Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan didalam UU Hak Cipta

Pewadahan Etika Keilmuan

di dalam UU Hak Cipta

Moh. Mahfud MD

Abstrak

Some crucial problems related toscientific or academicethicshave been accomodatedin Copy Rights Law which provides criminal sanctions against the breaker. However, theiaw couldnot reach or anticipate allkindsof academic ethic violations, because some ofwhich had been verydifficult to provejuridically.

Pendahuluan

Masalah pelanggaran atas etika keilmuanmasih sering terjadi di dalam kegiatan-kegiatan iimiah di Indonesia. Beberapa waktuyang iampau ada sebuah buku yang berbicaratentang plagiat-piagiat karya iimiah yangmengambii contoh di sebuah perguruantinggi temama di Amerika Serikat yakni MIT.^Buku itu menyerang keras disertasi YahyaMuhaimin yang.kemudian diterbitkan oiehLP3ES dengan judui Bisnis dan Politik,

Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980^ sebagai karya piagiat karena banyakkutipan-kutipan di daiamnya yang mengambiiatau mengutip karya orang lain tanpa me-nyebut sumbernya secara jelas. Buku karyaismet Fanany yang cenderung emosionai inimemang sama sekali tidak membawa kese-pakatan para akademisi bahwa karya Yahyaadaiah piagiat, sebab definisi piagiat itu sendiribeium jelas benar, apaiagi disertasi Yahya itu

'Tepalnya buku tersebutdilulls oieh ismet Fanany. 1992. Plagiat-piagiat diMIT, TragediAkademis diIndonesia. Jakarta;CVHaji Masagung.Jakarta.

^Lihat Yahya Muhaimin. 1991. BisnIsdan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980.Jakarta: LP3ES.

31

telah menyebutkan semua bahan bacaannyadi dalam daftar pustaka meskipun tidak men-cantumkannya di dalam footnote atau bodynofe.Selain itu sulit juga dikatakan bahwa karyaYahya itu piagiat karena yang dipersoaikanoieh ismet Fanany bukaniah kesimpuianpeneiitian Yahya meiainkan pendapat-pen-dapatyanghanyamemberi bahan padaYahyauntuk kemudian membuat kesimpuian sendirisecara orisinal.

Tullsan ini tidak bermaksud membahas

atau memberi academic appraisal atas ma-saiah yang teiah beriangsung cukup iama daniebih bersifat poiitis itu, meiainkan untukmenunjukkan bahwa di daiam kegiatan-ke-gitan keiimuan ada etikakeilmuan yang hamsdiperhatikan oieh para iimuan di dalam me-lahirkan karya-karya iimiahnya. Seperti halnyadaiam cipta karya seni, dalam cipta karya keilmuan pun seringkaii terjadi "pencurian" ga-gasan yang kemudian dikiaim sebagai karyasendiri. Tuiisan ini,bermaksud mengurai kem-bali tentang etika keilmuan, serta apresiasikaum terpeiajar atasnya dan pengaturanhukum tentang masalah tersebut melalui UUtentang Hak Cipta.

Etika keilmuan dan kebebasan akademis

Dalam menuiis karya ilmiah seseorangdituntut untuk banyak membaca karya-karyaorang lain mengenai masaiah-masaiah yang

reievan dengan apa yang akan dituiisnya. Ti-daklah mungkin seseorang itu dapat membuatkarya iimiah secara baik kaiau yang bersang-kutan. tidak giat membaca hasil-hasil karyaorang iain^ baik dalam bentuk peneiitian mau-pun pubiikasi-pubiikasi ilmiah popuier maupunsekedar catatan sekiias tentang suatu masalah. Seperti diketahui bahan yang dapatdigunakan untuk menuiis karya iimiah adaiahinformasi-infomasi iimiah yang bisa didapat-kan dengan pengaiaman sendiri maupunyang ditulis sebagai berita atau karya iimiahtersendiri.*

Dengan demikian karya ilmiah mempakankristalisasi gagasan dari pikiran-pikiran si pe-nuiis setelah membaca berbagai informasiilmiah tentang apa yang dipikirkannya danteiah ditulis oieh orang iain.^ Karya tuiis ilmiahyangbaik, dengandemikian, hanyadapat iahirdari pemanfaatan atas bantuan gagasan ataukarya orang lain yang kemudian dioiah se-hingga menjadi buah pikiran iimiah sendiriyang sifatnya baru. Namun hendaknya diingatbahwa dalam memanfaatkan karya orang lainadaetika keiimuan yang harus diperhatikan yak-ni keharusan penyebutan sumber secara jelasdaiam setiap pemanfaatan karya orang lain.Suatu tuiisan yang mengutip karya orang laintanpa menyebut sumbersecara jelas dan jujurmerupakan pelanggaran atas etika keiimuan;mengambii sebagian kecil saja harus disebut-kan sumbemya, apaiagi jika pengambiian itu

'Moh. Mahfud MD. "Etika Keilmuan dan Dlmensi Hukumnya, Rambu-rambu dalam Menggunakan KaryaOrang Lain", makalah untuk Penataran Penulisan Karya Ilmiah untuk Dosen-dosen se-Kopertis WilayahV, Yogyakarta. 16-21 Desember'1996.

*Lihat dalam Winamo Surakhmat. 1978. Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi. Bandung: Tarsito. Him. 2-5.®Moh. Mahfud MD. Loc. Cit.

32 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999:31 - 45

Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan di dalam UU Hak Cipta

sampai banyak atau mencapai seluruh isi se-buahtulisan. Selain melanggar etika keilmuanyang dapat dikualifikasi sebagai piagiat, pen-curian gagasan seperti itu jugadapat dijatuhihukuman pidana karena pelanggaran atas UUtentang Hak Cipta sebagaimana diatur didalam UU No. 12 Tahun 1997.

