas dan merdeka, suatu pertanda bah-wa kehidupan demokrasi terjamin pelaksanaannya dalam Orde Baru ini; tetapi sering-sering kita merasa prihatin dan khawatir terhadap penggunaan hak kebebasan pers yang kurang wajar dan kurang bertanggung jawab. Masih banyak harian atau majalah yang terdorong oleh tujuan komersiil ataupun motif lainnya, menyajikan berita-berita yang sensasionil, tanpa mengindahkan norma-norma kesusilaan, sopan santun, kera-hasiaan negara dan juga kurang memperhatikan akibat-akibat tulisannya yang dapat menggoncangkan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat merusak stabilitas nasional, sehingga kadang-kadang terpaksa alat-alat negara mengambil tindakan untuk membimbing dan “mendisiplinir” pers agar lebih ber-tanggung jawab atas akibat-akibat pemberitaannya itu..

Dewasa ini pers di Indonesia telah dapat menjalankan fung-sinya sebagai pembawa bendera demokrasi, tetapi masih harus mengembangkan fungsinya sebagai penggerak dan pelancar pembangunan jang efektif.

Faktor lain yang penting dalam rangka menumbuhkan kehi-dupan demokrasi yang juga bermanfaat bagi usaha pembangunan bangsa adalah kebebasan mimbar. Untuk ini Pemerintah telah membuka kesempatan yang luas dilingkungan pendidikan-pendidikan tinggi untuk mengadakan seminar-seminar, diskusi dan dialog; bukan saja untuk meningkatkan usaha para pemuda dan mahasiswa dalam mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan yang luas bagi mereka agar lebih mengenal akan kehidupan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat dan mempersiapkan mereka sebagai calon-calon pengabdi dan pemimpin-pemimpin bangsa dan rakyat.

27

Saudara Ketua yang terhormat:

Usaha untuk memperkuat stabdlitas - nasional khususnya dibidang politik - sangat erat hubungannya dengan hasil-hasil yang dapat dicapai dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Kemampuan kuta untuk mencegah timbulnya dan meniadakan tindakan-tindakan destruktif yang sengaja dilakukan untuk me-rongrong dan mengacaukan keadaan, terlebih-lebih karena kita masih menghadapi sisa-sisa G-30-S/PKI ataupun kegiatan-kegiatan subversi lainnya, turut menentukan pula kemantapan stabilitas nasional.

Mengenai hasil-hasil dan usaha-usaha dalam bidang keamanan ini dilaporkan dalam bagian tersendiri tentang pelaksanaan Krida ke-4.


Pembimaan stabilitas politik didalam negeri juga mempunyai hubungan yang erat dengan pelaksanaan politik luar negeri. Disatu fihak makin mantapnya keadaan stabilitas politik didalam negeri, akan makin kuatlah kedudukan negara dalam hubungan internasionalnya, sedangkan difihak lain tepat tidak- nya pelaksanaan politik luar negeri itu sendiri juga dapat mem-pengaruhi kemantapan stabilitas nasional.

Mengenai hubungan internasional dan politik luar negeri, Ketetapan MPRS No. XII telah memberikan garis-garis besar pengarahan, yang harus ditempuh oleh Pemerintah. Dan memang itulah yang dijadikan landasan pelaksanaan politik luar negeri oleh Pemerintah dalam mengadakan hubungan antar bangsa untuk mengejar cita-cita nasional : masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan turut menciptakan dunia yang adil, damai dan sejahtera.

Dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pokok politik luar negeri Indonesia adalah:

28

1. Memurnikan kembali pelaksariaan politik luar negeri yang bebas dan aktif ; dan tetap anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala manifestasinya;

2. Politik luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasio-nal, khususnya pembangunan;

3. Turut mengambil bagian dalam usaha-usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya stabilitas diwilayah Asia Teng-gara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk pelaksanaan pembangunan nasional.

Tugas mencapai sasaran-sasaran itu tidak dapat dikatakan

ringan, karena dalam masa-masa yang mendahuluinya pelak-sanaan politik luar negeri kita telah menempatkan kedudukan Indonesia kedalam posisi yang musykil diarena pergaulan bangsa-bangsa, terutama dikawasan Asia Tenggara sendiri.

Politik mercu suar, konfrontasi dan poros-porosan telah mem-bawa akibat negatif yang menjauhkan Indonesia dari sahabat-sahabatnya dan negara-negara tetangganya dan telah memper-sempit ruang geraknya diarena internasional.

Disamping itu kiia juga harus memperhatikan perkembangan peta politik dunia, yang berkembang dengan cepat dalam tahun-tahun terakhir ini seperti: mencairnya blok-blok ideologi dan kurang efektifnya pakta-pakta militer, pasang-surutnya perang di Indocina, Timur Tengah dan Asia Selatan, pendekatan-pen-dekatan antara negara-negara raksasa yang semula saling ber-tentangan, timbulnya kekuatan-kekuatan ekonomi dunia yang baru dan timbulnya krisis moneter dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, dan lain-lain.

Itu semua memerlukan penilaian dan langkah-langkah yang cepat agar kita tidak ketinggalan dalam perjalanan mengem-bangkan hubungan antar bangsa-bangsa yang harus tetap kita landaskan dan arahkan kepada tiga sasaran tersebut diatas.

29

Langkah-langkah yang kita ambil pada tingkat pertama ialah mengembalikan kepercayaan dunia luar terhadap Indone- sia.

Dalam hal ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang terutama dipusatkan pada usaha-usaha meletakkan dasar saling pengertian, saling percaya mempercayai dan kerjasama baru di Asia Tenggara, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XII yang antara lain memberi petunjuk, agar masalah Asia dipecahkan oleh Bangsa Asia sendiri secara Asia; dan perlu dibangun ker-jasama regional.

Langkah pertama yang kita ambil adalah menghentikan ,,kon-frontasi” dengan Malaysia dan menormalisasir hubungan pada pertengahan tahun 1966. Dengan berakhirnya konfrontasi dan normalisasi hubungan dengan Malaysila ini, terbuka kemungkinan yang lebih luas untuk menciptakan kerjasama regional yang lebih erat dan saling menguntungkan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

Pada bulan Agustus 1967, ditandatangani ,,Deklarasi Bang-kok”, yang melahirkan ,,Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara”. Ialah suatu perhimpunan kerjasama regional yang baru di Asia Tenggara, yang beranggatakan : Muang Thai, Ma-laysia, Singapura, Filipina dan Indonesia.

