petunjuk teknis pkbg 2013

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender

ii iii

KATA SAMBUTANDirektur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografi s, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.


iv v

Buku Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan lainnya untuk berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan program-program tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Capaian kinerja layanan kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusatamaan gender bidang pendidikan tahun 2012 adalah 57,34%, lebih tinggi dari target Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014, 54%.

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Jakarta, Maret 2013Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, PsikologNIP 195703221982112001

KATA PENGANTARDirektur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang.

Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (15-59 tahun) menjadi 4,21% atau 6.401.522 orang, di mana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan Pendidikan Keaksaraan Dasar yang


vi vii

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... iii

KATA PENGANTAR .............................................................................. v

DAFTAR ISI ............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1A. Latar Belakang .................................................................... 1B. Dasar Hukum ...................................................................... 4C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... 6

BAB II PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER ...... 7A. Pengertian ........................................................................... 7B. Sasaran ................................................................................ 7

1. Penerima Bantuan ........................................................ 72. Penerima Manfaat ........................................................ 7

C. Tujuan Kegiatan ................................................................. 8D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... 8E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 9

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ....... 17A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... 17B. Persyaratan Lembaga ........................................................... 17C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. 18D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... 19E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... 22F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana ...................... 23

berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri, dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga persentase kabupaten kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%.

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina/penyelenggara dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Maret 2013Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.NIP.195804091984022001

J ,r Pembinaan Pendidikan Masaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yar

Ellal YYYYYYullaeaeaeaeeaeeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaaaaaeaeaeaeaeaeeeaeeeaeaaaeeeaeaeeeelaaaaaaaalalalaalalaaallaaaalalalalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal wati, M.A., Ph.D.NIP.195858588585888858888585888585888585888585888888888588888588888858588858885888888888804000 091984022001


viii 1

PENDAHULUAN

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ...................................... 27A. Pelaporan ............................................................................ 27B. Pemantauan ........................................................................ 29C. Catatan Khusus .................................................................. 30

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. 31A. Pengawasan ......................................................................... 31B. Pemeriksaan ........................................................................ 31

BAB VI PENUTUP ............................................................................... 32

LampiranLampiran ............................................................................... 33

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ........................................ 33

Lampiran 2. Format Sampul Proposal .............................................. 38

Lampiran 3. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ......... 39

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi ......................................... 41

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ....... 42

Lampiran 6. Format Surat Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya .................................................... 43

Lampiran 7. Format Acuan Rencana Penggunaan Dana .................. 44

Lampiran 8 Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan ......................................... 45

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana .......... 47

Lampiran 10. Format Acuan Buku Kas Umum ................................. 48

Lampiran11. Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ..... 49

Lampiran 12. Format Profi l Lembaga ................................................ 50

BAB I

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal sejak tahun 2009 telah melakukan diversifi kasi layanan kegiatan pendidikan keaksaraan, baik keaksaraan dasar yang merupakan kegiatan penuntasan tuna aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan kegiatan pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa yang berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara, apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa, karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengelola hidupnya secara mandiri. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat ini meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumber daya, v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses


2 3

yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, mendidik dan menjamin keseimbangan lingkungan, memastikan keberlanjutan dan kebertahanan, serta menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan dana.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, peningkatan kualitas, mengembangkan misi kesetaraan pendidikan yang non diskriminatif, dan keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Kegiatan aksara membangun peradaban antara lain meliputi kegiatan pendidikan keaksaraan, yang terintegrasi dengan kegiatan keaksaraan usaha mandiri, pendidikan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pengembangan budaya baca masyarakat, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifi kasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut:

swamanajemen; lingkungan sepanjang hayat; menghargai norma, nilai dan budaya; kegiatan berbasis kebutuhan; masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan; pemberdayan sebagai ciri utama; berakar pada nilai-nilai sosial; berbasis pengalaman; partisipatif dan demokratis; dan, berbasis kecakapan hidup.

Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan kegiatan, antara lain meliputi

pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, keaksaraan keluarga, keaksaraan berbasis cerita rakyat, aksara kewirausahaan, dan keaksaraan berbasis seni budaya lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rintisan, TBM Penguatan Keaksaraan dan TBM Ruang Publik, serta kegiatan-kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu, pendidikan pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan keluarga berwawasan gender, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan lainnya.

Salah satu kegiatan layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat 2013 adalah melaksanakan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) yang merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaran gender di dalam keluarga. Kegiatan ini didasarkan atas kenyataan bahwa selama ini masih ada kecenderungan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai aspek pembangunan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Faktor penyebab utama dari kondisi ini adalah masih adanya stereotipi (pelabelan negatif ) yang didasarkan atas jenis kelamin, dimana perempuan dianggap memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, terlebih pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi miskin. Kondisi inilah yang disebut sebagai bias gender.

Bias gender diawali dengan perilaku ketimpangan yang terjadi di dalam keluarga yang akhirnya berdampak perilaku bias interaksi sosial di masyarakat yang lebih luas. Perilaku bias gender di dalam keluarga dapat dilihat dari: pengambilan keputusan dalam keluarga, pembagian peran, prioritas dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi, serta pada berbagai interaksi lainnya. Kondisi tersebut diperkuat dengan legitimasi budaya yang meninggikan salah satu jenis kelamin dan merendahkan jenis kelamin lainnya.