Masalah etika keilmuan in! ada kaitan erat

dengan apa yang disebut sebagai kebebasanakademis, yakni kebebasan yang semula ber-kaitan dengan fungsi universitas atau pergu-ruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masya-rakat akan pendidikan tinggi. Untuk mendu-kung tujuannya dalam menyelenggarakanpendidikan tinggi yang berkualitas selainmelakukan pendidikan dan pengajaran setiapuniversitas dapat melakukan penelitian-pe-nelitian seperti tialnya melakukan kegiatanpengabdian pada masyarakat.® Jika sebuahperguruan tinggi hanya mengandalkan pendidikan dan pengajaran saja dan tidak meng-imbanginya dengan kegiatan-kegiatan riset,maka perguruan tinggi tersebut tidak dapatdipandang sebagai perguruan tinggi dalam art!yang sebenarnya, sebab kegiatan penelitianmerupakan wujud dari kegiatan ilmiah yangjustru menjadi inti kegiatan perguruan tinggi.Parsudi Suparlan mengatakan bahwa universitas yang tidak melakukan kegiatan penelitiansebenarnya lebih tepat disebut sebagai lem-baga kursus. Perguruan tinggi, terutama yangmengambil jalur akademik, tidak akan dapatmelakukan fungsinya sebagai lembaga pe-ngembang ilmu pengetahuan manakala tidak

didukung oleh dosen-dosen yang selain me-ngajar jugamelakukan penelitian dan kegiatanilmiah lainnya.^ Di dalam publikasinya yangbertajuk the Long View yang dimuat dl dalamInDefenseofAcademic FreedomSidneyHookmengatakan bahwa kebesaran sebuahuniversitas dapatterbangun karenahasil karyadosen-dosennya.® Di sinilah terlihat betapapenting kebebasan akademik itu, sebab tanpakebebasan akademik akan sulit bagi dosenuntuk-menghasilkan karya ilmiah yang ber-mutu dan obyektif; dan jika dosen tidak dapatbekerja di bawah perlindungan kebebasanakademis akan sulltlah bagi perguruan tinggiuntuk menjadi besar karena karya dosen-do-sennya. Dalam pandangan yang demikianlahmaka birokrasi sebuah universitas pada ha-kikatnya merupakan kegiatan pengaturan danpelayanan bagi terselenggaranya pendidikantinggi, penelitian ilmiah, dan pengembanganilhau pengetahuan yangmendorong, mengem-bangkan. dan memantapkan kebebasan ilmiahatau kebebasan akademis.Namun seringjugaditemukan bahwa kebebasan akademik diberi

arti secara distortif sebagai kebebasan me-ngemukakan pendapat pada umumnya,termasuk kebebasan untuk melakukan

demonstrasi atau unjuk rasa. Pemberian artiyang seperti itu saiah, sebab kebebasan yangseperti itu adalah kebebasan biasadalam artipolitis yang juga dijamin sebagai hak setiaporang; hanya saja hal seperti itu tidak dapatdisebut kebebasan akademis karena istilah ini

mempunyai arti spesifik.

®Moh. Mahfud MD. "Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial" dalammajalah UNISIA No.32/XVII/IV/1997.

^Edward Shils. 1993. Etika Akademis. Yayasan Obor Indonesia. Him. xi-xii.®Sidney Hook. 197. "The Long View" dalam In Defense ofAcademic Freedom. New York: Pegagus.

33

Pada umumnya kebebasan akademikdikaitkan dengan duawilayah perhatian yaitu:Peflama, kebebasan yang dimiliki oleh per-guman tinggi untuk melaksanakan fungsinyatanpa dicampuri oleh kekuasaan dari luardirinya; kedua, kebebasan sesecrang di dalamperguruan tinggi untuk belajar, mengajar, danmelaksanakan penelltian serta mengemu-kakan pendapatnya sehubungan dengan ke-giatan tersebut tanpa ada pembatasan kecualidari dirinya sendiri.® Dari cakupan pengertiantersebut, maka setiapwarga elvitas akademikaperguruan tinggi memiliki kebebasan akademik untuk mengoperasionalkan fungsi insti-tusinya atau untuk kegiatan-kegiatan keilmuandengan syarat dan prosedur tertentu.

Persyaratan tentang prosedur tertentuinilah yang antara lain, terkait dengan etikakeilmuan dalam memanfaatkan karya-karyaorang lain. Artinya meskipun memanfaatkankarya orang lain itu diperboiehkan dengancarabebasnamun ada etika yang berupa ke-harusan untuk menyebutkan sumber pengam-bilan atau pemanfaatan betapa pun orangyang diambll karyanya itu lebih rendah statusatau reputasi akademiknya.

Dengan demikian selain tidak dapatdiberi arti sembarangan kebebasan akademikitu dalam peiaksanaannya di bidang pemanfaatan karya orang lain haruslah dikerjakan didalam bingkai etika keilmuan^ atau etikaakademis yakni pedoman moral yang tersirat

di dalam kebebasan itu. Para dosen di perguruan tinggi atau para peneliti dan penulismisalnya harus memiliki pedoman moraldalam keglatan profesinya yang biasa disebutetika.'" AmericanAssociatlon ofUniversity Professors pernah memberikan rumusan yangcukup memadai tentang etika akademismelalui Statement of Proffesionai Ethics yangdikeluarkan pada tahun 1966. Parsudi Suparlandidalam Edward Shilis" yang diambil dari Williams mengutip pemyataan tersebut bahwayang dikatakan nilai-nllal etik yang terjalin danterserap di dalam kebebasan akademis men-cerminkan adanya hakikat kebebasan akademis sebagal kualitas kebebasan yang konsis-ten dengan disiplin atau bidang kesarjanaandan nllai-nllai etika tersebut terjalin di dalamdisiplin-disiplin kesarjanaan didalam kegiatanbelajar mengajar yang memuat hal-hal se-bagai berikut:'̂

1. Profesor diblmbing oleh keyakinanyang mendalam mengenai nilai dankehormatan kemajuan pengetahuan,mengakui adanya tanggungjawabyang khusus diletakkan dipundaknya.Tanggungjawab utamanya terhadapilmu pengetahuan adalah mencariuntuk menemukan kebenaran seba-

gaimana dilihatnya untuk kemudianmenyatakannya. Untuk tujuan tersebut la mengabdikan energinyauntuk mengembangkan danmemper-

"Achmad icksan. 1985. Mahasiswa dan KebebasanAkademik. Malang-Yogyakarta: YP2LPM-Hanindita.Him. 53.