Tujuan utama perhimpunan kerjasama itu adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan.

Sejak semula disadari, bahwa tujuan-tujuan perhimpunan ini tidak mungkin dicapai secara cepat karena masih banyaknya perbedaan kepentingan diantara para anggotanya. Walaupun demikian, lambat laun, perhimpunan ini telah berhasil menun-jukkan hasil-hasil karyanya yang positif yang dapat menunjang kepentingan masing-masing anggota.

Meskipun pada dasarnya ASEAN adalah orgauisasi kerjasama regional yang menitik beratkan pada kerjasama ekonomi,

30

sosial dan kebudayaan, namun diketahui bahwa banyak hal-hal lain yang harus pula mendapatkan perhatian sepenuhnya diwi-layah Asia Tenggara, terutama masalah-masalah yang me-nyangkut bidang politik dan keamanan. Mengenai masalah-ma-salah ini juga telah sering diadakan konsultasi untuk mencapai konsensus diantara anggota-anggotanya.

Yang terpenting adalah telah tertanamnya kesadaran baru, bahwa kerjasama regional itu memang perlu. Dengan kesadaran ini dapat dikembangkan kerjasama diberbagai bidang yang lebih luas, untuk melindungi kepentingan-kepeentingan bersama diberbagai forum internasional. Perhimpunan ini juga merupa-kan awal dari ketetapan hati bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk mengurus masa depannya sendiri. Dalam rangka ini kon- sepsi Indonesia untuk mengembangkan ketahanan nasional ma-simg-masing dalam rangka mengembangkan ketahanan regional telah, dimengerti dan diterim a baik oleh para anggota ASEAN.

Dalam perkembamgan kegiatannya selama 6 tahun ini, ternyata melalui forum ASEAN ini telah dapat dipecahkan masalah-masalah yang mengandung pertentangan pendapat antara anggotanya, dan dalam menghadapi masalah-masalah dunia, selalu dapat diusahakan sikap dan langkah-langkah yang sama oleh negara-negara anggota ASEAN.

Dalam usaha mengembalikan kepercayaan dunia internasional, maka pada pertengahan tahun 1966 Indonesia telah masuk kembali kedalam PBB dan badan-badan internasional lainnya.

31

Masuknya kembali Indonesia ke lembaga dunia ini, bukan saja memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjelaskan sikap dan tujuan Indonesia dalam menyelenggarakan hu-bungan antar bangsa-bangsa setelah timbulnya Orde Baru itu, tetapi juga dapat digunakan untuk mempererat kembali hu-bungangan mendekatkan kembali saling pengertian antara negara-negara didunia untuk membina kerjasama yang saling menguntungkan yang bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan di Indonesia.

Sedikit demi sedikit usaha untuk mengembalikan - keper-cayaan dunia kepada Indonesia dalam forum internasional membawa hasil yang menggembirakan yang memungkinkan pengembangannya dalam bentuk-bentuk multilateral dan bila-teral.

Terbentuknya forum-forum multilateral seperti „IGGI” dan ,,Paris Club” dengan tujuan untuk mengadakan perundingan-perundingan guna menghasilkan kesepakatan mengenai bantuan dan kerjasama dibidang ekonomi antara negara-negara Barat yang telah maju anggota-anggota IGGI dan Paris Club tersebut - khusus dengan Indonesia yang sedang meng-adakan stabilisasi dan pembangunan ekonomi, merupakan hasil langsung dari besarnya perhatian dan kepercayaan negara-negara tersebut kepada Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, melalui IGGI Indonesia telah mendapatkan setiap tahun bantuan-bantuan ekonomi berupa kredit dengan syarat-syarat ringan dan pemberian (grant) yang berbentuk bantuan proyek, bantuan pangan, bantuan devisa dan bantuan tehnik.

Melalui perundingan-perundingan didalam ,,Paris Club” telah tercapai pula persetujuan untuk penataan kembali pem-bayaran hutang Indonesia yang diwariskan oleh Orde Lama dulu.

Kesemuanya itu jelas sangat bermanfaat bagi pelaksanaan stabilisasi ekonomi dan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan bersama dewasa ini.

Sudah barang tentu tumbuhnya kembali kepercayaan serta kemauan untuk bekerjasama dan membantu Indonesia itu bukan didasarkan atas rasa belas kasihan atau kebaikan hati negara-negara yang bersangkutan, tetapi didasarkan atas pe-nilaian negara-negara tersebut atas kemampuan Indonesia dalam memecahkan masalahnya sendiri, hingga tercapai sta- 32

bilitas nasional dan didasarkan pula atas besarnya potensi Indonesia untuk dikembangkan ekonominya, sehingga me-mungkinkan pengusahaan sumber-sumber alamnya yang ber-limpah-limpah ini yang mendatangkan keuntungan dan ke-manfaatan bersama. Makin mantap stabilitas nasional - dibidang politik dan ekonomi - dan makin tampak perkembangan ekonomi kita, tentu makin besar kepereayaan mereka kepada Indonesia dan makin besar pula kemungkinan terjalin- nya kerjasama dan pemberian bantuan ekonomi kepada Indo-nesia.

Ada orang bertanya, apakah kebijaksanaan yang demikian itu tidak mengakibatkan ketergantungan negara Indonesia kepada negara-negara IGGI, baik politik maupun ekonomi, se-hingga Indonesia tidak lagi menjalankan politik luar negerinya yang bebas dan aktif dan tidak lagi termasuk negara Non Blok.

Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa sikap dan politik luar negeri tidak berobah, tetap bebas dan aktif dan tetap Non Aligned atau Non Blok. Kita tidak akan dan tidak mau tergantung kepada negara manapun didunia ini. Kemerdeka- an Indonesia yang telah kita rebut dengan sekian banyak pe-ngorbanan itu tidak akan kita lepaskan. Kita hanya ingin me-laksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan kita dan mewariskan hari depan yang lebih baik bagi generasi-ge-nerasi kita yang akan datang. Untuk itu kita sekarang memerlukan kerjasama dan menerima bantuan dari negara-negara sahabat yang manapun tanpa mengadakan perbedaan antara negara Barat atau Timur, tetapi dengan syarat :

1. tanpa ikatan politik apapun dan tetap atas dasar saling hormat menghormati, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;

2. apabila bantuan itu berupa kredit, harus dengan syarat-syarat yang ringan, yang memungkinkan kita membayar kembali serta penggunaannya juga sesuai dengan kebu-tuhan yang kita tentukan sendiri.

33

Kita akan senang sekali menerima bantuan kredit dari negara-negara Sosialis misalnya, dengan syarat-syarat yang sama dengan IGGI. Demikian pula kita merasa lega bahwa kita dapat melakukan pembayaran kembali hutang-hutang lama kepada negara-negara Sosialis atas dasar syarat-syarat ,,Paris Club”, meskipun negara-negara tersebut tidak turut aerta dalam perundingan-perundingan dalam ,,Paris Club".

Kita juga tidak perlu khawatir bahwa dibidang ekonomi kita akan tergantung kepada negara-negara IGGI yang memberi bantuan kepada kita, selama kita gunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya, dibidang-bidang yang produktif yang me-nyangkut kepentingan rakyat banyak dan yang memungkinkan untuk pengembangan kemampuan nasional kita, sehingga pada saatnya kita dapat membiayai sendiri segalala usaha yang kita kerjakan. Dan memang, sekarang ini setiap bantuan yang kita terima dari luar, hanya semata-mata untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan.

Sidang_Majelis yang, terhormat;

Dengan tetap berpegang teguh pada landasan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu maka hubungan polrtik kita dengan negara-negara manapun - negara Baxat, Sosialis/ Komunis dan negara-negara non blok - tetap tidak berobah, hubungan politik atas dasar persahabatan, saling hormat-menghormati, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing,

Meskipun sebagai akibat pemberontakan yang gagal dari G-30-S/PKI kita melarang PKI dan menindak anggota-ang-gotanya, kita tetap bersahabat dengan negara-negara yang berlandaskan faham komunisme, tentunya sepanjang memenuhi dasar-dasar yang saya sebutkan tadi.

Bahkan dengan pihak RRC pun yang nyata-nyata telah membantu pemberontakan G-30-S/PKI itu, kita akan bersedia menormalisir hubungan diplomatik, asal saja fihak sana be-

34

nar-benar menunjukkan sikap ingjn bersahabat dan tidak ber-musuhan; serta tidak lagi memberikan bantuan dan fasilitas-fa-silitas kepada tokoh-tokoh bekas PKI yang jelas terlibat dalam pemberontakan itu.

Pelarangan terhadap PKI dan penindakan terhadap anggota-anggotanya, adalah masalah dalam negeri kita sendiri, ialah tindakan dari negara dan Pemerintah R.I. terhadap organisasi dan anggota-anggotanya yang terlibat dalam pemberontakan, yang akan berusaha merobah dasar negara Pancasila yang sah dengan faham ideologi yang lain, dan dengan cara-cara kekerasan yang diluar batas-batas perikemanusiaan.

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif kita tetap menjadi anggota dan berpartisipasi seeara aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompak Non Aligned atau Non Blok. Justru itulah maka saya sendiri turut meng- hadiri konperensi puncak negara-negara Non Blok di Lusaka pada tahun 1970 dengan maksud untuk memberikan pengertian yang sewajarnya mengenai sikap non alignment Indonesia serta mengingatkan agar negara-negara non aligned, ini tetap memegang semangat non alignment yang sesungguhnya serta untuk mengusahakan penggalangan kerjasama dibidang ekonomi diantara negara-negara yang sedang berkembang.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi bukan negara Islam, kita turut berpartisipasi di-dalam konperensi-konperensi Islam internasional.

Demikian pula sebagai anggota PBB yang menentang im-perialisme dan kolonialisme, Indonesia tetap menyokong per-juangan rakyat-rakyat di Afrika yang masih tertindas, dan me-nyokong pula perjoangan negara-negara Arab untuk mem- peroleh kembali hak-haknya dari Israel, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB bulan Nopember 1967.

35

Dalam menghadapi periatlwa peperangan di Asia Selatan antara India dan Pakistan dan Bangla Desh, sudah barang tentu Indonesia sebagai negara sahabat dari India ataupun Pakistan tidak dapat tinggal diam, dan oleh karenanya telah mena- warkan jasa-jasa baiknya untuk mengusahakan penyelesaian antara kedua negara tetangga - India dan Pakistan - dan penyelesaian masalah Bangla Desh yang ingin merdeka terlepas dari Pakistan waktu itu.

Dalam menghadapi keadaan-keadaan di wilayah kita sendiri Asia Tenggara, jelas kita tidak tinggal diam. Dalam tahun 1970 Indonesia mengambil prakarsa mengadakan konperensi Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Pasifik, untuk mencari jalan keluar dari kegawatan di Khmer.

Sekarang ini kita merasa Iebih lega berhubung dengan ter-capainya gencatan senjata di Vietnam. Sejak semula kebijak-sanaan politik luar negeri kita dalam menghadap penyelesaian Vietnam tidak terlepas dari kebijaksanaan dalam menghadapi masalah Indocina dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Yang kita tuju adalah terciptanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi dain stabilitas keamanan di wilayah ini. Penyelesaian masalah Vietnam yang terbaik, menurut pendapat kita, adalah penentuan masa depan Vietnam oleh rakyat Vietnam sendiri tanpa campur tangan asing dalam bentuk apapun..

Karena itu, atas permintaan semua fihak yang bersangkutan, Indonesia bersedia duduk dalam ICCS yang bertugas meng-awasi gencatan senjata di sana. Untuk ini kita telah mengirim suatu kontingen, “Pasukan Garuda IV”. Ikut sertanya Indone- sia dalam ICCS merupakan penjelmaan keinginan kita yang sungguh-sungguh untuk ikut serta menciptakan suasana aman dan damai di wilayah ni.