Demikian strategisnya peran keluarga dalam membentuk pola prilaku individu, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sejak tahun 2005 terus berupaya memberikan fasilitasi kepada lembaga/organisasi mitra dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan keluarga


4 5

berwawasan gender (PKBG). PKBG dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bias gender di masyarakat, salah satunya adalah melalui penyadaran anggota keluarga tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Melalui kegiatan PKBG diharapkan secara simultan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang didasarkan atas hubungan yang adil dan setara gender. Dalam jangka panjang relasi yang adil dan setara gender dalam keluarga akan memberikan dampak terhadap relasi yang adil dan setara gender dalam masyarakat.

Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi para penyelenggara kegiatan PKBG dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengajuan dan pengelolaan dana bantuan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), disusunlah Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) .

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifi kasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011.

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.

7. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan.

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA).

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pengarus utamaan Gender Bidang Pendidikan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 2014.

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal.

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

16. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014.


6 7

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) bertujuan:

1. Sebagai panduan bagi para lembaga/organisasi calon penyelenggara kegiatan PKBG untuk menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan kegiatan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana secara akuntabel dan transparan.

2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, menetapkan lembaga/organisasi penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan, menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan.

3. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kegiatan.

A. Pengertian1. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) merupakan

kemampuan memberdayakan keluarga melalui upaya penyadaran dalam memahami hak, kewajiban, peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan kecakapan hidup, sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga.

2. Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga/organisasi sebagai penyelenggara kegiatan PKBG yang digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga berwawasan gender yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

B. Sasaran1. Penerima bantuan

Penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan PKBG ini adalah Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W), organisasi wanita, yayasan/organisasi masyarakat, satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, dan lembaga/organisasi lainnya yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

2. Penerima manfaatPenerima manfaat penyelenggaraan kegiatan PKBG ini adalah keluarga, dengan kriteria: a. keluarga miskin, prioritas bagi keluarga muda (memiliki anak-

anak yang masih relatif kecil);b. berada di perdesaan atau pinggir perkotaan;c. berpotensi rawan ketidakadilan gender;

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG)

BAB II


8 9

d. memiliki anak usia sekolah;e. bersedia mengikuti kegiatan sampai dengan selesai.

C. Tujuan KegiatanPenyelenggaraan kegiatan PKBG ini bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain meliputi:

1. perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak;2. saling menghormati perbedaan dalam keberagaman, dan

menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog;3. hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya dalam

bidang pendidikan;4. pendidikan karakter, melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah

kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum);

5. mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM;6. penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga.

D. Hasil yang DiharapkanHasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan kegiatan PKBG ini adalah

meningkatnya pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain ditunjukkan dengan:

1. terwujudnya perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak;2. meningkatnya kesadaran saling menghormati perbedaan dalam

keberagaman, dan diperolehnya solusi dalam menangani berbagai persoalan rumah tangga atau pelanggaran HAM melalui dialog;

3. diperolehnya hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya adanya peningkatan partisipasi anak laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pendidikan, baik formal maupun nonformal;

4. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan di bidang pendidikan karakter, perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi, pencegahan penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum);

5. meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga, dan adanya tabungan pendidikan keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak.

E. Deskripsi KegiatanAdapun gambaran pelaksanaan atau tahapan kegiatan yang perlu

dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggarakegiatan PKBG, adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Sosialisasi KegiatanTahapan pertama yang perlu dilaksanakan oleh lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan PKBG adalah melakukan sosialisasi kegiatan kepada aparat pemerintah, staf sekolah, komite sekolah, tokoh agama/masyarakat, serta masyarakat setempat (dimana lokasi kegiatan diselenggarakan).Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan tentang kegiatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui surat edaran, pamfl et/leafl et atau melalui siaran radio komunitas setempat.

b. Identifi kasi Sasaran Kegiatan:1) Identifi kasi lokasi kegiatan

Identifi kasi dan seleksi terhadap lokasi kegiatan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif dan perancangan pelaksanaan kegiatan. Lokasi kegiatan sebaiknya dikonsentrasikan pada suatu desa atau kelurahan tertentu, dengan maksud untuk memudahkan penyelenggaraan kegiatan. Pemilihan dan penentuan desa atau kelurahan sebagai lokasi kegiatan, harus didasarkan pada banyaknya jumlah keluarga sesuai dengan kriteria sasaran kegiatan seperti yang disebutkan di atas (Bab II butir B). Berarti di desa atau kelurahan tersebut, terdapat minimal 15 keluarga yang kategorikan sebagai sasaran kegiatan. Bila sekolah yang


10 11

menjadi penyelenggara, komite sekolah, kelompok kerja guru, dan musyawarah kerja guru juga dapat dilibatkan.

2) Identifi kasi dan seleksi keluarga sebagai calon peserta kegiatanSetelah mendapat kepastian tentang desa atau kelurahan sebagai lokasi kegiatan, kemudian dilakukan identifi kasi dan seleksi terhadap keluarga yang dicalonkan sebagai peserta kegiatan. Jika di desa atau kelurahan tersebut terdapat sejumlah keluarga yang memenuhi syarat tetapi melebihi dari kuota yang ditentukan, maka pemilihan dan penentuan keluarga sebagai peserta kegiatan, harus didasarkan pada skala prioritas. Pada saat pelaksanaan identifi kasi dan seleksi keluarga, sekurang-kurangnya harus mengumpulkan informasi tentang: nama (kepala keluarga, ibu, anak-anaknya), usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan alamat jelas.