'"Soelaeman Soemardi. "Etika dan Profesi, Pengantar ke Permasalahan". dalam Jurnal SosiologiMASYARAKATMo.^.

"Edward Shils. Loc. Cit

"Moh. Mahfud MD. "Perspektif...." Loc. Cit.

34 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999:31 - 45

Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan didalam UU Hak Cipta

baiki ko'mpetisi kesarjanaannya. lamenerima kewajipan untuk menggu-nakandisiplin dindan keputusan yangkritis dalam penggunaan, pengem-bangan dan pentransmissian penge-tahuan. la mempraktikkan kejujuranintelektuarwalaupun ia boleh tertarikdan mengikuti sejumlah perhatianlainnya, tetapi perhatian-perhatianlainnya tersebut tidak boleh meng-hambat atau mengkompromikan ke-bebasan untuk menemukan dan

menyatakan kebenaran.2. Sebagai guru, professor member! se-

mangat dan mendorohg murld-muridnya untuk belajar dengan se-mangat kebebasan. la harus mampumenujukkan di hadapan mereka pa-tokan-patokan kesarjanaan yangterbaik yang ada dalam disiplin ilmupengetahuannya. la harus mampumenunjukkan rasa hormatnya kepadamuridnya sebagai individual, dan ber-pegang kepada peranannya sebagaipembimbing dan konselorintelektual.la harus melakukan berbagai usahauntukmembuahkan kejujuran akade-mik dan memastikanbahwapenilaian-penilalanyang ia berikanuntuk karya-karya murid-muridnya itu betul-betuisesuai dengan nilaiyang seharusnya.la menghargai hakikat kerahasiaanpribadi dalam hubungan antara pro-fesor dengan murid. la menghindarisegala bentuk eksploitasi terhadapmurid-muridnya yang menguntung-kannyasecara pribadi dan mengakuibantuan-bantuan mereka yang sig-nifikan. la melindungi kebebasanakademis mereka.

3. Sebagai kolega, profesor mempunyaikewajiban-kewajiban yangberasal da-rikeanggotaanbersama dalamkomu-nitas para sarjana. la menghormatidan melindungi kebebasan akademispara koleganya. Di dalam tukarmenu-karkritik dan ide-ide ia menunjukkanrasa hormat terhadap pendapat-pen-dapat lainnya. la mengakui hutang-hutang hudi akademis yang dimilikinyaterhadap sarjana lain dan berjuanguntuk tetap obyektif dalam penilaian-penilaian yang diberikan terhadapkolega-koleganya. la menerima ba-gian dari kewajiban-kewajiban sebagaidosen untuk terwujudnya ketertibanpranatanya atau universitasnya.

Tampak jelas dari pernyataan itu bahwakejujuran untuk mengemukakan kebenaranilmiah haruslah diutamakan termasuk di

dalamnya memberikan penghargaan ataukredit bag! orang lain, bahkan pada paramahasiswanya, yang telah membantu dalamproses penemuan ilmiah itu. Dengan demi-kian penyebutan sumber pengambllan ataskarya ilmiah orang lain menjadi sangatpentingdan menjadi ukuran integritas ilmuwan yangbersangkutan. Jika penyebutan sumber itudiabaikan yang dapat menghilangkan jejaksumber aslinya sama sekali maka karya itubisa menjadi karya plagiat. Dan jika ha! ituterjadi maka integritas yang bersangkutansebagai ilmuwan menjadi luntur.

Pewadahan Hukum

Pelanggaran atas etika akademis atauetika keilmuan pada umumnya masih belumterwadahi oleh hukum, artinya pelanggarantersebuttidak dengan sendirinya dapatdituntut

35

secara hukum kecuali dalam cara dan kualitas

tertentu. Ini bisa dipahami karena hubunganantara etika dan hukum itu adalah hubungangradual, artinya sebuah etika yang belum di-sahkan oleh pembuat UU sebagai hukum yangmenglkat, maka peianggaran atasnya tidakdapat dijatuhi sanksi yang sifatnya otonom (dl-paksakan oleh kekuatan dl iuar si pelanggar).Seperti diketahul di dalam kehidupan ber-masyarakat ada berbagai pedoman tingkahlaku yang belum menjadi hukum dalam apayangseringdisebutdengan ncrma atau kaidahseperti norma kesusilaan, norma kesopanan,dan norma agama. Norma-norma tersebuttidak dapat dipaksakan dengan ancamansanksi sebelum diterlma sebagai hukum olehlembaga pembuat hukum (legislatif), sehinggasanksi atas pelanggarannya leblh bersifatheteronom atau datang dari diri dan hatinyasendiri dalam bentuk penyesalan, rasa malu,rasa berdosa, dan sebagainya/^

Sebagian besarpedoman-pedoman tingkah laku didalam etika keilmuan baru berupanorma (kesopanan) yang belum ditetapkansebagai norma hukum. Namun dalam kualitasdancara tertentu pencurian gagasan yangber-sumber dari peianggaran atas etika keilmuanItu telah juga diatur dengan hukum dan di-ancam dengan hukuman pidana berdasarkanketentuan UU tentang Hak Cipta.