Dalam tahun-tahun terakhir ini Indonesia telah mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk memimpin berbagai badan internasional seperti Ketua Sidang Umum PBB yang

36

ke XXVI, Ketua Dewan Gubernur-gubernur dari Dana Mone-ter Internasional dan Bank Dunia, Ketua ,,Kelompok 20” yang bertugas untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi krisis moneter internasional dewasa ini. Dewasa ini Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Demikian juga Indone-sia telah terpilih untuk menjabat Sekretaris Eksekutif dari ECAFE.

Kehormatan dan kepercayaan yang sedemikian besarnya terhadap Indonesia itu jelas disebabkan karena kemampuan Indonesia dalam menciptakan keadaan yang stabil dan mantap politis dan ekonomis - serta karena sikap Indonesia yang tetap tegas bebas dan aktif serta mencerminkan semangat ker-jasama dan penuh persahabatan..

Disamiping kita harus berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas internasional yang merupakan sumbangan bangsa Indo-nesia kepada dunia, kita juga harus berusaha agar kehormatan, kepercayaan dan kesempatan yang baik itu dapat kita man-faatkan pula untuk makin memantapkan stabilitas nasional serta memperlancar usaha pembamgunan.

PEMILIHAN UMUM :

Sidang Majelis yang mulia; Mengenai tugas yang ketiga - pelaksanaan Pemilihan

Umum - kiranya tidak banyak yang perlu saya kemukakan.

Salah satu hasil nyata dari Pemilihan Umum yang kita se-lenggarakan bersama pada tanggal 3 Juli 1971, adalah terpilih-nya wakil-wakil rakyat sebagai anggota MPR, dan bersidang-nya MPR hasil Pemilihan Umum pada hari ini.

Pemilihan Umum yang kita laksanakan itu adalah yang pertama yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan kita laksanakan setelah 15 tahun lamanya kita tidak melaksanakan Pemilihan Umum.

37

Sebagaimana kita ketahui Ketetapan MPRS No. XLII telah menetapkan sebagai berikut :

pasal 1 : Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971.

pasal 2 : MPR hasil Pemilihan Umum pada bulan Maret 1973 bersidang untuk : a. Memilih Presiden dan Wakil Presiden ; b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Ne-

gara; c. Menetapkan Rencana Pola Pembangunan

Lima Tahun ke-II.

pasal 3 : Susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Memori Penjelasan dari Ketetapan MPRS itu menyatakan, bahwa 6 bulan sebelum Sidang MPR yang dimaksud dalam pasal 2, MPR hasil Pemilihan Umum sudah dilantik dan meng-adakan Sidang untuk mempersiapkan Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rancangan Rencana Pola Pemba- ngunan Lima Tahun ke-II.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka tam- paklah bahwa pelaksanaan Pemilihan, Umum itu, baik penye-lenggaraannya (langsung, umum, bebas dan rahasia), jangka waktu maupun hasil-hasil Pemilihan Umum itu sendiri, sungguh telah terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Pemilihan Umum itu telah dilaksanakan berdasarkan Un- dang-undang yang diperlukan dan. siap pada waktunya, ialah Undang-undang Pemilihan Umum (No. 15 tahun 1969) dan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (No. 16 tahun 1969), yang menjamin terlaksananya Pemilihan Umum yang memenuhi sifat-sifat langsung, umum, bebas dan rahasia, serta menjamin pula bahwa DPR dan DPRD 38

akan terdiri dari golongan politik dan golongan karya, seperti kenyataannya sekarang.

Sekarang kita juga sedang menantikan hasil-hasil Sidang MPR yang telah terbentuk tepat pada waktunya - 6 bulan yang lalu - dan yang menurut rencananya akan membahas dan memutuskan masalah-masalah yang telah d.tentukan dalam Ketetapan MPRS No. XLII, ialah

- Memilih Presiden dan Wakil Presiden; - Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; - Menetapkan Rencana Pola Pembangunan Lima Tahun yang

ke-II ; yang bahan-bahannya telah disiapkan oleh Badan Pekerja MPR yang dibentuk sendiri oleh MPR enam bulan yang lalu. Dengan bahan-bahan tersebut diharapkan akan dapat mem-permudah jalannya Sidang yang sekarang ini.

Saudara-saudara sekalian; Sungguh wajar apabila kita seluruh bangsa Indonesia merasa

bangga atas hasil-hasil Pemilihan Umum yang lalu itu. Sung- guh suatu prestasi nasional yang sangat tinggi nilainya. Pemilihan Umum itu telah berlangsung dengan lancar, tertib, tepat pada waktunya, diikuti oleh sebagian terbesar warganegara yang memang berhak memilih, tanpa ada ketegangan-ketegangan yang memuncak dan insiden-insiden yang berarti.

Meskipun pada saat-saat menjelang Pemilihan Umum telah timbul suasana hamgat sebagai akibat dari kiprahnya peserta Pemilihan Umum dalam berkampanye, tetapi segala sesuatunya masih dalam batas-batas kewajaran.

Sungguh suatu prestasi yang dapat kita banggakan, kita kenang dan kita jadikan pedoman dan teladan bagi usaha- usaha selanjutnya juga dibidang-bidang lainnya. Apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama, pasti kita dapat mencapai hasil yang kita harapkan.

39

Disamping itu dapat dikemukakan manfaat-manfaat lain yang kita peroleh dari hasi1 Pemilihan Umum yang lalu itu ialah

P e r t a m a: Dengan selesainya Pemilihan Umum itu, ternyata stabilitas nasional - khususnya stabilitas politik - dan persatuan bangsa makin mantap. Bukan saja karena hasil Pemilihan Umum tadi mencerminkan realitas kekuatan dalam masyarakat, tetapi juga karena dengan terbentuknya Lembaga-lembaga Perwakilan (Pusat dan Daerah) hasil Pemilihan Umum itu, Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat itu akan dapat bekerja lebih efektif. Karena anggota-anggata Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat itu hasil pilihan dari rakyat sendiri, maka rakyat akan dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi demo-krasinya melalui Lembaga-lembaga Perwakilan itti dengan penuh kepercayaan.