Berdasarkan hasil identifi kasi dan seleksi calon peserta kegiatan tersebut, kemudian dicatat ke dalam contoh tabel berikut:

No NamaStatus dlm keluarga

Jenis kelamin

Umur Pendidikan Pekerjaan Alamat

3) Identifi kasi dan seleksi calon tutor/pelatih/nara sumber teknisDalam melakukan identifi kasi dan seleksi terhadap calon tutor/pelatih/nara sumber teknis, harus memenuhi persyaratan berikut:

memiliki pengalaman dan keahlian dibidang pemberdayaan keluarga sesuai tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan;

bersedia membelajarkan dan melatih peserta kegiatan sampai selesai;

bersedia memfasilitasi dan melatih peserta kegiatan sesuai kecakapan hidup dan keterampilan praktis yang dibutuhkan.

Hasil seleksi calon tutor/pelatih/nara sumber teknis, kemudian dicatat ke dalam contoh tabel berikut:

No NamaJenis

kelaminUmur Pendidikan Pekerjaan Keahlian Alamat

c. Merumuskan Kegiatan Pembelajaran dan PelatihanDalam merancang dan merumuskan kegiatan pembelajaran dan pelatihan, sebaiknya dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan calon peserta kegiatan. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dirumuskan sekurang-kurangnya memuat kompetensi dasar, tujuan, materi, metoda, dan media yang dibutuhkan serta alat pengujian kompetensi. Lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan harus mengembangkan pesan standar ke dalam materi pembelajaran dan pelatihan yang terintegrasi dengan potensi dan kearifan lokal pada masing-masing lokasi kegiatan.Mengingat kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus bersifat terintegrasi, maka pesan standar jangan dipandang sebagai mata pelajaran atau materi pelatihan, tetapi harus lebih merupakan pesan-pesan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, serta kecakapan keorangtuaan. Kegiatan PKBG harus dikemas dalam kerangka pendidikan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan pemberian keterampilan tertentu.Dengan mengacu pada tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan, maka penyelenggara kegiatan PKBG dalam menyusun kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus mengintegrasikan dengan: a) penguatan ekonomi keluarga; b) kecakapan hidup anggota keluarga; dan c) kegiatan lain yang bermuara pada perwujudan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Namun demikian, karena tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga, maka kecakapan hidup yang diberikan sifatnya hanya sebagai strategi atau pendekatan pembelajaran/pelatihan.Untuk memandu para penyelenggara dan pengelola kegiatan dalam merumuskan materi pembelajaran dan pelatihan, perlu dikembangkan materi kegiatan yang didasarkan pada pesan standar sebagai berikut:


12 13

Kosep Dasar Materi Utama Topik

Demokrasi, dan Hak Azasi (Maks. 10%)

Pluralisme Kehidupan dalam keberagamanDemokrasi Musyawarah dan mufakatDialog Menghargai pendapat orang lainHAM Pelanggaran HAMHak Anak Pola asuh anak

Hak Perempuan Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Kesetaraan dan Keadilan Gender(Maks. 15%)

Konsep Gender Gender dan jenis kelamin

Bias GenderStereotype laki-laki/perempuanSubordinasi dan marjinalisasi

Keadilan dan Kesetaraan Gender Akses-kesempatan pendidikan

Kecakapan Hidup/ Lifeskills(Akademik, Personal, sosial, dan vokasional)(Maks. 75%)

Ekonomi Keluarga

Kewirausahaan Pengelolaan usaha keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga

Kelestarian dan Kesehatan Lingkungan

SanitasiPelestarian lingkungan

Kehidupan Sosial Psikologis

Hubungan antara anggota keluarga

Pergaulan bertetangga antar keluarga

Gizi dan Kesehatan

Pola makan dan minum bergiziPenanganan awal penyakit

Berkebun tanaman sehat

Keterampilan (Vokasional)Ketrampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sesuai potensi setempat

Berdasarkan hasil rumusan program pembelajaran dan pelatihan tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam contoh tabel berikut:

NoPokok

BahasanTujuan

Materi pembelajaran/

pelatihan

Metode pembelajaran/

pelatihan

Media/sarana yang digunakan

Evaluasi

d. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan PelatihanPelaksanaan pembelajaran dan pelatihan harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Oleh sebab itu, lembaga/organisasi penyelenggara harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat dibeli dari bantuan kegiatan ini. Apabila masih ada sarana dan prasarana yang belum dapat dibeli, maka lembaga/organisasi penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Berbagai jenis sarana dan prasarana atau bahan dan media pembelajaran dan pelatihan yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan, antara lain: buku pegangan, alat-alat tulis, gambar/poster, peralatan, dan lain-lain yang diperlukan sesuai kebutuhan. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dapat dilaksanakan di balai desa atau sarana umum yang tersedia di lokasi kegiatan, atau di rumah peserta kegiatan secara bergantian.

2. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelatihan

Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saling membelajarkan dan partisipatif dengan prinsip kesetaraan. Proporsi praktek harus lebih banyak dibanding dengan teori, sehingga peserta kegiatan mendapatkan pengalaman belajar yang konkrit. Untuk memastikan proses pembelajaran dan pelatihan berlangsung sesuai rencana, perlu adanya dukungan dan ketersediaan berbagai komponen pembelajaran dan pelatihan yang harus dipersiapkan secara baik.