Perilndungan atas hak cipta merupakan' salah satu bentuk perilndungan hukum yang

diberikan oleh hukum atas kekayaan intelek-lual yang seluruhnya meliputi paten, merek,dan hak cipta dalam apa yang disebut Inte-lectual Property Rights. Intelektual PropertyRights itu sendiri mencakup Industrial PropertyRights (paten danmerek) dan Copy Rights(hak cipta)." Perilndungan atas hak-hak tersebut berasa! dari aturan hukum negara lainyang kemudian perkembangan masyarakat-nyamenuntutadanya hukum yangmelindungihak-hak atas kekayaan Intelektual tersebutsampai ke negara lain. Indonesia sendirimenglkatkan dirl dan terikat secara intema-slonal setelah terjadi Putaran Uruguay yangberlangsung di Punta del Este tahun 1986."

Jlkaditelusuri secara historik sebenamyapelembagaan secara hukum mengenal perilndungan hak atas kekayaan Intelektual belumbegitu lama dikenal terutama atas apa yangdibahasdalam tulisan In! yaknl mengenal hakcipta (copy rights). Di masa lalu perilndunganhukum hanya diberikan atas hak-hak untuklichamelijke zaak (benda-benda yang ber-wujud) sedang untuk onlimachelijkezaak(ben-da-benda yang tak berwujud) baru dikenal setelah abad XVIII.

Hak-hak atas tanah atau bangunan-ba-ngunan yang ada dl atasnya misalnya, sejakdulu telah mendapat perilndungan hukum se-dangkan hak atas kekayaan Intelektual barudikenal dan diwadahl oleh hukum sejak klra-kira dua abad yang lalu. Pada awal abad XVIIi

"LlhatWirjono Prodjodikoro. 1983. Azas-azasHukum Tata Negara Indonesia. Dian Rakyat. Get. V.Him. 2; Juga Moh. Mahfud MD. 1993. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UllPress. Him. 2-3.

"Moh. Mahfud MD. 1997. Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis.bahan kuliah di STIE WidyaWiwaha. Yogyakarta.

"Muladi. TIdato Pengarahan Menteri Kehakiman RW Pada acaraRapat KoordinasiNasional Risetdan TeknologiXVII. tanggal 10-12A9ustus 1999.

36 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999:31 - 45

Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan didalam UU Hak Cipta

apa yang sekarang dikenal sebagai hak ciptaatau copy rights belumlah diakui sebagai haktersendlri sehingga jika ada orang yang men-ciptakan satu karya untuk orang lain, misalnyahadiah untuk seseorang yang dihormati, makaproduk yang telah diberikan dan hak atas karyaitu menjadi milik si penerima hadiah. Si pe-nerima hadiah itulah yang kemudian mem-punyai hak untuk mempubiikasikan atau mem-buat copy bahkan juga melakukan perubahan-perubahan atas hadiah yang telah diterimanyameskipun itu bukan ciptaannya sendiri. Dimasa lalu ada kebiasaan bahwa penyebutannama pencipta atau komponis karya sen! tidakdiperlukan jika misalnya sang komponismembuatkaryaatas pesanan seseorang yangmembayarnya; setelah ciptaan diserahkandan yang bersangkutan membayar honorarium sesuai dengan jumlah yang disepakati,maka saat itu puia hak untuk mempubiikasikandan memperbanyaknya menjadi milik si pe-mesan.^® Namun, tuntutan perlindunganhukum kemudian berkembang ketika sejakabad XVI ditemukan percetakan yang dapatmemperbanyak berbagai naskah karya ilmiah,sastra, dan musik yang dapat dipergunakanuntuk mencari keuntungan melalui kegiatandagang ke seluruh dunia. Dirasakan menjaditidak adil lagi jika karya atau ciptaan yangdiperbanyak memperoleh untung yang besarsementara penciptanya sendiri tidak men-dapat bagian, apalagi setelah terjadi kompetisiant'arperusahaan percetakan dan penerbitandalam berbagai disain yang menimbulkan

kecenderungan untuk saling mematikan.Dalam keadaan inilah kemudian timbul idetentang perlunya perlindungan hukum bagipenerbit agar tidak dirugikan. Yang pertama-tama digagas dalam upaya pemberianperlindungan itu justru tidak kepada pencipta(author) melainkan ditujukan untuk penerbitdan pencetak agar investasinya dalam mem-biayai penerbitan dan pencetakan dilindungi.Rasa ketidakadilan kemudian munculmanakala perlindungan itu hanya diberikankepada pencetak dan penerbit, sedangkanpenciptanya diabaikan. Maka pada abad XVllldi Inggris menguat gagasan bahwa hak ciptaatau perlindungan hukum atas ciptaan justruharus diberikan kepada pencipta, bukan kepada yang memperbanyak ciptaan. Pencip-taan yang harus diperlakukan sebagai orangyang memiliki hak alamiah (natural right)sebagai hak atas ciptaannya sendiri temnasukhak untuk menjual hak itu kepada penerbitatau produser dalam waktu tertentu. Penerbitatau produser itu hanya mempunyai hak untukmenerbitkan, memperbanyak, dan memper-dagangkannya selama masih dalam kurunwaktu yang diberikan secara sahberdasarkanperjanjian dengan penciptanya. Setelah masapemberian hak itu habis, maka si penciptadapat memperpanjang perjanjiannya denganpenerbit atau produser semula dan dapat jugamenjualnya kepada produser lain yang dlang-gapnya lebih cocok sebagai produser ataskarya-karyanya.

^®Lihat Sudargo Gautama. 1995. Segj-segf Hufct/m Hak Milik Intelektual. Bandung; Eresco. Him. 3-4.juga dalam Moh. Mahfud MD. Aspek,...Loc. Cit.