K e d u a : Hasil Pemilihan Umum itu ternyata juga telah membantu memperlancar penyederhanaan kepartaian yang me-mang diinginkan oleh seluruh rakyat. Hasil Pemilihan Umum itu telah memungkinkan terbentuknya fraksi-fraksi yang lebih sederhana di DPR dan DPRD, yang memungkinkan peng-ambilan keputusan secara lebih cepat berdasarkan semangat Undang-Undang Dasar 1945, dan pada gilirannya ternyata juga telah mendorong mempercepat bagi terlaksananya fusi diantara partai-partai. Kenyataan ini jelas menunjukkan, bahwa kita telah melaksanakan demokrasi Pancasila dengan baik, pelaksanaan demokrasi yang tidak hanya mementingkan kepentingan golongannya sendiri saja, tetapi lebih mengutamakan kepen-tingan kelompok yang lebih besar sesuai dengan panggilan kebutuhan rakyat banyak.

MENGEMBALIKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT:

Para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat

Sekarang saya akan menjelaskan pelaksanaan tugas mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan Krida ke-4.

40

Sesuai dengan rumusan dan semangatnya, maka tugas ini ditujukan untuk pengamanan dan penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dari sisa-sisa G-30-S/ PKI, disamping dari unsur-unsur perongrongan, penyelewengan dan pengkhianatan lainnya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Justru karena itu maka tugas ini tidak dapat dijalankan hanya dengan mengadakan tindakan-tindakan operasionil fisik semata-mata, melainkan harus merupakan upaya yang menye-luruh

Kita harus dapat mewujudkan kondisi-kondisi dalam masya-rakat, yang tidak memungkinkan tumbuh dan berkembangnya faham dan kekuatan komunisme di Indonesia.

Dalam hubungan ini pembinaan dan terlaksananya ketahanan nasional yang meliputi ketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam merupakan satu-satunya jawaban yang tepat.

Dibidang ideologi, bangsa Indonesia telah membuktikan ke-setiaannya terhadap Pancasila, sehingga setiap pemberontakan ataupun usaha untuk merubahnya selalu menghadapi kegagalan, seperti yang terakhir dilakukan oleh G-30-S/PKI dalam tahun 1965.

Kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila, tekadnya untuk mempertahankannya terhadap setiap bahaya jang meng-ancam, tentu didasarkan pada keyakinan, bahwa dengan ideologi Pancasila bangsa Indonesia akan dapat mencapai kebaha-giaan baik materiil maupun spirituil. Keyakinan dan harapan ini harus dapat menjadi kenyataan.

Adalah menjadi tantangan kita bersama untuk membuktikan bahwa dengan Pancasila, kita akan benar-benar dapat me-ningkatkan kebahagiaan dan mutu hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini kita harus berhasil dalam melaksanakan pem-

41

bangunan bangsa yang sedang kita kerjakan dewasa ini; dalam arti dapat menciptakan keadaan kehidupan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya, terutama kehidupan ekonomi yang dewasa ini masih dalam tingkat yang sangat rendah. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, karena ini merupakan salah satu titik yang paling lemah dalam keseluruhan ketahanan nasional kita.

Demikian pula ketahanan sosial-budaya kita masih mengandung titik-titik lemah, karena dalam masyarakat kita masih mengandung perbedaan-perbedaan yang besar, terutama dibidang ekonomi sebagai warisan zaman kolonialisme dahulu dan sebagai akibat diterlantarkannya masalah-masalah ekonomi se-lama 20 tahun pertama kita merdeka.

Kita harus benar-benar berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan dibidang ini; mengusahakan makin meratakan kemakmuran yang kita peroleh dari hasil pembangunan sedikit demi sedikit.

Adanya perbedaan yang tajam dalam segi ini, akan mudah digunakan oleh sisa-sisa G-30-S/PKI untuk menghasut mereka yang dalam keadaan serba kekurangan dengan janji-janji ko- song, seolah-olah apabila PKI menang dan berkuasa rakyat yang miskin itu akan menjadi kecukupan. Dan memang ditem- pat-tempat rakyat yang miskin itulah merupakan tempat-tempat yang subur untuk penyebaran faham atau ideologi komunis.

Seperti tadi telah saya singgung, disamping perbedaan tajam dalam bidang ekonomi itu, sudah pasti berbagai perbedaan-per-bedaan lainnya yang terdapat dalam masyarakat akan tetap menjadi sasaran empuk untuk penghasutan dan adu-domba. Oleh karena itu kewaspadaan kita semua masih (harus dibina terus. Ketahanan sosial-budaya kita harus makin ditumbuhkan.

Dalam hal ini masalah penerangan melalui maas media kita sangat penting peranannya; dengan mengusahakan pemberita-

42

an yang segar yang mendorong kepada integrasi bangsa, dan tidak secara sensasionil menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat saja, yang dapat mengakibatkan saling curiga-mencurigai dan menumbuhkan rasa permusuhan antara sesama warganegara dan bangsa.

Saya juga ingin meminta perhatian atas masih adanya usaha-usaha untuk memperuncing perbedaan antara sesama war-ganegara yang berbeda keturunan, ialah antara golongan ,,pri-bumi” dan golongan „non pribumi”.

Pemerintah selalu berusaha untuk: disatu fihak memberikan penerangan dan pengertian kepada masyarakat, bahwa golongan non pribumi sebagai warganegara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, berhak atas perlindungan, berhak untuk mengadakan usaha, seperti warga-negara yang lain dari golongan pribumi. Tidak ada diskriminasi diantara warganegara, meskipun berbeda asal keturunannya.

Difihak lain Pemerintah juga berusaha dengan segala jalan, agar golongan non pribumi, yang umumnya memiliki kelebihan kekayaan dan kemampuan ekonomi jika dibandingkan dengan golongan pribumi, dalam melakukan usaha ekonomi bersedia memberikan kesempatan dan membuka kemungkinan kepada golongan pribumi untuk turut berusaha dan turut menikmati hasilnya.

Dengan langkah ini diharapkan tumbuhnya rasa solidaritas sosial yang dalam diantara sesama warganegara yang terdiri dari golongan pribumi dan non pribumi; disatu fihak dapat makin meratakan tingkat kemampuan ekonomi dari kedua golongan tersebut sedangkan dilain fihak hak hidup, hak berusaha dari golongan non pribumi dijamin dan bahkan disambut baik oleh golongan pribumi.