Komponen-komponen pendukung pembelajaran dan pelatihan tersebut dapat disiapkan dan dilakukan secara parsial maupun terintegrasi, yaitu:

a. Peserta kegiatanMengingat peserta kegiatan ini umumnya adalah para orang tua yang mungkin memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan untuk mencari nafkah, maka perlu ditumbuhkembangkan motivasi dan kesungguhan mereka untuk rajin belajar, berlatih dan


14 15

memberdayakan dirinya melalui aktifi tas pembelajaran dan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama.

b. Bahan Belajar Berbagai potensi sumber daya di bidang keterampilan setempat dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar penyediaan bahan belajar dapat menggunakan berbagai potensi yang tersedia di lingkungan setempat yang sesuai dengan kondisi setempat dan memberikan manfaat langsung bagi peserta kegiatan.

c. Tutor/pelatih/nara sumber teknisTutor/pelatih/nara sumber teknis kegiatan pembelajaran/pelatihan, memiliki peran yang sangat sentral. Idealnya adalah seseorang yang menguasai teknik membelajarkan orang dewasa, memahami karakteristik pendidikan orang dewasa, dan memahami konsep pemberdayaan keluarga dan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan.

d. Kerja KelompokUntuk mengefektifkan proses pembelajaran dan pelatihan, penyelenggara kegiatan, dapat mengelompokkan peserta kegiatan dalam dua atau tiga kelompok belajar. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan, dan memelihara semangat belajar bersama. Oleh karena itu, agar pembelajaran dan pelatihan dapat berjalan secara efektif, efi sien, dan memberikan hasil yang maksimal, sangat memerlukan kiat-kiat dan motivasi pembelajaran.

e. Fasilitas/Sarana BelajarKetersediaan sarana dan fasilitas belajar berupa alat-alat keterampilan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan. Pemilihan alat-alat keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis keterampilan yang dikegiatankan. Namun demikian tidak berarti harus yang serba bagus dan

mahal. Inovasi dalam penyediaan sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan.

f. Dana BelajarBiaya pembelajaran dan pelatihan yang disediakan pemerintah harus diperhitungkan dengan cermat sesuai peruntukkannya. Dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per lembaga, harus dikelola sesuai rincian penggunaan dana yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan penyesuaian dengan kebutuhan setempat. Lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan diharapkan dapat menggali sumber dana lain sebagai pendamping dana subsidi pemerintah untuk memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan.

g. Tempat Belajar/BerlatihTempat pembelajaran dan pelatihan dapat dilakukan dimana saja, yang penting menyenangkan dan kondusif bagi peserta kegiatan untuk belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Kecermatan dalam memilih tempat pembelajaran/pelatihan, sangat diperlukan agar tercipta suasana yang mencerahkan dan memberdayakan peserta kegiatan.

h. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan PelatihanPelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang disebutkan di atas, namun tetap menyesuaikan pada kedalaman materi yang harus dipelajari dan dilatihkan sesuai jenis keterampilan yang dikegiatankan. Terbuka kesempatan untuk melakukan inovasi, sehingga peluang peserta kegiatan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan dapat terwujud dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilakukan secara partisipatif, dialogis, tidak diskriminatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu diperlukan interaksi antara tutor/pelatih/nara sumber teknis dengan peserta kegiatan.


16 17

Kegiatan pembelajaran dan pelatihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah bantuan dana diterima oleh lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelatihan, perlu disusun jadwal pertemuan seperti pada contoh tabel berikut:

Hari/tanggal Pukul Tempat Pokok Bahasan Pertemuan ke

Dalam setiap pertemuan, pengelola kegiatan harus membuat daftar hadir peserta dan daftar hadir tutor/pelatih/nara sumber teknis, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran dan pelatihan. Semua dokumen pembelajaran dan pelatihan, agar diarsipkan secara tertib dan teratur.

3. Penilaian

Pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran dan penilaian, perlu dilakukan penilaian adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilaksanakan melalui pendekatan lisan maupun tulisan. Alat penilaian disusun sesuai dengan kebutuhan. Untuk uji kompetensi sebaiknya pengujian dilakukan melalui alat uji kompetensi dalam bentuk tes, sementara untuk penilaian pengelolaan kegiatan dapat dilakukan dengan nontes (angket, wawancara, diskusi, dan lainnya).

Penilaian terhadap pengelolaan kegiatan dapat dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pengelola, peserta kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Sedangkan penilaian kompetensi peserta kegiatan dilakukan melalui pengujian kompetensi secara langsung. Hasil penilaian harus memberikan makna untuk perbaikan kegiatan. Oleh karena itu pengelola diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan selanjutnya.

A. Lembaga Penyelenggara

Adapun lembaga penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) sebagai penerima dana bantuan ini, antara lain adalah: Pusat Studi Gender/Wanita (PSG/W), organisasi wanita, yayasan/organisasi masyarakat, satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, dan lembaga/organisasi lainnya yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Setiap lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan PKBG ini harus membelajarkan dan melatih peserta kegiatan yaitu keluarga sebanyak minimal 15 (lima belas) keluarga.