37

Perkembangan itu terkait juga dengankejadian di Perancis yang pada tahun 1777membGiikan hak tertentu kspada pGncipta,sehingga hak pengutamaan yang sebelumnyadimiliki oleh penerbit dihilangkan. Perkembangan yang merupakan bagian dari geloraRevolusi Perancis In! kemudian dituangkan didalam Undang-Undang tahun 1791 dan 1793.Apa yang berkembang di Inggris dan Perancisini kemudian diikuti oleh berbagai negara,sehingga pada abad XIX pengakuan atas hakcipta ini mendapat tempat secara intemasio-nal sesuai dengan hasil KonvBnsi Bern tahun1886. Sejak ituiah kemudian hak kekayaanintelektual atas ciptaan menjelma menjadi hakkhusus yang dimiliki oleh pencipta atau pe-ngarang untuk melakukan eksploitasi maupununtuk mendapatkan fasilitas-fasilitas lain yangberkaitan dengan karya ciptaannya itu." Pe-lembagaan secara hukum tentang perlindung-an Ini diperlukan agar tidak tegadi peniruandan pembajakan secara tidak jujur atas krea-tivitas intelektual dalam bidang ilmu penge-tahuan, teknologi, dan seni sehingga keun-tungan ekonomis dan moril yang timbul darinyatidak hanya dinikmati orang yang tidak turutmenciptakannya.'®

Akomodasi Yurldis di Indonesia

Seperti telah dikemukakan di atas, perlin-dungan hukum hak atas kekayaan intelektualdi Indonesia ini terwadahi di dalam hukum for

mal setelah ada desakan dari negara-negaraIain agar Indonesia melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki warganegara lain, yang temyata, tidak jarang dibajakoleh warga negara Indonesia. Kasus pembajakan lagu Bob Geldof.atau buku-buku ka-rangan orang asing dapat disebut sebagalcontoh yang dianggap merugikan penciptanya,yang juga mendorong gencarnya desakanagar Indonesia mewadahi dengan hukumyang tegas atas HAKI yang dimiliki oleh setiaporang, meskipun orang tersebut bukan warganegara Indonesia.^^ Hasil perundingan tentang perdagangan intemasional yang terkaitdengan Genera! Agreement on Tarrifs andTrade (GATT) memperkuat dorongan itu, apa-lagt beberapa negara maju semakin mengan-dafkan kegiatan ekonomi dan pada da-gangannya pada produk-produk yang dihasil-kan atas dasar kemampuan intelektual ma-nusia seperti penelitian-penelitian yang meng-hasilkan penemuan dalam bidang teknologi.^"Dengan adanya GATT yang merupakan ke-rangka dasar penjanjian perdagangan mul-tinasionai dan menciptakan ikiim perdagangan bebas, perlakuan yang sama sertapertumbuhan ekonomi yang berasaskan li-beralisasi, maka keharusan bagi adanya hukum yang memberi jaminan atas HAKI menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari.Diawali dengan Uruguay Round tahun 1986yang kemudian disusul dengan pertemuanintemasional di Marakesh, Maroko pada bulan

"Paul Goldstein. 1997. Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Him. 3-4.'®Moh. Mahfud tuiD. 1999. "Perlindungan Hukum untuk Cipta Seni". Belum dipublikasikan. Disiapkan untuk

juma! SENI yang diterbilkan oleh Institut Seni Indonesia. Ycqyakarta"/b/d.

^Muladi. Log. Clt

38 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999:31 - 45

Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan di dalam UU Hak.Cipta

April tahun 1994 berbagai negara mengha-silkan kesepakatan tentang hasil perundinganyang paling lengkap yang pemah dihasiikanoleh GATT yakni Convention Establishing theWorld Trade Organization yang di dalamnyatercakup pula Agreement on Trade RelatedAspects ofIntelectual Property Rights (TRIPs)atau Aspek-aspek Perdagangan Hak atasKekayaan inteiektual. Di dalam TRIPs ini di-muat norma-norma dan standar perlindunganbagi karya inteiektual manusia dan sertapengaturan tentang pelaksanaan penegakanhukum di bidang HAKI tersebut. Negara Indonesia sendiri kemudian meratifikasi Convention Establishing the World Trade Organization itu dengan UU No. 7 Tahun 1994; se-dangkan UU yang secara khusus terkait dengan HAKI yang telah dimiliki oleh Indonesiaadalah UU No. 12 Tahun 1997 tentangPerubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 se-bagaimana telah diubah dengan UU No. 7Tahun 1987 tentang Hak Cipta, UU No. 13Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten, dan UU No. 14Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaiPengganti UU No. 21 Tahun 1961 tentangMerek Perusahaan dan Merek Perniagaan.^^

Akomodasi EtIka Keilmuan dalam UUI

Cakupan

Seperti dikemukakan di atas, artikel inibermaksud menelaah pewadahan hukum

atas hak cipta terutama hak cipta yang ber-kaitan dengan karya tulis ilmiah dan pelaksanaan etika akademis atau etika keilmuan.

Dengan adanya UU tentang Hak Cipta (terakhirUU No. 12 Tahun 1997), maka sebenarnyasetiapkarya ilmiah telah dilindungi oleh hukumIndonesia dari kemungkinan pencurian gagasansecara total .(menyeluruh) dengan perke-cualian tertentu, tetapi hukum di Indonesiatidak mengakomodasi atas kemungkinantegadinya pelanggaran atas etika akademisatau etikakeilmuan secara menyeluruh, sebabhanya sebagian saja dari pelanggaran atasetika itu yang dapat dikenakan tindakanhukum. Namun, sebeium masalah ini diurai-kan lebih ianjut, ada baiknya dikemukakandulu beberapa pengertian dan pengaturanpokok tentang hak cipta sebagaimana diaturdi dalam undang-undang. Di dalam Pasal 1UU No. 12 Tahun. 1997 telah diatur secara

stipuiatif tentang masalah-masalah yangberkaitan dengan hak cipta yang antara lainmenyebutkan:22 •

(1) Penclpta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-samayangatas inspirasinya lahir satu clp-taan berdasarkan pikiran, imajinasi,kecekatan, keterampilan atau ke-ahlian yang dituangkan dalam bentukyangkhas dan bersifat pribadl.