Satu hal penting lainnya yang juga mendapatkan perhatian Pemerintah dan pasti dari kita semua dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial-budaya adalah masalah pendidikan.

43

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MFRS No. XXVII, dewasa ini Pernerintah - bersama-sama DPR – sedang mem-persiapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Po- kok Pendidikan untuk merombak sistim pendidikan yang ada sekarang yang merupakan warisan pendidikan kolonial dahulu. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXVII Pendidikan Nasio- nal harus berdasarkan pada Pancasila serta bertujuan untuk membentuk Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping penyiapan perundang-undangan itu, Pemerintah juga telah dan selalu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengamankan kehidupan Pancasila dengan meningkatkan ketahanan sosial-budaya seperti memberikan keleluasa- an dan menjamin pengembangan kehidupan beragama, meng-intensifkan kegiatan-kegiatan gerakan Pramuka, mencegah dan mengambil tindakan atas masuknya pengaruh kebudayaan asing yang bertentangan dengan jiwa Pancasila dan lain-lain.

Itulah kebijaksanaan dan langkah-langkah yang fundamentil yang telah diambil oleh Pemerintah dalam usaha untuk meng-amankan Pancasila untuk jangka panjang dari rongrongan ataupun pengacauan dari manapun datangnya, khususnya dari sisa-sisa G-30-S/PKI.

Adapun tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerirntah secara fisik/operasionil dalam mengikis habis sisa-sisa G-30-8/PKI berlangsung terus, sejak terjadi- nya pemberontakan G-30-S/PKI yang kita gagalkan pada tahun 1965 sampai sekarang.

Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ter- perinci kegiatan-kegiatan dari sisa sisa G-30-S/PKI selama ini dan usaha-usaha kita serta hasilnya dalam menghadapinya.

Walaupun tidakan-tindakan pembersihan terus dijalankan terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI sejak percobaan coup yang gagal,

44

tahun 1968 mengambarkan adanya usaha-usaha konsolidasi dari sisa-sisa G-30-S/PKI dengan penyebar-luasan K.O.K. (,,Kritik Oto Kritik”) dan penentuan dasar-dasar strategi perjoangan TRI PANJI, yakni: Membangun PKI kembali, me-laksanakan Perjoangan Semesta dan membentuk Front Persa- tuan Revolusioner.

Dalam hubungan ini dapat dicatat adanya usaha-usaha khusus dari sisa-sisa G-30-S/PKI untuk menyusun kembadi keku-atannya yang dipusatkan di Blitar Selaitan dan diperkirakan bertujuan untuk membangun suatu basis perjoangan yang kuat dan dengan demikian menghidupkan kembali semangat per-joangan sisa-sisa G-30-S/PKI di seluruh wilayah nasional.

Sejak tahun 1967 sisa-sisa G-30-S/PKI telah mengutamakan penyelamatan sisa pimpinan Komite Sentral PKI, anggota-ang-gota Biro Khusus Sentral/Daerah, kader-kader Komite Daerah Besar, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, IPPI, GER-WANI serta P.R. dengan cara pindah dari satu daerah ke lain daerah.

Bersembunyinya Syam alias kamaruzaman Ketua Biro Khu- sus PKI di Jawa Barat ternyata bukan merupakan hal yang kebetulan, tetapi merupakan bagian dari perencanaan penying-kiran dan penyusunan kekuatan.

Dengan menggunakan K.O.K. dan Tri Panji sebagai garis perjoangannya, maka pimpinan Komite Sentral tersebut telah menggariskan kegiatan-kegiatan yang antara lain berupa : - penculikan, perampokan, pembunuhan, sabotase dan tindakan-tindakan yang bersifat kriminil lainnya; - penyebaran pamflet dan siaran gelap; - aksi corat-coret dengan tujuan adu-domba dan merongrong kewibawaan Pemerintah; - penunggangan kontradiksi-kontradiksi yang terdapat dalam masyarakat.

Usaha-usahanya kedalam ialah perbaikan organisasi serta mengadakan latihan-latihan kemiliteran.

45

Dapat dikemukakan pula bahwa pada waktu yang bersamaan kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI khususnya Biro Khusus PKI menangkat pula di Jawa Barat yang diperkirakan bertujuan untuk menghimpun sisa-sisa kekuatarunya terutama dikalangan aparatur guna mendukung gerakan bersenjata di Blitar Selatan.

Sementara itu di lain-lain daerah terjadi pula kegiatan-kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI terutama di Kalimantan Barat dengan PGRS-nya dan di Sumatera umumnya.

Dengan diperolehnya keterangan-keterangan tentaug kegiatan-kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI seperti itu, maka dalam bulan Juni 1968 alat-alat keamanan negara melancarkan operasi TRISULA di Blitar Selatan dan telah berhasil menangkap hi-dup/mati sisa pimpinan G-30-S/PKI antara lain.: Djadi Wirio Soebroto, Oloan Hutapea (mati), Rewang, Ir. Soerach- man (mati), Soekatno, Sri Soekatno, Tjoegito, Munir Soewardi, sedangkan ribuan pembantu serta pengtikut-pengikutnya juga ditangkap.

Dengan Operasi Intelijen dan Teritorial yang dilakukan baik di Pusat maupun di Daerah-daerah, maka tidak sedikit kader- kader sisa-sisa G-30-S/PKI serta oknum-oknum ABRI/Sipil yang telah terbina, dapat ditangkap dan lebih mengungkap jaring-jaring penyusupan dalam tubuh aparatur maupun ma-syarakat.

Operasi pembersihan yang dilancarkkan di Jawa Tengah dalam tahun 1968 berhasil menangkap sisa-sisa pimpinan G-30-S/PHI, terutama tokoh-tokoh Biro Khusus Jawa Tengah dan pelarian-pelarian dari Jawa Barat, sedangkan Operasi Pem-bersihan di Jawa Barat berhasil mengungkapkan jaringan gelap ex-PKI di sementara aparatur negara yang disusul dengan penahanan beberapa pejabat di Bandung dan Jakarta.