B. Persyaratan Lembaga

Persyaratan lembaga/organisasi sebagai penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan PKBG ini, adalah sebagai berikut:

1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas;

2. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi;3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus;4. diutamakan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

atas nama lembaga;5. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran/pelatihan untuk

melaksanakan kegiatan PKBG;

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

BAB III


18 19

6. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan PKBG;

7. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;

8. dapat menyediakan tenaga Tutor/pelatih/nara sumber teknis, sesuai dengan substansi kegiatan dan jenis keterampilan praktis (kecakapan hidup) yang akan dilaksanakan.

C. Tata Cara Pengajuan Dana1. Penyusunan Proposal

Untuk memperoleh dana bantuan penyelenggaraan kegiatan PKBG, lembaga/organisasi harus menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposal seperti: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Akte Notaris Lembaga, Profi l lembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif, fotocopy NPWP lembaga, Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan, dan lain-lain yang diperlukan).

2. Pengiriman ProposalProposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada:Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kasubag Tata Usaha, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, dengan ketentuan:a. Proposal diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan

Masyarakat paling lambat tanggal 31 Juli 2012. Apabila pagu anggaran masih tersedia, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut.

b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dan tembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masing rangkap satu).

D. Proses Penyaluran Dana

1. Penilaian Proposal

Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk.

Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a. Tahap pertama, penilaian administratif:1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan

gugur.2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akan dilanjutkan

pada penilaian tahap kedua.

b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi:1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim

penilai.2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaian dari

yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar lembaga/organisasi yang dianggap layak sebagai nominasi calon penerima dana.

2. Verifi kasi Proposal

Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian tim penilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telah memenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukan verifi kasi terhadap lembaga/organisasi sebagai calon penyelenggara kegiatan PKBG. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Verifi kasi proposal dapat dilakukan dengan cara:


20 21

a. Mengundang lembaga/organisasi yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan dana untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga/organisasi yang dianggap perlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifi tas) kondisi dan keberadaan lembaga.

c. Klarifi kasi dan konfi rmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga/organisasi calon penerima bantuan dana atau kepada Dinas Pendidikan setempat.

3. Penetapan lembaga/organisasi sebagai penerima dana

Berdasarkan hasil penilaian proposal dan/atau hasil verifi kasi, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat daftar nominasi lembaga/organisasi calon penerima bantuan PKBG dan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mendapat persetujuan.

Berdasarkan persetujuan dari Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan PKBG dengan menerbitkan Surat Keputusan, dan tembusan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat, untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.

4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan lembaga/organisasi penerima bantuan PKBG, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan PKBG antara Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan Ketua lembaga/organisasi PKBG penerima bantuan sebagai Pihak Kedua, dengan

menggunakan Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini, berikut penandatanganan kuitansi penerimaan bantuan dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairan dana.

5. Penyaluran Dana

Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan seperti disebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran dana kepada lembaga/organisasi penerima dana sebagai penyelenggara kegiatan, melalui mekanisme sebagai berikut:a. Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan lembaga/

organisasi penerima bantuan PKBG, Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan kegiatan PKBG, kuitansi, dan dokumen yang telah ditandatangani sepert disebutkan pada nomor 4 di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan usulan penyaluran dana kepada Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM).

b. Bagian Keuangan Ditjen PAUDNI Kemdikbud mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. KPPN Jakarta III melalui Bank Operasional KPPN men-transfer dana bantuan ke rekening lembaga/organisasi penerima bantuan PKBG.

d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua lembaga/organisasi penerima bantuan PKBG yang na-manya tercantum dalam surat keputusan tentang pene-tapan lembaga/organisasi penerima bantuan PKBG.

e. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana masuk ke rekening lembaga, Ketua lembaga/organisasi penerima bantuan PKBG harus memberitahukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bahwa dana bantuan sudah diterima (surat pernyataan), dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.


22 23

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana1. Alokasi Dana

Alokasi pemberian dana bantuan penyelenggaraan kegiatan PKBG pada tahun 2013 ini tersedia dana sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan sasaran sebanyak 90 (sembilan puluh) lembaga yang terpilih berdasarkan kompetisi proposal. Kepada setiap lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan yang terpilih, akan diberikan dana yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kegiatan, yaitu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

2. Rincian Penggunaan DanaAdapun rincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada prosentase yang tertera pada tabel sebagai berikut:

No Komponen Pembiayaan Rincian Pembiayaan Prosentase

1. Identifi kasi dan seleksi sasaran kegiatan

Lokasi kegiatan Peserta kegiatan Tutor/pelatih/nara sumber teknis Jenis keterampilan

5%

2. Pengadaan alat dan bahan pembelajaran dan keterampilan

ATK pembelajaran (pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, modul, poster/leafl et, dan lain-lain)

Alat dan bahan keterampilan

17%

3. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan advokasi kegiatan PKBG yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup

Biaya rapat, diskusi dan pertemuan dengan peserta kegiatan

Transport tutor/pelatih/nara sumber teknis/penyelenggara/pengelola

68%

4. Manajemen kegiatan Monitoring, penilaian dan evaluasi kegiatan

Pelaporan

10%

F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan DanaAdapun mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana dapat digambarkan

dalam bagan berikut ini.