(2) Ciptaan adalah hasil setiap karyapencipta dalam bentukyangkhasdanmenunjukkan keasliannya dalam la-pangan ilmu pengetahuan, seni, dansastra. c-

"Dikutlp secara uluh dari Pasal 1ayat (1), (2), (3), (4) UU No. 12 Tahun 1997.

39

(3) Pemegang Hak Cipta adalah Pen-cipta sebagai pemilik hak cipta atauorang yang menerima hak tersebutdari Pencipta atau orang lain yangmenerima lebih lanjut hak dari orangtersebut di atas.

(4) Pengumuman adalah pembacaan,penyuaraan, penyiaran atau penye-baran sesuatu ciptaan, dengan meng-gunakan alat apa pun dan dengancarasedemikian rupa sehingga suatuciptaan dapat dibaca, didengar, ataudiiihat oleh orang lain.

Pada bagian lain ditegaskan pengertianbahwa hak cipta adalah hak khusus bag! pencipta maupun penerima hak untuk meng-umumkan atau memperbanyak ciptaannyamaupun memberi izin untuk itu dengan tidakmengurangi pembatasan-pembatasan me-nurut peraturan perundang-undangan yangberlaku." Jika sebuah pertanyaan diajukantentang siapakah yang dianggap sebagai pencipta atas satu ciptaan, maka Pasal5 menen-tukan bahwa yang dianggap sebagai penciptaadalah orang yang namanya terdaftar dalamDaftar Umum Ciptaan dan Pengumunan Res-mi tentang Pendaftaran pada DepartemenKehakiman, kecuali terbukti sebaliknya. Yangdimaksud dengan terbukti sebaliknya adalahadanya bukti kuat yang dapat digunakan untukmembatalkan hak cipta yang telah dinyatakansebagaimilik orang lain di dalam Daftar UmumCiptaan yang dibuat oleh Departemen Ke

hakiman. Sedangkan jenis-jenis ciptaan yangdilindungi sebagaiciptaan dilentukan di dalamPasal 11 yang cakupannya meliputi ciptaandalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dansastra, yailu:

1. Buku, program komputer, pamflet,susunan perwajahan karya tulis yangditerbitkan, dan semua hasil karyatulis lainnya.

2. Ceramah, kuliah. pidato. dan ciptaanlainnya yang diwujudkan dengan caradiucapkan.

3. Alatperagayang dibuat untuk kepen-tingan ilmu pengetahuan.

4. Ciptaan lagu atau musik dengan atautanpa teks, termasuk karawitan, danrekaman suara.

5. Drama, tari (koreografi), pewayangan,pantomim.

6. Karya pertunjukan.7. Karya siaran.8. Senirupa dalam segala bentuk seperti

lukisan, gambar, seni ukir, senikaligrak,senipahat, senipatung, kolase, seniterapan yang berupa senikerafmantangan.

9. Arsitektur.

10. Peta.

11. Seni batik.

12. Fotografi.13. Sinematograb.14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga

rampai, dan karya lainnya dari hasilpengalihwujudan.

^^Lihat dalam Pasal2ayat(1)UU No. 12Tahun 1997.

40 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. -1999:31 - 45

Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan di dalam UU Hak Cipta

Perkecualian

Tampak jelas bahwa UU tentang HakCipta teiah mengatur secara konkret tentangjenis ciptaan yang dilindungi dari pelanggaranatau pemanfaatan hak secara tidak sah olehorang lain. Namun, ada beberapa jenis produkciptaan yang bisa dimanfaatkan tanpa harusmeminta izin dulu pada plhak lain karenadianggap oleh hukum sebagai mjllk publik,artinya jenis-jenis produk ciptaan tertentu da-pat diperbanyak dan diumumkan tanpa harusmeminta persetujuan iebih dulu. Hal ini diaturdi dalam Pasai 13 yang menyebutkan bahwa"bukan merupakan pelanggaran" jika sese-orang mengumumkan atau memperbanyaksesuatu yang diumumkan oieh atau atas namapemerintah, kecuaii apabiia hak cipta itudinyatakan dilindungi balk dengan peraturanperundang-undangan maupun dengan per-nyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketikaciptaan itu diumumkan. Juga dinyatakan bukan pelanggaran jika seseorang mengambii,baik seiuruhnya atau sebagian, berita darikantor berita, badan atau penyiar radio atautelevisi dan surat kabar setelah 1 x 24 jamterhitung dari saat pengumuman pertama

, berita itu dan sumbernya harus disebutkansecara iengkap.

Selanjutnya di dalam Pasal 14 disebutkanjuga bahwa asalkan sumbernya disebutkanatau dicantumkan maka, hal-hai di bawah ini,tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta;

a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk ke-periuan pendidikan, penelitian, penulisanilmiah, penyusunan laporan, penulisankritik dan tinjauan suatu masalah denganketentuan tidak merugikan kepentinganyang wajar bagi pencipta.

b. Pengambiian ciptaan pihak lain baikseiuruhnya maupun sebagian guna ke-perluan pembeiaan di dalam dan iuarpengadilan.

c. Pengambiian ciptaan pihak lain baikseiuruhnya maupun sebagian guna ke-periuan;1. ceramah yang semata-mata untuk tu-

juan pendidikan dan ilmu pengeta-huan.

2. Pertunjukan atau pementasan yang• tidak dipungut bayaran dengan ke

tentuan tidak merugikan kepentinganyang wajar bagi pencipta.

d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang iimupengetahuan, seni dan sastera dalam hu-ruf braille guna keperluan para tuna netra,kecuaii jika perbanyakan itu bersifatkomersiai.

e. Perbanyakan suatu ciptaan seiain program komputer, secara terbatas dengancara-cara atau alat apa pun atau prosesyang serupa oleh perpustakaan umum,lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersiai, semata-mata untuk keperluanaktivitasnya.

f. Perubahan yang dilakukan atas karyaarsitektur seperti ciptaan bangunan ber-dasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

g. Pembuatan salinan cadangan sesuatuprogram komputer oleh pemilik programkomputer yang dilakukan semata-matauntuk kepentingan sendiri.