Dengan kegagalan pembentukan basis perjoangan di Blitar Selatan, maka pada akhir 1969 titik berat perjoangan sisa-sisa G-30-S/PKI dialihkan ke Jawa Tengah dimana Pono mendapat 46

tugas untuk secepat mungkin menyusun basis-basis perjoangan yang baru. Kecepatan Pemerintah untuk mengambil tindakan pembersihan dalam hal ini, yang akhirnya berhasil menangkap Pono telah dapat menggagalkan kembali usaha-usaha sisa- sisa G-30-S/PKI dalam pembentukan basis-basis di Jawa Tengah itu.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa dengan tertangkapnya Pono, maka aparatur negara berhasil pula meningkatkan pe-nertiban ai lingkungan Angkatan Laut yang sebelumnya sejak tahun 1967 telah dijalankan di lingkungan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan tertangkapnya tokoh-tokoh Biro Khusus PKI, seperti Syam dan lain-lainnya.

Dalam pada itu pada kwartal pertama tahun 1969 berhasil dibongkar kegiatan-kegiatan para tahanan G-30-S/PKI di- tempat penahanan yang ternyata telah lama berjalan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah, bertujuan untuk terus membina dan membentuk kader-kader baru.

Dengan kegagalan berturut-turut dari sisa-sisa G-30-S/PKI pada tahun 1968 di Blitar Selatan dan 1969 da Jawa Tengah untuk membangun basis-basis perjoangannya, maka pada tahun 1970 sisa-sisa G-30-S/PKI telah merobah strategi perjoangannya dengan apa yang dinamakannya: “desentralisasi mutlak/ sentralisasi insidentil”. Strategi ini dititik beratkan pada penyu-supan dan infiltrasi ke dalam parpol-parpol serta ormas-ormas-nya.

Gambaran tahun 1971 menunjukkan bahwa sisa-sisa G-30-S/ PKI kembali berusaha untuk penyusunan kekuatan di Janva Tengah.

Dari dokumen yang disita dapat diketahui bahwa sisa-sisa G-30-S/PKI telah dapat melakukan konsolidasi terbatas dan membentuk kelompok Pimpinan Sentral.

Selama tahun 1972, sisa-sflsa G-30-S/PKI marlih tetap menunjukkan kegiatan-kegiatannya dengan berusaha menggunakan se-tiap peluang yang ada dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan

47

situasi. Secara umum kegiatan sisa-sisa G-30 S/PKI dalam tahun 1972 lebih banyak ditujukan pada usaha-usaha pengacauan antara lain berupa sabotase terhadap proyek-proyek vital Pemerintah serta pusat-pusat kegliatam ekonomi masyarakat. Juga telah dapat diketahui adanya usaha-usaha penye-lundupan dan pemasukan buku-buku komunis dari luar negeri.

Disamping penyebar-luasan pamflet-pamflet yang dibuat dan diedarkan secara lokal, terutama didaerah Kalimantan Barat, dalam tahun 1972 telah pula berhasil diungkap kegiatan-kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI yang melakukan penyusupan kedalam golongan-golongan masyarakat, antara lain golongan Agama, golongan pegawai negeri, ABRI, dan proyek-proyek vital Pemerintah.

Oleh karena itu, disamping terus melakukan operasi-operiasi teritorial dan operasi intelijen, maka dalam rangka pengamanan proyek-proyek vital, proyek-proyek prasarana yang strate- gis dalam tahun 1972 mendapat perhatian khusus dari alat- alat negara, karema seringnya terjadi kecelakaan/kebakaran di barbagai tempat dengan bukti-bukti adanya unsur-unsur ke-sengajaan.

Sampai dengan akhir 1972 PGRS/PARAKU masih tetap menunjukkan kegiatan-kegiatan berupa usaha-usaha pencegat-an/penghadangan garis logistik, penyerangan pos-pos terpen- cil terutama di daerah perbatasan dan tindakan pengacauan yang lain.

Dari dokumen-dokumen yang dapat disita, dapat diketahui adanya. rencana PGRS/PARAKU yang bertujuan untuk meng-integrasikan sisa-sisa G-30-S/PKI di Kalimantan Barat. Dengan demikian, kegiatan sisa-sisa G-30-S/PKI di Kalimantan Barat menunjukkan adanya pola baru yang cenderung mengarah kepada peranan sisa-sisa G-30-S/PKI aebagai suatu komponen gerakan perlawanan komunis yang lebih luas dan diperkirakan tidak terlepas dari kemungkinan adanya pendekatan gerakan 48

komtinis internasional yang bertujuan untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah ekspansi regional.

Untuk menghadapi kegiatan-kegiatan tersebut alat-alat negara selalu siap siaga dan secara terus-menerus melakukan operasi-operasi teritorial dan operasi-operasi intelijen, sehingga usaha dan kegiatan mereka dewasa ini tidak mempunyai pengaruh yang mengkhawatirkan terhadap usaha-usaha pem-bangunan kita. Meskipun demikian kita semua tidak boleh lengah, seolah-olah bahaya G-30-S/PKI sudah tidak ada lagi.

Dalam penumpasam kekuatan-kekuatan bersenjata komunis di Kalimantan ini secara serempak, di wilayah Kalimantan Barat dan Serawak terdapat kerjasama yang baik antara ABRI dan Angkatan Bersenjata Malaysia, yang dikoordinir dalam bentuk Komite Perbatasan antara kedua negara.

Sebagai akibat dari gerakan-gerakan operasi yang dilakukan oleh alat-alat negara dan tindakan-tandakan lainnya, maka terdapat sejumlah orang yang ditahan, karena dituduh terlibat langsung atau t dak langsung dengan gerakan G-30-S/PKI.

Pemerintah berusaha keras untuk dapat segera menyelesaikan dan membebaskan para tahanan tersebut. Untuk itu landasan pertimbangan yang digunakan oleh Pemerintah adalah : 1. Keselamatan Bangsa dan Negara; 2. Penyelesaian berdasarkan hukum; 3. Perlakuan yang wajar sesuai dengan kebesaran Pancasila.