24 25

Berdasarkan bagan mekanisme pengusulan dan pencairan dana seperti yang digambarkan di atas, maka tugas dan fungsi institusi tersebut yang berkaitan dengan proses kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud:a. Menyusun petunjuk teknis pengusulan dan pengelolaan bantuan

penyelenggaraan kegiatan Ditbindikmas tahun 2013.b. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/

Kabupaten/Kota, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.c. Melakukan pencatatan/registrasi atas proposal yang masuk.d. Melakukan penilaian atas kelayakan proposal yang masuk.e. Melakukan verifi kasi terhadap Lembaga/Satuan PNF yang

mengajukan proposal.f. Melakukan pendampingan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang

mengalami kesulitan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (apabila diperlukan).

g. Menerbitkan SK penetapan Lembaga/Satuan PNF calon penerima bantuan, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

h. Menandatangani dan mengirimkan akad kerja sama kepada lembaga/satuan PNF penerima dana bantuan.

i. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN.

j. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifi kasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

2. Lembaga/Satuan PNF:a. Menyusun proposal sesuai dengan petunjuk teknis pengusulan

dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan kegiatan.b. Mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

untuk memperoleh rekomendasi.

c. Mengirimkan proposal ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud, setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

d. Menggunakan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan proposal dan Petunjuk Teknis.

e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bukti penggunaan dana bantuan sesuai petunjuk teknis.

f. Mengirimkan laporan ke Ditbindikmas Ditjen PAUDNI Kemdikbud , Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

3. Kementerian Keuangan (KPPN):a. Memverifi kasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan

oleh Ditbindikmas.

b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya mentransfer dana bantuan ke rekening Bank/LK Penyalur.

4. Bank Operasional KPPN:a. Mentransfer dana bantuan ke rekening Lembaga/Satuan PNF

yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.b. Berkoordinasi dengan Ditbindikmas tentang perkembangan

penyerapan dan pencairan dana kepada Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Lembaga/Satuan PNF.b. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga/Satuan PNF yang

dipandang layak.c. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF yang diberikan

rekomendasi, dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.d. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk

melakukan verifi kasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan.


26 27

6. Dinas Pendidikan Provinsi:a. Mensosialisasikan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota, Pemangku Kepentingan, dan Lembaga/Satuan PNF.

b. Membuat rekapitulasi Lembaga/Satuan PNF (per kabupaten/kota ) yang telah diberikan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mengirimkan ke Ditbindikmas.

c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan verifi kasi, pemantauan dan pengawasan terhadap Lembaga/Satuan PNF yang ditetapkan Ditbindikmas sebagai penerima bantuan.

A. Pelaporan

1. Pelaporana. Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan

Pendidikan Masyarakat, pernyataan tertulis tentang penerimaan dana Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender. Laporan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dilampiri bukti penerimaan dana (copy buku transaksi rekening terakhir), dan rincian rencana penggunaan dana, kemudian dikirimkan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah dana diterima.

b. Lembaga penerima bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, c.q. Bidang yang menangani pendidikan masyarakat, laporan tertulis pemanfaatan dana bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun mengenai:1) status kelengkapan dan kondisi dana bantuan Pendidikan

Keluarga Berwawasan Gender yang pernah diterima; 2) pemanfaatan dana bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan

Gender untuk menyelenggarakan layanan pendidikan masyarakat dan kendala yang dihadapi;

PELAPORAN DAN PEMANTAUANBAB IV


28 29

3) kemanfaatan (utilitas) atas dana bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender bagi penyelenggaraan pembelajaran dan upaya memberikan pemahaman gender pada keluarga melalui pembelajaran di Lembaga;

4) status keberadaan (kuantitas dan kualitas), serta keberfungsian Lembaga melalui dana bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender.

2. Sanksia. Lembaga penerima bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan

Gender berkewajiban memenuhi seluruh kesepakatan yang tercantum dalam akad kerja sama yang sudah ditandatangani.

b. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak menjatuhkan sanksi kepada Lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di dalam akad kerja sama berupa:1) penyerahan kembali ke kas negara seluruh dana Pendidikan

Keluarga Berwawasan Gender yang sudah diterima;2) mengganti seluruh dana Pendidikan Keluarga Berwawasan

Gender yang sudah diterima dan mengirimkan kembali kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat;

3) melaporkan kepada Dinas Pendidikan, nama dan penanggungjawab Lembaga penerima bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender tersebut untuk dimasukkan dalam daftar hitam Lembaga tersebut sudah melakukan wanprestasi, apabila setelah mendapatkan teguran secukupnya tetap tidak menunjukkan itikat baik memenuhi kewajiban;

4) merekomendasikan nama dan penanggungjawab Lembaga yang bersangkutan untuk tidak diberikan bantuan pada pengajuan tahun berikutnya di seluruh lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI.

B. Pemantauan

1. Tujuan, Subjek, Objek, dan Strategi Pemantauan a. Pemantauan dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi

hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja Lembaga dan publik.

b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau memanfaatkan bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender.

c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan kelengkapan sarana, kesesuaian kuantitas dan kualitas, pemanfaatan dan kemanfaatan sarana, keberfungsian, dukungan infrastruktur yang difasilitasi oleh Lembaga penerima, dan lain-lainnya;

d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii) korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga; (iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Petugas Pelaksana a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah

berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;

b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;

c. Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi/ bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat;

d. Penilik Pendidikan Masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada lembaga dalam hal pemanfaatan, pengamanan, perawatan, pelaporan, serta optimalisasi kemanfaatan penerima bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender.


30 31

C. Catatan Khusus

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan.

2. Lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada tahun 2012 atau sebelumnya, tidak akan diberikan bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga berwawasan gender tahun 2013.

3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara kegiatan wajib mengajukan adendum/perbaikan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara.

5. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima dana harus:

a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku;

b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku;

c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.

6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan.

7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. PengawasanUntuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. PemeriksaanSebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari

APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.

Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


32 33Demikian Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para pengelola Lembaga penerima bantuan sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknis ini, diharapkan proses penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat ke depan.

Untuk konfi rmasi dan klarifi kasi lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat: Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: [email protected], atau Website: http///www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas.

PENUTUP

BAB VI

Lampiran 1: Format Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMANOMOR : ......./B4/MS/2013

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKATDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

LEMBAGA /ORGANISASI ..........................

TENTANGKERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM

NIP : 195901181985031003Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNIAlamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan

Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Jabatan : Alamat :

LampiranLampiran


34 35

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/organisasi ......... dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan

pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat.2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan PKBG dalam memberikan pelayanan pembelajaran dan pelatihan bagi keluarga untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain meliputi:1. perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak;2. saling menghormati perbedaan dalam keberagaman, dan menyelesaikan

berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog;3. hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya dalam bidang

pendidikan;4. pendidikan karakter, melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah

kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum);

5. mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM;6. penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga.

Pasal 2TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA,

setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK

KEDUA;c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

oleh PIHAK KEDUA;d. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika

ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak

untuk melaksanakan kegiatan;b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan;c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;

d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan;

f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Ditbindikmas, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat, dan mengarsipkannya untuk kepentingan pemeriksaan oleh yang berwenang.

Pasal 3PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).


36 37

2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, DIPA-023.05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan kode anggaran ..

3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada:Nama Bank :Nomor Rekening :Atas NamaNPWP

::

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan.

5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank pemerintah.

2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

Pasal 5TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 6KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

MateraiRp. 6.000,-


38 39

Lampiran 2. Format Sampul Proposal

PROPOSAL PENGAJUAN, DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG)

TAHUN 2013

Diajukan kepada:Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Diajukan Oleh:

Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................Alamat : ............................................................No. Telp./HP/Faks. : ............................................................

Lampiran 3: Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal

ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat)

tentang: kondisi geografi s dan demografi , situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program)

B. Dasar pelaksanaan kegiatanC. Sasaran/penerima manfaat kegiatanD. Tujuan kegiatanE. Hasil yang akan dicapai/indikator keberhasilan

BAB II PROFIL LEMBAGAA. Identitas lembaga (nama lengkap, alamat jelas, dan legalitas

lembaga)B. Susunan kepengurusanC. Sarana dan prasarana yang dimilikiD. Pendidik dan tenaga ketenagaan (SDM) yang dimilikiE. Program/kegiatan yang pernah dilakukanF. Kemitraan yang pernah dilakukan dilakukanG. Prestasi yang dimiliki

BAB III RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan:1. Lokus sasaran kegiatan2. Objek dan lokasi sasaran kegiatan3. Sarana dan prasarana yang akan digunakan4. Jadwal pelaksanaan kegiatan5. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana)


40 41

B. Pelaksanaan: Rencana program dan kegiatan

C. Rencana Tindaklanjut Rencana tindaklanjut kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:1. Salinan/fotokopi Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian

lembaga dari instansi berwenang.2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga.3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

lembaga.4. Struktur organisasi kepengurusan dan rincian tugas Pokja.5. Profi l lembaga, dan lain-lain yang diperlukan.

44

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASINomor: ....................

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama Lembaga : .......................................................................Jabatan : .......................................................................Alamat : .......................................................................Dengan ini menyatakan bahwa:Nama Lembaga : .......................................................................Ketua Lembaga : .......................................................................Alamat : .......................................................................No. Tlp/HP/Faks. : .......................................................................

adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.................................................. 2013Kepala dinas pendidikan

Kabupaten/Kota *) .................

Tanda Tangan, Stempel

(..................................................)

*) coret yang tidak perlu


42 4344

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ..................................................................Jabatan : ..................................................................Alamat Lembaga : ..................................................................Telp./HP/Faksimili : ..................................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup:1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender

(PKBG) Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan.

2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi).

3. Membuat dan menyampaikan:a. Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima,

b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013.

4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan.

5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.. 2013Yang Membuat Pernyataan

(...)

Materai 6000

Lampiran 6: Format Surat Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaannya

LAPORAN PENERIMAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat Lembaga : Nomor Telepon/HP/Fax :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami:1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan

Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ...........................

2. Akan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), sesuai sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani.

3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

...... 2013Yang membuat pernyataan,

( ............................)

Materai 6000


44 45

Lampiran 7: Format Rencana Penggunaan Dana

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

No Kegiatan VolumeHarga Satuan

(Rp)Jumlah (Rp)

(3) X (4)(1) (2) (3) (4) (5)

1 Identifi kasi calon WB dan pelatih :a. ....b. dst.

2 ATK WB dan Penyelenggaraan:a. ....b. dst.

3 Pengadaan alat/vahan keterampilan:a. ....b. dst.

4 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan:a. ....b. dst.

5 Penyelenggaraan kegiatan:a. ....b. dst.

6 Transport tutor/pelatih keterampilan:a. ....b. dst.

7 Dokumentasi dan sosialisasi:a. ....b. dst.

8 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan:a. ....b. dst.

Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................Terbilang : .........................................................................................

..........................................................................................

Lampiran 8: Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

ACUAN PENYUSUNANLAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG) TAHUN 2013

A. SAMPUL LAPORAN: Nama Program : ............................. Nama Lembaga : ............................. Alamat Lengkap : ............................. Nomor Telepon/Fax/HP/ Email : ............................. Bulan/ Tahun Laporan : .............................

B. SISTEMATIKA LAPORAN:KATA PENGANTARDAFTAR ISII PENDAHULUAN

1. Latar Belakang2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan3. Tujuan (Program dan Laporan)

II PELAKSANAAN KEGIATAN1. Persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang

peserta kegiatan)3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan

kegiatan4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan

yang digunakan5. Jadwal pelaksanaan kegiatan6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan7. Rincian penggunaan dana


46 47

8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan

9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana

tindaklanjut kegiatan pasca kegiatan.

III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

IV PENUTUPLAMPIRAN

1. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku

2. Foto dokumentasi pelaksanaan3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Lampiran 9: Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana

FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No Rincian PengeluaranJumlah (Rp)

Bukti SPJTanggal

Pengeluaran01 Identifi kasi dan seleksi

objek/lokasi program:

Daftar dan Ttd. Penerimaan

31 Juli 2013

02 ATK WB dan Penyelenggaraan:

Nota & kwitansi 02 Agustus 2013

03 Pengadaan alat dan bahan:

Nota & kwitansi 05 Agustus 2013

04 Pelaksanaan Pelatihan:


14 September 2013

05 Penyelenggaraan kegiatan:

Nota & Kwitansi

01 September 2013

06 Transport tenaga ahli/ pelatih/nara sumber:


12 Oktober 2013

07 Dokumentasi dan sosialisasi:

Nota & kwitansi 10 November 2013

08 Penilaian dan evaluasi program:


20 November 2013

09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan

Ttd. Penerimaan dan Nota & kwitansi

01 Desember 2013

Jumlah

Catatan:1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp.

1.000.000, pakai materai Rp. 3.0002. Kuitansi penerimaan uang nominal Rp. 1.000.000, pakai materai

Rp. 6.000.


48 49

Lampiran 10 : Format Acuan Buku Kas Umum

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM

No TanggalNomor Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Jumlah

Mengetahui Dibuat Oleh:Ketua Lembaga Bendahara

STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 11: Format Acuan Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

No TanggalNomor Bukti

UraianJenis Pajak

Jumlah KetPPn PPh 21 PPh 22 PPh 23

Catatan:1. Pajak Pembelian Barang Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar

10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%.

2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan).

3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%.

4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat.

......................... ,2013

Mengetahui Dibuat Oleh:Ketua Lembaga STEMPEL

LEMBAGA

Bendahara

Nama Terang Nama Terang


50 51

Lampiran 12: Format Profi l Lembaga

PROFIL LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN

1. Nama Lembaga/ Organisasi

2. Alamat Lembaga3. No. Telp/HP/Fax/

E-mail4. Tanggal Berdiri

5. Akte Notaris/ Perijinan6. Rekening Bank7. NPWP8. Kepengurusan Nama Jabatan Pendidikan Terakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI

1. Status Lahan/ Bangunan

Luas Tanah Luas Bangunan

...... m2 ....... m2

Milik sendiri/ sewa/pinjam pakai

2. Rincian Bangunan

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. .............

.......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang .......... ruang

3. Sarana/Fasilitas Pembelajaran dan Pelatihan

Kursi Tamu Meja/kursi/lemari Sekretariat Meja/kursi Ruang Belajar Teori Meja/kursi Ruang Keterampilan Lemari/rak buku Mesin tik manual Komputer Printer Mesin faksimile/telepon Papan tulis Buku/modul/bahan belajar lain Alat-alat keterampilan:

............. set ............. set ............. set ............. set ............. set ........... unit ............ unit ............ unit ............ unit ............ unit .............. set .......... paket .......... paket ......... paket

C. KETENAGAAN (SDM) YANG DIMILIKI

Jenis/Profesi TenagaTingkat Pendidikan (Orang)

SMP SMA Dipl. S1 S2 Jumlah Pengurus/Pengelola Tenaga Administrasi Tenaga Tutor Tenaga Pelatih/

Narasumber teknis ..

Jumlah

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN

Jenis ProgramPeserta Program

Sumber BiayaL P L + P

........................ ........................ ........................ ........................

Jumlah

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

52

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN

1. Dukungan dana yang pernah diperolehNo. Nama/Jenis

ProgramInstansi/Lembaga

Pemberi Dana TahunJumlah Dana

Barang/Jasa Dana (Rp)

2. Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerjaNo. Nama Instansi/Lembaga/

OrganisasiBentuk

Kerjasama/KemitraanBulan & TahunPelaksanaan

F. PRESTASI YANG DIMILIKI

1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakanNo. Bentuk Pengabdian Tujuan Lama Kegiatan

2. Penghargaan yang pernah diperolehNo. Bentuk Penghargaan Diperoleh Dari Tahun

3. Pelatihan/kursus yang pernah diikuti

No. Jenis PelatihanPenyelenggara

PelatihanLama

Pelatihan TahunTempat

Pelatihan

petunjuk teknis pkbg 2013

Documents