UU Hak Ciptajugamemberikanperhatianyang positif bagi pengembangan iimu pengetahuan, ternyata dari ketentuan Pasal 15 yangmenyatakan bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan

41

penelitian dan pengembangan, sesuatu cip-taan yang dilindungi hak cipta dan selama tigatahun sejak diumumkan belum diterj'emahkanke dalam bahasa Indonesia, pemerintah se-telah mendengar pertimbangan Dewan HakCipta, dapat mewajibkan pemegang hak ciptauntuk melaksanakan sendiri penerjemahandan/atau perbanyakan ciptaan tersebut diwilayah .Indonesia dalam waktu yang ditentu-kan. Untuk keperluan inl pula pemerintah dapatmewajibkan pemegang hak cipta yang ber-sangkutan untuk memberikan izin kepada oranglain untuk menerjemahkan dan/atau memper-banyak ciptaan tersebut di wilayah negaraRepubiik Indonesia dalam waktu yang diten-tukan, dalam hal pemegang hak cipta yangbersangkutan tidak melaksanakan sendiri ataumenyatakan ketidaksediaan untuk melaksanakan kewajifaan sebagaimana menerjemahkanataumemperbanyak ciptaannya itu. Dan dalamhal pemegang hak cipta tidak melaksanakankewajiban untuk menegemahkan atau memperbanyak sendiri atau memberi izin kepadaorang lain, untuk itu, maka pemerintah dapatmelaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan tersebut.

Celah-celah Pelanggaran Etika

Uraian di atas menunjukkan bahwabeberapa hal pokok yang dituntut dl dalametika akademis atau etika keilmuan telahdiakomodasikan dl dalam UU, terutama da

lam masalah pengambilan karya orang lain.Bahkan UU Hak Cipta di Indonesia dalammemberikan perlindungan atas hak cipta itubukan saja membuka peluang bagi yang pu-nya hak untuk menggunakan hukum perdata,tetapi juga mengatur dari aspek pidana. Didalam Pasa! 44 UU Hak Cipta disebutkanancaman pidana yang tidak ringan bagi slapapun yang melanggar hak cipta orang Iaindengan pengaturan sebagai berikut

Pertama, diancam dengan pidana penjarapaling lama tujuh tahun dan/atau denda palingbanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)bagi siapa pun yang tanpa hak mengumumkanatau memperbanyak suatu ciptaan ataumemberi izin untuk itu.

Kedua, diancam dengan pidana penjarapaling lama lima tahun dan/atau denda palingbanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)bagi siapa pun yang dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjualkepada umum suatu ciptaan atau barang hasilpelanggaran seperti yang disebut pada butirpertama.

Ketiga, diancam dengan pidana penjarapaling lama tiga tahun dan/atau denda palingbanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta*rupiah) bagi siapa pun yang mengumumkansetiap ciptaan yang dilarang oleh pemerintahuntuk diumumkan karena bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidangpertahanan dan keamanan negara, kesusi-laan, serta ketertiban umum.^®

^•"Dikutlpdari Pasa! 44 UU No. 12 Tahun 1997 khusus yang terkaitdengan iimu pengetahuan.-2®Kewenangan pemerintah untuk ini diaturdi dalam Pasa! 16 UU No. 12Tahun 1997 yang berbunyi 'Peme

rintah selelah mendengari<an pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat melarangpengumuman setiap ciptaanyang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidangpertahanan dan keamanan negara, kesusilaan,serta ketertiban umum."

42 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL. 6. 1999:31 - 45

Moh. Mahfud MD. Pewadahan Etika Keilmuan di dalam UU Hak Cipta

Meskipun akomodasi hukum terhadapetika keilmuan sudah jeias di dalam UU HakCipta yang disertal pula dengan ancamanpidana yang tidak ringan, namun tidak semuapelanggaran atasetika keilmuan dapat disele-saikan secara hukum; artinya masih ada celahyang dapat dimasuki oleh seseorang untuk me-langgar etika akademis atau etika keilmuantanpa harus khawatir dijerat dengan hukuman.Yang dapat diakomodasi oleh hukum padaumumnya adalah yang diambil secara utuhterutama susunan redaksionalnya.Tentangetika menyebut sumber pengambilan penda-pat daii seseorang misalnya, bisa saja seseorang melakukan pelanggaran secara etistetapi tidak melanggar secara yuridis. Terutama di dalam ilmu-ilmu sosial, seseorangblsa mengambil pendapat orang lain danmenyajikan dengan kalimatnya sendiri tanpamenyebut sumbemya secara jelas, baik di dalam catatan kaki atau catatan perut {footnoteatau bodynote) maupun di dalam daftar pus-takanya. Yang kelihatan tidak melanggartetapisebenamya masih melanggar etika keilmuanadalah mengambil pendapat orang darisebuah tulisan, tetapi sumbemya hanya disebutsecara umum di dalam daftar pustaka, bukandi dalam footnote ataubodynote, sehingga sulitdikenali bagian mana dari tulisan itu yangdiambil dari setiap sumber yang ada di dalamdaftar pustaka. Tidak jarang juga seseorang

' tidak mentaati etika akademis yang dengancara seenaknya dan tanpa beban tidak mem-berikan kredit sama sekalikepada orang-orangyang telah turut memberikan bahan bag! karya-nya. Bahkan ditengarai tidak sedikit dosenperguruan tinggi yang mengambil data pene-litian bekas mahasiswanya untuk dikemas

. dengan judul dan analisis baru tanpa member!kredit kepada mahasiswanya. Banyak juga di

antara para penulis yang kaget ketika pendapatyang pemah ditulisnya muncul di sebuah bukukarangan orang lain tetapi tidak disebut sumbemya. Jika pendapat itu telah disadur dalambahasasi "pencuri gagasan" akan sulit dilaku-kan penuntutan hukum sebab bisa saja si"pencuri" mengaku bahwa tulisan itu adalahpendapatnya sendiri yang orisinal. Ini adalahkasus pelanggaran atas etika akademis.