Berdasarkan tiga hal pokok itulah, maka diadakan tiga penggolongan tahanan ialah :

golongan A, mereka yang terlibat langsung dengan pembe-rontakan G 30-S/PKI dan dalam pemeriksaan terdapat cukup bukti menurut hukum untuk diajukan kepada pengadilan;

golongan B, mereka yang menurut penilaian umum terlibat langsung dengan pemberontakan G-30-S/PKI,

49

tetapi dalam pemeriksaan sulit untuk didapat- kan bukti menurut hukum untuk diajukan ke pengadilan;

golongan C, mereka yang setelah diadakan pemeriksaan nyata-nyata tidak bersalah dan teknyata hanya ikut-ikutan saja menjadi anggota PKI atau organisasi-organisasi yang bernaung diba- wahnya.

Disamping tiga golongan itu ada sejumlah tahanan yang karena masih dalam pemeriksaan, belum dapat dimasukkan dalam salah satu golongan tersebut diatas.

Bagi yang termasuk golongan C, keseluruhannya ± 80.000. orang telah dikembalikan ke masyarakat (dibebaskan dari tahanan) pada akhir tahun 1971 - permulaan tahun 1972 yang lalu. Terhadap mereka ini masih perlu diadakan pengawasan oleh alat-alat negara, apakah mereka itu dapat menyesuaikan diri kembali dengan keadaan dan diterima kembali dengan se-wajarnya oleh masyarakat sekitarnya. Terhadap mereka yang ternyata melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan kembali PKI atau mengacaukan keadaan untuk menghambat jalannya pembangunan, pasti akan diambil tindakan lagi yang lebih keras.

Terhadap golongan A yang meliputi jumlah sekitar 2.000 orang, secara berangsur-angsur telah diajukan ke pengadilan dan sebagian telah mendapatkan keputusan yang pasti dari pengadilan.

Bagi golongan B (tercatat ± 13.117 orang), Pemerintah belum dapat melepaskan mereka kembali ke masyarakat, sampai Pemerintah berkeyakinan bahwa mereka telah merobah sikap dan cara berfikirnya yang berlandaskan pada faham ko-munisme itu, kembali pada ideologi kita sendiri - Pancasila. Untuk itu jelas diperlukan waktu dan kesempatan yang cukup panjang. Agar mereka ini selama belum dapat leluasa kembali

50

kemasyarakat, dapat tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota masyarakat yang wajar, maka kepada mereka disediakan tempat/daerah khusus ialah Pulau Buru, dimana mereka dapat hidup bermasyarakat dan mengerjakan usaha pertanian untuk kebutuhan hidup mereka sendiri, dengan segala sesuatunya disediakan oleh Pemerintah.

Di daerah baru itu bagi mereka yang menghendakinya, ke-luarga mereka dapat menyusul dalam rangka menyatukan dan mewajarkan kehidupan berkeluarga. Sejak tahun 1972 yang lalu, beberapa ratus keluarga tahanan golongan B telah disu-sulkan ke Pulau Buru itu.

Saudara-saudara yang terhormat;

Disamping tindakan-tindakan keamanan yang ditujukan kepada sisi-sisa G-30-S/PKI, maka telah dilakukan operasi-operasi keamanan yang ditujukan terhadap sisa-sisa gerombolan pemberontak dan pengacau keamanan lainnya.

Di Irian Jaya, kita menghadapi gerombolan bersenjata ,,Organisasi Papua Merdeka”. Dewasa ini kekuatan fisik Orga-nisasi Papua Merdeka ini telah dapat dinyatakan habis. Seba- gian, sebagai akibat operasi penumpasan dalam tahun 1970, melarikan diri ke Irian Timur/Papua New Guinea.

Dalam tahun 1971 mereka sempat mengadakan konsolidasi, sehingga dalam tahun 1972 mereka sempat pula menyerang pos-pos militer kita, tetapi dalam waktu singkat dapat diatasi dan diamankan kembali.

Pernyataan Pemerintah Australia/Papua New Guinea yang melarang kegiatan mereka memusuhi Indonesia dengan ber-pangkalan di wilayahnya, sangat membantu mencegah mening-katnya gerakan gerombolan ini.

Dalam pertengahan tahun 1968 di Sulawesi muncul gerakan pengacau dengan nama ,,Republik Persatuan Sulawesi”, yang pemimpin-pemimpinnya terdiri dari bekas pimpinan DI/TII.

51

kekuatan fisik mereka terdiri dari beberapa puluh orang dengan persenjataan lengkap. Gerombolan bersenjata ini segera dapat dihancurkan dengan operasi-operasi militer kita. Dalam tahun 1969 kekuatan mereka telah habis.

Perlu ditekankan, bahwa semua gerombolan bersenjata itu tidak mempunyai arti yang membahayakan dari segi militer. Akan tetapi tanpa tindakan yang tegas dengan penumpasan melalui operasi fisik, mereka jelas dapat merupakan ancaman terhadap keamanan dalam negeri dan integritas nasional. Tidak dapat disangkal, bahwa gerombolan itu mempunyai tujuan politik. PGRS/PARAKU di Kalimantan Barat adalah gerakan komunis. Gerakan ,,Republik Persatuan Sulawesi” merupakan penerusan daripada cita-cita DI/TII. Sedangkan ,,Organisasi Papua Merdeka” bertujuan untuk melepaskan diri dari lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan politik, mereka tidak berdiri sendiri ; melainkan mempunyai pendukung-pendukungnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan dari sinilah bersumber kegiatan-kegiatan subversi yang masih memerukan tindakan-tindakan pengamanan dan kewaspadaan kita seperlunya.

Sidang Majelis yang terhormat; Disamping tindakan-tindakan yang saya kemukakan tadi,

maka dalam rangka memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pelanggaran-pelanggaran serta perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, yang dapat meng-goncangkan masyarakat dan bahkan sangat merugikan pelak-sanaan pembangunan, seperti pembuatan dan pengedaran uang palsu, merajalelanya penggunaan ganja dan narkotika, kena- kalan anak-anak remaja, judi gelap dan lain sebagainya.

Untuk dapat menanggulangi masalah ini dengan berhasil, maka sangat diperlukan kerjasama dan koardinasi kegiatan yang

52

pidato pertanggungan jawab · 2008. 1. 18. · pidato pertanggungan jawab presiden/mandataris...

Documents