Jadi sebenamya di dalam pergaulan ilmiahmasih banyak sekali terjadi pelanggaran atasetika akademis, tetapi sulit dijaring dengantuntutan yuridis berdasarkan UU Hak Cipta,terutama di dalam ilmu-llmu sosial, karenaformulasi hukum tentang ini lebih tertuju padapenggunaan karya orang lain yang diambildengan kalimat utuh.

Simpulan

Di dalam upaya membangun atau mema-jukan ilmu pengetahuan dan teknologi yangsangat dibutuhkan oleh ummat manusia, ter-dapat aturan-aturan tingkah laku yang harusditaati yakni etika akademis atau etika keilmuan. Yang pokok dalam etika akademis iniadalah kejujuran ilmiah yang menuntut setiappenggiat keilmuan untuk menyebut sumberpengambilan pendapat seseorang atau databahan karya secara jelas.

Sebagian dari masalah-masalah yang di-cakup di dalam etika keilmuan atau etikaakademis ini telah diakomodasikan atau di-wadahi di dalam UU tentang Hak Cipta yangdisertai dengan ancaman hukuman pidanayang tidak ringan bagi yang melanggarnya.Namun, akomodasi hukum tentang hak ciptaini tidak dapat menjangkau atau mengan-tisipasi seluruh kemungkinan pelanggaranatas etika akademis, karena ada pelanggaran

43

"etis" yang sulit dibuktikan secara "yuridis"karena sifat pelanggarannya yang memangdikaburkan. Dan ini masih kerapkali terjadi didalam tata pergaulan ilmiah, seperti yangdikemukakan di atas.

Oleh sebab itu, pendidikan untuk mem-bangun kesadaran dan penghayatan atasetikakellmuan atau etlka akademis harus tetapdigalakkan di berbagai iembaga pendidikanbahkan juga dl tengah-tengah masyarakat,sebab banyak jenis peianggaran akademisyang dapat dijangkau oleh UU Hak Cipta. •

Daftar Pustaka

Babbie, E.R. 1973. SurveyResearch Methods.Belmont: Wardsworth Publishing Company.

Badmlzaman. Miriam. 1994. Aneka HukumBisnis. Bandung: Aiumni.

Brush, Stephen G. "Theory and Facts in Science". DaiamDIALOGUE W. 10. No. 2.

Fanany, ismet. 1992. Plagiat-plagiat di MIT,Tragedl Akademis di Indonesia.Jakarta: CV Haji Masagung.

Gautama, Sudargo. 1995. Segi-segi HukumHak Milik Intelektual. Bandung:Eresco, cet. li.

Goldstein, Paul. 1997. Hak Cipta: Dahulu,Kini, danEsok. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.

Himawan, Charles et.al. 1972. Business Law.Lembaga Penelitian Hukum dan Krimi-noiogi. Fakultas Hukum Unpad. Bandung.

Hofstader, R. dan WP Metzger. 1955. The Development of Academic Freedom inthe United State. Columbia. NewYork.

Hook , Sidney. 1971. 'The Long Wew" dalamIn Defense of Academic Freedom.New York: Pegagus.

Icksan, Ahmad. 1985. Mahasiswa dan Ke-bebasan Akademik. Malang-Yogyakarta: YP2LPM-Hanindita.

Jatim, Fatimah dan Dewi Djarot. "Segi-segiHukum Pemberian Lisensi Paten". Ma-kalah untuk seminar di Fak. HukumUl. Jakarta. 28 Pebruari 1997.

MD, Moh. Mahfud "Etika Keilmuan dan Di-mensi Hukumnya". Makalah untuk Pe-nataran Penulisan Karya IlmiahDosen diKoperiis Wilayah V. tanggal16 s/d 21 Desember 1996.

. 1997. Aspek Hukum dalam Ekonomidan Bisnis. Bahan kuliah untuk STIEWidya Wiwaha. Yogyakarta.

. "Perspektif Politik dan Hukum tentangKebebasanAkademik dan Kritik Sosiai".Daiam majalah UNISIA No. 32/XVii/iV/1997.

"Periindungan Hukum untuk CiptaSeni". Belum dipublikasikan. Disiapkanuntuk jumal SENI yang diterbitkan olehInstitut Seni Indonesia. Yogyakarta.

Muladi. "Pengarahan Menteri Kehakiman Rl"pada Rapat KoordinasiNasionalRisetdan Teknologi, di Jakarta tanggal 10--12Agustus 1999.

Project, Elips. 1993. Secured Transaction.

Purwosutjipto, HMN. 1991. Bentuk-bentukPerusahaan- 2. Jakarta: Djambatan.

Shiis, Edward. 1993.EtikaAkademis. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

44 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL. 6. 1999:31 - 45

Moh. MahfudMD. Pewadahan Etika Keilmuan di dalam UU Hak Cipta

Sjahputra, Iman dan Arif Djohan Tunggal(penghimpun). 1997. Peraturan Per-undang-undangan Hak Cipta, Patendan Merek, Jakarta: Harvarindo.

Subekti, R. 1977. Aneka Perjanjian. Bandung:Alumni.

Surachmad, Winarno. 1971. Paper, Skripsi,Thesis, Disertasi. Bandung: CVTarsito.

. 1978. Dasar dan Teknik Research.Bandung: CV Tarsito.

Soelaeman, Soemardi. "Etika dan Profesi,Pengantar ke Permasaiahan," dalamJurnal Sosiologi MASYARAKAT. No. 1.

Undang Undang No. 12 Tahun 1997 tentangPerubahan atas UU No. 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta. Sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 7 Tahun 1987.

• ••

45